SlideShare a Scribd company logo

Perka LKPP no.6 tahun 2016

•
•
Ulfah Hanum
Ulfah Hanum

Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri halal untuk meningkatkan ekspor dan pariwisata. Beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain mempromosikan produk halal ke pasar global, meningkatkan sertifikasi produk halal, serta melatih SDM agar dapat bersaing di industri halal.

Government & Nonprofit
1 of 39
Download to read offline
Perka LKPP no.6 tahun 2016
Perka LKPP no.6 tahun 2016
Perka LKPP no.6 tahun 2016
Perka LKPP no.6 tahun 2016
Perka LKPP no.6 tahun 2016
Perka LKPP no.6 tahun 2016
Perka LKPP no.6 tahun 2016
Perka LKPP no.6 tahun 2016
Perka LKPP no.6 tahun 2016
Perka LKPP no.6 tahun 2016
Perka LKPP no.6 tahun 2016
Perka LKPP no.6 tahun 2016
Perka LKPP no.6 tahun 2016
Perka LKPP no.6 tahun 2016
Perka LKPP no.6 tahun 2016
Perka LKPP no.6 tahun 2016
Perka LKPP no.6 tahun 2016
Perka LKPP no.6 tahun 2016
Perka LKPP no.6 tahun 2016
Perka LKPP no.6 tahun 2016
Perka LKPP no.6 tahun 2016
Perka LKPP no.6 tahun 2016
Perka LKPP no.6 tahun 2016
Perka LKPP no.6 tahun 2016
Perka LKPP no.6 tahun 2016
Perka LKPP no.6 tahun 2016
Perka LKPP no.6 tahun 2016
Perka LKPP no.6 tahun 2016
Perka LKPP no.6 tahun 2016
Perka LKPP no.6 tahun 2016
Perka LKPP no.6 tahun 2016
Perka LKPP no.6 tahun 2016
Perka LKPP no.6 tahun 2016
Perka LKPP no.6 tahun 2016
Perka LKPP no.6 tahun 2016
Perka LKPP no.6 tahun 2016
Perka LKPP no.6 tahun 2016
Perka LKPP no.6 tahun 2016
Perka LKPP no.6 tahun 2016

Recommended

Perka 2 tahun 2010 tentang lpse
Perka 2 tahun 2010 tentang lpsePerka 2 tahun 2010 tentang lpse
Perka 2 tahun 2010 tentang lpseRahmat Gani
 
E katalog
E katalogE katalog
E katalogNational Public Procurement Agency (LKPP RI)
 
Perka lkpp 14 2015. tentang e purchasing
Perka lkpp 14 2015. tentang e purchasingPerka lkpp 14 2015. tentang e purchasing
Perka lkpp 14 2015. tentang e purchasingUlfah Hanum
 
Perka lkpp no 1 2015
Perka lkpp no 1 2015Perka lkpp no 1 2015
Perka lkpp no 1 2015Ulfah Hanum
 
13. panduan e pengadaan langsung user pejabat pengadaan (ref.21.01.2015)
13. panduan e pengadaan langsung user pejabat pengadaan (ref.21.01.2015)13. panduan e pengadaan langsung user pejabat pengadaan (ref.21.01.2015)
13. panduan e pengadaan langsung user pejabat pengadaan (ref.21.01.2015)harry_novie2012
 
Logistikwelt im digitalen Wandel: 3D-Druck – Chancen und Potenziale. Walter M...
Logistikwelt im digitalen Wandel: 3D-Druck – Chancen und Potenziale. Walter M...Logistikwelt im digitalen Wandel: 3D-Druck – Chancen und Potenziale. Walter M...
Logistikwelt im digitalen Wandel: 3D-Druck – Chancen und Potenziale. Walter M...trendquest - HSP Principle Consultancy
 
Perka lkpp ttg ulp
Perka lkpp ttg ulpPerka lkpp ttg ulp
Perka lkpp ttg ulpIsmed Nur
 
Perka lkpp nomor 13 tahun 2013 tentang pedoma tata cara pengadaan barang:jasa...
Perka lkpp nomor 13 tahun 2013 tentang pedoma tata cara pengadaan barang:jasa...Perka lkpp nomor 13 tahun 2013 tentang pedoma tata cara pengadaan barang:jasa...
Perka lkpp nomor 13 tahun 2013 tentang pedoma tata cara pengadaan barang:jasa...Renild Tj
 

Recommended

Perka 2 tahun 2010 tentang lpse
Perka 2 tahun 2010 tentang lpsePerka 2 tahun 2010 tentang lpse
Perka 2 tahun 2010 tentang lpseRahmat Gani
 
E katalog
E katalogE katalog
E katalogNational Public Procurement Agency (LKPP RI)
 
Perka lkpp 14 2015. tentang e purchasing
Perka lkpp 14 2015. tentang e purchasingPerka lkpp 14 2015. tentang e purchasing
Perka lkpp 14 2015. tentang e purchasingUlfah Hanum
 
Perka lkpp no 1 2015
Perka lkpp no 1 2015Perka lkpp no 1 2015
Perka lkpp no 1 2015Ulfah Hanum
 
13. panduan e pengadaan langsung user pejabat pengadaan (ref.21.01.2015)
13. panduan e pengadaan langsung user pejabat pengadaan (ref.21.01.2015)13. panduan e pengadaan langsung user pejabat pengadaan (ref.21.01.2015)
13. panduan e pengadaan langsung user pejabat pengadaan (ref.21.01.2015)harry_novie2012
 
Logistikwelt im digitalen Wandel: 3D-Druck – Chancen und Potenziale. Walter M...
Logistikwelt im digitalen Wandel: 3D-Druck – Chancen und Potenziale. Walter M...Logistikwelt im digitalen Wandel: 3D-Druck – Chancen und Potenziale. Walter M...
Logistikwelt im digitalen Wandel: 3D-Druck – Chancen und Potenziale. Walter M...trendquest - HSP Principle Consultancy
 
Perka lkpp ttg ulp
Perka lkpp ttg ulpPerka lkpp ttg ulp
Perka lkpp ttg ulpIsmed Nur
 
Perka lkpp nomor 13 tahun 2013 tentang pedoma tata cara pengadaan barang:jasa...
Perka lkpp nomor 13 tahun 2013 tentang pedoma tata cara pengadaan barang:jasa...Perka lkpp nomor 13 tahun 2013 tentang pedoma tata cara pengadaan barang:jasa...
Perka lkpp nomor 13 tahun 2013 tentang pedoma tata cara pengadaan barang:jasa...Renild Tj
 
Perka lkpp no 2 tahun 2010 ttg lpse
Perka lkpp no 2 tahun 2010 ttg lpsePerka lkpp no 2 tahun 2010 ttg lpse
Perka lkpp no 2 tahun 2010 ttg lpseKavari Aldi
 
2 brosut e katalog lkpp 16 mei 2016
2 brosut e katalog lkpp 16 mei 20162 brosut e katalog lkpp 16 mei 2016
2 brosut e katalog lkpp 16 mei 2016Bogor Agricultural University
 
1 brosut e katalog lkpp 16 mei 2016
1 brosut e katalog lkpp 16 mei 20161 brosut e katalog lkpp 16 mei 2016
1 brosut e katalog lkpp 16 mei 2016Bogor Agricultural University
 
Hubungan Satker - ULP - LPSE
Hubungan Satker - ULP - LPSEHubungan Satker - ULP - LPSE
Hubungan Satker - ULP - LPSEPoltak Hutabarat
 
Perka lkpp nomor 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp nomor 1 tahun 2015 tentang e tenderingPerka lkpp nomor 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp nomor 1 tahun 2015 tentang e tenderingYuni
 
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintah
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintahSk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintah
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintahNurman syah
 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2011
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2011Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2011
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2011Government Institution
 
Juknis formasi jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa
Juknis formasi jabatan fungsional pengadaan barang dan jasaJuknis formasi jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa
Juknis formasi jabatan fungsional pengadaan barang dan jasaUlfah Hanum
 
PERKA LKPP NO 2 TH 2015
PERKA LKPP NO 2 TH 2015PERKA LKPP NO 2 TH 2015
PERKA LKPP NO 2 TH 2015Sigih Setiono
 
Program Penanganan Kumuh kabupaten Gresik
Program Penanganan Kumuh kabupaten GresikProgram Penanganan Kumuh kabupaten Gresik
Program Penanganan Kumuh kabupaten GresikOswar Mungkasa
 
PENGADAAN BARANG/JASA - MANAJEMEN KONTRAK
PENGADAAN BARANG/JASA - MANAJEMEN KONTRAKPENGADAAN BARANG/JASA - MANAJEMEN KONTRAK
PENGADAAN BARANG/JASA - MANAJEMEN KONTRAKNova Zanda
 
Lampiran II Pengadaan Barang (PerPres 54 Tahun 2010)
Lampiran II Pengadaan Barang (PerPres 54 Tahun 2010)Lampiran II Pengadaan Barang (PerPres 54 Tahun 2010)
Lampiran II Pengadaan Barang (PerPres 54 Tahun 2010)Trust Tour And Travel
 
Permendikbud 8/2016 - Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan
Permendikbud 8/2016 - Buku yang Digunakan oleh Satuan PendidikanPermendikbud 8/2016 - Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan
Permendikbud 8/2016 - Buku yang Digunakan oleh Satuan PendidikanKementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 
Implementasi pengadaan obat berdasarkan
Implementasi pengadaan obat berdasarkanImplementasi pengadaan obat berdasarkan
Implementasi pengadaan obat berdasarkanweni chris
 
Penyusunan Roadmap Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah...
Penyusunan Roadmap Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah...Penyusunan Roadmap Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah...
Penyusunan Roadmap Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah...Dadang Solihin
 
Cara Mencari Interpolasi linier Biaya Pembangunan Gedung Negara berdasarkan P...
Cara Mencari Interpolasi linier Biaya Pembangunan Gedung Negara berdasarkan P...Cara Mencari Interpolasi linier Biaya Pembangunan Gedung Negara berdasarkan P...
Cara Mencari Interpolasi linier Biaya Pembangunan Gedung Negara berdasarkan P...Joko Riswanto
 
Materi Sosialisasi Monev Online
Materi Sosialisasi Monev OnlineMateri Sosialisasi Monev Online
Materi Sosialisasi Monev OnlinePoltak Hutabarat
 
Sdp barang pengadaan langsung menggunakan spk
Sdp barang pengadaan langsung menggunakan spkSdp barang pengadaan langsung menggunakan spk
Sdp barang pengadaan langsung menggunakan spkplfisipub
 
E gov keamanan informasi 3 okt 2016 - kpk
E gov keamanan informasi 3 okt 2016 - kpkE gov keamanan informasi 3 okt 2016 - kpk
E gov keamanan informasi 3 okt 2016 - kpkSarwono Sutikno, Dr.Eng.,CISA,CISSP,CISM,CSX-F
 
Download pedoman umum-perencanaan-pbjp
Download pedoman umum-perencanaan-pbjpDownload pedoman umum-perencanaan-pbjp
Download pedoman umum-perencanaan-pbjpNiken Pradonawati
 
UU Nomor 17 Tahun 2023.pdf
UU Nomor 17 Tahun 2023.pdfUU Nomor 17 Tahun 2023.pdf
UU Nomor 17 Tahun 2023.pdfUlfah Hanum
 
KMK Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehat...
KMK Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehat...KMK Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehat...
KMK Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehat...Ulfah Hanum
 

More Related Content

Viewers also liked

Perka lkpp no 2 tahun 2010 ttg lpse
Perka lkpp no 2 tahun 2010 ttg lpsePerka lkpp no 2 tahun 2010 ttg lpse
Perka lkpp no 2 tahun 2010 ttg lpseKavari Aldi
 
Hubungan Satker - ULP - LPSE
Hubungan Satker - ULP - LPSEHubungan Satker - ULP - LPSE
Hubungan Satker - ULP - LPSEPoltak Hutabarat
 
Perka lkpp nomor 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp nomor 1 tahun 2015 tentang e tenderingPerka lkpp nomor 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp nomor 1 tahun 2015 tentang e tenderingYuni
 
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintah
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintahSk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintah
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintahNurman syah
 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2011
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2011Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2011
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2011Government Institution
 
Juknis formasi jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa
Juknis formasi jabatan fungsional pengadaan barang dan jasaJuknis formasi jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa
Juknis formasi jabatan fungsional pengadaan barang dan jasaUlfah Hanum
 
PERKA LKPP NO 2 TH 2015
PERKA LKPP NO 2 TH 2015PERKA LKPP NO 2 TH 2015
PERKA LKPP NO 2 TH 2015Sigih Setiono
 
Program Penanganan Kumuh kabupaten Gresik
Program Penanganan Kumuh kabupaten GresikProgram Penanganan Kumuh kabupaten Gresik
Program Penanganan Kumuh kabupaten GresikOswar Mungkasa
 
PENGADAAN BARANG/JASA - MANAJEMEN KONTRAK
PENGADAAN BARANG/JASA - MANAJEMEN KONTRAKPENGADAAN BARANG/JASA - MANAJEMEN KONTRAK
PENGADAAN BARANG/JASA - MANAJEMEN KONTRAKNova Zanda
 
Lampiran II Pengadaan Barang (PerPres 54 Tahun 2010)
Lampiran II Pengadaan Barang (PerPres 54 Tahun 2010)Lampiran II Pengadaan Barang (PerPres 54 Tahun 2010)
Lampiran II Pengadaan Barang (PerPres 54 Tahun 2010)Trust Tour And Travel
 
Implementasi pengadaan obat berdasarkan
Implementasi pengadaan obat berdasarkanImplementasi pengadaan obat berdasarkan
Implementasi pengadaan obat berdasarkanweni chris
 
Penyusunan Roadmap Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah...
Penyusunan Roadmap Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah...Penyusunan Roadmap Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah...
Penyusunan Roadmap Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah...Dadang Solihin
 
Cara Mencari Interpolasi linier Biaya Pembangunan Gedung Negara berdasarkan P...
Cara Mencari Interpolasi linier Biaya Pembangunan Gedung Negara berdasarkan P...Cara Mencari Interpolasi linier Biaya Pembangunan Gedung Negara berdasarkan P...
Cara Mencari Interpolasi linier Biaya Pembangunan Gedung Negara berdasarkan P...Joko Riswanto
 
Materi Sosialisasi Monev Online
Materi Sosialisasi Monev OnlineMateri Sosialisasi Monev Online
Materi Sosialisasi Monev OnlinePoltak Hutabarat
 
Sdp barang pengadaan langsung menggunakan spk
Sdp barang pengadaan langsung menggunakan spkSdp barang pengadaan langsung menggunakan spk
Sdp barang pengadaan langsung menggunakan spkplfisipub
 
Download pedoman umum-perencanaan-pbjp
Download pedoman umum-perencanaan-pbjpDownload pedoman umum-perencanaan-pbjp
Download pedoman umum-perencanaan-pbjpNiken Pradonawati
 

Viewers also liked (20)

Perka lkpp no 2 tahun 2010 ttg lpse
Perka lkpp no 2 tahun 2010 ttg lpsePerka lkpp no 2 tahun 2010 ttg lpse
Perka lkpp no 2 tahun 2010 ttg lpse
 
2 brosut e katalog lkpp 16 mei 2016
2 brosut e katalog lkpp 16 mei 20162 brosut e katalog lkpp 16 mei 2016
2 brosut e katalog lkpp 16 mei 2016
 
1 brosut e katalog lkpp 16 mei 2016
1 brosut e katalog lkpp 16 mei 20161 brosut e katalog lkpp 16 mei 2016
1 brosut e katalog lkpp 16 mei 2016
 
Hubungan Satker - ULP - LPSE
Hubungan Satker - ULP - LPSEHubungan Satker - ULP - LPSE
Hubungan Satker - ULP - LPSE
 
Perka lkpp nomor 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp nomor 1 tahun 2015 tentang e tenderingPerka lkpp nomor 1 tahun 2015 tentang e tendering
Perka lkpp nomor 1 tahun 2015 tentang e tendering
 
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintah
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintahSk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintah
Sk nomor 29 ku (2012)penunjukan pejabat pengadaan barang pemerintah
 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2011
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2011Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2011
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2011
 
Juknis formasi jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa
Juknis formasi jabatan fungsional pengadaan barang dan jasaJuknis formasi jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa
Juknis formasi jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa
 
PERKA LKPP NO 2 TH 2015
PERKA LKPP NO 2 TH 2015PERKA LKPP NO 2 TH 2015
PERKA LKPP NO 2 TH 2015
 
Program Penanganan Kumuh kabupaten Gresik
Program Penanganan Kumuh kabupaten GresikProgram Penanganan Kumuh kabupaten Gresik
Program Penanganan Kumuh kabupaten Gresik
 
PENGADAAN BARANG/JASA - MANAJEMEN KONTRAK
PENGADAAN BARANG/JASA - MANAJEMEN KONTRAKPENGADAAN BARANG/JASA - MANAJEMEN KONTRAK
PENGADAAN BARANG/JASA - MANAJEMEN KONTRAK
 
Lampiran II Pengadaan Barang (PerPres 54 Tahun 2010)
Lampiran II Pengadaan Barang (PerPres 54 Tahun 2010)Lampiran II Pengadaan Barang (PerPres 54 Tahun 2010)
Lampiran II Pengadaan Barang (PerPres 54 Tahun 2010)
 
Permendikbud 8/2016 - Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan
Permendikbud 8/2016 - Buku yang Digunakan oleh Satuan PendidikanPermendikbud 8/2016 - Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan
Permendikbud 8/2016 - Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan
 
Implementasi pengadaan obat berdasarkan
Implementasi pengadaan obat berdasarkanImplementasi pengadaan obat berdasarkan
Implementasi pengadaan obat berdasarkan
 
Penyusunan Roadmap Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah...
Penyusunan Roadmap Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah...Penyusunan Roadmap Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah...
Penyusunan Roadmap Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah...
 
Cara Mencari Interpolasi linier Biaya Pembangunan Gedung Negara berdasarkan P...
Cara Mencari Interpolasi linier Biaya Pembangunan Gedung Negara berdasarkan P...Cara Mencari Interpolasi linier Biaya Pembangunan Gedung Negara berdasarkan P...
Cara Mencari Interpolasi linier Biaya Pembangunan Gedung Negara berdasarkan P...
 
Materi Sosialisasi Monev Online
Materi Sosialisasi Monev OnlineMateri Sosialisasi Monev Online
Materi Sosialisasi Monev Online
 
Sdp barang pengadaan langsung menggunakan spk
Sdp barang pengadaan langsung menggunakan spkSdp barang pengadaan langsung menggunakan spk
Sdp barang pengadaan langsung menggunakan spk
 
E gov keamanan informasi 3 okt 2016 - kpk
E gov keamanan informasi 3 okt 2016 - kpkE gov keamanan informasi 3 okt 2016 - kpk
E gov keamanan informasi 3 okt 2016 - kpk
 
Download pedoman umum-perencanaan-pbjp
Download pedoman umum-perencanaan-pbjpDownload pedoman umum-perencanaan-pbjp
Download pedoman umum-perencanaan-pbjp
 

More from Ulfah Hanum

UU Nomor 17 Tahun 2023.pdf
UU Nomor 17 Tahun 2023.pdfUU Nomor 17 Tahun 2023.pdf
UU Nomor 17 Tahun 2023.pdfUlfah Hanum
 
KMK Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehat...
KMK Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehat...KMK Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehat...
KMK Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehat...Ulfah Hanum
 
Pmk no _86_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dak_nonfisik_bidang_kesehatan_ta_2020
Pmk no _86_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dak_nonfisik_bidang_kesehatan_ta_2020Pmk no _86_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dak_nonfisik_bidang_kesehatan_ta_2020
Pmk no _86_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dak_nonfisik_bidang_kesehatan_ta_2020Ulfah Hanum
 
Pmk no _85_th_2019_ttg_petunjuk_operasional_penggunaan_dak_fisik_bidang_keseh...
Pmk no _85_th_2019_ttg_petunjuk_operasional_penggunaan_dak_fisik_bidang_keseh...Pmk no _85_th_2019_ttg_petunjuk_operasional_penggunaan_dak_fisik_bidang_keseh...
Pmk no _85_th_2019_ttg_petunjuk_operasional_penggunaan_dak_fisik_bidang_keseh...Ulfah Hanum
 
Perpres nomor 88_tahun_2019 ttg juknis dana alokasi khusus fisik TA 2020
Perpres nomor 88_tahun_2019 ttg juknis dana alokasi khusus fisik TA 2020Perpres nomor 88_tahun_2019 ttg juknis dana alokasi khusus fisik TA 2020
Perpres nomor 88_tahun_2019 ttg juknis dana alokasi khusus fisik TA 2020Ulfah Hanum
 
Formularium nasional 2019
Formularium nasional 2019Formularium nasional 2019
Formularium nasional 2019Ulfah Hanum
 
Pmk no. 44 th 2019 ttg perubahan penggolongan narkotika
Pmk no. 44 th 2019 ttg perubahan penggolongan narkotikaPmk no. 44 th 2019 ttg perubahan penggolongan narkotika
Pmk no. 44 th 2019 ttg perubahan penggolongan narkotikaUlfah Hanum
 
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/707/2018 perubahan fornas
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/707/2018 perubahan fornasKeputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/707/2018 perubahan fornas
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/707/2018 perubahan fornasUlfah Hanum
 
Permenkes No. 3 Tahun 2019 tentang Juknis penggunaan Dana alokasi khusus nonf...
Permenkes No. 3 Tahun 2019 tentang Juknis penggunaan Dana alokasi khusus nonf...Permenkes No. 3 Tahun 2019 tentang Juknis penggunaan Dana alokasi khusus nonf...
Permenkes No. 3 Tahun 2019 tentang Juknis penggunaan Dana alokasi khusus nonf...Ulfah Hanum
 
Permenkes RI no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...
Permenkes RI no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...Permenkes RI no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...
Permenkes RI no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...Ulfah Hanum
 
Per BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfar
Per BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfarPer BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfar
Per BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfarUlfah Hanum
 
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 Ulfah Hanum
 
Permenkes nomor 66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...
Permenkes nomor 66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...Permenkes nomor 66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...
Permenkes nomor 66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...Ulfah Hanum
 
Kmk no. hk_.01_.07-menkes-659-2017_ttg_formularium_nasional_
Kmk no. hk_.01_.07-menkes-659-2017_ttg_formularium_nasional_Kmk no. hk_.01_.07-menkes-659-2017_ttg_formularium_nasional_
Kmk no. hk_.01_.07-menkes-659-2017_ttg_formularium_nasional_Ulfah Hanum
 
Keputusan Menteri Kesehatan No.HK_.01_.07/menkes-395-2017/ttg_daftar_obat_ese...
Keputusan Menteri Kesehatan No.HK_.01_.07/menkes-395-2017/ttg_daftar_obat_ese...Keputusan Menteri Kesehatan No.HK_.01_.07/menkes-395-2017/ttg_daftar_obat_ese...
Keputusan Menteri Kesehatan No.HK_.01_.07/menkes-395-2017/ttg_daftar_obat_ese...Ulfah Hanum
 
Permenkes no 377 tahun 2009 petunjuk teknik jabatan fungsional apoteker dan a...
Permenkes no 377 tahun 2009 petunjuk teknik jabatan fungsional apoteker dan a...Permenkes no 377 tahun 2009 petunjuk teknik jabatan fungsional apoteker dan a...
Permenkes no 377 tahun 2009 petunjuk teknik jabatan fungsional apoteker dan a...Ulfah Hanum
 
Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...
Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...
Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...Ulfah Hanum
 
Peraturan Pemerintah Nomor-11-tahun-2017-Manajemen-PNS
Peraturan Pemerintah Nomor-11-tahun-2017-Manajemen-PNSPeraturan Pemerintah Nomor-11-tahun-2017-Manajemen-PNS
Peraturan Pemerintah Nomor-11-tahun-2017-Manajemen-PNSUlfah Hanum
 

More from Ulfah Hanum (20)

UU Nomor 17 Tahun 2023.pdf
UU Nomor 17 Tahun 2023.pdfUU Nomor 17 Tahun 2023.pdf
UU Nomor 17 Tahun 2023.pdf
 
KMK Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehat...
KMK Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehat...KMK Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehat...
KMK Nomor 2015 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehat...
 
Pmk no _86_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dak_nonfisik_bidang_kesehatan_ta_2020
Pmk no _86_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dak_nonfisik_bidang_kesehatan_ta_2020Pmk no _86_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dak_nonfisik_bidang_kesehatan_ta_2020
Pmk no _86_th_2019_ttg_juknis_penggunaan_dak_nonfisik_bidang_kesehatan_ta_2020
 
Pmk no _85_th_2019_ttg_petunjuk_operasional_penggunaan_dak_fisik_bidang_keseh...
Pmk no _85_th_2019_ttg_petunjuk_operasional_penggunaan_dak_fisik_bidang_keseh...Pmk no _85_th_2019_ttg_petunjuk_operasional_penggunaan_dak_fisik_bidang_keseh...
Pmk no _85_th_2019_ttg_petunjuk_operasional_penggunaan_dak_fisik_bidang_keseh...
 
Perpres nomor 88_tahun_2019 ttg juknis dana alokasi khusus fisik TA 2020
Perpres nomor 88_tahun_2019 ttg juknis dana alokasi khusus fisik TA 2020Perpres nomor 88_tahun_2019 ttg juknis dana alokasi khusus fisik TA 2020
Perpres nomor 88_tahun_2019 ttg juknis dana alokasi khusus fisik TA 2020
 
Formularium nasional 2019
Formularium nasional 2019Formularium nasional 2019
Formularium nasional 2019
 
Pmk no. 44 th 2019 ttg perubahan penggolongan narkotika
Pmk no. 44 th 2019 ttg perubahan penggolongan narkotikaPmk no. 44 th 2019 ttg perubahan penggolongan narkotika
Pmk no. 44 th 2019 ttg perubahan penggolongan narkotika
 
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/707/2018 perubahan fornas
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/707/2018 perubahan fornasKeputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/707/2018 perubahan fornas
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/707/2018 perubahan fornas
 
Permenkes No. 3 Tahun 2019 tentang Juknis penggunaan Dana alokasi khusus nonf...
Permenkes No. 3 Tahun 2019 tentang Juknis penggunaan Dana alokasi khusus nonf...Permenkes No. 3 Tahun 2019 tentang Juknis penggunaan Dana alokasi khusus nonf...
Permenkes No. 3 Tahun 2019 tentang Juknis penggunaan Dana alokasi khusus nonf...
 
Permenkes RI no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...
Permenkes RI no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...Permenkes RI no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...
Permenkes RI no 2 Th 2019 tentang petunjuk operasional penggunaan dak fisik ...
 
Per BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfar
Per BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfarPer BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfar
Per BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfar
 
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018
 
Permenkes nomor 66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...
Permenkes nomor 66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...Permenkes nomor 66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...
Permenkes nomor 66 tahun 2017 tentang petunjuk operasional dana alokasi khus...
 
Kmk no. hk_.01_.07-menkes-659-2017_ttg_formularium_nasional_
Kmk no. hk_.01_.07-menkes-659-2017_ttg_formularium_nasional_Kmk no. hk_.01_.07-menkes-659-2017_ttg_formularium_nasional_
Kmk no. hk_.01_.07-menkes-659-2017_ttg_formularium_nasional_
 
Keputusan Menteri Kesehatan No.HK_.01_.07/menkes-395-2017/ttg_daftar_obat_ese...
Keputusan Menteri Kesehatan No.HK_.01_.07/menkes-395-2017/ttg_daftar_obat_ese...Keputusan Menteri Kesehatan No.HK_.01_.07/menkes-395-2017/ttg_daftar_obat_ese...
Keputusan Menteri Kesehatan No.HK_.01_.07/menkes-395-2017/ttg_daftar_obat_ese...
 
Permenkes no 377 tahun 2009 petunjuk teknik jabatan fungsional apoteker dan a...
Permenkes no 377 tahun 2009 petunjuk teknik jabatan fungsional apoteker dan a...Permenkes no 377 tahun 2009 petunjuk teknik jabatan fungsional apoteker dan a...
Permenkes no 377 tahun 2009 petunjuk teknik jabatan fungsional apoteker dan a...
 
Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...
Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...
Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...
 
Buku DOEN 2015
Buku DOEN 2015 Buku DOEN 2015
Buku DOEN 2015
 
Peraturan Pemerintah Nomor-11-tahun-2017-Manajemen-PNS
Peraturan Pemerintah Nomor-11-tahun-2017-Manajemen-PNSPeraturan Pemerintah Nomor-11-tahun-2017-Manajemen-PNS
Peraturan Pemerintah Nomor-11-tahun-2017-Manajemen-PNS
 
Doen 2015
Doen 2015Doen 2015
Doen 2015
 

Recently uploaded

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 

Recently uploaded (12)

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...