[Ringkasan] [1] Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pengadaan barang/jasa, proses pengadaan melalui berbagai metode seperti swakelola, tender cepat, e-reverse auction, serta bentuk dan perubahan kontrak pengadaan. [2] Juga dijelaskan mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaan e-purchasing sebagai salah satu metode pengadaan barang/jasa. [3] Termasuk didalamnya adalah peran dan tanggung jawab P

1. versi_9.1 1

2. PERENCANAAN
PBJ • Identifikasi kebutuhan,
• Penetapan B/J
• Cara PBJ
• Jadwal PBJ,
• Anggaran PBJ
PERATURAN LKPP Nomor 7 Tahun 2018
Proses perumusan kegiatan :
RUP
Tujuan : kesamaan pemahaman, Acuan Pelaku PBJ – PBJ sesuai tujuan, kebijakan,
rinsip dan etika PBJ
Perka 12/2011 dan Perka 13/2012 ...... Tidak berlaku

3. (1). Menyusun Perencanaan PBJ (Bab III)
3
 1. PA/KPA
 Penetapan Rencana PBJ
 Penetapan dan Pengumuman RUP
 Melaksanakan Konsolidasi PBJ
 Menyusun Perencanaan PBJ, sesuai kebutuhan K/L/PD
 Kapan dilaksanakan ???
 APBN -- Penyusunan RKA KL (pagu indikatif ) atau
 APBD -- RKA PD (setelah Nota KUA PPAS)
  2. PPK dibantu  Pengelola PBJ

4. versi_9.1 4

5. Pengertian Swakelola
5
Cara memperoleh barang/jasa yang
dikerjakan sendiri oleh K/L/PD, K/L/PD
lain, Ormas, atau Kelompok Masyarakat

6. TUJUAN
6
1. Memenuhi kebutuhan b/J yang tidak disediakan /diminati oleh
pelaku usaha
2. Memenuhi kebutuhan barang/jasa dengan mengoptimalkan
penggunaan sumber daya yang dimiliki K/L/PD
3. Meningkatkan kemampuan teknis SDM di K/L/PD
4. Meningkatkan partisipasi Ormas/Pokmas
5. Meningkatkan efektifitas dan/atau efisiensi jika dilaksanakan
melalui Swakelola
6. Memenuhi kebutuhan barang/jasa yang bersifat rahasia yang
mampu disediakan oleh K/L/PD Daerah yang bersangkutan

7. Perencanaan Swakelola
Penetapan tipe
swakelola
Penyusunan spesifikasi
teknis/KAK;
Penyusunan perkiraan
biaya / Rencana
Anggaran Biaya (RAB)
Hasil perencanaan PBJ dimuat dalam RUP

8. Pelaksanaan Swakelola
Berdasarkan Tipe Swakelola
Tipe I
Direncanakan
,dilaksanakan
dan Diawasi
oleh K/L/PD
Penanggung
Jawab
Anggaran
Tipe II
Direncanakan
dan diawasi
oleh K/L
Penanggung
Jawab
Anggaran dan
dilaksanakan
oleh K/L/PD
Pelaksana
Swakelola
Tipe III
Direncanakan
dan diawasi
oleh K/L/PD
Penanggung
Jawab
Anggaran dan
dilaksanakan
Organisasi
Kemasyarakata
n
Tipe IV
Direncanakan
sendir oleh K/L/PD
Penanggung Jawab
dan/atau
berdasarkan usulan
Kelompok
Masyarakat dan
dilaksanakan serta
diawasi oleh
Kelompok
Masyarakat

9. KRITERIA
SWAKELOLA
Tidak diminati penyedia.
Diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, penyuluhan.
Usaha Ekonomi Kreatif, dan budaya
Sensus, survey, olah data, uji lab, pengembangan sistem aplikasi,
tata kelola, standar mutu.
B/J dalam pengembangan.
B/J hasil ormas,pokmas, masyarakat
Partisipasi masyarakat

10. Perencanaan Swakelola
TIPE
SWAKELOLA
PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGAWASAN
I K/L/PD K/L/PD K/L/PD
II K/L/PD K/L/PD LAIN K/L/PD
III K/L/PD ORMAS K/L/PD
IV USULAN
POKMAS
POKMAS POKMAS

11. PA/KPA
Pelaksana
Swakelola
Tipe 2, 3, 4
NOTA
KESEPAHAMAN
Langkah Pelaksanaan Swakelola

12. SWAKELOLA
TYPE II
PA/KPA
K/L/PD
PERMOHONAN K/L/PD
PELAKSANA
NOTA
KESE
PAHA
MAN
Proposal
(Renc. Kerja &
RAB) K/L/PD
Pelaksana
Perencanaan
Pengadaan pada
(RKA –K/L/PD)

13. SWAKELOLA TYPE III
K/L/PD
survey
satu
Ormas
Undangan /
Permohonan
> Satu
Ormas
Sayembara
ORMAS
• Proposal
• RAB
PPK K/L/PD
• Perencanaan
Pengadaan
(RKA –K/L/PD)

14. SWAKELOLA TYPE IV
POKMAS
• Proposal
• RAB
PPK K/L/PD
• Perencanaan
Pengadan
(RKA –K/L/PD
TINDAK LANJUT
Undangan
PA / KPA
K/L/PD
Kesediaan
PJWB.
POKMAS
Usulan
POKMAS
Menerima
Usulan
PA/KPA
K/L/PD
NOTA
KESEPAHAMAN

15. PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 16 TAHUN 2018
PERATURAN LKPP NO 9 TAHUN
2018 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI PENYEDIA

17. Persiapan Pengadaan
versi_9.1 17

18. Penyusunan dan Penetapan HPS
Penetapan HPS dikecualikan untuk :
a. Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu anggaran paling banyak
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
b. E-purchasing; dan
c. Tender pekerjaan terintegrasi
Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. Sedangkan
rincian harga satuan bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan
tersebut telah tercantum dalam Dokumen Anggaran Belanja
versi_9.1 18

19. Spesifikasi Teknis
Dimungkinkan penyebutan merk terhadap :
a. komponen barang/jasa;
b. suku cadang;
c. bagian dari satu sistem yang sudah ada;
d. barang/jasa dalam katalog elektronik; atau
e. barang/jasa pada Tender Cepat.
Nb : Komponen dalam KBBI artinya bagian dari
keseluruhan; unsur
versi_9.1 19

20. KUALIFIKASI
PENAWARAN
Tahapan umum pemilihan
penyedia
P a s c a k u a l i f i k a s i
B/PK/JL
Gugur
Nilai
BSUE
JK
Kualitas
Kualitas & biaya
Pagu Anggaran
Nilai terendah
Sistem Gugur

21. Dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Informasi Kinerja Penyedia
Barang/Jasa (SIKaP)
Tidak memerlukan penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran administrasi,
evaluasi penawaran teknis, sanggah dan sanggah banding
Metode Penyampaian Penawaran dengan E-Reverse Auction
Dilakukan untuk Pengadaan Barang/ Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan
kriteria :
a. spesifikasi teknis/KAK dan volume pekerjaan telah ditentukan secara
rinci sehingga persyaratan teknis tidak dikompetisikan;
b. dimungkinkan penyebutan merek dalam spesifikasi teknis/KAK
sebagaimana dalam ketentuan pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
c. peserta telah terkualifikasi dalam SIKaP.
TENDER CEPAT

22. Reverse Auction : Penawaran Harga Berulang
Sebagai tindak lanjut tender yang hanya terdapat 2 (dua) penawaran yang
lulus evaluasi teknis untuk berkompetisi kembali dengan cara
menyampaikan penawaran harga lebih dari 1 (satu) kali dan bersifat lebih
rendah dari penawaran sebelumnya.
Sebagai metode penyampaian penawaran harga berulang dalam Tender
Cepat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
e- REVERSE AUCTION

23. Evaluasi Kewajaran Harga
1. meneliti dan menilai kewajaran harga satuan dasar meliputi harga upah,
bahan dan peralatan dari hargasatuan penawaran, sekurang-kurangnya
pada setiap mata pembayaran utama;
2. meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koefisien dari unsur upah, bahan,
dan peralatan dalam Analisa Harga Satuan;
3. hasil penelitian butir (1) dan butir (2) digunakan untuk menghitung harga
satuan yang dinilai wajar tanpa memperhitungkan keuntungan yang
ditawarkan;
4. harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung harga
penawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. harga penawaran dihitung berdasarkan volume yang adadalam daftar
kuantitas/keluaran dan harga;
6. apabila harga penawaran lebih kecil dari hasil evaluasi/perhitungan maka
harga penawaran dinyatakan tidak wajar dan gugur harga.
versi_9.1 23

24. REPEAT ORDER
Permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultansi
yang sama diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali
Dapat digunakan untuk :
a) untuk pekerjaan yang berkaitan dan ruang lingkupnya sama dengan
pekerjaan sebelumnya, contohnya pekerjaan audit.
b) desain berulang, contohnya pekerjaan pembuatan desain gedung
sekolah,
gedung rumah sakit, gedung kantor, dan lainlain.
versi_9.1 24

25. Bentuk Kontrak
Bentuk Kontrak Batasan Nilai
Pengadaan
Pelaku Pemilihan
Penyedia
Bukti
Pembelian/Pemba
yaran
s/d 10 jt (B/JL) Pejabat Pengadaan
Kuitansi s/d 50 jt (B/JL) Pejabat Pengadaan
Surat Perintah
Kerja (SPK)
Di atas 50 jt s/d
200 jt (B/JL)
s/d 100 jt (JK)
s/d 200 jt (PK)
Pejabat Pengadaan
Surat Perjanjian Di atas 200 jt
(B/JL/PK)
Di atas 100 jt (JK)
Pokja Pemilihan
Surat Pesanan Pembelian melalui
E-purchasing atau
toko daring
Pejabat Pengadaan
(s/d 200 jt)
Pejabat Pembuat
Komitmen (di atas
200 jt)
versi_9.1 25

26. Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai Pejabat
Penandatangan Kontrak tidak bersedia
menerbitkan SPPBJ maka PA/KPA menyampaikan
penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan
disertai dengan alasan dan bukti, serta
memerintahkan melakukan evaluasi penawaran
ulang, penyampaian penawaran ulang, atau
Tender ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja
setelah menerima laporan hasil pemilihan
Penyedia

27. KONTRAK
PENGADAAN BARANG
PEKERJAAN KONSTRUKSI
JASA LAINNYA

28. LUMSUM
28
HARGA SATUAN
GABUNGAN LUMSUM DAN HARGA SATUAN
TERIMA JADI (TURN KEY )
KONTRAK PAYUNG

29. KONTRAK
JASA KONSULTANSI

30. LUMSUM
30
WAKTU PENUGASAN
KONTRAK PAYUNG

31. PERUBAHAN
KONTRAK

32. PERUBAHAN KONTRAK
32
LUMSUM
HARGA SATUAN
SEMUA JENIS KONTRAK
Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan
pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau
spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam Dokumen
Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan
perubahan kontrak, berlaku untuk pekerjaan dengan
kontrak
PERPRES 54/2010 PERPRES 16/2018
GABUNGAN LUMSUM
DAN HARGA SATUAN

33. PERUBAHAN KONTRAK
Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan
dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam
dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan
kontrak, yang meliputi:
1. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
2. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
3. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4. mengubah jadwal pelaksanaan.
Perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan
sepanjang disepakati kedua belah pihak. Masalah administrasi yang
dimaksud antara lain pergantian PPK, perubahan rekening penerima.
33

34. PERUBAHAN KONTRAK
Pekerjaan tambah dilaksanakan dengan ketentuan:
1. tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam
perjanjian/Kontrak awal; dan
2. tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah.
3. Untuk pemeriksaan dalam rangka perubahan kontrak, Pejabat Penandatangan
Kontrak dapat menetapkan tim atau tenaga ahli.
4. Perubahan Kontrak tidak dapat dilakukan pada masa tambahan waktu
penyelesaian pekerjaan (masa denda) akibat dari keterlambatan setelah waktu
pelaksanaan kontrak berakhir.
34

35. SERAH TERIMA PEKERJAAN

36. E - PURCHASING
Peraturan LKPP No. 11 Tahun 2018

37. Perpres 16/2018
E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa
melalui sistem katalog elektronik
Pasal 50 ayat (5)
Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk
barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan
nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri,
kepala lembaga, atau kepala daerah.

38. E-Purchasing dalam Perpres
No. 54/2010 dan Perpres
No.16/2018
Pasal 110 ayat (4) Perpres No.
4/2015 sebagai perubahan
keempat Perpres No. 54/2010
WAJIB
PADA KATALOG
SESUAI
KEBUTUHAN
Pasal 38 ayat (1) Perpres
No.16/2018
E-PURCHASING
PENGADAAN LANGSUNG
PENUNJUKAN LANGSUNG
TENDER CEPAT
TENDER

39. Kedudukan PPK dan Pejabat Pengadaan
dalam Pelaksanaan E-Purchasing
No 54/2010
PPK
Pejabat
Pengadaan
No 16/2018
PPK
Pejabat
Pengadaan
Pasal 11 ayat (1) :
PPK melaksanakan
E-purchasing untuk
nilai paling sedikit di
atas Rp.
200.000.000,-
Pasal 12 : Pejabat
Pengadaan
melaksanakan E-
purchasing yang
bernilai paling
banyak Rp.
200.000.000,-
PPK bisa melaksanakan E-
purchasing tanpa melalui
Pejabat Pengadaan
berapapun nilainya
Pejabat Pengadaan
bisa melaksanakan
E-purchasing yang
bernilai diatas Rp.
200.000.000,-

40. Pejabat Pengadaan atau
Pejabat Pembuat
Komitmen
Komoditas
Kategori & Produk

41. Proses E-Purchasing
PPK PP/PPK Penyedia
Lihat e-Katalog;
Buat rencana
pelaksanaan
pengadaan
(offline)
Login pada SPSE;
Klik aplikasi e-
Procurement
lainnya;
Pilih aplikasi e-
Purchasing
Persetujuan
pembelian
Unduh Surat
Pesanan
Input status
penerimaan;
Input riwayat
pembayaran
Penyelesaian
Paket
Login pada SPSE;
Klik aplikasi e-
Procurement
lainnya;
Pilih aplikasi e-
Purchasing
Buat Paket;
Input & Kirim
data permintaan
pembelian
Menerima
notifikasi
persetujuan
pembelian
Cetak Surat
Pesanan (bukti
pemesanan)
Email notifikasi
pembelian;
Login pada
aplikasi E-Katalog
Lihat permintaan
pembelian
Persetujuan
permintaan
pembelian
Cari dan pilih produk,
penyedia dan
spesifikasi barang
yang diinginkan