pengadaan barang jasa

1. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
Kotabaru, 18 s/d 27 September 2018
Muhammad Harli, S.Sos, MIP

2. 
Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara
elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem
Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung
LKPP mengembangkan SPSE dan sistem pendukung
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
DALAM PERPRES No. 16 Tahun 2018
69
Pasal – Ayat 1 - 2
Konsentrasi dan Fokus

3. 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia
dilakukan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara
Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK
Dalam Perlem LKPP No. 9 Tahun 2018
3
Pasal
Konsentrasi dan Fokus

4. 
INPRES NOMOR 1 TAHUN 2015
Tentang Percepatan Pelaksanaan PBJP
Konsentrasi dan Fokus
INSTRUKSI KETIGA :
Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga
Negara/Kepala Daerah:
1. Menyelesaikan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Tahun Anggaran berikutnya sebelum
berakhirnya Tahun Anggaran berjalan;
2. Menyelesaikan proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
paling lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan;
3. Melaksanakan seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-
procurement);
4. Mendorong pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
di masing- masing Kementerian/Lembaga secara
terkonsolidasi;
5. Mempercepat penyelesaian petunjuk teknis dalam rangka
pelaksanaan `tugas Perbantuan dan Dekonsentrasi.

5. 
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
Dasar Hukum
1. Perpres No 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Perlem LKPP No 8/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Melalui Swakelola
3. Perlem LKPP No 9/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Melalui Penyedia
4. Perlem LKPP No 10/2018 tentang Tender Internasional
5. Perlem LKPP No 12/2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang
Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6. Perlem LKPP No 13/2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Dalam
Penanganan Keadaan Darurat
7. Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem
Informasi No 20 Tahun 2018 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi SPSE di
Bawah Versi 4.3 Untuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

6. 
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
Dasar Hukum
8. Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem
Informasi No 21 Tahun 2018 tentang Syarat dan Ketentuan Penggunaan
Aplikasi SPSE
9. Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem
Informasi No 28 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Deputi
Bidang Monitoring Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 20 Tahun
2018 Tentang Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara
Elektronik Di Bawah Versi 4.3 Untuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
10. Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem
Informasi No 29 Tahun 2018 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi SPSE
4.3
11. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan tentang
Standar Dokumen Pengadaan

7. 
FITUR DALAM SPSE 4.2
SPSE
Proses Pengadaan
Metode Pelaksanaan Pemilihan
• Pemilihan
• Kontrak (generate dokumen kontrak)
• Serah Terima (generate dokumen serah terima dan pembayaran)
• Tender (transaksional dan pelaporan)
• Pengadaan Langsung (transaksional dan pelaporan)
• Penunjukan Langsung (transaksional dan pelaporan)
• Kontes (transaksional dan pelaporan)
• Sayembara (transaksional dan pelaporan)
• Swakelola (pelaporan)
Standar Dokumen Pengadaan melekat di SPSE
Konsolidasi Tender dan Tender Itemized

8. 
FITUR BARU DALAM SPSE 4.3
SPSE
Transaksi Proses Pemilihan
Pencatatan Hasil Pemilihan
• Tender/Seleksi
• Pengadaan Langsung
• Penunjukan Langsung
• Pengadaan Langsung
• Penunjukan Langsung
• Tender Internasional
• Pengadaan Keadaan Darurat
• Pengadaan di kecualikan
• swakelola
01
02

9. 
FITUR BARU DALAM SPSE 4.3
SPSE
Manajemen Kontrak
• SPPBJ
• Surat Perjanjian
• SSKK
• Berita Acara Serah Terima
• Berita Acara Pembayaran
Integrasi SIKaP (pemusatan data kualifikasi pelaku usaha &
pembuktian kualifikasi)
03
04

10. 
FITUR BARU DALAM SPSE 4.3
SPSE
Perubahan istilah umum
Jenis Kontrak
• ULP menjadi UKPBJ, Lelang menjadi Tender
• Pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan
• Dokumen Pengadaan menjadi Dokumen Pemilihan
• K/L/D/I menjadi K/L/PD
• Lump sum menjadi Lumsum
• Harga Satuan (tetap)
• Gabungan Lumsum dan Harga Satuan (tetap)
• Terima Jadi (tetap)
• Kontrak Payung (tetap)
• Waktu Penugasan (baru), mirip seperti Harga Satuan
namun digunakan untuk konsultan yang ruang lingkup
pekerjaannya belum dapat didefinisikan
05
06

11. 
FITUR BARU DALAM SPSE 4.3
SPSE
PPK menginput Persiapan Pengadaan (di SPSE 3.6 dan 4.2
dilakukan oleh PPK, namun diinputkan oleh Pokja ULP)
Penambahan peran (role) Pengelola Pengadaan
(diperankan oleh Kepala UKPBJ)
• Upload KAK/Spesifikasi
• Input HPS
• Input rancangan Kontrak (SSKK)
• Pembagian paket pengadaan kepada Pokja Pemilihan
Perubahan Metode Tender/seleksi dan proses
tender/seleksi
07
08
09

12. 
FITUR BARU DALAM SPSE 4.3
SPSE
Reverse Auction
• Tender Cepat
• Penyedia yang memasukkan penawaran hanya 2
10
11
12
Java Installation Manager (JAIM)
Upload Jaminan Penawaran dan Sanggah Banding
untuk Konstruksi

13. 
MATRIKS METODE TENDER
SPSE 4.3
Ditiadakan
√ Baru
√ Tetap

14. 
TERMINOLOGI DAN RUANG LINGKUP
SPSE 4.3
 Perencanaan Pengadaan
 Penyusunan
KAK/spesifikasi
 Penyusunan RAB &
biaya pendukung
 Pemaketan/Konsolidasi
 Ditetapkan oleh
PA/KPA
 Persiapan Pengadaan
 Reviu & Penetapan
KAK/spesifikasi
 Pemaketan/Konsolidasi
 Penetapan HPS
 Penetapan rancangan
kontrak
 Ditetapkan oleh PPK
 Persiapan Pemilihan
 Reviu dok. persiapan
pengadaan
 Pemaketan/Konsolidasi
 Penetapan metode
pemilihan
 Penetapan metode
kualifikasi
 Penetapan syarat
penyedia
 Penetapan metode
evaluasi
 Penetapan metode
penyampaian dok.
penawaran
 Penetapan jadwal
 Penetapan dok.
pemilihan
 Ditetapkan oleh

15. 
PENCATATAN PENGADAAN
SPSE 4.3
Tender
Non Tender
• Tender dan Seleksi
• Pengadaan Langsung
• Penunjukan Langsung
Pencatatan Non Tender
• Pengadaan Langsung
• Penunjukan Langsung
• Tender Internasional
• Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan
• Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan
Darurat
Pencatatan Swakelola

16. Hirarki Pembentukan User
ROOT
(PPE)
Admin PPE
Admin
Agency
Auditor PA/KPA
Pokja PPK PP
PPHP Verifikator Helpdesk Trainer
SATKER
PENYEDIA LPSE
Admin agency
bertugas
membuat user
KUK
PBJ

17. 
PERSIAPAN PENGADAN - PEMILIHAN
SPSE 4.3
PPK melakukan
Persiapan Pengadaan
PPK kirim Permintaan
Pemilihan disertai Dok.
Persiapan Pengadaan
ke UKPBJ
UKPBJ menetapkan
Pokja Pemilihan
OFFLINE
Ka. Unit Pengelola PBJ
menetapkan Pokja
Pemilihan yang
melakukan Pelaksanaan
Pemilihan
Pokja Pemilihan
melakukan reviu Dok.
Persiapan Pengadaan
OFFLINE
Pokja Pemilihan
melakukan Persiapan
Pemilihan
Pokja Pemilihan
melakukan Pelaksanaan
Pemilihan
PPK melakukan
Pelaksanaan Kontrak
PPK melakukan Serah
Terima

18. 
KONVERSI METODE PENGADAAN DI SIRUP
SPSE 4.3

19. 
Wewenang Kepala Unit Pengelola PBJ (KUPPBJ)
Pada SPSE 4.3
 Mengelola identitas UKPBJ;
 Menentukan Pokja Pemilihan yang akan
bertanggungjawab pada sebuah paket; dan
 Mengelola Pokja Pemilihan

20. 
Wewenang Admin Agency
Pada SPSE 4.3
 Memasukkan identitas agency;
 Mengelola data pegawai yang bertugas sebagai Admin
Agency, Kepala Unit Pengelola PBJ , Anggota Pokja
 Pemilihan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat
Pengadaan (PP), dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan
(PPHP) sesuai SK (Surat Keputusan) dari Pejabat di instansi
yang bersangkutan;
 Mengelola UKPBJ;
 Membuat agency/sub agency (jika dibutuhkan); dan
 Melihat Satuan Kerja, Paket, dan Pokja Pemilihan

21. 
Wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pada SPSE 4.3
 Membuat Paket tender/seleksi
 Isi rincian HPS
 Upload Rancangan kontrak/SSKK
 Upload KAK/Spesifikasi Teknis
 Input Form SPPBJ
 Cetak SPPBJ
 Input dan Surat Perjanjian
 Input dan Cetak Surat Perintah Kerja
 Input dan Cetak Surat Pesanan (Barang)
 Input dan Cetak SPMK (Non Barang)
 Upload Dokumen Lainnya; dan
 Input & Cetak BA Pembayaran & BA Serah Terima

22. 
Wewenang Kelompok Kerja (pokja) pemilihan
Pada SPSE 4.3
 Melengkapi paket tender yang sudah dibuat oleh PPK;
 Menyusun spesifikasi tender;
 Membuat e-SDP dan mengumumkannya;
 Melakukan penjelasan tender (anwijzing);
 Mengunggah dokumen adendum tender (jika terdapat
adendum dokumen tender);
 Mengunduh dan melakukan pembukaan dokumen penawaran;
 Melakukan evaluasi tender;
 Mencetak berita acara evaluasi penawaran dan hasil
petenderan;
 Menetapkan pemenang tender;
 Mengumumkan pemenang tender; dan
 Menjawab sanggahan

23. 
Aktivitas Penyedia/Rekanan
Pada SPSE 4.3
 Pendaftaran penyedia;
 Melengkapi data penyedia;
 Mendaftar untuk ikut tender;
 Download dokumen tender;
 Mengikuti penjelasan tender (aanwijzing);
 Mengirim dokumen kualifikasi;
 Mengirim dokumen penawaran; dan
 Melakukan sanggah

24. PPK KUKPBJ POKJA PEMILIHAN PENYEDIA
Membuat paket
Melengkapi data
paket
Mengisi rincian
HPS
Membuat dokumen
pemilihan
Memilih UKPBJ
Memilih pokja
pemilihan
Membuat Tender
Membuat jadwal tender
Melengkapi dokumen
pemilihan
Mencetak dokumen SDP
Melakaukan persetujuan
Pengumuman tender
Daftar tender
Download dokumen
pemilihan
Pemberian penjelasan
Alur proses tender pada aplikasi SPSE

25. PPK KUKPBJ POKJA PEMILIHAN PENYEDIA
Penjelasan Tender
Pembukaan dokumen
penawaran
Evaluasi penawaran
Upload dokumen
Kualifikasi
Upload dokumen
penawaran
x
ya
Tidak
Alur proses tender pada aplikasi SPSE

26. PPK KUKPBJ POKJA PEMILIHAN PENYEDIA
e-kontrak
Mencetak berita acara
Penetapan pemenang
Menjawab sanggah
Melakukan sanggah
x
ya
Tidak
Alur proses tender pada aplikasi SPSE

27. 
e-Reverse Auction
(metode penawaran harga secara berulang)
SPSE 4.3
a) sebagai tindak lanjut tender yang hanya terdapat 2 (dua)
penawaran yang lulus evaluasi teknis untuk berkompetisi
kembali dengan cara menyampaikan penawaran harga lebih
dari 1 (satu) kali dan bersifat lebih rendah dari penawaran
sebelumnya.
b) Sebagai metode penyampaian penawaran harga berulang
dalam Tender Cepat yang ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan.
Info tambahan

28. 
e-Reverse Auction
(metode penawaran harga secara berulang)
SPSE 4.3
E-reverse Auction dapat digunakan antara lain:
a) Barang/Jasa rutin, volume besar, dan resikonya rendah;
b) Barang/Jasa yang memiliki spesifikasi sederhana dan tidak
ada perbedaan spesifikasi antar Pelaku Usaha;
c) Tidak ada tambahan layanan atau pekerjaan lain yang spesifik,
misalnya tidak ada penambahan pekerjaan instalasi; dan/atau;
d) Pada pasar persaingan kompetitif dengan jumlah
sekurangkurangnya 2 (dua) peserta yang mampu dan bersedia
berpartisipasi pada E-reverse Auction

29. 
e-Reverse Auction
(metode penawaran harga secara berulang)
SPSE 4.3
Contoh Produk/Komoditas yang bisa diadakan melalui E-reverse
Auction :
a) bahan bangunan seperti baja, besi, beton, pipa tembaga;
b) peralatan teknologi informasi standar seperti komputer
desktop, perangkat lunak standar, modem, toner catridge.
c) alat tulis kantor;
d) bahan kimia dan beberapa produk farmasi umum; atau
e) pakaian dan seragam dengan ukuran, warna, dan volume yang
standar

30. 
e-Reverse Auction
(metode penawaran harga secara berulang)
SPSE 4.3
Selama dalam proses E-reverse Auction, identitas penawar
dirahasiakan
Peserta yang mengikuti E-reverse Auction adalah peserta yang
memenuhi persyaratan teknis dan tidak dapat mengubah substansi
penawaran teknis yang telah disampaikan/dievaluasi.
Aplikasi menampilkan informasi urutan posisi penawaran
(positional
bidding). Jangka waktu pelaksanaan E-reverse Auction ditentukan
berdasarkan kompleksitas pekerjaan dan/atau persaingan pasar.

31. 
e-Reverse Auction
(metode penawaran harga secara berulang)
SPSE 4.3
Dalam hal terdapat 2 (dua) penawaran yang lulus administrasi
teknis, Peserta dapat diberikan kesempatan untuk berkompetisi
kembali dengan cara menyampaikan penawaran harga lebih dari 1
(satu) kali dan bersifat lebih rendah dari penawaran sebelumnya.
Peserta yang mengikuti E-reverse Auction adalah peserta yang
memenuhi persyaratan teknis dan tidak dapat mengubah substansi
penawaran teknis yang telah disampaikan/dievaluas Pokja
Pemilihan mengundang Peserta melakukan E-reverse Auction
dengan mencantumkan jadwal pelaksanaan.
Peserta menyampaikan penawaran berulang dalam kurun waktu
yang telah ditetapkan.

32. 
e-Reverse Auction
(metode penawaran harga secara berulang)
SPSE 4.3
Peserta menyampaikan penawaran harga melalui fitur
penyampaian penawaran pada aplikasi SPSE atau sistem
pengaman dokumen berdasarkan alokasi waktu (batch) atau secara
real time sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen
Setelah masa penyampaian penawaran berakhir maka sistem akan
menginformasikan peringkat dapat berdasarkan Urutan Posisi
Penawaran (positional bidding) secara real time sebagaimana yang
ditetapkan dalam dokumen

33. 
e-Reverse Auction
(metode penawaran harga secara berulang)
SPSE 4.3
Contoh e-auction di role penyedia