Sankri sis-adm-neg-kes-rep-ind

1,873 views

Published on

SANKRI SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REP. Indonesia

Published in: News & Politics
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,873
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
68
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • SSSS
  • Sankri sis-adm-neg-kes-rep-ind

    1. 1. SISTEM ADMINISTRASINEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (SANKRI) DISAJIKAN OLEH : SOEWARTO HANDOKO PUSDIKLAT DEPDIKNAS 1
    2. 2. SANRI Membahas tentang Ad. NegaraSANKRI Indonesia Sebagai  SISTEM SUS + DUK Koordinasi + hub. Mengenai  SPPN kerja 2
    3. 3. + WWSN PESERTA TTG SANKRIMANFAAT BERMANFAAT DLM LAKTUPOKSI PESERTA 3
    4. 4. Paham SANKRI yang berlaku (UUDTPU 1945/Amand) Peserta MemahamiTPK + 1. ADNEG  Suatu sistem Mampu 2. SUS+DUK LEMBAGA Menjelaskan 3. SPPN 4. Pentingnya koordinasi 4
    5. 5. ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SISTEMPENGERTIAN SISTEM : Kamus Webster: Suatu kesatuan (unity) yang komplek dibentuk oleh bagian yang berbeda(diverse), masing-masing terikat pada(subjected to) rencana yang sama atau kontribusi (serving) untuk mencapai tujuan yang sama KBBI : Seperangkat unsur yang teratur saling berkaitan membentuk totalitas 5
    6. 6. ADMINISTRASIL.D. WHITE : Suatu proses yang umum terdapat dalam semua usaha kelompok, negara ataupun swasta,sipil ataupun militer , berskala kecil maupun besar.DIMOCK AND DIMOCKPada dasarnya administrasi merupakan aktivitas kerja samakelompok. SISTEM ADMINISTRASI terdiri dari : 1. Manusia - 2 orang/lebih 2. Tujuan 3. Tugas Saling mempengaruhi 4. Kerja sama 5. Sarana 6
    7. 7. ADMINISTRASI NEGARAPFIFFNER AND PRESTHUS :Koordinasi upaya-upaya kelompok untuk melaksanakankebijakan negaraADMINISTRASI NEGARA DALAM ARTI LUAS:Keseluruhan kegiatan LEMBAGA NEGARA dalam rangkamewujudkan TUJUAN/KEBIJAKAN NEGARAADMINISTRASI NEGARA DALAM ARTI SEMPIT:Keseluruhan kegiatan LEMBAGA EKSEKUTIF dalam rangkamewujudkan TUJUAN/KEBIJAKAN NEGARA/PEMERINTAHANINTERAKSI ADMINISTRASI NEGARA : Dengan faktor EKOLOGI/LINGKUNGAN Yaitu ALAMI/SOSIAL Saling mempengaruhi 7
    8. 8. UNSUR-UNSUR ADMINISTRASI NEGARA1.MANUSIA - Pejabat kenegaraan/pemerintahan - Masyarakat yang dilibatkan2.TUJUAN - Wujudkan kebijakan negara - Pecahkan permasalahan - Penuhi kebutuhan masyarakat - Layani masyarakat3.TUGAS - Kegiatan mencakup semua sektor/bidang4. KERJA SAMA - Berbagai mekanisme dan cara ( rencana, program, prosedur, briefing, rapat, dst.)5. SARANA - Dana, gedung kantor, perabotan, peralatan, kendaraan,dst. 8
    9. 9. SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 1. PengertianDalam Arti Luas Dalam Arti SempitSistem Penyelenggaraan Negara (SPN) Sistem Penyelenggaraan PemerintahanSistem penyelenggaraan kehidupan Negara (SPPN) negara dan bangsa dalam segala Keseluruhan sistem penyelenggara-an aspeknya. kekuasaan pemerintahan (executive power) dengan asas-asas pokok SPPNDengan memanfaatkan/mendayagunakan kemampuan:Aparatur negara dan seluruh rakyat Pemerintah dan segenap aparatur pemerintah.  Dana dan daya yang tersedia secara nasional.  Demi tercapainya tujuan.  Demi terlaksananya tugas nasional/negara 9
    10. 10. Kesisteman SPN dan SPPN No Sub Sistem SPN SPPN1. Manusia Aparatur Negara dan Seluruh rakyat. Pejabat Lembaga Pemerintah/Eksekutif2. Tujuan Melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia Memajukan kesejahteraan umum Cerdaskan kehidupan bangsa Ikut melaksanakan ketertiban dunia.3. Tugas Penyelenggaraan kehidupan negara dan Penyelenggaraan keseluruhan bangsa dalam segala aspeknya kekuasaan pemerintahan4. Kerjasama Aparatur secara horisontal/vertikal (antar) Komponen dalam masyarakat Komponen aparatur negara dengan masyarakat Sektor Pem./Negara dengan masyarakat5 Sarana Semua dana dan daya yang tersedia secara nasional (baik milik pemerintah maupun milik masyarakat) 10
    11. 11. PENYELENG PEJABAT NEGARA GARA - YG MELAKSANAKAN FUNGSI L,E,Y - YG TUPOKSI BERKAITAN PENY. NEG, NEGARA SESUAI PPuu XI/MPR/1998ASAS PENY. NEGARAASAS DASAR HUKUM BB / KKNUMUM UU 28/1999 UU E 32 / 2004 7 ASAS EKEPAS TERTIB KEPEN KETER PROPORSI PROFESI AKUNTA TIAN PENY. TINGAN BUKAAN ONALITAS ONALITAS BILITASHUKUM NEGARA UMUM 11
    12. 12. Fungsi Aparatur Negara a. Fungsi Aparatur Negara, adalah: • Melayani. • Mengayomi, dan Masyarakat • Memberdayakan . b. Fungsi-Fungsi tersebut dilaksanakan oleh: • Aparatur Pemerintah. • Aparatur Kenegaraan. 12
    13. 13. Landasan Administrasi Negara IndonesiaNo Landasan Keterangan1. Idiil-Pancasila  Sebagai Dasar Negara  Sumber Hukum Dasar Negara (Tap MPR No.III/MPR/2000)2. Konstitusional-UUD  Perubahan: 1999, 2000, 2001, 2002. 45  Landasan Konstitusional bagi SANKRI  Landasan bagi penyelenggaraan administrasi negara Indonesia3. Operasional  UU 25/2004  SISRENBANGNAS  Perpres 7/2005 (RPJM Nasional) ADAM, ADEM, MESRA4. Kebijakan Lain 1. Tertulis 1. Peraturan perundang-undangan-kepastian hukum, lindungi aparatur negara/masyarakat. 2. Tidak tertulis 2. Bukan peraturan perundang-undangan-pidato kenegaraan, program Kab. 13
    14. 14. Faktor-Faktor LingkunganLANDASAN •Geografi TRIGATRA •Demografi (ALAMIAH) SANKRI •Kekayaan Alam (SDA)ASTA GATRA ( Saling 8 UJUD) Mempengaruhi •Idiologi •Politik PANCA GATRA •Ekonomi (SOSIAL) •Sosbud •Hankam 14
    15. 15. PEMBUKAAN 16 BAB SEBELUM BATANG TUBUH 37 PASAL 49 AYAT AMD. 2 PASAL AT. PERALIHAN 2 AYAT AT. TAMBAHAN PENJELASANUUD 1945 PEMBUKAAN SESUDAH 21 BAB AMD. 73 PASAL 170 AYAT BATANG TUBUH 3PASAL AT. PERALIHAN 2 AYAT AT. TAMBAHAN 15
    16. 16. Pasal 3 MPR Menetapkan UUD+GBHN UUD 45 (Pra) Pasal 37 Minimal 2/3 harus hadir Putusan Minimal 2/3 dari yang hadir I. Disahkan 19 Okt. 1999Dasar II. Disahkan 18 Ags. 2000 BerlangsungPerubahan III. Disahkan 10 Nov. 2001UUD 1945 IV. Disahkan 10 Agst. 2002 Psl 3 MPR mengubah + menetapkan UUD UUD 45 1. USRUBPAS Diajukan (Pasca). minimal 1/3 anggota MPR 2. Secara tertulis Psl 37 3. Minimal dihadiri 2/3 ang. MPR 4. Putusan 50% + 1 5. Bentuk negara (NKRI) tidak dapat diubah 16
    17. 17. 1 HAL-HAL POKOK DALAM RANGKAIAN PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 3 Penyaji I Sebelum Dasar Pemikiran Tuntutan Reformasi Perubahan Tujuan Perubahan Perubahan• Amandemen UUD 1945 Jumlah: • Kekuasaan tertinggi di Menyempurnakan aturan• Penghapusan doktrin • 16 bab tangan MPR dasar: Dwi Fungsi ABRI • 37 pasal • Kekuasaan yang sangat • Tatanan negara • 49 ayat besar pada Presiden • Kedaulatan Rakyat• Penegakan hukum, • 4 pasal A.P • Pasal-pasal multitafsir • HAM HAM, dan • 2 ayat A.T • Pengaturan lembaga • Pembagian kekuasaan pemberantasan KKN • Penjelasan negara oleh Presiden • Kesejahteraan Sosial• Otonomi Daerah melalui pengajuan UU • Eksistensi negara• Kebebasan Pers • Praktek ketatanegaraan demokrasi dan negara tidak sesuai dengan jiwa hukum• Mewujudkan kehidupan Pembukaan UUD 1945 • Sesuai dengan aspirasi demokrasi dan kebutuhan bangsa Hasil Perubahan Sidang MPR Kesepakatan Dasar Dasar YuridisJumlah: • Sidang Umum MPR 1999 • Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 • Pasal 3 UUD 1945• 21 bab Tgl.14-21 Okt 1999• 73 pasal • Tetap mempertahankan • Pasal 37 UUD 1945 • Sidang Tahunan MPR NKRI• 170 ayat • Mempertegas sistem • TAP MPR No.IX/MPR/1999• 3 pasal A.P. 2000 presidensiil • TAP MPR No.IX/MPR/2000• 2 Pasal A.T. Tgl.7-18 Agt 2000 • Penjelasan UUD 1945• Tanpa Penjelasan yang memuat hal-hal • TAP MPR No.XI/MPR/2001 • Sidang Tahunan MPR normatif akan dimasukan 2001 ke dalam pasal-pasal (Batang Tubuh) Tgl.1-9 Nov 2001 • Perubahan dilakukan • Sidang Tahunan MPR dengan cara “adendum” 2002 17 4 Penyaji I
    18. 18. 2 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 I PEMBUKAAN (Preambule) Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri- kemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksana kan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan 18 mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I
    19. 19. 3BAB BENTUK DAN KEDAULATAN (Pasal 1) I Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD ***) Negara Kesatuan Berbentuk Republik Negara Hukum ***) 19 I
    20. 20. 4 LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 I UUD 1945 Presiden/ BPK Wakil DPR MPR DPD MA MK Presiden bank Kementeriankpu sentral Negara badan-badan lain yang fungsinya KY dewan berkaitan dengan pertimbangan kekuasaan TNI/POLRI kehakiman PUSAT PERWAKILAN PEMDA Lingkungan DAERA BPK PROVINSI PROVINSI Peradilan H KPD DPRD Umum Agama PEMDA Militer KAB/KOTA TUN KPD DPRD 20 I
    21. 21. 5 Lembaga-lembaga yang memegang kekuasaan menurut UUD I DPR PRESIDEN MK MA Pasal 24 (1)*** Pasal 20 (1)* Pasal 4 (1) memegang kekuasaan memegang memegang kehakiman yang merdeka untuk kekuasaan kekuasaan menyelenggarakan peradilan membentuk UU pemerintahan guna menegakkan hukum dan keadilan 21 I
    22. 22. 6 BAB MAJELIS PERMUSYAWARATAN I RAKYAT ANGGOTA MPR ANGGOTA DPR Pasal 2 (1) **** DPD dipilih melalui pemilu dipilih melalui pemilu Wewenang1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang 4. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang Dasar [Pasal 3 ayat (1)*** dan Pasal 37**** ]; diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)***]; [Pasal 3 ayat (2)***/**** ]; 5. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden3. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan Presiden dalam masa jabatannya menurut partai politik yang pasangan calon Presiden dan Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (3)***/****]; Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3)****]. 22 I
    23. 23. 7 BAB KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA I Presiden/Wakil Presiden Calon Presiden dan calon Presiden dan Wakil Presiden Wakil Presiden harus seorang dipilih dalam satu pasangan warga negara Indonesia sejak secara langsung oleh rakyat kelahirannya dan tidak pernah [Pasal 6A (1)***] menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya Presiden/ Presiden dan Wakil Presiden sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta Wakil memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan Presiden dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya tugas dan kewajiban sebagai untuk satu kali masa jabatan. Presiden dan Wakil Presiden. (Pasal 7 *) [Pasal 6 (1)***] Wewenang, Kewajiban, dan Antara lain: Hak1. “…memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD “[Pasal 4 (1)];2. “…berhak mengajukan RUU kepada DPR” [Pasal 5 (1)*];3. “…menetapkan peraturan pemerintah” [Pasal 5 (2)*];4. “…memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”[Pasal 9 (1)*];5. “…memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU” (Pasal 10);6. “…dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain” [Pasal 11 (1)****];7. “…membuat perjanjian internasional lainnya… dengan persetujuan DPR” [Pasal 11 (2)***];8. “…menyatakan keadaan bahaya” (Pasal 12);9. “…mengangkat duta dan konsul” [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (2)*];10. “…menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR” [Pasal 13 (3)*];11. “…memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA” [Pasal 14 (1)*];12. “…memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR” [Pasal 14 (2)*];13. “…memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU” (Pasal 15)*;14. “…membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden” (Pasal 16)****;15. Tentang pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri [Pasal 17 (2)*];16. Tentang pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR [Pasal 20 (2)*] serta pengesahan RUU [Pasal 20 (4)*];17. Tentang hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang memaksa [Pasal 22 (1)];18. Tentang pengajuan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23 (2)***];19. Tentang peresmian keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***];20. Tentang penetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR [Pasal 24A (3)***];21. Tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota KY dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)***];22. Tentang pengajuan tiga orang calon hakim konstitusi dan penetapan sembilan orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***]. 23 I
    24. 24. 8 BAB KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan I secara langsung oleh rakyat KPU MPR1 4 5Presiden dan Wakil memperoleh jumlah melantik Presiden dipilih Calon suara >50% dalam [Pasal 3 (2) pemilu dengan ***/****] dalam satu Presiden 3 sedikitnya 20% di Presiden/ pasangan secara dan Pemilu setiap Prov. yang sebelum langsung oleh Wapres Wapres tersebar di lebih memangku rakyat dari 1/2 jml Prov. jabatan, Presiden dan [Pasal 6A (3)***] bersumpah di Wakil Presiden [Pasal 6A (1)***] 2 hadapan memegang diusulkan sebelum [Pasal 9 (1)*] jabatan selama pemilu lima tahun, dan [Pasal 6A (2) ***] sesudahnya dapat dipilih 4a kembali dalam dalam hal tidak ada jabatan yang pasangan calon terpilih, sama, hanya dua pasangan calon yang untuk satu kali Parpol/ Gab. Parpol mendapat suara terbanyak masa jabatan. Peserta Pemilu 1 dan 2 dlm pemilu dipilih (Pasal 7 *) oleh rakyat secara langsung dan yg memperoleh suara terbanyak dilantik RAKYAT [Pasal 6A (4)****] 24 I
    25. 25. 9 BAB KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden I 3 2 Pasal 7B (2) Pasal 7B (1) Presiden dan/atau Wakil 4 1 Pasal 7B (3) Pasal 7A Presiden Usul diberhentikan diterima MK DPR MPR Usul tidak 7 diterima Pasal 7B (6) 6 8 Pasal 7B (7) Presiden 5 Pasal 7B (4) Pasal 7B (5) dan/atau Wakil Presiden terus menjabat1. DPR mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7A ***);2. usul tsb dpt diajukan dgn terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat [Pasal 7B (1)***];3. pendapat DPR tersebut dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan [Pasal 7B (2)***];4. pengajuan hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri 2/3 dari jumlah anggota DPR [Pasal 7B (3)***];5. wajib memeriksa, mengadili, dan memutus paling lama 90 hari setelah permintaan diterima [Pasal 7B (4)***];6. bila terbukti melakukan pelanggaran hukum dan/atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR [Pasal 7B (5)***];7. wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul DPR paling lambat 30 hari sejak usul diterima [Pasal 7B (6)***];8. keputusan diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah yang hadir, setelah Presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan [Pasal 7B (7)***]. 25 I
    26. 26. 10 BAB KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Mengangkat duta dan konsul, penempatan duta negara lain, I pemberian grasi dan rehabilitasi, pemberian amnesti dan abolisi, serta memberi gelar dan tanda jasa 5 6 grasi dan pertimbangan rehabilitasi [Pasal 14 (1)*] MA Presiden DPR 7 1 2 amnesti dan Mengangkat Pertimbangan abolisi Duta dan Duta [Pasal 14 (2)*] Konsul [Pasal 13 (2) *] [Pasal 13 (1)] 3 menerima penempatan 4 duta negara pertimbangan lain [Pasal 13 (3)*] 8 pertimbangan 9 Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang- undang (Pasal 15 *) 26 I
    27. 27. 11 BAB KEKUASAAN NEGARA PEMERINTAHAN NEGARA DAN BAB KEMENTERIAN I 1 memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD [Pasal 4 (1)] 2 dalam melakukan Presiden kewajiban dibantu oleh satu orang Wapres 4 dibantu [Pasal 4 (2)] menteri negara [Pasal 17 (1)] yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden [Pasal 17 (2)*] 3 membidangi urusan tertentu membentuk dalam pemerintahan dewan pertimbangan #) [Pasal 17 (3)*] (Pasal 16) **** #) DPA dihapus 27 I
    28. 28. 12 BAB PEMERINTAHAN DAERAH I NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18 (1)**] Gubernur, PEMERINTAHAN DAERAH Bupati, Walikota Anggota DPRD KEPALA dipilih secara DPRD dipilih melalui PEMERINTAH demokratis DAERAH pemilu mengatur dan mengurus sendiri urusan [Pasal 18 (3) **] [Pasal 18 (4)**] pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (2)**] menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) **] berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 (6)**] 28 I
    29. 29. 13 BAB PEMERINTAHAN DAERAH Pemerintahan Daerah12 Hubungan Pemerintah Pusat dan I Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan UU dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah [Pasal 18A (1)**] Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan UU [Pasal 18A (2)**] Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan UU [Pasal 18B (1)**] Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam UU [Pasal 18B (2)**] 29 I
    30. 30. 14 BAB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT I Anggota DPR dapat Anggota DPR diberhentikan dari DPR dipilih melalui jabatannya, yang syarat-syarat dan pemilihan umum tata caranya diatur [Pasal 19 (1)**] dalam undang- undang (Pasal 22B**) Fungsi, Wewenang, dan Hak1. “…memegang kekuasaan membentuk UU” [Pasal 8. tentang pemberian pertimbangan kepada Presiden 20 (1)*] ; dalam pemberian amnesti dan abolisi [Pasal 142. “…memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan (2)*] ; fungsi pengawasan” [Pasal 20A (1)**] ; 9. tentang persetujuan atas perpu [Pasal 22 (2)] ;3. “…mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan 10. tentang pembahasan dan persetujuan atas RAPBN hak menyatakan pendapat” [Pasal 20A (2)**] ; yang diajukan oleh Presiden [Pasal 23 (2) dan (3)***] ;4. tentang pengajuan usul pemberhentian Presiden 11. tentang pemilihan anggota BPK dengan dan/atau Wakil Presiden [Pasal 7B (1)***] ; memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F5. tentang persetujuan dalam menyatakan perang, (1)***] ; membuat perdamaian dan perjanjian [Pasal 11 (1) 12. tentang persetujuan calon hakim agung yang dan (2)****] ; diusulkan oleh KY [Pasal 24A (3)***] ;6. tentang pemberian pertimbangan kepada 13. tentang persetujuan pengangkatan dan Presiden dalam pengangkatan duta [Pasal 13 (2)*] pemberhentian anggota KY [Pasal 24B (3)***] ; ; 14. tentang pengajuan tiga orang calon anggota hakim7. tentang pemberian pertimbangan kepada Presiden konstitusi [Pasal 24C (3)***] ; dalam menerima penempatan duta negara lain 30 [Pasal 13 (3)*] ; II
    31. 31. 15 BAB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT I 4a Pembentukan UU tidak boleh diajukan lagi dalam persi- TIDAK dangan masa itu 4b 1a memegang kekuasaan [Pasal 20 (3)*] mengesahkan membentuk UU [Pasal 20 (4)*] 4 [Pasal 20 (1)*] 4c persetujuan dalam hal RUU anggota berhak YA bersama tidak disahkan, mengajukan usul RUU (Pasal 21*) dalam waktu 30 hari, RUU tersebut sah menjadi UU dan 3 wajib DPR RUU Presiden diundangkan [Pasal 20 (5)**] dibahas 2 bersama ikut membahas [Pasal 20 (2)*] 1b UU DPD memberi berhak mengajukan RUU pertimbangan [Pasal 5 (1)*] RUU tertentu 31 II
    32. 32. 16 BAB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Peraturan Pemerintah pengganti UU I1 3bdalam hal ihwal kegentingan yang harus dicabut memaksa, berhak menetapkan [Pasal 22 (3)] peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang [Pasal 22 (1)] TIDA K 3 3a Preside DPR persetujuan YA menjadi UU n 2 peraturan pemerintah pengganti UU itu harus mendapat persetujuan [Pasal 22 (2)] 32 II
    33. 33. 17 BAB DEWAN PERWAKILAN DAERAH II Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui Pemilu. Anggota DPD dapat Anggota DPD dari setiap diberhentikan dari provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih DPD jabatannya, yang syarat- syarat dan tata caranya diatur dalam undang- 1/3 jumlah anggota DPR. [Pasal 22C (1)*** dan undang (2)***] [Pasal 22D (4)***] Wewenang1. dapat mengajukan RUU tertentu [Pasal 22D (1)***];2. ikut membahas RUU tertentu [Pasal 22D (2)***];3. memberikan pertimbangan atas RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, agama dan RAPBN [Pasal 22D (2)***];4. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK [Pasal 23F (1)***];5. melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR [Pasal 22D (3)***]. 33 II
    34. 34. 18 BAB DEWAN PERWAKILAN DAERAH Pembentukan UU tertentu II 4a UU tidak boleh diajukan lagi tertentu dalam persidangan masa itu [Pasal 20 (3)*] TIDAK 4 4b mengesahkan persetujuan YA [Pasal 20 (4)*] bersama 1 4c dapat dalam hal RUU mengajukan tidak disahkan, [Pasal 22D (1)***] dalam waktu 30 3 hari, RUU tersebut DPD RUU tertentu DPR membahas bersama Presiden sah menjadi UU dan wajib diundangkan [Pasal 20 (5)**] 2 membahas RUU tertentu [Pasal 22D (2)***] 34 II
    35. 35. 19 BAB PEMILIHAN UMUM II PEMILU 2 ‘luber jurdil’ setiap 5 tahun [Pasal 22E (1)***] untuk memilih [Pasal 22E (2)***]1 diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum Presiden/ Anggota Anggota Anggota yang bersifat Wapres DPR DPRD DPD nasional, tetap, dan mandiri [Pasal 22E (5)***] 3 4 5 dipilih dalam satu pasangan Peserta dari Peserta dari secara langsung oleh rakyat Partai Politik Perseorangan [Pasal 6A (1)***] [Pasal 22E (3)***] [Pasal 22E (4)***] diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu [Pasal 6A (2)***] 35 II
    36. 36. 20 BAB HAL KEUANGAN Penyusunan APBN II 1 mengajukan [Pasal 23 (2)***] RAPBN 2 Presiden DPR memberi pertimbangan DPD [Pasal 23 (2)***] TIDAK 3 4b 4a membahas Pemerintah Pemerintah 4 bersama menjalankan menjalankan [Pasal 23 (2)***] persetujuan YA APBN RAPBN APBN Tahun lalu [Pasal 23 (3)***] 36 II
    37. 37. 21 BAB HAL KEUANGAN bank sentral II bank sentral Pasal 23D **** susunan kedudukan kewenangan tanggungjawab independensi diatur dengan undang-undang 37 II
    38. 38. 22 BAB BADAN KEUANGAN PEMERIKSA II Keanggotaan Tugas dan Wewenang Anggota dipilih oleh menyerahkan hasil DPR dengan pemeriksaan BPK memperhatikan keuangan negara pertimbangan DPD kepada DPR, DPD, dan diresmikan oleh dan DPRD sesuai Presiden dengan [Pasal 23F (1)***] kewenangannya [Pasal 23E (2)***] Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri [Pasal 23E (1)***] BPK berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi [Pasal 23G (1)***] 38 II
    39. 39. 23 BAB BADAN KEUANGAN PEMERIKSA II Pemeriksaan Keuangan Negara BPK 2 hasil pemeriksaan diserahkan 1 [Pasal 23E (2)***] memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara [Pasal 23E (1)***] DPD DPR DPRD 3 hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang [Pasal 23E (3)***] 39 II
    40. 40. 24 BAB BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ***] Pemilihan Anggota BPK [Pasal 23 F (1) II DPD DPR Presiden 2 1 3 memberikan memilih calon Anggota BPK diresmikan pertimbangan terpilih 40 II
    41. 41. 25 BAB KEHAKIMAN KEKUASAAN II Mahkamah Agung Hakim agung harus Calon hakim agung MA memiliki integritas dan diusulkan oleh Komisi kepribadian yang tidak Yudisial kepada DPR tercela, adil, untuk mendapat per- profesional, dan Pasal 24A *** setujuan dan ditetap- berpengalaman di kan sebagai hakim Umum bidang hukum agung oleh Presiden Agama [Pasal 24A (2)***] [Pasal 24A (3)***] Militer TUN Kewajiban dan Wewenang 1. berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang [Pasal 24A (1)***]; 2. mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***]; 3. memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 (1)*]. 41 III
    42. 42. 26 BAB KEHAKIMAN KEKUASAAN II Mahkamah Konstitusi Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan MK kepribadian yang tidak mempunyai sembilan tercela, adil, negarawan orang anggota hakim yang menguasai konstitusi yang ditetapkan konstitusi dan oleh Presiden, yang Pasal 24C *** ketatanegaraan, serta diajukan masing-masing tidak merangkap sebagai tiga orang oleh MA, tiga pejabat negara orang oleh DPR dan tiga [Pasal 24C (5)***] orang oleh Presiden [Pasal 24C (3)***] Kewajiban dan Wewenang 1. berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum [Pasal 24C (1)***]; 2. wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang- Undang Dasar [Pasal 24C (2)***]. 42 III
    43. 43. 27 BAB KEHAKIMAN KEKUASAAN II Komisi Yudisial Anggota Komisi Yudisial KY Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai diangkat dan pengetahuan dan diberhentikan oleh pengalaman di bidang Pasal 24B *** Presiden dengan hukum serta memiliki persetujuan DPR integritas dan [Pasal 24B (3)***] kepribadian yang tidak tercela [Pasal 24B (2)***] Wewenang 1. mengusulkan pengangkatan hakim agung [Pasal 24B (1)***]; 2. mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim [Pasal 24B (1)***]. 43 III
    44. 44. 28 BAB WILAYAH NEGARA II WILAYAH NEGARA Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 25A) ** 44 III
    45. 45. 29 BAB WARGA PENDUDUK NEGARA DAN II warga negara ialah orang-orang bangsa Penduduk ialah Indonesia asli dan warga negara orang-orang bangsa WARGA Indonesia dan orang asing yang lain yang disahkan dengan undang- NEGARA bertempat tinggal di undang sebagai DAN Indonesia warga negara [Pasal 26 (2)**] [Pasal 26 (1)] PENDUDUK Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya [Pasal 27 (1)] Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 (2)] Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara [Pasal 27 (3)**] Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 28) 45 III
    46. 46. 30 BAB HAK ASASI MANUSIA III mempertahankan berkewajiban menghargai hidup dan membentuk keluarga, keturunan hak orang dan pihak lain kehidupan dan perlindungan anak dari serta tunduk kepada (Pasal 28A) ** kekerasan dan diskriminasi pembatasan UU (Pasal 28B) ** (Pasal 28J) ** tidak dituntut atas dasar hukum mengembangkan dan memajukan yang berlaku surut dan bebas dari diri, serta mendapat pendidikan perlakuan diskriminatif dan manfaat dari IPTEK (Pasal 28C) ** (Pasal 28I) ** HAK ASASI pengakuan yang sama di hidup sejahtera lahir dan batin, MANUSIA hadapan hukum, hak untuk memperoleh pelayanan bekerja dan kesempatan yg sama kesehatan, mendapat perlakuan dalam pemerintahan khusus (Pasal 28H) ** (Pasal 28D) ** perlindungan diri pribadi, kebebasan beragama, meyakini keluarga, kehormatan, kepercayaan, memilih martabat, dan harta benda kewarganegaraan, memilih serta bebas dari berkomunikasi dan tempat tinggal, kebebasan penyiksaan memperoleh informasi berserikat, berkumpul dan (Pasal 28G) ** (Pasal 28F) ** berpendapat (Pasal 28E) ** 46 III
    47. 47. 31 BAB AGAMA III A G A M A Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa [Pasal 29 (1)] Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu [Pasal 29 (2)] 47 III
    48. 48. 32 PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA BAB III Usaha hankamneg Tiap-tiap warga negara berhak dan Pertahanan dan dilaksanakan melalui sishankamrata oleh wajib ikut serta Keamanan Negara TNI dan POLRI sbg kekuatan utama, dan dalam usaha rakyat sbg kekuatan pertahanan dan keamanan negara Tugas pendukung [Pasal 30 (2)**] [Pasal 30 (1)**] TNI (AD, AL, POLRI AU) sebagai alat negara sebagai alat negara yang menjaga bertugas keamanan dan mempertahankan, ketertiban melindungi, dan masyarakat bertugas memelihara keutuhan melindungi, dan kedaulatan mengayomi, melayani masyarakat, serta negara menegakkan hukum [Pasal 30 (3)**] [Pasal 30 (4)**] Susunan dan kedudukan TNI, POLRI, hubungan kewenangan TNI dan POLRI di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha hankamneg, serta hal-hal yang terkait dengan hankam diatur dengan UU [Pasal 30 (5)**] 48 IV
    49. 49. 33BAB PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN III Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 31 (3)****] Setiap warga negara wajib negara memprioritaskan anggaran mengikuti pendidikan dasar pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari dan pemerintah wajib APBN dan APBD untuk memenuhi membiayainya kebutuhan penyelenggaraan pendidikan [Pasal 31 (2)****] nasional [Pasal 31 (4)****] PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA Pemerintah memajukan ilmu penge- N tahuan dan teknologi dengan men- Setiap warga negara berhak junjung tinggi nilai-nilai agama dan mendapatkan pendidikan persatuan bangsa untuk kemajuan [Pasal 31 (1)****] peradaban serta kesejahteraan umat manusia [Pasal 31 (5)****] negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin negara menghormati dan memelihara kebebasan masyarakat dalam bahasa daerah sebagai kekayaan memelihara dan mengembangkan budaya Nasional [Pasal 32 (2)****] nilai-nilai budayanya [Pasal 32 (1)****] 49 IV
    50. 50. BAB PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN34 SOSIAL III Bumi dan air dan kekayaan Cabang-cabang produksi yang alam yang terkandung di penting bagi negara dan dalamnya dikuasai oleh negara menguasai hajat hidup orang dan dipergunakan untuk banyak dikuasai oleh negara sebesar-besar kemakmuran [Pasal 33 (2)] rakyat [Pasal 33 (3)] diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensidisusun sebagai usaha bersama PEREKONOMIA berkeadilan, berkelanjutan,berdasar atas asas kekeluargaan N NASIONAL berwawasan lingkungan, [Pasal 33 (1)] kemandirian, serta dengan DAN KESEJAHTERA menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional AN SOSIAL [Pasal 33 (4)****] Negara bertanggung jawab Fakir miskin dan anak- atas penyediaan fasilitas anak yang terlantar pelayanan kesehatan dan Negara mengembangkan sistem dipelihara oleh negara fasilitas pelayanan umum jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan [Pasal 34 (1)****] yang layak [Pasal 34 mem-berdayakan masyarakat yang (3)****] lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan [Pasal 34 (2)****] 50 IV
    51. 51. 35 BAB BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN III ATRIBUT KENEGARAAN Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih (Pasal 35) Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia (Pasal 36) Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Pasal 36A) ** Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya (Pasal 36B) ** 51 IV
    52. 52. 36 BAB PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR III Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila MPR diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR [Pasal 37 (1)****] Pasal-pasalberwenang mengubah Perubahan UUD dan menetapkan [Pasal 3 (1)***] Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya [Pasal 37 (2)****] Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR [Pasal 37 (3)****] Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang- kurangnya 50% + 1 anggota dari seluruh anggota MPR [Pasal 37 (4)****] Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan [Pasal 37 (5)****] 52 IV
    53. 53. 37 ATURAN PERALIHAN III ATURAN PERALIHAN Pasal I Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini ****) Pasal II Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang- Undang Dasar ini ****) Pasal III Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung ****) 53 IV
    54. 54. 38 ATURAN TAMBAHAN III ATURAN TAMBAHAN Pasal I Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003 ****) Pasal II Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal ****) 54 IV
    55. 55. Fungsi-Fungsi Negara 1. Fungsi Konstitutif Fungsi Kedaulatan serta penetapan UUD Pelaksana: MPR (Ps.1, 3 dan 37) 2. Fungsi Eksekutif Fungsi Penyelenggaraan pemerintaha pemerintah Pelaksana: Presiden (Pasal 4) Negara 3. Fungsi Legislatif Fungsi Pembuatan Undang- Undang Pelaksana: DPR (Ps. 20, 20A, 21 dan 22) 4 . Fungsi Yudikatif Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman Pelaksana: MA, MK, KY, (Ps. 24, 24A, B, dan C) 5 . Fungsi Audit Penyelenggaraan pemeriksaan tanggung jawab keuangan Pelaksana: BPK (Psl 23E) 55
    56. 56. Pembagian Fungsi Diantara Alat Kelengkapan Negara dalam rangka Pelaksanaan Tujuan/Tugas Nasional/Negara Untuk Mewujudkan Cita- Cita Nasional. Cita-Cita Nasional Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur TUJUAN NASIONAL• Lindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia• Majukan kesejahteraan umum• Cerdaskan kehidupan bangsa• Ikut melaksanakan ketertiban dunia Fungsi-fungsi negara MPR PRESIDEN DPR DPD BPK MA MKKonsitutif -Eksekutif Legislatif Legislatif -Auditif Yudi Yudi -Legislatif katif katif Semangat: •Melayani masyarakat •Mengayomi masyarakat •Memberdayakan masyarakat 56
    57. 57. Mekanisme Kepemimpinan Nasional Lima Tahunan Suatu mekanisme lima tahunan untuk Definisi : pengambilan keputusan bangsa dalam sistem penyelenggaraan negara. Meliputi kegiatan kenegaraan sebagai berikut: 1. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun 2. Presiden, dan Wapres dipilih langsungmemegang jabatan selama masa 5 tahun 3. Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali 4. Pertanggungjawaban Presiden disampaikan dalam SU MPR yang diselenggarakan pada akhir masa jabatan keanggotaan majelis dan SI-MPR yang diselenggarakan untuk itu. 5. Tugas-tugas Presiden yang terkait dengan mekanisme ini, antara lain: Mengajukan RUU-APBN dibahas bersama DPR dengan a. mempertimbangkan DPD. b. MPR mengadakan sidang tahunan c. Mengajukan RUU yang diperlukan untuk melaksanakan UUD 1945 57
    58. 58. 58
    59. 59. IND. ADALAH NEG. HUKUM 1 (PS 1 AYAT 3) SISTEM KONSTITUSIONAL (PS 1 AYAT 2) 2 TIDAK BERSIFAT ABSOLUTISMEASAS – ASASPOKOK SPN KEK. NEG. TERTINGGI DITANGAN RAKYAT ( 7 KUNCI ) 3 (PS 1 AYAT 2) PRES + WKL DIPILIH LANGSUNG (PS 6A AYAT 1) PRES = PEMEGANG KEK. 4 PEM. NEG (PS 4 AYAT 1) PRES. TDK BTGJWB KPD DPR, TETAPI DPR 5 DAPAT MENGUSULKAN PEMBERHENTIAN PRES (PS 7 A/B = IMPEACHMENT) MENTERI NEG = PEMBANTU PRES 6 (PS 17 / 1+2) KEK. KEP. NEG. TIDAK TAK TERBATAS 7 (PS 7/7A) 59
    60. 60. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyatadalah KUAT1. DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden (Pasal 7 C)2. DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR (Pasal 7A,B)3. DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (Pasal 20 A)4. Pengangkatan Panglima TNI AD/AU/AL dan Kapolri dengan persetujuan DPR (Tap MPR No.VII/MPR/2000)5. Pengangkatan Hakim Agung, dan Gubernur BI dengan persetujuan DPR.(UU 23/1999)6. Pengangkatan Duta, pemberian amnesti dan abolisi atas pertimbangan DPR7. Pernyataan perang/damai/perjanjian atas persetujuan DPR. 60
    61. 61. Aparatur Pemerintahan • Biasa disebut aparatur pemerintah atau aparatur. • Tugas Pokok - melaksanakan: 1. Tugas umum/rutin pemerintah: Kamtib, pendidikan, kesehatan, dst. 2. Tugas pembangunan: Melalui program/proyek pembangunan. • Terdiri atas: 1. Aparatur Pemerintah Pusat. 2. Aparatur Pemerintah Daerah 3. Aparatur Perekonomian Negara 61
    62. 62. 1. DEP 2. MENKO 3. MENEG 4. LPND 1. TK PUSAT 5. SEK BAN PRES 6. JAGUNG 7. PERW. DI LN 8. TNI 9. POLRILMBG PN 10.BADAN/EKSTRA Aparat STRUK+BADAN Perekonomian INDEPENDEN UU 22/99 UU 32 / 2. TK DAERAH 2004 62
    63. 63. Aparatur Perekonomian NegaraPerusahaan Negara (PN) Perusahaan Daerah (PD)* BUMN (UU.9/1969)* * BUMN (UU.5/1992)*Bentuk Bentuka. Perjan (PP.6/2000) a. Perumda (Pelayanan Umum)b. Perum (PP.13/1998) b. Perseropada (Orientasic. Persero (PP.12/1998) Bisnis) Inmendagri 5/1990 63
    64. 64. 1. DEPARTEMEN 1. UNSUR PELAKSANA PEMERINTAH, DIPIMPIN MENTERI  PEMB. PRES, DIBIDANG MASING - MASING 2. FUNGSI : a. PELANCARAN LAKBIN b. BIN + KORD LAK TUGAS c. LITBANG d. LAK WASNAL 3. KW : a. TAP JAK  DUKUNG BANG SCR MAKSUD b. SUN REN NAS c. TAP JAK SIM NAS d. KW LAIN YG MELEKAT PD PPuu 4. SUSUNAN ORG : a. MENTERI b. SESJEN, DIRJEN, IRJEN, KA BADAN c. STAF AHLI d. PUSAT, INS. VERTIKAL, UPT 64
    65. 65. 2. MENKO 1. TUGAS : KORDINASI PENYIAPAN = SUNJAK + LAK DLM KEG PEMERINTAHAN 2. TERDIRI : MENKO (POLKAM, EKONOMI, KESRA) 3. FUNGSI : a. KOORDINASI MENTERI + PIMPINAN LPND YG TERKAIT DALAM : • LAKTUGAS, CAM MAS • KETERPADUAN PENYIAPAN PERUMUSAN JAK, SUN REN+PROG+KEG a. PENGENDALIAN b. SUN LAP HASIL EVALUASI, SARAN  PRES 4. KW : a. TAP JAK SECARA MAKRO b. SUN REN ,AKRO + KLS 4. MENKO DIBANTU ; SETMENKO (UNSUR PEMBANTU) DEPUTI ( UNSUR PELAKSANA), STAF AHLI (UNSUR PEMBANTU BIDANG TERTENTU) 65
    66. 66. 3. MEN NEG 1. MENANGANI BIDANG TUGAS TERTENTU YG TIDAK DITANGANI DEPARTEMEN 2. CONTOH : BUDPAR, RISTEK, KOP+UKM, LH, PP, PAN, PPN, BUMN, KOMINFO 3. FUNGSI : a. PERUMUSAN JAK b. KORDINASI + KETERPADUAN SUN REN, MONEV, PROG+KEG c. PEMBERDAYAAN 4. FUNGSI : a. TAP JAK  MENDUKUNG BANG MAKRO b. TAP NESKAPE (SPM) c. SUN REN NAS (MAKRO) d. SIM NAS 5. DIBANTU : • SET MEN NEG (UNSUR PEMBANTU) • DEPUTI (UNSUR PELAKSANA) • STAF AHLI (UNSUR PEMBANTU BIDANG TERTENTU) 66
    67. 67. 4. L P N D 1. LEMBAGA PP DIBENTUK UNTUK LAK TUGAS PEM TERTENTU 2. BERADA DIBAWAH DAN BGTJWB KEPADA PRES 3. 23 LPND  LAN, ANRI, BKN, PERPUNAS, BAPPENAS, BPS, BSN, BATAN, BAPETEN, BIN, LEMSANEG, BKKBN, LAPAN, BAKOSURTANAL, BPKP, BPPT, BKPM, BPN, BPOM, BMN, LIPI, LIN, LEMHANAS 4. STATUS DIBAWAH PRES, TETAPI LAKGASOP DIKORDINASIKAN / BINTEK, a. PPN  BAPPENAS, BPS b. PAN  LAN, BKN, BPKP, ANRI c. RISTEK  LIPI, LAPAN, BSN, BPPT, BATAN, BAPETEN, BAKOSURTANAL 5. STRUKTUR : a. KEPALA / WAKIL b. SEKR. UT (PELAKS FUNGSI/STAF) c. DEPUTU (PELAKS FUNGSI LAIN) d. UNIT PENGAWASAN 67
    68. 68. 5. SET PEMBANTU PRES BERKEDUDUKAN + BGTJWB KE PRES SET NEG TUGAS : DUKUNGAN STAF + PELAYANAN ADM, KPD PRES SELAKU KEPALA NEGARA DLM LENGG KPN, DIPIMPIN : SESNEG BERKEDUDUKAN + BGTJWB KE PRES SEKAB TUGAS : DUKUNGAN STAF + PELAYANAN ADM, KPD PRES SELAKU KEPALA PEMERINTAHAN DLM LENGG KPN, DIPIMPIN : SESKAB 68
    69. 69. 6. JAGUNG 1. KEJAKSAAN :  LEMB PEM YG LAK KEK NEG DI BIDANG PENUNTUTAN  DIPIMPIN JAGUNG  BGTJWB KPD PRES 2. TERDIRI  OUSAT/ PROP/ KAB-KOT  KAJAGUNG, KAJATI, KAJARI 3. DALAM DATUN  KEJAKSAAN DPT BERTINDAK DIDALAM/DILUAR PENGADILAN UTK ATAS NAMA NEG/PEM 4. DPT MEMBERIKAN PERTIMB HKM, KEPADA INS PEM LAINNYA 5. DIBANTU SEORANG WAKIL + BEBERAPA JAGUNG MUDA 69
    70. 70. 7. PERWAKILAN RI DI LN = AP YG MEWAKILI KEPENTINGAN RI DI NEGARA LAIN ATAU PADA ORG INTERNASIONAL PERWK CAKUPAN : SEMUA KEP NEG, DISELURUH DIPLOMATIK WILAYAH NEG PENERIMA DIPIMPIN : DUBES LB/BP BGTJWB KPD PRES MELALUI MENLU TUGAS : HUB DIPLOMATIK DG NEGARATERDIRI PENERIMA, UTK MELINDUNGI KEPENTINGAN WNRI CAKUPAN : KEP. NEG DIBIDANG KONSULER WILAYAH TERTENTU NEG PENERIMA PERWK KONSULER DIPIMPIN : KONJEN/KONSUL BGTJWB KPD DUBES LB/BP TUGAS : MEWAKILI RI DLM LAKHUBKON DIBIDANG EKO, DAG, HUB, BUD 70
    71. 71. 1. AD/ AL/ AU 8. SUSDUK 2. 3. DIBAWAH PRESIDEN DIPIMPIN PANGLIMA TNI (DIANGKAT/DIBERHENTIKA N PRESIDEN ATAS PERSETUJUAN DPR) 1. JAKPOLNEG  DSR PENYELENGG. JAK+LAK GAS TNI) NEGARA 2. SIKAP NETRAL DLM POLITIK 3. JUNJUNG DEMOKRASI + HAM 4. DAPAT DUDUK JABATAN PERAN + TUGAS SIPIL (BILA TELAH PENSIUN/MUNDUR)1. ALAT NEG/PERTAHANAN NKRI2. TUGAS : TEGAKKAN PERADILAN HKM KEDAULATAN, KEUTUHAN MILITER MILITER WILAYAH, MELINDUNGI SBI + STDI MELANGGAR3. PENY. WAMIL, CIVIC MISSION HUKUM TUNDUK DAN BANTUAN KPD POLRI HKM (TUGAS KEAMANAN), PERADILAN PIDANA PEMELIHARAAN UMUM UMUM 71 PERDAMAIAN PBB
    72. 72. 1. PELIHARA KEAMANAN/KETERTIBAN 2. GAK HKM PERAN + 3. PENGAYOMAN/LAYANAN TUGAS 4. DARURAT  BANTU TNI 5. KEJAHATAN INT 6. PERDAMAIAN DUNIA 9.POLRIUU 2 / 2002 1. DIBAWAH PRES SUSDUK 2. KAPOLRI DIANGKAT/DIBHTKAN PRES DG PERSETUJUAN DPR 72
    73. 73. 10 MEMBERI PERTIMBANGAN, KORDINASI, LAK TUGAS TERTENTU TIDAK BERADA DALAM STR MENKO / DEP / LPND EXTRA a. DEWAN EKONOMI NAS B STRUK DEWAN b. DEWAN PEMULIHAN USAHA NAS TURAL A c. DEWAN PERTIMBANGAN OTDA D A INDEPEN N DEN a. BADAN PERTIMBANAGN KEPEGAWAIAN BADAN b. BADAN PELAKSANAN APEC c. BAPERJANAS a. TIM BAKOLAK INPRES – 6 TIM b. TIM PENGEMBANGAN INDUSTRI HANKAM KOMITE a. KONI a. KOMNAS HAM ,KOMISI OMBUDSMAN NAS KOMISI b. KOMISI PEMILU c. KPK 73
    74. 74. APARATUR PEREKONOMIAN NEGARAPN = BUMN BADAN USAHA  MODALNYA DARI KEKAYAAN NEGARA YG DIPISAHKAN (SUMBER : APBN + KAPITALISASI CADANGAN) MAKSUD  BERIKAN SUMB PEREKONOMIAN + UNTUNG + BINA PEGEL TERDIRI  PERSERO DAN PERUM UNSUR PERSERO PERUMa. MAKSUD PENDIRIAN MENGEJAR KEUNTUNGAN KEMANFAATAN UMUMb. MODAL TERBAGI DLM SAHAM TIDAK TERBAGI SAHAM, (51% NEGARA) SEMUA MILIK PEMERINTAHc. PENGURUSAN DIREKSI DIREKSId. PENGAWASAN KOMISARIS DEWAN PENGAWASe. ORGANISASI RUPS, DIREKSI, MENTERI, DIREKSI, DEWAN KOMISARIS PENGAWASf. PENDIRIAN DIUSULKAN OLEH DIUSULKAN OLEH MENTERI KPD PRES MENTERI KPD PRESg. PEMERIKSAAN AUDITOR EKST YG AUDITOR EKST YG DITETAPKAN RUPS/BPK DITETAPKAN MENTERI/BPK 74
    75. 75. PD = BUMD BADAN USAHA  MODALNYA SBG/SELURUHNYA DARI KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN TERDIRI : PERSERODA PERUMDA MAKSUD MEMUPUK PUBLIC SERVICE KEUNTUNGAN, DISAMPING CARI PELAYANAN + UNTUNG PAD PEMBINAAN ORG ( E+E, PRINSIP HARUS E + E, EKONOMI BERORIENTASI :BISNIS PERUSAHAAN, PELAYANAN MASY) 75
    76. 76. UU 22 / 1999 ( 16 BAB, 134 PASAL ) 7 MEI 1999 UU 32 / 2004 ( 16 BAB, 240 PASAL ) 15 OKT 2004PERTIMBANGAN : SUDAH TDK SESUAI DGN PERKEMBANGAN KEADAAN KETATANEGARAAN TUNTUTAN LENG. OTDA 76
    77. 77. DASAR PERUBAHAN1 AMANDEMEN UUD 452 TAP MPR : IV/MPR/2000  REKOM. JAK DLM LENG OTDA TAP MPR : VI/MPR/2002  REKOM. ATAS LAPLAK TUS MPR (OLEH LTN) TUS MPR : 5/MPR/2003  PENUGASAN KPD MPR UTK SAMPAIKAN SARAN3 UU 12/2003  PEMILU DPR, DPD, DPRD UU 22/2003  SUSDUK MPR, DPR, DPD, DPRD UU 23/2003  PEMILIHAN PRES + WAPRES4 UU 17/2003  KEUANGAN NEGARA UU 1/2004  PER BDHR NEG. UU 15/2004  RIK. ATAS LOLA + TGJWB KEUANGAN NEGARA 77
    78. 78. PRES RI YG MEMEGANG PP KEK PEM RI PD GUB, BUP/WALI DAN PERANGKAT DAERAH SBG UNSUR PENYELENGGARA PEM. DAERAH. (PENY, up OLEH PD+DPRDPEMERINTAHANDAERAH MENURUT ASAS OT+TP DG PRINSIP OT LUS DLM SISTEM + PRINSIP NKRI ( PASAL 1 ) 78
    79. 79. HWK DO UNTUK TUR+RUS SENDIRIOD UP + KEPENTINGAN MASY SET4 SESUAI DGN PPuuDO KES.MASY HKM YG MEMP BTS WIL YG BER. W TUR+RUS KEP MASY SET4 MNRT PRAKARSA SENDIRI BDSK ASP MASY DALAM SISTEM NKRI. ( PASAL 1 ) 79
    80. 80. PENYERAHAN W PEMERINTAHAN OLEH P KPD DO UTK TUR+RUS UP DL SISTEM NKRIDES PELIMPAHAN W PEMERINTAHAN OLEH PDEKON KEPADA GUB SBG WKL PEM. DAN/ATAU KPD INSTANSI VERTIKAL DI WIL. TERSEBUT TP PENUGASAN : DARI P KEPADA D DAN ATAU d, DARI PEM. PROV KEPADA KAB/KOT DAN ATAU d, DARI PEM. KAB/KOT KEPADA d, UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TERTENTU. ( PASAL 1 ) 80
    81. 81. PEMan DA LENGG UP YG MENJADI KW NYA MENJALANKAN OT LUS UTK TUR + RUS UPPEMBG BDSK ASAS OT + TP UP URUSAN PP PLN, HAN, KAM, YUST, MON+FIS,AGM DISELENGGARAKAN SENDIRI, ATAU MELIMPAHKAN SBG UP KEPADA PERANGKAT PP/ WKL PP DIDAERAH ATAU MENUGASKAN KPD PEMDA DAN/ATAU PEM DESA ( PASAL 10 ) 81
    82. 82. ANGKAT PJB DIPLO; MENUNJUK WNIPLN DUDUK DLM LEMBG. INT, TAP JAK LN, JAK DAG PERJANJIAN DSB MEMBENTUK AB, PERANG/DAMAI, NEG.HAN DLM KEADAAN BHY,BANGSISHANRAJATA JAK WAMIL, DSB MEMBENTUK POLISI, JAK KAMNAS,KAM MENINDAK SETIAP O/K/O YG KEGIATAN MENGGANGGU KAMRAYUS MENDIRIKAN LEMB.DIL, JAKSA/HKM, LEMBG PEMASYARAKATANMONFIS MAKRO EKON, CETAK UANG JAK MONETER TAP HARI LIBUR, PENGAKUANAGM KEBERADAAN SUATU AGAMA ( PASAL 1O ) 82
    83. 83. SEPENUHNYA TERJAMINNYA KELANGSUNGAN MENJADI HIDUP NKRI KW P (PLN,HAN,KAM,MONFIS,YUST,AGM) URUSAN 1. PERLIND. HAK KONSTURUSAN MENDASAR 2. PERLIND. KEP NASPEMERIN URUSAN BERKAITAN TTG 3. PEMENUHAN WAJIB H + PELAYANAN TAHAN DASAR WN KOMITMEN NAS  YG BHB DG PERJ. INTERNASIONAL URUSAN URUSAN SCR NYATA, BERPOTENSI PILIHAN UTK MENINGKATKAN KESRA, SESUAI KONDISI, KEKHASAN+POT UNGGULAN DAERAH 83
    84. 84. PELAKS. HUB KW ANTARA P/PD (P/K/K) SALING TERKAIT TERGANTUNG, SINERGIS WAJIB BERKAITAN DGN PELAYANAN DASAR ( DIKDAS, KESH,PENYE KEB HIDUP MIN SAR LING DAS ) BERPEDOMAN SPM DILAKS.LENG. TERDIRI SCR BERTAHAP, DITETAPKAN PP UP PILIHAN TERKAIT DG POT / UNGG + KHAS DAERAH UP YG DISERAHKAN DISERTAI DG 3 P SESUAI DG UR YANG DIDES. URUSAN YG DILIMPAHKAN KPD GUB, DISERTAI DG DANA, SESUAI DG URUSAN YG DIDEKON ( PASAL 11+12 ) 84

    ×