Dokumen tersebut memberikan daftar nama-nama dan menjelaskan pentingnya perubahan konstitusi bagi demokratisasi suatu bangsa. Juga dijelaskan pengertian, unsur-unsur, fungsi, sifat, dan tujuan konstitusi serta konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia.

2. • Silvina Marhanda 2110015211043
• Ida Yanti 2110015211098
• Rossa Familya 2110015211072
• Khoirudin Mawar Permadi 2110015211067
• Muhammad Faisal Akbar 2110015211050
• Yobi kurniawan 2110015211060
• Arimun Agumg Abdillah 2110015211019
DISUSUN OLEH :

3. “Perubahan konstitusi menjadi suatu
agenda yang tidak bisa diabaikan. Hal
ini menjadi suatu keharusan dan amat
menentukan bagi jalannya
demokratisasi suatu bangsa. Realitas
yang berkembang kemudian memang
telah menunjukkan adanya komitmen
bersama dalam setiap elemen
masyarakat untuk mengamandemen
UUD 1945”

4. PENGERTIAN
NEGARA

5. a.Masyarakat atau rakyat
b.Wilayah (Teritorial);
c.Bentuk Pemerintahan;
d.Pengakuan dari Negara lain
UNSUR–UNSUR TERBENTUKNYA
NEGARA

6. PENGAKUAN DE
FACTO
UNSUR
DEKLARATIF
NEGARA
PENGAKUAN DE
JURE
Unsur-Unsur Terbentuknya Negara

7. FUNGSI NEGARA
Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala
kekuasaan yang asosial.
Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan
manusia dan golongan-golongan kearah
tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat
seluruhnya.
Fungsi Negara dikemukakan oleh Miriam Budiarjo, yaitu:

8. SIFAT NEGARA
Monopoli
Mencakup semua
Memaksa

9. PENGERTIAN KONSTITUSI
Kata “Konstitusi” berarti pembentukan, yang berasal
dari bahasa Prancis yaitu “constituer”. Belanda
menggunakan istilah “Grondwet” yang berarti suatu
Undang-Undang yang menjadi dasar (grond) dari
segala hukum bentuk organisasi yang pada
umumnya berbentuk naskah yang sering disebut
dengan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar.
Dahulu konstitusi digunakan sebagai penunjuk
hukum penting yang dikeluarkan oleh kaisar atau
raja yang digunakan secara luas dalam hukum kanon
untuk menandakan keputusan substitusi tertentu.

10. Konstitusi memiliki tujuan yang berkaitan dengan:
1. Berbagai lembaga kenegaraan dengan wewenang dengan
tugasnya masing-masing.
2. Hubungan antar lembaga Negara.
3. Hubungan antar lembaga Negara (pemerintah) dengan warga
Negara (rakyat).
4. Adanya jaminan atas hak asasi manusia.
5. Hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan perkembangan
zaman. Semakin banyak pasal yang terdapat dalam suatu
konstitusi tidak menjamin konstitusi tersebut baik.
TUJUAN KONSTITUSI

11. 1. Konstitusi Tertulis
Konstitusi tertulis adalah sekumpulan aturan pokok
dasar negara, bangunan negara serta tata negara
yang mengatur perikehidupan suatu bangsa dalam
persatuan hukum negara.
2. Konstitusi Tidak Tertulis
Konvensi adalah hukum dasar yang tak tertulis yaitu
aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara
dalam praktek penyelenggaraan negara.
KONSTITUSI DI INDONESIA

12. Konstitusi
tertulis
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Konstitusi tidak
tertulis
• Pengambilan keputusan berdasarkan
musyawarah mufakat
• Pidato kenegaraan Presiden Republik
Indonesia setiap tanggal 16 Agustus
dalam sidang DPR
• Pidato Presiden sebagai keterangan
Pemerintah tentang RAPBN setiap
tahunnya.
KONSTITUSI DI INDONESIA

13.  Undang-Undang Dasar 1945
(18 Agustus 1945 s/d 27 Desember 1949)
 Undang-Undang Dasar RIS
(27 Desember 1949 s/d 17 Agustus 1950)
 Undang-Undang Dasar Sementara 1950
(17 Agustus 1950 s/d 5 Juli 1959)
 Undang-Undang Dasar 1945
(5 Juli 1959 s/d 19 Oktober 1999)
 UUD 1945 Masa Amandemen
(19 Oktober 1999 s/d 10 Agustus 2002)
 UUD 1945 Amandemen
(10 Agustus 2002 s/d Sekarang)
KONSTITUSI YANG PERNAH
BERLAKU DI INDONESIA