Dokumen tersebut membahas mengenai bentuk negara, sistem pemerintahan daerah, dan model-model pemerintahan daerah di berbagai negara. Indonesia menganut sistem pemerintahan daerah yang bersifat desentralistik di mana kekuasaan didelegasikan dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah setempat.

1. Bentuk Negara
Asas-asas PenyelenggaraanPemerintahan
SistemPembagian Kewenangan
Modell PemerintahanDaerah

2. Bentuk Negara
Kajian mengenai pemerintahan
daerah tidak dapat dilepaskan dari
pembicaraan mengenai bentuk negara
karena hubungan antara
pemerintahan pusat dengan daerah
sangat dipengaruhi oleh bentuk
negara. Pada dasarnya bentuk negara
dibagi menjadi dua, yaitu negara
federasi dan negara kesatuan.
Dalam negara federasi atau negara
serikat, dua atau lebih political entity
(satuan politik) baik yang sudah
berstatus sebagai negara ataupun
belum mengadakan suatu perjanjian
untuk bersatu dalam suatu ikatan
dalam politik yang mewakili mereka
sebagai keseluruhan. Dengan
pembentukan federasi, terbentuk
suatu negara baru yang tunggal,
berdiri sendiri, merdeka dan berdaulat
penuh. Federasi adalah negara
sedangkan anggota-anggota suatu
federasi disebut negara bagian.
 Pembentukan negara federasi
dilakukan melalui 2 tahap, yaitu (1)
tahap pengakuan atas keberadaan
negara-negara dan wilayah
independen serta (2) tahap
kesepakatan untuk membentuk
negara federal.
 Sejumlah alasan memilih
federalisme:
1. Faktor politis  mencegah
sentralisasi kekuasaan
2. Untuk menghadapi musuh
bersama  mempersatukan
kekuatan militer, contoh: Sabah,
Serawak, Singapura, Malaya
bergabung menjadi Malaysia untuk
menghadapi ancaman Komunis
RRC di utara dan Indonesia di
selatan
3. Faktor ekonomis  untuk
memperkuat pasar hasil produksi
sehingga kepentingan ekonomi
kalangan kapitalis akan diperluas
dan dijamin
4. Komitmen terhadap ideologi yang
sama

3. Prinsip-prinsip federalisme (Elazar)
1) Nonsentralisasi  tidak ada pusat kekuasaan yang mendominasi unit-unit
politik yang lain karena antara unit politik dengan pusat kekuasaan
mempunyai kedudukan/status yang sama
2) Derajat perwujudan demokrasi harus tinggi
3) Mekanisme check and balance  bagaimana mengatur hubungan di antara
lembaga-lembaga negara serta hubungan antara warga masyarakat dengan
negara. Juga mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah
pusat/federal dengan negara bagian
4) Open bargaining  perundingan-perundingan secara terbuka dalam
pengambilan keputusan
5) Constitualism  konstitusi harus memuat secara lengkap dan terperinci
mengenai mekanisme hubungan antara lembaga negara, kekuasaan serta
kewenangan pemerintah baik dipusat maupun daerah
6) Unit-unit pemerintah yang sudah tetap (fixed units)  garis pembatas antara
satu lembaga, antara wilayah negara bagian, antara wilayah daerah sudah
merupakan sesuatu yang sangat jelas sehingga tidak mudah untuk diubah-
ubah (revisi)
 Kelemahan federalisme: dapat memicu sparatisme jika masyarakatnya
terfragmentasi
 Negara kesatuan adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat dimana
diseluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah pusat yang
mengatur seluruh daerah
 Negara kesatuan terbentuk saat kemerdekaan oleh para pendiri negara
dengan mengklaim seluruh wilayahnya sebagai bagian dari satu negara.
Tidak ada kesepakatan para penguasa daerah karena diasumsikan bahwa
semua wilayah yang termasuk di dalamnya bukanlah bagian-bagian wilayah
yang bersifat independen. Negaralah yang menjadi sumber kekuasaan yang
membentuk daerah-daerah yang kemudian menerima pemberian kekuasaan
atau kewenangan dari pemerintah pusat

4. Negara kesatuan dapat
memilih salah satu dari dua
model ini, yaitu:
1.Sentralisasi/sentralistis; dan
2.Desentralisasi/desentralistis
Keuntungan desentralisasi,
sebagai berikut:
1. Efesiensi dan efektivitas
penyelenggaraan
pemerintahan
2. Pendidikan politik 
menentukan pilihan politik
dan partisipasi
3. Pemerintahan daerah
sebagai persiapan untuk
karir politik lanjutan
4. Stabilitas politik
5. Kesetaraan politik
6. Akuntabilitas politik

5. Penyelenggaraan pemerintahan
dilaksankan dengan berdasarkan pada
sejumlah prinsip, yang disebut sebagai
asas-asas pemerintahan
Asas yang pertama dalam
penyelenggaraan pemerintahan adalah
asas konsentrasi, dimana terdapat
pemusatan kekuasaan dan
pertanggungjawaban pemerintahan
ditangan presiden
Akan tetapi, pemerintahan tidak dapat
berjalan dengan efektif dan efesien jika
kekuasaan terpusat pada stu orang atau
satu lembaga. Bahkan pemusatan
kekuasaan akan mengarah pada terjadinya
penyalahgunaan kekuasaan, sehingga
kekuasaan yang berada di tangan presiden
didelegasikan kepada pejabat-pejabat di
bawahnya yang kemudian melahirkan asas
dekonsentrasi
Asas dekonsentrasi mempunyai dua
pengertian, yaitu:
1. Dekonsentrasi horisontal, yaitu:
delegasi kewenangan dari presiden
kepada menteri atau lembaga
pemerintahan non departemen
2. Dekonsentrasi vertikal, yaitu delegasi
kewenangan dari presiden kepada
kepala wilayah administratif di daerah-
daerah
Pemerintahan daerah mempunyai dimensi
lainnya, yaitu penyelenggaraan
pemerintahan oleh para pejabat yang
diangkat oleh daerah yang bersangkutan,
dalam bentuk asas desentralisasi
Desentralisasi memiliki beberapa
pengertian, yaitu:
1.Dekonsentrasi  transfer wewenang
dari pemerintah pusat kepada pejabat-
pejabatnya di daerah
2.Devolusi  transfer wewenang dari
pemerintah pusat kepada badan-badan
otonom daerah
Konsep desentralisasi sendiri dapat
dipandang dari dua kelompok aliran yang
berbeda, yaitu kelompok aliran Anglo-
Saxon dan kelompok aliran Eropa
Kontinental

6. Perbandingan Desentralisasi
Anglo ~ Saxon Eropa Kontinental
Administrative
decentralization
(deconcentration)
Administrative
decentralization
(deconcentration)
Delegation to semi-
autonomous and parastatal
organizations
Functional decentralization
Devolution (political
decentralization)
Territorial decentralization
Privatization Medebewind dan vrij
bestuur

7.  Model Perancis
Model pemerintahan ini dibawa oleh Revolusi Perancis dan
dijadikan sebagai dasar bagi Pemerintahan Napoleon. Kedua masa
ini memiliki pengaruh yang kuat bagi eksistensi feodalisme dan
sistem monarkhi di Eropa. Pemerintahan daerah memperoleh
kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi. Eksekutif mempunyai
hak-hak dan kewajiban sendiri yang membedakannya dengan
kekuasaan legislatif, seperti dalam bidang kepolisian, keamanan,
kesehatan, dan keselamatan. Oleh karena itu kepala daerah memiliki
dualisme jabatan, yaitu sebagai wakil pemerintah pusat dan sebagai
wakil daerah yang diberi mandat oleh dewan.
Ciri-ciri model perancis antara lain:
a)Sangat sentralistis;
b)Dominasi eksekutif (executive heavy);
c)Struktur hirarkhis;
d)Penyeragaman;
e)Rantai komando; dan
f) Tujuan otonomi daerah hanya untuk mencapai efisiensi dan
efektifitas

8.  Model Inggris
Salah satu karakteristik dasar dari model Inggris
adalah unit-unit pemerintah daerah bebas dari kontrol
struktural unit-unit pemerintah daerah lainnya,
maupun dari pemerintah pusat atau parlemen
nasional. Selain itu, model inggris juga bersifat
desentralistis karena ada otonomi yang luas bagi
pemerintah daerah untuk membuat keputusan.
Ciri-ciri model inggris, antara lain:
a)Desentralisasi;
b)Tidak ada struktur hierarkhis;
c)Dominasi legislatif (legislative heavy);
d)Aktivitas yang multi tujuan, tidak hanya untuk
mencapai efisiensi dan efektifitas tapi juga
pemberdayaan masyarakat, pendidikan politik, dan
sebagainya; dan
e)Partisipasi masyarakat secara sukarela (voluntary
participation).

9.  Model Soviet
Basis teoretis model Soviet adalah demokrasi terpusat yang
ditransfer dari Partai Komunis. Pemerintah daerah tidak
dimaksudkan sebagai agensi pembuat keputusan tapi sebagai
agensi yang dikendalikan oleh pusat. Ciri-ciri model Soviet, antara
lain:
a)Kontrol Partai Komunis atas nama sentralisme demokrasi;
b)Pemilihan dengan calon tunggal;
c)Rantai komando yang hirarkhis; dan
d)Delegasi kekuasaan pemerintah secara luas pada dewan-dewan
lokal.
 Model Tradisional
Model tradisional mengacu pada model-model pemerintahan lokal
yang tidak dipengaruhi oleh model barat. Distribusi kekuasaan dalam
model tradisional biasanya bersifat tribal, relijius, kekerabatan atau
atas dasar stratifikasi ekonomi, misalnya seperti yang terdapat dalam
desa atau sejenisnya. Ciri-ciri model tradisional, antara lain:
a) Karakteristiknya hampir sama di seluruh dunia;
b)Tidak ada ciri khusus atas dasar budaya tertentu;
c) Cenderung memiliki kesederhanaan dalam struktur politik;
d)Didukung oleh faktor-faktor sosiologis; dan
e) Memiliki kecenderungan ke arah demokrasi.

10. Bagaimana dengan Model Pemerintahan di
Indonesia, menggunakan sistem yang
bagaimanakah? Berikan analisa anda.!