Menteri Badan Usaha Milik Negara menginstruksikan perusahaan-perusahaan BUMN untuk mendukung percepatan program kendaraan listrik berbasis baterai dengan mengalokasikan sumber daya, meningkatkan penggunaan kendaraan listrik, dan bekerja sama menyiapkan infrastruktur pengisian ulang baterai.
Download Contoh Berita Acara Serah Terima BarangDua Dunia
BERITA ACARA SERAH TERIMA
Pada hari ini, __________ tanggal __ bulan ____________ tahun _____, telah dilakukan serah terima Barang oleh dan diantara:
Nama : ____________________________
Tempat/Tanggal Lahir : ____________________________
Alamat : ____________________________
No. KTP : ____________________________
Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"
Company Profile PT Kobra Jaga Negara LPK/LPTKSAASantoso1
PT. KOBRA JAGA NEGARA (KJN) LPK/LPTKS yang kami dirikan sejak 2015 merupakan perusahaan yang didirikan sesuai kebutuhan perkembangan daerah khususnya wilayah Jabodetabek dan sekitarnya, maka KJN berorientasi menjadi perusahaan jasa yang bergerak di bidang pengadaan pendidikan, pelatihan, penyalur dan penempatan tenaga kerja umum (cleaning service, staf admin, office boy/girl, dsb.) termasuk tenaga jasa pengamanan (security) dan sistemnya, serta beberapa jasa lainnya termasuk pengadaan atau penyewaan transportasi, katering dan konsultan manajemen.
Download Contoh Berita Acara Serah Terima BarangDua Dunia
BERITA ACARA SERAH TERIMA
Pada hari ini, __________ tanggal __ bulan ____________ tahun _____, telah dilakukan serah terima Barang oleh dan diantara:
Nama : ____________________________
Tempat/Tanggal Lahir : ____________________________
Alamat : ____________________________
No. KTP : ____________________________
Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"
Company Profile PT Kobra Jaga Negara LPK/LPTKSAASantoso1
PT. KOBRA JAGA NEGARA (KJN) LPK/LPTKS yang kami dirikan sejak 2015 merupakan perusahaan yang didirikan sesuai kebutuhan perkembangan daerah khususnya wilayah Jabodetabek dan sekitarnya, maka KJN berorientasi menjadi perusahaan jasa yang bergerak di bidang pengadaan pendidikan, pelatihan, penyalur dan penempatan tenaga kerja umum (cleaning service, staf admin, office boy/girl, dsb.) termasuk tenaga jasa pengamanan (security) dan sistemnya, serta beberapa jasa lainnya termasuk pengadaan atau penyewaan transportasi, katering dan konsultan manajemen.
Kesepakatan bersama pengakhiran perjanjianLegal Akses
KESEPAKATAN BERSAMA PENGAKHIRAN PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, _________ tanggal __ __________ ____, bertempat di _________________ (“Kesepakatan Bersama”), oleh dan diantara:
Pembangunan zona integritas kementerian perhubungan tahun 2019 menuju predika...Dr. Zar Rdj
Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Kesepakatan bersama pengakhiran perjanjianLegal Akses
KESEPAKATAN BERSAMA PENGAKHIRAN PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, _________ tanggal __ __________ ____, bertempat di _________________ (“Kesepakatan Bersama”), oleh dan diantara:
Pembangunan zona integritas kementerian perhubungan tahun 2019 menuju predika...Dr. Zar Rdj
Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Tidak semua pengajuan SKUP Migas dapat diterbitkan dengan mudah walau sekarang semua hanya upload secara online. Semua itu tetap ada persyaratan kualifikasi perusahaan yang dinilai kompeten sebagai perusahaan penunjang Migas. Nah, bagaimana cara proses SKUP Migas dengan Cepat ? Konsultasikan saja melalui kami di www.ijintender.co.id atau direct call Sarah 081380001718
Kebijakan Direktorat Jendral IKM pada Rapim 2017Aa Renovit
Melihat kondisi yang terjadi setelah runtuhnya kondisi perekonomian Indonesia akibat krisis 1998, pemerintah mulai melirik industri kecil dan menengah (IKM) karena terbukti lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Buktinya saat pertumbuhan industri secara keseluruhan terjun bebas dari 5,90% (2005) menjadi 5% (2006), pertumbuhan IKM justru meningkat dari 3,48% (2005) menjadi 4,6% (2006). Namun demikian IKM yang dipercaya sebagai andalan kekuatan ekonomi bangsa, masih banyak menghadapi masalah. Salah satu contohnya IKM “Dedi Konveksi” di Bandung. Dalam penelitian ini, identifikasi masalah dilakukan dengan menggunakan metode “three level characteristics of manufacture”. Kemudian dilakukan analisis SWOT sebagai dasar penentuan strategi korporasi. Strategi bisnis yang diusulkan menjadi acuan untuk menyusun strategi teknologi. Dari strategi-strategi yang telah tersusun (strategi korporasi, strategi bisnis dan strategi teknologi) diperlukan adanya suatu kebijakan. Kebijakan tersebut digunakan sebagai arahan untuk dapat mengembangkan dan membina industri kecil modern. Kebijakan pengembangan dan pembinaan IKM konveksi ini menggunakan 4 perspektif yaitu finansial, customer, proses bisnis internal, dan pertumbuhan-pembelajaran. Unsur dalam kebijakan tersebut melibatkan seluruh stakeholder dalam IKM. Kata kunci : Manajemen, Industri Kecil Modern, Strategi Bisnis, Strategi Korporasi, Strategi Teknologi. Review to the conditions that occurred after the collapse of Indonesia's economy from the crisis of 1998, the government will begin to consider small and medium enterprises (SME) because it has proved to be more resilient to the economic crisis. This could be figured out when the overall industrial growth just plummeted from 5.90% (2005) to 5% (2006), and the growth of SMEs had increased from 3.48% (2005) to 4.6% (2006). Eventhough SMEs are believed as centre of the nation's economic strength, those still faces many problems. One example IKM "Dedi Konveksi" in Bandung. In this study, identification of problems is done by using the three-level characteristics of manufacture.This identification will determine a SWOT analysis as a basis for determining corporate strategy. Business strategy is proposed as the benchmark for technology strategy. Those strategies that have been organized (corporate strategy, business strategy and technology strategy) required the existence of policies. The policies aimed as guidance to develop and foster a modern small industries. Strategy for development and promotion policies of SMEs convection implemented through four perspectives; namely financial, customer, internal business processes, and human resource growth-learning. Element in this policy strategy involves all stakeholders in the SMEs. Keywords : Management, SMEs, Bussiness Strateg
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...CIkumparan
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkup Internal Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia.pdf
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
1. MENTERI BADAN USAHA MILK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : S- 565 /MBU/09/2022 Jakarta, .12 septeiber 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu Berkas)
Hal : Dukungan Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis
Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan
Yth. Direktur Utama BUMN
(Daftar Perusahaan terlampir)
di tempat
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut:
1. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam mempercepat Transisi Energi
Berkelanjutan antara lain melalui penetapan target bauran energi dari Energi Baru
Terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada tahun 2025, serta pemenuhan Net Zero
Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.
2. BUMN sebagai salah satu pilar ekonomi nasional memiliki peran dan tanggung jawab
dalam mengimplementasikan komitmen Pemerintah tersebut di atas, antara lain melalui
percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle)
baik pada kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Berkenaan dengan
pelaksanaan program Battery Electric Vehicle tersebut, maka Saudara agar melakukan
hal-hal sebagai berikut:
a. Umum:
1) mengalokasikan sumber daya di lingkungan Grup Perusahaan, di antaranya
penyediaan anggaran untuk mendukung percepatan pelaksanaan program Battery
Electric Vehicle.
2) meningkatkan penggunaan berbagai jenis Battery Electric Vehicle di lingkungan
Grup Perusahaan di antaranya sebagai kendaraan dinas Direksi dan Pimpinan
perusahaan, kendaraan operasional perusahaan baik kendaraan roda dua
maupun roda empat, dan program kepemilikan kendaraan bagi karyawan (car
ownership program).
3) pelaksanaan kegiatan tersebut di atas agar tetap memperhatikan azas manfaat
dan kemampuan keuangan perusahaan.
b. Khusus:
1) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT Pertamina (Persero) agar
bersinergi dengan Badan Usaha Milik Negara terkait lainnya untuk menyiapkan
infrastruktur pendukung berupa Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum
(SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU)
khususnya pada sektor-sektor yang dikelola oleh BUMN antara lain tempat
istirahat (rest area) jalan tol, bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, kawasan
pariwisata, dan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum);
2) BUMN Sektor Perbankan agar memberikan dukungan kemudahan pembiayaan
Battery Electric Vehicle baik kendaraan roda dua maupun roda empat.
3. Pelaksanaan .../2
GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, LANTAI 19, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN, NO 13 JAKARTA
10110 Telepon (021) 29935678, Faksimili (021) 29935740, SITUS : www.bumn.go.id
2. MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
-2-
3. Pelaksanaan atas hal-hal tersebut di atas agar tetap terlebih dahulu mempertimbangkan
kajian kelayakan, memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, penerapan
manajemen risiko dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.
MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA,
t'•••
INDC ERICK THOHIR
Tembusan:
1. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I;
2. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II;
3. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
4. Deputi Bidang SDM, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN; dan
5. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, LANTAI 19, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN, NO 13 JAKARTA
10110 Telepon (021) 29935678, Faksimili (021) 29935740, SITUS : www.bumn.go.id
3. MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Lampiran
Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara
Nomor : S-565 /MBU/09/2022
Tanggal : 12 September 2022
DAFTAR BUMN
No. BUMN
1 Perum BULOG
2 Perum Damri
3 Perum Jasa Tirta I
4 Perum Jasa Tirta II
5 Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
6 Perum LPPNPI
7 Perum Percetakan Negara Republik Indonesia
8 Perum Percetakan Uang Republik Indonesia
9 Perum Perhutani
10 Perum Perumnas
11 Perum PPD
12 Perum Produksi Film Negara
13 PT Adhi Karya (Persero) Tbk
14 PT Amarta Karya (Persero)
15 PT Asabri (Persero)
16 PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
17 PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
18 PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)
19 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
20 PT Balai Pustaka (Persero)
21 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
22 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
23 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
24 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
25 PT Barata Indonesia (Persero)
26 PT Bina Karya (Persero)
27 PT Biofarma (Persero)
28 PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
29 PT Boma Bisma Indra (Persero)
30 PT Brantas Abipraya (Persero)
31 PT Danareksa (Persero)
32 PT Djakarta Lloyd (Persero)
33 PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
34 PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
35 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
36 PT Hutama Karya (Persero)
37 PT Iglas (Persero)
38 PT Indah Karya (Persero)
39 PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)
40 PT Indra Karya (Persero)
41 PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, LANTAI 19, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN, NO 13 JAKARTA
10110 Telepon (021) 29935678, Faksimili (021) 29935740, SITUS : www.bumn.go.id
4. MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No. BUMN
42 PT Industri Kereta Api (Persero)
43 PT Industri Nuklir Indonesia (Persero)
44 PT Industri Sandang Nusantara (Persero)
45 PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)
46 PT Jasa Marga (Persero) Tbk
47 PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)
48 PT Kawasan Industri Makassar (Persero)
49 PT Kawasan Industri Medan (Persero)
50 PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)
51 PT Kereta Api Indonesia (Persero)
52 PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
53 PT Kertas Leces (Persero)
54 PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)
55 PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
56 PT LEN Industri (Persero)
57 PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
58 PT PANN (Persero)
59 PT PDI Pulau Batam (Persero)
60 PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
61 PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
62 PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
63 PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)
64 PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
65 PT Pertamina (Persero)
66 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
67 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
68 PT Pos Indonesia (Persero)
69 PT Primissima (Persero)
70 PT Pupuk Indonesia (Persero)
71 PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
72 PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
73 PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
74 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
75 PT Semen Kupang (Persero)
76 PT TASPEN (Persero)
77 PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
78 PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)
79 PT Virama Karya (Persero)
80 PT Waskita Karya (Persero) Tbk
81 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
82 PT Yodya Karya (Persero)
83 PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung
84 PT Surabaya Industrial Estate Rungkut
GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, LANTAI 19, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN, NO 13 JAKARTA
10110 Telepon (021) 29935678, Faksimili (021) 29935740, SITUS : www.bumn.go.id
