SlideShare a Scribd company logo
1
SURAT PERJANJIAN / KONTRAK
ANTARA
PT. _______________
DENGAN
PT. ________
TENTANG
PEKERJAAN OUT SIDE PLANT
UNTUK
PROYEK PENGADAAN DAN PEMASANGAN
MODERNISASI JARINGAN AKSES KABEL TEMBAGA MELALUI OPTIMALISASI
ASET JARINGAN KABEL TEMBAGA
DENGAN POLA TRADE IN/TRADE OFF
PT. ______________
Jl. _______________
Telepon : (__) ______ (hunting)
Fax : (___) ________
SURAT PERJANJIAN
ANTARA
PT. ________________
DENGAN
2
PT. ___________
TENTANG
PEKERJAAN OUT SIDE PLANT
UNTUK
PROYEK PENGADAAN DAN PEMASANGANMODERNISASI JARINGAN AKSESKABEL TEMBAGA MELALUI
OPTIMALISASI ASET JARINGAN KABEL TEMBAGA
DENGAN POLA TRADE-IN/TRADE OFF
Pada hari ini, _____, tanggal ____, bulan _____, tahun ________ (_______)kami yang bertanda tangan di bawah ini :
I. PT __________,suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Bandung, Jalan _______, didirikan berdasarkan
Akta Notaris _____ tanggal ________ dan telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman RI Nomor _____
Tahun ____ tanggal ______ telah tercantum dalam Berita Negara RI nomor ___ tanggal ______ sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Akta Notaris Nurgana Hermania, SH No. ___ tanggal ____ dan telah
mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor ______ tanggal _____ telah
tercantum dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor _____ tanggal _____ juncto Akta Notaris _____
No.___tanggal _____ tentang Penegasan Kepengurusan PT_____, dalam hal ini diwakili oleh ______, selaku
Direktur Utama PT. ____, selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA.
II. PT. ______ berkedudukan di , INDONESIA dalam perbuatan Hukum
diwakili secara sah oleh selaku Direktur Utama PT. ___, bertindak untuk dan atas nama
perusahaan tersebut dan selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA.
Berdasarkan :
1) Mengacu kepada Surat No. _____, tanggal 13 Desember 2013 yang ditandatangani oleh _____, Vice President
of Solution Business Group of _____ mengenai permohonan pembatalan Surat Perjanjian/ Kontrak antara
PT. ___dan_____.,tanggal____; dan untuk mengalihkan pekerjaan OSP kepada perusahaan lokal yang bernama
____________.
3
2) Kedua belah pihak sepakat untuk membatalkan Surat Perjanjian/Kontrak antara PT. _____ dan _____, tanggal
1 Juni 2012, mengenai Pekerjaan Out Side Plant untuk Proyek pengadaan dan Pemasangan Modernisasi
Jaringan Akses Kabel Tembaga melalui Optimalisasi Aset Jaringan Kabel Tembaga dengan Pola Trade-
In/TradeOff, dan membuat suatu Surat Perjanjian/Kontrakyang baru antara PIHAK PERTAMA danPIHAK
KEDUA. PT. PIHAK PERTAMA telah menunjuk PIHAK KEDUA sebagai eksklusif dan sub-kontraktor OSP
Turnkey yang di tunjuk dari PIHAK PERTAMA untuk proyek tersebut diatas. Eksklusifitas ini berlaku
apabila hargasatuan, spesifikasi perangkat,jasadan kondisi-kondisi yang telahdisepakati oleh PARA PIHAK
untuk memenuhi kebutuhan PT. ________________(TEL).
3) PIHAK KEDUA wajib mempergunakan jasa sub-contractor OSP lokal di Indonesia yang sudah memiliki
sertifikat CIQS dan produk-produk yang telah memiliki Sertifikat QA Risti yang masih berlaku.
4) Untuk Proyek TITO ini, PIHAK KEDUA harus mengikuti Harga Satuan dari TEL, dan PIHAK KEDUA akan
memberikan profit margin % ( Persen) kepada PIHAK PERTAMA dari nilai total Pekerjaan OSP
dalam Surat Pesanan ____. PIHAK KEDUA menyerahkan proposal untuk Proyek TITO kepada PIHAK
PERTAMA berdasarkan BoQ terbaru setelah menerima penawaran dari kontraktor OSP lokal terpilih.
5) Estimasi jumlah SST (Satuan Sambungan Telepon) untuk TITO (MSAN & FTTH) dari tahun _____ akan di
tuangkan di dalam Side-Letter tersendiri dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA.
6) Masa berlaku Perjanjian ini: sampai akhir tahun _____.
7) Lingkup pekerjaan dari masing-masing pihak akan dituangkan dan dilampirkan di dalam Surat Perjanjian
ini.
8) Mata uang yang di gunakan untuk pembayaran pekerjaan dalam Perjanjian ini adalah Rupiah (IDR).
9) Syarat pembayaran:
 Uang Muka sebesar 20% dari Nilai Surat Pesanan dibayarkan (melalui T/T) oleh PIHAK PERTAMA
dalam 14 hari setelah tanggal terbitnya Surat Pesanan.
 80% sisa pembayaran akan dibayarkan melalui L/C at Sight dengan melampirkan syarat pembayaran
sesuai dengan Pasal 16.
10) Untuk validasi secara hukum,Surat Perjanjian dan Surat Pesanan akan di stempelperusahaan PARA PIHAK.
11) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari
Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan mufakat, maka Para Pihak sepakat
untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini kepada Badan Arbitrase Nasional
Indonesia (BANI) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan dan prosedur
BANI.
PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri satu dengan yang lain dalam suatu Perjanjian dengan
ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Pasal 1
DEFINISI
Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada Pasal yang bersangkutan dalam Perjanjian ini, istilah-
istilah yang dimaksud memiliki makna sebagai berikut:
a. PARA PIHAK dimaksudkan untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
b. Pekerjaan adalah modernisasi akses dengan pengadaan dan pemasangan OSP yang dilaksanakan oleh PIHAK
KEDUA atas dasar Tanggung Jawab Tunggal termasuk pengadaan barang/material, survey, desain, instalasi,
4
penyediaan temporary solution (jika diperlukan), pengujian, migrasi, serah terima serta pengurusan ijin-ijin,
dokumentasi, dan jasa-jasa atau aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan
berdasarkan Perjanjian oleh PIHAK KEDUA dengan sifat Perjanjian Harga Satuan atas barang dan/atau jasa
yang dipasang tanpa menyebut adanya total Harga Borongan, yang pelaksanaannya dilakukan melalui
penerbitan Surat Pesanan oleh PIHAK PERTAMA.
c. Perjanjian adalah kesepakatan yang dibuat secara tertulis tentang Pekerjaan Out Side Plant untuk Proyek
Modernisasi Jaringan Akses Kabel Tembaga Melalui Optimalisasi Aset Jaringan Kabel Tembaga dengan pola
trade-in/trade-offbeserta lampiran-lampirannya termasuk perubahan-perubahannya, apabila ada, yang telah
disepakati oleh PARA PIHAK yang mengatur hubungan hukum serta menegaskan ketentuan dan syarat-
syarat.
d. ______adalah PT. ________, yang merupakan Pemilik Proyek sebagai pelanggan PIHAK PERTAMA.
e. Perjanjian Utama adalah perjanjian antara PIHAK PERTAMA dan TEL.
f. Jasa adalah jasa-jasa dan kegiatan PIHAK KEDUA seperti survey, desain, logistik, instalasi, komisioning,
pengujian, pemasangan baru atau penambahan daya listrik PLN, migrasi, manajemen proyek, perijinan,
SITAC, pembuatan laporan kemajuan proyek, dan kegiatan lainnya yang harus dipenuhi PIHAK KEDUA.
g. Bill of Quantity (BoQ) adalah volume barang dan/atau jasa, sesuai konfigurasi spesifikasi teknik, dari setiap
item Pekerjaan.
h. Pimpinan Proyek PIHAK PERTAMA adalah pegawai PT. PIHAK PERTAMA Industri (Persero) yang diberikan
kewenangan oleh PIHAK PERTAMA untuk mewakili PIHAK PERTAMA dalam pengawasan pelaksanaan
Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
i. Pimpinan Proyek PIHAK KEDUA adalah pegawai PIHAK KEDUA.yang diberikan kewenangan oleh PIHAK
KEDUA untuk mewakili PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Pekerjaan di bawah koordinasi Pimpinan Proyek
PIHAK PERTAMA.
j. Site Manajer PIHAK PERTAMA adalah Pengawas Pelaksana dari PIHAK PERTAMA.
k. Site Manajer PIHAK KEDUA adalah pegawai PIHAK KEDUA yang bertanggung jawab kepada Pimpinan
Proyek PIHAK KEDUA terhadap pelaksanaan Pekerjaan di Lokasi yang merupakan tanggung jawabnya.
l. Surat Pesanan adalah Surat yang diterbitkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai persyaratan
PIHAK PERTAMA dan berdasarkan Perjanjian ini, untuk pemesanan Pekerjaan.
m. Lokasi adalah tempat yang dicantumkan dalam Surat Pesanan dimana Pekerjaan harus dilaksanakan, dan
instalasi perangkat pengganti, diuji dan diserahkan kepada TEL dalam keadaan baik, Lengkap dan dapat
dipergunakan/dioperasikan sesuai dengan Spesifikasi Teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian
ini dan Surat Pesanan.
n. Subsistem adalah satu node atau lebih yang telah selesai dan terintegrasi dengan jaringan eksisting.
o. Sistem adalah satu subsistem atau lebih yang telah dimigrasikan dan dapat dikeluarkan dari jaringan
eksisting.
p. Pembangunan adalah Barang/Jasa atau Perangkat Kabel Fiber Optik beserta kePIHAK PERTAMAgkapannya
pada pekerjaan Out Side Plant untuk modernisasi Akses Kabel Tembaga yang diadakan dan dilaksanakan
pemasangannya oleh PIHAK KEDUA sesuai Perjanjian ini.
q. Komisioning adalah kewajiban PARA PIHAK dalam pengetesan/pengujian baik sebagian atau keseluruhan,
sebagaimana yang dinyatakan dalam Perjanjian ini, yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan atau
tanpa didampingi oleh petugas TEL.
r. Penyelesaian Pekerjaan adalah penyelesaian seluruh Lingkup Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini terhitung
sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pesanan hingga diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pertama
(BAST-1) untuk Pembangunan yang dapat dioperasikan secara komersial.
5
s. Penyerahan PekerjaanadalahpenyerahanPekerjaanberdasarkan Surat Pesanan yang dinyatakandalam Berita
Acara Serah Terima Kedua (BAST-2).
t. Survey adalah kegiatan di lapangan untuk pengecekan, pengukuran dan pencatatan atas situasi dan kondisi
Lokasi untuk kepentingan perencanaan dan implementasi Pekerjaan, serta pengecekan, pengukuran dan
pencatatan atas jaringan eksisting tembaga dan non-tembaga.
u. Temporary Solution adalah sistem sementara yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk memberikan
layanan pengganti kepada pelanggan TEL atas layanan lama yang akan dimodernisasi selama masa
Penyelesaian Pekerjaan (sistem baru yang permanen).
v. Berita Acara Desain Survey adalah Berita Acara yang menyatakan bahwa usulan desain hasil survey yang
diajukan olehPIHAK KEDUA terdiridaridiagram batang, Bill of Quantity,dan as plan drawing telahdisetujui
oleh TEL.
w. Berita Acara Layak Operasi Temporary Solution adalah Berita Acara yang menerangkan bahwa sistem
Jaringan Akses Temporary Solution telah selesai, dapat berfungsi dengan baik menggantikan layanan
eksisting dan telah diterimaoleh TEL.BeritaAcara iniakan ditandatanganioleh PIHAK PERTAMA danPIHAK
KEDUA setelah TEL c.q WASLAK dan PIHAK PERTAMA c.q Tim Acceptance Test menandatangani Berita
Acara Layak Operasi Temporary Solution antara TEL dan PIHAK PERTAMA.
x. Berita Acara Uji Terima (BAUT) adalahBeritaAcara Uji TerimaPembangunandan Migrasi yang menyatakan
bahwa subsistem atas pekerjaan yang bertalian secara fisik telah selesai 100% (seratus persen) sebagaimana
yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini tanpa adanya major maupun minor pending item serta telah diuji
terima dan dinyatakan baik oleh TEL sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Berita
Acara iniakan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
y. Berita Acara Rekonsiliasi adalah Berita Acara hasil perhitungan nilai akhir pelaksanaan Pekerjaan
Pembangunan atau Migrasi untuk Subsistem atau Sistem yang bertalian yang telah diuji terima dan dapat
diterima TEL, berita acara ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA c.q Pimpinan Proyek atau pejabat lain
yang ditunjuk olehnya dan PIHAK KEDUA c.q Pimpinan Proyek atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
z. Berita Acara Serah Terima Migrasi adalah Berita Acara yang menyatakan bahwa seluruh service dari
perangkat eksisting atau temporary (bila ada) sudah dimigrasikan ke Perangkat yang baru dan telah
dilakukan pengamatan selama periode 3 x 24 jam dengan hasil baik dan dapat diterima oleh TEL. Berita
Acara ini ditandatanganioleh PIHAK PERTAMA c.qPimpinanProyek ataupejabat lain yang ditunjuk olehnya
dan PIHAK KEDUA c.q Pimpinan Proyek atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
aa. BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA (BAST-1) adalah Berita Acara penerimaan dan penyerahan
pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan per Subsistem telah selesai baik secara fisik maupun teknis,
telah diuji terima dan dinyatakan baik sesuai spesifikasi teknik yang ditetapkandalam Perjanjian sertadapat
diterima oleh TEL.Berita Acara ini ditandatangani oleh Pimpinan Proyek atau Pejabat lain yang ditunjuk
PIHAK PERTAMA dengan Pimpinan Proyek atau Pejabat lain yang ditunjuk PIHAK KEDUA.
bb. BERITA ACARA SERAH TERIMA KEDUA (BAST-2) adalah Berita Acara yang menyatakan bahwa seluruh
tanggung jawab PIHAK KEDUA dalam Surat Pesanan dari Perjanjian ini telah dipenuhi termasuk
didalamnya Masa Pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kaPIHAK PERTAMAder
terhitung sejak diterbitkannya BAST-1 yang berhasil diselesaikan dalam kondisi baik dan diterima oleh
TEL. Berita Acara ini ditandatangani oleh Pimpinan Proyek atau Pejabat lain yang ditunjuk PIHAK
PERTAMA dengan Pimpinan Proyek atau Pejabat lain yang ditunjuk PIHAK KEDUA.
ff. Berita Acara yang dinyatakan dalam Pasal 1 harus ditandatanganioleh PIHAK PERTAMA danPIHAK KEDUA
sebagai bukti bahwa pekerjaan terkait telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA menurut Perjanjian ini atau
Surat Pesanan dari Perjanjian ini, di mana Berita Acara yang telahditandatangani oleh PIHAK PERTAMA
dan TEL dalam Perjanjian Utama dijadikan sebagai referensinya.
gg. HARGA SATUAN adalah harga barangdan jasa yang ditetapkan dalam Perjanjian ini dan merupakan dasar
perhitungan Harga Borongan yang akan dicantumkan dalam Surat Pesanan yang akan diterbitkan PIHAK
PERTAMA.
6
ee. Harga Borongan adalah jumlah harga yang tercantum dalam Surat Pesanan yang telah disepakati oleh
PARA PIHAK untuk penyelesaian seluruh Pekerjaan, dinyatakan dalam mata uang Rupiah (IDR).
ff. Jangka Waktu PelaksanaanPekerjaan(Penyelesaian dan Pengiriman) adalah jangka waktu yang ditentukan
dalam Surat Pesanan yang meliputi pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan secara keseluruhan hingga
Sertifikat Serah TerimaPertama(BAST-1).
gg. Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kaPIHAK PERTAMAder
sejak tanggal BAST-1 ditandatangani, dimana PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan
pemeliharaan dan perbaikan apabila ada kerusakan terhadap sebagian atau keseluruhan hasil Pekerjaan
yang telah diserahterimakan kepada PIHAK PERTAMA/TEL.
hh. Tanggung Jawab Tunggal adalah tanggung jawab penuh yang berkesinambungan dari PIHAK KEDUA
dalam memenuhi kewajibannya yang dimulai sejak Surat Pesanan ditandatangani sampai dengan ditanda
tanganinya Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST-2).
ii. Jarlokat adalah Jaringan Lokal Akses Tembaga.
jj. Jarlokaf adalah Jaringan Lokal Akses Fiber Optik.
kk. Hari dan Bulan Kalender adalah Hari dan Bulan Kalender berdasarkan Kalender Masehi.
Pasal 2
KETENTUAN UMUM
(1) Apabila suatu ketentuanPerjanjian ini ataubagian dari padanya dianggap batal,tidak sah atau tidak dapat
diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap mana ketentuan ini
tunduk, maka ketentuan dimaksud dianggap batal, tidak sah dan tidak dapat diberlakukan dengan cara
apapun, namun ketidakberlakuan tersebut tidak akan mempengaruhi setiap ketentuan lain dari Perjanjian
ini, dimana ketentuan lainnya tersebut akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat.
(2) Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan
Perjanjian ini tidak berlaku sebagai pembebasanatau pengesampingandari setiap pelaksanaan keseluruhan
atau sebagian dari hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dan tidak mencegah pelaksanaan
selanjutnya dari hak dan kewajiban tersebut.
(3) Dalam penyelesaian Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dapat melakukan evaluasi
terhadapkinerja PIHAK KEDUA minimal6 (enam)bulan sekali denganketentuandan parameterpenilaian
antara lain kualitas pekerjaan, kualitas barang, ketepatan waktu, harga, bertanggung jawab atas
pelaksanaan pekerjaan sebagai dasar untuk penerbitan Surat Pesanan selanjutnya.
Pasal 3
LINGKUP PEKERJAAN
(1) PIHAK PERTAMA menyerahkan Pekerjaan Out Side Plant untuk Proyek Pengadaan dan Pemasangan
Modernisasi Jaringan Akses Kabel Tembaga Melalui Optimalisasi Aset Jaringan Kabel Tembaga Dengan
Pola Trade In/Trade Offkepada PIHAK KEDUA. Dan PIHAK KEDUA berjanji akan melaksanakan Pekerjaan
dimaksud, sesuai dengan Lingkup Pekerjaan, Volume Pekerjaan/Bill of Quantity, Rincian Harga Satuan,
Spesifikasi Teknis, List of Material, Metoda Pelaksanaan, Proses Bisnis, dan Proposal Pemeliharaan
sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII and IX Perjanjian ini serta menyerahkan
kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan selesai dalam Jangka Waktu Pelaksanaan yang ditetapkan dalam
Surat Pesanan serta siap dan layak dipergunakan/dioperasikan.
(2) Adapun Lingkup Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sebagaimanadimaksudkanayat (1) Pasal
ini secara garis besar meliputi:
7
a. Survey dan desain;
b. Pengadaan material, mobilisasi dan demobilisasi;
c. Pemasangan (instalasi) di lokasi yang telah ditentukan;
d. Temporary Solution;
e. Uji terima dan cut over terhadap barang atau perangkat yang dipesan dan pengujian kesisteman;
f. Rekonsiliasi;
g. Membuat dokumentasi dan laporan kemajuan pelaksanaan Pekerjaan;
h. Pemasangan jaringan listrik (baru/upgrade) dan grounding system;
i. Perijinan dan keamanan;
j. SITAC;
k. Menutup asuransi untuk segala risiko (all risk).
(3) Sejak ditandatanganinya Perjanjian ini, PIHAK KEDUA berkewajiban atas biaya sendiri mengurus
administrasi pemasangan baru atau penambahan daya listrik PLN sesuai dengan kebutuhan daya yang
diperlukan di masing-masing Lokasi.
(4) Implementasi daya ini harus sudah dapat terealisasi sebelum dilaksanakan komisioning oleh PARA PIHAK.
(5) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas pembayaran biaya abodemen dan pemakaian daya listrik PLN
sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya BAST-1.
(6) Pengadaan dan pemasangan Grounding System untuk setiap panel cabinet MSAN/ODC/outer DP dengan
nilai tahanan tanah maksimum 1 Ohm.
(7) Pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak dapat dirinci satu persatu namun menurut sifatnya merupakan
tanggung jawab PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakannya sehingga
Pekerjaan dapat diselesaikan menurut kuantitas dan kualitas serta dalam Jangka Waktu Pelaksanaan
Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.
(8) Pelaksanaan Pekerjaan dimaksudkan ayat (1) Pasal ini akan dilakukan dengan penerbitan Surat Pesanan
untuk seluruh wilayah ditentukan TEL dengan menggunakan Harga Satuan sesuai Lampiran III Perjanjian
ini.
Pasal 4
HARGA BORONGAN
Seluruh Harga Borongan Pekerjaan yang tersebut dalam Pasal 3 Perjanjian ini akan tercantum dalam Surat
Pesanan. Harga tersebut sudah termasuk PPN 10% (sepuluh persen), pajak-pajak, bea meterai dan bea-bea
lainnya.
Pasal 5
JOINTPLANNING SESSION (JPS),
SURVEI LOKASI, EVALUASI PELAKSANAAN DAN DESIGN REVIEW MEETING (DRM)
(1) Sesi Perencanaan Bersama
PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan perencanaan bersama yang sistematik, berkala dan
komprehensif dengan ketentuan sebagai berikut:
a. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan mengadakan Sesi Perencanaan Bersama (“JPS”) sesuai
permintaan TEL untuk merencanakan kebutuhan setiap pelaksanaan proyek berikutnya. PARA PIHAK
secara bersama-sama harus melaksanakan penyusunan rincian Rencana Modernisasi yang terdiri dari
Nama Lokasi, Jadwal Pelaksanaan, dan modernisasi beberapa Subsistem meliputi penentuan prioritas
lokasi modernisasi akses, Penetapan Jadwal Survey, Penetapan Petugas Survey, jenis layanan, dan
konfigurasi sistem eksisting.
8
b. Di setiap JPS selanjutnya, PARA PIHAK secara bersama-sama harus melaksanakan dan/atau setuju
atas paling sedikit kegiatan berikut:
(1) Penyusunan rincian Rencana Modernisasi yang terdiri dari Nama Lokasi, Jadwal Pelaksanaan, dan
pembangunanbeberapaSubsistem perkuartaldengan menetapkan prioritas Lokasiuntuk Rencana
Modernisasi meliputi penentuan prioritas lokasi modernisasi akses, Penetapan Jadwal Survey,
Penetapan Petugas Survey, Jenis Layanan dan Sistem Kofigurasi Perangkat Eksisting serta
Penetapan TOS.
(2) Knowledge Sharing atas produk dan teknologi di masa mendatang, dengan mempertimbangkan
ketersediaan dan kesesuaian teknologi, peralatan dan peranti lunak mutahir.
c. PARA PIHAK harus membuat risalah rapat JPS dimana persetujuan yang bersifat substantif harus
dicatat sebagai persetujuan oleh TEL c.q. EGM DIVISI BROADBAND atau pejabat yang ditunjuk dan
PIHAK PERTAMA,sebagaimanayang dibuktikan dengantanda tanganrisalah (atau bagian-bagiannya
yang berlaku) oleh PARA PIHAK.
d. Di setiap JPS, TEL dan PIHAK PERTAMA berhak mengambil keputusan akhir atas masalah-masalah
mengenai revisi rencana modernisasi, pemasangan dan penyesuaian terhadap perhitungan
pelaksanaan Modernisasi dan pengadaan sambungan terpasang yang antara lain, mengenai
permintaan prakiraan dan tinjauan pasar.
e. Berdasarkan JPS, PIHAK KEDUA melaksanakan survei mengacu pada rencana modernisasi, termasuk
meninjau rencana yang disediakan oleh TEL dan memberikan desain instalasi/gambar, termasuk Bill
of Quantity. PIHAK PERTAMA akan meminta izin untuk melaksanakan survey dan TEL akan
memberikan izin dan pengawasan terhadap pelaksanaan survey. PIHAK PERTAMA akan
menginstruksikan PIHAK KEDUA untuk melakukan survey dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah izin
dari TEL dikeluarkan.
f. Laporan survei, design pemasangan/gambar-gambar berikut Bill of Quantity termasuk rencana
implementasi sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Desain Survey yang akan ditandatangani
oleh TEL danPIHAK PERTAMA,harusdiserahkan kepada PIHAK PERTAMA untukpersetujuandalam
DRM, sebagaimanadinyatakan dalam Lampiran 3 (Spesifikasi Tehnik) Perjanjian ini, dalam 14 (empat
belas hari) kaPIHAK PERTAMAder setelah Survei selesai.
g. Persetujuan TEL atas laporan survei dan design pemasangan/gambar, tidak membebaskan PIHAK
KEDUA dari setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
h. PIHAK KEDUA harus mempersiapkan rincian design dan gambar-gambar instalasi untuk semua
Sistem/Subsistem dan fasilitas atas dasar Spesifikasi Tehnik.
i. Design dan gambar instalasi dimaksud harus diserahkan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 7
(tujuh) hari kaPIHAK PERTAMAder setelah Design Review Meeting.
j. Apabila EGM Divisi Broadband atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya menghendaki adanya
perubahan design dan gambar-gambar instalasi tersebut setelah adanya persetujuan dimaksud huruf
g ayat ini, PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA akan mengirimkan surat resmi kepada PIHAK
KEDUA/PIHAK PERTAMA untuk Permintaan Perubahan Desain dan PIHAK PERTAMA/PIHAK
KEDUA wajib menanggapi permintaan tersebut. Perubahan tersebut hanya dapat dilaksanakan jika
disetujui secara tertulis dari EGM Divisi Broadband atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
(2) Design Review Meeting (DRM)
a. Bersama dengan TEL, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan mengadakan Rapat Kajian Desain
(“DRM”) yang sistematis dan komprehensif selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kaPIHAK
PERTAMAder setelahlaporan survei, sebagaimanadimaksud dalam huruf f. ayat (1)Pasal ini,diterima
oleh TEL.
b. Pada DRM, TEL dan PIHAK PERTAMA secara bersama-sama akan menyetujui sekurang-kurangnya
atas sejumlah kegiatan berikut:
1) Desain Jaringan Modernisasi;
9
2) Table of Services (ToS);
3) Reboundary Jaringan Sekunder;
4) Temporary Solution;
5) Bill of Quantity (BoQ) Perangkat baru;
6) Jadwal Implementasi;
7) Harga Borongan.
c. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan membuat Berita Acara dari setiap DRM yang
ditandatangani oleh PARA PIHAK.
d. Berdasarkan hasil DRM terkait, PIHAK PERTAMA akan mengeluarkan Surat Pesanan kepada PIHAK
KEDUA.
(3) Evaluasi Pelaksanaan
a. PIHAK KEDUA melalui para wakil resminya harus mengadakan rapat mingguan untuk membahas
progress pekerjaan bersama PIHAK PERTAMA untukmenjaminkelancaran pelaksanaan operasi Proyek
dan untuk mengajukan dan membahas persoalan dengan tepat waktu.
b. PIHAK KEDUA berkewajiban membuat dan menyerahkan laporan progress pekerjaan mingguan yang
meliputi Progress fisik, kendala-kendala dan rencana kerja minggu berikutnya, sebelum dilaksanakan
rapat mingguan sesuai dengan huruf a. ayat 3 pasal ini.
c. PIHAK KEDUA melalui para wakil resminya harus mengadakan rapat bulanan bersama PIHAK
PERTAMA dan staff TEL yang bersangkutan di Lokasi yang akan dikembangkan untuk menjamin
kelancaran pelaksanaan operasi Proyek dan untuk mengajukan dan membahas persoalan dengan tepat
waktu.
d. Rapat yang pertama harus diadakan pada waktu yang diputuskan bersama setelah DRM pertama
dilaksanakan. Setelah itu, rapat-rapat tersebut harus diadakan setiap bulan (jika diperlukan) di
sepanjang jangka waktu berlakunya Perjanjian ini.
e. Di setiaprapat bulanan, PIHAK KEDUAbertanggung-jawabsekurang-kurangnyaatassejumlah kegiatan
berikut: pembuatan laporan kemajuan dari para Site Manager, pengawas lapangan, dan staff lain,
memperbaharui setiap perkembangan yang bersangkutan, dan membahas masalah atau hal-hal yang
belum terpecahkan yang timbul pada bulan sebelumnya.
f. Rapat bulanan dapat diadakan di mana saja pada waktu dan tempat sebagaimana yang bersama-sama
dianggap sesuai oleh PARA PIHAK.
(4) Organisasi, administrasi, biaya JPS,DRM dan Rapat Evaluasi Pelaksanaan
PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk mengatur kegiatan JPS, DRM dan Rapat Evaluasi Pelaksanaan
serta bertanggung jawab atas semua biaya terkait (tempat pertemuan, transportasi, akomodasi dan
konsumsi). Dalam hal pertemuan tersebut juga akan melibatkan subkontraktor ISP, sehingga biaya akan
dibagi secara proporsional sesuai harga kontrak dalam PO ISP dan OSP berdasarkan Perjanjian ini. Jumlah
maksimum personel TEL ditutupi oleh PIHAK KEDUA adalah 10 (sepuluh) per pertemuan per STO.
Pasal 6
SURAT PESANAN
(1) Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini akan dilakukan dengan penerbitan Surat Pesanan
sesuai kebutuhan TEL. Surat Pesanan akan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
(2) PIHAK PERTAMA akanmenerbitkanSurat Pesanan kepada PIHAK KEDUA yang mencantumkanbesarnya
Harga Borongan, BoQ Pembangunan OSP dan Jangka Waktu Pelaksanaan/Penyerahan Pekerjaan; serta
memintakepada PIHAK KEDUA untuksegeramenyerahkanSurat Kesanggupan,Jaminan Uang Muka dan
Jaminan Pelaksanaan.
(3) Dalam setiap Surat Pesanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, akan dicantumkan antara lain
sebagai berikut:
10
a. Lokasi Pekerjaan;
b. Barang dan/atau Jasa yang dipesan;
c. Bill of Quantity (BoQ)/Volume Pekerjaan;
d. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
e. Total Harga Borongan;
(4) Harga Satuan dan Harga Borongan pekerjaan OSP dinyatakan dalam mata uang Rupiah (IDR) dalam
Surat Pesanan.
Pasal 7
SYARAT PELAKSANAAN
Dalam melaksanakan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus mentaati hal-hal sebagai berikut:
a. Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, gambar rencana dan detailnya termasuk
perubahan-perubahannya yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang sesuai dengan Perjanjian ini.
b. Perangkat telekomunikasi yang diserahkan telah memiliki Sertifikasi yang dikeluarkan oleh Instansi yang
berwenang termasuk perpanjangannya apabila masa lakunya telah berakhir, sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
c. Segalapetunjuk dan instruksi berdasarkan Perjanjian ini yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secaratertulis
pada saat pelaksanaan Pekerjaan.
d. Memperhatikan tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
e. Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini, baik yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah atau Instansi Pemerintah yang berwenang.
Pasal 8
TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN
(1) Disamping tanggung jawab dan kewajiban yang telah jelas diatur dalam pasal-pasal Perjanjian ini, hal-hal
dibawah ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban PIHAK KEDUA, sebagai berikut:
a. Melaporkan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kaPIHAK
PERTAMAder sebelum dimulainya Pekerjaan untuk pertama kali.
b. Berkewajiban memperoleh semua Ijin yang diperlukan atas biaya sendiri tepat pada waktunya untuk
pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, baik itu ijin dari TEL, PU, Kepolisian, PJKA, Pemda,
Pemkot dll.
c. Berkewajiban memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang termasuk
perpanjangannya apabila masa lakunya telah berakhir, atas perangkat telekomunikasi yang diserahkan
kepada PIHAK PERTAMA, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
d. Pemeriksaan material berdasarkan list of material (LOM) yang sudah disetujui oleh TEL, jika material
tidak sesuai spesifikasi maupun kualitasnya dan ditolak oleh TEL,makaPIHAK KEDUAwajib mengganti.
e. Berkewajiban menggunakan tenaga-tenaga yang memiliki kemampuan/keahlian dan pengalaman
profesional yang memadai, serta akan mengutamakan penggunaan produk barang/jasa dalam negeri
sepanjang tidak bertentangan dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Perjanjian ini.
f. Berkewajiban menggunakankeahliannya dan perhatiannya sebaik mungkin. PIHAK KEDUA bertanggung
jawab atas kualitas pelaksanaan pekerjaannya, semua alat, metode, tehnik, urutan dan prosedur
pemasangan dan untuk koordinasi semua bagian dari pekerjaan.
11
g. Berkewajiban menyiapkan semua prosedur/tatacara instalasi, termasuk pengujian di lapangan maupun
pengujian integrasi sebagaimanaditetapkandalamPerjanjian ini, serta menyediakanperalatan(alat kerja
dan alat ukur) yang cukup dan berkualitas baik untuk melaksanakan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.
Alat ukur yang dimaksud berupa OTDR, Power Meter, VariableAttenuator,GroundTester/EarthTester,
AVO meter, Tone Tester dan peralatan penunjang lainnya untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan
Jarlokat dan Jarlokaf.
h. Berkewajiban melakukan rodding dan memasang tambang rodding berdiameter minimum6 (enam)mm
yang tujuannya untuk memudahkan penarikan kabel baru.
i. Berkewajiban untuk membersihkan polongan duct kabel dan menutup dengan stopper serta membuat
gambar ulang hasil penarikan.
j. Bertanggung jawab atas kelancaran lalu lintas disekitarnya dan keselamatan operasional dari gangguan
yang diakibatkan oleh adanya pekerjaan ini.
k. Bertanggung jawab terhadap semua risiko yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan berdasarkan
Perjanjian ini sampai dengan diterimanya hasil Pekerjaan yang dibuktikan dengan ditandatanganinya
Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-1), serta bertanggung jawab selama Masa Pemeliharaan.
l. Bertanggung jawab atas barang-barang milik PARA PIHAK dan TEL dilokasi Pekerjaan sampai dengan
ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-1).
m. Dalam melaksanakan Pekerjaan harus menjamintidak menggangguoperasionalperangkat TEL eksisting.
Jika terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian para pekerja/rekanan PIHAK KEDUA,makaPIHAK
KEDUA wajib memperbaiki/mengganti barang yang mengalami kerusakan dan/atau menanggung biaya
yang timbul.
n. Berkewajiban membersihkan kembali lokasi pekerjaan dari sisa-sisa barang sehubungan dengan
pelaksanaan Pekerjaan dan mengembalikan lingkungan kekondisi semula (rekondisi).
o. Berkewajiban menghadiri rapat-rapat koordinasi atas biaya sendiri setiap waktu diperlukan oleh PIHAK
PERTAMA seperti rapat mingguan, rapat bulanan, rapat DRM dan rapat koordinasi lainnya dan turut
menanggung biaya pelaksanaan rapat-rapat tersebut.
p. Berkewajiban mentaati segala peraturan serta ketentuan yang berlaku guna menjamin keamanan
perangkat PIHAK PERTAMA dan TEL, kesehatan dan keselamatan kerja orang-orang yang bekerja
untuknya, serta kesehatan dan keselamatan umum disekitarnya.
q. Bertanggung jawab untuk mengawasi pekerjaan-pekerjaan karyawannya, wakil-wakil maupun agen-
agennya dalam pelaksanaan Pekerjaan tersebut dalam Perjanjian ini, dan PIHAK KEDUA harus segera
mengatasi segala pelanggaran yang dilaporkan kepadanya.
r. Berkewajiban menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan standar Sistem Manajemen
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) untuk melindungi para pekerjalapangan di bawah kendali
PIHAK KEDUA dari kemungkinan terjadinya kecelakaan dan/atau sakit akibat kerja sebagaimana telah
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
s. Bertanggung jawab terhadap desain sistem termasuk rincian bagian serta ketelitiannya, tanggung jawab
demikian tidak berkurang walaupun desain yang diajukan PIHAK KEDUA telah disetujui TEL/PIHAK
PERTAMA ataupun telah diberikan Standard Engineering (ITU, CCITT dan sebagainya yang masih
terkait).
t. Bertanggung jawab untuk rancang bangun Pekerjaan dan tanggung jawab tersebut,bagaimanapuntidak
akan berkurang meskipun TEL/PIHAK PERTAMA telah menyetujui desain yang disebut atau ketika
PIHAK PERTAMA telah memberikankerangkaacuan untuk standarteknik untuk PIHAK KEDUA. PIHAK
KEDUA bertanggung jawab untuk desain OSP yang telah disepakati selama JPS dan DRM, dan jika
permintaan TEL mendesain ulang ke PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA akan
melaksanakan rancang bangun ulang segera.
12
u. Bertanggungjawab atas rancang bangun pekerjaan dan menjamin hasil pekerjaan dimaksud dapat
dioperasikan dengan baik. Segala kekurangan yang menyebabkan hasil pekerjaan tidak dapat
dioperasikan atau dipergunakan dengan baik menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA untuk mePIHAK
PERTAMAgkapinya tanpa biaya tambahan.
v. Berkewajiban menyerahkan as-built drawing sesuai permintaan PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya
sebelum diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-1).
w. Apabila barang telah siap dikirim dari pabrik ke lokasi atau gudang PIHAK KEDUA, maka PIHAK
KEDUA wajib mengundang PIHAK PERTAMA untuk melakukan Factory AcceptanceTest dimana biaya
transportasi, akomodasi untuk TEL dan PIHAK PERTAMA menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.
x. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja sebelum barang diperkirakan tiba di lokasi, PIHAK KEDUA
berkewajiban menyampaikan secara tertulis kepada Site Manajer PIHAK PERTAMA, dengan
menyebutkan nama barang, merek, kuantitas, nama lokasi yang dituju, dengan melampirkan dokumen-
dokumen sebagai berikut:
i. Sertifikat QA RISTI TEL besertaHasil Uji-nya, lampiran gambardari masing-masing itembarang
yang dipersyaratkan.
ii. Surat keterangan hasil uji pabrik atau surat keterangan keaslian (certificate of origin) barang
dari pabrikan atau supplier atau agen resmi yang ditunjuk oleh supplier atau oleh perusahaan
yang namanya tertera dalam Sertifikat QA yang menyebutkan nama barang, kode produksi
(serial number) dan kuantitas.
iii. Delivery Order(Surat Jalan).
(2) Disamping tanggung jawab dan kewajiban yang telah jelas diatur dalam Pasal-Pasal Perjanjian ini, hal-hal
dibawah ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban PIHAK PERTAMA, sebagai berikut:
a. Melakukan monitoring dan pengawasan pekerjaan dimaksud.
b. Menunjuk dan menugaskan Pimpinan Proyek dan Site Manajer sesuai ketentuan-ketentuan dan syarat-
syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
c. Dalam batas kewenangannya memberikan rekomendasi yang diperlukan PIHAK KEDUA dalam
memperoleh ijin yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian ini.
d. Menyediakan Petugas Pendamping untuk penyelesaian pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan
Perjanjian ini.
e. PIHAK PERTAMA akan memberikan surat dukungan kepada PIHAK KEDUA dalam memperoleh
Perijinan, SITAC dan perijinan lain dari Pihak Ketiga.
Pasal 9
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
(1) PIHAK KEDUA melaksanakan Pekerjaan pada Pasal 3 Perjanjian ini serta menyerahkannya kepada PIHAK
PERTAMA dalam keadaan selesai seluruhnya dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang tercantum
dalam masing-masing Surat Pesanan.
(2) Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan tersebut ayat (1) Pasal ini dihitung sejak ditandatanganinya Surat
Pesanan sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-1) dari Surat Pesanan
ini, sudah termasuk hari Minggu dan hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.
(3) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan menurut detail jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang
telah ditetapkan dalam Surat Pesanan dan setiap perubahan/penyimpangan dari jadwal dimaksud tidak
dapat dilaksanakan kecuali hanya dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.
Pasal 10
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN/ PENYELESAIAN PEKERJAAN
13
(1) Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud Pasal 9 Perjanjian ini dapat diperpanjang, apabila:
a. Fasilitas dan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan/atau TEL
berdasarkan Perjanjian ini belum tersedia tepat pada waktunya; atau
b. Ada perintah tertulis dari TEL/PIHAK PERTAMA untuk menunda sementara waktu pelaksanaan
Pekerjaan; atau
c. Terjadinya peristiwa force majeure yang menyebabkan terlambatnya Pekerjaan;
d. Jika terjadi kejadian yang tidak di sebabkan oleh PIHAK KEDUA yang menyebabkan keterlambatan
yang tidak dapat di hindari atau tidak di harapkan.
(2) Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan yang bukan disebabkan oleh hal-hal dimaksud dalam ayat(1) Pasal
ini, hanya dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA apabilaPIHAK KEDUAmengajukanpermohonantertulis
untuk persetujuan PIHAK PERTAMA melalui fax atau email dengan alasan yang masuk akal yang kuat.
Permintaan tersebut harus diterima oleh PIHAK PERTAMA dalam waktu 3 (tiga) hari kaPIHAK
PERTAMAder sejak tanggal terjadinya untuk membenarkan perpanjangan waktu dan selambat-lambatnya
14 (empat belas) hari kaPIHAK PERTAMAder sebelum tanggal berakhirnya Periode Pelaksanaan Pekerjaan
yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
(3)Apabila permohonan dimaksud ayat (2) Pasal ini, tidak diajukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA
dianggap melepaskan haknya untuk memperoleh perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
Pasal 11
JAMINAN UANG MUKA DAN
JAMINAN PELAKSANAAN
(1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) kepada PIHAK PERTAMA
dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kaPIHAK PERTAMAder setelah Surat Pesanan
ditandatangani oleh PARA PIHAK. Jaminan Pelaksanaan ini berupa Bank Garansi senilai 10% (sepuluh
persen) dari Harga Borongan yang tercantum dalam Surat Pesanan bertalian dan harus diterbitkan oleh
Bank Pemerintah Indonesia ataupun Bank Swasta di Indonesia terpercaya dan dapat disetujui oleh PIHAK
PERTAMA.
(2) Apabila terdapat penambahan nilai Harga Borongan dari yang telah ditetapkan dalam Surat Pesanan ini,
maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan tambahan Jaminan Pelaksanaan sebesar 10% (sepuluh persen)
dari Harga Borongan pekerjaan tambahan dimaksud dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
kaPIHAK PERTAMAder terhitung sejak tanggal persetujuan PIHAK PERTAMA atas perkerjaan tambahan
dimaksud.
(3) Sebelum pembayaran uang muka dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA harus
menyerahkan Jaminan Uang Muka kepada PIHAK PERTAMA. Jaminan Uang Muka tersebut berupa Bank
Garansi senilai 20% (dua puluh persen) dari Harga Boronganyang tercantumdalamSurat Pesanan bertalian
dan harus diterbitkan oleh Bank Pemerintah Indonesia ataupun Bank Swasta di Indonesia terpercaya dan
dapat disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
(4) Jaminan Pelaksanaan dimaksud ayat [1] dan Jaminan Uang Muka di ayat [3] Pasal ini harus memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut:
a. Berlaku sampai dengan PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh persyaratan dan kewajiban-kewajiban
yang dinyatakan dalam BAST-1.
b. Apabila Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan tersebut akan habis masa lakunya sebelum
Pekerjaan selesai, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperpanjang masa laku Jaminan Uang
Muka dan Jaminan Pelaksanaan tersebut, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari
kaPIHAK PERTAMAder sebelum habis masa laku Jaminan tersebut.
c. Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan tersebut dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh PIHAK
PERTAMA berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini tanpa perlu persetujuan terlebih
dahulu dari PIHAK KEDUA dan/atau pihak Bank sebagai penerbit Jaminan tersebut (un-conditional)
14
dan pencairannya tetap dapat dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kaPIHAK
PERTAMAder sesudah masa laku Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan berakhir.
(5) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan perpanjangan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan
dalam jangka waktu tersebut pada ayat (4) sub b.Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak tanpa perlu
adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA untuk mencairkan Jaminan Uang Muka dan
Jaminan Pelaksanaan tersebut serta hasil pencairannya disimpan oleh PIHAK PERTAMA sampai dengan
PIHAK KEDUA menyerahkan lagi perpanjangan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan tersebut
sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini. Apabila Jaminan pengganti dimaksud belum diserahkan, maka
PIHAK PERTAMA berhak untuk menahan pembayaran sampai dengan diserahkannya Jaminan pengganti
tersebut.
(6) Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan dimaksud pada Pasal ini akan dikembalikan oleh PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus setelah selesainya seluruh Pekerjaan berdasarkan
Perjanjian ini yang dinyatakan dalam BAST-1 dari Surat Pesanan ini, dan setelah PIHAK KEDUA
menyerahkan Jaminan Pemeliharaan.
(7) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya
sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mencairkan
Jaminan Pelaksanaan dimaksud dan hasil pencairannya menjadi milik PIHAK PERTAMA.
(8) Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan ini harus menyebutkan khusus untuk keperluan Jaminan
Pelaksanaan Pekerjaan Out Side Plant untuk Proyek Pengadaan dan Pemasangan Modernisasi Jaringan Akses
Kabel Tembaga Melalui Optimalisasi Aset Jaringan Kabel Tembaga dengan Pola Trade-In/Trade-Off.
Pasal 12
KESELAMATAN KERJA
(1) Dalam melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus
mengindahkan dan mentaati segala peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku guna
menjamin kesehatan dan keselamatan kerja pekerja-pekerja dan/atau orang-orang yang bekerja di bawah
kendali PIHAK KEDUA, serta kesehatan dan keselamatan umum disekitarnya.
(2) PIHAK KEDUA wajib menyediakan rambu-rambu keselamatan dan peralatan keselamatan kerja untuk
pekerja-pekerja dan/atau orang-orang yang bekerja dibawah kendali PIHAK KEDUA.
(3) Segala kerusakan, kerugian dan tuntutan yang timbul karena tidak/kurang ditaatinya ketentuan-ketentuan
dan peraturan yang dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
Pasal 13
ASURANSI
(1) PIHAK KEDUA atas biaya sendiri berkewajiban untuk mengasuransikan segala resiko (all risk) kerusakan,
pencurian, kebakaran, bencana alam maupun kesalahan akibat pelaksanaan Pekerjaan selama dalam
pengangkutan,pemasangan/instalasisertatanggungjawabhukum kepadaPihak Ketiga dengannilai jaminan
minimal setara Harga Borongan sesuai Surat Pesanan untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA sebagai
penerima manfaat (beneficiary).
(2) PIHAK KEDUA dengan biaya sendiri tetap bertanggung-jawab atas Jaminan Asuransi Sosial Tenaga Kerja
(Jamsostek) terhadap semua personil yang bekerja untuk kepentingan PIHAK KEDUA serta peralatan-
peralatan yang menjadi milik PIHAK KEDUA untuk keperluan pelaksanaan Pekerjaan.
(3) Asli polis asuransi ayat (1) dan (2) Pasal ini harus diserahkan kepada PIHAK PERTAMA, selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kaPIHAK PERTAMAder sejak Surat Pesanan ditandatangani.
(4) PIHAK KEDUA wajib memperpanjang Polis Asuransi yang dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dengan biaya
sendiri apabila terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan.
15
(5) Apabila terjadi resiko sebagaimana dimaksud ayat (1)Pasal ini, maka:
a. Apabila terjadi resiko, PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA
dan Perusahaan Asuransi terkait, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kaPIHAK PERTAMAder setelah
terjadinya resiko dan PIHAK KEDUA diwajibkan memperbaiki dan meneruskan penyelesaian
pekerjaan sesuai dengan Perjanjian ini.
b. PIHAK KEDUA sesuaidengan persyaratanPolis yang bersangkutanwajib memenuhi persyaratanyang
diperlukan oleh Perusahaan Asuransi yang bertindak sebagai penanggung dalam penyelesaian ganti
rugi.
c. PIHAK KEDUA tetap berkewajiban untuk menyelesaikan seluruh Pekerjaan dengan hasil baik dan
dapat diterima oleh TEL dan PIHAK PERTAMA menurut Perjanjian ini dan Surat Pesanan yang
bertalian.
(6) Dalam hal terjadi resiko, maka uang santunan asuransi yang diterima PIHAK KEDUA melalui PIHAK
PERTAMA wajibdigunakan untuk menyelesaikanseluruh perkerjaan dan menggantikerugian yang diderita
oleh PIHAK PERTAMA dan/atau Pihak Ketiga berdasarkan Perjanjian ini.
Pasal 14
HARGA SATUAN
(1) Harga Satuan untuk melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran 3 Perjanjian ini.
(2) Harga satuan yang tercantum dalam lampiran 3 Perjanjian ini diberlakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Harga satuan sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 Perjanjian ini terdiri dari Harga OSP, Harga
CO, Power Connection, SITAC, foundation dan FTM (Fiber Termination Management) dan disepakati
dalam bentuk Rupiah (IDR).
b. Pada dasarnya harga satuan ini merupakan harga tetap, tidak berubah selama masa laku Perjanjian ini.
Namun demikian atas harga dimaksud dapat dilakukan peninjauan setiap 6 (enam) bulan sekali selama
berlakunya Perjanjian ini dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan disetujui oleh TEL. Harga
satuan yang sudah disepakati dituangkan dalam Amandemen terhadap Perjanjian ini, dan mulai berlaku
hanya untuk PO berikutnya.
c. Khusus untuk SITAC apabila dalam realisasinya melebihi harga satuan sebagaimana dimaksud ayat (1)
Pasal ini dan disetujui oleh TEL, maka PIHAK PERTAMA akan mengganti kelebihan biaya SITAC
dimaksud kepada PIHAK KEDUA yang akan dibayarkan setelah mendapat penggantian dari TEL.
d. Dasar untuk menghitung/menetapkan jumlah Harga Borongan dalam setiap Surat Pesanan yang
akanditerbitkan oleh PIHAK PERTAMA.
e. Harga satuan barang dan jasa harus sudah mencakup semua biaya tambahan yang dibutuhkan dalam
Lingkup Pekerjaan (Lampiran I).
(3) Jika terdapat pekerjaan tambahan yang belum ada harga satuannya dalam Perjanjian ini (new item) maka
terhadap harga satuan untuk pengadaan tambahan (new item) harus dinegosiasikan dan disepakati oleh
PARA PIHAK dan disetujui oleh TEL. Harga satuan (new item) yang telah disepakai oleh PARA PIHAK akan
dituangkan dalam Surat Pesanan atau Amandemen Surat Pesanan ini dan harga satuan untuk pengadaan
tambahan dimaksud dapat digunakan sebagai acuan penebitan Surat Pesanan selanjutnya.
Pasal 15
PAJAK, BEA-BEA DAN PERIJINAN
(1) Dalam Harga Satuan dimaksud Pasal 14 Perjanjian ini belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%
16
(sepuluh persen) namun sudah termasuk pajak penghasilan (PPh), pajak-pajak lain, bea meterai dan bea-
bea lainnya menurut peraturan dan ketentuan Pemerintah yang berlaku.
(2) Masing-masing Pihak berkewajiban menyetorkan PPN yang lahir dari Perjanjian inidan Surat Pesanan dan
bila terjadi keterlambatan dan lain-lain yang berkaitan dengan penyetoran PPN sepenuhnya menjadi
tanggung jawab masing-masing Pihak.
(3) Jika timbul kewajiban pajak selain yang telah ditetapkan dalam ayat (1)Pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat
untuk melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(4) PIHAK KEDUA diwajibkan untuk mengurus secara aktif dan sekaligus menyelesaikan semua urusan
perijinan dan/atau legalitas pekerjaan/barang tersebut dari yang berwenang.
(5) Semuapengeluaran yang timbul dalam proses pengurusan sampai diperolehnya surat ijin dan atau legalitas
lainnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
Pasal 16
CARA PEMBAYARAN
(1) Pembayaran atas pelaksanaan Pekerjaan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan dilaksanakan
setelah dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:
a. Pembayaranuang muka sebesar 20% (Dua Puluh persen) dari Harga Borongandibayarkan setelah Surat
Pesanan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan terbitnya Perjanjian ini.
Pembayaran tersebut akan dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA mengajukan SuratPermohonan
Pembayaran dengan diPIHAK PERTAMAgkapi:
i. 1 (Satu) lembar asli bermaterai dan 2 (dua) lembar salinan kuitansi;
ii. Faktur Tagihan;
iii. Faktur Pajak Standar;
iv. Foto Copy Perjanjian ini (sampul, halaman pertama dan lembar pengesahan);
v. Foto Copy Surat Pesanan berkaitan;
vi. Foto Copy Referensi Bank terbaru;
vii. Asli Jaminan Uang Muka;
viii. Asli Jaminan Pelaksanaan.
b. Sisa Pembayaran sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Harga Borongan yang tercantum dalam
Surat Pesanan. Pembayaran tersebut akan dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA mengajukan Surat
Permohonan Pembayaran dengan diPIHAK PERTAMAgkapi:
i. 1 (satu) lembar asli bermaterai dan 2 (dua) lembar salinan kuitansi;
ii. Faktur tagihan;
iii. Faktur Pajak Standar;
iv. Foto Copy Surat Pesanan ini (sampul, halaman pertama dan lembar pengesahan);
v. Foto Copy Surat Pesanan;
vi. Asli Jaminan Pemeliharaan;
vii. Berita Acara Uji Terima (BAUT);
viii. Berita Acara Serah Terima Pertama(BAST-1).
(2) Pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui:
Bank :
Cabang :
Alamat :
Nomor Rekening :
Atas Nama :
Dengan biaya transfer menjadi tanggungan PIHAK KEDUA yang dipotong langsung dari pembayaran
tersebut.
17
Perubahan Rekening Pembayaran dapat dilakukan apabila ada pemberitahuan tertulis yang diserahkan
kepada PIHAK PERTAMA sebagai kePIHAK PERTAMAgkapan tambahan pada Surat Permohonan
Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
(3) PIHAK PERTAMA akan melaksanakan pembayaran selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari
kaPIHAK PERTAMAder sejak diterimanyadokumentagihan dari PIHAK KEDUA, dandinyatakansah, PIHAK
PERTAMAgkap dan benar serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini oleh
Bagian Akuntansi PIHAK PERTAMA.
Pasal 17
REKONSILIASI
(1) Pada akhir pelaksanaan Pekerjaan dan setelah diterbitkan Berita Acara Uji Terima akan dilakukan
perhitunganakhir Pekerjaan (Rekonsiliasi) oleh PARA PIHAK yang hasilnyadituangkan dalam Berita Acara
Rekonsiliasi dan selanjutnya akan dipergunakan sebagai dasar penerbitan Berita Acara Serah Terima
Migrasi dan Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-1) dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Berdasarkan Berita Acara Uji Terima (BAUT) dan Berita Acara Rekonsiliasi, akan diterbitkan Berita
Acara Serah Terima Pertama (BAST-1) dengan ketentuan apabila Harga Borongan hasil perhitungan
akhir pekerjaan (rekonsiliasi) lebih tinggi atau lebih rendah dari Harga Borongan yang tercantum
dalam Surat Pesanan, maka Harga Borongan yang dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima
Pertama (BAST-1) sebesar Harga Borongan yang tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
b) Berdasarkan Berita Acara Uji Terima (BAUT) atas Migrasi dan Berita Acara Rekonsiliasi Migrasi, akan
diterbitkan Berita Acara Serah Terima Migrasi dengan ketentuan apabila Harga Borongan hasil
pehitungan akhir pekerjaan migrasi (rekonsiliasi) lebih tinggi atau lebih rendah dari Harga Borongan
yang tercantum dalam Surat Pesanan, maka Harga Borongan yang dicantumkan dalam Berita Acara
Serah Terima Pertama Migrasi sebesar Harga Borongan yang tercantum dalam Berita Acara
Rekonsiliasi.
(2) Hasil perhitungan akhir dimaksud ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam amandemen terhadap Surat
Pesananatau menerbitkan Surat Pesanan baru dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Apabila Harga Borongan setelah rekonsiliasi lebih kecil dari Harga Borongan sesuai Surat Pesanan
(Jumlah total dari Uang Muka + L/C), PIHAK KEDUA harus mengembalikan selisih antara Harga
Borongan setelah rekonsiliasi dengan Harga Borongan sesuai dengan Surat Pesanan kepada PIHAK
PERTAMA melalui T/T tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kaPIHAK PERTAMAder sejak diterimanya
tagihan yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA.
b) Apabila Harga Borongan setelah Rekonsiliasi lebih besar dari Harga Borongan sesuai Surat
Pesanan(jumlah total dari Uang Muka + L/C), PIHAK PERTAMA harus membayar selisih antara Harga
Borongansetelah rekonsiliasi denganHarga Borongansesuai Surat Pesanan melalui T/T tidak lebih dari
14 (empat belas) hari kaPIHAK PERTAMAder setelah diterimanya tagihan yang diterbitkan oleh PIHAK
KEDUA.
Pasal 18
PENGGUNAAN DOKUMEN PERJANJIAN DAN INFORMASI RAHASIA
(1) Dalam melaksanakan Perjanjian ini PIHAK KEDUA serta personilnya wajib untuk menjaga kerahasiaan
data termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya
yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, dalam waktu tidak terbatas.
(2) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA
menggandakan dan/atau menyebarluaskan setiap informasi kepada pihak manapun juga dan dengan cara
apapun juga, mengungkapkan Perjanjian ini atau setiap ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, atau
setiap spesifikasi, rencana, gambar, pola, daftar, jadwal, contoh atau informasi yang disediakan oleh atau
18
untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA sehubungan dengan itu, kepada personil selain personil yang
dipekerjakan PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini dan Surat Pesanan. Pengungkapan kepada setiap
personil PIHAK KEDUA tersebut hanya dapat dilakukan apabila diperlukan sehubungan dengan
pelaksanaan Perjanjian inidan Surat Pesanan.
(3) PIHAK KEDUA tidakdiperkenankantanpapersetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMAmenggunakansetiap
dokumenatau informasi sebagaimanadimaksuddalam ayat (1)Pasalini kepada pihaklain kecuali diperlukan
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
(4)Dengan surat pemberitahuan tertulis, PIHAK PERTAMA berhak meminta kepada PIHAK KEDUA untuk
mengembalikan semua informasi dalam bentuk apapun yang telah diberikan atau untuk memusnahkan
informasi tersebut, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan dari PIHAK KEDUA yang menyatakan
bahwa PIHAK KEDUA tidak lagi memiliki atau menguasai baik secara langsung maupun tidak langsung
informasi dimaksud maupun salinannya, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kaPIHAK PERTAMAder sejak
diterimanya pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
Pasal 19
PIMPINAN PROYEK PIHAK PERTAMA DAN
PENGAWASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
(1) Untuk mengawasi pelaksanaan seluruh Pekerjaan sesuai Perjanjian akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA
melalui Pimpinan Proyek PIHAK PERTAMA.
(2) Pengawasan pelaksanaan Pekerjaan di masing-masing lokasi akan dilakukan oleh Site Manajer yang akan
diberitahukan oleh Pimpinan Proyek PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
(3) PIHAK KEDUA setuju atas penempatan Site Manajer serta berkewajiban untuk membantu pelaksanaan
tugasnya.
(4) PIHAK KEDUA harus memenuhi Pedoman Pemasangan Jaringan Telekomunikasi (PPJT) untuk kebijakan
dan ketentuan Jarlokat dan Jarlokaf yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
Pasal 20
MANAJEMEN PROYEK PIHAK KEDUA
(1) PIHAK KEDUA wajib menunjuk pegawainya untuk memimpin pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan
ketentuan Perjanjian ini dan Surat Pesanan sebagai Pimpinan Proyek dan Site Manajer serta
memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA tentang penunjukan tersebut dan Organisasi
Proyeknya.
(2) Pimpinan Proyek PIHAK KEDUA bertugas menjalankan pengelolaan pelaksanaan Pekerjaan secara
menyeluruh dibantu oleh para Site Manajernya yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan
Pekerjaan di masing-masing lokasi.
(3) Apabila menurut penilaian Pimpinan Proyek dan/atau Site Manajer PIHAK PERTAMA bahwa Pimpinan
Proyek/Site Manajer PIHAK KEDUA atau wakilnya atau pekerja-pekerja yang ditunjuk PIHAK KEDUA
seperti dimaksud dalam Pasal ini tidak ahli dan cakap atau tidak menunjukan itikad baik maupun kelakuan
baik, maka PIHAK KEDUA wajibsegera menggantinyadengantenaga lain yang lebih cakap dan baik dalam
waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kaPIHAK PERTAMAder terhitung sejak diterimanya
pemberitahuan tertulis tersebut.
(4) Dalam hal terjadi penggantian Pimpinan Proyek atau Site Manajer PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA
wajib menyerahkan pemberitahuan tertulis yang sudah dapat diterima PIHAK PERTAMA selambat-
lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kaPIHAK PERTAMAder sejak penggantian tersebut terjadi.
(5) Apabila penggantianpersoniltersebut ayat (3)Pasalinibelum dilaksanakan, maka Pimpinan ProyekPIHAK
PERTAMA dapat menangguhkan pembuatan Berita Acara Uji Terima (BAUT) sampai dengan penggantian
tersebut dipenuhi.
19
PASAL 21
PENGANGKUTAN, KANTOR DAN GUDANG
(1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas segala resiko dan biaya sendiri untuk menyePIHAK
PERTAMAggarakan pengangkutan material dan/atau perangkat lainnya yang akan dipergunakan
sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan menurut Perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus melindungi dari
segala kemungkinan kerusakan yang terjadi akibat pengangkutan, kelembaban, iklim, dan lain-lain.
(2) Guna menyimpan material dan/atau perangkat lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan,
PIHAK KEDUA atas biaya sendiri diwajibkan menyediakan gudang yang pantas dan aman, juga sebuah
Kantor yang cukup pantas PIHAK PERTAMAgkap dengan alat-alatnya serta peralatan lainnya.
(3) Untuk menjaga kerapihan, ketertibandan keamananmaka gudang dan kantor tidak diperkenankan menjadi
tempat akomodasi bagi pegawai, pekerja atau orang-orang yang bekerja bagi PIHAK KEDUA.
Pasal 22
PENYEDIAAN FASILITAS DAN PEGAWAI
OLEH PIHAK KEDUA
(1) Kecuali dinyatakan lain, PIHAK KEDUA atas biaya sendiri harus menyediakan peralatan konstruksi,
perangkat uji, program pengujian, material, alat-alat, pekerja, bahan bakar, listrik (genset), penerangan,
pengangkutan dan fasilitas lainnya, jasa, alat keselamatan dan bangsal sementara untuk melaksanakan
Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.
(2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk melakukan pemagaran yang sempurna (apabila diperlukan),
penjagaan, pencahayaan dan pengawasan semua Pekerjaan di lokasi sampai diselesaikanya Pekerjaan dan
dapat diterima PIHAK PERTAMA dan TEL.
(3) PIHAK KEDUA jugabertanggung jawabuntuk penyediaan yang pantas jalan masuk temporerdan penjaga,
akomodasi bagi pekerjanya, tanda keselamatan, perlindungan dan keselamatan pemilik serta penduduk
atas batas kepemilikan, publik dan lainnya.
Pasal 23
PEGAWAI/PEKERJA PIHAK KEDUA
(1) Pegawai/Pekerja PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, harus senantiasa
dapat diidentifikasi sebagai pegawai/pekerja dari PIHAK KEDUA dibawah pengendalian administrasinya
dan tidak akan diidentifikasikan sebagai pegawai PIHAK PERTAMA atau TEL.
(2) Selama Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus
menjalankan pengendalian terhadap pegawai/pekerja PIHAK KEDUA dan harus mentaati semua peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan segera memperbaiki setiap pelanggaran yang dilakukannya.
Pasal 24
PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA
(1) PIHAK KEDUA dilarang menyerahkan pelaksanaan baik sebagian atau seluruh Pekerjaan berdasarkan
Perjanjian ini kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA. Apabila PIHAK
PERTAMA memberi persetujuan tertulis tentang penyerahan sebagian perkerjaan kepada Pihak Ketiga,
20
maka PIHAK KEDUA tetap bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilaksanakan Pihak Ketiga dimaksud
dalam satu Tanggung Jawab Tunggal.
(2) Apabila ketentuan ayat (1) Pasal ini dilanggar oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak secara
sepihak memutuskan Perjanjian ini tanpa adanya tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA dan PIHAK
PERTAMA berhak menunjuk pihak lain untuk melanjutkan Pekerjaan tersebut dan Jaminan Uang Muka
serta Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan menjadi milik PIHAK PERTAMA.
Pasal 25
PEKERJAAN TAMBAHAN/KURANGAN
(1) Setiap penambahan atau pengurangan terhadap BoQ yang telah ditetapkan dalam Surat Pesanan harus
mendapatkan persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA dan TEL dan jumlah biaya Pekerjaan tambahan
atau kurangan akan dihitung berdasarkan Harga Satuan yang tercantum dalam Lampiran 3 Perjanjian
ini.
(2) Apabila Harga Satuan untuk Pekerjaan tambahan tidak terdapat dalam Perjanjian ini, maka penetapan
Harga Satuan mengacu kepada ketentuan Pasal 14 ayat (3) Perjanjian ini.
(3) Pembayaran pekerjaan tambahanakan dilaksanakan setelah Amandemen terhadapSurat Pesanan yang
mengatur tentang pekerjaan tambahan dan kurangan yang dimaksud ayat (1)Pasal ini yang telah
ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
(4) Apabila PIHAK KEDUA melakukan tambahan Pekerjaan tanpa adanya persetujuan tertulis dari PIHAK
PERTAMA, maka harus dianggap suatu pelepasan oleh PIHAK KEDUA atas setiap dan semua klaim
untuk Pembayaran atas Pekerjaan tambahan dimaksud.
(5) Apabila terjadinya pekerjaan tambah-kurang disebabkan oleh kesalahan dari PIHAK KEDUA, maka
disepakati hal-hal berikut:
a. Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan ternyata terdapat kekurangan material/volume, maka PIHAK
KEDUA bertanggung jawab untuk memenuhinya dan semua biaya penambahan material dimaksud
menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
b. Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan, ternyata terdapat kelebihan material/volume dari yang telah
ditetapkan dalam Surat Pesanan ini, maka pembayaran sesuai dengan material terpasang dan
maksimal sebesar Harga Borongan yang ditetapkan dalam Surat Pesanan terkait.
Pasal 26
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN ROYALTI
(1) Dalam Harga Borongan yang tercantum dalam Surat Pesanan ini sudah termasuk semua biaya yang akan
dibayarkan untuk hak paten,hak cipta, desain yang didaftarkan dan setiap royaltilainnya atauhak monopoli
serupa sehubungan dengan Perangkat tersebut.PIHAK KEDUA akan mengganti kerugian yang diderita
PIHAK PERTAMA terhadap semua tindakan atau klaim atas pelanggaran paten, hak cipta, desain yang
didaftarkan atau hak monopoli lainnya atasdasar pembelian atau pemilikan atau pemakaian Perangkat oleh
PIHAK PERTAMA dan TEL.
(2) Setiap pihak pada Perjanjian ini harus segera memberitahukan pihak yang lain tentang suatu klaim
sehubungan denganhak paten,hak cipta,desain yang didaftarkan atau hak monopoli serupa dan tidak akan
dibuat penyelesaian tanpa memberitahukan pihak yang lain sebelumnya tentang klaim dan memberikan
kesempatan yang cukup untuk melakukan penyelesaian atas hal tersebut.
Pasal 27
KERUSAKAN DAN KERUGIAN
21
(1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan dan/atau kerugian baik langsung
maupun tidak langsung (loss of opportunitydan loss of revenue)maksimum sebesar 100% (seratus persen)
dari Total Harga Borongan dari Surat Pesanan terkait atau hasil rekonsiliasi (apabila ada) yang diterbitkan
berdasarkan Perjanjian ini, terhadap barang-barang atau kepentingan PIHAK PERTAMA dan/atau TEL yang
timbul akibat kesengajaan atau kelalaian PIHAK KEDUA, pegawai-pegawainya ataupun orang-orang yang
bekerja untuknya, paling lambat 14 (empat belas) hari kaPIHAK PERTAMAder terhitung sejak tanggal
pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA.
(2) Apabila PIHAK KEDUA lalai atau tidak melaksanakan ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak
secara sepihak memotong langsung dari jumlah tagihan PIHAK KEDUA yang belum dibayarkan PIHAK
PERTAMA, senilai kerugian dimaksud.
(3) Untuk kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pihak ketigaakibat kesengajaan/kelalaian/kesalahan PIHAK
KEDUA, pegawai/pekerja/orang yang bekerja untuknya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK
KEDUA.
(4) Bilamana kerusakan atau kerugian dimaksud ayat (1)Pasal ini dapat dibuktikan oleh PIHAK KEDUA bukan
sebagai akibat kesengajaan atau kelalaian PIHAK KEDUA, pegawai/pekerja/orang yang bekerja untuknya,
maka PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab tersebut.
(5) Kerusakan dan kerugian yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dimaksud ayat (1)Pasal ini adalah:
a. Semua kerugian fisik yang terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan.
b. Opportunity loss akibat perhubungan putus (PERPU), yang dihitung berdasarkan rata-rata trafik
selama jam PERPU pada jam dan hari yang sama pada 3 (tiga) bulan sebelumnya.
c. Semua klaim yang wajar dari pelanggan TEL berdasarkan Service Level Guarantee (SLG) antara TEL
dan Pelanggan, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA.
Pasal 28
PENGGANTIAN KERUGIAN
(1) PIHAK KEDUA wajib untuk memberikan ganti kerugian kepada PIHAK PERTAMA atau pihak lainnya dan
membebaskan PIHAK PERTAMA dari semua kerugian, biaya dan pengeluaran yang timbul dari setiap
klaim/tuntutan,termasukbiayaarbitrase, biaya pengadilan,biaya pengacarasertagantirugi yang ditetapkan
pengadilan maupun lembaga lain yang berwenang menyelesaikan klaim/tuntutan, apabila klaim/tuntutan
dimaksud timbul karena hal-hal sebagai berikut:
a. Sebagai akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan
Perjanjian ini atau perjanjian khusus lain terkait dengan Perjanjian ini.
b. Sehubungan dengan setiap tuntutan termasuk denda atau sanksi lainnya yang diderita PIHAK
PERTAMA sebagai akibat dari pelanggaran oleh PIHAK KEDUA atau karyawan/orang yang bekerja
untuk kepentingan PIHAK KEDUA terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
c. Atas cidera pribadi dan/atau kematian seseorang dan kerusakan yang terjadi pada harta benda akibat
tindakan atau kelalaian dari PIHAK KEDUA, atau karyawan/orang yang bekerja untuk kepentingan
PIHAK KEDUA.
d. Adanya sengketa yang timbul sehubungan dengan Perjanjian yang telah ditandatangani PIHAK KEDUA
dengan Pihak Ketiga sebelum maupun selama pelaksanaan Perjanjian ini, jika PIHAK PERTAMA ikut
digugat dalam sengketa ini, maka PIHAK KEDUA akan bertanggung jawab penuh untuk menanggung
biaya Pengacara yang ditunjuk sendiri oleh PIHAK PERTAMA untuk menghadapi gugatan tersebut.Jika
ataspermohonandari lawan sengketa PIHAK KEDUApengadilanmenjatuhkanputusanprovisionil yang
melarang pelaksanaan pekerjaan lebih lanjut, maka PIHAK KEDUA sepakat bahwa PIHAK PERTAMA
berhak untuk mengalihkan pekerjaan tersebut kepada pihak lain agar kepentingan PIHAK PERTAMA
atas pekerjaan tersebut tidak terganggu atau terhenti.
22
(2) Apabila terjadi hal-hal dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA harus:
a. Menyampaikan segerapemberitahuantertulis kepada PIHAK KEDUA,jika ada klaim gugatan dari pihak
ketiga.
b. Mengijinkan PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan klaim dan/atau gugatan dimaksud atas permintaan
PIHAK KEDUA dan atas biaya PIHAK KEDUA.
c. Memberikan informasi dan bantuan yang wajar bila diperlukan PIHAK KEDUA dan atas permintaan
tertulis dari PIHAK KEDUA dalam upaya menyangkal atau menyelesaikan klaim dan/atau gugatan
dimaksud.
Pasal 29
PERLINDUNGAN TERHADAP TELEKOMUNIKASI EKSISTING
(1) Selama waktu pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KEDUA harus memperhatikan perlindungan terhadap
operasional perangkat dan/atau telekomunikasi eksisting.
(2) Dalam hal terjadi kerusakan perangkat dan/atau telekomunikasi eksisting sehubungan dengan pelaksanaan
Pekerjaan, PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab atas biaya yang timbul untuk perbaikan dan atau
penggantian atas kerusakan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 27 Perjanjian ini.
Perbaikan dan/atau penggantian kerusakan harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 24 (dua
puluh empat) jam.
Pasal 30
LAPORAN
(1) Selama jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KEDUA harus membuat rencana kerja dan
menyampaikan laporan 1 (satu) mingguan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA mengenai kemajuan
pelaksanaan Pekerjaan dan aktifitas-aktifitas lain yang dilaksanakan sehubungan pelaksanaan Pekerjaan
menurut Perjanjian ini serta permasalahan utama yang timbul di Lokasi.
(2) PIHAK KEDUA harus memperhatikan secara langsung untuk mempersiapkan laporan kemajuan dalam
waktu dan format dimana PIHAK PERTAMA dengan mudah dapat memeriksa dan memonitor pelaksanaan
Pekerjaan yang telah dilaksanakan.
(3) Laporantersebut ayat (1)Pasaliniditujukan kepada SiteManajer dengantembusankepada: Pimpinan Proyek
PIHAK PERTAMA; dalam bentuk hard copy (rangkap tiga) dan soft copynya.
Pasal 31
DOKUMENTASI
(1) Semua dokumentasi yang berhubungan dengan Pekerjaan dimaksud dalam Perjanjian ini, seperti:
a. gambar akhir pelaksanaan (as built drawing).
b. buku-buku petunjuk instalasi.
c. operasi/manual handbook.
d. Surat-surat perijinan yang berkaitan dengan pekerjaan ini, baik itu ijin dari TEL, PU, Kepolisian,
PT. KAI, Pemda, Pemkot dll.
e. Surat kesepakatan peminjaman/sewa/jual beli lahan terkait SITAC.
f. Surat ijin pasang baru atau penambahan daya dari PLN.
g. informasi lainnya menurut Perjanjian ini.
PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA masing-masing sebanyak 1 (satu) set
hardcopy asli dan 3 (tiga) set salinannya dan softcopynya; dalam waktu 14 (empat belas) hari kaPIHAK
PERTAMAder sebelum diterbitkan Berita Acara Uji Terima (BAUT).
23
(2) Dokumentasi tersebut ayat (1)Pasal ini merupakan salah satu persyaratan penerbitan BAUT.
(3) PIHAK KEDUA bertanggung jawabterhadapsetiap kelambatanyang diakibatkan oleh ketidakmampuannya
untuk menyerahkan dokumentasi tersebut sehingga tidak dapat ditandatanganinya BAUT oleh PARA
PIHAK.
Pasal 32
KOMISIONING, UJI TERIMA DAN SERAH TERIMA
(1) Komisioning:
a. Komisioning harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan didampingi PIHAK PERTAMA, segera setelah
selesainya Pekerjaan instalasi di masing-masing Subsistem.
b. Komisioning dimaksudkan sebagai persiapan PIHAK KEDUA sebelum pelaksanaan uji terima sekaligus
untuk mengetahui bahwa Perangkat yang dipasang dan metoda kerja yang dilaksanakan telah sesuai
dengan Spesifikasi Teknis dan dapat berfungsi dengan baik sehingga dapat dioperasikan secara
komersial.
c. Materi, prosedur dan item test dalam komisioning mengacu pada prosedur Uji Terima yang telah
disetujui PIHAK PERTAMA dan TEL.
d. Bila dalam pelaksanaan komisioning ditemukan adanya kelainan atau penyimpangan dari Spesifikasi
Teknis barang dan/atau metoda kerja yang ditetapkan dalam PPJT Jarlokat dan Jarlokaf dan/atau
Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib terlebih dahulu mengadakan perbaikan dan/atau penggantian
sebelum uji terima dilaksanakan.
(2) Uji Terima:
a. Apabila hasil komisioning berhasil baik dan memenuhi Spesifikasi Teknis yang ditetapkan dalam
Perjanjian ini, maka dilakukan Uji Terima oleh PIHAK KEDUA dan disaksikan oleh PIHAK PERTAMA
dan TEL.
b. PIHAK KEDUA berkewajiban mengundang PIHAK PERTAMA untuk melakukan Uji Terima Pekerjaan
dan Migrasi dalam waktu minimal 10 (sepuluh) hari kaPIHAK PERTAMAder sebelum uji terima
dilakukan.
c. Pengujian terhadap hasil Pekerjaan akan dilaksanakan oleh Tim Uji Terima dari PIHAK PERTAMA,
PIHAK KEDUA danTEL dapat dilakukan sebagian (sampling)atau keseluruhan sesuai dengan prosedur
pengetesan/uji terima dan migrasi yang disepakati bersama, dan PIHAK KEDUA dengan biaya sendiri
diwajibkan menyediakan tenaga pembantu, alat bantu kerja, alat ukur, dan barang habis pakai yang
diperlukan untuk pengetesan dan pemeriksaan.
d. Apabila hasil Uji Terima dan Migrasi tidak baik serta tidak dapat diterima PIHAK PERTAMA dan/atau
TEL maka PIHAK KEDUA dengan tidak mengurangi segala kewajiban lainnya menurut Perjanjian ini
wajib untuk segera melaksanakan perbaikan-perbaikan atau menggantinya dengan perangkat/barang
baru sesuai dengan Lingkup Pekerjaan menurut Perjanjian ini, dalam waktu selambat-lambatnya 10
(sepuluh) hari kaPIHAK PERTAMAder dan apabila perbaikan dan/atau penggantian dimaksud
melampaui Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Pesanan maka
kepada PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi keterlambatan sebagaimanadimaksud Pasal37 Perjanjian
ini.
e. Perbaikan-perbaikan atau penggantian-penggantianyang telahselesaidilaksanakan PIHAK KEDUA akan
diuji terima kembali dengan mengikuti ketentuan ayat (1) dan (2)Pasal ini.
f. Apabila pengujian atashasil Pekerjaan tersebut dinyatakanbaik, dan dapat diterimaserta tidak terdapat
adanya major maupun minor pending item, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Uji Terima
(BAUT) Pembangunan dan Migrasi yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA cq. Tim Uji Terima
24
dalam waktu selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kaPIHAK PERTAMAder sejak hasil Uji Terima
dinyatakan baik dan dapat diterima PIHAK PERTAMA dan TEL.
g. Semua biaya yang timbul karena diadakannya pengujian/pengetesan menjadi tanggung jawab PIHAK
KEDUA.
(3) Serah Terima:
a. Berdasarkan Berita Acara Uji Terima (BAUT) Pembangunan dan Migrasi tersebut pada ayat (2)Pasal
ini, dan apabila dapat diterima TEL serta hasil Pekerjaan dapat dioperasikan, maka akan dilanjutkan
denganperhitungan akhir pekerjaan yang dituangkandalam Berita Acara Rekonsiliasi atauperhitungan
akhir pekerjaan Pembangunan yang akan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi dan Berita Acara
Serah Terima Pertama (BAST-1).
b. Berdasarkan Berita Acara Uji Terima (BAUT) dan Migrasi dan setelah seluruh service dari perangkat
eksisting sudah dimigrasi ke Perangkat baru dan telah dilakukan pengamatan selama periode 3 x 24
jam dengan hasil baik dan dapat diterima PIHAK PERTAMA dan TEL, maka akan dilanjutkan dengan
perhitungan akhir pekerjaan migrasi yang akan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi dan Berita
Acara Serah Terima Migrasi.
c. Jika seluruh kewajiban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA terhadap Pembangunan,Migrasi dan
pemeliharaan yang bertalian berdasarkan Surat Pesanan telah dipenuhi dengan baik dalam Masa
Pemeliharaan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kaPIHAK PERTAMAder, maka akan diterbitkan
Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST-2) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
Pasal 33
TEMPORARY SOLUTION
Apabila pada suatu Lokasi diperlukan untuk digelar Temporary Solution guna menjamin keberlangsungan
layanan TEL, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut:
(1) Penggelaran Sistem Jaringan akses sementara yang berfungsi untuk menggantikan jaringan akses eksisting
sehingga layanan TEL tidak terganggu/terputus, setelah Sistem Jaringan akses sementara terpasang maka
dilakukan Komisioning dan Uji Terima sebagaimana diatur dalam ayat (2) dan (3)Pasal ini.
(2) Komisioning temporary solution:
a. Komisioning harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan didampingi PIHAK PERTAMA.
b. Komisioning dilakukan per Subsistem.
c. Komisioning dimaksudkan sebagai persiapan PIHAK KEDUA sebelum pelaksanaan uji terima temporary
solution sekaligus untuk mengetahui bahwa Perangkat yang dipasang telah sesuai dengan Spesifikasi
Teknik dan dapat berfungsi dengan baik sehingga dapat dioperasikan untuk mengganti jaringan akses
eksisting.
d. Materi, prosedur dan item test dalam Komisioning mengacu pada prosedur uji terima yang telah
disetujui PIHAK PERTAMA dan TEL.
e. Bila dalam pelaksanaan Komisioning ditemukan adanya kelainan atau penyimpangan dari Spesifikasi
Teknis yang ditetapkan, maka PIHAK KEDUA wajib terlebih dahulu mengadakan perbaikan atau
penggantian sebelum uji terima temporary solution dilaksanakan.
(3) Uji Terima Temporary Solution:
a. Apabila hasil Komisioning berhasil baik memenuhi Spesifikasi Teknis yang ditetapkan, maka dilakukan
Uji Terima Temporary Solution oleh PIHAK KEDUA dan Tim dari PIHAK PERTAMA dan TEL.
b. PIHAK KEDUA berkewajiban mengundang PIHAK PERTAMA untuk melakukan Uji Terima Temporary
Solution dalam waktu minimal 7 (Tujuh) hari kaPIHAK PERTAMAder sebelum Uji Terima Temporary
Solution di lakukan.
25
c. Pengujian terhadap hasil Pekerjaan akan dilaksanakan oleh Tim dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA
dan TEL dapat dilakukan sebagian (sampling) atau keseluruhan sesuai dengan prosedur pengetesan/uji
terima yang disepakati bersama, dan PIHAK KEDUA diwajibkan menyediakan tenaga pembantu, alat
bantu kerja, alat ukur, dan barang habis pakai yang diperlukan untuk pengetesan dan pemeriksaan
peralatan dan tanpa pengenaan biaya apapun kepada PIHAK PERTAMA.
d. Apabila hasil Uji Terima Temporary Solution tidak baik dan tidak dapat diterima PIHAK PERTAMA dan
TEL, maka PIHAK KEDUA wajib untuk segera melaksanakan perbaikan-perbaikan atau menggantinya
dengan peralatan/barang baru yang sesuai sehingga berfungsi dengan baik. Perbaikan-perbaikan atau
penggantian-penggantian tersebut akan diuji terima kembali dengan mengikuti ketentuan ayat (1) dan
(2)Pasal ini.
e. Apabila pengujian atas hasil Pekerjaan dinyatakan baik, dan dapat diterima PIHAK PERTAMA dan TEL
serta telah beroperasi menggantikan layanan eksisting, maka akan dituangkan dalam Berita Acara Layak
Operasi Temporary Solution per Subsistem yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
f. PIHAK KEDUA akan melakukan pemindahan layanan Temporary Solution ke layanan permanen
berdasarkan Berita Acara Uji Terima (BAUT) Pembangunan (permanen).
g. Jika ada bagian dari pekerjaan OSP memerlukanSolusi sementara,PIHAK PERTAMAdanPIHAK KEDUA
akan bernegosiasi bersama ke TEL untuk biaya apapun yang timbul dan akan dimasukkan dalam BoQ.
Pasal 34
JAMINAN HUKUM ATAS PERANGKAT
(1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa Perangkat yang dimaksud dalam Perjanjian ini, yang diserah terimakan
kepada PIHAK PERTAMA tidak diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum serta tidak
dibebani dengan jaminan-jaminan dan/atau hak-hak pihak lain yang dapat menghambat/mengganggu
penyerahan dan pemanfaatan Perangkat dimaksud oleh TEL.
(2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa semua perangkat dan hasil Pekerjaan yang diserahkan berdasarkan
Perjanjian ini tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dimiliki Pihak Ketiga.
(3) Jika terjadi klaim atau tuntutan lainnya sehubungan dengan hal tersebut ayat (1) dan (2)Pasal ini
sehubungan dengan pelanggaran HAKI Pihak Ketiga tersebut, PIHAK KEDUA tidak akan melibatkan PIHAK
PERTAMA serta dengan ini PIHAK KEDUA menyatakan akan menggambil segala tindakan hukum yang
perlu untuk menyelesaikan klaim atau tuntutan yang dimaksud baik diluar maupun didalam Pengadilan
atau Lembaga lainnya dan semua biaya yang timbul karenanya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
(4) Apabila klaim atau tuntutan Pihak Ketiga sebagai mana dimaksud ayat (1)dan (2)Pasal ini dikabulkan oleh
Pengadilan atau oleh lembaga lain, maka PIHAK KEDUA menjamin bahwa:
a. Perangkat tersebut tetap dapat dipergunakan dan menjadi milik TEL, atau
b. Mengganti atau memodifikasi perangkat tersebut dengan perangkat lainnya dengan kualitas dan harga
yang minimal setara, atau
c. Dalam hal huruf a. dan b. diatas tidak dapat dilakukan, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan
seluruh pembayaran yang diterimanya dari PIHAK PERTAMA atas Pekerjaan yang di klaim tersebut
ditambah dengan bunga sesuai bunga deposito dari Bank Pemerintah terhitung sejak tanggal putusan
pengadilan sampai dikembalikannya pembayaran dimaksud.
d. PIHAK KEDUA menjamin harga atas Perangkat yang diserahkan merupakan harga yang wajar dan
apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Auditor Eksternal dikemudian hari menyatakan bahwa harga
barang tersebut tidak wajar, maka PIHAK KEDUA bersedia mengembalikan selisih kelebihan harga
tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
Pasal 35
MASA PEMELIHARAAN DAN JAMINAN
(1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa Perangkat yang diserahkan 100% (seratus persen)baru dan sesuai
denganketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, oleh karena itu PIHAK
KEDUA bertanggung jawab atas segala kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan adanya cacat
26
tersembunyi (hidden defect) ataupun kekurangsempurnaan dalam proses pembuatannya selama 1 (satu)
tahun sejak terbitnya BAST-1.
(2) Masa Pemeliharaan hasil pekerjaan menurut Perjanjian ini adalah minimal selama 365 (tiga ratus enam
puluh lima) hari kaPIHAK PERTAMAder, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Terima
Pertama (BAST-1) Subsistem yang bertalian sampai dengan saat PIHAK KEDUA telah menyelesaikan semua
kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yaitu dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Kedua
(BAST-2) Subsistem terkait dari Perjanjian ini.
(3) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan kepada PIHAK PERTAMA. Jaminan Pemeliharaan berupa Bank
Garansi dari dari Bank Pemerintah atau Bank Swasta di Indonesia dengan menyatakan PIHAK PERTAMA
sebagai Penerima Jaminan, senilai 5% (lima persen) dari jumlah Harga Borongan rekonsiliasi yang
tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi dari Surat Pesanan berkaitan sampai dengan berakhirnya masa
pemeliharaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST-2).
(4) Apabila dalam Masa Pemeliharaan tersebut ayat (3) Pasal ini timbul kerusakan dan/atau gangguan pada
Sistem/SubSistem, maka PIHAK KEDUA dengan tidak mengurangi segala kewajiban lainnya menurut
Perjanjian ini, wajib memperbaiki atau menggantinya dengan yang baru atas biaya PIHAK KEDUA segera
setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari
kaPIHAK PERTAMAder terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA.
(5) PIHAK KEDUA berkewajibanuntuk memperbaiki kerusakan tersebut atau menggantinyadenganyang baru
dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kaPIHAK PERTAMAder terhitung sejak tanggal
surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA. Segala ongkos-ongkos, biaya-biaya serta pengeluaran-
pengeluaran lain yang timbul karena perbaikan atau penggantian barang ini adalah menjadi kewajiban
dan tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.
(6) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kaPIHAK PERTAMAder setelah diterimanya pemberitahuan
tertulis dari PIHAK PERTAMA dimaksud ayat (4)Pasal ini, ternyata PIHAK KEDUA belum memulai
melaksanakan perbaikan, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk memperbaiki sendiri atau menyuruh pihak
lain untuk memperbaiki Pekerjaan tersebut atas biaya PIHAK KEDUA, dan dengan ini PIHAK KEDUA
memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA yang tidak dapat ditarik kembali oleh sebab apapun untuk
memotong secara langsung biaya tersebut atas uang PIHAK KEDUA yang masih ada dalam penguasaan
PIHAK PERTAMA, baik dari Surat Pesanan ini ataupun Surat Pesanan lainnya dan/atau dengan mencairkan
Jaminan Pemeliharaan dimaksud ayat (3) Pasal ini dan hasil pencairannyamenjadi milik PIHAK PERTAMA.
(7) Apabila masaberlaku Jaminan Pemeliharandimaksud ayat (3)Pasal iniberakhir sebelumPekerjaan menurut
Perjanjian ini selesai (denganditerbitkannya BAST-2 sistem yang bertalian dari Perjanjian ini), maka PIHAK
KEDUA harus memperpanjang masa berlaku Jaminan Pemeliharaan dalam waktu selambat-lambatnya 10
(sepuluh) hari kaPIHAK PERTAMAder sebelum berakhirnya masa berlakunya jaminan tersebut. Apabila
PIHAK KEDUA tidak menyerahkan Jaminan Pemeliharaan yang telah diperpanjang dalam jangka waktu
tersebut, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menunda diterbitkannya BAST-2 sampai diserahkannya
Jaminan Pemeliharaan penggantian dimaksud.
(8) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan jaminan purna jual (ketersediaan suku cadang) atas perangkat
yang diserahkan, sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya BAST-1untuk Surat Pesanan yang
bertalian. Apabila Perangkat tersebut tidak di produksi lagi dalam waktu tersebut diatas, maka PIHAK
KEDUA berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1
(satu) tahun sebelumnya.
Pasal 36
PERALIHAN HAK MILIK & RISIKO
(1) Hak milik atas Perangkat dimaksud Perjanjian ini tetap pada PIHAK KEDUA dan beralih kepada PIHAK
PERTAMA/TEL setelah pemasangan/instalasi, pengujian dan penyerahan Perangkat tersebut, yang
dinyatakan dalam Berita Acara Rekonsiliasi dan Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-1) per sistem
yang ditandatanganiolehPARA PIHAK,resiko beralih pada PIHAK PERTAMA/TEL setelahpenyelesaiandan
penyerahan Pekerjan yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-1) Sistem terkait
dari Surat Pesanan terkait. Tetapi untuk resiko yang berkaitan dengan kewajiban PIHAK KEDUA dalam
27
Masa Pemeliharaan, menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sampai dengan diterbitkan Berita Acara Serah
Terima Kedua (BAST-2) Sistem terkait dari Surat Pesanan.
(2) Setiap kerugian dan/atau kerusakan apapun yang terjadi sebelum tanggal BAST-1 yang timbul dari atau
terjadi karena sebab-sebab yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini harus
merupakan resiko dan beban PIHAK KEDUA. Dalam hal ini PIHAK KEDUA harus memperbaiki atau
mengganti kerugian dan/atau kerusakan dengan ongkos dan biaya sendiri.
Pasal 37
DENDA
(1) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang
tercantum dalam Surat Pesanan, maka PIHAK PERTAMA dapat mengenakan denda untuk setiap hari
keterlambatan sebesar 2‰ (dua permil) dari Harga Borongan untuk Surat Pesanan terkait, dihitung sejak
tanggal jatuh tempo hingga terselesaikannya pekerjaan dimaksud, dan dibatasi dengan denda maksimum
sebesar 10% (sepuluh persen) dari Harga Borongan yang tercantum dalam Surat Pesanan.
(2) Jumlah dari denda tersebut ayat (1) Pasal ini akan dipotong secara langsung dari pembayaran yang belum
dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau dari jumlah tagihan PIHAK KEDUA yang
masih dalam penguasaan PIHAK PERTAMA.
Pasal 38
PEMBEBASAN DENDA
(1) Selama TEL atau PIHAK PERTAMA menyetujui, maka PIHAK KEDUA dapat dibebaskan dari denda
dimaksud Pasal 37Perjanjian ini apabila:
a. PIHAK KEDUA dapat membuktikan secara sah dengan surat resmi dari Lembaga yang berwenang
termasuk Pejabat Pemerintah, bahwa kelambatan dimaksud terjadi akibat Force Majeure sebagaimana
dimaksud dalam Perjanjian ini.
b. Kelambatan dimaksud disebabkan karena Perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA atau TEL bahwa
untuk menunda atau menghentikan untuk sementara waktu pelaksanaan Pekerjaan.
c. PIHAK KEDUA memohon secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaanpekerjaan kepada PIHAK
PERTAMA minimal 14 (empat belas) hari kaPIHAK PERTAMAder sebelum berakhirnya Jangka Waktu
Pelaksanaan Pekerjaan seperti dimaksud pada Pasal 9 Perjanjian ini, dan telah disetujui secara tertulis
oleh PIHAK PERTAMA.
(2) Apabila PIHAK KEDUA tidak mengajukan permohonan tertulis dimaksud ayat (1) butir a dan c Pasal ini,
maka denda yang dinyatakan dalam Pasal 37 akan diberlakukan kepada PIHAK KEDUA.
Pasal 39
FORCE MAJEURE
(1) Force Majeure adalah keadaan diluar kekuasaan salah satu Pihak yang mengakibatkan Pihakdimaksud tidak
dapat melaksanakan Perjanjian ini,seperti:
a. Gempa bumi besar, taufan, banjir besar, kebakaran besar, hujan deras terus menerus selama 10
(sepuluh) hari kaPIHAK PERTAMAder, tanah longsor dan wabah penyakit.
b. Pemogokan umum, huru-hara, perang, sabotase dan pemberontakan.
(2) Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Pasal ini, PIHAK KEDUA yang
mengalami Force Majeure tersebut diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK
PERTAMA dalam waktu 10 (sepuluh) hari kaPIHAK PERTAMAder sejak terjadinya, serta pada akhir Force
Majeure dan resmi dinyatakan oleh instansi yang berwenang, termasuk pejabat pemerintah.
28
(3) Kelalaian atau kelambatan PIHAK KEDUA dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat
(2)Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya oleh PIHAK PERTAMA peristiwa dimaksud ayat (1)Pasal ini
sebagai Force Majeure.
(4) Kejadian-kejadian tersebut ayat (1) Pasal inidapat diperhitungkan sebagaiperpanjangan waktu pelaksanaan
bagi PIHAK KEDUA, apabila ketentuan ayat (2) Pasal ini dipenuhi.
(5) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu pihak karena terjadinya Force Majeure bukan
merupakan tanggung jawab pihak lain.
Pasal 40
PEMBATALAN PERJANJIAN
(1) PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak tanpa adanya tuntutan apapun dari pihak manapun termasuk
PIHAK KEDUA,untukmembatalkansebagian atau seluruh Pekerjaan menurut Perjanjian ini dan/atauSurat
Pesanan, apabila salah satu diantara sebab-sebab tersebut dibawah ini terjadi:
a. Apabila dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kaPIHAK PERTAMAderterhitung sejak Surat Pesanan ini
ditandatangani, PIHAK KEDUA ternyata belum memulai pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini.
b. Apabila Pekerjaan tertunda karena terjadinya kejadian-kejadian Force Majeure yang berlangsung lebih
dari 3 (tiga) bulan secara terus menerus.
c. Apabila jumlah denda telah mencapai jumlah denda maksimum sesuai dengan ketentuan dimaksud
Pasal37 Perjanjian ini.
d. Apabila PIHAK KEDUA ternyata menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya
kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
e. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud Pasal 11 Perjanjian ini, PIHAK KEDUAtidak menyerahkan
Jaminan Pelaksanaan yang telah dipersyaratkan.
f. Apabila PIHAK KEDUA terbukti tidak dapat mennyePIHAK PERTAMAggarakan pekerjaan seperti
dimaksud dalam Perjanjian ini.
g. Apabila Pekerjaan tertunda oleh PIHAK KEDUA lebih dari jumlah hari keterlambatan maksimal yang
di ijinkan, dimana tertundanya Pekerjaan tersebut tidak disebabkan oleh kejadian-kejadian Force
Majeure, tidak juga karena kesalahan PIHAK PERTAMA atau tidak disebabkan oleh hal-hal untuk mana
PIHAK PERTAMA dapat menyetujuinya, tetapi tertundanya Pekerjaan tersebut disebabkan PIHAK
KEDUA tidak dapat melanjutkan Pekerjaannya, karena surat izin usaha dicabut atau dinyatakan tidak
berlaku lagi atau PIHAK KEDUA dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.
h. Kecuali untuk hal-hal dimaksud huruf b s/d g ayat (1)Pasal ini, apabila setelah diberi peringatan tertulis
sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu penerbitan surat peringatan selama 3 (tiga)
hari kerja dan PIHAK KEDUA tetap melalaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
i. Untuk hal ikhwal pembatalan Perjanjian dimaksud Pasal ini, kedua belah pihak dengan ini menyatakan
sepakat untuk mengacu kepada aturan hukum Singapura, sehingga pembatalan Perjanjian ini dapat
dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDUA, tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari Hakim, serta dengan ini PIHAK KEDUA
menyatakan melepaskan hak-hak yang timbul dari padanya apabila ada dan Jaminan Uang Muka dan
Jaminan Pelaksanaan menjadi milik PIHAK PERTAMA.
(2) Apabila ada pemutusan Perjanjian secara sepihak yang di akibatkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA sebagai
mana dimaksud ayat (1)Pasal ini kecuali pemutusan Perjanjian ini yang disebabkan oleh ketentuan ayat
1.bPasal ini, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
a. Terhadap Pekerjaan yang terlambat tetap dikenakan sanksi denda berdasarkan Perjanjian ini.
b. Tidak diikutsertakan mengikuti proses pengadaan di lingkungan PIHAK PERTAMA selama periode
tertentu.
c. Membayar ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA dan/atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud Pasal 28 Perjanjian ini apabila ada.
d. Bahwa PIHAK PERTAMA hanya akan membayar Pekerjaan yang telah diserahkan kepada PIHAK
PERTAMA dan disetujui TEL yang telah dinyatakan dalam BAST-1 atau bila disepakati lain.
(3) Dalam hal terjadi pembatalan, ketentuan-ketentuan untuk Surat Pesanan terkait menurut Perjanjian ini
tetap berlaku terus sampai terselesaikannya perhitungan mengenai kelebihan atau kekurangan pembayaran
29
yang dimaksud dalam Surat Pesanan ini yang telah atau belum di lakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDUA atas prestasi Pekerjaan yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA. PIHAK PERTAMA
berwenang tanpaada tuntutanapapun dari PIHAK KEDUA untukmenetapkanbagianPekerjaan yang dapat
diterimanya dan yang akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan penyelesaian kelebihan atau
kekurangan pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
(4) Dalam hal terjadi pembatalan Surat Pesanan dan PIHAK PERTAMA memilih menyelesaikan sendiri atau
menyerahkan kepada Pihak lain untuk meneruskan penyelesaian pekerjaan yang tidak atau belum
diselesaikan PIHAK KEDUA karena sebab sebagaimana dimaksud ayat (1) butir c, f dan g Pasal ini, maka
PIHAK KEDUAbertanggung jawab atas kelebihan harga dari sisa pekerjaan yang diteruskan oleh PIHAK
PERTAMA kepada Pihak Lain atau pekerjaan diselesaikan sendiri oleh PIHAK PERTAMA.
(5) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diserahkanya pekerjaan atau diselesaikannya pekerjaan oleh
PIHAK PERTAMA sendiri sebagaimana dimaksud ayat (4)Pasal ini, maka PIHAK KEDUA dengan ini
menyatakanmemberikanKuasa Penuh kepada PIHAK PERTAMAyang tidakdapat ditarik kembali oleh sebab
apapun untuk memotong secara langsung selisih harga tersebut dari uang PIHAK KEDUA yang masih ada
di PIHAK PERTAMA, baik yang lahir dari Surat Perjajian terkait atau yang lain.
(6) Dalam hal terjadi pemutusan, PIHAK KEDUA akan bergantung, mengganti kerugian dan menjaga PIHAK
PERTAMA dan/atau anak perusahaan tidak berbahaya dari dan terhadap setiap dan semua klaim, tuduhan,
tuntutan, tindakan, tuntutan hukum, penilaian, keputusan, kewajiban, kerugian, kerusakan, denda, biaya,
dan/atau biaya, termasuk biaya pengacara dan/atau jumlah yang dibayarkan dalam pembelaan atau
penyelesaian yang mungkin timbul dari atau dibuat sehubungan dengan cedera aktual atau dugaan atau
kematian untuk setiap orang dan/atau kerusakan atau kerugian apapun properti diduga atau sebenarnya
akibat dari atau yang timbul dari cacat aktual atau dugaan Produk dan/atau kerja tindakan, kelalaian atau
lalai dari PIHAK KEDUA, karyawan, agen atau subkontraktor sehubungan dengan melakukan Perjanjian ini,
baik pada properti PIHAK PERTAMA atau dalam tempat dari pekerjaan mereka.PIHAK KEDUA akan
mengasumsikan pertahanan klaim, gugatan, tindakan apapun, atau melanjutkan berdasarkan hal-hal yang
dijelaskan dalam kalimat sebelumnya diajukan terhadap PIHAK PERTAMA dan harus membayar kerusakan
dinilai terhadap atau dibayar oleh PIHAK PERTAMA sebagai akibat dari hal tersebut, asalkan PIHAK
PERTAMA, setelah menerima pemberitahuan daripadanya, segera memberitahukan PIHAK KEDUA secara
tertulis dari klaim, gugatan,tindakantersebut ataumelanjutkan, dan setelahitu cukup bekerja sama dengan
PIHAK KEDUA dan resolusi tersebut. Kasus ganti rugi berlaku dalam Surat Pesananterkait dan jumlah
maksimum kewajiban PIHAK KEDUA tidak melebihi nilai total Purchase Order terkait. Dalam hal apapun
PIHAK KEDUA,pejabat,direktur,ataukaryawan bertanggung jawab atas, kerusakan tidak langsung khusus,
insidental, atau konsekuensial (termasuk ganti rugi atas kerugian bisnis, kehilangan keuntungan, atau
sejenisnya).
(7) Perjanjian ini dibatalkan apabila:
a. PARA PIHAK terbuktimelakukantindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(KKN),kecurangandan/atau
pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan Perjanjian ini.
b. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal 41
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran-lampiran tersebut dibawah ini sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, yaitu terdiri dari:
a. Lampiran-I : Lingkup Pekerjaan.
b. Lampiran-II : Bill of Quantity Indikatif.
c. Lampiran-III : Harga Satuan.
d. Lampiran-IV : Spesifikasi Teknis OSP MSAN.
e. Lampiran-V :OSP MSAN List of Material dan Brosur Kabel, FO beserta
Asesorisnya (Sertifikat QA Risti TEL beserta Hasil Ujinya).
f. Lampiran-VI : Metoda Pelaksanaan OSP MSAN.
g. Lampiran-VII : Proses Bisnis.
30
h. Lampiran-VIII: Proposal Pemeliharaan.
i. Lampiran-IX : Struktur Organisasi.
Pasal 42
PERBEDAAN-PERBEDAAN
(1) Apabila terdapat perbedaanantara Lampiran-LampiranPerjanjian ini dengan Pasal-Pasal Perjanjianini yang
mengatur ketentuan yang sama, maka ketentuan yang berlaku dan mengikat adalah Pasal-Pasal dalam
Perjanjian ini.
(2) Apabila terdapat perbedaan penyebutan jumlah, ukuran dan lain-lain antara penyebutan menggunakan
angka dengan huruf, maka penyebutan dengan huruf yang dinyatakan mengikat untuk dilaksanakan.
Pasal 43
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
(1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari
Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
(2) Bilamana musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang
cara penyelesaian perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untukmenyerahkansemuasengketayang timbul
dari Perjanjian ini kepada Pengadilan SingapuraBadan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
(3) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, PARA PIHAK wajib tetap melaksanakan Pekerjaan dan
kewajiban lainnya menurut Perjanjian ini, kecuali untuk hal-hal yang masih diperselisihkan.
Pasal 44
HUKUM YANG BERLAKU
Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.
Pasal 45
ITIKAD BAIK
PARA PIHAK menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad
baik dan secara jujur. Tidak satupun ketentuan dan/atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau
ketidak jelasan dalam Perjanjian ini akan digunakanoleh salah satu Pihak untuk mengambil keuntungan secara
tidak wajardan mengakibatkan kerugianbagiPihak lainnya, dan tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini
dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secaratidak wajar kepada salah satupihak.
Pasal 46
LARANGAN SUBKONTRAK DAN GRATIFIKASI
(1) PIHAK KEDUA dilarang menyerahkan pekerjaan (sub-kontrak) baik sebagian maupun seluruhnya kepada
perusahaan milik Pejabat dan/ataukaryawan PIHAK PERTAMAatauTEL ataukepadapihak-pihak manapun
atau kepada siapapun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/atau karyawan
PIHAK PERTAMA atau TEL.
(2) Dalam pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini selain dari yang menjadi hak dan kewajiban
masing-masing Pihak, PARA PIHAK tidak akan melakukan pemberian berupa: uang, barang, fasilitas atau
pemberian dalam bentuk apapun kepada Pejabat ataupihak-pihak manapun ataupunkepada siapapun yang
terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/atau karyawan PIHAK PERTAMA atau TEL.
31
Pasal 47
PEJABAT YANG DITUNJUK
DAN ALAMAT SURAT MENYURAT
(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan nama, jabatan dan contoh
tanda tangan dari Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili PIHAK KEDUA dalam penandatanganan
Perjanjian, surat-surat dinas, Berita Acara, kwitansi dan sebagainya dalam pelaksanaan Perjanjian.
(2) Penggantian pejabat yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA tersebut ayat (1) Pasal ini hanya dapat
dilaksanakan dengan surat pemberitahuan dari Pejabat dimaksud kepada PIHAK PERTAMA dengan
mencantumkan nama, jabatan dan contoh tanda tangan Pejabat yang baru.
(3) Surat menyurat mengenai Perjanjian ini harus dialamatkan kepada:
PT. PIHAK PERTAMA _____
Jl. ____________________
No. Telepon:
No Fax :
PIHAK KEDUA
______________________
Pasal 48
KERJA SAMA DENGAN MITRA LAINNYA
(1) Dalam melaksanakan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini, PIHAK KEDUA diwajibkanuntuk bekerja sama dan
tidak mempengaruhi atau mengganggu kemajuan pelaksanaan pekerjaan atau penyelesaian pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Mitra lainnya dari PIHAK PERTAMA.
(2) PIHAK KEDUA wajib menepati waktu pelaksanaan pekerjaan dengan jadwal yang telah disepakati dalam
Surat Pesanan agar tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan Mitra lainnya dari PIHAK
PERTAMA, dan penyelesaian pekerjaan secara keseluruhan tidak melampaui Jangka Waktu Pelaksanaan
Pekerjaan dari Perjanjian Utama.
(3) Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Pekerjaan dengan Mitra lainnya dari PIHAK PERTAMA maka
PIHAK KEDUA harussegeramemberitahukepada PIHAK PERTAMA c.q.SiteManajerdan akan diselesaikan
bersama antara PARA PIHAK dan Mitra lainnya dimaksud.
Pasal 49
LAIN-LAIN
(1) Setiap perubahan isi Perjanjian ini termasuk lampirannya akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis
dan disetujui oleh PARA PIHAK dengan membuat dan menandatangani Amandemen atau Side Letter
terhadap Perjanjian ini, serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
Pembuatan Amandemen atau Side Letter terhadap Perjanjian ini hanya dapat disePIHAK
PERTAMAggarakan bila diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kaPIHAK PERTAMAdersebelum
Perjanjian ini berakhir.
(2) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang
menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya.
(3) Dengan ditanda-tanganinyaPerjanjianini maka PARA PIHAKmenyatakantelahmemahamibetulketentuan-
ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan harus dilaksanakan sesuai dengan hak dan kewajiban PARA
PIHAK.
32
Pihak Pertama
_________________
Direktur Utama
Pihak Kedua
________________
Direktur Utama

More Related Content

What's hot

Contoh Perjanjian Feasibility Study Jetty Terbaru (Beli Kontrak, Hub: 0811888...
Contoh Perjanjian Feasibility Study Jetty Terbaru (Beli Kontrak, Hub: 0811888...Contoh Perjanjian Feasibility Study Jetty Terbaru (Beli Kontrak, Hub: 0811888...
Contoh Perjanjian Feasibility Study Jetty Terbaru (Beli Kontrak, Hub: 0811888...
GLC
 
Perjanjian pekerjaan pembangunan proyek (building work) (Beli Perjanjian, Hub...
Perjanjian pekerjaan pembangunan proyek (building work) (Beli Perjanjian, Hub...Perjanjian pekerjaan pembangunan proyek (building work) (Beli Perjanjian, Hub...
Perjanjian pekerjaan pembangunan proyek (building work) (Beli Perjanjian, Hub...
GLC
 
Contoh Kontrak Kerja Kegiatan Ekspolrasi IUP Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Kontrak Kerja Kegiatan Ekspolrasi IUP Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...Contoh Kontrak Kerja Kegiatan Ekspolrasi IUP Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Kontrak Kerja Kegiatan Ekspolrasi IUP Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
GLC
 
Surat perjanjian-distributor
Surat perjanjian-distributorSurat perjanjian-distributor
Surat perjanjian-distributor
Decky Kusuma
 
Contoh Perjanjian Kontraktor Pengeboran Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081188...
Contoh Perjanjian Kontraktor Pengeboran Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081188...Contoh Perjanjian Kontraktor Pengeboran Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081188...
Contoh Perjanjian Kontraktor Pengeboran Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081188...
GLC
 
Contoh Perjanjian Kerjasama Ijin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, H...
Contoh Perjanjian Kerjasama Ijin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, H...Contoh Perjanjian Kerjasama Ijin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, H...
Contoh Perjanjian Kerjasama Ijin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, H...
GLC
 
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta KerjaHukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Leks&Co
 
2.kontrak konsultan pengawas
2.kontrak konsultan pengawas2.kontrak konsultan pengawas
2.kontrak konsultan pengawas
Leo Agus
 
Contoh Perjanjian Pembangunan Mess Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270...
Contoh Perjanjian Pembangunan Mess Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270...Contoh Perjanjian Pembangunan Mess Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270...
Contoh Perjanjian Pembangunan Mess Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270...
GLC
 
Contoh Perjanjian Kerjasama Konsorsium Riset Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Perjanjian Kerjasama Konsorsium Riset Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...Contoh Perjanjian Kerjasama Konsorsium Riset Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Perjanjian Kerjasama Konsorsium Riset Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
GLC
 
CONTOH PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUANGAN KANTOR (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...
CONTOH PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUANGAN KANTOR (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...CONTOH PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUANGAN KANTOR (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...
CONTOH PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUANGAN KANTOR (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...
GLC
 
PERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docx
PERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docxPERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docx
PERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docx
MeneerGultom
 
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
Nurul Angreliany
 
Contoh Perjanjian Pengadaan Bus Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Contoh Perjanjian Pengadaan Bus Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))Contoh Perjanjian Pengadaan Bus Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Contoh Perjanjian Pengadaan Bus Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
GLC
 
Contoh Perjanjian Kerjasama Membangun dan Mengembangkan Bisnis Conblock dan S...
Contoh Perjanjian Kerjasama Membangun dan Mengembangkan Bisnis Conblock dan S...Contoh Perjanjian Kerjasama Membangun dan Mengembangkan Bisnis Conblock dan S...
Contoh Perjanjian Kerjasama Membangun dan Mengembangkan Bisnis Conblock dan S...
GLC
 
Perjanjian jual beli saham bersyarat cspa bumn
Perjanjian jual beli saham bersyarat cspa bumnPerjanjian jual beli saham bersyarat cspa bumn
Perjanjian jual beli saham bersyarat cspa bumn
GLC
 
Perjanjian pemborongan
Perjanjian pemboronganPerjanjian pemborongan
Perjanjian pemborongan
Juleha Usmad
 
Perjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa MenyewaPerjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa Menyewa
Leks&Co
 
PERJANJIAN SUBKONTRAK Pekerjaan pembangunan (Beli Perjanjian, Hub: 081188872...
PERJANJIAN SUBKONTRAK Pekerjaan pembangunan  (Beli Perjanjian, Hub: 081188872...PERJANJIAN SUBKONTRAK Pekerjaan pembangunan  (Beli Perjanjian, Hub: 081188872...
PERJANJIAN SUBKONTRAK Pekerjaan pembangunan (Beli Perjanjian, Hub: 081188872...
GLC
 
Contoh Perjanjian Kerjasama Penelitian Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...
Contoh Perjanjian Kerjasama Penelitian Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...Contoh Perjanjian Kerjasama Penelitian Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...
Contoh Perjanjian Kerjasama Penelitian Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...
GLC
 

What's hot (20)

Contoh Perjanjian Feasibility Study Jetty Terbaru (Beli Kontrak, Hub: 0811888...
Contoh Perjanjian Feasibility Study Jetty Terbaru (Beli Kontrak, Hub: 0811888...Contoh Perjanjian Feasibility Study Jetty Terbaru (Beli Kontrak, Hub: 0811888...
Contoh Perjanjian Feasibility Study Jetty Terbaru (Beli Kontrak, Hub: 0811888...
 
Perjanjian pekerjaan pembangunan proyek (building work) (Beli Perjanjian, Hub...
Perjanjian pekerjaan pembangunan proyek (building work) (Beli Perjanjian, Hub...Perjanjian pekerjaan pembangunan proyek (building work) (Beli Perjanjian, Hub...
Perjanjian pekerjaan pembangunan proyek (building work) (Beli Perjanjian, Hub...
 
Contoh Kontrak Kerja Kegiatan Ekspolrasi IUP Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Kontrak Kerja Kegiatan Ekspolrasi IUP Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...Contoh Kontrak Kerja Kegiatan Ekspolrasi IUP Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Kontrak Kerja Kegiatan Ekspolrasi IUP Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
 
Surat perjanjian-distributor
Surat perjanjian-distributorSurat perjanjian-distributor
Surat perjanjian-distributor
 
Contoh Perjanjian Kontraktor Pengeboran Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081188...
Contoh Perjanjian Kontraktor Pengeboran Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081188...Contoh Perjanjian Kontraktor Pengeboran Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081188...
Contoh Perjanjian Kontraktor Pengeboran Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 081188...
 
Contoh Perjanjian Kerjasama Ijin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, H...
Contoh Perjanjian Kerjasama Ijin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, H...Contoh Perjanjian Kerjasama Ijin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, H...
Contoh Perjanjian Kerjasama Ijin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Perjanjian, H...
 
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta KerjaHukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
 
2.kontrak konsultan pengawas
2.kontrak konsultan pengawas2.kontrak konsultan pengawas
2.kontrak konsultan pengawas
 
Contoh Perjanjian Pembangunan Mess Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270...
Contoh Perjanjian Pembangunan Mess Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270...Contoh Perjanjian Pembangunan Mess Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270...
Contoh Perjanjian Pembangunan Mess Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270...
 
Contoh Perjanjian Kerjasama Konsorsium Riset Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Perjanjian Kerjasama Konsorsium Riset Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...Contoh Perjanjian Kerjasama Konsorsium Riset Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Perjanjian Kerjasama Konsorsium Riset Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
 
CONTOH PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUANGAN KANTOR (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...
CONTOH PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUANGAN KANTOR (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...CONTOH PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUANGAN KANTOR (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...
CONTOH PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUANGAN KANTOR (Beli Perjanjian, Hub: 08118887...
 
PERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docx
PERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docxPERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docx
PERJANJIAN KOMPENSASI _CLEAN DRAFT.docx
 
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
 
Contoh Perjanjian Pengadaan Bus Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Contoh Perjanjian Pengadaan Bus Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))Contoh Perjanjian Pengadaan Bus Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Contoh Perjanjian Pengadaan Bus Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
 
Contoh Perjanjian Kerjasama Membangun dan Mengembangkan Bisnis Conblock dan S...
Contoh Perjanjian Kerjasama Membangun dan Mengembangkan Bisnis Conblock dan S...Contoh Perjanjian Kerjasama Membangun dan Mengembangkan Bisnis Conblock dan S...
Contoh Perjanjian Kerjasama Membangun dan Mengembangkan Bisnis Conblock dan S...
 
Perjanjian jual beli saham bersyarat cspa bumn
Perjanjian jual beli saham bersyarat cspa bumnPerjanjian jual beli saham bersyarat cspa bumn
Perjanjian jual beli saham bersyarat cspa bumn
 
Perjanjian pemborongan
Perjanjian pemboronganPerjanjian pemborongan
Perjanjian pemborongan
 
Perjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa MenyewaPerjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa Menyewa
 
PERJANJIAN SUBKONTRAK Pekerjaan pembangunan (Beli Perjanjian, Hub: 081188872...
PERJANJIAN SUBKONTRAK Pekerjaan pembangunan  (Beli Perjanjian, Hub: 081188872...PERJANJIAN SUBKONTRAK Pekerjaan pembangunan  (Beli Perjanjian, Hub: 081188872...
PERJANJIAN SUBKONTRAK Pekerjaan pembangunan (Beli Perjanjian, Hub: 081188872...
 
Contoh Perjanjian Kerjasama Penelitian Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...
Contoh Perjanjian Kerjasama Penelitian Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...Contoh Perjanjian Kerjasama Penelitian Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...
Contoh Perjanjian Kerjasama Penelitian Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...
 

Similar to Contoh Perjanjian Jaringan Akses Kabel Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

pres_bekasikab_16Mei2022.pptx
pres_bekasikab_16Mei2022.pptxpres_bekasikab_16Mei2022.pptx
pres_bekasikab_16Mei2022.pptx
toni65397
 
Presentasi Pengawasan dan Pengendalian Kota Bogor 12 Agustus 2022.pptx
Presentasi Pengawasan dan Pengendalian Kota Bogor 12 Agustus 2022.pptxPresentasi Pengawasan dan Pengendalian Kota Bogor 12 Agustus 2022.pptx
Presentasi Pengawasan dan Pengendalian Kota Bogor 12 Agustus 2022.pptx
toni65397
 
Draft_Subkontraktor_ CLEAN.DOCX
Draft_Subkontraktor_ CLEAN.DOCXDraft_Subkontraktor_ CLEAN.DOCX
Draft_Subkontraktor_ CLEAN.DOCX
GLC
 
Draft surat perjanjian kontrak kerja
Draft surat perjanjian kontrak kerjaDraft surat perjanjian kontrak kerja
Draft surat perjanjian kontrak kerja
Eli Andri
 
20240328_Atap_Bahan_Paparan Sosialisasi Permen PLTS Atap.pdf
20240328_Atap_Bahan_Paparan Sosialisasi Permen PLTS Atap.pdf20240328_Atap_Bahan_Paparan Sosialisasi Permen PLTS Atap.pdf
20240328_Atap_Bahan_Paparan Sosialisasi Permen PLTS Atap.pdf
MDandiSetiadi
 
Doklel penyusunan ded drainase lingkungan kawasan komplek al jatibening indah...
Doklel penyusunan ded drainase lingkungan kawasan komplek al jatibening indah...Doklel penyusunan ded drainase lingkungan kawasan komplek al jatibening indah...
Doklel penyusunan ded drainase lingkungan kawasan komplek al jatibening indah...
alamsyahnoor1
 
3. dokumen pendukung a 2014
3. dokumen pendukung a   20143. dokumen pendukung a   2014
3. dokumen pendukung a 2014
Ade Wahyudin
 
Pengertian
PengertianPengertian
Pengertian
suleman15
 
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Khalid Mustafa
 
surat kepala dpmptsp pedoman izin lokasi
surat  kepala dpmptsp pedoman izin lokasisurat  kepala dpmptsp pedoman izin lokasi
surat kepala dpmptsp pedoman izin lokasi
Denny Muhammad
 
Kontrak e proc-2014_cipta_karya
Kontrak e proc-2014_cipta_karyaKontrak e proc-2014_cipta_karya
Kontrak e proc-2014_cipta_karya
Eli Andri
 
c6bab_BT_Dokumen_Kontrak-2.pdf
c6bab_BT_Dokumen_Kontrak-2.pdfc6bab_BT_Dokumen_Kontrak-2.pdf
c6bab_BT_Dokumen_Kontrak-2.pdf
ssuser65d2341
 
5.-MoU-dengan-Time-Excelindo.pdf
5.-MoU-dengan-Time-Excelindo.pdf5.-MoU-dengan-Time-Excelindo.pdf
5.-MoU-dengan-Time-Excelindo.pdf
ZhonOcas
 
implemntasi TKDN PLN 12eewfbffbeufbdufbdsfb
implemntasi TKDN PLN 12eewfbffbeufbdufbdsfbimplemntasi TKDN PLN 12eewfbffbeufbdufbdsfb
implemntasi TKDN PLN 12eewfbffbeufbdufbdsfb
perencanaanamu
 
KERANGKA TAHAPAN PROSES-ANTON.ppt
KERANGKA TAHAPAN PROSES-ANTON.pptKERANGKA TAHAPAN PROSES-ANTON.ppt
KERANGKA TAHAPAN PROSES-ANTON.ppt
septamarusekaputra
 
Pelaksanaan Kontrak kerja dan permasalahan kontrak
Pelaksanaan Kontrak kerja dan permasalahan kontrakPelaksanaan Kontrak kerja dan permasalahan kontrak
Pelaksanaan Kontrak kerja dan permasalahan kontrak
bahrur rozaq
 
PLN presentation permohonan perizinan plts atap on grid
PLN presentation permohonan perizinan plts atap on gridPLN presentation permohonan perizinan plts atap on grid
PLN presentation permohonan perizinan plts atap on grid
zonaebt.com
 
Add 1 rks pka p-09 kab kebumen
Add 1 rks pka p-09 kab kebumenAdd 1 rks pka p-09 kab kebumen
Add 1 rks pka p-09 kab kebumen
Heru Kurniawan
 
PCM KONTRAK GEDUNG
PCM KONTRAK GEDUNGPCM KONTRAK GEDUNG
PCM KONTRAK GEDUNG
RIONOASNAN3
 

Similar to Contoh Perjanjian Jaringan Akses Kabel Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA)) (20)

pres_bekasikab_16Mei2022.pptx
pres_bekasikab_16Mei2022.pptxpres_bekasikab_16Mei2022.pptx
pres_bekasikab_16Mei2022.pptx
 
Presentasi Pengawasan dan Pengendalian Kota Bogor 12 Agustus 2022.pptx
Presentasi Pengawasan dan Pengendalian Kota Bogor 12 Agustus 2022.pptxPresentasi Pengawasan dan Pengendalian Kota Bogor 12 Agustus 2022.pptx
Presentasi Pengawasan dan Pengendalian Kota Bogor 12 Agustus 2022.pptx
 
Draft_Subkontraktor_ CLEAN.DOCX
Draft_Subkontraktor_ CLEAN.DOCXDraft_Subkontraktor_ CLEAN.DOCX
Draft_Subkontraktor_ CLEAN.DOCX
 
Draft surat perjanjian kontrak kerja
Draft surat perjanjian kontrak kerjaDraft surat perjanjian kontrak kerja
Draft surat perjanjian kontrak kerja
 
20240328_Atap_Bahan_Paparan Sosialisasi Permen PLTS Atap.pdf
20240328_Atap_Bahan_Paparan Sosialisasi Permen PLTS Atap.pdf20240328_Atap_Bahan_Paparan Sosialisasi Permen PLTS Atap.pdf
20240328_Atap_Bahan_Paparan Sosialisasi Permen PLTS Atap.pdf
 
Doklel penyusunan ded drainase lingkungan kawasan komplek al jatibening indah...
Doklel penyusunan ded drainase lingkungan kawasan komplek al jatibening indah...Doklel penyusunan ded drainase lingkungan kawasan komplek al jatibening indah...
Doklel penyusunan ded drainase lingkungan kawasan komplek al jatibening indah...
 
3. dokumen pendukung a 2014
3. dokumen pendukung a   20143. dokumen pendukung a   2014
3. dokumen pendukung a 2014
 
Pengertian
PengertianPengertian
Pengertian
 
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
 
surat kepala dpmptsp pedoman izin lokasi
surat  kepala dpmptsp pedoman izin lokasisurat  kepala dpmptsp pedoman izin lokasi
surat kepala dpmptsp pedoman izin lokasi
 
Kontrak e proc-2014_cipta_karya
Kontrak e proc-2014_cipta_karyaKontrak e proc-2014_cipta_karya
Kontrak e proc-2014_cipta_karya
 
c6bab_BT_Dokumen_Kontrak-2.pdf
c6bab_BT_Dokumen_Kontrak-2.pdfc6bab_BT_Dokumen_Kontrak-2.pdf
c6bab_BT_Dokumen_Kontrak-2.pdf
 
5.-MoU-dengan-Time-Excelindo.pdf
5.-MoU-dengan-Time-Excelindo.pdf5.-MoU-dengan-Time-Excelindo.pdf
5.-MoU-dengan-Time-Excelindo.pdf
 
implemntasi TKDN PLN 12eewfbffbeufbdufbdsfb
implemntasi TKDN PLN 12eewfbffbeufbdufbdsfbimplemntasi TKDN PLN 12eewfbffbeufbdufbdsfb
implemntasi TKDN PLN 12eewfbffbeufbdufbdsfb
 
KERANGKA TAHAPAN PROSES-ANTON.ppt
KERANGKA TAHAPAN PROSES-ANTON.pptKERANGKA TAHAPAN PROSES-ANTON.ppt
KERANGKA TAHAPAN PROSES-ANTON.ppt
 
Pelaksanaan Kontrak kerja dan permasalahan kontrak
Pelaksanaan Kontrak kerja dan permasalahan kontrakPelaksanaan Kontrak kerja dan permasalahan kontrak
Pelaksanaan Kontrak kerja dan permasalahan kontrak
 
PLN presentation permohonan perizinan plts atap on grid
PLN presentation permohonan perizinan plts atap on gridPLN presentation permohonan perizinan plts atap on grid
PLN presentation permohonan perizinan plts atap on grid
 
Add 1 rks pka p-09 kab kebumen
Add 1 rks pka p-09 kab kebumenAdd 1 rks pka p-09 kab kebumen
Add 1 rks pka p-09 kab kebumen
 
Getting electricity 20092013 dirut pln
Getting electricity 20092013   dirut plnGetting electricity 20092013   dirut pln
Getting electricity 20092013 dirut pln
 
PCM KONTRAK GEDUNG
PCM KONTRAK GEDUNGPCM KONTRAK GEDUNG
PCM KONTRAK GEDUNG
 

More from GLC

Draft Perjanjian Ganti Kerugian - Indemnity Agreement- Billingual
Draft Perjanjian Ganti Kerugian - Indemnity Agreement- BillingualDraft Perjanjian Ganti Kerugian - Indemnity Agreement- Billingual
Draft Perjanjian Ganti Kerugian - Indemnity Agreement- Billingual
GLC
 
248889449-Contoh-Keputusan-Sirkuler-Pemegang-Saham.doc
248889449-Contoh-Keputusan-Sirkuler-Pemegang-Saham.doc248889449-Contoh-Keputusan-Sirkuler-Pemegang-Saham.doc
248889449-Contoh-Keputusan-Sirkuler-Pemegang-Saham.doc
GLC
 
Perjanjian-Pemberian-Cessie.doc
Perjanjian-Pemberian-Cessie.docPerjanjian-Pemberian-Cessie.doc
Perjanjian-Pemberian-Cessie.doc
GLC
 
236079122-Contoh-Format-Daftar-Pemegang-Saham.doc
236079122-Contoh-Format-Daftar-Pemegang-Saham.doc236079122-Contoh-Format-Daftar-Pemegang-Saham.doc
236079122-Contoh-Format-Daftar-Pemegang-Saham.doc
GLC
 
TEMPLATE PERJANJIAN KERJASAMA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN APLIKASI DIG...
TEMPLATE PERJANJIAN KERJASAMA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN APLIKASI DIG...TEMPLATE PERJANJIAN KERJASAMA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN APLIKASI DIG...
TEMPLATE PERJANJIAN KERJASAMA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN APLIKASI DIG...
GLC
 
Perjanjian Kerjasama Ekslusif Penanaman Modal dan Pendirian PT.docx
Perjanjian Kerjasama Ekslusif Penanaman Modal dan Pendirian PT.docxPerjanjian Kerjasama Ekslusif Penanaman Modal dan Pendirian PT.docx
Perjanjian Kerjasama Ekslusif Penanaman Modal dan Pendirian PT.docx
GLC
 
Draft_Perjanjian Jual Beli Batubara Terbaru.docx
Draft_Perjanjian Jual Beli Batubara Terbaru.docxDraft_Perjanjian Jual Beli Batubara Terbaru.docx
Draft_Perjanjian Jual Beli Batubara Terbaru.docx
GLC
 
Consultancy Agreement_Billingual-IndoEng.docx
Consultancy Agreement_Billingual-IndoEng.docxConsultancy Agreement_Billingual-IndoEng.docx
Consultancy Agreement_Billingual-IndoEng.docx
GLC
 
Pertamina_Sustainability_Report_2021.pdf
Pertamina_Sustainability_Report_2021.pdfPertamina_Sustainability_Report_2021.pdf
Pertamina_Sustainability_Report_2021.pdf
GLC
 
Perjanjian Pialang Broker Asuransi.doc
Perjanjian Pialang Broker Asuransi.docPerjanjian Pialang Broker Asuransi.doc
Perjanjian Pialang Broker Asuransi.doc
GLC
 
CONTRACT FOR SOIL INVESTIGATION_CLEAN DRAFT.docx
CONTRACT FOR SOIL INVESTIGATION_CLEAN DRAFT.docxCONTRACT FOR SOIL INVESTIGATION_CLEAN DRAFT.docx
CONTRACT FOR SOIL INVESTIGATION_CLEAN DRAFT.docx
GLC
 
NOTA KESEPAHAMAN PENGAMBILALIHAN SAHAM-CLEAN DRAFT.docx
NOTA KESEPAHAMAN PENGAMBILALIHAN SAHAM-CLEAN DRAFT.docxNOTA KESEPAHAMAN PENGAMBILALIHAN SAHAM-CLEAN DRAFT.docx
NOTA KESEPAHAMAN PENGAMBILALIHAN SAHAM-CLEAN DRAFT.docx
GLC
 
SPK-Pra survei-Kelapa Sawit-CLEAN DRAFT.docx
SPK-Pra survei-Kelapa Sawit-CLEAN DRAFT.docxSPK-Pra survei-Kelapa Sawit-CLEAN DRAFT.docx
SPK-Pra survei-Kelapa Sawit-CLEAN DRAFT.docx
GLC
 
Draft perjanjian jual beli aset billingual clean
Draft perjanjian jual beli aset  billingual  cleanDraft perjanjian jual beli aset  billingual  clean
Draft perjanjian jual beli aset billingual clean
GLC
 
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simple
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simplePerjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simple
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simple
GLC
 
Perjanjian pinjam meminjam glc
Perjanjian pinjam meminjam  glcPerjanjian pinjam meminjam  glc
Perjanjian pinjam meminjam glc
GLC
 
Perjanjian restrukturisasi hutang glc
Perjanjian restrukturisasi hutang  glcPerjanjian restrukturisasi hutang  glc
Perjanjian restrukturisasi hutang glc
GLC
 
Contoh Perjanjian Penunjukan Distributor
Contoh Perjanjian Penunjukan DistributorContoh Perjanjian Penunjukan Distributor
Contoh Perjanjian Penunjukan Distributor
GLC
 
5b english poa-to_sell_shares-
5b english poa-to_sell_shares-5b english poa-to_sell_shares-
5b english poa-to_sell_shares-
GLC
 
5a indonesian-poa to-sell_shares
5a indonesian-poa to-sell_shares5a indonesian-poa to-sell_shares
5a indonesian-poa to-sell_shares
GLC
 

More from GLC (20)

Draft Perjanjian Ganti Kerugian - Indemnity Agreement- Billingual
Draft Perjanjian Ganti Kerugian - Indemnity Agreement- BillingualDraft Perjanjian Ganti Kerugian - Indemnity Agreement- Billingual
Draft Perjanjian Ganti Kerugian - Indemnity Agreement- Billingual
 
248889449-Contoh-Keputusan-Sirkuler-Pemegang-Saham.doc
248889449-Contoh-Keputusan-Sirkuler-Pemegang-Saham.doc248889449-Contoh-Keputusan-Sirkuler-Pemegang-Saham.doc
248889449-Contoh-Keputusan-Sirkuler-Pemegang-Saham.doc
 
Perjanjian-Pemberian-Cessie.doc
Perjanjian-Pemberian-Cessie.docPerjanjian-Pemberian-Cessie.doc
Perjanjian-Pemberian-Cessie.doc
 
236079122-Contoh-Format-Daftar-Pemegang-Saham.doc
236079122-Contoh-Format-Daftar-Pemegang-Saham.doc236079122-Contoh-Format-Daftar-Pemegang-Saham.doc
236079122-Contoh-Format-Daftar-Pemegang-Saham.doc
 
TEMPLATE PERJANJIAN KERJASAMA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN APLIKASI DIG...
TEMPLATE PERJANJIAN KERJASAMA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN APLIKASI DIG...TEMPLATE PERJANJIAN KERJASAMA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN APLIKASI DIG...
TEMPLATE PERJANJIAN KERJASAMA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN APLIKASI DIG...
 
Perjanjian Kerjasama Ekslusif Penanaman Modal dan Pendirian PT.docx
Perjanjian Kerjasama Ekslusif Penanaman Modal dan Pendirian PT.docxPerjanjian Kerjasama Ekslusif Penanaman Modal dan Pendirian PT.docx
Perjanjian Kerjasama Ekslusif Penanaman Modal dan Pendirian PT.docx
 
Draft_Perjanjian Jual Beli Batubara Terbaru.docx
Draft_Perjanjian Jual Beli Batubara Terbaru.docxDraft_Perjanjian Jual Beli Batubara Terbaru.docx
Draft_Perjanjian Jual Beli Batubara Terbaru.docx
 
Consultancy Agreement_Billingual-IndoEng.docx
Consultancy Agreement_Billingual-IndoEng.docxConsultancy Agreement_Billingual-IndoEng.docx
Consultancy Agreement_Billingual-IndoEng.docx
 
Pertamina_Sustainability_Report_2021.pdf
Pertamina_Sustainability_Report_2021.pdfPertamina_Sustainability_Report_2021.pdf
Pertamina_Sustainability_Report_2021.pdf
 
Perjanjian Pialang Broker Asuransi.doc
Perjanjian Pialang Broker Asuransi.docPerjanjian Pialang Broker Asuransi.doc
Perjanjian Pialang Broker Asuransi.doc
 
CONTRACT FOR SOIL INVESTIGATION_CLEAN DRAFT.docx
CONTRACT FOR SOIL INVESTIGATION_CLEAN DRAFT.docxCONTRACT FOR SOIL INVESTIGATION_CLEAN DRAFT.docx
CONTRACT FOR SOIL INVESTIGATION_CLEAN DRAFT.docx
 
NOTA KESEPAHAMAN PENGAMBILALIHAN SAHAM-CLEAN DRAFT.docx
NOTA KESEPAHAMAN PENGAMBILALIHAN SAHAM-CLEAN DRAFT.docxNOTA KESEPAHAMAN PENGAMBILALIHAN SAHAM-CLEAN DRAFT.docx
NOTA KESEPAHAMAN PENGAMBILALIHAN SAHAM-CLEAN DRAFT.docx
 
SPK-Pra survei-Kelapa Sawit-CLEAN DRAFT.docx
SPK-Pra survei-Kelapa Sawit-CLEAN DRAFT.docxSPK-Pra survei-Kelapa Sawit-CLEAN DRAFT.docx
SPK-Pra survei-Kelapa Sawit-CLEAN DRAFT.docx
 
Draft perjanjian jual beli aset billingual clean
Draft perjanjian jual beli aset  billingual  cleanDraft perjanjian jual beli aset  billingual  clean
Draft perjanjian jual beli aset billingual clean
 
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simple
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simplePerjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simple
Perjanjian pemberian hutang dan pengakuan hutang simple
 
Perjanjian pinjam meminjam glc
Perjanjian pinjam meminjam  glcPerjanjian pinjam meminjam  glc
Perjanjian pinjam meminjam glc
 
Perjanjian restrukturisasi hutang glc
Perjanjian restrukturisasi hutang  glcPerjanjian restrukturisasi hutang  glc
Perjanjian restrukturisasi hutang glc
 
Contoh Perjanjian Penunjukan Distributor
Contoh Perjanjian Penunjukan DistributorContoh Perjanjian Penunjukan Distributor
Contoh Perjanjian Penunjukan Distributor
 
5b english poa-to_sell_shares-
5b english poa-to_sell_shares-5b english poa-to_sell_shares-
5b english poa-to_sell_shares-
 
5a indonesian-poa to-sell_shares
5a indonesian-poa to-sell_shares5a indonesian-poa to-sell_shares
5a indonesian-poa to-sell_shares
 

Contoh Perjanjian Jaringan Akses Kabel Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

  • 1. 1 SURAT PERJANJIAN / KONTRAK ANTARA PT. _______________ DENGAN PT. ________ TENTANG PEKERJAAN OUT SIDE PLANT UNTUK PROYEK PENGADAAN DAN PEMASANGAN MODERNISASI JARINGAN AKSES KABEL TEMBAGA MELALUI OPTIMALISASI ASET JARINGAN KABEL TEMBAGA DENGAN POLA TRADE IN/TRADE OFF PT. ______________ Jl. _______________ Telepon : (__) ______ (hunting) Fax : (___) ________ SURAT PERJANJIAN ANTARA PT. ________________ DENGAN
  • 2. 2 PT. ___________ TENTANG PEKERJAAN OUT SIDE PLANT UNTUK PROYEK PENGADAAN DAN PEMASANGANMODERNISASI JARINGAN AKSESKABEL TEMBAGA MELALUI OPTIMALISASI ASET JARINGAN KABEL TEMBAGA DENGAN POLA TRADE-IN/TRADE OFF Pada hari ini, _____, tanggal ____, bulan _____, tahun ________ (_______)kami yang bertanda tangan di bawah ini : I. PT __________,suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Bandung, Jalan _______, didirikan berdasarkan Akta Notaris _____ tanggal ________ dan telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman RI Nomor _____ Tahun ____ tanggal ______ telah tercantum dalam Berita Negara RI nomor ___ tanggal ______ sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Notaris Nurgana Hermania, SH No. ___ tanggal ____ dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor ______ tanggal _____ telah tercantum dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor _____ tanggal _____ juncto Akta Notaris _____ No.___tanggal _____ tentang Penegasan Kepengurusan PT_____, dalam hal ini diwakili oleh ______, selaku Direktur Utama PT. ____, selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA. II. PT. ______ berkedudukan di , INDONESIA dalam perbuatan Hukum diwakili secara sah oleh selaku Direktur Utama PT. ___, bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut dan selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA. Berdasarkan : 1) Mengacu kepada Surat No. _____, tanggal 13 Desember 2013 yang ditandatangani oleh _____, Vice President of Solution Business Group of _____ mengenai permohonan pembatalan Surat Perjanjian/ Kontrak antara PT. ___dan_____.,tanggal____; dan untuk mengalihkan pekerjaan OSP kepada perusahaan lokal yang bernama ____________.
  • 3. 3 2) Kedua belah pihak sepakat untuk membatalkan Surat Perjanjian/Kontrak antara PT. _____ dan _____, tanggal 1 Juni 2012, mengenai Pekerjaan Out Side Plant untuk Proyek pengadaan dan Pemasangan Modernisasi Jaringan Akses Kabel Tembaga melalui Optimalisasi Aset Jaringan Kabel Tembaga dengan Pola Trade- In/TradeOff, dan membuat suatu Surat Perjanjian/Kontrakyang baru antara PIHAK PERTAMA danPIHAK KEDUA. PT. PIHAK PERTAMA telah menunjuk PIHAK KEDUA sebagai eksklusif dan sub-kontraktor OSP Turnkey yang di tunjuk dari PIHAK PERTAMA untuk proyek tersebut diatas. Eksklusifitas ini berlaku apabila hargasatuan, spesifikasi perangkat,jasadan kondisi-kondisi yang telahdisepakati oleh PARA PIHAK untuk memenuhi kebutuhan PT. ________________(TEL). 3) PIHAK KEDUA wajib mempergunakan jasa sub-contractor OSP lokal di Indonesia yang sudah memiliki sertifikat CIQS dan produk-produk yang telah memiliki Sertifikat QA Risti yang masih berlaku. 4) Untuk Proyek TITO ini, PIHAK KEDUA harus mengikuti Harga Satuan dari TEL, dan PIHAK KEDUA akan memberikan profit margin % ( Persen) kepada PIHAK PERTAMA dari nilai total Pekerjaan OSP dalam Surat Pesanan ____. PIHAK KEDUA menyerahkan proposal untuk Proyek TITO kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan BoQ terbaru setelah menerima penawaran dari kontraktor OSP lokal terpilih. 5) Estimasi jumlah SST (Satuan Sambungan Telepon) untuk TITO (MSAN & FTTH) dari tahun _____ akan di tuangkan di dalam Side-Letter tersendiri dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA. 6) Masa berlaku Perjanjian ini: sampai akhir tahun _____. 7) Lingkup pekerjaan dari masing-masing pihak akan dituangkan dan dilampirkan di dalam Surat Perjanjian ini. 8) Mata uang yang di gunakan untuk pembayaran pekerjaan dalam Perjanjian ini adalah Rupiah (IDR). 9) Syarat pembayaran:  Uang Muka sebesar 20% dari Nilai Surat Pesanan dibayarkan (melalui T/T) oleh PIHAK PERTAMA dalam 14 hari setelah tanggal terbitnya Surat Pesanan.  80% sisa pembayaran akan dibayarkan melalui L/C at Sight dengan melampirkan syarat pembayaran sesuai dengan Pasal 16. 10) Untuk validasi secara hukum,Surat Perjanjian dan Surat Pesanan akan di stempelperusahaan PARA PIHAK. 11) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah. Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan dan prosedur BANI. PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri satu dengan yang lain dalam suatu Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: Pasal 1 DEFINISI Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat pada Pasal yang bersangkutan dalam Perjanjian ini, istilah- istilah yang dimaksud memiliki makna sebagai berikut: a. PARA PIHAK dimaksudkan untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. b. Pekerjaan adalah modernisasi akses dengan pengadaan dan pemasangan OSP yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA atas dasar Tanggung Jawab Tunggal termasuk pengadaan barang/material, survey, desain, instalasi,
  • 4. 4 penyediaan temporary solution (jika diperlukan), pengujian, migrasi, serah terima serta pengurusan ijin-ijin, dokumentasi, dan jasa-jasa atau aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian oleh PIHAK KEDUA dengan sifat Perjanjian Harga Satuan atas barang dan/atau jasa yang dipasang tanpa menyebut adanya total Harga Borongan, yang pelaksanaannya dilakukan melalui penerbitan Surat Pesanan oleh PIHAK PERTAMA. c. Perjanjian adalah kesepakatan yang dibuat secara tertulis tentang Pekerjaan Out Side Plant untuk Proyek Modernisasi Jaringan Akses Kabel Tembaga Melalui Optimalisasi Aset Jaringan Kabel Tembaga dengan pola trade-in/trade-offbeserta lampiran-lampirannya termasuk perubahan-perubahannya, apabila ada, yang telah disepakati oleh PARA PIHAK yang mengatur hubungan hukum serta menegaskan ketentuan dan syarat- syarat. d. ______adalah PT. ________, yang merupakan Pemilik Proyek sebagai pelanggan PIHAK PERTAMA. e. Perjanjian Utama adalah perjanjian antara PIHAK PERTAMA dan TEL. f. Jasa adalah jasa-jasa dan kegiatan PIHAK KEDUA seperti survey, desain, logistik, instalasi, komisioning, pengujian, pemasangan baru atau penambahan daya listrik PLN, migrasi, manajemen proyek, perijinan, SITAC, pembuatan laporan kemajuan proyek, dan kegiatan lainnya yang harus dipenuhi PIHAK KEDUA. g. Bill of Quantity (BoQ) adalah volume barang dan/atau jasa, sesuai konfigurasi spesifikasi teknik, dari setiap item Pekerjaan. h. Pimpinan Proyek PIHAK PERTAMA adalah pegawai PT. PIHAK PERTAMA Industri (Persero) yang diberikan kewenangan oleh PIHAK PERTAMA untuk mewakili PIHAK PERTAMA dalam pengawasan pelaksanaan Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. i. Pimpinan Proyek PIHAK KEDUA adalah pegawai PIHAK KEDUA.yang diberikan kewenangan oleh PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Pekerjaan di bawah koordinasi Pimpinan Proyek PIHAK PERTAMA. j. Site Manajer PIHAK PERTAMA adalah Pengawas Pelaksana dari PIHAK PERTAMA. k. Site Manajer PIHAK KEDUA adalah pegawai PIHAK KEDUA yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Proyek PIHAK KEDUA terhadap pelaksanaan Pekerjaan di Lokasi yang merupakan tanggung jawabnya. l. Surat Pesanan adalah Surat yang diterbitkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai persyaratan PIHAK PERTAMA dan berdasarkan Perjanjian ini, untuk pemesanan Pekerjaan. m. Lokasi adalah tempat yang dicantumkan dalam Surat Pesanan dimana Pekerjaan harus dilaksanakan, dan instalasi perangkat pengganti, diuji dan diserahkan kepada TEL dalam keadaan baik, Lengkap dan dapat dipergunakan/dioperasikan sesuai dengan Spesifikasi Teknis sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian ini dan Surat Pesanan. n. Subsistem adalah satu node atau lebih yang telah selesai dan terintegrasi dengan jaringan eksisting. o. Sistem adalah satu subsistem atau lebih yang telah dimigrasikan dan dapat dikeluarkan dari jaringan eksisting. p. Pembangunan adalah Barang/Jasa atau Perangkat Kabel Fiber Optik beserta kePIHAK PERTAMAgkapannya pada pekerjaan Out Side Plant untuk modernisasi Akses Kabel Tembaga yang diadakan dan dilaksanakan pemasangannya oleh PIHAK KEDUA sesuai Perjanjian ini. q. Komisioning adalah kewajiban PARA PIHAK dalam pengetesan/pengujian baik sebagian atau keseluruhan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Perjanjian ini, yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan atau tanpa didampingi oleh petugas TEL. r. Penyelesaian Pekerjaan adalah penyelesaian seluruh Lingkup Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pesanan hingga diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-1) untuk Pembangunan yang dapat dioperasikan secara komersial.
  • 5. 5 s. Penyerahan PekerjaanadalahpenyerahanPekerjaanberdasarkan Surat Pesanan yang dinyatakandalam Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST-2). t. Survey adalah kegiatan di lapangan untuk pengecekan, pengukuran dan pencatatan atas situasi dan kondisi Lokasi untuk kepentingan perencanaan dan implementasi Pekerjaan, serta pengecekan, pengukuran dan pencatatan atas jaringan eksisting tembaga dan non-tembaga. u. Temporary Solution adalah sistem sementara yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk memberikan layanan pengganti kepada pelanggan TEL atas layanan lama yang akan dimodernisasi selama masa Penyelesaian Pekerjaan (sistem baru yang permanen). v. Berita Acara Desain Survey adalah Berita Acara yang menyatakan bahwa usulan desain hasil survey yang diajukan olehPIHAK KEDUA terdiridaridiagram batang, Bill of Quantity,dan as plan drawing telahdisetujui oleh TEL. w. Berita Acara Layak Operasi Temporary Solution adalah Berita Acara yang menerangkan bahwa sistem Jaringan Akses Temporary Solution telah selesai, dapat berfungsi dengan baik menggantikan layanan eksisting dan telah diterimaoleh TEL.BeritaAcara iniakan ditandatanganioleh PIHAK PERTAMA danPIHAK KEDUA setelah TEL c.q WASLAK dan PIHAK PERTAMA c.q Tim Acceptance Test menandatangani Berita Acara Layak Operasi Temporary Solution antara TEL dan PIHAK PERTAMA. x. Berita Acara Uji Terima (BAUT) adalahBeritaAcara Uji TerimaPembangunandan Migrasi yang menyatakan bahwa subsistem atas pekerjaan yang bertalian secara fisik telah selesai 100% (seratus persen) sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini tanpa adanya major maupun minor pending item serta telah diuji terima dan dinyatakan baik oleh TEL sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Berita Acara iniakan ditandatangani oleh PARA PIHAK. y. Berita Acara Rekonsiliasi adalah Berita Acara hasil perhitungan nilai akhir pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan atau Migrasi untuk Subsistem atau Sistem yang bertalian yang telah diuji terima dan dapat diterima TEL, berita acara ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA c.q Pimpinan Proyek atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dan PIHAK KEDUA c.q Pimpinan Proyek atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya. z. Berita Acara Serah Terima Migrasi adalah Berita Acara yang menyatakan bahwa seluruh service dari perangkat eksisting atau temporary (bila ada) sudah dimigrasikan ke Perangkat yang baru dan telah dilakukan pengamatan selama periode 3 x 24 jam dengan hasil baik dan dapat diterima oleh TEL. Berita Acara ini ditandatanganioleh PIHAK PERTAMA c.qPimpinanProyek ataupejabat lain yang ditunjuk olehnya dan PIHAK KEDUA c.q Pimpinan Proyek atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya. aa. BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA (BAST-1) adalah Berita Acara penerimaan dan penyerahan pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan per Subsistem telah selesai baik secara fisik maupun teknis, telah diuji terima dan dinyatakan baik sesuai spesifikasi teknik yang ditetapkandalam Perjanjian sertadapat diterima oleh TEL.Berita Acara ini ditandatangani oleh Pimpinan Proyek atau Pejabat lain yang ditunjuk PIHAK PERTAMA dengan Pimpinan Proyek atau Pejabat lain yang ditunjuk PIHAK KEDUA. bb. BERITA ACARA SERAH TERIMA KEDUA (BAST-2) adalah Berita Acara yang menyatakan bahwa seluruh tanggung jawab PIHAK KEDUA dalam Surat Pesanan dari Perjanjian ini telah dipenuhi termasuk didalamnya Masa Pemeliharaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kaPIHAK PERTAMAder terhitung sejak diterbitkannya BAST-1 yang berhasil diselesaikan dalam kondisi baik dan diterima oleh TEL. Berita Acara ini ditandatangani oleh Pimpinan Proyek atau Pejabat lain yang ditunjuk PIHAK PERTAMA dengan Pimpinan Proyek atau Pejabat lain yang ditunjuk PIHAK KEDUA. ff. Berita Acara yang dinyatakan dalam Pasal 1 harus ditandatanganioleh PIHAK PERTAMA danPIHAK KEDUA sebagai bukti bahwa pekerjaan terkait telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA menurut Perjanjian ini atau Surat Pesanan dari Perjanjian ini, di mana Berita Acara yang telahditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan TEL dalam Perjanjian Utama dijadikan sebagai referensinya. gg. HARGA SATUAN adalah harga barangdan jasa yang ditetapkan dalam Perjanjian ini dan merupakan dasar perhitungan Harga Borongan yang akan dicantumkan dalam Surat Pesanan yang akan diterbitkan PIHAK PERTAMA.
  • 6. 6 ee. Harga Borongan adalah jumlah harga yang tercantum dalam Surat Pesanan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK untuk penyelesaian seluruh Pekerjaan, dinyatakan dalam mata uang Rupiah (IDR). ff. Jangka Waktu PelaksanaanPekerjaan(Penyelesaian dan Pengiriman) adalah jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Pesanan yang meliputi pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan secara keseluruhan hingga Sertifikat Serah TerimaPertama(BAST-1). gg. Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kaPIHAK PERTAMAder sejak tanggal BAST-1 ditandatangani, dimana PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan apabila ada kerusakan terhadap sebagian atau keseluruhan hasil Pekerjaan yang telah diserahterimakan kepada PIHAK PERTAMA/TEL. hh. Tanggung Jawab Tunggal adalah tanggung jawab penuh yang berkesinambungan dari PIHAK KEDUA dalam memenuhi kewajibannya yang dimulai sejak Surat Pesanan ditandatangani sampai dengan ditanda tanganinya Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST-2). ii. Jarlokat adalah Jaringan Lokal Akses Tembaga. jj. Jarlokaf adalah Jaringan Lokal Akses Fiber Optik. kk. Hari dan Bulan Kalender adalah Hari dan Bulan Kalender berdasarkan Kalender Masehi. Pasal 2 KETENTUAN UMUM (1) Apabila suatu ketentuanPerjanjian ini ataubagian dari padanya dianggap batal,tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap mana ketentuan ini tunduk, maka ketentuan dimaksud dianggap batal, tidak sah dan tidak dapat diberlakukan dengan cara apapun, namun ketidakberlakuan tersebut tidak akan mempengaruhi setiap ketentuan lain dari Perjanjian ini, dimana ketentuan lainnya tersebut akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat. (2) Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak berlaku sebagai pembebasanatau pengesampingandari setiap pelaksanaan keseluruhan atau sebagian dari hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dan tidak mencegah pelaksanaan selanjutnya dari hak dan kewajiban tersebut. (3) Dalam penyelesaian Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dapat melakukan evaluasi terhadapkinerja PIHAK KEDUA minimal6 (enam)bulan sekali denganketentuandan parameterpenilaian antara lain kualitas pekerjaan, kualitas barang, ketepatan waktu, harga, bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan sebagai dasar untuk penerbitan Surat Pesanan selanjutnya. Pasal 3 LINGKUP PEKERJAAN (1) PIHAK PERTAMA menyerahkan Pekerjaan Out Side Plant untuk Proyek Pengadaan dan Pemasangan Modernisasi Jaringan Akses Kabel Tembaga Melalui Optimalisasi Aset Jaringan Kabel Tembaga Dengan Pola Trade In/Trade Offkepada PIHAK KEDUA. Dan PIHAK KEDUA berjanji akan melaksanakan Pekerjaan dimaksud, sesuai dengan Lingkup Pekerjaan, Volume Pekerjaan/Bill of Quantity, Rincian Harga Satuan, Spesifikasi Teknis, List of Material, Metoda Pelaksanaan, Proses Bisnis, dan Proposal Pemeliharaan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII and IX Perjanjian ini serta menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan selesai dalam Jangka Waktu Pelaksanaan yang ditetapkan dalam Surat Pesanan serta siap dan layak dipergunakan/dioperasikan. (2) Adapun Lingkup Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sebagaimanadimaksudkanayat (1) Pasal ini secara garis besar meliputi:
  • 7. 7 a. Survey dan desain; b. Pengadaan material, mobilisasi dan demobilisasi; c. Pemasangan (instalasi) di lokasi yang telah ditentukan; d. Temporary Solution; e. Uji terima dan cut over terhadap barang atau perangkat yang dipesan dan pengujian kesisteman; f. Rekonsiliasi; g. Membuat dokumentasi dan laporan kemajuan pelaksanaan Pekerjaan; h. Pemasangan jaringan listrik (baru/upgrade) dan grounding system; i. Perijinan dan keamanan; j. SITAC; k. Menutup asuransi untuk segala risiko (all risk). (3) Sejak ditandatanganinya Perjanjian ini, PIHAK KEDUA berkewajiban atas biaya sendiri mengurus administrasi pemasangan baru atau penambahan daya listrik PLN sesuai dengan kebutuhan daya yang diperlukan di masing-masing Lokasi. (4) Implementasi daya ini harus sudah dapat terealisasi sebelum dilaksanakan komisioning oleh PARA PIHAK. (5) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas pembayaran biaya abodemen dan pemakaian daya listrik PLN sampai dengan 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya BAST-1. (6) Pengadaan dan pemasangan Grounding System untuk setiap panel cabinet MSAN/ODC/outer DP dengan nilai tahanan tanah maksimum 1 Ohm. (7) Pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak dapat dirinci satu persatu namun menurut sifatnya merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakannya sehingga Pekerjaan dapat diselesaikan menurut kuantitas dan kualitas serta dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian. (8) Pelaksanaan Pekerjaan dimaksudkan ayat (1) Pasal ini akan dilakukan dengan penerbitan Surat Pesanan untuk seluruh wilayah ditentukan TEL dengan menggunakan Harga Satuan sesuai Lampiran III Perjanjian ini. Pasal 4 HARGA BORONGAN Seluruh Harga Borongan Pekerjaan yang tersebut dalam Pasal 3 Perjanjian ini akan tercantum dalam Surat Pesanan. Harga tersebut sudah termasuk PPN 10% (sepuluh persen), pajak-pajak, bea meterai dan bea-bea lainnya. Pasal 5 JOINTPLANNING SESSION (JPS), SURVEI LOKASI, EVALUASI PELAKSANAAN DAN DESIGN REVIEW MEETING (DRM) (1) Sesi Perencanaan Bersama PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan perencanaan bersama yang sistematik, berkala dan komprehensif dengan ketentuan sebagai berikut: a. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan mengadakan Sesi Perencanaan Bersama (“JPS”) sesuai permintaan TEL untuk merencanakan kebutuhan setiap pelaksanaan proyek berikutnya. PARA PIHAK secara bersama-sama harus melaksanakan penyusunan rincian Rencana Modernisasi yang terdiri dari Nama Lokasi, Jadwal Pelaksanaan, dan modernisasi beberapa Subsistem meliputi penentuan prioritas lokasi modernisasi akses, Penetapan Jadwal Survey, Penetapan Petugas Survey, jenis layanan, dan konfigurasi sistem eksisting.
  • 8. 8 b. Di setiap JPS selanjutnya, PARA PIHAK secara bersama-sama harus melaksanakan dan/atau setuju atas paling sedikit kegiatan berikut: (1) Penyusunan rincian Rencana Modernisasi yang terdiri dari Nama Lokasi, Jadwal Pelaksanaan, dan pembangunanbeberapaSubsistem perkuartaldengan menetapkan prioritas Lokasiuntuk Rencana Modernisasi meliputi penentuan prioritas lokasi modernisasi akses, Penetapan Jadwal Survey, Penetapan Petugas Survey, Jenis Layanan dan Sistem Kofigurasi Perangkat Eksisting serta Penetapan TOS. (2) Knowledge Sharing atas produk dan teknologi di masa mendatang, dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kesesuaian teknologi, peralatan dan peranti lunak mutahir. c. PARA PIHAK harus membuat risalah rapat JPS dimana persetujuan yang bersifat substantif harus dicatat sebagai persetujuan oleh TEL c.q. EGM DIVISI BROADBAND atau pejabat yang ditunjuk dan PIHAK PERTAMA,sebagaimanayang dibuktikan dengantanda tanganrisalah (atau bagian-bagiannya yang berlaku) oleh PARA PIHAK. d. Di setiap JPS, TEL dan PIHAK PERTAMA berhak mengambil keputusan akhir atas masalah-masalah mengenai revisi rencana modernisasi, pemasangan dan penyesuaian terhadap perhitungan pelaksanaan Modernisasi dan pengadaan sambungan terpasang yang antara lain, mengenai permintaan prakiraan dan tinjauan pasar. e. Berdasarkan JPS, PIHAK KEDUA melaksanakan survei mengacu pada rencana modernisasi, termasuk meninjau rencana yang disediakan oleh TEL dan memberikan desain instalasi/gambar, termasuk Bill of Quantity. PIHAK PERTAMA akan meminta izin untuk melaksanakan survey dan TEL akan memberikan izin dan pengawasan terhadap pelaksanaan survey. PIHAK PERTAMA akan menginstruksikan PIHAK KEDUA untuk melakukan survey dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah izin dari TEL dikeluarkan. f. Laporan survei, design pemasangan/gambar-gambar berikut Bill of Quantity termasuk rencana implementasi sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Desain Survey yang akan ditandatangani oleh TEL danPIHAK PERTAMA,harusdiserahkan kepada PIHAK PERTAMA untukpersetujuandalam DRM, sebagaimanadinyatakan dalam Lampiran 3 (Spesifikasi Tehnik) Perjanjian ini, dalam 14 (empat belas hari) kaPIHAK PERTAMAder setelah Survei selesai. g. Persetujuan TEL atas laporan survei dan design pemasangan/gambar, tidak membebaskan PIHAK KEDUA dari setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. h. PIHAK KEDUA harus mempersiapkan rincian design dan gambar-gambar instalasi untuk semua Sistem/Subsistem dan fasilitas atas dasar Spesifikasi Tehnik. i. Design dan gambar instalasi dimaksud harus diserahkan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari kaPIHAK PERTAMAder setelah Design Review Meeting. j. Apabila EGM Divisi Broadband atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya menghendaki adanya perubahan design dan gambar-gambar instalasi tersebut setelah adanya persetujuan dimaksud huruf g ayat ini, PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA akan mengirimkan surat resmi kepada PIHAK KEDUA/PIHAK PERTAMA untuk Permintaan Perubahan Desain dan PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA wajib menanggapi permintaan tersebut. Perubahan tersebut hanya dapat dilaksanakan jika disetujui secara tertulis dari EGM Divisi Broadband atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya. (2) Design Review Meeting (DRM) a. Bersama dengan TEL, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan mengadakan Rapat Kajian Desain (“DRM”) yang sistematis dan komprehensif selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kaPIHAK PERTAMAder setelahlaporan survei, sebagaimanadimaksud dalam huruf f. ayat (1)Pasal ini,diterima oleh TEL. b. Pada DRM, TEL dan PIHAK PERTAMA secara bersama-sama akan menyetujui sekurang-kurangnya atas sejumlah kegiatan berikut: 1) Desain Jaringan Modernisasi;
  • 9. 9 2) Table of Services (ToS); 3) Reboundary Jaringan Sekunder; 4) Temporary Solution; 5) Bill of Quantity (BoQ) Perangkat baru; 6) Jadwal Implementasi; 7) Harga Borongan. c. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan membuat Berita Acara dari setiap DRM yang ditandatangani oleh PARA PIHAK. d. Berdasarkan hasil DRM terkait, PIHAK PERTAMA akan mengeluarkan Surat Pesanan kepada PIHAK KEDUA. (3) Evaluasi Pelaksanaan a. PIHAK KEDUA melalui para wakil resminya harus mengadakan rapat mingguan untuk membahas progress pekerjaan bersama PIHAK PERTAMA untukmenjaminkelancaran pelaksanaan operasi Proyek dan untuk mengajukan dan membahas persoalan dengan tepat waktu. b. PIHAK KEDUA berkewajiban membuat dan menyerahkan laporan progress pekerjaan mingguan yang meliputi Progress fisik, kendala-kendala dan rencana kerja minggu berikutnya, sebelum dilaksanakan rapat mingguan sesuai dengan huruf a. ayat 3 pasal ini. c. PIHAK KEDUA melalui para wakil resminya harus mengadakan rapat bulanan bersama PIHAK PERTAMA dan staff TEL yang bersangkutan di Lokasi yang akan dikembangkan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan operasi Proyek dan untuk mengajukan dan membahas persoalan dengan tepat waktu. d. Rapat yang pertama harus diadakan pada waktu yang diputuskan bersama setelah DRM pertama dilaksanakan. Setelah itu, rapat-rapat tersebut harus diadakan setiap bulan (jika diperlukan) di sepanjang jangka waktu berlakunya Perjanjian ini. e. Di setiaprapat bulanan, PIHAK KEDUAbertanggung-jawabsekurang-kurangnyaatassejumlah kegiatan berikut: pembuatan laporan kemajuan dari para Site Manager, pengawas lapangan, dan staff lain, memperbaharui setiap perkembangan yang bersangkutan, dan membahas masalah atau hal-hal yang belum terpecahkan yang timbul pada bulan sebelumnya. f. Rapat bulanan dapat diadakan di mana saja pada waktu dan tempat sebagaimana yang bersama-sama dianggap sesuai oleh PARA PIHAK. (4) Organisasi, administrasi, biaya JPS,DRM dan Rapat Evaluasi Pelaksanaan PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk mengatur kegiatan JPS, DRM dan Rapat Evaluasi Pelaksanaan serta bertanggung jawab atas semua biaya terkait (tempat pertemuan, transportasi, akomodasi dan konsumsi). Dalam hal pertemuan tersebut juga akan melibatkan subkontraktor ISP, sehingga biaya akan dibagi secara proporsional sesuai harga kontrak dalam PO ISP dan OSP berdasarkan Perjanjian ini. Jumlah maksimum personel TEL ditutupi oleh PIHAK KEDUA adalah 10 (sepuluh) per pertemuan per STO. Pasal 6 SURAT PESANAN (1) Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini akan dilakukan dengan penerbitan Surat Pesanan sesuai kebutuhan TEL. Surat Pesanan akan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. (2) PIHAK PERTAMA akanmenerbitkanSurat Pesanan kepada PIHAK KEDUA yang mencantumkanbesarnya Harga Borongan, BoQ Pembangunan OSP dan Jangka Waktu Pelaksanaan/Penyerahan Pekerjaan; serta memintakepada PIHAK KEDUA untuksegeramenyerahkanSurat Kesanggupan,Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan. (3) Dalam setiap Surat Pesanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, akan dicantumkan antara lain sebagai berikut:
  • 10. 10 a. Lokasi Pekerjaan; b. Barang dan/atau Jasa yang dipesan; c. Bill of Quantity (BoQ)/Volume Pekerjaan; d. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan; e. Total Harga Borongan; (4) Harga Satuan dan Harga Borongan pekerjaan OSP dinyatakan dalam mata uang Rupiah (IDR) dalam Surat Pesanan. Pasal 7 SYARAT PELAKSANAAN Dalam melaksanakan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus mentaati hal-hal sebagai berikut: a. Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini, gambar rencana dan detailnya termasuk perubahan-perubahannya yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang sesuai dengan Perjanjian ini. b. Perangkat telekomunikasi yang diserahkan telah memiliki Sertifikasi yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang termasuk perpanjangannya apabila masa lakunya telah berakhir, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. c. Segalapetunjuk dan instruksi berdasarkan Perjanjian ini yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA secaratertulis pada saat pelaksanaan Pekerjaan. d. Memperhatikan tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. e. Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah atau Instansi Pemerintah yang berwenang. Pasal 8 TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN (1) Disamping tanggung jawab dan kewajiban yang telah jelas diatur dalam pasal-pasal Perjanjian ini, hal-hal dibawah ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban PIHAK KEDUA, sebagai berikut: a. Melaporkan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kaPIHAK PERTAMAder sebelum dimulainya Pekerjaan untuk pertama kali. b. Berkewajiban memperoleh semua Ijin yang diperlukan atas biaya sendiri tepat pada waktunya untuk pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini, baik itu ijin dari TEL, PU, Kepolisian, PJKA, Pemda, Pemkot dll. c. Berkewajiban memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang termasuk perpanjangannya apabila masa lakunya telah berakhir, atas perangkat telekomunikasi yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. d. Pemeriksaan material berdasarkan list of material (LOM) yang sudah disetujui oleh TEL, jika material tidak sesuai spesifikasi maupun kualitasnya dan ditolak oleh TEL,makaPIHAK KEDUAwajib mengganti. e. Berkewajiban menggunakan tenaga-tenaga yang memiliki kemampuan/keahlian dan pengalaman profesional yang memadai, serta akan mengutamakan penggunaan produk barang/jasa dalam negeri sepanjang tidak bertentangan dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Perjanjian ini. f. Berkewajiban menggunakankeahliannya dan perhatiannya sebaik mungkin. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kualitas pelaksanaan pekerjaannya, semua alat, metode, tehnik, urutan dan prosedur pemasangan dan untuk koordinasi semua bagian dari pekerjaan.
  • 11. 11 g. Berkewajiban menyiapkan semua prosedur/tatacara instalasi, termasuk pengujian di lapangan maupun pengujian integrasi sebagaimanaditetapkandalamPerjanjian ini, serta menyediakanperalatan(alat kerja dan alat ukur) yang cukup dan berkualitas baik untuk melaksanakan Pekerjaan menurut Perjanjian ini. Alat ukur yang dimaksud berupa OTDR, Power Meter, VariableAttenuator,GroundTester/EarthTester, AVO meter, Tone Tester dan peralatan penunjang lainnya untuk kelancaran pelaksanaan Pekerjaan Jarlokat dan Jarlokaf. h. Berkewajiban melakukan rodding dan memasang tambang rodding berdiameter minimum6 (enam)mm yang tujuannya untuk memudahkan penarikan kabel baru. i. Berkewajiban untuk membersihkan polongan duct kabel dan menutup dengan stopper serta membuat gambar ulang hasil penarikan. j. Bertanggung jawab atas kelancaran lalu lintas disekitarnya dan keselamatan operasional dari gangguan yang diakibatkan oleh adanya pekerjaan ini. k. Bertanggung jawab terhadap semua risiko yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini sampai dengan diterimanya hasil Pekerjaan yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-1), serta bertanggung jawab selama Masa Pemeliharaan. l. Bertanggung jawab atas barang-barang milik PARA PIHAK dan TEL dilokasi Pekerjaan sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-1). m. Dalam melaksanakan Pekerjaan harus menjamintidak menggangguoperasionalperangkat TEL eksisting. Jika terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian para pekerja/rekanan PIHAK KEDUA,makaPIHAK KEDUA wajib memperbaiki/mengganti barang yang mengalami kerusakan dan/atau menanggung biaya yang timbul. n. Berkewajiban membersihkan kembali lokasi pekerjaan dari sisa-sisa barang sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan dan mengembalikan lingkungan kekondisi semula (rekondisi). o. Berkewajiban menghadiri rapat-rapat koordinasi atas biaya sendiri setiap waktu diperlukan oleh PIHAK PERTAMA seperti rapat mingguan, rapat bulanan, rapat DRM dan rapat koordinasi lainnya dan turut menanggung biaya pelaksanaan rapat-rapat tersebut. p. Berkewajiban mentaati segala peraturan serta ketentuan yang berlaku guna menjamin keamanan perangkat PIHAK PERTAMA dan TEL, kesehatan dan keselamatan kerja orang-orang yang bekerja untuknya, serta kesehatan dan keselamatan umum disekitarnya. q. Bertanggung jawab untuk mengawasi pekerjaan-pekerjaan karyawannya, wakil-wakil maupun agen- agennya dalam pelaksanaan Pekerjaan tersebut dalam Perjanjian ini, dan PIHAK KEDUA harus segera mengatasi segala pelanggaran yang dilaporkan kepadanya. r. Berkewajiban menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan standar Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) untuk melindungi para pekerjalapangan di bawah kendali PIHAK KEDUA dari kemungkinan terjadinya kecelakaan dan/atau sakit akibat kerja sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. s. Bertanggung jawab terhadap desain sistem termasuk rincian bagian serta ketelitiannya, tanggung jawab demikian tidak berkurang walaupun desain yang diajukan PIHAK KEDUA telah disetujui TEL/PIHAK PERTAMA ataupun telah diberikan Standard Engineering (ITU, CCITT dan sebagainya yang masih terkait). t. Bertanggung jawab untuk rancang bangun Pekerjaan dan tanggung jawab tersebut,bagaimanapuntidak akan berkurang meskipun TEL/PIHAK PERTAMA telah menyetujui desain yang disebut atau ketika PIHAK PERTAMA telah memberikankerangkaacuan untuk standarteknik untuk PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk desain OSP yang telah disepakati selama JPS dan DRM, dan jika permintaan TEL mendesain ulang ke PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA akan melaksanakan rancang bangun ulang segera.
  • 12. 12 u. Bertanggungjawab atas rancang bangun pekerjaan dan menjamin hasil pekerjaan dimaksud dapat dioperasikan dengan baik. Segala kekurangan yang menyebabkan hasil pekerjaan tidak dapat dioperasikan atau dipergunakan dengan baik menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA untuk mePIHAK PERTAMAgkapinya tanpa biaya tambahan. v. Berkewajiban menyerahkan as-built drawing sesuai permintaan PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya sebelum diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-1). w. Apabila barang telah siap dikirim dari pabrik ke lokasi atau gudang PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib mengundang PIHAK PERTAMA untuk melakukan Factory AcceptanceTest dimana biaya transportasi, akomodasi untuk TEL dan PIHAK PERTAMA menjadi tanggungan PIHAK KEDUA. x. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja sebelum barang diperkirakan tiba di lokasi, PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan secara tertulis kepada Site Manajer PIHAK PERTAMA, dengan menyebutkan nama barang, merek, kuantitas, nama lokasi yang dituju, dengan melampirkan dokumen- dokumen sebagai berikut: i. Sertifikat QA RISTI TEL besertaHasil Uji-nya, lampiran gambardari masing-masing itembarang yang dipersyaratkan. ii. Surat keterangan hasil uji pabrik atau surat keterangan keaslian (certificate of origin) barang dari pabrikan atau supplier atau agen resmi yang ditunjuk oleh supplier atau oleh perusahaan yang namanya tertera dalam Sertifikat QA yang menyebutkan nama barang, kode produksi (serial number) dan kuantitas. iii. Delivery Order(Surat Jalan). (2) Disamping tanggung jawab dan kewajiban yang telah jelas diatur dalam Pasal-Pasal Perjanjian ini, hal-hal dibawah ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban PIHAK PERTAMA, sebagai berikut: a. Melakukan monitoring dan pengawasan pekerjaan dimaksud. b. Menunjuk dan menugaskan Pimpinan Proyek dan Site Manajer sesuai ketentuan-ketentuan dan syarat- syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. c. Dalam batas kewenangannya memberikan rekomendasi yang diperlukan PIHAK KEDUA dalam memperoleh ijin yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian ini. d. Menyediakan Petugas Pendamping untuk penyelesaian pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini. e. PIHAK PERTAMA akan memberikan surat dukungan kepada PIHAK KEDUA dalam memperoleh Perijinan, SITAC dan perijinan lain dari Pihak Ketiga. Pasal 9 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN (1) PIHAK KEDUA melaksanakan Pekerjaan pada Pasal 3 Perjanjian ini serta menyerahkannya kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan selesai seluruhnya dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang tercantum dalam masing-masing Surat Pesanan. (2) Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan tersebut ayat (1) Pasal ini dihitung sejak ditandatanganinya Surat Pesanan sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-1) dari Surat Pesanan ini, sudah termasuk hari Minggu dan hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. (3) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan menurut detail jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Pesanan dan setiap perubahan/penyimpangan dari jadwal dimaksud tidak dapat dilaksanakan kecuali hanya dengan persetujuan PIHAK PERTAMA. Pasal 10 PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN/ PENYELESAIAN PEKERJAAN
  • 13. 13 (1) Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud Pasal 9 Perjanjian ini dapat diperpanjang, apabila: a. Fasilitas dan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan/atau TEL berdasarkan Perjanjian ini belum tersedia tepat pada waktunya; atau b. Ada perintah tertulis dari TEL/PIHAK PERTAMA untuk menunda sementara waktu pelaksanaan Pekerjaan; atau c. Terjadinya peristiwa force majeure yang menyebabkan terlambatnya Pekerjaan; d. Jika terjadi kejadian yang tidak di sebabkan oleh PIHAK KEDUA yang menyebabkan keterlambatan yang tidak dapat di hindari atau tidak di harapkan. (2) Perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan yang bukan disebabkan oleh hal-hal dimaksud dalam ayat(1) Pasal ini, hanya dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA apabilaPIHAK KEDUAmengajukanpermohonantertulis untuk persetujuan PIHAK PERTAMA melalui fax atau email dengan alasan yang masuk akal yang kuat. Permintaan tersebut harus diterima oleh PIHAK PERTAMA dalam waktu 3 (tiga) hari kaPIHAK PERTAMAder sejak tanggal terjadinya untuk membenarkan perpanjangan waktu dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kaPIHAK PERTAMAder sebelum tanggal berakhirnya Periode Pelaksanaan Pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. (3)Apabila permohonan dimaksud ayat (2) Pasal ini, tidak diajukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dianggap melepaskan haknya untuk memperoleh perpanjangan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. Pasal 11 JAMINAN UANG MUKA DAN JAMINAN PELAKSANAAN (1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kaPIHAK PERTAMAder setelah Surat Pesanan ditandatangani oleh PARA PIHAK. Jaminan Pelaksanaan ini berupa Bank Garansi senilai 10% (sepuluh persen) dari Harga Borongan yang tercantum dalam Surat Pesanan bertalian dan harus diterbitkan oleh Bank Pemerintah Indonesia ataupun Bank Swasta di Indonesia terpercaya dan dapat disetujui oleh PIHAK PERTAMA. (2) Apabila terdapat penambahan nilai Harga Borongan dari yang telah ditetapkan dalam Surat Pesanan ini, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan tambahan Jaminan Pelaksanaan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Harga Borongan pekerjaan tambahan dimaksud dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kaPIHAK PERTAMAder terhitung sejak tanggal persetujuan PIHAK PERTAMA atas perkerjaan tambahan dimaksud. (3) Sebelum pembayaran uang muka dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA harus menyerahkan Jaminan Uang Muka kepada PIHAK PERTAMA. Jaminan Uang Muka tersebut berupa Bank Garansi senilai 20% (dua puluh persen) dari Harga Boronganyang tercantumdalamSurat Pesanan bertalian dan harus diterbitkan oleh Bank Pemerintah Indonesia ataupun Bank Swasta di Indonesia terpercaya dan dapat disetujui oleh PIHAK PERTAMA. (4) Jaminan Pelaksanaan dimaksud ayat [1] dan Jaminan Uang Muka di ayat [3] Pasal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Berlaku sampai dengan PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh persyaratan dan kewajiban-kewajiban yang dinyatakan dalam BAST-1. b. Apabila Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan tersebut akan habis masa lakunya sebelum Pekerjaan selesai, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memperpanjang masa laku Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan tersebut, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kaPIHAK PERTAMAder sebelum habis masa laku Jaminan tersebut. c. Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan tersebut dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA dan/atau pihak Bank sebagai penerbit Jaminan tersebut (un-conditional)
  • 14. 14 dan pencairannya tetap dapat dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kaPIHAK PERTAMAder sesudah masa laku Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan berakhir. (5) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan perpanjangan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan dalam jangka waktu tersebut pada ayat (4) sub b.Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak tanpa perlu adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA untuk mencairkan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan tersebut serta hasil pencairannya disimpan oleh PIHAK PERTAMA sampai dengan PIHAK KEDUA menyerahkan lagi perpanjangan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan tersebut sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini. Apabila Jaminan pengganti dimaksud belum diserahkan, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menahan pembayaran sampai dengan diserahkannya Jaminan pengganti tersebut. (6) Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan dimaksud pada Pasal ini akan dikembalikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara sekaligus setelah selesainya seluruh Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini yang dinyatakan dalam BAST-1 dari Surat Pesanan ini, dan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Jaminan Pemeliharaan. (7) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan dimaksud dan hasil pencairannya menjadi milik PIHAK PERTAMA. (8) Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan ini harus menyebutkan khusus untuk keperluan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Out Side Plant untuk Proyek Pengadaan dan Pemasangan Modernisasi Jaringan Akses Kabel Tembaga Melalui Optimalisasi Aset Jaringan Kabel Tembaga dengan Pola Trade-In/Trade-Off. Pasal 12 KESELAMATAN KERJA (1) Dalam melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus mengindahkan dan mentaati segala peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku guna menjamin kesehatan dan keselamatan kerja pekerja-pekerja dan/atau orang-orang yang bekerja di bawah kendali PIHAK KEDUA, serta kesehatan dan keselamatan umum disekitarnya. (2) PIHAK KEDUA wajib menyediakan rambu-rambu keselamatan dan peralatan keselamatan kerja untuk pekerja-pekerja dan/atau orang-orang yang bekerja dibawah kendali PIHAK KEDUA. (3) Segala kerusakan, kerugian dan tuntutan yang timbul karena tidak/kurang ditaatinya ketentuan-ketentuan dan peraturan yang dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. Pasal 13 ASURANSI (1) PIHAK KEDUA atas biaya sendiri berkewajiban untuk mengasuransikan segala resiko (all risk) kerusakan, pencurian, kebakaran, bencana alam maupun kesalahan akibat pelaksanaan Pekerjaan selama dalam pengangkutan,pemasangan/instalasisertatanggungjawabhukum kepadaPihak Ketiga dengannilai jaminan minimal setara Harga Borongan sesuai Surat Pesanan untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA sebagai penerima manfaat (beneficiary). (2) PIHAK KEDUA dengan biaya sendiri tetap bertanggung-jawab atas Jaminan Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) terhadap semua personil yang bekerja untuk kepentingan PIHAK KEDUA serta peralatan- peralatan yang menjadi milik PIHAK KEDUA untuk keperluan pelaksanaan Pekerjaan. (3) Asli polis asuransi ayat (1) dan (2) Pasal ini harus diserahkan kepada PIHAK PERTAMA, selambat- lambatnya 14 (empat belas) hari kaPIHAK PERTAMAder sejak Surat Pesanan ditandatangani. (4) PIHAK KEDUA wajib memperpanjang Polis Asuransi yang dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dengan biaya sendiri apabila terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan.
  • 15. 15 (5) Apabila terjadi resiko sebagaimana dimaksud ayat (1)Pasal ini, maka: a. Apabila terjadi resiko, PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA dan Perusahaan Asuransi terkait, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kaPIHAK PERTAMAder setelah terjadinya resiko dan PIHAK KEDUA diwajibkan memperbaiki dan meneruskan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan Perjanjian ini. b. PIHAK KEDUA sesuaidengan persyaratanPolis yang bersangkutanwajib memenuhi persyaratanyang diperlukan oleh Perusahaan Asuransi yang bertindak sebagai penanggung dalam penyelesaian ganti rugi. c. PIHAK KEDUA tetap berkewajiban untuk menyelesaikan seluruh Pekerjaan dengan hasil baik dan dapat diterima oleh TEL dan PIHAK PERTAMA menurut Perjanjian ini dan Surat Pesanan yang bertalian. (6) Dalam hal terjadi resiko, maka uang santunan asuransi yang diterima PIHAK KEDUA melalui PIHAK PERTAMA wajibdigunakan untuk menyelesaikanseluruh perkerjaan dan menggantikerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA dan/atau Pihak Ketiga berdasarkan Perjanjian ini. Pasal 14 HARGA SATUAN (1) Harga Satuan untuk melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 Perjanjian ini. (2) Harga satuan yang tercantum dalam lampiran 3 Perjanjian ini diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Harga satuan sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 Perjanjian ini terdiri dari Harga OSP, Harga CO, Power Connection, SITAC, foundation dan FTM (Fiber Termination Management) dan disepakati dalam bentuk Rupiah (IDR). b. Pada dasarnya harga satuan ini merupakan harga tetap, tidak berubah selama masa laku Perjanjian ini. Namun demikian atas harga dimaksud dapat dilakukan peninjauan setiap 6 (enam) bulan sekali selama berlakunya Perjanjian ini dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan disetujui oleh TEL. Harga satuan yang sudah disepakati dituangkan dalam Amandemen terhadap Perjanjian ini, dan mulai berlaku hanya untuk PO berikutnya. c. Khusus untuk SITAC apabila dalam realisasinya melebihi harga satuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan disetujui oleh TEL, maka PIHAK PERTAMA akan mengganti kelebihan biaya SITAC dimaksud kepada PIHAK KEDUA yang akan dibayarkan setelah mendapat penggantian dari TEL. d. Dasar untuk menghitung/menetapkan jumlah Harga Borongan dalam setiap Surat Pesanan yang akanditerbitkan oleh PIHAK PERTAMA. e. Harga satuan barang dan jasa harus sudah mencakup semua biaya tambahan yang dibutuhkan dalam Lingkup Pekerjaan (Lampiran I). (3) Jika terdapat pekerjaan tambahan yang belum ada harga satuannya dalam Perjanjian ini (new item) maka terhadap harga satuan untuk pengadaan tambahan (new item) harus dinegosiasikan dan disepakati oleh PARA PIHAK dan disetujui oleh TEL. Harga satuan (new item) yang telah disepakai oleh PARA PIHAK akan dituangkan dalam Surat Pesanan atau Amandemen Surat Pesanan ini dan harga satuan untuk pengadaan tambahan dimaksud dapat digunakan sebagai acuan penebitan Surat Pesanan selanjutnya. Pasal 15 PAJAK, BEA-BEA DAN PERIJINAN (1) Dalam Harga Satuan dimaksud Pasal 14 Perjanjian ini belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%
  • 16. 16 (sepuluh persen) namun sudah termasuk pajak penghasilan (PPh), pajak-pajak lain, bea meterai dan bea- bea lainnya menurut peraturan dan ketentuan Pemerintah yang berlaku. (2) Masing-masing Pihak berkewajiban menyetorkan PPN yang lahir dari Perjanjian inidan Surat Pesanan dan bila terjadi keterlambatan dan lain-lain yang berkaitan dengan penyetoran PPN sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak. (3) Jika timbul kewajiban pajak selain yang telah ditetapkan dalam ayat (1)Pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. (4) PIHAK KEDUA diwajibkan untuk mengurus secara aktif dan sekaligus menyelesaikan semua urusan perijinan dan/atau legalitas pekerjaan/barang tersebut dari yang berwenang. (5) Semuapengeluaran yang timbul dalam proses pengurusan sampai diperolehnya surat ijin dan atau legalitas lainnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. Pasal 16 CARA PEMBAYARAN (1) Pembayaran atas pelaksanaan Pekerjaan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan dilaksanakan setelah dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut: a. Pembayaranuang muka sebesar 20% (Dua Puluh persen) dari Harga Borongandibayarkan setelah Surat Pesanan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan terbitnya Perjanjian ini. Pembayaran tersebut akan dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA mengajukan SuratPermohonan Pembayaran dengan diPIHAK PERTAMAgkapi: i. 1 (Satu) lembar asli bermaterai dan 2 (dua) lembar salinan kuitansi; ii. Faktur Tagihan; iii. Faktur Pajak Standar; iv. Foto Copy Perjanjian ini (sampul, halaman pertama dan lembar pengesahan); v. Foto Copy Surat Pesanan berkaitan; vi. Foto Copy Referensi Bank terbaru; vii. Asli Jaminan Uang Muka; viii. Asli Jaminan Pelaksanaan. b. Sisa Pembayaran sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Harga Borongan yang tercantum dalam Surat Pesanan. Pembayaran tersebut akan dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA mengajukan Surat Permohonan Pembayaran dengan diPIHAK PERTAMAgkapi: i. 1 (satu) lembar asli bermaterai dan 2 (dua) lembar salinan kuitansi; ii. Faktur tagihan; iii. Faktur Pajak Standar; iv. Foto Copy Surat Pesanan ini (sampul, halaman pertama dan lembar pengesahan); v. Foto Copy Surat Pesanan; vi. Asli Jaminan Pemeliharaan; vii. Berita Acara Uji Terima (BAUT); viii. Berita Acara Serah Terima Pertama(BAST-1). (2) Pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui: Bank : Cabang : Alamat : Nomor Rekening : Atas Nama : Dengan biaya transfer menjadi tanggungan PIHAK KEDUA yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.
  • 17. 17 Perubahan Rekening Pembayaran dapat dilakukan apabila ada pemberitahuan tertulis yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebagai kePIHAK PERTAMAgkapan tambahan pada Surat Permohonan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini. (3) PIHAK PERTAMA akan melaksanakan pembayaran selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kaPIHAK PERTAMAder sejak diterimanyadokumentagihan dari PIHAK KEDUA, dandinyatakansah, PIHAK PERTAMAgkap dan benar serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini oleh Bagian Akuntansi PIHAK PERTAMA. Pasal 17 REKONSILIASI (1) Pada akhir pelaksanaan Pekerjaan dan setelah diterbitkan Berita Acara Uji Terima akan dilakukan perhitunganakhir Pekerjaan (Rekonsiliasi) oleh PARA PIHAK yang hasilnyadituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi dan selanjutnya akan dipergunakan sebagai dasar penerbitan Berita Acara Serah Terima Migrasi dan Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-1) dengan ketentuan sebagai berikut: a) Berdasarkan Berita Acara Uji Terima (BAUT) dan Berita Acara Rekonsiliasi, akan diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-1) dengan ketentuan apabila Harga Borongan hasil perhitungan akhir pekerjaan (rekonsiliasi) lebih tinggi atau lebih rendah dari Harga Borongan yang tercantum dalam Surat Pesanan, maka Harga Borongan yang dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-1) sebesar Harga Borongan yang tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi. b) Berdasarkan Berita Acara Uji Terima (BAUT) atas Migrasi dan Berita Acara Rekonsiliasi Migrasi, akan diterbitkan Berita Acara Serah Terima Migrasi dengan ketentuan apabila Harga Borongan hasil pehitungan akhir pekerjaan migrasi (rekonsiliasi) lebih tinggi atau lebih rendah dari Harga Borongan yang tercantum dalam Surat Pesanan, maka Harga Borongan yang dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Migrasi sebesar Harga Borongan yang tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi. (2) Hasil perhitungan akhir dimaksud ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam amandemen terhadap Surat Pesananatau menerbitkan Surat Pesanan baru dengan ketentuan sebagai berikut: a) Apabila Harga Borongan setelah rekonsiliasi lebih kecil dari Harga Borongan sesuai Surat Pesanan (Jumlah total dari Uang Muka + L/C), PIHAK KEDUA harus mengembalikan selisih antara Harga Borongan setelah rekonsiliasi dengan Harga Borongan sesuai dengan Surat Pesanan kepada PIHAK PERTAMA melalui T/T tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kaPIHAK PERTAMAder sejak diterimanya tagihan yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA. b) Apabila Harga Borongan setelah Rekonsiliasi lebih besar dari Harga Borongan sesuai Surat Pesanan(jumlah total dari Uang Muka + L/C), PIHAK PERTAMA harus membayar selisih antara Harga Borongansetelah rekonsiliasi denganHarga Borongansesuai Surat Pesanan melalui T/T tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kaPIHAK PERTAMAder setelah diterimanya tagihan yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA. Pasal 18 PENGGUNAAN DOKUMEN PERJANJIAN DAN INFORMASI RAHASIA (1) Dalam melaksanakan Perjanjian ini PIHAK KEDUA serta personilnya wajib untuk menjaga kerahasiaan data termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, dalam waktu tidak terbatas. (2) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA menggandakan dan/atau menyebarluaskan setiap informasi kepada pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, mengungkapkan Perjanjian ini atau setiap ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, atau setiap spesifikasi, rencana, gambar, pola, daftar, jadwal, contoh atau informasi yang disediakan oleh atau
  • 18. 18 untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA sehubungan dengan itu, kepada personil selain personil yang dipekerjakan PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini dan Surat Pesanan. Pengungkapan kepada setiap personil PIHAK KEDUA tersebut hanya dapat dilakukan apabila diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian inidan Surat Pesanan. (3) PIHAK KEDUA tidakdiperkenankantanpapersetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMAmenggunakansetiap dokumenatau informasi sebagaimanadimaksuddalam ayat (1)Pasalini kepada pihaklain kecuali diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini. (4)Dengan surat pemberitahuan tertulis, PIHAK PERTAMA berhak meminta kepada PIHAK KEDUA untuk mengembalikan semua informasi dalam bentuk apapun yang telah diberikan atau untuk memusnahkan informasi tersebut, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan dari PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa PIHAK KEDUA tidak lagi memiliki atau menguasai baik secara langsung maupun tidak langsung informasi dimaksud maupun salinannya, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kaPIHAK PERTAMAder sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA. Pasal 19 PIMPINAN PROYEK PIHAK PERTAMA DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (1) Untuk mengawasi pelaksanaan seluruh Pekerjaan sesuai Perjanjian akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui Pimpinan Proyek PIHAK PERTAMA. (2) Pengawasan pelaksanaan Pekerjaan di masing-masing lokasi akan dilakukan oleh Site Manajer yang akan diberitahukan oleh Pimpinan Proyek PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. (3) PIHAK KEDUA setuju atas penempatan Site Manajer serta berkewajiban untuk membantu pelaksanaan tugasnya. (4) PIHAK KEDUA harus memenuhi Pedoman Pemasangan Jaringan Telekomunikasi (PPJT) untuk kebijakan dan ketentuan Jarlokat dan Jarlokaf yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Pasal 20 MANAJEMEN PROYEK PIHAK KEDUA (1) PIHAK KEDUA wajib menunjuk pegawainya untuk memimpin pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dan Surat Pesanan sebagai Pimpinan Proyek dan Site Manajer serta memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA tentang penunjukan tersebut dan Organisasi Proyeknya. (2) Pimpinan Proyek PIHAK KEDUA bertugas menjalankan pengelolaan pelaksanaan Pekerjaan secara menyeluruh dibantu oleh para Site Manajernya yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan Pekerjaan di masing-masing lokasi. (3) Apabila menurut penilaian Pimpinan Proyek dan/atau Site Manajer PIHAK PERTAMA bahwa Pimpinan Proyek/Site Manajer PIHAK KEDUA atau wakilnya atau pekerja-pekerja yang ditunjuk PIHAK KEDUA seperti dimaksud dalam Pasal ini tidak ahli dan cakap atau tidak menunjukan itikad baik maupun kelakuan baik, maka PIHAK KEDUA wajibsegera menggantinyadengantenaga lain yang lebih cakap dan baik dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kaPIHAK PERTAMAder terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tertulis tersebut. (4) Dalam hal terjadi penggantian Pimpinan Proyek atau Site Manajer PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan pemberitahuan tertulis yang sudah dapat diterima PIHAK PERTAMA selambat- lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kaPIHAK PERTAMAder sejak penggantian tersebut terjadi. (5) Apabila penggantianpersoniltersebut ayat (3)Pasalinibelum dilaksanakan, maka Pimpinan ProyekPIHAK PERTAMA dapat menangguhkan pembuatan Berita Acara Uji Terima (BAUT) sampai dengan penggantian tersebut dipenuhi.
  • 19. 19 PASAL 21 PENGANGKUTAN, KANTOR DAN GUDANG (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas segala resiko dan biaya sendiri untuk menyePIHAK PERTAMAggarakan pengangkutan material dan/atau perangkat lainnya yang akan dipergunakan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan menurut Perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus melindungi dari segala kemungkinan kerusakan yang terjadi akibat pengangkutan, kelembaban, iklim, dan lain-lain. (2) Guna menyimpan material dan/atau perangkat lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KEDUA atas biaya sendiri diwajibkan menyediakan gudang yang pantas dan aman, juga sebuah Kantor yang cukup pantas PIHAK PERTAMAgkap dengan alat-alatnya serta peralatan lainnya. (3) Untuk menjaga kerapihan, ketertibandan keamananmaka gudang dan kantor tidak diperkenankan menjadi tempat akomodasi bagi pegawai, pekerja atau orang-orang yang bekerja bagi PIHAK KEDUA. Pasal 22 PENYEDIAAN FASILITAS DAN PEGAWAI OLEH PIHAK KEDUA (1) Kecuali dinyatakan lain, PIHAK KEDUA atas biaya sendiri harus menyediakan peralatan konstruksi, perangkat uji, program pengujian, material, alat-alat, pekerja, bahan bakar, listrik (genset), penerangan, pengangkutan dan fasilitas lainnya, jasa, alat keselamatan dan bangsal sementara untuk melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini. (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk melakukan pemagaran yang sempurna (apabila diperlukan), penjagaan, pencahayaan dan pengawasan semua Pekerjaan di lokasi sampai diselesaikanya Pekerjaan dan dapat diterima PIHAK PERTAMA dan TEL. (3) PIHAK KEDUA jugabertanggung jawabuntuk penyediaan yang pantas jalan masuk temporerdan penjaga, akomodasi bagi pekerjanya, tanda keselamatan, perlindungan dan keselamatan pemilik serta penduduk atas batas kepemilikan, publik dan lainnya. Pasal 23 PEGAWAI/PEKERJA PIHAK KEDUA (1) Pegawai/Pekerja PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, harus senantiasa dapat diidentifikasi sebagai pegawai/pekerja dari PIHAK KEDUA dibawah pengendalian administrasinya dan tidak akan diidentifikasikan sebagai pegawai PIHAK PERTAMA atau TEL. (2) Selama Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus menjalankan pengendalian terhadap pegawai/pekerja PIHAK KEDUA dan harus mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segera memperbaiki setiap pelanggaran yang dilakukannya. Pasal 24 PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA (1) PIHAK KEDUA dilarang menyerahkan pelaksanaan baik sebagian atau seluruh Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA. Apabila PIHAK PERTAMA memberi persetujuan tertulis tentang penyerahan sebagian perkerjaan kepada Pihak Ketiga,
  • 20. 20 maka PIHAK KEDUA tetap bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilaksanakan Pihak Ketiga dimaksud dalam satu Tanggung Jawab Tunggal. (2) Apabila ketentuan ayat (1) Pasal ini dilanggar oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan Perjanjian ini tanpa adanya tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA berhak menunjuk pihak lain untuk melanjutkan Pekerjaan tersebut dan Jaminan Uang Muka serta Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan menjadi milik PIHAK PERTAMA. Pasal 25 PEKERJAAN TAMBAHAN/KURANGAN (1) Setiap penambahan atau pengurangan terhadap BoQ yang telah ditetapkan dalam Surat Pesanan harus mendapatkan persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA dan TEL dan jumlah biaya Pekerjaan tambahan atau kurangan akan dihitung berdasarkan Harga Satuan yang tercantum dalam Lampiran 3 Perjanjian ini. (2) Apabila Harga Satuan untuk Pekerjaan tambahan tidak terdapat dalam Perjanjian ini, maka penetapan Harga Satuan mengacu kepada ketentuan Pasal 14 ayat (3) Perjanjian ini. (3) Pembayaran pekerjaan tambahanakan dilaksanakan setelah Amandemen terhadapSurat Pesanan yang mengatur tentang pekerjaan tambahan dan kurangan yang dimaksud ayat (1)Pasal ini yang telah ditanda tangani oleh PARA PIHAK. (4) Apabila PIHAK KEDUA melakukan tambahan Pekerjaan tanpa adanya persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, maka harus dianggap suatu pelepasan oleh PIHAK KEDUA atas setiap dan semua klaim untuk Pembayaran atas Pekerjaan tambahan dimaksud. (5) Apabila terjadinya pekerjaan tambah-kurang disebabkan oleh kesalahan dari PIHAK KEDUA, maka disepakati hal-hal berikut: a. Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan ternyata terdapat kekurangan material/volume, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk memenuhinya dan semua biaya penambahan material dimaksud menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. b. Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan, ternyata terdapat kelebihan material/volume dari yang telah ditetapkan dalam Surat Pesanan ini, maka pembayaran sesuai dengan material terpasang dan maksimal sebesar Harga Borongan yang ditetapkan dalam Surat Pesanan terkait. Pasal 26 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN ROYALTI (1) Dalam Harga Borongan yang tercantum dalam Surat Pesanan ini sudah termasuk semua biaya yang akan dibayarkan untuk hak paten,hak cipta, desain yang didaftarkan dan setiap royaltilainnya atauhak monopoli serupa sehubungan dengan Perangkat tersebut.PIHAK KEDUA akan mengganti kerugian yang diderita PIHAK PERTAMA terhadap semua tindakan atau klaim atas pelanggaran paten, hak cipta, desain yang didaftarkan atau hak monopoli lainnya atasdasar pembelian atau pemilikan atau pemakaian Perangkat oleh PIHAK PERTAMA dan TEL. (2) Setiap pihak pada Perjanjian ini harus segera memberitahukan pihak yang lain tentang suatu klaim sehubungan denganhak paten,hak cipta,desain yang didaftarkan atau hak monopoli serupa dan tidak akan dibuat penyelesaian tanpa memberitahukan pihak yang lain sebelumnya tentang klaim dan memberikan kesempatan yang cukup untuk melakukan penyelesaian atas hal tersebut. Pasal 27 KERUSAKAN DAN KERUGIAN
  • 21. 21 (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan dan/atau kerugian baik langsung maupun tidak langsung (loss of opportunitydan loss of revenue)maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Total Harga Borongan dari Surat Pesanan terkait atau hasil rekonsiliasi (apabila ada) yang diterbitkan berdasarkan Perjanjian ini, terhadap barang-barang atau kepentingan PIHAK PERTAMA dan/atau TEL yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaian PIHAK KEDUA, pegawai-pegawainya ataupun orang-orang yang bekerja untuknya, paling lambat 14 (empat belas) hari kaPIHAK PERTAMAder terhitung sejak tanggal pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA. (2) Apabila PIHAK KEDUA lalai atau tidak melaksanakan ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memotong langsung dari jumlah tagihan PIHAK KEDUA yang belum dibayarkan PIHAK PERTAMA, senilai kerugian dimaksud. (3) Untuk kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pihak ketigaakibat kesengajaan/kelalaian/kesalahan PIHAK KEDUA, pegawai/pekerja/orang yang bekerja untuknya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. (4) Bilamana kerusakan atau kerugian dimaksud ayat (1)Pasal ini dapat dibuktikan oleh PIHAK KEDUA bukan sebagai akibat kesengajaan atau kelalaian PIHAK KEDUA, pegawai/pekerja/orang yang bekerja untuknya, maka PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab tersebut. (5) Kerusakan dan kerugian yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dimaksud ayat (1)Pasal ini adalah: a. Semua kerugian fisik yang terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan. b. Opportunity loss akibat perhubungan putus (PERPU), yang dihitung berdasarkan rata-rata trafik selama jam PERPU pada jam dan hari yang sama pada 3 (tiga) bulan sebelumnya. c. Semua klaim yang wajar dari pelanggan TEL berdasarkan Service Level Guarantee (SLG) antara TEL dan Pelanggan, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA. Pasal 28 PENGGANTIAN KERUGIAN (1) PIHAK KEDUA wajib untuk memberikan ganti kerugian kepada PIHAK PERTAMA atau pihak lainnya dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari semua kerugian, biaya dan pengeluaran yang timbul dari setiap klaim/tuntutan,termasukbiayaarbitrase, biaya pengadilan,biaya pengacarasertagantirugi yang ditetapkan pengadilan maupun lembaga lain yang berwenang menyelesaikan klaim/tuntutan, apabila klaim/tuntutan dimaksud timbul karena hal-hal sebagai berikut: a. Sebagai akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini atau perjanjian khusus lain terkait dengan Perjanjian ini. b. Sehubungan dengan setiap tuntutan termasuk denda atau sanksi lainnya yang diderita PIHAK PERTAMA sebagai akibat dari pelanggaran oleh PIHAK KEDUA atau karyawan/orang yang bekerja untuk kepentingan PIHAK KEDUA terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. c. Atas cidera pribadi dan/atau kematian seseorang dan kerusakan yang terjadi pada harta benda akibat tindakan atau kelalaian dari PIHAK KEDUA, atau karyawan/orang yang bekerja untuk kepentingan PIHAK KEDUA. d. Adanya sengketa yang timbul sehubungan dengan Perjanjian yang telah ditandatangani PIHAK KEDUA dengan Pihak Ketiga sebelum maupun selama pelaksanaan Perjanjian ini, jika PIHAK PERTAMA ikut digugat dalam sengketa ini, maka PIHAK KEDUA akan bertanggung jawab penuh untuk menanggung biaya Pengacara yang ditunjuk sendiri oleh PIHAK PERTAMA untuk menghadapi gugatan tersebut.Jika ataspermohonandari lawan sengketa PIHAK KEDUApengadilanmenjatuhkanputusanprovisionil yang melarang pelaksanaan pekerjaan lebih lanjut, maka PIHAK KEDUA sepakat bahwa PIHAK PERTAMA berhak untuk mengalihkan pekerjaan tersebut kepada pihak lain agar kepentingan PIHAK PERTAMA atas pekerjaan tersebut tidak terganggu atau terhenti.
  • 22. 22 (2) Apabila terjadi hal-hal dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA harus: a. Menyampaikan segerapemberitahuantertulis kepada PIHAK KEDUA,jika ada klaim gugatan dari pihak ketiga. b. Mengijinkan PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan klaim dan/atau gugatan dimaksud atas permintaan PIHAK KEDUA dan atas biaya PIHAK KEDUA. c. Memberikan informasi dan bantuan yang wajar bila diperlukan PIHAK KEDUA dan atas permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA dalam upaya menyangkal atau menyelesaikan klaim dan/atau gugatan dimaksud. Pasal 29 PERLINDUNGAN TERHADAP TELEKOMUNIKASI EKSISTING (1) Selama waktu pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KEDUA harus memperhatikan perlindungan terhadap operasional perangkat dan/atau telekomunikasi eksisting. (2) Dalam hal terjadi kerusakan perangkat dan/atau telekomunikasi eksisting sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab atas biaya yang timbul untuk perbaikan dan atau penggantian atas kerusakan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 27 Perjanjian ini. Perbaikan dan/atau penggantian kerusakan harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam. Pasal 30 LAPORAN (1) Selama jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KEDUA harus membuat rencana kerja dan menyampaikan laporan 1 (satu) mingguan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA mengenai kemajuan pelaksanaan Pekerjaan dan aktifitas-aktifitas lain yang dilaksanakan sehubungan pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini serta permasalahan utama yang timbul di Lokasi. (2) PIHAK KEDUA harus memperhatikan secara langsung untuk mempersiapkan laporan kemajuan dalam waktu dan format dimana PIHAK PERTAMA dengan mudah dapat memeriksa dan memonitor pelaksanaan Pekerjaan yang telah dilaksanakan. (3) Laporantersebut ayat (1)Pasaliniditujukan kepada SiteManajer dengantembusankepada: Pimpinan Proyek PIHAK PERTAMA; dalam bentuk hard copy (rangkap tiga) dan soft copynya. Pasal 31 DOKUMENTASI (1) Semua dokumentasi yang berhubungan dengan Pekerjaan dimaksud dalam Perjanjian ini, seperti: a. gambar akhir pelaksanaan (as built drawing). b. buku-buku petunjuk instalasi. c. operasi/manual handbook. d. Surat-surat perijinan yang berkaitan dengan pekerjaan ini, baik itu ijin dari TEL, PU, Kepolisian, PT. KAI, Pemda, Pemkot dll. e. Surat kesepakatan peminjaman/sewa/jual beli lahan terkait SITAC. f. Surat ijin pasang baru atau penambahan daya dari PLN. g. informasi lainnya menurut Perjanjian ini. PIHAK KEDUA harus menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA masing-masing sebanyak 1 (satu) set hardcopy asli dan 3 (tiga) set salinannya dan softcopynya; dalam waktu 14 (empat belas) hari kaPIHAK PERTAMAder sebelum diterbitkan Berita Acara Uji Terima (BAUT).
  • 23. 23 (2) Dokumentasi tersebut ayat (1)Pasal ini merupakan salah satu persyaratan penerbitan BAUT. (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawabterhadapsetiap kelambatanyang diakibatkan oleh ketidakmampuannya untuk menyerahkan dokumentasi tersebut sehingga tidak dapat ditandatanganinya BAUT oleh PARA PIHAK. Pasal 32 KOMISIONING, UJI TERIMA DAN SERAH TERIMA (1) Komisioning: a. Komisioning harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan didampingi PIHAK PERTAMA, segera setelah selesainya Pekerjaan instalasi di masing-masing Subsistem. b. Komisioning dimaksudkan sebagai persiapan PIHAK KEDUA sebelum pelaksanaan uji terima sekaligus untuk mengetahui bahwa Perangkat yang dipasang dan metoda kerja yang dilaksanakan telah sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan dapat berfungsi dengan baik sehingga dapat dioperasikan secara komersial. c. Materi, prosedur dan item test dalam komisioning mengacu pada prosedur Uji Terima yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dan TEL. d. Bila dalam pelaksanaan komisioning ditemukan adanya kelainan atau penyimpangan dari Spesifikasi Teknis barang dan/atau metoda kerja yang ditetapkan dalam PPJT Jarlokat dan Jarlokaf dan/atau Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib terlebih dahulu mengadakan perbaikan dan/atau penggantian sebelum uji terima dilaksanakan. (2) Uji Terima: a. Apabila hasil komisioning berhasil baik dan memenuhi Spesifikasi Teknis yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka dilakukan Uji Terima oleh PIHAK KEDUA dan disaksikan oleh PIHAK PERTAMA dan TEL. b. PIHAK KEDUA berkewajiban mengundang PIHAK PERTAMA untuk melakukan Uji Terima Pekerjaan dan Migrasi dalam waktu minimal 10 (sepuluh) hari kaPIHAK PERTAMAder sebelum uji terima dilakukan. c. Pengujian terhadap hasil Pekerjaan akan dilaksanakan oleh Tim Uji Terima dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA danTEL dapat dilakukan sebagian (sampling)atau keseluruhan sesuai dengan prosedur pengetesan/uji terima dan migrasi yang disepakati bersama, dan PIHAK KEDUA dengan biaya sendiri diwajibkan menyediakan tenaga pembantu, alat bantu kerja, alat ukur, dan barang habis pakai yang diperlukan untuk pengetesan dan pemeriksaan. d. Apabila hasil Uji Terima dan Migrasi tidak baik serta tidak dapat diterima PIHAK PERTAMA dan/atau TEL maka PIHAK KEDUA dengan tidak mengurangi segala kewajiban lainnya menurut Perjanjian ini wajib untuk segera melaksanakan perbaikan-perbaikan atau menggantinya dengan perangkat/barang baru sesuai dengan Lingkup Pekerjaan menurut Perjanjian ini, dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kaPIHAK PERTAMAder dan apabila perbaikan dan/atau penggantian dimaksud melampaui Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Pesanan maka kepada PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi keterlambatan sebagaimanadimaksud Pasal37 Perjanjian ini. e. Perbaikan-perbaikan atau penggantian-penggantianyang telahselesaidilaksanakan PIHAK KEDUA akan diuji terima kembali dengan mengikuti ketentuan ayat (1) dan (2)Pasal ini. f. Apabila pengujian atashasil Pekerjaan tersebut dinyatakanbaik, dan dapat diterimaserta tidak terdapat adanya major maupun minor pending item, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Uji Terima (BAUT) Pembangunan dan Migrasi yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA cq. Tim Uji Terima
  • 24. 24 dalam waktu selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kaPIHAK PERTAMAder sejak hasil Uji Terima dinyatakan baik dan dapat diterima PIHAK PERTAMA dan TEL. g. Semua biaya yang timbul karena diadakannya pengujian/pengetesan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. (3) Serah Terima: a. Berdasarkan Berita Acara Uji Terima (BAUT) Pembangunan dan Migrasi tersebut pada ayat (2)Pasal ini, dan apabila dapat diterima TEL serta hasil Pekerjaan dapat dioperasikan, maka akan dilanjutkan denganperhitungan akhir pekerjaan yang dituangkandalam Berita Acara Rekonsiliasi atauperhitungan akhir pekerjaan Pembangunan yang akan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi dan Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-1). b. Berdasarkan Berita Acara Uji Terima (BAUT) dan Migrasi dan setelah seluruh service dari perangkat eksisting sudah dimigrasi ke Perangkat baru dan telah dilakukan pengamatan selama periode 3 x 24 jam dengan hasil baik dan dapat diterima PIHAK PERTAMA dan TEL, maka akan dilanjutkan dengan perhitungan akhir pekerjaan migrasi yang akan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi dan Berita Acara Serah Terima Migrasi. c. Jika seluruh kewajiban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA terhadap Pembangunan,Migrasi dan pemeliharaan yang bertalian berdasarkan Surat Pesanan telah dipenuhi dengan baik dalam Masa Pemeliharaan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kaPIHAK PERTAMAder, maka akan diterbitkan Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST-2) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK. Pasal 33 TEMPORARY SOLUTION Apabila pada suatu Lokasi diperlukan untuk digelar Temporary Solution guna menjamin keberlangsungan layanan TEL, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut: (1) Penggelaran Sistem Jaringan akses sementara yang berfungsi untuk menggantikan jaringan akses eksisting sehingga layanan TEL tidak terganggu/terputus, setelah Sistem Jaringan akses sementara terpasang maka dilakukan Komisioning dan Uji Terima sebagaimana diatur dalam ayat (2) dan (3)Pasal ini. (2) Komisioning temporary solution: a. Komisioning harus dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan didampingi PIHAK PERTAMA. b. Komisioning dilakukan per Subsistem. c. Komisioning dimaksudkan sebagai persiapan PIHAK KEDUA sebelum pelaksanaan uji terima temporary solution sekaligus untuk mengetahui bahwa Perangkat yang dipasang telah sesuai dengan Spesifikasi Teknik dan dapat berfungsi dengan baik sehingga dapat dioperasikan untuk mengganti jaringan akses eksisting. d. Materi, prosedur dan item test dalam Komisioning mengacu pada prosedur uji terima yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dan TEL. e. Bila dalam pelaksanaan Komisioning ditemukan adanya kelainan atau penyimpangan dari Spesifikasi Teknis yang ditetapkan, maka PIHAK KEDUA wajib terlebih dahulu mengadakan perbaikan atau penggantian sebelum uji terima temporary solution dilaksanakan. (3) Uji Terima Temporary Solution: a. Apabila hasil Komisioning berhasil baik memenuhi Spesifikasi Teknis yang ditetapkan, maka dilakukan Uji Terima Temporary Solution oleh PIHAK KEDUA dan Tim dari PIHAK PERTAMA dan TEL. b. PIHAK KEDUA berkewajiban mengundang PIHAK PERTAMA untuk melakukan Uji Terima Temporary Solution dalam waktu minimal 7 (Tujuh) hari kaPIHAK PERTAMAder sebelum Uji Terima Temporary Solution di lakukan.
  • 25. 25 c. Pengujian terhadap hasil Pekerjaan akan dilaksanakan oleh Tim dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan TEL dapat dilakukan sebagian (sampling) atau keseluruhan sesuai dengan prosedur pengetesan/uji terima yang disepakati bersama, dan PIHAK KEDUA diwajibkan menyediakan tenaga pembantu, alat bantu kerja, alat ukur, dan barang habis pakai yang diperlukan untuk pengetesan dan pemeriksaan peralatan dan tanpa pengenaan biaya apapun kepada PIHAK PERTAMA. d. Apabila hasil Uji Terima Temporary Solution tidak baik dan tidak dapat diterima PIHAK PERTAMA dan TEL, maka PIHAK KEDUA wajib untuk segera melaksanakan perbaikan-perbaikan atau menggantinya dengan peralatan/barang baru yang sesuai sehingga berfungsi dengan baik. Perbaikan-perbaikan atau penggantian-penggantian tersebut akan diuji terima kembali dengan mengikuti ketentuan ayat (1) dan (2)Pasal ini. e. Apabila pengujian atas hasil Pekerjaan dinyatakan baik, dan dapat diterima PIHAK PERTAMA dan TEL serta telah beroperasi menggantikan layanan eksisting, maka akan dituangkan dalam Berita Acara Layak Operasi Temporary Solution per Subsistem yang ditandatangani oleh PARA PIHAK. f. PIHAK KEDUA akan melakukan pemindahan layanan Temporary Solution ke layanan permanen berdasarkan Berita Acara Uji Terima (BAUT) Pembangunan (permanen). g. Jika ada bagian dari pekerjaan OSP memerlukanSolusi sementara,PIHAK PERTAMAdanPIHAK KEDUA akan bernegosiasi bersama ke TEL untuk biaya apapun yang timbul dan akan dimasukkan dalam BoQ. Pasal 34 JAMINAN HUKUM ATAS PERANGKAT (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa Perangkat yang dimaksud dalam Perjanjian ini, yang diserah terimakan kepada PIHAK PERTAMA tidak diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum serta tidak dibebani dengan jaminan-jaminan dan/atau hak-hak pihak lain yang dapat menghambat/mengganggu penyerahan dan pemanfaatan Perangkat dimaksud oleh TEL. (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa semua perangkat dan hasil Pekerjaan yang diserahkan berdasarkan Perjanjian ini tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dimiliki Pihak Ketiga. (3) Jika terjadi klaim atau tuntutan lainnya sehubungan dengan hal tersebut ayat (1) dan (2)Pasal ini sehubungan dengan pelanggaran HAKI Pihak Ketiga tersebut, PIHAK KEDUA tidak akan melibatkan PIHAK PERTAMA serta dengan ini PIHAK KEDUA menyatakan akan menggambil segala tindakan hukum yang perlu untuk menyelesaikan klaim atau tuntutan yang dimaksud baik diluar maupun didalam Pengadilan atau Lembaga lainnya dan semua biaya yang timbul karenanya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. (4) Apabila klaim atau tuntutan Pihak Ketiga sebagai mana dimaksud ayat (1)dan (2)Pasal ini dikabulkan oleh Pengadilan atau oleh lembaga lain, maka PIHAK KEDUA menjamin bahwa: a. Perangkat tersebut tetap dapat dipergunakan dan menjadi milik TEL, atau b. Mengganti atau memodifikasi perangkat tersebut dengan perangkat lainnya dengan kualitas dan harga yang minimal setara, atau c. Dalam hal huruf a. dan b. diatas tidak dapat dilakukan, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh pembayaran yang diterimanya dari PIHAK PERTAMA atas Pekerjaan yang di klaim tersebut ditambah dengan bunga sesuai bunga deposito dari Bank Pemerintah terhitung sejak tanggal putusan pengadilan sampai dikembalikannya pembayaran dimaksud. d. PIHAK KEDUA menjamin harga atas Perangkat yang diserahkan merupakan harga yang wajar dan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Auditor Eksternal dikemudian hari menyatakan bahwa harga barang tersebut tidak wajar, maka PIHAK KEDUA bersedia mengembalikan selisih kelebihan harga tersebut kepada PIHAK PERTAMA. Pasal 35 MASA PEMELIHARAAN DAN JAMINAN (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa Perangkat yang diserahkan 100% (seratus persen)baru dan sesuai denganketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, oleh karena itu PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan adanya cacat
  • 26. 26 tersembunyi (hidden defect) ataupun kekurangsempurnaan dalam proses pembuatannya selama 1 (satu) tahun sejak terbitnya BAST-1. (2) Masa Pemeliharaan hasil pekerjaan menurut Perjanjian ini adalah minimal selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kaPIHAK PERTAMAder, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Terima Pertama (BAST-1) Subsistem yang bertalian sampai dengan saat PIHAK KEDUA telah menyelesaikan semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yaitu dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST-2) Subsistem terkait dari Perjanjian ini. (3) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan kepada PIHAK PERTAMA. Jaminan Pemeliharaan berupa Bank Garansi dari dari Bank Pemerintah atau Bank Swasta di Indonesia dengan menyatakan PIHAK PERTAMA sebagai Penerima Jaminan, senilai 5% (lima persen) dari jumlah Harga Borongan rekonsiliasi yang tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi dari Surat Pesanan berkaitan sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST-2). (4) Apabila dalam Masa Pemeliharaan tersebut ayat (3) Pasal ini timbul kerusakan dan/atau gangguan pada Sistem/SubSistem, maka PIHAK KEDUA dengan tidak mengurangi segala kewajiban lainnya menurut Perjanjian ini, wajib memperbaiki atau menggantinya dengan yang baru atas biaya PIHAK KEDUA segera setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kaPIHAK PERTAMAder terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA. (5) PIHAK KEDUA berkewajibanuntuk memperbaiki kerusakan tersebut atau menggantinyadenganyang baru dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kaPIHAK PERTAMAder terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA. Segala ongkos-ongkos, biaya-biaya serta pengeluaran- pengeluaran lain yang timbul karena perbaikan atau penggantian barang ini adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya. (6) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kaPIHAK PERTAMAder setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA dimaksud ayat (4)Pasal ini, ternyata PIHAK KEDUA belum memulai melaksanakan perbaikan, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk memperbaiki sendiri atau menyuruh pihak lain untuk memperbaiki Pekerjaan tersebut atas biaya PIHAK KEDUA, dan dengan ini PIHAK KEDUA memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA yang tidak dapat ditarik kembali oleh sebab apapun untuk memotong secara langsung biaya tersebut atas uang PIHAK KEDUA yang masih ada dalam penguasaan PIHAK PERTAMA, baik dari Surat Pesanan ini ataupun Surat Pesanan lainnya dan/atau dengan mencairkan Jaminan Pemeliharaan dimaksud ayat (3) Pasal ini dan hasil pencairannyamenjadi milik PIHAK PERTAMA. (7) Apabila masaberlaku Jaminan Pemeliharandimaksud ayat (3)Pasal iniberakhir sebelumPekerjaan menurut Perjanjian ini selesai (denganditerbitkannya BAST-2 sistem yang bertalian dari Perjanjian ini), maka PIHAK KEDUA harus memperpanjang masa berlaku Jaminan Pemeliharaan dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kaPIHAK PERTAMAder sebelum berakhirnya masa berlakunya jaminan tersebut. Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan Jaminan Pemeliharaan yang telah diperpanjang dalam jangka waktu tersebut, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menunda diterbitkannya BAST-2 sampai diserahkannya Jaminan Pemeliharaan penggantian dimaksud. (8) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan jaminan purna jual (ketersediaan suku cadang) atas perangkat yang diserahkan, sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya BAST-1untuk Surat Pesanan yang bertalian. Apabila Perangkat tersebut tidak di produksi lagi dalam waktu tersebut diatas, maka PIHAK KEDUA berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelumnya. Pasal 36 PERALIHAN HAK MILIK & RISIKO (1) Hak milik atas Perangkat dimaksud Perjanjian ini tetap pada PIHAK KEDUA dan beralih kepada PIHAK PERTAMA/TEL setelah pemasangan/instalasi, pengujian dan penyerahan Perangkat tersebut, yang dinyatakan dalam Berita Acara Rekonsiliasi dan Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-1) per sistem yang ditandatanganiolehPARA PIHAK,resiko beralih pada PIHAK PERTAMA/TEL setelahpenyelesaiandan penyerahan Pekerjan yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST-1) Sistem terkait dari Surat Pesanan terkait. Tetapi untuk resiko yang berkaitan dengan kewajiban PIHAK KEDUA dalam
  • 27. 27 Masa Pemeliharaan, menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sampai dengan diterbitkan Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST-2) Sistem terkait dari Surat Pesanan. (2) Setiap kerugian dan/atau kerusakan apapun yang terjadi sebelum tanggal BAST-1 yang timbul dari atau terjadi karena sebab-sebab yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini harus merupakan resiko dan beban PIHAK KEDUA. Dalam hal ini PIHAK KEDUA harus memperbaiki atau mengganti kerugian dan/atau kerusakan dengan ongkos dan biaya sendiri. Pasal 37 DENDA (1) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang tercantum dalam Surat Pesanan, maka PIHAK PERTAMA dapat mengenakan denda untuk setiap hari keterlambatan sebesar 2‰ (dua permil) dari Harga Borongan untuk Surat Pesanan terkait, dihitung sejak tanggal jatuh tempo hingga terselesaikannya pekerjaan dimaksud, dan dibatasi dengan denda maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari Harga Borongan yang tercantum dalam Surat Pesanan. (2) Jumlah dari denda tersebut ayat (1) Pasal ini akan dipotong secara langsung dari pembayaran yang belum dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau dari jumlah tagihan PIHAK KEDUA yang masih dalam penguasaan PIHAK PERTAMA. Pasal 38 PEMBEBASAN DENDA (1) Selama TEL atau PIHAK PERTAMA menyetujui, maka PIHAK KEDUA dapat dibebaskan dari denda dimaksud Pasal 37Perjanjian ini apabila: a. PIHAK KEDUA dapat membuktikan secara sah dengan surat resmi dari Lembaga yang berwenang termasuk Pejabat Pemerintah, bahwa kelambatan dimaksud terjadi akibat Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini. b. Kelambatan dimaksud disebabkan karena Perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA atau TEL bahwa untuk menunda atau menghentikan untuk sementara waktu pelaksanaan Pekerjaan. c. PIHAK KEDUA memohon secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaanpekerjaan kepada PIHAK PERTAMA minimal 14 (empat belas) hari kaPIHAK PERTAMAder sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan seperti dimaksud pada Pasal 9 Perjanjian ini, dan telah disetujui secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA. (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak mengajukan permohonan tertulis dimaksud ayat (1) butir a dan c Pasal ini, maka denda yang dinyatakan dalam Pasal 37 akan diberlakukan kepada PIHAK KEDUA. Pasal 39 FORCE MAJEURE (1) Force Majeure adalah keadaan diluar kekuasaan salah satu Pihak yang mengakibatkan Pihakdimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini,seperti: a. Gempa bumi besar, taufan, banjir besar, kebakaran besar, hujan deras terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kaPIHAK PERTAMAder, tanah longsor dan wabah penyakit. b. Pemogokan umum, huru-hara, perang, sabotase dan pemberontakan. (2) Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Pasal ini, PIHAK KEDUA yang mengalami Force Majeure tersebut diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu 10 (sepuluh) hari kaPIHAK PERTAMAder sejak terjadinya, serta pada akhir Force Majeure dan resmi dinyatakan oleh instansi yang berwenang, termasuk pejabat pemerintah.
  • 28. 28 (3) Kelalaian atau kelambatan PIHAK KEDUA dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2)Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya oleh PIHAK PERTAMA peristiwa dimaksud ayat (1)Pasal ini sebagai Force Majeure. (4) Kejadian-kejadian tersebut ayat (1) Pasal inidapat diperhitungkan sebagaiperpanjangan waktu pelaksanaan bagi PIHAK KEDUA, apabila ketentuan ayat (2) Pasal ini dipenuhi. (5) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu pihak karena terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak lain. Pasal 40 PEMBATALAN PERJANJIAN (1) PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak tanpa adanya tuntutan apapun dari pihak manapun termasuk PIHAK KEDUA,untukmembatalkansebagian atau seluruh Pekerjaan menurut Perjanjian ini dan/atauSurat Pesanan, apabila salah satu diantara sebab-sebab tersebut dibawah ini terjadi: a. Apabila dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kaPIHAK PERTAMAderterhitung sejak Surat Pesanan ini ditandatangani, PIHAK KEDUA ternyata belum memulai pelaksanaan Pekerjaan menurut Perjanjian ini. b. Apabila Pekerjaan tertunda karena terjadinya kejadian-kejadian Force Majeure yang berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan secara terus menerus. c. Apabila jumlah denda telah mencapai jumlah denda maksimum sesuai dengan ketentuan dimaksud Pasal37 Perjanjian ini. d. Apabila PIHAK KEDUA ternyata menyerahkan pelaksanaan Pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA. e. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud Pasal 11 Perjanjian ini, PIHAK KEDUAtidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang telah dipersyaratkan. f. Apabila PIHAK KEDUA terbukti tidak dapat mennyePIHAK PERTAMAggarakan pekerjaan seperti dimaksud dalam Perjanjian ini. g. Apabila Pekerjaan tertunda oleh PIHAK KEDUA lebih dari jumlah hari keterlambatan maksimal yang di ijinkan, dimana tertundanya Pekerjaan tersebut tidak disebabkan oleh kejadian-kejadian Force Majeure, tidak juga karena kesalahan PIHAK PERTAMA atau tidak disebabkan oleh hal-hal untuk mana PIHAK PERTAMA dapat menyetujuinya, tetapi tertundanya Pekerjaan tersebut disebabkan PIHAK KEDUA tidak dapat melanjutkan Pekerjaannya, karena surat izin usaha dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi atau PIHAK KEDUA dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. h. Kecuali untuk hal-hal dimaksud huruf b s/d g ayat (1)Pasal ini, apabila setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu penerbitan surat peringatan selama 3 (tiga) hari kerja dan PIHAK KEDUA tetap melalaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. i. Untuk hal ikhwal pembatalan Perjanjian dimaksud Pasal ini, kedua belah pihak dengan ini menyatakan sepakat untuk mengacu kepada aturan hukum Singapura, sehingga pembatalan Perjanjian ini dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari Hakim, serta dengan ini PIHAK KEDUA menyatakan melepaskan hak-hak yang timbul dari padanya apabila ada dan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan menjadi milik PIHAK PERTAMA. (2) Apabila ada pemutusan Perjanjian secara sepihak yang di akibatkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA sebagai mana dimaksud ayat (1)Pasal ini kecuali pemutusan Perjanjian ini yang disebabkan oleh ketentuan ayat 1.bPasal ini, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut: a. Terhadap Pekerjaan yang terlambat tetap dikenakan sanksi denda berdasarkan Perjanjian ini. b. Tidak diikutsertakan mengikuti proses pengadaan di lingkungan PIHAK PERTAMA selama periode tertentu. c. Membayar ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA dan/atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 28 Perjanjian ini apabila ada. d. Bahwa PIHAK PERTAMA hanya akan membayar Pekerjaan yang telah diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dan disetujui TEL yang telah dinyatakan dalam BAST-1 atau bila disepakati lain. (3) Dalam hal terjadi pembatalan, ketentuan-ketentuan untuk Surat Pesanan terkait menurut Perjanjian ini tetap berlaku terus sampai terselesaikannya perhitungan mengenai kelebihan atau kekurangan pembayaran
  • 29. 29 yang dimaksud dalam Surat Pesanan ini yang telah atau belum di lakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atas prestasi Pekerjaan yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA. PIHAK PERTAMA berwenang tanpaada tuntutanapapun dari PIHAK KEDUA untukmenetapkanbagianPekerjaan yang dapat diterimanya dan yang akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan penyelesaian kelebihan atau kekurangan pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA. (4) Dalam hal terjadi pembatalan Surat Pesanan dan PIHAK PERTAMA memilih menyelesaikan sendiri atau menyerahkan kepada Pihak lain untuk meneruskan penyelesaian pekerjaan yang tidak atau belum diselesaikan PIHAK KEDUA karena sebab sebagaimana dimaksud ayat (1) butir c, f dan g Pasal ini, maka PIHAK KEDUAbertanggung jawab atas kelebihan harga dari sisa pekerjaan yang diteruskan oleh PIHAK PERTAMA kepada Pihak Lain atau pekerjaan diselesaikan sendiri oleh PIHAK PERTAMA. (5) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diserahkanya pekerjaan atau diselesaikannya pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA sendiri sebagaimana dimaksud ayat (4)Pasal ini, maka PIHAK KEDUA dengan ini menyatakanmemberikanKuasa Penuh kepada PIHAK PERTAMAyang tidakdapat ditarik kembali oleh sebab apapun untuk memotong secara langsung selisih harga tersebut dari uang PIHAK KEDUA yang masih ada di PIHAK PERTAMA, baik yang lahir dari Surat Perjajian terkait atau yang lain. (6) Dalam hal terjadi pemutusan, PIHAK KEDUA akan bergantung, mengganti kerugian dan menjaga PIHAK PERTAMA dan/atau anak perusahaan tidak berbahaya dari dan terhadap setiap dan semua klaim, tuduhan, tuntutan, tindakan, tuntutan hukum, penilaian, keputusan, kewajiban, kerugian, kerusakan, denda, biaya, dan/atau biaya, termasuk biaya pengacara dan/atau jumlah yang dibayarkan dalam pembelaan atau penyelesaian yang mungkin timbul dari atau dibuat sehubungan dengan cedera aktual atau dugaan atau kematian untuk setiap orang dan/atau kerusakan atau kerugian apapun properti diduga atau sebenarnya akibat dari atau yang timbul dari cacat aktual atau dugaan Produk dan/atau kerja tindakan, kelalaian atau lalai dari PIHAK KEDUA, karyawan, agen atau subkontraktor sehubungan dengan melakukan Perjanjian ini, baik pada properti PIHAK PERTAMA atau dalam tempat dari pekerjaan mereka.PIHAK KEDUA akan mengasumsikan pertahanan klaim, gugatan, tindakan apapun, atau melanjutkan berdasarkan hal-hal yang dijelaskan dalam kalimat sebelumnya diajukan terhadap PIHAK PERTAMA dan harus membayar kerusakan dinilai terhadap atau dibayar oleh PIHAK PERTAMA sebagai akibat dari hal tersebut, asalkan PIHAK PERTAMA, setelah menerima pemberitahuan daripadanya, segera memberitahukan PIHAK KEDUA secara tertulis dari klaim, gugatan,tindakantersebut ataumelanjutkan, dan setelahitu cukup bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dan resolusi tersebut. Kasus ganti rugi berlaku dalam Surat Pesananterkait dan jumlah maksimum kewajiban PIHAK KEDUA tidak melebihi nilai total Purchase Order terkait. Dalam hal apapun PIHAK KEDUA,pejabat,direktur,ataukaryawan bertanggung jawab atas, kerusakan tidak langsung khusus, insidental, atau konsekuensial (termasuk ganti rugi atas kerugian bisnis, kehilangan keuntungan, atau sejenisnya). (7) Perjanjian ini dibatalkan apabila: a. PARA PIHAK terbuktimelakukantindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(KKN),kecurangandan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan Perjanjian ini. b. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 41 LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran-lampiran tersebut dibawah ini sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, yaitu terdiri dari: a. Lampiran-I : Lingkup Pekerjaan. b. Lampiran-II : Bill of Quantity Indikatif. c. Lampiran-III : Harga Satuan. d. Lampiran-IV : Spesifikasi Teknis OSP MSAN. e. Lampiran-V :OSP MSAN List of Material dan Brosur Kabel, FO beserta Asesorisnya (Sertifikat QA Risti TEL beserta Hasil Ujinya). f. Lampiran-VI : Metoda Pelaksanaan OSP MSAN. g. Lampiran-VII : Proses Bisnis.
  • 30. 30 h. Lampiran-VIII: Proposal Pemeliharaan. i. Lampiran-IX : Struktur Organisasi. Pasal 42 PERBEDAAN-PERBEDAAN (1) Apabila terdapat perbedaanantara Lampiran-LampiranPerjanjian ini dengan Pasal-Pasal Perjanjianini yang mengatur ketentuan yang sama, maka ketentuan yang berlaku dan mengikat adalah Pasal-Pasal dalam Perjanjian ini. (2) Apabila terdapat perbedaan penyebutan jumlah, ukuran dan lain-lain antara penyebutan menggunakan angka dengan huruf, maka penyebutan dengan huruf yang dinyatakan mengikat untuk dilaksanakan. Pasal 43 PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah. (2) Bilamana musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untukmenyerahkansemuasengketayang timbul dari Perjanjian ini kepada Pengadilan SingapuraBadan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). (3) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, PARA PIHAK wajib tetap melaksanakan Pekerjaan dan kewajiban lainnya menurut Perjanjian ini, kecuali untuk hal-hal yang masih diperselisihkan. Pasal 44 HUKUM YANG BERLAKU Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia. Pasal 45 ITIKAD BAIK PARA PIHAK menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan secara jujur. Tidak satupun ketentuan dan/atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian ini atau ketidak jelasan dalam Perjanjian ini akan digunakanoleh salah satu Pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajardan mengakibatkan kerugianbagiPihak lainnya, dan tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secaratidak wajar kepada salah satupihak. Pasal 46 LARANGAN SUBKONTRAK DAN GRATIFIKASI (1) PIHAK KEDUA dilarang menyerahkan pekerjaan (sub-kontrak) baik sebagian maupun seluruhnya kepada perusahaan milik Pejabat dan/ataukaryawan PIHAK PERTAMAatauTEL ataukepadapihak-pihak manapun atau kepada siapapun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/atau karyawan PIHAK PERTAMA atau TEL. (2) Dalam pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini selain dari yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing Pihak, PARA PIHAK tidak akan melakukan pemberian berupa: uang, barang, fasilitas atau pemberian dalam bentuk apapun kepada Pejabat ataupihak-pihak manapun ataupunkepada siapapun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/atau karyawan PIHAK PERTAMA atau TEL.
  • 31. 31 Pasal 47 PEJABAT YANG DITUNJUK DAN ALAMAT SURAT MENYURAT (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan nama, jabatan dan contoh tanda tangan dari Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili PIHAK KEDUA dalam penandatanganan Perjanjian, surat-surat dinas, Berita Acara, kwitansi dan sebagainya dalam pelaksanaan Perjanjian. (2) Penggantian pejabat yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA tersebut ayat (1) Pasal ini hanya dapat dilaksanakan dengan surat pemberitahuan dari Pejabat dimaksud kepada PIHAK PERTAMA dengan mencantumkan nama, jabatan dan contoh tanda tangan Pejabat yang baru. (3) Surat menyurat mengenai Perjanjian ini harus dialamatkan kepada: PT. PIHAK PERTAMA _____ Jl. ____________________ No. Telepon: No Fax : PIHAK KEDUA ______________________ Pasal 48 KERJA SAMA DENGAN MITRA LAINNYA (1) Dalam melaksanakan Pekerjaan dimaksud Perjanjian ini, PIHAK KEDUA diwajibkanuntuk bekerja sama dan tidak mempengaruhi atau mengganggu kemajuan pelaksanaan pekerjaan atau penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan oleh Mitra lainnya dari PIHAK PERTAMA. (2) PIHAK KEDUA wajib menepati waktu pelaksanaan pekerjaan dengan jadwal yang telah disepakati dalam Surat Pesanan agar tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan Mitra lainnya dari PIHAK PERTAMA, dan penyelesaian pekerjaan secara keseluruhan tidak melampaui Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dari Perjanjian Utama. (3) Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Pekerjaan dengan Mitra lainnya dari PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA harussegeramemberitahukepada PIHAK PERTAMA c.q.SiteManajerdan akan diselesaikan bersama antara PARA PIHAK dan Mitra lainnya dimaksud. Pasal 49 LAIN-LAIN (1) Setiap perubahan isi Perjanjian ini termasuk lampirannya akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh PARA PIHAK dengan membuat dan menandatangani Amandemen atau Side Letter terhadap Perjanjian ini, serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini. Pembuatan Amandemen atau Side Letter terhadap Perjanjian ini hanya dapat disePIHAK PERTAMAggarakan bila diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kaPIHAK PERTAMAdersebelum Perjanjian ini berakhir. (2) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya. (3) Dengan ditanda-tanganinyaPerjanjianini maka PARA PIHAKmenyatakantelahmemahamibetulketentuan- ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan harus dilaksanakan sesuai dengan hak dan kewajiban PARA PIHAK.
  • 32. 32 Pihak Pertama _________________ Direktur Utama Pihak Kedua ________________ Direktur Utama