Uploaded bygisilowati
PPTX, PDF16,032 views

SA 200 - 265 - revisedx

Dokumen ini merupakan exposure draft dari standar audit yang menetapkan tujuan keseluruhan auditor independen serta ruang lingkup dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan. Standar ini juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap kerangka pelaporan yang berlaku dan prosedur pengendalian mutu selama audit untuk memastikan keyakinan yang memadai tentang kewajaran laporan keuangan. Selain itu, auditor diharuskan untuk mempertimbangkan etika dan skeptisisme profesional dalam menjalankan tugasnya.

Embed presentation

Downloaded 888 times
1 EXPOSURE DRAFT STANDAR AUDIT (“SA”) 200 TUJUAN KESELURUHAN AUDITOR INDEPENDEN DAN PELAKSANAAN SUATU AUDIT BERDASARKAN STANDAR AUDIT Dewan Standar Profesi Public Hearing 23 Mei 2012
RUANG LINGKUP • Mengatur tanggung jawab keseluruhan seorang auditor independen ketika melaksanakan audit atas laporan keuangan berdasarkan SA. Secara spesifik, standar ini menetapkan tujuan keseluruhan auditor independen, serta menjelaskan sifat dan ruang lingkup audit yang dirancang untuk memungkinkan auditor independen mencapai tujuan tersebut. • SA ditulis dalam konteks audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor. SA dapat diadaptasi dalam kondisi yang berkaitan dengan audit atas informasi keuangan yang lain. SA tidak mengatur tanggung jawab auditor yang mungkin diatur dalam peraturan perundang-undangan atau aturan lain, sebagai contoh aturan yang terkait dengan penawaran efek kepada publik. Oleh karena itu, walaupun auditor bisa saja menemukan bahwa aspek SA bermanfaat dalam kondisi tersebut, auditor tetap bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap semua ketentuan hukum, regulasi, atau profesi yang relevan.
AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN Tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan derajat kepercayaan pemakai laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor. Laporan keuangan yang diaudit adalah milik entitas, yang disusun oleh manajemen entitas dengan pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Penyusunan laporan keuangan oleh manajemen memerlukan : • Identifikasi kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, dalam konteks peraturan perundang-undangan yang relevan • Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kerangka tersebut • Pencantuman deskripsi yang memadai mengenai kerangka tersebut di dalam laporan keuangan .
TUJUAN KESELURUHAN AUDITOR • Memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan sebagai suatu keseluruhan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan oleh karena itu memungkinkan auditor untuk menyatakan opini atas apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku; dan • Menerbitkan laporan tentang laporan keuangan dan mengomunikasikannya berdasarkan temuan auditor.
TUJUAN KESELURUHAN AUDITOR (lanjutan) • Dalam semua kasus ketika keyakinan memadai tidak dapat diperoleh dan opini wajar dengan pengecualian dalam laporan auditor tidak memadai dalam kondisi yang bertujuan untuk melaporkan kepada pemakai laporan keuangan yang dituju, SA menuntut auditor untuk tidak menyatakan opini atau untuk menarik (mengundurkan) diri dari perikatan, jika penarikan diri dimungkinkan berdasarkan peraturan perundan-undangan yang berlaku.
KERANGKA PELAPORAN KEUANGAN YANG BERLAKU • Kerangka pelaporan keuangan yang diterapkan oleh manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola dalam penyusunan laporan keuangan, yang dapat diterima dari sudut pandang sifat entitas tersebut dan tujuan laporan keuangan, atau yang disyaratkan oleh peraturan perundang- undangan.
KETENTUAN Ketentuan Etika yang Berkaitan dengan Audit atas Laporan Keuangan Auditor harus mematuhi ketentuan etika yang relevan, (termasuk ketentuan yang terkait dengan independensi) yang berkaitan dengan perikatan audit atas laporan keuangan. Skeptisisme Profesional Auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisisme profesional mengingat adanya kondisi yang mungkin menyebabkan terjadinya salah saji material atas laporan keuangan.
KETENTUAN (lanjutan) Pertimbangan Profesional Auditor harus menggunakan pertimbangan profesional dalam merencanakan dan melaksanakan audit atas laporan keuangan. Bukti Audit yang Cukup dan Tepat serta Risiko Audit Untuk memperoleh keyakinan memadai, auditor harus memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mengurangi risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima dan dengan demikian memungkinkan auditor untuk menarik kesimpulan memadai yang mendasari opini auditor.
KETENTUAN (lanjutan) • Pelaksanaan Audit Berdasarkan SA – Mematuhi SA yang Relevan dengan audit • Auditor harus mematuhi semua SA yang relevan dengan audit. Suatu SA relevan dengan audit bila SA tersebut berlaku dan terdapat kondisi yang yang dibahas oleh SA tersebut. • Auditor harus memiliki suatu pemahaman terhadap seluruh isi dari suatu SA, termasuk materi penerapan dan penjelasan lain, untuk memahami tujuannya dan menerapkan ketentuan SA tersebut dengan tepat. • Auditor tidak diperkenankan untuk mencantumkan kepatuhan terhadap SA di dalam laporan auditor kecuali auditor telah mematuhi ketentuan SA ini dan semua SA lainnya yang relevan dengan audit.
KETENTUAN (lanjutan) : • Pelaksanaan Audit Berdasarkan SA (lanjutan) – Tujuan yang Dinyatakan Dalam Setiap SA Untuk mencapai tujuan auditor secara keseluruhan, auditor harus menggunakan tujuan yang dinyatakan di SA yang relevan di dalam merencanakan dan melaksanakan audit, dengan memperhatikan keterkaitan dengan SA lain. – Kepatuhan terhadap Ketentuan yang Relevan Dalam melaksanakan audit, auditor harus mematuhi setiap ketentuan dalam SA, kecuali : • Keseluruhan SA tidak relevan • ketentuan yang ada tidak relevan karena tergantung pada suatu kondisi dan kondisi tersebut tidak ada.
KETENTUAN (lanjutan) : • Pelaksanaan Audit Berdasarkan SA (lanjutan) Dalam kondisi yang jarang terjadi, auditor boleh memutuskan perlunya untuk menyimpang dari suatu ketentuan yang relevandalam suatu SA. Dalam kondisi seperti itu, auditor harus melakukan prosedur audit alternatif untuk mencapai tujuan tujuan dari ketentuan tersebut. Kebutuhan auditor untuk menyimpang dari ketentuan yang relevan diharapkan hanya terjadi ketika suatu prosedur audit tertentu yang harus dilakukan tidak akan efektif untuk mencapai tujuan dari ketentuan tersebut. –Kegagalan dalam Mencapai Tujuan Jika suatu tujuan dalam Sayang relevan tidak tercapai, auditor harus mengevaluasi apakah hal ini menghalangi auditor dalam mencapai tujuan auditor secara keseluruhan dan menuntut auditor, berdasarkan SA, untuk mengubah opini auditor atau menarik diri dari perikatan.
Ikhtisar perbedaan signifikan atas laporan auditor bentuk baku antara SA baru dengan SA yang ada No. Deskripsi SA Baru SA yang ada 1. Tujuan Audit Memperoleh keyakinan Untuk menyatakan memadai tentang apakah pendapat tentang laporan keuangan kewajaran, dalam semua sebagai suatu hal yang material, posisi keseluruhan bebas dari keuangan, hasil usaha, salah saji material, baik perubahan ekuitas, dan yang disebabkan oleh arus kas sesuai dengan kecurangan maupun Standar Akuntansi kesalahan, dan oleh Keuangan di Indonesia karena itu memungkinkan auditor untuk menyatakan opini atas apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku; dan
Ikhtisar perbedaan signifikan atas laporan auditor bentuk baku antara SA baru dengan SA yang ada (lanjutan) No. Deskripsi SA Baru SA yang Ada 2. Menerbitkan laporan tentang laporan keuangan dan mengomunikasikannya berdasarkan temuan auditor
14 EXPOSURE DRAFT STANDAR AUDIT (“SA”) 210 PERSETUJUAN ATAS SYARAT-SYARAT PERIKATAN AUDIT Dewan Standar Profesi Public Hearing 23 Mei 2012
RUANG LINGKUP SA 210 ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor dalam menyepakati syarat perikatan audit dengan manajemen, dan jika relevan, dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. SA ini juga menetapkan bahwa terdapat prakondisi tertentu untuk suatu audit, tanggung jawab manajemen, dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas.
TUJUAN Tujuan auditor adalah untuk menerima atau melanjutkan perikatan audit hanya bila basis yang melandasi pelaksanaan audit telah disepakati, melalui: • Penetapan apakah terdapat prakondisi untuk suatu audit • Penegasan bahwa ada pemahaman yang sama tentang ketentuan perikatan audit antara auditor, manajemen, dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas.
PRAKONDISI UNTUK SUATU AUDIT Dalam rangka penentuan apakah terdapat prakondisi suatu audit, auditor harus : • Menentukan apakah kerangka pelaporan keuangan yang akan diterapkan dalam penyususnan laporan keuangan dapat diterima, dan • Memperoleh persetujuan dari manajemen bahwa manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya : – Untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, termasuk jika relevan, penyajian wajar laporan tersebut; – Untuk menetapkan pengendalian internal tertentu yang menurut manajemen diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik karena kecurangan maupunkesalahan; dan
PRAKONDISI UNTUK SUATU AUDIT (lanjutan) Dalam rangka penentuan apakah terdapat prakondisi suatu audit, auditor harus : (lanjutan) • Memberikan auditor: – Akses ke semua informasi yang dianggap relevan – Informasi tambahan yang diminta oleh auditor – Akses tidak terbatas ke personel dalam entitas yang dipandang perlu • Pembatasan atas Ruang Lingkup Sebelum Penerimaan Perikatan Audit Jika manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola menetapkan suatu pembatasan terhadap ruang lingkup pekerjaan auditor yang harus dicantumkan dalam surat perikatan audit.
PRAKONDISI UNTUK SUATU AUDIT (lanjutan) • Faktor-faktor lain yang Mempengaruhi Penerimaan Perikatan Audit Jika prakondisi untuk suatu audit tidak ada, auditor harus membahas hal tersebut dengan manajemen. Kecuali jika suatu audit diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan, auditor harus tidak menerima perikatan audit : 1. Jika auditor telah menentukan bahwa kerangka pelaporan keuangan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tidak dapat diterima; atau 2. Jika persetujuan manajemen belum diperoleh.
PERSETUJUAN ATAS KETENTUAN PERIKATAN AUDIT • Auditor harus menyepakati ketentuan perikatan audit dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, jika relevan. • Ketentuan yang disepakati harus dicatat dalam surat perikatan audit atau bentuk kesepakatan tertulis lain yang tepat dan harus mencakup: – Tujuan dan ruang lingkup audit atas laporan keuangan – Tanggung jawab auditor – Tanggung jawab manajemen – Identifikasi kerangka pelaporan keuangan yang diterpkan dalam penyusunan laporan keuangan; dan – Pengacuan ke bentuk dan isi laporan yang akan dikeluarkan oleh auditor dan suatu pernyataan bahwa dalam keadaan tertentu terdapat kemungkinan laporan yang dikeluarkan berbeda bentuk dan isinya dengan yang diharapkan.
PERSETUJUAN ATAS KETENTUAN PERIKATAN AUDIT (LANJUTAN) • Jika peraturan perundang-undangan telah menentukan secara rinci ketentuan perikatan audit yang mengacu pada ketentuan- ketentuan di atas, auditor tidak perlu mencantumkannya dalam kesepakatan tertulis kecuali untuk fakta bahwa peraturan perundang-undangan tersebut berlaku dan manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya sebagaimana di tetapkan dalam ketentuan “Prakondisi untuk suatu audit” yang telah disebutkan sebelumnya, dimana auditor harus memperoleh persetujuan dari manajemen bahwa manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya.
AUDIT BERULANG • Dalam audit berulang, auditor harus menilai apakah terdapat keadaan yang memerlukan suatu revisi terhadap ketentuan perikatan audit dan apakah perlu mengingatkan entitas yang bersangkutan tentang ketentuan perikatan audit yang masih berlaku.
PENERIMAAN PERUBAHAN DALAM KETENTUAN PERIKATAN AUDIT • Auditor tidak boleh menyepakati perubahan dalam ketentuan perikatan audit jika tidak ada alasan yangmemadai untuk melakukan perubahan tersebut. • Jika, sebelum penyelesaian perikatan audit, auditor diminta untuk mengubah perikatan audit tersebut ke perikatan yang menyebabkan auditor memperoleh tingkat asurans yang lebih rendah, auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat dasar yang wajar untuk melakukan perubahan tersebut. • Jika ketentuan perikatan audit diubah,auditor dan manajemen harus sepakat atas ketentuan baru tersebut dan menuangkannya ke dalam suatu surat perikatan baru atau bentuk perjanjian tertulis lainnya yang tepat.
PENERIMAAN PERUBAHAN DALAM KETENTUAN PERIKATAN AUDIT (LANJUTAN) • Jika auditor tidak dapat menyepakati perubahan dalam ketentuan perikatan audit dan manajemen tidak mengizinkan auditor untuk meneruskan perikatan semula, auditor harus : – Menarik diri dari perikatan audit (jika dimungkinkan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan – Menentukan apakah ada kewajiban, baik secara kontrak maupun dalam bentuk lainnya, untuk melaporkan kondisi tersebut kepada pihak lain, seperti pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola entitas, pemilik atau badan pengatur.
PERTIMBANGAN LAIN DALAM PENERIMAAN PERIKATAN • Jika standar pelaporan keuangan yang ditetapkan oleh suatu organisasi penyusun standar yang berwenang atau diakui diberi ketentuan tambahan oleh peraturan perundang-undangan, auditor harus mempertimbangkan apakah ada benturan antara standar pelaporan keuangan dan ketentuan tambahan tersebut. Jika timbul suatu benturan, auditor harus membahas dengan manajemen sifat ketentuan tambahan tersebut dan harus menyepakati apakah: –Ketentuan tambahan tersebut dapat dipenuhi denganmenambahkan pengungkapan dalam laporan keuangan; atau –Deskripsi kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dalam laporan keuangan dapat diubah sesuai dengan ketentuan tambahan tersebut. Jika tidak ada satu pun tindakan di atas yang dapat dilakukan, auditor harus mempertimbangkan apakah diperlukan modifikasi opini auditor berdasarkan SA 705 (Modifikasi terhadap Opini dalam Laporan Auditor Independen).
PERTIMBANGAN LAIN DALAM PENERIMAAN PERIKATAN (lanjutan) • Laporan Auditor yang Ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan • Bila peraturan perundang-undangan mengatur susunan dan penggunaan kata-kata dalam laporan auditor yang berbeda dengan yang disyaratkan oleh SA, maka auditor harus mengevaluasi : – Apakah pemakai laporan keuangan akan salah memahami asurans yang diperoleh dari audit atas laporan keuangan tersebut dan, jika demikian, – Apakah penjelasan tambahan dalam laporan auditor dapat mengurangi kemungkinan kesalahpahaman tersebut (SA 706)
Ikhtisar perbedaan signifikan atas laporan auditor bentuk baku antara SA baru dengan SA yang ada No. Deskripsi SA Baru SA yang Ada 1. Prakondisi untuk suatu Diatur secara jelas dan Tidak diungkapkan secara audit detail detail dan jelas. 2. Kerangka pelaporan Pencantuman dalam Diatur didalam SA 623 keuangan yang ketentuan perikatan audit “Laporan Khusus”. ditentukan oleh bahwa: peraturan perundang- i. Laporan auditor atas Selain ada paragraf undangan LK akan Penekanan Suatu Hal, menambahakan ada paragraf ke 3, paragraf Penekanan sebelum opini yang : Suatu Hal, untuk menyatakan basis menarik perhatian penyajian dan mengacu pemakai laporan ke catatan atas laporan keuangan terhadap keuangan yang pengungkapan menjelaskan basis tambahan (SA 706) tersebut,
Ikhtisar perbedaan signifikan atas laporan auditor bentuk baku antara SA baru dengan SA yang ada (lanjutan) No. Deskripsi SA Baru SA yang Ada 2. Kerangka pelaporan dan menyatakan basis keuangan yang penyajian adalah basis ditentukan oleh akuntansi komprehensif peraturan perundang- selain Standar Akuntansi undangan Keuangan di Indonesia.
Ikhtisar perbedaan signifikan atas laporan auditor bentuk baku antara SA baru dengan SA yang ada (lanjutan) No. Deskripsi SA Baru SA yang ada 3. Kerangka pelaporan ii. Kecuali jika auditor SA 623 : Tidak menyatakan keuangan yang ditentukan disyaratkan oleh bahwa auditor tidak perlu oleh peraturan perundang- peraturan perundang- memasukkan frasa undangan undangan untuk “menyajikan secara wajar, (lanjutan) menyatakan opininya dalam semua hal yang atas laporan keuangan material,” dengan menggunakan frasa “menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material,” sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, opini auditor tidak perlu memasukkan frasa tersebut.
30 EXPOSURE DRAFT STANDAR AUDIT (“SA”) 220 PENGENDALIAN MUTU UNTUK AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN Dewan Standar Profesi Public Hearing 23 Mei 2012
RUANG LINGKUP • SA 220 mengatur tanggung jawab tertentu auditor dalam memperhatikan prosedur pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan. SA ini juga mengatur, jika relevan, tanggung jawab penelaah pengendalian mutu perikatan. SA ini harus dibaca bersama dengan ketentuan etika yang relevan.
SISTEM PENGENDALIAN MUTU DAN PERAN TIM PERIKATAN Sistem, kebijakan, dan prosedur pengendalian mutu merupakan tanggung jawab firm. Berdasarkan SPM 1, firm berkewajiban untuk menetapkan dan memelihara suatu sistem pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan memadai bahwa: • Firm dan personelnya mematuhi standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. • Laporan yang diterbitkan oleh firm atau rekan perikatan telah sesuai dengan kondisinya SA ini didasarkan suatu basis bahwa firm harus mematuhi ketentuan yang terdapat dalam SPM 1 atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan, jika ketentuan tersebut lebih ketat.
SISTEM PENGENDALIAN MUTU DAN PERAN TIM PERIKATAN (lanjutan) Tujuan Tujuan auditor adalah untuk mengimplementasikan prosedur pengendalian mutu pada tingkat perikatan untuk memberikan keyakinan memadai bagi auditor bahwa: • Audit telah dilakukan dengan mematuhi standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku; dan • Laporan auditor yang diterbitkan telah sesuai dengan kondisinya. Tanggung Jawab Kepemimpinan atas Mutu Audit Rekan perikatan harus bertanggung jawab atas keseluruhan mutu setiap perikatan audit yang ditugaskan kepada rekan yang bersangkutan.
SISTEM PENGENDALIAN MUTU DAN PERAN TIM PERIKATAN (lanjutan) Ketentuan Etika yang Relevan Rekan perikatan harus menarik simpulan atas kepatuhan terhadap ketentuan independensi yang berlaku dalam perikatan audit. Untuk itu, rekan perikatan harus: • Memperoleh informasi yang relevan dari firm, dan jika relevan, firm jejaring, untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kondisi dan hubungan yang menciptakan ancaman terhadap independensi • Mengevaluasi informasi tentang pelanggaran yang teridentifikasi, jika ada, terhadap kebijakan dan prosedur independensi firm untuk menentukan apakah pelanggaran tersebut menciptakan anacaman terhadap independensi bagi perikatan audit, dan • Melakukan tindakana yang tepat untuk menghilangkan ancaman atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima dengan menerapkan pencegahan, atau apabila dipandang tepat, menarik diri dari perikatan audit.
SISTEM PENGENDALIAN MUTU DAN PERAN TIM PERIKATAN (lanjutan) Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan dengan Klien dan Perikatan Audit Rekan perikatan harus dapat diyakinkan bahwa prosedur yang tepat atas penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan audit telah diikuti, dan harus menentukan bahwa kesimpulan yang ditarik dalam hal ini sudah tepat. Penugasan Tim Perikatan Rekan perikatan harus dapat diyakinkan bahwa tim perikatan, dan setiap pakar auditor yang bukan merupakan bagian dari tim perikatan, secara kolektif memiliki kompetensi dan kemampuan yang sesuai untuk : • Melaksanakan perikatan sesuai dengan standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku; dan • Memungkinkan diterbitkannya laporan auditor yang sesuai dengan kondisinya
SISTEM PENGENDALIAN MUTU DAN PERAN TIM PERIKATAN (lanjutan) Pelaksanaan Perikatan Arah, supervisi dan pelaksanaan • Rekan perikatan harus bertanggung jawab atas: – Arah, supervisi, dan pelaksanaan perikatan audit sesuai dengan standar profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku – Laporan auditor yang sesuai dengan kondisinya Penelaahan • Rekan perikatan harus bertanggung jawab atas penelaahan yang sedang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur penelaahan firm. • Pada atau sebelum tanggal laporan auditor, rekan perikatan harus dapat diyakinkan, melalui suatu penelaahan atas dokumentasi audit dan diskusi dengan tim perikatan, bahwa bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh untuk mendukung kesimpulan yang ditarik dan laporan auditor yang diterbitkan.
SISTEM PENGENDALIAN MUTU DAN PERAN TIM PERIKATAN (lanjutan) Pelaksanaan Perikatan (lanjutan) Konsultasi • Rekan perikatan harus: – Bertanggung jawab atas dilakukannya konsultasi yang tepat oleh tim perikatan atas hal yang sulit atau kontroversial; – Dapat diyakinkan bahwa anggota tim perikatan telah melakukan konsultasi yang tepat selama pelaksanaan perikatan, baik di antara sesama anggota tim perikatan maupun anatara tim perikatan dengan pihak lain pada tingkatan yang tepat dalam firm atau di luar firm; – Dapat diyakinkan bahwa sifat dan ruang lingkup, serta kesimpulan yang dihasilkan dari konsultasi tersebut disetujui oleh pihak yang dimintai konsultasi; dan – Menentukan bahwa kesimpulan sebagai hasil dari konsultasi tersebut telah diimplementasikan.
SISTEM PENGENDALIAN MUTU DAN PERAN TIM PERIKATAN (lanjutan) Pelaksanaan Perikatan (lanjutan) Penelaahan Pengendalian Mutu Perikatan • Untuk audit atas laporan keuangan emiten dan perikatan audit lain, jika ada, yang telah ditetapkan firm untuk ditelaah pengendalian mutunya, rekan perikatan harus: – Menentukan bahwa penelaah pengendalian mutu perikatan telah ditunjuk – Mendiskusikan dengan penelaah pengendalian mutu perikatan tentang hal signifikan yang timbul selama perikatan audit, termasuk yang diidentifikasi selama penelaahan pengendalian mutu perikatan; dan – Tidak memberi tanggal laporan auditor hingga penelaahan pengendalian mutu perikatan telah selesai dilakukan.
SISTEM PENGENDALIAN MUTU DAN PERAN TIM PERIKATAN (lanjutan) Pelaksanaan Perikatan (lanjutan) Penelaahan Pengendalian Mutu Perikatan (lanjutan) • Untuk audit atas laporan keuangan emiten, dalam menjalankan penelaahan pengendalian mutu perikatan, penelaah pengendalian mutu perikatan juga harus mempertimbangkan hal-hal berikut: – Apakah tim perikatan telah melakukan evaluasi atas independensi firm dalam kaitannya dengan perikatan audit; – Apakah konsultasi yang tepat telah dilakukan atas hal-hal yang melibatkan perbedaan pendapat atau hal-hal rumit atau kontroversial lain, dan kesimpulan yang ditarik dari konsultasi tersebut; dan – Apakah dokumentasi audit yang dipilih untuk penelaahan mencerminkan pekerjaan yang telah dilaksanakan terkait dengan pertimbangan signifikan dan mendukung kesimpulan yang ditarik.
SISTEM PENGENDALIAN MUTU DAN PERAN TIM PERIKATAN (lanjutan) Pelaksanaan Perikatan (lanjutan) Perbedaan Pendapat Jika perbedaan pendapat terjadi di dalam tim perikatan, dengan pihak yang dikonsultasi (jika relevan), antara rekan perikatan dengan penelaah pengendalian mutu perikatan, maka tim perikatan harus mengikuti kebijakan dan prosedur firm dalam merespons dan menyelesaikan perbedaan tersebut.
SISTEM PENGENDALIAN MUTU DAN PERAN TIM PERIKATAN (lanjutan) Pemantauan Sistem pengendalian mutu yang efektif mencakup proses pemantauan yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bagi firm bahwa kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan sistem pengendalian mutu adalah relevan, memadai, dan beroperasi secara efektif. Rekan perikatan harus mempertimbangkan hasil proses pemantauan firm sebagaimana dibuktikan dalam informasi yang terkini yang disirkulasi oleh firm dan, jika relevan, firm jejaring lain, dan apakah defisiensi yang diidentifikasi dalam informasi tersebut dapat mempengaruhi perikatan audit.
DOKUMENTASI • Auditor harus memasukkan hal-hal berikut dalam dokumentasi audit: – Isu yang diidentifikasi yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan etika yang relevan dan bagaimana isu tersebut diselesaikan. – Kesimpulan tentang kepatuhan terhadap ketentuan independensi yang berlaku bagi perikatan audit, dan setiap diskusi dengan firm yang relevan untuk mendukung kesimpulan tersebut. – Kesimpulan yang ditarik tentang penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan audit. – Sifat dan ruang lingkup, serta kesimpulan yang ditarik dari, konsultasi yang dilakukan selama pelaksanaan perikatan audit.
DOKUMENTASI (LANJUTAN) • Untuk perikatan audit yang ditelaah, penelaah pengendalian mutu perikatan harus mendokumentasikan bahwa : – Prosedur yang diharuskan oleh kebijakan firm dalam penelaahan pengendalian mutu perikatan telah dilaksanakan; – Penelaahan pengendalian mutu perikatan telah diselesaikan pada atau sebelum tanggal laporan auditor; dan – Penelaah tidak menemukan adanya hal-hal yang tidak terselesaikan yang dapat menyebabkan penelaah percaya bahwa pertimbangan signifikan yang dibuat oleh tim perikatan dan kesimpulan yang ditarik tidak tepat.
Ikhtisar perbedaan signifikan atas laporan auditor bentuk baku antara SA baru dengan SA yang ada No. Deskripsi SA Baru SA yang ada 1. Ruang lingkup Mengatur tanggung Diterapkan oleh setiap jawab tertentu auditor KAP pada semua jasa dalam memperhatikan audit, atestasi, akuntansi Prosedur Pengendalian dan reviu, dan konsultasi Mutu untuk audit atas yang standarnya telah laporan keuangan. ditetapkan oleh IAPI dalam SPAP 2. Tanggung jawab atas SPM 1 mengatur KAP dapat menetapkan mutu audit tanggung jawab firm tanggung jawab kepada untuk menetapkan dan personelnya agar dapat memelihara sistem melaksanakan kebijakan pengendalian mutu dan prosedur perikatan audit pengendalian mutunya secara efektif.
Ikhtisar perbedaan signifikan atas laporan auditor bentuk baku antara SA baru dengan SA yang ada No. Deskripsi SA Baru SA yang ada 3. Tanggung jawab Rekan perikatan harus Tidak diatur secara detail kepemimpinan atas mutu bertanggung jawab atas audit keseluruhan mutu setiap perikatan audit yang ditugaskan kepada rekan ybs. 4. Konsultasi Auditor harus Tidak diatur secara jelas memasukkan dalam keharusan dokumentasi dokumentasi audit: sifat atas konsultasi. dan ruang lingkup, serta SPM menyatakan : KAP kesimpulan yang ditarik harus merumuskan dari, konsultasi yang kebijakan dan prosedur dilakukan selama pengendalian mutu pelaksanaan perikatan mengenai konsultasi. audit
46 EXPOSURE DRAFT STANDAR AUDIT (“SA”) 230 DOKUMENTASI AUDIT Dewan Standar Profesi Public Hearing 23 Mei 2012
RUANG LINGKUP, SIFAT DAN TUJUAN DOKUMENTASI AUDIT • Ruang Lingkup SA 230 ini berkaitan dengan kewajiban auditor dalam menyusun dokumentasi audit untuk keperluan audit atas laporan keuangan. • Sifat dan Tujuan Dokumentasi Audit Dokumentasi audit yang memenuhi Ketentuan SA ini dan Ketentuan dokumentasi spesifik lain sebagaimana tercantum dalam SA lain yang relevan memberikan : – Bukti sebagai dasar bagi auditor untuk menarik suatu kesimpulan tentang pencapaian tujuan keseluruhan auditor, dan – Bukti bahwa audit telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan SA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sifat dan Tujuan Dokumentasi Audit (lanjutan) • Dokumentasi audit juga berfungsi untuk memenuhi tujuan tambahan berikut ini: – Membantu tim perikatan untuk merencanakan dan melaksanakan audit. – Membantu anggota tim perikatan yang bertanggung jawab dalam supervisi untuk mengarahkan dan mensupervisi proses audit, serta menunaikan tanggung jawab penelaahan sebagaimana diatur dalam SA 220. – Memungkinkan tim perikatan untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka. – Menyimpan catatan atas hal-hal signifikan yang berkelanjutan untuk audit di masa yang akan datang. – Memungkinkan dilaksanakannya penelaahan dan inspeksi atas pengendalian mutu sesuai dengan SPM 1 atau Ketentuan setara lainnya. – Memungkinkan dilaksanakannya inspeksi eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Ketentuan lain yang berlaku.
TUJUAN & KETENTUAN Tujuan Tujuan auditor adalah untuk menyusun dokumentasi yang memberikan: a) Catatan yang cukup dan tepat sebagai dasar untuk laporan auditor, dan b) Bukti bahwa audit telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan SA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Penyiapan Dokumentasi Audit Tepat Waktu Auditor harus menyiapkan dokumentasi audit secara tepat waktu.
KETENTUAN Pendokumentasian Prosedur-prosedur Audit yang Dilaksanakan dan Bukti Audit yang Diperoleh Bentuk, Isi dan Luas Dokumentasi Audit Auditor harus menyusun dokumentasi audit yang memadai sehingga memungkinkan seorang auditor yang berpengalaman, yang tidak memiliki keterkaitan sebelumnya dengan audit tersebut, memahami : – Sifat, waktu, dan luas prosedur audit yang telah dilaksanakan dan kepatuhan terhadap SA serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; – Hasil prosedur audit yang dilaksanakan, dan bukti audit yang diperoleh; dan – Hal-hal signifikan yang timbul selama proses audit, kesimpulan- kesimpulan yang ditarik, dan pertimbangan profesional signifikan yang dibuat untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan tersebut.
KETENTUAN (lanjutan) Bentuk, Isi dan Luas Dokumentasi Audit (lanjutan) Auditor harus mendokumentasikan pembahasan atas hal-hal signifikan dengan manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan pihak lain, termasuk sifat hal-hal signifikan tersebut, serta kapan dan dengan siapa pembahasan tersebut dilakukan. Hal-hal yang Terjadi setelah Tanggal Laporan Auditor Jika, dalam kondisi eksepsional, auditor melakukan prosedur audit baru atau tambahan, atau menarik kesimpulan baru setelah tanggal laporan auditor, maka auditor harus mendokumentasikan hal-hal berikut ini: – Kondisi yang dihadapi tersebut; – Prosedur audit baru atau tambahan yang dilakukan, bukti audit yang diperoleh, dan kesimpulan yang ditarik, serta pengaruhnya terhadap laporan auditor; dan – Kapan dan oleh siapa perubahan atas dokumentasi audit dilakukan dan ditelaah
KETENTUAN (lanjutan) Penyusunan Folder Audit Final Auditor harus menyusun dokumentasi audit dalam sebuah folder audit dan melengkapi proses administratif yang diperlukan secara tepat waktu setelah tanggal laporan audit. Setelah penyusunan folder audit final selesai dilakukan, auditor tidak boleh menghapus atau membuang dokumentasi audit apapun sebelum masa penyimpanan yang disyaratkan berakhir.
Ikhtisar perbedaan signifikan atas laporan auditor bentuk baku antara SA baru dengan SA yang ada No. Deskripsi SA Baru SA yang ada 1. Dokumentasi Audit Diatur sebagai topik Tidak diatur sebagai topik tersendiri tersendiri, tetapi tersebar pada berbagai SA sesuai dengan prosedur audit masing-masing SA. 2. Folder Audit Final Disebutkan secara khusus Tidak disebutkan secara dan detail. khusus Harus diselesaikan tidak lebih dari 60 hari setelah tanggal laporan auditor.
Ikhtisar perbedaan signifikan atas laporan auditor bentuk baku antara SA baru dengan SA yang ada (lanjutan) No. Deskripsi SA Baru SA yang ada 3. Batas waktu penyimpanan Pada umumnya tidak Tidak disebutkan secara boleh kurang dari 5 tahun khusus batas waktu sejak tanggal yang lebih penuimpanan. akhir dari: SA 339: 1. Laporan auditor atas Auditor harus LK entitas, atau menerapkan prosedur 2. Laporan auditor atas memadai untuk menjaga LK Konsolidasian keamanan kertas kerja entitas dan Entitas dan harus menyimpannya Anak dalam periode yang dapat memenuhi kebutuhan praktiknya, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku mengenai penyimpanan dokumen.
55 EXPOSURE DRAFT STANDAR AUDIT (“SA”) 240 TANGGUNG JAWAB AUDITOR TERKAIT DENGAN DENGAN KECURANGAN DALAM SUATU AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN Dewan Standar Profesi Public Hearing 23 Mei 2012
RUANG LINGKUP • Standar Audit (“SA”) ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan kecurangan, dalam suatu audit atas laporan keuangan. Secara spesifik, SA ini memperluas bagaimana SA 315 dan SA 330 harus diterapkan dalam kaitannya dengan risiko salah saji material karena kecurangan; • SA 315, “Mengidentifikasi dan Menilai Risiko atas Salah Saji Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya” • SA 330, “Respon Auditor atas Risiko yang Telah Dinilai” 56
KARAKTERISTIK KECURANGAN • Salah saji dalam laporan keuangan dapat timbul karena kecurangan atau kesalahan; • Auditor berkepentingan terhadap kecurangan yang menyebabkan salah saji material dalam laporan keuangan; • Auditor tidak membuat penentuan secara hukum mengenai apakah kecurangan benar-benar terjadi; 57
TANGGUNG JAWAB UNTUK PENCEGAHAN DAN PENDETEKSIAN KECURANGAN • Tanggungjawab utama pencegahan dan pendeteksian kecurangan berada pada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas dan manajemen; • Tanggungjawab auditor adalah memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan secara keseluruhan beban dari salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. 58
TANGGUNG JAWAB UNTUK PENCEGAHAN DAN PENDETEKSIAN KECURANGAN • Tanggung jawab utama untuk pencegahan dan pendeteksian kecurangan berada pada dua pihak yaitu yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas dan manajemen. Merupakan hal penting bahwa manajemen, dengan pengawasan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, menekankan pencegahan kecurangan, yang dapat mengurangi peluang terjadinya kecurangan, dan pencegahan kecurangan (fraud deterrence), yang dapat membujuk individu-individu agar tidak melakukan kecurangan karena kemungkinan akan terdeteksi dan terkena hukuman. Hal ini memerlukan komitmen untuk menciptakan budaya jujur dan perilaku etis yang dapat ditegakkan dengan pengawasan aktif oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Pengawasan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola meliputi pertimbangan tentang potensi pengesampingan pengendalian atau pengaruh tidak patut atas proses pelaporan keuangan, seperti usaha manajemen untuk mengelola laba dengan tujuan untuk mempengaruhi persepsi analis kinerja dan profitabilitas entitas. 59
TANGGUNG JAWAB AUDITOR • Auditor yang melaksanakan audit berdasarkan SA bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji material, yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Karena keterbatasan bawaan suatu audit, maka selalu ada risiko yang tidak terhindarkan bahwa beberapa salah saji material dalam laporan keuangan mungkin tidak akan terdeteksi, walaupun audit telah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik berdasarkan SA; • SA 200, “ Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit,” paragraf A51 60
KETENTUAN • Skeptisisme Profesional; • Diskusi di Antara Tim Perikatan; • Prosedur Penilaian Risiko dan Aktivitas Terkait; • Identifikasi dan Penilaian Risiko Salah Saji Material Akibat Kecurangan; • Respons terhadap Hasil Penilaian Risiko Salah Saji Material sebagai Akibat Kecurangan; • Evaluasi Terhadap Bukti Audit; • Auditor Tidak Dapat Melanjutkan Perikatan; • Representasi Tertulis; 61
KETENTUAN (lanjutan) • Komunikasi kepada Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola; • Komunikasi kepada Otoritas Pengatur dan Penegak Hukum; • Dokumentasi 62
63 EXPOSURE DRAFT STANDAR AUDIT (“SA”) 250 PERTIMBANGAN ATAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN Dewan Standar Profesi Public Hearing 23 Mei 2012
RUANG LINGKUP • Standar Audit (“SA”) ini mengatur tentang tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan peraturan perundang- undangan dalam audit atas laporan keuangan. SA ini tidak berlaku bagi perikatan assurance lain yang di dalamnya auditor secara spesifik ditugaskan untuk melakukan pengujian dan pelaporan secara terpisah terhadap kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu. 64
DAMPAK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • Ketentuan dalam beberapa peraturan perundang-undangan berdampak langsung terhadap laporan keuangan yang menentukan jumlah dan pengungkapan yang dilaporkan dalam laporan keuangan suatu entitas. 65
PENDAHULUAN – TANGGUNG JAWAB UNTUK MEMATUHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • Tanggung jawab manajemen, dengan pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, adalah memastikan bahwa operasi entitas dijalankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; • Auditor bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan, secara keseluruhan, bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan; • Auditor tidak bertanggung jawab untuk mencegah dan tidak dapat diharapkan untuk mendeteksi ketidakpatuhan terhadap semua peraturan perundang-undangan. 66
TUJUAN • Tujuan auditor adalah: – Untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang pada umumnya berdampak langsung dalam menentukan jumlah dan pengungkapan material dalam laporan keuangan; – Untuk melaksanakan prosedur audit tertentu untuk membantu mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lain yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan; dan – Untuk merespons adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan yang diidentifikasi selama pelaksanaan audit secara tepat. 67
DEFINISI Ketidakpatuhan Tindakan penghilangan atau tindakan kejahatan oleh entitas, disengaja atau tidak disengaja, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan seperti itu mencakup transaksi yang dicatat oleh, atau dengan nama entitas, atau atas namanya, oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, atau karyawan. Ketidakpatuhan tidak termasuk kesalahan pribadi (yang tidak berkaitan dengan aktivitas bisnis entitas) oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, atau karyawan entitas. 68
KETENTUAN • Pertimbangan Auditor atas Kepatuhan terhadap Perundang- undangan; • Prosedur Audit Saat Dideteksi atau Diduga Terjadi Ketidakpatuhan; • Pelaporan atas Ketidakpatuhan yang Dideteksi atau Diduga Terjadi; • Dokumentasi 69
70 EXPOSURE DRAFT STANDAR AUDIT (“SA”) 260 KOMUNIKASI DENGAN PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS TATA KELOLA Dewan Standar Profesi Public Hearing 23 Mei 2012
RUANG LINGKUP • Tanggungjawab auditor untuk berkomunikasi dengan pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola dalam audit atas laporan keuangan; • SA ini disusun dalam konteks audit atas laporan keuangan maupun informasi keuangan historis lainnya sepanjang terdapat keterlibatan pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola dalam audit atas laporan keuangan; • Komunikasi dua-arah yang efektif dalam audit atas laporan keuangan; 71
PERAN KOMUNIKASI • Komunikasi dua-arah memberikan pemahaman yang sama terkait audit antara auditor dan pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola; • Independensi dan objektivitas auditor tetap dipertahankan; • Informasi yang diperoleh auditor lebih relevan; • Risiko salah saji laporan keuangan dapat diminimalkan; • Manajemen dituntut untuk tetap menjaga komunikasi dengan auditor; • Komunikasi harus jelas; • Potensi benturan standar perikatan audit dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 72
TUJUAN • Komunikasi dua-arah terkait audit atas laporan keuangan harus jelas; • Auditor harus memperoleh informasi yang relevan dari pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola; • Hasil observasi audit atas laporan keuangan yang signifikan dan relevan harus disampaikan tepat waktu; • Komunikasi dua-arah terkait audit atas laporan keuangan harus efektif. 73
DEFINISI • Pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola Individu atau organisasi (organisasi-organisasi, seperti wali amanat korporasi) yang memiliki tanggungjawab untuk mengawasi arah strategis entitas dan pemenuhan kewajiban yang berkaitan dengan akuntabilitas entitas; • Manajemen Individu atau kelompok individu dengan tanggungjawab eksekutif untuk melaksanakan operasi entitas 74
KETENTUAN • Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola; • Hal-hal yang Perlu Dikomunikasikan; • Proses Komunikasi; • Dokumentasi. 75
76 EXPOSURE DRAFT STANDAR AUDIT (“SA”) 265 PENGOMUNIKASIAN DEFISIENSI DALAM PENGENDALIAN INTERNAL KEPADA PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS TATA KELOLA DAN MANAJEMEN Dewan Standar Profesi Public Hearing 23 Mei 2012
Ruang Lingkup • Tanggung jawab auditor untuk mengomunikasikan dengan tepat kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen tentang defisiensi dalam pengendalian internal yang diidentifikasi oleh auditor dalam audit atas laporan keuangan. 77
TUJUAN • Tujuan auditor adalah untuk mengomunikasikan dengan semestinya kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen tentang defisiensi dalam pengendalian internal yang diidentifikasi oleh auditor selama audit dan menurut pertimbangan profesional auditor adalah cukup penting untuk mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang bersangkutan. 78
DEFINISI • Defisiensi dalam pengendalian internal Hal ini terjadi bila: • Suatu pengendalian dirancang, diterapkan atau dioperasikan sedemikian rupa sehingga pengendalian tersebut tidak dapat mencegah, atau mendeteksi dan mengkoreksi salah saji dalam laporan keuangan secara tepat waktu; atau • Tidak adanya suatu pengendalian yang diperlukan untuk mencegah, atau mendeteksi dan mengoreksi salah saji dalam laporan keuangan secara tepat waktu. • Defisiensi signifikan dalam pengendalian internal Suatu defisiensi atau kombinasi beberapa defisiensi dalam pengendalian internal, yang menurut pertimbangan profesional auditor, adalah cukup penting untuk mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. 79
KETENTUAN • Tujuan auditor adalah: • Untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang pada umumnya berdampak langsung dalam menentukan jumlah dan pengungkapan material dalam laporan keuangan; • Untuk melaksanakan prosedur audit tertentu untuk membantu mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lain yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan; dan • Untuk merespons adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan yang diidentifikasi selama pelaksanaan audit secara tepat. 80
DEFINISI Ketidakpatuhan Tindakan penghilangan atau tindakan kejahatan oleh entitas, disengaja atau tidak disengaja, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan seperti itu mencakup transaksi yang dicatat oleh, atau dengan nama entitas, atau atas namanya, oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, atau karyawan. Ketidakpatuhan tidak termasuk kesalahan pribadi (yang tidak berkaitan dengan aktivitas bisnis entitas) oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, atau karyawan entitas. 81
KETENTUAN • Identifikasi satu atau lebih defisiensi dalam pengendalian intern; • Penentuan signifikansi defisiensi dalam pengendalian intern; • Komunikasi tepat waktu; • Komunikasi tertulis. 82
MATERI PENERAPAN DAN PENJELASAN LAIN • Penentuan Apakah Defisiensi dalam Pengendalian Intern Telah Diidentifikasi; • Defisiensi Signifikan dalam Pengendalian Intern; • Komunikasi atas Defisiensi dalam Pengendalian Intern; • Komunikasi atas Defisiensi Signifikan dalam Pengendalian Intern kepada Pihak yang Bertanggung Jawab atas Kelola; • Komunikasi atas Defisiensi dalam Pengendalian Intern kepada Manajemen; • Komunikasi atas Defisiensi SIGNIFIKAN dalam Pengendalian Intern kepada Manajemen; • Komunikasi atas Defisiensi Lainnya dalam Pengendalian Intern kepada Manajemen; • Pertimbangan Spesifik terhadap Entitas Sektor Publik; • Isu Komunikasi Tertulis atas Defisiensi Signifikan dalam Pengendalian Intern. 83

More Related Content

PPTX
Risiko audit, bukti audit dan materialitas.pptx
byMinangOutdoor
 
PPTX
Konsep dasar dan standar audit
byRisda Hamsuri
 
DOC
Hubungan antara materialitas, risiko audit dan bukti audit
bySyafdinal Ncap
 
PPT
Perencanaan Audit
byiyandri tiluk wahyono
 
PDF
7. penyelesaian audit
byFaras Tika
 
PPTX
Konsep materialitas dan penerapan materialitas terhadap proses audit
byDian Rahmah
 
PPT
Standard Auditing
bySujatmiko Wibowo
 
PPT
Penyelesaian audit
byagunghery19
 
Risiko audit, bukti audit dan materialitas.pptx
byMinangOutdoor
 
Konsep dasar dan standar audit
byRisda Hamsuri
 
Hubungan antara materialitas, risiko audit dan bukti audit
bySyafdinal Ncap
 
Perencanaan Audit
byiyandri tiluk wahyono
 
7. penyelesaian audit
byFaras Tika
 
Konsep materialitas dan penerapan materialitas terhadap proses audit
byDian Rahmah
 
Standard Auditing
bySujatmiko Wibowo
 
Penyelesaian audit
byagunghery19
 

What's hot

PDF
Persamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
bySujatmiko Wibowo
 
PPTX
pemeriksaan liabilitas jangka pendek AUDITING 2
byRatih Anjilni
 
DOCX
AKL 2 Pemilikan Tidak Langsung
byAdi Jauhari
 
PPTX
Perbedaan Agen dan cabang
byrizky nurul chasanah
 
PPTX
tanggung jawab dan tujuan audit
byIndah Dwi Lestari
 
PPTX
Bab 18 PEMERIKSAAN EKUITAS
byAndiErwinGhozali
 
PPTX
Materi Akuntansi Organisasi Nirlaba
byrusdiman1
 
PPTX
Akuntansi Pensiun
byRizaldi Al Hazmi
 
PPTX
Ppt profesi akuntan publik
byMubarok Syahrul
 
PPTX
Pembubaran persekutuan
byAnnisa Galih Sarasati
 
PPT
Kuliah 2 3 siklus pendapatan 1
byRose Meea
 
PPTX
Subsequent event ppt 1
byZahar Kaur Bhullar
 
PDF
Laporan Audit
bygueste4aa42e
 
PPTX
Auditing dan profesi akuntan publik
byKhusNul Az-Zahra
 
PPTX
Konsep laba
byMuhammad Anshar
 
PDF
Quiz 4 the building blocks of auditing
byHutria Angelina Mamentu
 
DOC
Laporan audit bentu baku
bywinson_akuntansi
 
PPTX
Psak 25-kebijakan-akuntansi-perusahaan-estimasi-akuntansi-dan-kesalahan-ias-18
bySri Apriyanti Husain
 
PPT
Pengakuan Pendapatan
byDIAN WAHYU KARTIKA CANIAGO
 
PPTX
Tugas pengeuditan 2
byArkow Wijanarkow
 
Persamaan dan Teknik Akuntansi Pemerintahan
bySujatmiko Wibowo
 
pemeriksaan liabilitas jangka pendek AUDITING 2
byRatih Anjilni
 
AKL 2 Pemilikan Tidak Langsung
byAdi Jauhari
 
Perbedaan Agen dan cabang
byrizky nurul chasanah
 
tanggung jawab dan tujuan audit
byIndah Dwi Lestari
 
Bab 18 PEMERIKSAAN EKUITAS
byAndiErwinGhozali
 
Materi Akuntansi Organisasi Nirlaba
byrusdiman1
 
Akuntansi Pensiun
byRizaldi Al Hazmi
 
Ppt profesi akuntan publik
byMubarok Syahrul
 
Pembubaran persekutuan
byAnnisa Galih Sarasati
 
Kuliah 2 3 siklus pendapatan 1
byRose Meea
 
Subsequent event ppt 1
byZahar Kaur Bhullar
 
Laporan Audit
bygueste4aa42e
 
Auditing dan profesi akuntan publik
byKhusNul Az-Zahra
 
Konsep laba
byMuhammad Anshar
 
Quiz 4 the building blocks of auditing
byHutria Angelina Mamentu
 
Laporan audit bentu baku
bywinson_akuntansi
 
Psak 25-kebijakan-akuntansi-perusahaan-estimasi-akuntansi-dan-kesalahan-ias-18
bySri Apriyanti Husain
 
Pengakuan Pendapatan
byDIAN WAHYU KARTIKA CANIAGO
 
Tugas pengeuditan 2
byArkow Wijanarkow
 

Viewers also liked

PPTX
Kerangka utk Perikatan Asurans - revisedx
bygisilowati
 
PPT
SA 500 - 580 - revisedx
bygisilowati
 
PDF
ED SPA 610 - Penggunaan Pekerjaan Auditor Internal
byP Karlin Panggalo.SE.MM.Ak.CA.CFA.CCM
 
PPT
SA 800-820 - revisedx
bygisilowati
 
PPTX
7 tips for success
bygisilowati
 
PDF
Sa200
byShinee
 
PDF
Sa 200 a
byParag Jain
 
PDF
Sa200
byParag Jain
 
DOCX
Important CA Final Notes SA 200 - 299
byQLI
 
PPTX
Standards of Auditing - Introduction and Application in the Indian Context
byBharath Rao
 
DOC
Surbhi Bansal Auditing Notes
bySudheer Paidi
 
PPTX
Kertas kerja pemeriksaan kap
byYABES HULU
 
DOC
7. audit atas laporan keuangan pendapat auditor atas laporan keuangan dan lap...
bySri Apriyanti Husain
 
PDF
Audit project
bySoumeet Sarkar
 
DOC
Auditing notes
byVishwa Nath
 
Kerangka utk Perikatan Asurans - revisedx
bygisilowati
 
SA 500 - 580 - revisedx
bygisilowati
 
ED SPA 610 - Penggunaan Pekerjaan Auditor Internal
byP Karlin Panggalo.SE.MM.Ak.CA.CFA.CCM
 
SA 800-820 - revisedx
bygisilowati
 
7 tips for success
bygisilowati
 
Sa200
byShinee
 
Sa 200 a
byParag Jain
 
Sa200
byParag Jain
 
Important CA Final Notes SA 200 - 299
byQLI
 
Standards of Auditing - Introduction and Application in the Indian Context
byBharath Rao
 
Surbhi Bansal Auditing Notes
bySudheer Paidi
 
Kertas kerja pemeriksaan kap
byYABES HULU
 
7. audit atas laporan keuangan pendapat auditor atas laporan keuangan dan lap...
bySri Apriyanti Husain
 
Audit project
bySoumeet Sarkar
 
Auditing notes
byVishwa Nath
 

Similar to SA 200 - 265 - revisedx

PPTX
Audit Assurans_Kelompok 2_230 240 250.pptx
byseksiverakppn045
 
PPTX
SA 800-820 - Audit atas laporan keuangan bertujuan khusus
byravi901784
 
DOCX
Auditor chapter 2
bypurplenhyy
 
PPTX
ASPR_KEL 2_(KELAS 4 ASA)_PRODI D4 ASP_POLSRI.pptx
bySyarifahSyahda
 
PPTX
TEKNIK AUDIT UNTUK PEMULA.pptx
bytukangangkot07
 
DOCX
Makalah jasa dan pelaporan lain
bydewi masita
 
PPTX
Tuweb 1 Konsep dasar auditing dan profesi akuntan .pptx
byDesiriztaSari1
 
PDF
Tanggung jawab auditor
byresa_putra
 
PPTX
Audit Assurans_Kelompok 1_200 210 220.pptx
byseksiverakppn045
 
PDF
Pemahaman mengenai entitas dan lingkungannya
byADE NURZEN
 
PDF
Audit-kelompok 5 langkah langkah audit berbasis risiko.pdf
byAsiahIzzati2
 
PDF
Kelompok 2 Auditing.pdf ardiansah yunuar
byArdiansahDoansah29
 
PPT
Auditing bahan kuliah(standart Auditing)_2
bySidik Abdullah
 
DOCX
Resume Auditing Bab I - IV Buku I
by9elevenStarUnila
 
DOCX
Audit Responbilities and Objectives
bySuryo Aji Saputro
 
PDF
Audit Report
byDaniel Wachtel
 
PPT
Materi Auditing proses - proses Audit.ppt
byYurinaMelusi
 
PDF
Bagian 3, 4, 5 - Perencanaan dan Sampling Audit.pdf
byMiftahAzizah
 
PPT
Audit Laporan Keuangan dan Tanggung Jawab Auditor
byDwi Wahyu
 
PDF
1. pengauditan dan profesi akuntan publik
byDheana Angel
 
Audit Assurans_Kelompok 2_230 240 250.pptx
byseksiverakppn045
 
SA 800-820 - Audit atas laporan keuangan bertujuan khusus
byravi901784
 
Auditor chapter 2
bypurplenhyy
 
ASPR_KEL 2_(KELAS 4 ASA)_PRODI D4 ASP_POLSRI.pptx
bySyarifahSyahda
 
TEKNIK AUDIT UNTUK PEMULA.pptx
bytukangangkot07
 
Makalah jasa dan pelaporan lain
bydewi masita
 
Tuweb 1 Konsep dasar auditing dan profesi akuntan .pptx
byDesiriztaSari1
 
Tanggung jawab auditor
byresa_putra
 
Audit Assurans_Kelompok 1_200 210 220.pptx
byseksiverakppn045
 
Pemahaman mengenai entitas dan lingkungannya
byADE NURZEN
 
Audit-kelompok 5 langkah langkah audit berbasis risiko.pdf
byAsiahIzzati2
 
Kelompok 2 Auditing.pdf ardiansah yunuar
byArdiansahDoansah29
 
Auditing bahan kuliah(standart Auditing)_2
bySidik Abdullah
 
Resume Auditing Bab I - IV Buku I
by9elevenStarUnila
 
Audit Responbilities and Objectives
bySuryo Aji Saputro
 
Audit Report
byDaniel Wachtel
 
Materi Auditing proses - proses Audit.ppt
byYurinaMelusi
 
Bagian 3, 4, 5 - Perencanaan dan Sampling Audit.pdf
byMiftahAzizah
 
Audit Laporan Keuangan dan Tanggung Jawab Auditor
byDwi Wahyu
 
1. pengauditan dan profesi akuntan publik
byDheana Angel
 

More from gisilowati

PPTX
Cfa corporate finance chapter3
bygisilowati
 
PPTX
Cfa corporate finance chapter2
bygisilowati
 
PPT
SA 700 - 720 - revisedx
bygisilowati
 
PPT
SA 600 - 620 - revisedx
bygisilowati
 
PPT
SA 300 - 450 - Revisi Pak Godangx
bygisilowati
 
PDF
Semarang 06 pebr 2012 konvergensi ifrs - kajian penerapan psak tertentu yan...
bygisilowati
 
PPT
Pokok pokok perubahan ad (2012) materi sosialisasi (semarang)
bygisilowati
 
PPTX
Spm paska uu 5 2011 - surabaya 24 sep2011
bygisilowati
 
PPT
Tips developing isqc1 [repaired]
bygisilowati
 
Cfa corporate finance chapter3
bygisilowati
 
Cfa corporate finance chapter2
bygisilowati
 
SA 700 - 720 - revisedx
bygisilowati
 
SA 600 - 620 - revisedx
bygisilowati
 
SA 300 - 450 - Revisi Pak Godangx
bygisilowati
 
Semarang 06 pebr 2012 konvergensi ifrs - kajian penerapan psak tertentu yan...
bygisilowati
 
Pokok pokok perubahan ad (2012) materi sosialisasi (semarang)
bygisilowati
 
Spm paska uu 5 2011 - surabaya 24 sep2011
bygisilowati
 
Tips developing isqc1 [repaired]
bygisilowati
 

SA 200 - 265 - revisedx

  • 1.
    1 EXPOSURE DRAFT STANDAR AUDIT(“SA”) 200 TUJUAN KESELURUHAN AUDITOR INDEPENDEN DAN PELAKSANAAN SUATU AUDIT BERDASARKAN STANDAR AUDIT Dewan Standar Profesi Public Hearing 23 Mei 2012
  • 2.
    RUANG LINGKUP • Mengaturtanggung jawab keseluruhan seorang auditor independen ketika melaksanakan audit atas laporan keuangan berdasarkan SA. Secara spesifik, standar ini menetapkan tujuan keseluruhan auditor independen, serta menjelaskan sifat dan ruang lingkup audit yang dirancang untuk memungkinkan auditor independen mencapai tujuan tersebut. • SA ditulis dalam konteks audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor. SA dapat diadaptasi dalam kondisi yang berkaitan dengan audit atas informasi keuangan yang lain. SA tidak mengatur tanggung jawab auditor yang mungkin diatur dalam peraturan perundang-undangan atau aturan lain, sebagai contoh aturan yang terkait dengan penawaran efek kepada publik. Oleh karena itu, walaupun auditor bisa saja menemukan bahwa aspek SA bermanfaat dalam kondisi tersebut, auditor tetap bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap semua ketentuan hukum, regulasi, atau profesi yang relevan.
  • 3.
    AUDIT ATAS LAPORANKEUANGAN Tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan derajat kepercayaan pemakai laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor. Laporan keuangan yang diaudit adalah milik entitas, yang disusun oleh manajemen entitas dengan pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Penyusunan laporan keuangan oleh manajemen memerlukan : • Identifikasi kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, dalam konteks peraturan perundang-undangan yang relevan • Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kerangka tersebut • Pencantuman deskripsi yang memadai mengenai kerangka tersebut di dalam laporan keuangan .
  • 4.
    TUJUAN KESELURUHAN AUDITOR •Memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan sebagai suatu keseluruhan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan oleh karena itu memungkinkan auditor untuk menyatakan opini atas apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku; dan • Menerbitkan laporan tentang laporan keuangan dan mengomunikasikannya berdasarkan temuan auditor.
  • 5.
    TUJUAN KESELURUHAN AUDITOR(lanjutan) • Dalam semua kasus ketika keyakinan memadai tidak dapat diperoleh dan opini wajar dengan pengecualian dalam laporan auditor tidak memadai dalam kondisi yang bertujuan untuk melaporkan kepada pemakai laporan keuangan yang dituju, SA menuntut auditor untuk tidak menyatakan opini atau untuk menarik (mengundurkan) diri dari perikatan, jika penarikan diri dimungkinkan berdasarkan peraturan perundan-undangan yang berlaku.
  • 6.
    KERANGKA PELAPORAN KEUANGAN YANG BERLAKU • Kerangka pelaporan keuangan yang diterapkan oleh manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola dalam penyusunan laporan keuangan, yang dapat diterima dari sudut pandang sifat entitas tersebut dan tujuan laporan keuangan, atau yang disyaratkan oleh peraturan perundang- undangan.
  • 7.
    KETENTUAN Ketentuan Etika yangBerkaitan dengan Audit atas Laporan Keuangan Auditor harus mematuhi ketentuan etika yang relevan, (termasuk ketentuan yang terkait dengan independensi) yang berkaitan dengan perikatan audit atas laporan keuangan. Skeptisisme Profesional Auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisisme profesional mengingat adanya kondisi yang mungkin menyebabkan terjadinya salah saji material atas laporan keuangan.
  • 8.
    KETENTUAN (lanjutan) Pertimbangan Profesional Auditorharus menggunakan pertimbangan profesional dalam merencanakan dan melaksanakan audit atas laporan keuangan. Bukti Audit yang Cukup dan Tepat serta Risiko Audit Untuk memperoleh keyakinan memadai, auditor harus memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mengurangi risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima dan dengan demikian memungkinkan auditor untuk menarik kesimpulan memadai yang mendasari opini auditor.
  • 9.
    KETENTUAN (lanjutan) • PelaksanaanAudit Berdasarkan SA – Mematuhi SA yang Relevan dengan audit • Auditor harus mematuhi semua SA yang relevan dengan audit. Suatu SA relevan dengan audit bila SA tersebut berlaku dan terdapat kondisi yang yang dibahas oleh SA tersebut. • Auditor harus memiliki suatu pemahaman terhadap seluruh isi dari suatu SA, termasuk materi penerapan dan penjelasan lain, untuk memahami tujuannya dan menerapkan ketentuan SA tersebut dengan tepat. • Auditor tidak diperkenankan untuk mencantumkan kepatuhan terhadap SA di dalam laporan auditor kecuali auditor telah mematuhi ketentuan SA ini dan semua SA lainnya yang relevan dengan audit.
  • 10.
    KETENTUAN (lanjutan) : •Pelaksanaan Audit Berdasarkan SA (lanjutan) – Tujuan yang Dinyatakan Dalam Setiap SA Untuk mencapai tujuan auditor secara keseluruhan, auditor harus menggunakan tujuan yang dinyatakan di SA yang relevan di dalam merencanakan dan melaksanakan audit, dengan memperhatikan keterkaitan dengan SA lain. – Kepatuhan terhadap Ketentuan yang Relevan Dalam melaksanakan audit, auditor harus mematuhi setiap ketentuan dalam SA, kecuali : • Keseluruhan SA tidak relevan • ketentuan yang ada tidak relevan karena tergantung pada suatu kondisi dan kondisi tersebut tidak ada.
  • 11.
    KETENTUAN (lanjutan) : •Pelaksanaan Audit Berdasarkan SA (lanjutan) Dalam kondisi yang jarang terjadi, auditor boleh memutuskan perlunya untuk menyimpang dari suatu ketentuan yang relevandalam suatu SA. Dalam kondisi seperti itu, auditor harus melakukan prosedur audit alternatif untuk mencapai tujuan tujuan dari ketentuan tersebut. Kebutuhan auditor untuk menyimpang dari ketentuan yang relevan diharapkan hanya terjadi ketika suatu prosedur audit tertentu yang harus dilakukan tidak akan efektif untuk mencapai tujuan dari ketentuan tersebut. –Kegagalan dalam Mencapai Tujuan Jika suatu tujuan dalam Sayang relevan tidak tercapai, auditor harus mengevaluasi apakah hal ini menghalangi auditor dalam mencapai tujuan auditor secara keseluruhan dan menuntut auditor, berdasarkan SA, untuk mengubah opini auditor atau menarik diri dari perikatan.
  • 12.
    Ikhtisar perbedaan signifikanatas laporan auditor bentuk baku antara SA baru dengan SA yang ada No. Deskripsi SA Baru SA yang ada 1. Tujuan Audit Memperoleh keyakinan Untuk menyatakan memadai tentang apakah pendapat tentang laporan keuangan kewajaran, dalam semua sebagai suatu hal yang material, posisi keseluruhan bebas dari keuangan, hasil usaha, salah saji material, baik perubahan ekuitas, dan yang disebabkan oleh arus kas sesuai dengan kecurangan maupun Standar Akuntansi kesalahan, dan oleh Keuangan di Indonesia karena itu memungkinkan auditor untuk menyatakan opini atas apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku; dan
  • 13.
    Ikhtisar perbedaan signifikanatas laporan auditor bentuk baku antara SA baru dengan SA yang ada (lanjutan) No. Deskripsi SA Baru SA yang Ada 2. Menerbitkan laporan tentang laporan keuangan dan mengomunikasikannya berdasarkan temuan auditor
  • 14.
    14 EXPOSURE DRAFT STANDAR AUDIT(“SA”) 210 PERSETUJUAN ATAS SYARAT-SYARAT PERIKATAN AUDIT Dewan Standar Profesi Public Hearing 23 Mei 2012
  • 15.
    RUANG LINGKUP SA 210ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor dalam menyepakati syarat perikatan audit dengan manajemen, dan jika relevan, dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. SA ini juga menetapkan bahwa terdapat prakondisi tertentu untuk suatu audit, tanggung jawab manajemen, dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas.
  • 16.
    TUJUAN Tujuan auditor adalahuntuk menerima atau melanjutkan perikatan audit hanya bila basis yang melandasi pelaksanaan audit telah disepakati, melalui: • Penetapan apakah terdapat prakondisi untuk suatu audit • Penegasan bahwa ada pemahaman yang sama tentang ketentuan perikatan audit antara auditor, manajemen, dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas.
  • 17.
    PRAKONDISI UNTUK SUATUAUDIT Dalam rangka penentuan apakah terdapat prakondisi suatu audit, auditor harus : • Menentukan apakah kerangka pelaporan keuangan yang akan diterapkan dalam penyususnan laporan keuangan dapat diterima, dan • Memperoleh persetujuan dari manajemen bahwa manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya : – Untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, termasuk jika relevan, penyajian wajar laporan tersebut; – Untuk menetapkan pengendalian internal tertentu yang menurut manajemen diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik karena kecurangan maupunkesalahan; dan
  • 18.
    PRAKONDISI UNTUK SUATUAUDIT (lanjutan) Dalam rangka penentuan apakah terdapat prakondisi suatu audit, auditor harus : (lanjutan) • Memberikan auditor: – Akses ke semua informasi yang dianggap relevan – Informasi tambahan yang diminta oleh auditor – Akses tidak terbatas ke personel dalam entitas yang dipandang perlu • Pembatasan atas Ruang Lingkup Sebelum Penerimaan Perikatan Audit Jika manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola menetapkan suatu pembatasan terhadap ruang lingkup pekerjaan auditor yang harus dicantumkan dalam surat perikatan audit.
  • 19.
    PRAKONDISI UNTUK SUATUAUDIT (lanjutan) • Faktor-faktor lain yang Mempengaruhi Penerimaan Perikatan Audit Jika prakondisi untuk suatu audit tidak ada, auditor harus membahas hal tersebut dengan manajemen. Kecuali jika suatu audit diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan, auditor harus tidak menerima perikatan audit : 1. Jika auditor telah menentukan bahwa kerangka pelaporan keuangan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tidak dapat diterima; atau 2. Jika persetujuan manajemen belum diperoleh.
  • 20.
    PERSETUJUAN ATAS KETENTUAN PERIKATAN AUDIT • Auditor harus menyepakati ketentuan perikatan audit dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, jika relevan. • Ketentuan yang disepakati harus dicatat dalam surat perikatan audit atau bentuk kesepakatan tertulis lain yang tepat dan harus mencakup: – Tujuan dan ruang lingkup audit atas laporan keuangan – Tanggung jawab auditor – Tanggung jawab manajemen – Identifikasi kerangka pelaporan keuangan yang diterpkan dalam penyusunan laporan keuangan; dan – Pengacuan ke bentuk dan isi laporan yang akan dikeluarkan oleh auditor dan suatu pernyataan bahwa dalam keadaan tertentu terdapat kemungkinan laporan yang dikeluarkan berbeda bentuk dan isinya dengan yang diharapkan.
  • 21.
    PERSETUJUAN ATAS KETENTUAN PERIKATAN AUDIT (LANJUTAN) • Jika peraturan perundang-undangan telah menentukan secara rinci ketentuan perikatan audit yang mengacu pada ketentuan- ketentuan di atas, auditor tidak perlu mencantumkannya dalam kesepakatan tertulis kecuali untuk fakta bahwa peraturan perundang-undangan tersebut berlaku dan manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya sebagaimana di tetapkan dalam ketentuan “Prakondisi untuk suatu audit” yang telah disebutkan sebelumnya, dimana auditor harus memperoleh persetujuan dari manajemen bahwa manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya.
  • 22.
    AUDIT BERULANG • Dalamaudit berulang, auditor harus menilai apakah terdapat keadaan yang memerlukan suatu revisi terhadap ketentuan perikatan audit dan apakah perlu mengingatkan entitas yang bersangkutan tentang ketentuan perikatan audit yang masih berlaku.
  • 23.
    PENERIMAAN PERUBAHAN DALAM KETENTUAN PERIKATAN AUDIT • Auditor tidak boleh menyepakati perubahan dalam ketentuan perikatan audit jika tidak ada alasan yangmemadai untuk melakukan perubahan tersebut. • Jika, sebelum penyelesaian perikatan audit, auditor diminta untuk mengubah perikatan audit tersebut ke perikatan yang menyebabkan auditor memperoleh tingkat asurans yang lebih rendah, auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat dasar yang wajar untuk melakukan perubahan tersebut. • Jika ketentuan perikatan audit diubah,auditor dan manajemen harus sepakat atas ketentuan baru tersebut dan menuangkannya ke dalam suatu surat perikatan baru atau bentuk perjanjian tertulis lainnya yang tepat.
  • 24.
    PENERIMAAN PERUBAHAN DALAM KETENTUAN PERIKATAN AUDIT (LANJUTAN) • Jika auditor tidak dapat menyepakati perubahan dalam ketentuan perikatan audit dan manajemen tidak mengizinkan auditor untuk meneruskan perikatan semula, auditor harus : – Menarik diri dari perikatan audit (jika dimungkinkan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan – Menentukan apakah ada kewajiban, baik secara kontrak maupun dalam bentuk lainnya, untuk melaporkan kondisi tersebut kepada pihak lain, seperti pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola entitas, pemilik atau badan pengatur.
  • 25.
    PERTIMBANGAN LAIN DALAM PENERIMAAN PERIKATAN • Jika standar pelaporan keuangan yang ditetapkan oleh suatu organisasi penyusun standar yang berwenang atau diakui diberi ketentuan tambahan oleh peraturan perundang-undangan, auditor harus mempertimbangkan apakah ada benturan antara standar pelaporan keuangan dan ketentuan tambahan tersebut. Jika timbul suatu benturan, auditor harus membahas dengan manajemen sifat ketentuan tambahan tersebut dan harus menyepakati apakah: –Ketentuan tambahan tersebut dapat dipenuhi denganmenambahkan pengungkapan dalam laporan keuangan; atau –Deskripsi kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dalam laporan keuangan dapat diubah sesuai dengan ketentuan tambahan tersebut. Jika tidak ada satu pun tindakan di atas yang dapat dilakukan, auditor harus mempertimbangkan apakah diperlukan modifikasi opini auditor berdasarkan SA 705 (Modifikasi terhadap Opini dalam Laporan Auditor Independen).
  • 26.
    PERTIMBANGAN LAIN DALAM PENERIMAAN PERIKATAN (lanjutan) • Laporan Auditor yang Ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan • Bila peraturan perundang-undangan mengatur susunan dan penggunaan kata-kata dalam laporan auditor yang berbeda dengan yang disyaratkan oleh SA, maka auditor harus mengevaluasi : – Apakah pemakai laporan keuangan akan salah memahami asurans yang diperoleh dari audit atas laporan keuangan tersebut dan, jika demikian, – Apakah penjelasan tambahan dalam laporan auditor dapat mengurangi kemungkinan kesalahpahaman tersebut (SA 706)
  • 27.
    Ikhtisar perbedaan signifikanatas laporan auditor bentuk baku antara SA baru dengan SA yang ada No. Deskripsi SA Baru SA yang Ada 1. Prakondisi untuk suatu Diatur secara jelas dan Tidak diungkapkan secara audit detail detail dan jelas. 2. Kerangka pelaporan Pencantuman dalam Diatur didalam SA 623 keuangan yang ketentuan perikatan audit “Laporan Khusus”. ditentukan oleh bahwa: peraturan perundang- i. Laporan auditor atas Selain ada paragraf undangan LK akan Penekanan Suatu Hal, menambahakan ada paragraf ke 3, paragraf Penekanan sebelum opini yang : Suatu Hal, untuk menyatakan basis menarik perhatian penyajian dan mengacu pemakai laporan ke catatan atas laporan keuangan terhadap keuangan yang pengungkapan menjelaskan basis tambahan (SA 706) tersebut,
  • 28.
    Ikhtisar perbedaan signifikanatas laporan auditor bentuk baku antara SA baru dengan SA yang ada (lanjutan) No. Deskripsi SA Baru SA yang Ada 2. Kerangka pelaporan dan menyatakan basis keuangan yang penyajian adalah basis ditentukan oleh akuntansi komprehensif peraturan perundang- selain Standar Akuntansi undangan Keuangan di Indonesia.
  • 29.
    Ikhtisar perbedaan signifikanatas laporan auditor bentuk baku antara SA baru dengan SA yang ada (lanjutan) No. Deskripsi SA Baru SA yang ada 3. Kerangka pelaporan ii. Kecuali jika auditor SA 623 : Tidak menyatakan keuangan yang ditentukan disyaratkan oleh bahwa auditor tidak perlu oleh peraturan perundang- peraturan perundang- memasukkan frasa undangan undangan untuk “menyajikan secara wajar, (lanjutan) menyatakan opininya dalam semua hal yang atas laporan keuangan material,” dengan menggunakan frasa “menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material,” sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, opini auditor tidak perlu memasukkan frasa tersebut.
  • 30.
    30 EXPOSURE DRAFT STANDAR AUDIT(“SA”) 220 PENGENDALIAN MUTU UNTUK AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN Dewan Standar Profesi Public Hearing 23 Mei 2012
  • 31.
    RUANG LINGKUP • SA220 mengatur tanggung jawab tertentu auditor dalam memperhatikan prosedur pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan. SA ini juga mengatur, jika relevan, tanggung jawab penelaah pengendalian mutu perikatan. SA ini harus dibaca bersama dengan ketentuan etika yang relevan.
  • 32.
    SISTEM PENGENDALIAN MUTUDAN PERAN TIM PERIKATAN Sistem, kebijakan, dan prosedur pengendalian mutu merupakan tanggung jawab firm. Berdasarkan SPM 1, firm berkewajiban untuk menetapkan dan memelihara suatu sistem pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan memadai bahwa: • Firm dan personelnya mematuhi standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. • Laporan yang diterbitkan oleh firm atau rekan perikatan telah sesuai dengan kondisinya SA ini didasarkan suatu basis bahwa firm harus mematuhi ketentuan yang terdapat dalam SPM 1 atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan, jika ketentuan tersebut lebih ketat.
  • 33.
    SISTEM PENGENDALIAN MUTUDAN PERAN TIM PERIKATAN (lanjutan) Tujuan Tujuan auditor adalah untuk mengimplementasikan prosedur pengendalian mutu pada tingkat perikatan untuk memberikan keyakinan memadai bagi auditor bahwa: • Audit telah dilakukan dengan mematuhi standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku; dan • Laporan auditor yang diterbitkan telah sesuai dengan kondisinya. Tanggung Jawab Kepemimpinan atas Mutu Audit Rekan perikatan harus bertanggung jawab atas keseluruhan mutu setiap perikatan audit yang ditugaskan kepada rekan yang bersangkutan.
  • 34.
    SISTEM PENGENDALIAN MUTUDAN PERAN TIM PERIKATAN (lanjutan) Ketentuan Etika yang Relevan Rekan perikatan harus menarik simpulan atas kepatuhan terhadap ketentuan independensi yang berlaku dalam perikatan audit. Untuk itu, rekan perikatan harus: • Memperoleh informasi yang relevan dari firm, dan jika relevan, firm jejaring, untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kondisi dan hubungan yang menciptakan ancaman terhadap independensi • Mengevaluasi informasi tentang pelanggaran yang teridentifikasi, jika ada, terhadap kebijakan dan prosedur independensi firm untuk menentukan apakah pelanggaran tersebut menciptakan anacaman terhadap independensi bagi perikatan audit, dan • Melakukan tindakana yang tepat untuk menghilangkan ancaman atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima dengan menerapkan pencegahan, atau apabila dipandang tepat, menarik diri dari perikatan audit.
  • 35.
    SISTEM PENGENDALIAN MUTUDAN PERAN TIM PERIKATAN (lanjutan) Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan dengan Klien dan Perikatan Audit Rekan perikatan harus dapat diyakinkan bahwa prosedur yang tepat atas penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan audit telah diikuti, dan harus menentukan bahwa kesimpulan yang ditarik dalam hal ini sudah tepat. Penugasan Tim Perikatan Rekan perikatan harus dapat diyakinkan bahwa tim perikatan, dan setiap pakar auditor yang bukan merupakan bagian dari tim perikatan, secara kolektif memiliki kompetensi dan kemampuan yang sesuai untuk : • Melaksanakan perikatan sesuai dengan standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku; dan • Memungkinkan diterbitkannya laporan auditor yang sesuai dengan kondisinya
  • 36.
    SISTEM PENGENDALIAN MUTUDAN PERAN TIM PERIKATAN (lanjutan) Pelaksanaan Perikatan Arah, supervisi dan pelaksanaan • Rekan perikatan harus bertanggung jawab atas: – Arah, supervisi, dan pelaksanaan perikatan audit sesuai dengan standar profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku – Laporan auditor yang sesuai dengan kondisinya Penelaahan • Rekan perikatan harus bertanggung jawab atas penelaahan yang sedang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur penelaahan firm. • Pada atau sebelum tanggal laporan auditor, rekan perikatan harus dapat diyakinkan, melalui suatu penelaahan atas dokumentasi audit dan diskusi dengan tim perikatan, bahwa bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh untuk mendukung kesimpulan yang ditarik dan laporan auditor yang diterbitkan.
  • 37.
    SISTEM PENGENDALIAN MUTUDAN PERAN TIM PERIKATAN (lanjutan) Pelaksanaan Perikatan (lanjutan) Konsultasi • Rekan perikatan harus: – Bertanggung jawab atas dilakukannya konsultasi yang tepat oleh tim perikatan atas hal yang sulit atau kontroversial; – Dapat diyakinkan bahwa anggota tim perikatan telah melakukan konsultasi yang tepat selama pelaksanaan perikatan, baik di antara sesama anggota tim perikatan maupun anatara tim perikatan dengan pihak lain pada tingkatan yang tepat dalam firm atau di luar firm; – Dapat diyakinkan bahwa sifat dan ruang lingkup, serta kesimpulan yang dihasilkan dari konsultasi tersebut disetujui oleh pihak yang dimintai konsultasi; dan – Menentukan bahwa kesimpulan sebagai hasil dari konsultasi tersebut telah diimplementasikan.
  • 38.
    SISTEM PENGENDALIAN MUTUDAN PERAN TIM PERIKATAN (lanjutan) Pelaksanaan Perikatan (lanjutan) Penelaahan Pengendalian Mutu Perikatan • Untuk audit atas laporan keuangan emiten dan perikatan audit lain, jika ada, yang telah ditetapkan firm untuk ditelaah pengendalian mutunya, rekan perikatan harus: – Menentukan bahwa penelaah pengendalian mutu perikatan telah ditunjuk – Mendiskusikan dengan penelaah pengendalian mutu perikatan tentang hal signifikan yang timbul selama perikatan audit, termasuk yang diidentifikasi selama penelaahan pengendalian mutu perikatan; dan – Tidak memberi tanggal laporan auditor hingga penelaahan pengendalian mutu perikatan telah selesai dilakukan.
  • 39.
    SISTEM PENGENDALIAN MUTUDAN PERAN TIM PERIKATAN (lanjutan) Pelaksanaan Perikatan (lanjutan) Penelaahan Pengendalian Mutu Perikatan (lanjutan) • Untuk audit atas laporan keuangan emiten, dalam menjalankan penelaahan pengendalian mutu perikatan, penelaah pengendalian mutu perikatan juga harus mempertimbangkan hal-hal berikut: – Apakah tim perikatan telah melakukan evaluasi atas independensi firm dalam kaitannya dengan perikatan audit; – Apakah konsultasi yang tepat telah dilakukan atas hal-hal yang melibatkan perbedaan pendapat atau hal-hal rumit atau kontroversial lain, dan kesimpulan yang ditarik dari konsultasi tersebut; dan – Apakah dokumentasi audit yang dipilih untuk penelaahan mencerminkan pekerjaan yang telah dilaksanakan terkait dengan pertimbangan signifikan dan mendukung kesimpulan yang ditarik.
  • 40.
    SISTEM PENGENDALIAN MUTUDAN PERAN TIM PERIKATAN (lanjutan) Pelaksanaan Perikatan (lanjutan) Perbedaan Pendapat Jika perbedaan pendapat terjadi di dalam tim perikatan, dengan pihak yang dikonsultasi (jika relevan), antara rekan perikatan dengan penelaah pengendalian mutu perikatan, maka tim perikatan harus mengikuti kebijakan dan prosedur firm dalam merespons dan menyelesaikan perbedaan tersebut.
  • 41.
    SISTEM PENGENDALIAN MUTUDAN PERAN TIM PERIKATAN (lanjutan) Pemantauan Sistem pengendalian mutu yang efektif mencakup proses pemantauan yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bagi firm bahwa kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan sistem pengendalian mutu adalah relevan, memadai, dan beroperasi secara efektif. Rekan perikatan harus mempertimbangkan hasil proses pemantauan firm sebagaimana dibuktikan dalam informasi yang terkini yang disirkulasi oleh firm dan, jika relevan, firm jejaring lain, dan apakah defisiensi yang diidentifikasi dalam informasi tersebut dapat mempengaruhi perikatan audit.
  • 42.
    DOKUMENTASI • Auditor harusmemasukkan hal-hal berikut dalam dokumentasi audit: – Isu yang diidentifikasi yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan etika yang relevan dan bagaimana isu tersebut diselesaikan. – Kesimpulan tentang kepatuhan terhadap ketentuan independensi yang berlaku bagi perikatan audit, dan setiap diskusi dengan firm yang relevan untuk mendukung kesimpulan tersebut. – Kesimpulan yang ditarik tentang penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan audit. – Sifat dan ruang lingkup, serta kesimpulan yang ditarik dari, konsultasi yang dilakukan selama pelaksanaan perikatan audit.
  • 43.
    DOKUMENTASI (LANJUTAN) • Untukperikatan audit yang ditelaah, penelaah pengendalian mutu perikatan harus mendokumentasikan bahwa : – Prosedur yang diharuskan oleh kebijakan firm dalam penelaahan pengendalian mutu perikatan telah dilaksanakan; – Penelaahan pengendalian mutu perikatan telah diselesaikan pada atau sebelum tanggal laporan auditor; dan – Penelaah tidak menemukan adanya hal-hal yang tidak terselesaikan yang dapat menyebabkan penelaah percaya bahwa pertimbangan signifikan yang dibuat oleh tim perikatan dan kesimpulan yang ditarik tidak tepat.
  • 44.
    Ikhtisar perbedaan signifikanatas laporan auditor bentuk baku antara SA baru dengan SA yang ada No. Deskripsi SA Baru SA yang ada 1. Ruang lingkup Mengatur tanggung Diterapkan oleh setiap jawab tertentu auditor KAP pada semua jasa dalam memperhatikan audit, atestasi, akuntansi Prosedur Pengendalian dan reviu, dan konsultasi Mutu untuk audit atas yang standarnya telah laporan keuangan. ditetapkan oleh IAPI dalam SPAP 2. Tanggung jawab atas SPM 1 mengatur KAP dapat menetapkan mutu audit tanggung jawab firm tanggung jawab kepada untuk menetapkan dan personelnya agar dapat memelihara sistem melaksanakan kebijakan pengendalian mutu dan prosedur perikatan audit pengendalian mutunya secara efektif.
  • 45.
    Ikhtisar perbedaan signifikanatas laporan auditor bentuk baku antara SA baru dengan SA yang ada No. Deskripsi SA Baru SA yang ada 3. Tanggung jawab Rekan perikatan harus Tidak diatur secara detail kepemimpinan atas mutu bertanggung jawab atas audit keseluruhan mutu setiap perikatan audit yang ditugaskan kepada rekan ybs. 4. Konsultasi Auditor harus Tidak diatur secara jelas memasukkan dalam keharusan dokumentasi dokumentasi audit: sifat atas konsultasi. dan ruang lingkup, serta SPM menyatakan : KAP kesimpulan yang ditarik harus merumuskan dari, konsultasi yang kebijakan dan prosedur dilakukan selama pengendalian mutu pelaksanaan perikatan mengenai konsultasi. audit
  • 46.
    46 EXPOSURE DRAFT STANDAR AUDIT(“SA”) 230 DOKUMENTASI AUDIT Dewan Standar Profesi Public Hearing 23 Mei 2012
  • 47.
    RUANG LINGKUP, SIFATDAN TUJUAN DOKUMENTASI AUDIT • Ruang Lingkup SA 230 ini berkaitan dengan kewajiban auditor dalam menyusun dokumentasi audit untuk keperluan audit atas laporan keuangan. • Sifat dan Tujuan Dokumentasi Audit Dokumentasi audit yang memenuhi Ketentuan SA ini dan Ketentuan dokumentasi spesifik lain sebagaimana tercantum dalam SA lain yang relevan memberikan : – Bukti sebagai dasar bagi auditor untuk menarik suatu kesimpulan tentang pencapaian tujuan keseluruhan auditor, dan – Bukti bahwa audit telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan SA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • 48.
    Sifat dan TujuanDokumentasi Audit (lanjutan) • Dokumentasi audit juga berfungsi untuk memenuhi tujuan tambahan berikut ini: – Membantu tim perikatan untuk merencanakan dan melaksanakan audit. – Membantu anggota tim perikatan yang bertanggung jawab dalam supervisi untuk mengarahkan dan mensupervisi proses audit, serta menunaikan tanggung jawab penelaahan sebagaimana diatur dalam SA 220. – Memungkinkan tim perikatan untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka. – Menyimpan catatan atas hal-hal signifikan yang berkelanjutan untuk audit di masa yang akan datang. – Memungkinkan dilaksanakannya penelaahan dan inspeksi atas pengendalian mutu sesuai dengan SPM 1 atau Ketentuan setara lainnya. – Memungkinkan dilaksanakannya inspeksi eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Ketentuan lain yang berlaku.
  • 49.
    TUJUAN & KETENTUAN Tujuan Tujuanauditor adalah untuk menyusun dokumentasi yang memberikan: a) Catatan yang cukup dan tepat sebagai dasar untuk laporan auditor, dan b) Bukti bahwa audit telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan SA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Penyiapan Dokumentasi Audit Tepat Waktu Auditor harus menyiapkan dokumentasi audit secara tepat waktu.
  • 50.
    KETENTUAN Pendokumentasian Prosedur-prosedur Audityang Dilaksanakan dan Bukti Audit yang Diperoleh Bentuk, Isi dan Luas Dokumentasi Audit Auditor harus menyusun dokumentasi audit yang memadai sehingga memungkinkan seorang auditor yang berpengalaman, yang tidak memiliki keterkaitan sebelumnya dengan audit tersebut, memahami : – Sifat, waktu, dan luas prosedur audit yang telah dilaksanakan dan kepatuhan terhadap SA serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; – Hasil prosedur audit yang dilaksanakan, dan bukti audit yang diperoleh; dan – Hal-hal signifikan yang timbul selama proses audit, kesimpulan- kesimpulan yang ditarik, dan pertimbangan profesional signifikan yang dibuat untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan tersebut.
  • 51.
    KETENTUAN (lanjutan) Bentuk, Isidan Luas Dokumentasi Audit (lanjutan) Auditor harus mendokumentasikan pembahasan atas hal-hal signifikan dengan manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan pihak lain, termasuk sifat hal-hal signifikan tersebut, serta kapan dan dengan siapa pembahasan tersebut dilakukan. Hal-hal yang Terjadi setelah Tanggal Laporan Auditor Jika, dalam kondisi eksepsional, auditor melakukan prosedur audit baru atau tambahan, atau menarik kesimpulan baru setelah tanggal laporan auditor, maka auditor harus mendokumentasikan hal-hal berikut ini: – Kondisi yang dihadapi tersebut; – Prosedur audit baru atau tambahan yang dilakukan, bukti audit yang diperoleh, dan kesimpulan yang ditarik, serta pengaruhnya terhadap laporan auditor; dan – Kapan dan oleh siapa perubahan atas dokumentasi audit dilakukan dan ditelaah
  • 52.
    KETENTUAN (lanjutan) Penyusunan FolderAudit Final Auditor harus menyusun dokumentasi audit dalam sebuah folder audit dan melengkapi proses administratif yang diperlukan secara tepat waktu setelah tanggal laporan audit. Setelah penyusunan folder audit final selesai dilakukan, auditor tidak boleh menghapus atau membuang dokumentasi audit apapun sebelum masa penyimpanan yang disyaratkan berakhir.
  • 53.
    Ikhtisar perbedaan signifikanatas laporan auditor bentuk baku antara SA baru dengan SA yang ada No. Deskripsi SA Baru SA yang ada 1. Dokumentasi Audit Diatur sebagai topik Tidak diatur sebagai topik tersendiri tersendiri, tetapi tersebar pada berbagai SA sesuai dengan prosedur audit masing-masing SA. 2. Folder Audit Final Disebutkan secara khusus Tidak disebutkan secara dan detail. khusus Harus diselesaikan tidak lebih dari 60 hari setelah tanggal laporan auditor.
  • 54.
    Ikhtisar perbedaan signifikanatas laporan auditor bentuk baku antara SA baru dengan SA yang ada (lanjutan) No. Deskripsi SA Baru SA yang ada 3. Batas waktu penyimpanan Pada umumnya tidak Tidak disebutkan secara boleh kurang dari 5 tahun khusus batas waktu sejak tanggal yang lebih penuimpanan. akhir dari: SA 339: 1. Laporan auditor atas Auditor harus LK entitas, atau menerapkan prosedur 2. Laporan auditor atas memadai untuk menjaga LK Konsolidasian keamanan kertas kerja entitas dan Entitas dan harus menyimpannya Anak dalam periode yang dapat memenuhi kebutuhan praktiknya, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku mengenai penyimpanan dokumen.
  • 55.
    55 EXPOSURE DRAFT STANDAR AUDIT(“SA”) 240 TANGGUNG JAWAB AUDITOR TERKAIT DENGAN DENGAN KECURANGAN DALAM SUATU AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN Dewan Standar Profesi Public Hearing 23 Mei 2012
  • 56.
    RUANG LINGKUP • Standar Audit (“SA”) ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan kecurangan, dalam suatu audit atas laporan keuangan. Secara spesifik, SA ini memperluas bagaimana SA 315 dan SA 330 harus diterapkan dalam kaitannya dengan risiko salah saji material karena kecurangan; • SA 315, “Mengidentifikasi dan Menilai Risiko atas Salah Saji Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya” • SA 330, “Respon Auditor atas Risiko yang Telah Dinilai” 56
  • 57.
    KARAKTERISTIK KECURANGAN • Salah saji dalam laporan keuangan dapat timbul karena kecurangan atau kesalahan; • Auditor berkepentingan terhadap kecurangan yang menyebabkan salah saji material dalam laporan keuangan; • Auditor tidak membuat penentuan secara hukum mengenai apakah kecurangan benar-benar terjadi; 57
  • 58.
    TANGGUNG JAWAB UNTUKPENCEGAHAN DAN PENDETEKSIAN KECURANGAN • Tanggungjawab utama pencegahan dan pendeteksian kecurangan berada pada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas dan manajemen; • Tanggungjawab auditor adalah memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan secara keseluruhan beban dari salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. 58
  • 59.
    TANGGUNG JAWAB UNTUKPENCEGAHAN DAN PENDETEKSIAN KECURANGAN • Tanggung jawab utama untuk pencegahan dan pendeteksian kecurangan berada pada dua pihak yaitu yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas dan manajemen. Merupakan hal penting bahwa manajemen, dengan pengawasan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, menekankan pencegahan kecurangan, yang dapat mengurangi peluang terjadinya kecurangan, dan pencegahan kecurangan (fraud deterrence), yang dapat membujuk individu-individu agar tidak melakukan kecurangan karena kemungkinan akan terdeteksi dan terkena hukuman. Hal ini memerlukan komitmen untuk menciptakan budaya jujur dan perilaku etis yang dapat ditegakkan dengan pengawasan aktif oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Pengawasan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola meliputi pertimbangan tentang potensi pengesampingan pengendalian atau pengaruh tidak patut atas proses pelaporan keuangan, seperti usaha manajemen untuk mengelola laba dengan tujuan untuk mempengaruhi persepsi analis kinerja dan profitabilitas entitas. 59
  • 60.
    TANGGUNG JAWAB AUDITOR • Auditor yang melaksanakan audit berdasarkan SA bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji material, yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Karena keterbatasan bawaan suatu audit, maka selalu ada risiko yang tidak terhindarkan bahwa beberapa salah saji material dalam laporan keuangan mungkin tidak akan terdeteksi, walaupun audit telah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik berdasarkan SA; • SA 200, “ Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit,” paragraf A51 60
  • 61.
    KETENTUAN • Skeptisisme Profesional; • Diskusi di Antara Tim Perikatan; • Prosedur Penilaian Risiko dan Aktivitas Terkait; • Identifikasi dan Penilaian Risiko Salah Saji Material Akibat Kecurangan; • Respons terhadap Hasil Penilaian Risiko Salah Saji Material sebagai Akibat Kecurangan; • Evaluasi Terhadap Bukti Audit; • Auditor Tidak Dapat Melanjutkan Perikatan; • Representasi Tertulis; 61
  • 62.
    KETENTUAN (lanjutan) • Komunikasi kepada Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola; • Komunikasi kepada Otoritas Pengatur dan Penegak Hukum; • Dokumentasi 62
  • 63.
    63 EXPOSURE DRAFT STANDAR AUDIT(“SA”) 250 PERTIMBANGAN ATAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN Dewan Standar Profesi Public Hearing 23 Mei 2012
  • 64.
    RUANG LINGKUP • Standar Audit (“SA”) ini mengatur tentang tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan peraturan perundang- undangan dalam audit atas laporan keuangan. SA ini tidak berlaku bagi perikatan assurance lain yang di dalamnya auditor secara spesifik ditugaskan untuk melakukan pengujian dan pelaporan secara terpisah terhadap kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu. 64
  • 65.
    DAMPAK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • Ketentuan dalam beberapa peraturan perundang-undangan berdampak langsung terhadap laporan keuangan yang menentukan jumlah dan pengungkapan yang dilaporkan dalam laporan keuangan suatu entitas. 65
  • 66.
    PENDAHULUAN – TANGGUNGJAWAB UNTUK MEMATUHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • Tanggung jawab manajemen, dengan pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, adalah memastikan bahwa operasi entitas dijalankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; • Auditor bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan, secara keseluruhan, bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan; • Auditor tidak bertanggung jawab untuk mencegah dan tidak dapat diharapkan untuk mendeteksi ketidakpatuhan terhadap semua peraturan perundang-undangan. 66
  • 67.
    TUJUAN • Tujuan auditoradalah: – Untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang pada umumnya berdampak langsung dalam menentukan jumlah dan pengungkapan material dalam laporan keuangan; – Untuk melaksanakan prosedur audit tertentu untuk membantu mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lain yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan; dan – Untuk merespons adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan yang diidentifikasi selama pelaksanaan audit secara tepat. 67
  • 68.
    DEFINISI Ketidakpatuhan Tindakan penghilangan atautindakan kejahatan oleh entitas, disengaja atau tidak disengaja, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan seperti itu mencakup transaksi yang dicatat oleh, atau dengan nama entitas, atau atas namanya, oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, atau karyawan. Ketidakpatuhan tidak termasuk kesalahan pribadi (yang tidak berkaitan dengan aktivitas bisnis entitas) oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, atau karyawan entitas. 68
  • 69.
    KETENTUAN • Pertimbangan Auditor atas Kepatuhan terhadap Perundang- undangan; • Prosedur Audit Saat Dideteksi atau Diduga Terjadi Ketidakpatuhan; • Pelaporan atas Ketidakpatuhan yang Dideteksi atau Diduga Terjadi; • Dokumentasi 69
  • 70.
    70 EXPOSURE DRAFT STANDAR AUDIT(“SA”) 260 KOMUNIKASI DENGAN PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS TATA KELOLA Dewan Standar Profesi Public Hearing 23 Mei 2012
  • 71.
    RUANG LINGKUP • Tanggungjawab auditor untuk berkomunikasi dengan pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola dalam audit atas laporan keuangan; • SA ini disusun dalam konteks audit atas laporan keuangan maupun informasi keuangan historis lainnya sepanjang terdapat keterlibatan pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola dalam audit atas laporan keuangan; • Komunikasi dua-arah yang efektif dalam audit atas laporan keuangan; 71
  • 72.
    PERAN KOMUNIKASI • Komunikasi dua-arah memberikan pemahaman yang sama terkait audit antara auditor dan pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola; • Independensi dan objektivitas auditor tetap dipertahankan; • Informasi yang diperoleh auditor lebih relevan; • Risiko salah saji laporan keuangan dapat diminimalkan; • Manajemen dituntut untuk tetap menjaga komunikasi dengan auditor; • Komunikasi harus jelas; • Potensi benturan standar perikatan audit dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 72
  • 73.
    TUJUAN • Komunikasi dua-arah terkait audit atas laporan keuangan harus jelas; • Auditor harus memperoleh informasi yang relevan dari pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola; • Hasil observasi audit atas laporan keuangan yang signifikan dan relevan harus disampaikan tepat waktu; • Komunikasi dua-arah terkait audit atas laporan keuangan harus efektif. 73
  • 74.
    DEFINISI • Pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola Individu atau organisasi (organisasi-organisasi, seperti wali amanat korporasi) yang memiliki tanggungjawab untuk mengawasi arah strategis entitas dan pemenuhan kewajiban yang berkaitan dengan akuntabilitas entitas; • Manajemen Individu atau kelompok individu dengan tanggungjawab eksekutif untuk melaksanakan operasi entitas 74
  • 75.
    KETENTUAN • Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola; • Hal-hal yang Perlu Dikomunikasikan; • Proses Komunikasi; • Dokumentasi. 75
  • 76.
    76 EXPOSURE DRAFT STANDAR AUDIT(“SA”) 265 PENGOMUNIKASIAN DEFISIENSI DALAM PENGENDALIAN INTERNAL KEPADA PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS TATA KELOLA DAN MANAJEMEN Dewan Standar Profesi Public Hearing 23 Mei 2012
  • 77.
    Ruang Lingkup • Tanggung jawab auditor untuk mengomunikasikan dengan tepat kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen tentang defisiensi dalam pengendalian internal yang diidentifikasi oleh auditor dalam audit atas laporan keuangan. 77
  • 78.
    TUJUAN • Tujuan auditor adalah untuk mengomunikasikan dengan semestinya kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen tentang defisiensi dalam pengendalian internal yang diidentifikasi oleh auditor selama audit dan menurut pertimbangan profesional auditor adalah cukup penting untuk mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang bersangkutan. 78
  • 79.
    DEFINISI • Defisiensi dalam pengendalian internal Hal ini terjadi bila: • Suatu pengendalian dirancang, diterapkan atau dioperasikan sedemikian rupa sehingga pengendalian tersebut tidak dapat mencegah, atau mendeteksi dan mengkoreksi salah saji dalam laporan keuangan secara tepat waktu; atau • Tidak adanya suatu pengendalian yang diperlukan untuk mencegah, atau mendeteksi dan mengoreksi salah saji dalam laporan keuangan secara tepat waktu. • Defisiensi signifikan dalam pengendalian internal Suatu defisiensi atau kombinasi beberapa defisiensi dalam pengendalian internal, yang menurut pertimbangan profesional auditor, adalah cukup penting untuk mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. 79
  • 80.
    KETENTUAN • Tujuan auditoradalah: • Untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang pada umumnya berdampak langsung dalam menentukan jumlah dan pengungkapan material dalam laporan keuangan; • Untuk melaksanakan prosedur audit tertentu untuk membantu mengungkapkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lain yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan; dan • Untuk merespons adanya ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan yang diidentifikasi selama pelaksanaan audit secara tepat. 80
  • 81.
    DEFINISI Ketidakpatuhan Tindakan penghilangan atautindakan kejahatan oleh entitas, disengaja atau tidak disengaja, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan seperti itu mencakup transaksi yang dicatat oleh, atau dengan nama entitas, atau atas namanya, oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, atau karyawan. Ketidakpatuhan tidak termasuk kesalahan pribadi (yang tidak berkaitan dengan aktivitas bisnis entitas) oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, atau karyawan entitas. 81
  • 82.
    KETENTUAN • Identifikasi satuatau lebih defisiensi dalam pengendalian intern; • Penentuan signifikansi defisiensi dalam pengendalian intern; • Komunikasi tepat waktu; • Komunikasi tertulis. 82
  • 83.
    MATERI PENERAPAN DAN PENJELASAN LAIN • Penentuan Apakah Defisiensi dalam Pengendalian Intern Telah Diidentifikasi; • Defisiensi Signifikan dalam Pengendalian Intern; • Komunikasi atas Defisiensi dalam Pengendalian Intern; • Komunikasi atas Defisiensi Signifikan dalam Pengendalian Intern kepada Pihak yang Bertanggung Jawab atas Kelola; • Komunikasi atas Defisiensi dalam Pengendalian Intern kepada Manajemen; • Komunikasi atas Defisiensi SIGNIFIKAN dalam Pengendalian Intern kepada Manajemen; • Komunikasi atas Defisiensi Lainnya dalam Pengendalian Intern kepada Manajemen; • Pertimbangan Spesifik terhadap Entitas Sektor Publik; • Isu Komunikasi Tertulis atas Defisiensi Signifikan dalam Pengendalian Intern. 83

Editor's Notes

  • #5 Laporankeuangandapatdisusunsesuaidengankerangkapelaporankeuangan yang dirancanguntukmemenuhi :Kebutuhanpemakai yang luasatasinformasikeuanganumum (contoh: “LaporanKeuanganBertujuanUmum”); atauKebutuhanpemakaitertentuatasinformasikeuangan (contoh: “laporanKeuanganBertujuanKhusus”)
  • #6 Laporankeuangandapatdisusunsesuaidengankerangkapelaporankeuangan yang dirancanguntukmemenuhi :Kebutuhanpemakai yang luasatasinformasikeuanganumum (contoh: “LaporanKeuanganBertujuanUmum”); atauKebutuhanpemakaitertentuatasinformasikeuangan (contoh: “laporanKeuanganBertujuanKhusus”)
  • #7 KetentuanEtika:Bagian A kodeetikmenetapkanprinsipdasaretikaprofesibagi auditor untukdipatuhi :IntegritasObjektivitasKompetensi & kecermatanprofesionalKerahasiaan; danPerilakuprofesional
  • #8 KetentuanEtika:Bagian A kodeetikmenetapkanprinsipdasaretikaprofesibagi auditor untukdipatuhi :IntegritasObjektivitasKompetensi & kecermatanprofesionalKerahasiaan; danPerilakuprofesional
  • #9 PertimbanganProfesional:Merupakanhalpentinguntukmelaksanakan audit yang semestinya. KarenainterpretasiterhadapketentuanEtikadan SA yang relevansertakeputusan yang disyaratkandalam audit tidakdapatdibuattanpapenerapanpengetahuandanpengalaman yang relevandenganfaktadankondisi yang bersangkutan. Pertimbanganprofesionaldiperlukan, khususnyadalamkeputusan yang berkaitandengan :Materialitas & risiko auditSifat, waktudanluasprosedur audit yang digunakanuntukmemenuhiketentuan SA danuntukmengumpulkanbukti audit.Penilaianapakahbukti audit yang cukupdantepattelahdiperoleh, danapakahdiperlukanprosedurtambahanuntukmencapaitujuan SA dantujuankeseluruhan auditorPenilaianataspertimbanganmanajemendalammenerapkankerangkapelaporankeuangan yang berlakubagientitasPenarikankesimpulanberdasarkanbukti audit yang diperoleh. Contoh : penilaianapakahestimasi yang dibuatolehmanajemenmasukakaldalampenyusunanlaporankeuangan.
  • #10 PertimbanganProfesional:Merupakanhalpentinguntukmelaksanakan audit yang semestinya. KarenainterpretasiterhadapketentuanEtikadan SA yang relevansertakeputusan yang disyaratkandalam audit tidakdapatdibuattanpapenerapanpengetahuandanpengalaman yang relevandenganfaktadankondisi yang bersangkutan. Pertimbanganprofesionaldiperlukan, khususnyadalamkeputusan yang berkaitandengan :Materialitas & risiko auditSifat, waktudanluasprosedur audit yang digunakanuntukmemenuhiketentuan SA danuntukmengumpulkanbukti audit.Penilaianapakahbukti audit yang cukupdantepattelahdiperoleh, danapakahdiperlukanprosedurtambahanuntukmencapaitujuan SA dantujuankeseluruhan auditorPenilaianataspertimbanganmanajemendalammenerapkankerangkapelaporankeuangan yang berlakubagientitasPenarikankesimpulanberdasarkanbukti audit yang diperoleh. Contoh : penilaianapakahestimasi yang dibuatolehmanajemenmasukakaldalampenyusunanlaporankeuangan.
  • #11 PertimbanganProfesional:Merupakanhalpentinguntukmelaksanakan audit yang semestinya. KarenainterpretasiterhadapketentuanEtikadan SA yang relevansertakeputusan yang disyaratkandalam audit tidakdapatdibuattanpapenerapanpengetahuandanpengalaman yang relevandenganfaktadankondisi yang bersangkutan. Pertimbanganprofesionaldiperlukan, khususnyadalamkeputusan yang berkaitandengan :Materialitas & risiko auditSifat, waktudanluasprosedur audit yang digunakanuntukmemenuhiketentuan SA danuntukmengumpulkanbukti audit.Penilaianapakahbukti audit yang cukupdantepattelahdiperoleh, danapakahdiperlukanprosedurtambahanuntukmencapaitujuan SA dantujuankeseluruhan auditorPenilaianataspertimbanganmanajemendalammenerapkankerangkapelaporankeuangan yang berlakubagientitasPenarikankesimpulanberdasarkanbukti audit yang diperoleh. Contoh : penilaianapakahestimasi yang dibuatolehmanajemenmasukakaldalampenyusunanlaporankeuangan.
  • #12 PertimbanganProfesional:Merupakanhalpentinguntukmelaksanakan audit yang semestinya. KarenainterpretasiterhadapketentuanEtikadan SA yang relevansertakeputusan yang disyaratkandalam audit tidakdapatdibuattanpapenerapanpengetahuandanpengalaman yang relevandenganfaktadankondisi yang bersangkutan. Pertimbanganprofesionaldiperlukan, khususnyadalamkeputusan yang berkaitandengan :Materialitas & risiko auditSifat, waktudanluasprosedur audit yang digunakanuntukmemenuhiketentuan SA danuntukmengumpulkanbukti audit.Penilaianapakahbukti audit yang cukupdantepattelahdiperoleh, danapakahdiperlukanprosedurtambahanuntukmencapaitujuan SA dantujuankeseluruhan auditorPenilaianataspertimbanganmanajemendalammenerapkankerangkapelaporankeuangan yang berlakubagientitasPenarikankesimpulanberdasarkanbukti audit yang diperoleh. Contoh : penilaianapakahestimasi yang dibuatolehmanajemenmasukakaldalampenyusunanlaporankeuangan.
  • #28 Pengaturan di dalam draft SA 210 “persetujuanatassyarat-syaratperikatan audit” biladibandingkandenganpengaturanhaltersebut di SPAP lama, pengaturan di SPAP lama adatersebar di beberapa SA. Namunsebagianbesarisidari draft SA 210 tersebutada di dalam SA 310 dan SA 320 SPAP yang lama.
  • #32 SPM 1mengaturtanggungjawabfirmuntukmenetapkandanmemeliharasistempengendalianmutu audit. Sistempengendalianmutumencakupkebijakandanprosedur yang mengandungsetiapunsurberikutini :Tanggungjawabkepemimpinanatasmutu di dalamfirmKetentuanetika yang relevanPenerimaandankeberlanjutanhubungandengankliendanperikatantertentuSumberdayamanusiaPelaksanaanperikatan; danpemantauan
  • #33 SPM 1mengaturtanggungjawabfirmuntukmenetapkandanmemeliharasistempengendalianmutu audit. Sistempengendalianmutumencakupkebijakandanprosedur yang mengandungsetiapunsurberikutini :Tanggungjawabkepemimpinanatasmutu di dalamfirmKetentuanetika yang relevanPenerimaandankeberlanjutanhubungandengankliendanperikatantertentuSumberdayamanusiaPelaksanaanperikatan; danpemantauan
  • #34 SPM 1mengaturtanggungjawabfirmuntukmenetapkandanmemeliharasistempengendalianmutu audit. Sistempengendalianmutumencakupkebijakandanprosedur yang mengandungsetiapunsurberikutini :Tanggungjawabkepemimpinanatasmutu di dalamfirmKetentuanetika yang relevanPenerimaandankeberlanjutanhubungandengankliendanperikatantertentuSumberdayamanusiaPelaksanaanperikatan; danpemantauan
  • #35 Definisi “Firm”, “Jejaring”, dan “FirmJejaring” dalamketentuanetika yang relevandapatberbedadaridefinisi yang terdapatdalam SA ini. Sebagaicontoh, KodeEtikmendefinisikan “Firm” sebagai :Praktisitunggal, suatupersekutuanataukorporasi, atauentitas lain dariakuntanprofesional;Entitas yang mengendalikanpihak-pihak di atasmelaluikepemilikan , manajemenataucaralainnyaEntitas yang dikendalikanolehpihak-pihakdiatasmelaluikepemilikan, manajemenataucaralainnya.Dalammematuhiketentuan yang terdapatdalamparagraf 9-11, definisi yang digunakandalamketentuanetika yang relevanberlakusepanjangsesuaidengankebutuhanuntukmenginterpretasikanketentuanetikatersebut.
  • #36 Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan dengan Klien dan Perikatan AuditSPM 1 mengharuskan firm untuk memperoleh informasi yang dipandang perlu sesuai dengan kondisinya sebelum menerima suatu perikatan dari suatu klien baru, ketika memutuskan apakah akan melanjutkan perikatan yang telah ada, dan keyika mempertimbangkan penerimaan perikatan baru dari klien yang telah ada. Informasi dibawah ini membantu rekan perikatan dalam memutuskan apakah kesimpulan yang ditarik menyangkut penerimaan dan keberlajutan hubungan dengan klien dan perikatan audit sudah tepat :Integritas pemilik utama, manajemen inti, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas;Kompetensitimperikatanuntukmelaksanakanperikatan audit dankapabilitas yang diperlukan, termasukwaktudansumberdaya;Kemampuanfirmdantimperikatanuntukmematuhiketentuanetika yang relevan; danHal signifikan yang timbulselamaperikatan audit periodekiniatauperiodelalu, danimplikasinyaterhadapkeberlangsunganhubunganperikatan.
  • #37 Arahtimperikatanmencakupkomunikasikepadaanggotatimperikatanhal-haltertentuseperti di bawahini :Tanggungjawabtimperikatan, termasukkeharusanuntukmematuhiketentuanetika yang relevan, sertauntukmerencanakandanmelaksanakan audit denganskeptisismeprofesionalseperti yang disyaratkanoleh SA 200.Tanggungjawabrekan yang bersangkutanketikalebihdarisaturekanterlibatdalampelaksanaanperikatan audit.Tujuanpekerjaan yang akandilaksanakanSifatbisnisentitasIsu yang terkaitdenganrisikoMasalah yang mungkintimbulPendekatan detail ataspelaksanaanperikatan.
  • #49 Tujuankeseluruhan auditor sesuai SPA 200 :Memperolehkeyakinanmemadaitentangapakahlaporankeuangansebagaisuatukeseluruhanbebasdarisalahsaji material, baik yang disebabkanolehkecuranganmaupunkesalahan, sehinggamemungkinkan auditor untukmenyatakanopini.Menerbitkanlaporantentanglaporankeuangandanmengomunikasikannyaberdasarkantemuan auditor.
  • #50 PenyiapanDokumentasi Audit TepatWaktuDokumentasi yang disiapkansetelahpekerjaan audit selesaidilakukancenderungkurangakuratdaripadadokumentasi yang disiapkanketikapekerjaan audit dilakukan.
  • #51 Penjelasansecaralisanoleh auditor bukanmerupakanpendukung yang memadaiuntukpekerjaan yang dilakukanoleh auditorataukesimpulan yang ditarikoleh auditor, tetapidapatdigunakanuntukmenjelaskanataumengklarifikasiinformasi yang tercantumdalamdokumentasi audit.
  • #53 SPM 1 mengharuskanfirmuntukmembuatkebijakandanprosedursehubungandenganpenyelesaianpengumpulan folder audit secaratepatwaktu. Batas waktu yang tepatuntukmenyelesaikanpengumpulandokumentasi audit final adalahtidaklebihdari 60 harisetelahtanggallaporan auditor.SPM 1 (ataupersyaratan lain yang setara) menuntutfirmuntukmenetapkansuatukebijakandanprosedur yang mengaturmasapenyimpanandokumenperikatan. Batas waktupenyimpananpadaumumnyatidakbolehkurangdari lima tahunsejaktanggal yang lebihakhirdari: (i)laporan auditor ataslaporankeuanganentitas, atau (ii) laporan auditor ataslaporankeuangankonsolidasianentitasdananakperusahaan.
  • #54 SPAP Lama :316 DokumentasiPenaksiranRisikodanTanggapan Auditor319 Pertimbanganataspengendalian intern dalam audit laporankeuanganDokumentasipemahamanDokumentasian Tingkat RisikoPengendaliantaksiranBukti yang mendukungtingkatrisikopengendaliantaksiranTipebukti auditSumberbukti auditKetepatanwaktubukti auditKeterkaitanbukti audit326 Bukti AuditSifatbukti auditKompetensibukti auditKecukupanbukti auditPenilaianBukti audit339 KertasKerja