Makalah ini membahas tentang keuangan negara, termasuk definisi, asas-asas pengelolaannya, kekuasaan atas pengelolaan, proses penyusunan anggaran belanja negara/daerah, serta klasifikasi pengeluaran pemerintah. Tujuannya adalah mengetahui hal-hal terkait pengelolaan keuangan negara secara lebih mendalam.
Kontrak perkuliahan ini membahas mata kuliah Hukum Keuangan Negara yang mencakup tujuan instruksional umum untuk menjelaskan masalah keuangan negara, landasan hukum pengelolaannya, asas-asas pengelolaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, pengawasan, serta pertanggungjawaban. Mata kuliah ini terdiri atas 10 topik pokok bahasan dan akan memberikan manfaat untuk memahami pengelolaan
Makalah ini membahas tentang keuangan negara, termasuk definisi, asas-asas pengelolaannya, kekuasaan atas pengelolaan, proses penyusunan anggaran belanja negara/daerah, serta klasifikasi pengeluaran pemerintah. Tujuannya adalah mengetahui hal-hal terkait pengelolaan keuangan negara secara lebih mendalam.
Kontrak perkuliahan ini membahas mata kuliah Hukum Keuangan Negara yang mencakup tujuan instruksional umum untuk menjelaskan masalah keuangan negara, landasan hukum pengelolaannya, asas-asas pengelolaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, pengawasan, serta pertanggungjawaban. Mata kuliah ini terdiri atas 10 topik pokok bahasan dan akan memberikan manfaat untuk memahami pengelolaan
01 tinjauan umum governance & pengelolaan keuangan negaraS'yah Barus
Tinjauan umum dokumen tersebut membahas tentang good governance dan pengelolaan keuangan negara serta reformasi yang terjadi, termasuk perubahan prinsip dan sistem anggaran negara dari sentralistik menjadi lebih terdesentralisasi.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan negara, peran Badan Pemeriksa Keuangan, dan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ia menjelaskan ketentuan-ketentuan konstitusional terkait topik-topik tersebut dan mekanisme pelaksanaannya, termasuk peran lembaga-lembaga seperti pemerintah, DPR, Bank Indonesia, dan lembaga peradilan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian keuangan negara, ruang lingkup keuangan negara, dan pembagian kekuasaan keuangan negara. Terdapat penjelasan mengenai berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara seperti Presiden, Menteri Keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Umum Negara.
Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.
1. Lembaga-lembaga pemerintahan sebelum amandemen UUD 1945 terdiri dari Presiden, Menteri-Menteri Negara, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen, dan Direktorat Jenderal Departemen.
2. Presiden berperan sebagai kepala negara, mandataris MPR, dan penyelenggara tertinggi pemerintahan. Menteri-Menteri memimpin departemen dan bekerja sama dengan Presiden dalam pemerintahan. Kepala Lemb
Makalah ini membahas tentang kegagalan pasar, penyebabnya, dan solusi yang ditawarkan. Secara garis besar membahas tentang pemisahan kewenangan administrasi dan keuangan negara antara kementerian/lembaga dengan kementrian keuangan sesuai UU Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara guna menciptakan efisiensi dan efektivitas anggaran. Juga membahas penganggaran berbasis kinerja untuk meningkatkan kinerja pemerintah.
Undang-undang ini mengatur tentang perbendaharaan negara, yang mencakup pengelolaan keuangan negara dan daerah berdasarkan APBN dan APBD. Diatur pula tentang pejabat-pejabat perbendaharaan seperti pengguna anggaran, bendahara umum negara/daerah, serta tugas dan wewenang masing-masing pejabat tersebut dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang undang-undang terkait keuangan negara, ruang lingkup pengelolaan keuangan negara, asas-asas pengelolaan keuangan negara, dan pengelolaan piutang serta utang negara.
Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah yang meliputi penerimaan, pengeluaran, pengelolaan kas, piutang, utang, barang milik negara/daerah, akuntansi, dan pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah. Undang-undang ini juga mengatur tentang pejabat perbendaharaan negara seperti pengguna anggaran, bendahara umum negara/daerah, dan bendahara penerimaan dan pengeluaran
Rpp ppkn sma xi bab 1 sd 9 daripertemuan awal sd akhir diberikan gratis untuk siapa saja untuk bahan pertimbangan jika ada kesalahan mohon kirim email ke dasepggl@gmail.com ataus sms ke 0856 5990 0626
"[Ringkuman] UU No. 17 Tahun 2003 Ttg Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 Ttg Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 Ttg Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengatur tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah, penyusunan dan pelaksanaan anggaran belanja negara/daerah, serta pengawasan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara."
01 tinjauan umum governance & pengelolaan keuangan negaraS'yah Barus
Tinjauan umum dokumen tersebut membahas tentang good governance dan pengelolaan keuangan negara serta reformasi yang terjadi, termasuk perubahan prinsip dan sistem anggaran negara dari sentralistik menjadi lebih terdesentralisasi.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan negara, peran Badan Pemeriksa Keuangan, dan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ia menjelaskan ketentuan-ketentuan konstitusional terkait topik-topik tersebut dan mekanisme pelaksanaannya, termasuk peran lembaga-lembaga seperti pemerintah, DPR, Bank Indonesia, dan lembaga peradilan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian keuangan negara, ruang lingkup keuangan negara, dan pembagian kekuasaan keuangan negara. Terdapat penjelasan mengenai berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara seperti Presiden, Menteri Keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Umum Negara.
Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.
1. Lembaga-lembaga pemerintahan sebelum amandemen UUD 1945 terdiri dari Presiden, Menteri-Menteri Negara, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen, dan Direktorat Jenderal Departemen.
2. Presiden berperan sebagai kepala negara, mandataris MPR, dan penyelenggara tertinggi pemerintahan. Menteri-Menteri memimpin departemen dan bekerja sama dengan Presiden dalam pemerintahan. Kepala Lemb
Makalah ini membahas tentang kegagalan pasar, penyebabnya, dan solusi yang ditawarkan. Secara garis besar membahas tentang pemisahan kewenangan administrasi dan keuangan negara antara kementerian/lembaga dengan kementrian keuangan sesuai UU Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara guna menciptakan efisiensi dan efektivitas anggaran. Juga membahas penganggaran berbasis kinerja untuk meningkatkan kinerja pemerintah.
Undang-undang ini mengatur tentang perbendaharaan negara, yang mencakup pengelolaan keuangan negara dan daerah berdasarkan APBN dan APBD. Diatur pula tentang pejabat-pejabat perbendaharaan seperti pengguna anggaran, bendahara umum negara/daerah, serta tugas dan wewenang masing-masing pejabat tersebut dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang undang-undang terkait keuangan negara, ruang lingkup pengelolaan keuangan negara, asas-asas pengelolaan keuangan negara, dan pengelolaan piutang serta utang negara.
Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah yang meliputi penerimaan, pengeluaran, pengelolaan kas, piutang, utang, barang milik negara/daerah, akuntansi, dan pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah. Undang-undang ini juga mengatur tentang pejabat perbendaharaan negara seperti pengguna anggaran, bendahara umum negara/daerah, dan bendahara penerimaan dan pengeluaran
Rpp ppkn sma xi bab 1 sd 9 daripertemuan awal sd akhir diberikan gratis untuk siapa saja untuk bahan pertimbangan jika ada kesalahan mohon kirim email ke dasepggl@gmail.com ataus sms ke 0856 5990 0626
"[Ringkuman] UU No. 17 Tahun 2003 Ttg Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 Ttg Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 Ttg Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengatur tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah, penyusunan dan pelaksanaan anggaran belanja negara/daerah, serta pengawasan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara."
Materi Bangkit Agustus 2023 - 3 prodi.pptxTomiSubiakto
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan negara dan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian keuangan negara, bentuk-bentuk laporan keuangan pemerintah sebagai wujud akuntabilitas, dan standar akuntansi pemerintahan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi hukum di Indonesia yang kurang memadai, dengan adanya korupsi, birokrasi yang tidak efisien, dan pengaruh asing yang kuat dalam pembentukan peraturan. Dokumen ini juga membahas peranan penting perancang peraturan perundang-undangan dalam memperbaiki sistem hukum nasional dengan cara menyusun peraturan yang profesional, independen, dan memprioritaskan kepentingan bangsa.
Makalah ini membahas tentang pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Topik utama yang dibahas meliputi definisi keuangan negara, asas-asas pengelolaan keuangan negara, kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara, penyusunan dan penetapan anggaran belanja negara dan daerah, serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Makalah ini bertujuan untuk memahami konsep dan praktik pengelolaan keuangan negara di
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan hukum pemerintahan daerah di Indonesia secara historis, mulai dari masa pemerintahan Hindia Belanda hingga masa reformasi. Dibahas pula periode-periode penting dan peraturan-peraturan yang mengatur pemerintahan daerah."
Dokumen tersebut membahas tentang makna dan sejarah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagi perjuangan bangsa Indonesia serta perkembangan ketentuan kewarganegaraan di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya memelihara keberadaan pasar tradisional sebagai penyeimbang ekonomi dan penggerak perekonomian masyarakat. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa (1) pasar tradisional berperan penting dalam perekonomian kerakyatan, (2) hukum tata ruang perlu ditegakkan untuk melindungi pasar tradisional, dan (3) peraturan daerah tentang tata ruang
Dokumen tersebut membahas latar belakang terjadinya reformasi sistem pemerintahan daerah di Indonesia melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. UU tersebut dilahirkan sebagai bagian dari reformasi kebijakan publik pasca jatuhnya rezim Orde Baru untuk memberikan otonomi yang lebih luas kepada pemerintah daerah. Namun dalam perjalanannya, UU tersebut dinilai belum sepenuhnya mem
Dokumen tersebut membahas tentang pencegahan dan penangkalan keimigrasian sebagai fungsi perlindungan kepentingan nasional di Yogyakarta. Ia menjelaskan latar belakang dan permasalahan terkait kebijakan tersebut, serta tujuan untuk menganalisis latar belakang dan manfaatnya sebagai perlindungan kepentingan nasional.
Dokumen ini membahas tentang pengertian negara dan konstitusi. Negara didefinisikan sebagai wilayah yang memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Konstitusi adalah aturan pokok yang menopang berdirinya suatu negara, yang dapat berupa tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi diklasifikasikan berdasarkan fleksibilitas, kedudukan hukum, dan jenis negara federal atau kesatuan. Dokumen ini jug
Dokumen ini membahas tentang pengertian negara dan konstitusi. Negara didefinisikan sebagai wilayah yang memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Konstitusi adalah aturan pokok yang menopang berdirinya suatu negara, yang dapat berupa tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi diklasifikasikan berdasarkan fleksibilitas, kedudukan hukum, dan jenis negara federal atau kesatuan. Dokumen ini jug
3. Latar Belakang PUBLIC FINANCE Anggaran negara 1.Pengantar Keuangan Negara 2.Teori Keuangan Negara 3.Anggaran negara 4.Kebijakan keuangan Negara 5.Keuangan Negara Indonesia 1.Economic Growth 2.Politik Ekonomi 3.Filsafat 4.Hukum tata negara 5.Sistem Ekonomi, 10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 3
4. Pasal II - Aturan peralihan UUD 1945, menetapkan pengelolaan Keuangan Negara mempedomani Undang-undang yg disusun masa pemerintahan kolonial Belanda yaitu : - ICW, - IBW, - RAB, - IAR, demikian pula halnya dgn aturan bai pemerintah daerah berupa : PO, RO dan SGO. Krn tidak sesuai dg status Negara yg merdeka dan berdaulat, secara materiil tidak dpt mengakomodasi berbagai perkembangan yg terjadi dlm sistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerin tah negara RI UU No.17/2003 UU No.1 /2004 UU No.15/2004
19. Psl 20 DPR memegang kekuasaan pem bentuk UU,setiap RRU dibahas DPR dan Pres.utk persetujuan bersama.Jika RUU tdk disepakati,mk tidak boleh diajukan lagi dalam masa sidang itu,Presiden mengesahkan RUU yg telah disetujui bersama utk menjadi UU.
20.
21.
22. Argumentasi UUKN mengatur ketentuan pokok mengenai pengelolaan KN RI sesuai dg prinsip yg berlaku secara universal serta bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahan presiden sil.Prinsip anggaran berbasis kinerja, struktur sesuai dg manual GFS, dlm penentuan anggaran kementerian /lmbg hak parlemen adalah hak budget . 10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 14
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32. Sedangkanpengertian keuangan negara dalam arti sempit hanya mencakuppengelolaan keuangan negara subbidang pengelolaan fiskal saja.10/18/2010 26 Drs.Djang Tjik.AS.
33.
34. Aturan pokok Keuangan Negara telah dijabarkan ke dalam asas-asas umum, yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun asasasas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik (best practices) dalam pengelolaan keuangan negara.10/18/2010 27 Drs.Djang Tjik.AS.
35.
36.
37.
38. Secara kuantitatif artinya jumlah yang telah ditetapkan dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui.
39. Secara kualitatif berarti penggunaan anggaran hanya dibenarkan untuk mata anggaran yang telah ditentukan.10/18/2010 31 Drs.Djang Tjik.AS.
40.
41.
42. 10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 37 4. Ruang Lingkup Keuangan Negara Ruang lingkup keuangan negara meliputi: hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan danmengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umumpemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; penerimaan negara; pengeluaran negara; penerimaan daerah; pengeluaran daerah; 10/18/2010 37 Drs.Djang Tjik.AS.
43. 10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 38 kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau olehpihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hakhaklain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yangdipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah; kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangkapenyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitasyang diberikan pemerintah; dan kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud meliputi kekayaanyang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakanpemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementeriannegara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.
47. 10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 42 Fungsi perbendaharaan Fungsi perbendaharaan meliputi: perencanaan kas yang baik; pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran danpenyimpangan; pencarian sumber pembiayaan yang paling murah; dan pemanfaatan dana yang menganggur (idle cash) untuk meningkatkannilai tambah sumber daya keuangan. 10/18/2010 42 Drs.Djang Tjik.AS.
48.
49.
50.
51. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme check and balance, serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 45
52. 10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 46 Menteri keuangan selaku pengelola fiskal Menteri keuangan selaku pengelola fiskal bertanggung jawab terhadap fungsi-fungsi: pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan. 10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 46
53. 10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 47 Kewenangan presiden Kewenangan presiden terhadap pengelolaan keuangan negara yang dilimpahkan kepada pejabat negara, meliputi kewenangan yang bersifat umum yang timbul dari pengurusan umum, dan kewenangan yang bersifat khusus yang timbul dari pengurusan khusus. 10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 47
54. 10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 48 Kewenangan yang bersifat umum Kewenangan yang bersifat umum meliputi kewenangan untuk: Menetapkan Arah dan Kebijakan Umum (AKU); Menetapkan strategi dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain menetapkan: pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga, gaji dan tunjangan, pedoman pengelolaan penerimaan negara.
55. 10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 49 Kewenangan yang bersifat khusus Kewenangan yang bersifat khusus meliputi kewenangan membuat keputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain menetapkan: keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara. 10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 49
56.
57. Otorisasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:otorisasi bersifat luas atau otorisasi umum otorisasi bersifat sempit atau otorisasi khusus. 10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 50
58.
59. Secara garis besar, ordonator bertugas untuk menguji, meneliti dan mengawasi penerimaan-penerimaan dan pengeluaranpengeluaran negara termasuk tagihan-tagihan yang diajukan oleh pihak ketiga kepada pemerintah, apakah benar-benar telah sesuai dengan otorisasi yang dikeluarkan oleh otorisator dan belum kedaluwarsa. Apabila tagihan-tagihan tersebut telah memenuhi persyaratan, maka ordonator menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan/atau Surat Penagihan.10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 51
60. 10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 52 C. PENGURUSAN KHUSUS/ KEBENDAHARAAN/KOMPTABLE Pengertian Bendahara Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan,dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang barang negara/daerah. Bendahara uang dapat dikelompokkan lagi menjadi: Bendahara umum yaitu bendahara yang mengurus perbendaharaan negara baik di bidang penerimaan maupun pengeluaran negara. Bendahara khusus penerimaan yaitu bendahara yang hanya mengurus penerimaan negara. Bendahara khusus pengeluaran yaitu bendahara yang hanya mengurus pengeluaran negara. 10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 52
61. 10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 53 SEMUA MENTERI/ LPND SEMUA MENTERI/ LPND BK PENERI MAAN BK PENGE LUARAN BUN/ MENTERI KEU. disatukan di kementerian/lembaga Tersebar di kementerian/lembaga 10/18/2010 Drs.Djang Tjik.AS. 53