Dokumen tersebut membahas tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011. Dokumen menjelaskan pengertian, kriteria, dan tata cara pemberian hibah dan bantuan sosial oleh pemerintah daerah kepada pemerintah, masyarakat, dan organisasi sesuai kemampuan keuangan daerah."

1. HIBAH
BERDASARKAN
PERMENDAGRI 32 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL
Oleh :
DR (Cand) Uyun Saepul Uyun.S.H.,M.H

2. PEMOHON
MENYAMPAIKAN
USULAN
MENUNJUK
UTK
EVALUASI USULAN
MELAPORKAN
HASIL EVALUASI $
REKOMENDASI
MEMBERIKAN
PERTIMBANGAN
REKOM DR SKDP
SESUAI
KEMAMPUAN
KEUANGAN DAERAH
DASAR PENCANTUMAN ALOKASI
ANGGARAN HIBAH DLM R-KUA & PPAS
HIBAH UANG RKA-PPKD
RKA-SKPD
HIBAH BARJAS
DASAR
PENGGANGGARA
N HIBAH DLM
APBD
KEPUTUSAN KEPALA DAERAH
BERDASARKAN
PERDA TTG APBD
PERKA DAERAH TTG PENJABARAN APBD
1 2
3
4
5
6
8
7
Alur awal

3. LANDASAN YURIDIS TENTANG HIBAH
 UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN
NEGARA
 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2004 , TENTANG
PERBENDAHARAAN NEGARA
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 32 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.
 PERGUB / PERBUP / PERWAL

4. PENGERTIAN :
 HIBAH adalah Pemberian uang / barang / jasa dari PEMDA kepada Pemerintah atau PEMDA
lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan ormas, yang “secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya”, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang
bertujuan untuk menunjang penyelengaraan urusan PEMDA
 KEUANGAN DAERAH : semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut
 PPKD [Pejabat Pengelola Keuangan Daerah] : Kasatker Pengelola Keuangan Daerah yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum
daerah.
 RKA-PPKD : Renja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku
Bendahara Umum Daerah

5.  TAPD [ Tim Anggaran Pendapatan Daerah ] : tim yang dibentuk dengan
keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai
tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah,
dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan
 DPA-SKPD : Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
 NPHD : Naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah

6. PENERIMA HIBAH
 Pemerintah;
 Pemerintah daerah lainnya;
 Perusahaan daerah;
 Masyarakat; dan/atau
 Organisasi kemasyarakatan.

7. KRITERIA PENERIMA HIBAH
 Hibah kepada Pemerintah diberikan kepada satuan kerja dari kementerian / lembaga pemerintah non
kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran
daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan;
 Hibah kepada perusahaan daerah diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka
penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
 Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam
bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan
non-profesional; & memiliki Persyaratan Paling sedikit memiliki kepengurusan yang jelas dan
berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
 Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk
berdasarkan peraturan perundang-undangan. & memiliki persyaratan paling sedikit telah terdaftar
pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan, berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang
bersangkutan, serta memiliki sekretariat tetap.

8. ALUR HIBAH
1. Pemohon menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah yang kemudian Kepala daerah
menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi terhadap usulan.
2. Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kpd kepala daerah melalui TAPD &
TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dg prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
3. Rekomendasi kepala SKPD & pertimbangan TAPD tsb menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah
dalam Rancangan KUA-PPAS yang meliputi : anggaran hibah berupa uang yang dicantumkan didalam RKA-
PPKD, serta hibah barang dan/atau jasa yang dicantumkan didalam RKA-SKPD. Yang dengan kedua hal
tersebut dijadikan dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan;
Hibah uang dicantumkan dalam RKA-PPKD,
Sedangkan untuk Hibah barang / jasa dicantumkan
dalam RKA-SKPD.
Kedua hal tersebut menjadi dasar penganggaran
hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-
undangan.
 HIBAH UANG : dianggarkan dlm
Kelompok belanja tidak langsung
 Hibah Barjas dianggarkan dlm
katagori belanja langsung
Rincian objek
belanja
dicantumkan
nama penerima
& besaran hibah.

9. PELAKSANAAN
 Pelaksanaan Hibah Uang berdasarkan DPA-PPKD & Untuk Hibah Barjas berdasarkan DPA-SKPD;
 Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang / jenis barang / jasa yang
akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD
dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Dan hal tersebut menjadi dasar
penyaluran/penyerahan hibah;
 Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah
penandatanganan NPHD. Dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) terhadap Pencairan hibah
uang;
 Pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah (atau
yang ditunjuknya) dan penerima hibah. Yang mana NPHD Tsb memuat ketentuan mengenai
pemberi dan penerima hibah, tujuan pemberian hibah, besaran/rincian penggunaan hibah, hak dan
kewajiban, tata cara penyaluran/penyerahan hibah, dan tata cara pelaporannya.

10. PERTANGUNGJAWABAN :
 Penerima hibah uang melaporkan penggunaan hibahnya kepada kepala daerah melalui PPKD (hibah
tsb dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan) dengan
tembusan SKPD terkait. SEDANGKAN Penerima hibah BARJAS melaporkan penggunaan hibahnya
kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait (terhadap hibah tsb dicatat sebagai realisasi obyek
belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait).
 PERTANGGUNGJAWABAN PEMDA atas pemberian hibah meliputi : [usulan dari calon penerima hibah
kepada kepala daerah, keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah, NPHD,
pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan
sesuai dengan NPHD, dan bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah
terima barjas atas pemberian hibah berupa barjas.
 PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas
penggunaan hibah yang diterimanya, meliputi : Laporan penggunaan hibah, surat pernyataan
tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD, & bukti-
bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang2an bagi penerima hibah berupa
uang / salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa. Yang
disampaikan kepada Kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran
berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

11. BANSOS
BERDASARKAN
PERMENDAGRI 32 TAHUN
2011
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL
Oleh :
DR (Cand) Uyun Saepul Uyun.S.H.,M.H

12. LANDASAN
YURIDIS
 PASAL 22 – 39 PERMENDAGRI NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL

13. PENGERTIAN :
 Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari
pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
 Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial
yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial,
krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan
sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar

14.  PEMDA dapat memberikan Bansos kepada anggota / kelompok masyarakat sesuai kemampuan
keuangan daeraH dan dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat;
 Yang dimaksud dengan anggota / kelompok masyarakat yaitu individu, keluarga, dan/atau
masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi,
politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum,
lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan
untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko
sosial;
 KRITERIA PENERIMA BANSOS :
1. Selektif, yaitu Bansos hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari
kemungkinan resiko sosial;
2. Memenuhi kriteria persyaratan : memiliki identitas yang jelas, berdomisili dalam wilayah administratif
Pemda berkenaan.
3. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, diartikan bahwa pemberian Bansos tidak wajib dan tidak harus
diberikan setiap tahun anggaran
4. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan Bansos dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai
penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial
5. Sesuai tujuan penggunaan meliputi : rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan
sosial, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana.