Legal and Compliance sebagai aspek awareness menuju Corporate Governance

1. Bandung, November 2015
Corporate Governance

3. 



4. 





9. Dasar Hukum Organisasi Bisnis/Perusahaan di Indonesia:
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)
 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek Van Koophandel voor Indonesie)
 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Bentuk-bentuk organisasi perusahaan:
 Perusahaan Perseorangan
 Persekutuan Firma
 Perseroan Komanditer (Commanditer Vennootschap/CV)
 Perseroan Terbatas
 Koperasi
 Yayasan
 BUMN
 Other derivative forms of corporation

10. Bentuk-Bentuk Organisasi Perusahaan
Perusahaan Perseorangan
Perusahaan Persekutuan
Berbadan Hukum
Spec:
 Perseroan Terbatas (Tertutup)
 Perseroan Terbatas (Terbuka)
 Koperasi
 Yayasan
 BUMN
Tidak – Berbadan Hukum
Spec:
 Maatschap (Pers. Perdata)
 Vennootschap onder eene firma (Firma)
 Commanditaire vennootschap (CV)
Perusahaan adalah setiap kegiatan
usaha yang dilakukan secara
tetap/terus-menerus dengan tujuan
untuk mencapai atau mencari
keuntungan/laba baik yang
dilaksanakan oleh orang
perseorangan maupun oleh badan
usaha baik badan usaha yang tidak
berbadan hukum maupun badan
usaha yang berbadan hukum yang
didirikan dan berada di wilayah RI.
UU No. 8 th. 1997 (Dokumen Perusahaan):
Naamloze
Vennootschaap (NV)
cooperatie
Stichting
Eenmanszaak/Sole Proprietorship
staat een eigen bedrijf

11. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun dan bergerak dalam bidang usaha
apapun yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali
ditentukan lain berdasarkan undang-undang
Modal BUMN ada 2 kemungkinan:
1. Seluruh modal persero dimiliki oleh negara
2. Sebagian modal persero (paling sedikit 51%) dimiliki oleh negara dan sebagian
modal lainnya dimiliki oleh swasta
Ciri-ciri utama BUMN adalah:
 Profit oriented
 Legal status : owned its name and capital, legally bind agreement,
covenant, etc with other parties
 Vital services (Public services)
 To perform legal acts, sued or sue
 State owned capital, and can be obtained loans  debt securities
 Spec: PT. Telkom Indonesia, PT. KA-Indonesia, PT. Rajawali Indonesia,
etc

12. Perseroan Terbatas
Dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis yaitu:
1. Klasifikasi Perseroan Terbatas atas dasar diperjualbelikannya saham di Bursa Efek
 Perseroan Terbatas Tertutup
adalah PT yang saham-sahamnya tidak diperjual-belikan di Bursa Efek
 Perseroan Terbatas Terbuka
adalah PT yang sahamnya sudah diperjual-belikan di Bursa Efek dan
perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang sudah go public.
2. Klasifikasi PT berdasarkan asal mula penanaman modal yaitu:
 PT. PMDN
 PT. PMA
 PT. Non PMA/PMDN
3. Klasifikasi PT berdasarkan ada tidaknya kelompok usaha yaitu:
 Holding Company:
 Full Holding Company
 Quasy Holding Company
 Non Holding Company
 Subsidiary Company
 Affiliated Company

13. Perseroan Terbatas
Dapat dilakukan re-formation melalui berbagai model/forms:
 Combination  skalabilitas, supply chain, sharehoder’
needs, competitiveness, etc.
 Integration  vertical, horizontal, conglomeration, etc.
 Specialty  Specialization, Differentiation, etc.
 Concentrate/Condense  Cartel, Trust, Holding, Syndicate,
Concern, Joint Venture, Trade Association, Gentlemen
Agreement, etc.
 Merger & Acquisition  Consolidation (Amalgamation),
Merger (by economic, law), Acquisition, Strategic Alliance,
Derivative forms of Merger (triangular, back door, reverse,
etc.)

14. Adapted from Wolfgang Korndörfer, Allgemeine
Betriebswirtschaftslehre (Wiesbaden, 1988), pp.
128-132; Wilfried Feldenkirchen, "Concentration
Process," pp. 113-115.
A Spectrum of InterFirm Cooperation
Spot Markets
Oligopolistic Competition (Implicit Collusion)
Trade/Industry Assosiations
Contractual or Condition Cartels
Type or Standards Cartels
Environmental Safety
Product Quality Processes
Patent or Patent-Licensing Cartels
Calculation Cartels
Discounting Cartels
Tender Cartels
Customer Cartels
Specialization Cartels
Territorial Cartels
Quota Cartels
Convention or Gentlement’s Agreements
Price Cartels
Syndicates
Import/Export Cartels
Rationalization Cartels
Recession Cartels
Emergency or Structural Crisis
Cooperative Marketing/Purchasing Arrangements
Long-Term Contracts
Networks
Enterprise Groups
Sub-Contractors
Non-Equity Strategic Alliances
Equity-Based Joint Venture
Firms
Markets ........
Private Self-
Regulation  .....
(Associations)
Cartels ..........
Hierarchies  ...
Procedural
Illegal
Hard-Core
Industrial/
Social Policy
Low Internalization
High Internalization
Regulation


15.  Type of Businesses (perdagangan, industri, dsb)
 Scope of Businesses
 The Parties involved
 Risk ownership
 Accountability limit (company's debts)
 Investment
 Profit Sharing
 Time period (company’s stint)
 Regulation relates
 Country Risk Factor (in case of Cross Border)
 Security exchange (in case of Public)
 Etc.
 Respective market
 Competitors
 Other administrative considerations

16. 



17. 


























19. 




23. 



24. Monitoring
Information & Communication
Control Activities
Risk Response
Risk Assessment
Event Identification
Objective Setting
Internal Environment
DIVISION
BUSINESSUNIT
SUBSIDIARY
STRATEGIC
OPERATIONS
REPORTING
COMPLIANCE
ENTITY-LEVEL









27. –

28. 


29. Voluntarily Governance:
 A “comply and explain” system
 Disclosed a data description clearly
 An assessment of board quality
 Influence of Access to Capital
 Influence of Competitive Pressure
 Shareholding structure
Mandatory Governance:
 IDX regulation
 SOX
 Indonesia’ Laws
 Indonesia’ Regulations
 Any consent and approval of
government bodies.

31. 

32. 






34. Pasal 1 angka 2 UUPT, menyatakan organ PT terdiri atas: Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.
Corporate Organs’ tasks, inter alia melakukan pengurusan PT, melakukan
hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk dan atas nama PT.
Berkembangnya sebuah perusahaan sangat
dipengaruhi oleh struktur corporate governance:
 the Anglo-American atau Common Law model
 one tier (unitary board model)
 the Continental European model atau Civil Law
model  two tier model

35. Berdasarkan struktur organ, maka Indonesia menggunakan Model struktur the
Continental European model atau Civil Law model (Two Tier Model)
Terdapat pemisahan antara fungsi pengawasan dengan fungsi pengurusan perseroan. Hal ini terlihat
adanya pemisahan fungsi tersebut pada angka 6 pasal yang sama yang menyatakan bahwa Dewan
Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau
khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
Bagaimana Menurut Anda?
Tentang Direksi:
Pasal 1 angka 5 UUPT, bahwa,
“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh
atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud
dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar
pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

36. Pasal-pasal yang dapat dirumuskan sebagai kewajiban Direksi di dalam pengurusan
Perseroan diantaranya adalah:
1. Pasal 44 ayat (2)  Pengurangan Aset;
2. Pasal 50  Shs List;
3. Pasal 56 ayat (3)  Pemindahan Hak atas Saham;
4. Pasal 66  FR;
5. Pasal 68 ayat (1)  Audit FR;
6. Pasal 79  GM;
7. Pasal 97  Pengurusan Perseroan;
8. Pasal 100 ayat (1)  Shs list, etc.;
9. Pasal 101 ayat (1) Shs Board;
10.Pasal 102 ayat (1)  Pengalihan kekayaan Perseroan.

37. Secara umum direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, hal ini
diatur dalam ketentuan UUPT Pasal 1 angka 5. Tanggung jawab penuh terhadap
pengurusan perseroan tersebut harus dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang
berlaku, artinya terbatas pada maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran
dasar perseroan.
Pengertian Responsibility (based on: Oxford Advanced Learner’s
Dictionary):
 A duty to deal with or take care of somebody/something, so that you
may be blamed if something goes wrong; e.g.: We are recruiting a
sales manager with responsibility for the European market. They have
responsibility for ensuring that the rules are enforced. It is their
responsibility to ensure that the rules are enforced.
 A duty to help or take care of somebody because of your job,
position, etc.; e.g.: She feels a strong sense of responsibility towards
her employees. I think we have a moral responsibility to help these
countries.

38. Makna berikutnya adalah sesuatu yang telah dilakukan harus ditanggung akibatnya
beserta segala risiko yang mungkin timbul dari dilaksanakannya tindakan tersebut,
seorang direksi dianggap bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan yang diambil
dan tindakan-tindakan yang dilakukan berkaitan dengan tindakan pengurusan
perusahaan.
Beberapa Pasal dalam UUPT yang mengatur ‘responsibility’:
a. Pasal 14 ayat (1);
b. Pasal 37 ayat (3);
c. Pasal 69 ayat (3);
d. Pasal 72 ayat (6);
e. Pasal 95 ayat (4);
f. Pasal 101 ayat (2);
g. Pasal 104 ayat (2);
h. Pasal 133.
 pengurusan, buyback, FR, Dividen, Perbuatan hukum, kepemilikan saham, Kepailitan, M&As.

39. Basic principles included the following:
1. An ultra vires transaction cannot be ratified by shareholders, even if they wish it to be
ratified.
2. The doctrine of estoppel usually precluded reliance on the defense of ultra vires where
the transaction was fully performed by one party
3. A fortiori, a transaction which was fully performed by both parties could not be
attacked.
4. If the contract was fully executor, the defense of ultra vires might be raised by either
party.
5. If the contract was partially performed, and the performance was held to be insufficient
to bring the doctrine of estoppel into play, a suit for quasi contract for recovery of
benefits conferred was available.
6. If an agent of the corporation committed a tort within the scope of his or her
employment, the corporation could not defend on the ground the act was ultra vires.
7. Business Judgment Rules?
8. the piercing corporate veil.

40. As a state owned company, many Laws and regulations
should be considered:
1. UUD 1945
2. KUHP
3. KUHPerdata
4. UU 40 tahun 2007 tentang PT
5. UU 36 tahun 1999 tentang
telekomunikasi
6. UU 5 Tahun 1999 Tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat
7. UU 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen
8. UU 11 tahun 2008 Tentang ITE
9. UU 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
10. UU 19 tahun 2003 tentang BUMN
11. UU 1 tahun 1967 tentang PMA
12. UU 30 tahun 1999 tentang ADR
13. Peraturan Pemerintah
14. Convention
15. State Agreement
16. Directives
17. Joint Declaration
18. Protokol-Protokol Internasional
19. Peraturan Internal Perusahaan
20. Etc.

41. Faktor perubahan external dan internal  potensi ‘kesalahan’.
Potensi kesalahan akibat:
 Ketidak-patuhan pada ‘laws and regulation’  Public (tuntutan)
 Ketidak-patuhan pada ‘contractual obligation’  Civil (gugatan)
 Ketidak-patuhan pada peraturan internal perusahaan  Business process,
governance, reporting, etc. (sometimes bisa mengarah ke ranah public).
Telkom telah memiliki peraturan perusahaan untuk
mengesampingkan (to derogate) ketentuan yang berlaku (peraturan
internal) melalui:
 KD. 19/HK.000/COP-D000000/2007 tentang
Mekanisme Pelaporan dan Penyelesaian Atas
Rupa-Rupa Pengesampingan.
 KD. 58/HK.000/COP-D0021000/2007 tentang
Nota Regularisasi
Now on,
We called PD!

42. Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan ‘pengesampingan’ terhadap ketentuan
yang ada, antara lain:
Rationale 
 Mempercepat pengambilan keputusan (businesses).
 Market oriented.
 Tidak merupakan bagian dari ‘fraud’ dan kecurangan.
 Tidak melanggar disiplin (kesengajaan).
Proposes 
 Disclosure (as a report) to the boards.
 Perbaikan Business process, policies,
etc.
 As the lesson to be learned, instead of
being a ‘fait accompli’ to be imposed.
 Part of governance.

43. Corporate Governance