Laporan ini membahas pelatihan akuntabilitas pengelolaan dana desa Lidipmu di Distrik Musaik, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua. Tujuannya adalah membuka akses umum ke beberapa kabupaten melalui pembangunan lapangan terbang desa untuk mengurangi jarak dan waktu tempuh menuju kota-kota terdekat. Laporan ini menganalisis situasi dan perumusan masalah, serta menjelaskan tujuan, manfaat, dan langkah

1. PELATIHAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA LIDIPMU DISTRIK MUSAIK
KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA.
Di Buat Oleh : ALBERT GIBAN,S.kom
1
Laporan dibuat
ALBERT GIBAN,S.kom
KATA PENGATAR
Puji Tuhan
Puji dan syukur atas rahmat dan kasihNya,sehingga kami bias menyelesaikan laporan kegiatan
pada masyarakat tahun 2001 sampai 2021 berjudul“buka akses umum desa lidipmu”distrik
musaik kabupaten yahukimo provinsi papua.Proses penyelesaian laporan ini tidak terlepas dari
bantuan dari berbagai pihak,sehingga pada kesempatan ini kami ingin ucapan terimakasih kepada
1) Terimakasih kepada gereja Lidipmu selalu panjatkan puji bagaimana buka akses lapangan
terbang lidipmu bisa jadi karena anugrah Tuhan.
2) Beberapa desa yang sumbang uang berupa dana moral,tenaga Tuhan akan membalas
segalanya
3) Saya pribadi terimakasih kepada orang tua yang begitu buka akses umum begitu sejak
lama namun bisa selesai.
4) Terimakasih juga kepada pihak-pihak lain yang membantu kegiatan lapangan terbang
Lidipmu ini,terutama,Yatam Giban,Yance senik,Hosea Giban,kennis Heluka dan Daud
Giban,Markus Giban Lukas Giban Yen Giban beberapa element inti kampong lidipmu
Akhirnya kami berharap agar laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua,terimakasih
Makassar,22 January 2021
Penyusun

2. PELATIHAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA LIDIPMU DISTRIK MUSAIK
KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA.
Di Buat Oleh : ALBERT GIBAN,S.kom
2
DAFTAR ISI
Halaman Judul………………………………..i
Kata pengantar………………………….…….ii
Daftar isi……………………………….……..iii
BAB 1 PENDAHULUAN……………………1
I. 1 Analisis situasi………………………………….……1
II. 2.perumusan Masalah……………………………..3
III. 3.tujuan lapangan terbang…………...………….4
IV. 4.table jarak perkotaan…………………….………5
V. .manfaat lapangan terbang………….….…….…6
VI. 5.pemecahkan masalah……………….….….…...7
BAB II KAJIAN PUSTAKA
2 1.1 Dasar hukum
2.1.2 ketentuan pelaksana UU Nomor tahun 2014
2.1.3 perencanaan dan penganggaran
2.1.4 organisasi
2.1.5 pelaksanaan
2.1.6 laporan dan pertanggunjawaban
BAB 111 METODE KEGIATAN BUKA LAPANGAN TERBANG

3. PELATIHAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA LIDIPMU DISTRIK MUSAIK
KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA.
Di Buat Oleh : ALBERT GIBAN,S.kom
3
3.1 Khalayak sasaran……………………….….…….23
3.2waktu dan tempat…………………….………...23
3.3 metode kegiatan…………………………………23
3.4 langkah-langkah kegiatan…………..……….23
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN MEMBUKA AKSES UMUM PADA MASYARAKAT
4.1 Hasil pelaksanaan kegiatan…………………25
4.2 pembahasan……………………………………...25
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Simpulan…………………………………………..28
6.2 saran…………………………………………………28
DAFTAR PUSTAKA…………………………………….29
LAMPIRAN GAMBAR………………………………..29
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Analisis Situasi
Berbagai upaya sebetulnya telah dilakukan pemerintah untuk menemukan solusi meredam
gejolak di Papua. Salah satunya melalui mekanisme afirmasi dengan dikeluarkannya Undang-
Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Dalam beleid
tersebut, dana Otsus berlaku sampai 2021. Dengan kata lain, tahun depan dana otsus untuk Papua
dan Papua Barat akan habis masa berlakunya.
 Dana otsus Papua berakhir Desember 2021 dan Pemerintah RI akan mengevaluasi kelanjutannya
 Sejumlah pengamat mengkritik pembangunan di Papua tidak libatkan warga lokal
 Pelanggaran HAM di Papua bukan hanya soal kekerasan, tapi akses pendidikan dan kesehatan
Dana otsus untuk Papua sudah digelontorkan oleh pemerintah pusat di Jakarta sejak tahun 2002,
dengan tujuan untuk membangun ekonomi Papua.
Secara keseluruhan, pemerintah tercatat telah menyalurkan tak kurang dari 7,4 milyar dolar atau
sekitar Rp 105 triliun rupiah ke Papua sampai tahun 2020 ini.
Namun kucuran dana dari pemerintah tidak mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Papua.
Data terakhir dari Badan Pusat Statistik Nasional menunjukkan pertumbuhan ekonomi Papua di
kwartal terakhir tahun 2019 terkontraksi -15.72%, atau dengan kata lain: ekonomi Papua tidak
bertumbuh.

4. PELATIHAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA LIDIPMU DISTRIK MUSAIK
KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA.
Di Buat Oleh : ALBERT GIBAN,S.kom
4
Pertumbuhan produk domestik regional bruto Papua juga terjun bebas dari 7.37% di akhir tahun
2018 ke -13.63% pada kwartal pertama 2019.
Padahal, dalam lima tahun terakhir, pemerintah pusat telah mendorong pembangunan wilayah
timur Indonesia, salah satunya melalui pembangunan infrastruktur di Papua, dengan maksud
mendorong pemerataan ekonomi di luar Jawa.
Berdasarkan angka-angka ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemudian memutuskan
untuk mengevaluasi lagi dana otonomi khusus.
"Kita terus evaluasi, bersama Kemendagri evaluasi terutama paling dekat adalah Otsus Papua.
Kita lihat jumlah efektivitas mekanisme semua evaluasi," kata Sri Mulyani di Kementerian
Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2020).
Diketahui, pemerintah menetapkan dana otsus Provinsi Papua dan Papua Barat dalam Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021(RAPBN 2021) sebesar Rp7,8 triliun. Angka ini
naik dari APBN Perubahan 2020 yakni Rp7,6 triliun.
Sesuai dengan amanat UU, alokasi dana Otsus provinsi Papua dan Papua Barat setara dengan
dua persen dari total pagu dana alokasi umum (DAU) Nasional dan berlaku selama 20 tahun.
Secara kumulatif, dana Otsus dan DTI untuk Papua dan Papua Barat naik dari Rp12 triliun pada
anggaran penyesuaian 2020 menjadi Rp12,2 triliun pada 2021. Peningkatan sejalan dengan
kenaikan pagu DAU Nasional tahunan.
"Dengan adanya DTI tersebut diharapkan sekurang-kurangnya dalam waktu 25 tahun sejak tahun
2008 seluruh kabupaten/kota, distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya dapat terhubungkan
dengan transportasi darat, laut, dan/atau udara yang berkualitas," seperti dikutip dari Nota
Keuangan RAPBN 2021.
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Aisah Putri Budiatri mengibaratkan
gejolak di Papua selama ini seperti kebakaran api besar namun tak tuntas dipadamkan
pemerintah pusat Indonesia yang berada di Jakarta.
"Apinya memantik sampai besar lagi sampai besar lagi. Nah ini kejadian yang selama beberapa
tahun belakangan enggak pernah surut.
Aisah sendiri menilai berbagai konflik dan gejolak di Papua tak akan berakhir andai pemerintah
pusat belum menyelesaikan empat akar masalah yang selama ini terjadi di sana. Empat akar
masalah tersebut, katanya, sudah pula dipetakan dalam riset LIPI pada 2009 lalu.

5. PELATIHAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA LIDIPMU DISTRIK MUSAIK
KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA.
Di Buat Oleh : ALBERT GIBAN,S.kom
5
Masalah pertama, kata dia, tentang perbedaan perspektif antara Jakarta dan masyarakat Papua
mengenai sejarah integrasi dan status politik wilayah itu. Aisah mengatakan selama ini persoalan
proses integrasi ke Indonesia dipandang dengan perspektif berbeda antara 'Jakarta' dan Papua.
Aisah menyatakan beberapa pihak di Papua menilai proses integrasi Papua ke Indonesia
bermasalah. Sebab, sidang penentuan pendapat rakyat (Pepera) 2 Agustus 1969 silam dinilai tak
melibatkan kelompok masyarakat Papua secara menyeluruh.
"Jadi ada persoalan faksi kelompok di Papua dan Jakarta dalam melihat proses integrasi di Papua
berbeda-beda.
akar masalah kedua, kata aisah, kegagalan rencana dan pelaksanaan pembangunan di papua.
aisah menyatakan gelontoran dana otsus tak berbanding lurus dengan masifnya pembangunan,
serta pembangunan sumber daya manusia di papua. malah sebaliknya, aisah menyatakan angka
kemiskinan makin tinggi dan indeks pembangunan manusia (ipm) di papua sangat rendah. data
itu didapatkan dari riset yang dilakukan lipi pada 2017 silam.
"Padahal ini udah puluhan tahun Otsus diberikan. Ini kan jadi anomali ya," kata dia.
Lalu akar masalah ketiga, kata Aisah, adalah persoalan diskriminasi dan stigmatisasi yang kerap
dialami masyarakat Papua. Aisah menyatakan diskriminasi masyarakat Papua mencapai titik
kritis setelah ada peristiwa dugaan rasialisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa
Timur pada 2019 lalu.
"Problem diskriminasi masih banyak. Ini jadi masalah meski Otsus udah berjalan, afirmasi udah
dilakukan.
Akar masalah terakhir adalah persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan masih
maraknya kekerasan bersenjata. Aisah menilai janji pemerintah untuk mengusut pelanggaran
HAM berat di Wamena, Wasior dan Paniai tak kunjung tuntas sehingga membuat ketidakpuasan
di kalangan masyarakat Papua.
1.2 PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian sebelumnya dapat diidentifikasi permasalahan sebagai
berikut:
1) Proses perencanaan yang tidak memadai, misalnya tidak melibatkan semua aspek/elemen desa,
maka perencanaan penggunaan dana desa tidak optimal mengakomodasi kebutuhan desa.
Upaya menggali potensi desa menjadi gagal.
2) Kesiapan SDM dalam menjalankan program yang telah direncanakan, pemahaman

6. PELATIHAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA LIDIPMU DISTRIK MUSAIK
KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA.
Di Buat Oleh : ALBERT GIBAN,S.kom
6
(interpretasi) bagaimana mengelola atau menggunakan dana desa tidak sama
antara satu desa dengan desa lainnya.
3) Muncul potensi pengelolaan atau penggunaan dana desa tidak sesuai petunjuk
teknis dan petunjuk pelaksanaan dapat terjadi, dan pada akhirnya penyimpangan
pelaksanaan terjadi.
4) Pelaporan keuangan dana desa sendiri dinilai masih membingungkan karena dana
desa ini baru turun tahap pertama di bulan April 2001 ini.
5) Kesiapan SDM di desa dalam menyusun pelaporan keuangan belum memadai.
Aspek-aspek yang harus diawasi dalam pengelolaan dana desa belum begitu jelas
meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014.
6) Implementasi pengawasan dana desa belum dapat diketahui secara teknis,
sehingga masih ada kekhawatiran apakah pelaksanaan pengawasan ini mampu
mengawal pelaksanaan dana desa dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.
1.3 Tujuan buka akses lapangan terbang.
Adapun tujuan pengabdian masyarakat yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah :
1. Untuk membuka akses umum menempu beberapa kabupaten,wamena,Nduga, yahukimo dan
Asmat jarak jauh akhir kepada mempersatukan ide-ide lalu,buka lapangan terbang buka
mencari uang tapi menggutamakan akses transportasi udara.
2. Sejak belum ada kabupaten itu masyarakat menuju ke perkotaan seperti ke wamena itu selama
1 minggu baru sampai.oleh karena karena sejak 200 itu mereka buka lapangan terbang di desa
lidipmu kabupaten yahukimo provinsi papua.tanpa alat mereka menggunakan tenaga fisik
melakukan kegiatan itu.
3. 10 kepala desa ini mereka tidak memilika lapangan terbang.akhirnya ke kota jalan kaki menuju
beberapa kabupaten 180 kilo.
1.4 bel 4: Jarak menuju wamena, Nduga, Yahukimo,Asmat
kisaran Rata-rata
Jarak menuju Nduga 0-40 km 5.6 km
Jarak menuju Yahukimo 10-102 km 7.9 km
Jarak menuju Asmat 0-9 km 2.7 km
Jarak menuju wamena 88-94 km 93 km
Jarak menuju suru-suru 3-60 km 8.3 km
Sebelum rehabilitasi jalan, tidak ada transportasi umum di desa lidipmu ini yang disurvei, dengan
pengecualian jalan (jalan kaki manual olahraga) atau di beberapa di beberapa desa memang sama.papua
butuh kesehatan,pendidikan dan kesejahteraan (SDM).

7. PELATIHAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA LIDIPMU DISTRIK MUSAIK
KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA.
Di Buat Oleh : ALBERT GIBAN,S.kom
7
1.5 Pemecahan Masalah
Laparan untuk lapangan terbang atau tergaout untuk memastikan pilot memang mamastikan lapangan
ini,pihak bandara tidak pernah melihat lapangan baru buka desa lidipmu memang sempat laporan
lengkap dibuat di bandara setiap permohan untuk melihat kondisi,situasi letak geografis layak di layani
masyarakat 10 desa ini.
hanyak beberapa kali sempat melihat dan sourview langsung dengan masyarakat setempat
namun,belum ada yang perlu diperbaiki.masyarakat siap mereka tidak ingat biaya namun tujuan
utama akses udara harus jadi.khusus pemerintah papua tidak pernah bantuan dalam dana bama
atau alat kerja/alat berat namu fisik dan intinya tidak mengharapkan siapa-siapa.
BAB III
METODE KEGIATAN BUKA LAPANGAN TERBANG PADA MASYARAKAT
3.1 Khalayak Sasaran
khalayak sasaran yang diundang pada pelatihan ini adalah para perangkat
desa dan anggota masyarakat di desa lidipmu dan perangkat desa lain distrik musaik 10 kepala
kampung,melalui akses umum dipergunakan kemana-mana.
3.2 Waktu dan Tempat
pelaksanaan kegiatan fisik kepada masyarakat ini dilaksanakan pada
sejak 200, sampai belum jadi total 2021 ini
desa lidipmu.
3.3 Metode Kegiatan
pelaksanaan kegiatan ini membutuhkan fisik dan tenaga ada penyebab,misalnya sakit karena sakit umur
dll.
3.4 Langkah-langkah Kegiatan
Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai
berikut:
1. Langkah 1 (persaingan): persaingan antara 1 desa ke desa setiap desa rencana buka lapangan.
2. Dendaman antara 1 desa ke desa yang lain (egois)
3. Harus menentukan fisik,tidak patokkan kerja tidak kerja.

8. PELATIHAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA LIDIPMU DISTRIK MUSAIK
KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA.
Di Buat Oleh : ALBERT GIBAN,S.kom
8
BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN PADA MASYARAKAT
4.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan masih dalam proses belum jadi hasil kegiatan ini sejak 200 sampai 2021,karena setiap
permohonan di pihak kepala bandara,tetapi tidak respon positif sesuai dengan masyarakat
mau.akhirNya dalam proses.
4.2 Pembahasan
4.2 Pembahasan
Pembangunan infrastruktur jalan, merupakan upaya meningkatkan konektivitas, membuka
daerah terisolasi, dan mengurangi harga barang-barang, terutama di wilayah pegunungan. Akan
tetapi, dalam pelaksanaannya, khususnya pembangunan Jalan Trans Papua, baik di Papua dan
Papua Barat, terkendala sejumlah faktor seperti kondisi alam yang masih berupa hutan,
pegunungan, dan cuaca.
Tak hanya itu, menurut Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John
Wempi Wetipo, hambatan terberat dalam proses pembangunan di Papua adalah masalah
keamanan.
"Masalah keamanan yang menghambat operasi pekerjaan yang diharapkan tuntas satu tahun,
tidak bisa terjadi. Ini karena terhambat masalah keamanan," ucap Wempi kepada Kompas.com,
Jumat (28/2/2020). Baca juga: Meski Ada Gangguan Keamanan, Trase Trans-Papua Tak
Direlokasi Beberapa kasus terjadi selama proses pembangunan, sepeti penembakan yang
dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di beberapa wilayah pegunungan Papua.
Pemberitaan Kompas.com 2 Desember 2019 menyebutkan, aksi tersebut membuat tiga titik
pekerjaan jalan sepanjang 3 kilometer harus terhenti. Adapun pekerjaan yang dimaksud adalah
pembangunan Jalan Wamena (Kabupaten Jayawijaya) ke Mbua (Kabupaten Nduga), lalu dari
Dekai (Kabupaten Yahukimo) ke Kenyam (Kabupaten Nduga), dan dari Ilaga ke Sinak
(Kabupaten Puncak Jaya). Selain itu, terdapat insiden penyerangan tujuh pekerja PT Modern di
Desa Agenggeng pada 15 Maret 2016. Sejumlah empat pekerja tewas dalam penyerangan
tersebut. Wmpi mengungkapkan, salah satu cara untuk mengurangi konflik yang terjadi adalah
dengan melibatkan masyarakat serta melakukan sosialisasi mengenai pekejaan tersebut. Wakil
Menteri PUPR John Wempi Wetipo melakukan kunjungan kerja di Desa Sukamulya, Kabupaten
Boalemo, Provinsi Gorontalo, Rabu (27/2/2020). Lihat Foto Wakil Menteri PUPR John Wempi
Wetipo melakukan kunjungan kerja di Desa Sukamulya, Kabupaten Boalemo, Provinsi
Gorontalo, Rabu (27/2/2020).(Rosiana Haryanti/Kompas.com) "Sehingga ini juga kami harus
sosialisasi dulu kepada masyarakat bahwa jalan ini dibangun untuk kesejahteraan masyarakat,"

9. PELATIHAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA LIDIPMU DISTRIK MUSAIK
KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA.
Di Buat Oleh : ALBERT GIBAN,S.kom
9
ucap dia. Selain itu, sebelum melakukan pengerjaan, Wempi juga akan memetakan kawasan
pembangunan. "Dengan demikian di beberapa ruas ini kami petakan dulu, lalu kami lakukan
penanganan khusus sehigga pekerjaan tidak terhambat," kata Wempi.
Masalah keamanan, imbuh dia, sebenarnya tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah setempat. Dia berharap, sinergi antara seluruh pihak dapat berjalan sehingga
pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia ini cepat terwujud. "Nah inilah kami yang
ingin padukan komitmen bersama untuk kami sosialisasi kepada masyarakat atau ajak warga
masyarakat untuk terlibat dalam proses ppembangunan. Itu yang jauh lebih penting," tuntas
Wempi.
BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
laporan ini memang pemerintah bosan melihat wilayah,ini namu saya buat artikel untuk banyak terimakasih keada
orang tua sudah korban tenaga dalam hampir 20 tahun mereka kerja fisik tanpa tenaga medis oleh karena itu saya
buat laporan atau artikel saya anak daerah.
5.2 Saran
Artikel mohon pemerintah/kab/siapa mohon doa dan bantuan tolong tetap semangat spirit tuhan memberkati.
Daftar pustaka
https://properti.kompas.com/read/2020/03/03/195320321/konflik-keamanan-penghambat-utama-
proyek-infrastruktur-papua?page=all#page2.
https://youtu.be/fWv-HTt9Pog
https://lidipmu12.blogspot.com/2019/11/lapter-lidipmu_14.html
https://youtu.be/TO_B1a04udI

10. PELATIHAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA LIDIPMU DISTRIK MUSAIK
KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA.
Di Buat Oleh : ALBERT GIBAN,S.kom
10

11. PELATIHAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA LIDIPMU DISTRIK MUSAIK
KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA.
Di Buat Oleh : ALBERT GIBAN,S.kom
11
Di by ALBERT GIBAN
Makassar,23 January 2021