3. ALASAN DESENTRALISASI
1. TUMBUHNYA IKLIM DEMOKRASI
2. SISTEM POLITIK (MULTIPARTAI)
3. TRANSISI DARI EKONOMI TERPIMPIN KE
EKONOMI PASAR
4. KEBUTUHAN PENINGKATAN PELAYANAN
MASYARAKAT
5. KERAGAMAN ETNIS DAN GEOGRAFIS
6. KETERBATASAN PUSAT DALAM PELAYANAN
MASYARAKAT
4. MANFAAT DESENTRALISASI
1. EFISIENSI PENGERAHAN DAN
PEMANFAATAN SUMBER DAYA,
2. STABILITAS MAKROEKONOMI,
3. PENINGKATAN PELAYANAN
MASYARAKAT,
4. PEMERATAAN
5. BENTUK DESENTRALISASI
1. DEKONSENTRASI
PENYERAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA APARAT PUSAT DI
DAERAH
2. DELEGASI
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA DAERAH
3. DEVOLUTION
PENYERAHAN WEWENANG SEPENUHNYA KEPADA DAERAH
4. PRIVATISASI
PENYERAHAN WEWENANG KEPADA SWASTA
6. DAMPAK DESENTRALISASI
1. SULITNYA MELAKSANAKAN KONTROL
KEBIJAKAN MAKROEKONOMI
2. SEMAKIN SENJANGNYA TINGKAT
PELAYANAN ANTARA DAERAH
3. PENGGUNAAN SUMBER DAYA YANG
KURANG EFEKTIF
7. HAL YANG HARUS DICERMATI
DALAM DESENTRALISASI
1. DESENTRALISASI MELIBATKAN SELURUH
SISTEM PEMERINTAHAN
2. KONDISI DAERAH DAN JUMLAH DAERAH
3. PEMBAGIAN KEWENANGAN
4. SITUASI SOSIAL POLITIK
5. DAMPAK BURUK LAINNYA
8. AGAR DAMPAK BURUK
DESENTRALISASI DAPAT DICEGAH
1. PERAN PUSAT DALAM MENGENDALIKAN
FUNGSI DISTRIBUSI(PENDAPATAN)
2. PERAN PUSAT DALAM MEMBIMBING
DAERAH UNTUK TIDAK MENERAPKAN
PEMBIAYAAN DEFISIT
3. PERAN PUSAT DALAM MEMBIMBING
PENGGUNAAN SUMBER DAYA SECARA
EFISIEN
9. AGAR DESENTRALISASI
BERMANFAAT
1. PEMBAGIAN WEWENANG DAN
TANGGUNG JAWAB PEMBIAYAAN
2. PEMBAGIAN WEWENANG PEMUNGUTAN
PAJAK DAN PENDAPATAN LAINNYA
3. KONTROL TERHADAP PINJAMAN DAERAH
4. PENETAPAN SISTEM TRANSFER
5. KOORDINASI ANTAR PELAKU
10. LANGKAH LANGKAH
PELAKSANAAN DESENTRALISASI
1. MEMBUAT “GRAND DESIGN” YANG
DISEPAKATI OLEH SELURUH PELAKU
2. TERMASUK JADWAL PELAKSANAAN
3. PELAKSANAAN DESENTRALISASI UNTUK SETIAP
DAERAH TIDAK HARUS SERAGAM
4. MERUBAH PERATURAN PERUNDANGAN YANG
BERTENTANGAN ATAU MENGHAMBAT
PELAKSANAAN DESENTRALISASI
