Re_Post By LK_Pedoman Penerapan ASEAN MRA-TP.pdf

ASSOCIATION
OF SOUTHEST
ASIAN NATIONS
PADA INDUSTRI PARIWISATA - LEMBAGA
PELATIHAN - PENDIDIKAN VOKASIONAL –
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PEDOMAN PENERAPAN
ASEAN MRA-TP
ACCSTP | CATC | TOOLBOX

NATIONAL TOURISM PROFESSIONAL BOARD - TOURISM PROFESSIONAL
CERTIFICATION BOARD
Jakarta
ASSOCIATION
OF SOUTHEST
ASIAN NATIONS
PEDOMAN PENERAPAN ASEAN MRA-TP
ACCSTP | CATC | TOOLBOX
PADA INDUSTRI PARIWISATA - LEMBAGA
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
PELATIHAN - PENDIDIKAN VOKASIONAL -
2022

2
DAFTAR ISI
Daftar Isi 2
Daftar Gambar 4
Daftar Tabel 5
Kata Pengantar 6
Ucapan Terimakasih 7
Glosarium & Akronim 8
Ringkasan Eksekutif 9
1. Latar Belakang MRA 11
1.1. Pendahuluan 11
1.2. Pedoman ASEAN MRA-TP 12
1.3. Apa itu MRA? 13
1.4. Apa itu ASEAN MRA-TP? 14
1.5. Komponen Utama ASEAN MRA–TP 15
2. Menerapkan ACCSTP 17
2.1. Pendahuluan 17
2.2. Alasan Pengembangan Standar 17
2.3. Pentingnya Kerangka Kompetensi 18
2.4. Struktur Standar Kompetensi 18
2.4.1 Area Fungsi Umum (Common Labour Divisions) 19
2.4.2 Kompetensi Inti, Generik, dan Fungsional 23
2.6. Menerapkan Standar kompetensi ASEAN (ACCSTP) pada Usaha 24
2.7. Menerapkan Standar kompetensi ASEAN (ACCSTP) pada Para 29
2.8. Menerapkan Standar kompetensi ASEAN (ACCSTP) pada 35
2.9. Menerapkan ACCSTP pada pelatihan Vokasi 38
2.11. Harmonisasi Standarisasi ASEAN MRA-TP dan Sistem Standardisasi 42
3. Menerapkan CATC 48
3.1. Pendahuluan 48
3.2. Kerangka CATC 49
3.3. Struktur CATC 50
3.4. Pengembangan Karir dan Pembelajaran Sepanjang Hayat 52
3.5. Proﬁtabilitas Kualiﬁkasi 52
3.6. Menerapkan ACCSTP dan CATC pada pengembangan kurikulum dan
desain pembelajaran pada pendidikan vokasi 53

3
3.7. Menerapkan ACCSTP pada pengembangan kurikulum dan desain
instruksional pada pelatihan vokasi 56
3.7.1. Kontekstualisasi di Indonesia untuk Lembaga Pelatihan Kerja 57
3.7.2. Tatacara penulisan 62
3.8. Harmonisasi penerapan CATC dalam Sistem Pendidikan Nasional
(Merdeka Belajar) dan Sistem Pelatihan Kerja Nasional 65
3.8.1. Harmonisasi Penerapan CATC dalam Kurikulum Merdeka pada SMK 65
3.8.2. Harmonisasi Penerapan CATC dalam Kurikulum PTV 67
4. Menerapkan Asesmen Kompetensi 72
4.1. Pendahuluan 72
4.2. Kompetensi 72
4.4. Pengembangan Skema Sertifikasi Berdasarkan Kerangka Kualifikasi
dan Okupasi ASEAN MRA-TP
- 76
4.5. Proses Asesmen 78
4.6. Asesmen Kompetensi 82
4.7. Sertifikasi kompetensi dan registrasi ATPRS 83
Mekanisme yang mendukung ASEAN MRA-TP 84
Komponen UTAMA MRA 85
A. National Tourism Professional Board 85
B. Tourism Professional Certification Boards 86
C. Tourism Professional Certification Boards 86
D. ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee 87
E. Sekretariat Regional untuk ASEAN MRA-TP 88
Pemantauan dan Pelaporan 89
Asean Tourism Professional Registration System 90
Tujuan ATPRS 91
Pengembangan dan Desain ATPRS 91
Fitur ATPRS 94
Pendaftaran Profesional Pariwisata ke ATPRS 94
Penutup 96
Lampiran 97
Lampiran 1 97
Bagaimana MRA–TP Dikembangkan 97
Program Kerja Sama Penerapan MRA-TP Lintas sektor dan Negara-negara
ASEAN 99

Gambar 1. Pertumbuhan PDB Sektor Perjalanan dan Pariwisata Tahun 2012-2021 11
Gambar 2. Garis Besar Skematik Mekanisme ASEAN MRA-TP 16
Gambar 3. Akses ke Dokumen ACCSTP 19
Gambar 4. Contoh ACCSTP Usaha Hotel 21
Gambar 5. Contoh ACCSTP Usaha Perjalanan Wisata 22
Gambar 6. Keterkaitan Antara Kompetensi Inti, Generik dan Fungsional 23
Gambar 7. Langkah-Langkah Menerapkan RQFSRS 25
Gambar 8. Langkah-langkah Usaha Pariwisata Dalam Menerapkan MRA-TP Serta
Standar ACCSTP 26
Gambar 9. Model Penerapan Standar ACCSTP Dalam Sistem Manajemen Usaha
Pariwisata 28
Gambar 10. Model Self-declaration of ACCSTP Conformity Dalam Sistem Manajemen
Usaha Pariwisata 29
Gambar 11. Tahapan Perancangan Pembelajaran SMK dan PTV 36
Gambar 12. Tampilan Model Antara Kurikulum, Standar Kompetensi, SOP, dan
Asesmen 37
Gambar 13. Tahapan Perancangan Pembelajaran di Lembaga Pelatihan Kerja 39
Gambar 14. Tahapan Pelatihan 40
Gambar 15. Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional 43
Gambar 16. Komponen Pelatihan Berbasis Kompetensi 50
Gambar 17. Tahap Pengembangan Program Pelatihan 57
Gambar 18. Model Proses Penyelarasan Pengembangan Kurikulum SMK 65
Gambar 19. Model Penyelarasan Kurikulum PTV dan CATC 68
Gambar 20. Model Harmonisasi CBT ASEAN MRA-TP dalam SISLATKERNAS 69
Gambar 21. Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Moedjiman, 2007) berdasarkan UU
13/2003. 71
Gambar 22. Pekerja yang Kompeten 73
Gambar 23. Struktur Unit Kompetensi 74
Gambar 24. Standar Kompetensi Kurikulum 74
Gambar 25. Ketelusuran Perencanaan Asesmen - Instrumen Asesmen 75
Gambar 26. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah untuk ASEAN MRA-TP 88
Gambar 27. Struktur Organisasi Kerja Sama Pariwisata ASEAN 96
DAFTAR GAMBAR
4

5
Tabel 1. Jabatan & Enam Divisi Area Fungsi/Usaha Bisnis Pariwisata 20
Tabel 2. Standar Kompetensi Dikembangkan Berdasarkan Konsensus SOP Usaha/
27
Tabel 3. Mengembangkan SOP Berdasarkan Standar ASEAN ACCSTP Dengan
Konteks Masing-Masing Usaha Pariwisata 28
Tabel 4. Kualiﬁkasi dan Deskripsi Kompetensi yang Digunakan Pada Masing-Masing
50
Tabel 5. Daftar 52 Kualiﬁkasi Pada 6 Divisi Tenaga Kerja 51
Tabel 6. Contoh Analisis Berdasarkan Kompetensi Dalam Kurikulum Merdeka 54
Tabel 7. Contoh Hasil Analisis Penyelarasan Kurikulum Pada Pendidikan Tinggi
55
Tabel 8. Pengguna ATPRS 91
Organisasi
Jenjang
Vokasi
DAFTAR TABEL

Kata Pengantar
Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan
rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Pedoman Penerapan ASEAN MRA-
TP, ACCSTP, CATC dan Toolbox Pada Industri Pariwisata - Lembaga Pelatihan -
Pendidikan Vokasional – Lembaga Sertifikasi Profesi dapat diselesaikan tepat pada
waktunya guna menjawab tantangan dalam menerapkan standar
tenaga professional di bidang pariwisata.
ASEAN MRA-TP dipandang sebagai salah satu persyaratan penting dari
Komunitas ASEAN sebagaimana dinyatakan dalam Bali Concord II pada KTT ASEAN
Kesembilan (2003) yang menyerukan penyelesaian MRA untuk kualifikasi dalam
layanan profesional utama pada tahun 2008 dan dikonfirmasi melalui Deklarasi Cebu
tentang Pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 yang diadopsi pada KTT
ASEAN ke-12 pada Januari 2007.
Pedoman penerapan ASEAN MRA-TP ini disusun melalui adopsi dan adaptasi
dari Handbook MRA-TP edisi 2018 sebagai referensi penting untuk kebijakan, proses,
dan pedoman implementasi utama bagi industri usaha pariwisata, otoritas pariwisata,
pendidikan, pelatihan, sertifikasi dan pengembangan profesi serta pemangku
kepentingan terkait dalam menerapkan MRA-TP. Buku pedoman ini memberikan
pedoman tentang pemahaman MRA-TP dan bagaimana penerapannya bagi industri
usaha pariwisata, lembaga pelatihan, lembaga pendidikan, lembaga sertifikasi dan
pemangku kepentingan lainnya.
Strategi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sering disebut 3G
(Gercep-Gerak Cepat, Geber-Gerak Bersama dan Gaspol-Garap Semua Potensi
Lapangan Usaha) sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan meningkatkan level
kualitas pariwisata melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, maka
penerapan ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (MRA-
TP) menjadi sangat penting bagi industri pariwisata, pendidikan, pelatihan, sertifikasi
serta regsitrasi dalam tingkat ASEAN.
Buku Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam
mendukung persiapan bagi setiap insan pariwisata dan pemangku kepentingan terkait
dalam meningkatkan kapabilitas dari SDM Pariwisata berstandar ASEAN.
Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan
Ir. Martini Mohamad Paham, MBA
6
kompetensi

Ucapan Terimakasih
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT yang telah memberikan
Kesehatan dan keberkahan kepada tim penulis, validator dan editor buku penyusunan
Pedoman Penerapan ASEAN MRA-TP, ACCSTP, CATC dan Toolbox Pada Industri
Pariwisata - Lembaga Pelatihan - Pendidikan Vokasional – Lembaga Sertiﬁkasi Profesi
dalam versi Indonesia.
Semoga dengan terbitnya buku Pedoman ini memberikan kontribusi nyata bagi
pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata yang memiliki skill dan capability yang
mumpuni sehingga dapat bersaing di kancah Internasional secara umum dan ASEAN
Secara khusus.
Pengarah:
1. Ir. Martini Mohamad Paham, MBA
2. Dr. Frans Teguh. MA. CHE
Penanggung Jawab:
Titik Lestari S.Sn. MM
Penyusun:
1. Tetty DS Ariyanto
2. DR. Ir.Surono, M.Phil
3. Agus Susilo, B.Eng.,M.Eng
4. Rachmad Sugiyanto, S.Par.,MBA
5. Annie Savitri
6. Agus Pahlevi
7. Osvian Putra
8. Mulkan Kamaludin
9. Olivia Gunawan
10. Dewi Eka Arini
Editor dan Validator:
1. I Gusti Putu Laksaguna
2. Dr. Nila Krisnawati Hidayat.,S.E.,M.M
3. Cahya Kusuma Ratih
4. Yohanes Sulistyadi, Dr
5. Penta Priyadi
6. Melzita Vesty Kusumaningtyas
7

8
Glosarium & Akronim
ASEAN Common Competency Standard
for Tourism Professionals
ACCSTP, 10
ASEAN Guiding Principles
AGP, 26
ASEAN Member States
AMS, 38
ASEAN National Trainer
ANT, 51
ASEAN Task Force on Tourism
ATFTMD, 9
ASEAN Tourism Agreement
ATA, 12
ASEAN Tourism Professional
Monitoring Committee
ATPMC, 10
ASEAN Tourism Professional
Registration System
ATPRS, 10
ASEAN Tourism Strategic Plan
ATSP, 11
Asia Pacific Economic Cooperation
APEC, 8
Assessor Guide
AG, 20
Badan Nasional Sertifikasi Profesi
BNSP, 10
Common ASEAN Tourism Curriculum
CATC, 11
Competency Based Training
CBT, 32
Competency Standard
CS, 20
Individual Development Plan
IDP, 20
Lembaga Pelatihan Vokasi
LPK, 33
Lembaga Sertifikasi Profesi
LSP, 41
Mutual Recognition Arrangement
MRA, 7
Mutual Recognition Arrangements for
Tourism Professionals
MRA-TP, 9
National Tourism Professional Board
NTPB, 10
On the Job Training
OJT, 58
Pelatihan Berbasis Kompetensi
PBK, 33, 66
Pendidikan Tinggi Vokasi
PTV, 30
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
PVPV, 60
Produk Domestik Bruto
PDB, 6
Regional Model Competency Standard
RMCS, 38
Regional Qualification Framework and
Skills Registration System
RQFSRS, 20
Rekognisi Pembelajaran Lampau
RPL, 17
Rencana Pembelajaran Semester
RPS, 26
Sekolah Menengah Kejuruan
SMK, 30
Sistem Pelatihan Kerja Nasional
Sislatkernas, 63
Skills Recognition Audit
SRA, 75
Standard Operational Procedure
SOP, 22
Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional
SKKNI, 37
Technical Barriers to Trade
TBT, 8
Tempat Uji Kompetensi
TUK, 40
Tourism Professional
TP, 7
Tourism Professional Certification Board
TPCB, 10
Trainer Guide
TG, 20
Trainer Manual
TM, 20
Work Instruction
WI, 25
World Trade Organization, 8
WTO, 8
Manpower Development

9
Ringkasan Eksekutif
Handbook ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals
(MRA-TP) merupakan pedoman penerapan ASEAN MRA-TP yang sangat
komprehensif dan menggambarkan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi yang
link and match dengan dunia usaha pariwisata. Untuk segera dapat memfasilitasi,
kontekstualisasi dan harmonisasi penerapan bagi profesional penyelenggara
usaha pariwisata, profesional pendidikan dan pelatihan pariwisata, profesional
peneliti pariwisata, dan profesional otoritas kompeten, maka diperlukan pedoman
teknis penerapan ASEAN MRA-TP yang konteks usaha pariwisata Indonesia dan
harmonis dengan sistem dan regulasi pendidikan dan pelatihan vokasi Indonesia.
Pedoman ini adalah salah satu inisiatif NTPB yang dirancang untuk
memungkinkan penerapan komponen ASEAN MRA-TP tidak hanya pada
lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, tetapi juga pada usaha periwisata
Indonesia untuk dapat segera mendeklarasikan secara bertanggungjawab usaha
periwisata Indonesia berkualitas dan bertaraf Internasional sebagai tujuan
pariwisata yang berkualitas. Agar dapat berfungsi secara efektif, Pedoman
Penerapan MRA-TP membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemangku
kepentingan serta para profesional pariwisata sesuai perannya.
Pedoman Penerapan MRA-TP ini memberikan petunjuk mekanisme dan
infrastruktur penerapan sejak perumusan kebijakan dan sistem penerapan,
pengembangan kurikulum, desain pembelajaran, rencana pembelajaran,
pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran yang harmonis dengan
sistem nasional pendidikan dan pelatihan vokasi. Pedoman ini juga memberikan
mekanisme rekognisi melalui sertifikasi untuk memberikan personal branding
profesional Indonesia pada tingkat ASEAN untuk memfasilitasi mobilitas dan
meningkatkan daya saing sektor pariwisata Indonesia. Komponen kunci ASEAN
MRA-TP dari pedoman ini adalah
(i) the ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee (ATPMC);
(ii) the ASEAN Tourism Professionals Registration System (ATPRS);
(iii) the National Tourism Professional Board (NTPB);
(iv) the Tourism Professionals Certification Board (TPCB);
(v) the Tourism Professionals;
(vi) the ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals
(ACCSTP);
(vii) the Common ASEAN Tourism Curriculum (CATC); and
(viii) the Regional Secretariat for the ASEAN MRA-TP.
Setiap komponen diatas dibahas penerapan, konteks dan harmonisasinya dengan
sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja nasional serta sistem
nasional sertifikasi Indonesia; penerapan, kontekstualisasi dan harmonisasi

11
dengan kurikulum, rencana pembalajaran, desain pembelajaran, asesmen
berbasis kompetensi, manajemen pembelajaran dan perangkat pembelajaran dan
asesmen.
Di tingkat nasional dijelaskan pula bahwa, Indonesia telah membentuk dua (2)
lembaga yaitu, NTPB dengan salah satu tanggung jawabnya untuk menciptakan
kesadaran dan menyebarluaskan informasi tentang MRA-TP, dan kedua adalah
TPCB, untuk menilai kualiﬁkasi dan/atau kompetensi Profesional Pariwisata
sebagaimana ditentukan dalam ACCSTP. Sementara itu juga dibangun ATPRS
dengan fasilitas berbasis web untuk menyebarluaskan rincian mengenai daftar
Profesional Pariwisata Asing yang disertiﬁkasi oleh NTPB / TPCB tergantung pada
praktik masing-masing AMS.
Pedoman ini dikembangkan sebagai dokumen hidup yang menerima dan
memfasilitasi perubahan dan perbaikan berlanjut dari seluruh pemangku
kepentingan pengembangan pariwisata Indonesia.
Dalam mendukung implementasi Pedoman penerapan ASEAN MRA-TP ini,
lokakarya/seminar nasional, daerah serta internasional akan terus
diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan
meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam
pelaksanaan ASEAN MRA-TP.
10

12
1.1. Pendahuluan
Sektor pariwisata telah tumbuh dan berkontribusi secara signifikan
terhadap ekonomi global. Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) dari industri
perjalanan dan pariwisata di Asia Tenggara telah menunjukkan peningkatan terus
menerus sepanjang dekade terakhir walaupun berkurang setengahnya pada
tahun 2020 karena dampak global pandemi. Pada tahun 2020 industri perjalanan
dan pariwisata memberikan kontribusi sekitar 180 miliar dolar AS terhadap PDB
di Asia Tenggara, dan menyumbang lebih dari 143 miliar dolar AS terhadap PDB
pada tahun 2021.
Gambar 1. Pertumbuhan PDB Sektor Perjalanan dan Pariwisata
Tahun 2012-2021
Sumber: Southeast Asia: travel and tourism GDP contribution 2021 | Statista
Dengan visi pariwisata ASEAN 2025, ASEAN akan menjadi tujuan
pariwisata berkualitas yang menawarkan pengalaman ASEAN yang unik dan
beragam, dan berkomitmen untuk pengembangan pariwisata yang bertanggung
jawab, berkelanjutan, inklusif, dan seimbang, sehingga dapat berkontribusi secara
signifikan terhadap kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat ASEAN. Semua
standar ASEAN dalam bidang pariwisata serta pengakuan atas kualifikasi
profesional pariwisata di ASEAN sangatlah penting.
1 | Latar Belakang MRA

Untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan dan kontribusi lebih besar
sektor pariwisata terhadap ekonomi ASEAN, perlu dibarengi dengan pelayanan
prima oleh industri pariwisata di kawasan ini. Untuk itu, diperlukanlah para
profesional pariwisata yang profesional dan kompeten yang mampu menyediakan
pelayanan prima sekaligus memastikan kepuasan wisatawan yang berkunjung ke
berbagai destinasi di kawasan Asia Tenggara. Salah satu cara untuk mencapai
kesetaraan kualitas layanan di bidang pariwisata, diperlukan pengakuan bersama
terhadap kualifikasi profesional pariwisata di seluruh negara anggota ASEAN.
Di Indonesia, sektor pariwisata merupakan kontributor penerimaan negara
dalam bentuk devisa sekaligus sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi
nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan
kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Sebelum pandemi, PDB dari
sektor pariwisata di 2019 adalah sebesar 4,8 % atau naik sebesar 0,3% dari tahun
sebelumnya1
. Untuk itu dalam rangka mewujudkan pembangunan kepariwisataan,
kompetensi kerja sumber daya manusia di bidang kepariwisataan merupakan
salah satu faktor utama keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan. Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengamanatkan bahwa
Tenaga Kerja di bidang kepariwisataan wajib memiliki standar kompetensi melalui
sertifikasi. Pembangunan kepariwisataan perlu didukung oleh sumber daya
manusia yang kompeten, sehingga mampu menjawab kebutuhan industri
pariwisata, dan memiliki daya saing dengan tenaga kerja kepariwisataan negara
lain. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menyiapkan Sumber Daya
Manusia (SDM) pariwisata Indonesia agar dapat berdaya saing di tingkat regional,
adalah melalui penerapan ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) for
Tourism Professional (TP) secara lebih luas.
1.2. Pedoman ASEAN MRA-TP
Pedoman ini menjelaskan mekanisme penerapan ASEAN MRA-TP di
Indonesia sehingga para pemangku kepentingan utama sepenuhnya menyadari
peran masing-masing pihak. Pada saat yang sama, pedoman ini juga akan
berfungsi sebagai referensi pendukung kepada para pemangku kepentingan dan
para pelaku penerapan ASEAN MRA-TP yang meliputi:
● Kementerian yang menangani urusan kepariwisataan,
● Kementerian yang menangani pendidikan,
● Kementerian yang menangani pelatihan,
● Institusi yang menangani sertifikasi profesi,
1
(https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/bantuan-insentif-pemerintah-sebagai-jurus-andalan-
dalam-memulihkan-sektor-pariwisata
13
● Dinas Pendidikan Provinsi,
● Institusi pendidikan vokasi,
● Institusi pelatihan vokasi,
● Usaha pariwisata,
● Para profesional pariwisata.

1.3. Apa itu MRA?
14
Setiap negara memiliki standar, prosedur, dan peraturannya sendiri. Agar
perdagangan antarnegara terlaksana secara bebas (free flow goods and
services), maka kesepakatan terkait kesetaraan atau kesesuaian antar-peraturan,
standar, dan prosedur harus tercapai. Untuk mencapai kesepakatan tersebut
digunakanlah MRA sebagai instrumen bagi para pihak.
MRA terutama digunakan oleh pemerintah untuk memastikan komitmen
dan kesepakatan perdagangan internasional, dan mendorong berbagi praktik dan
informasi yang baik antarnegara. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk
mendorong pengurangan biaya, meningkatkan daya saing, meningkatkan akses
pasar, dan mendorong aliran perdagangan yang lebih bebas.
MRA berperan penting dalam asesmen kesetaraan standar antarmitra
sejak awal 1980-an. MRA diresmikan oleh organisasi perdagangan dunia atau
World Trade Organization (WTO) berdasarkan perjanjian tentang hambatan teknis
untuk perdagangan atau Technical Barriers to Trade (TBT). Perjanjian ini telah
menjadi dasar panduan bagi semua MRA di sektor publik maupun swasta.
Meskipun ada beberapa jenis MRA, namun yang paling umum adalah MRA
yang dirancang untuk memfasilitasi kesepakatan terkait standar. Kesepakatan
terkait standar ini adalah kesepakatan antara dua atau lebih pihak untuk saling
mengakui atau menerima beberapa atau semua aspek kesesuaian melalui hasil
asesmen. Istilah ini juga sekarang diterapkan pada perjanjian terkait pengakuan
kualifikasi profesional.
Pada awalnya MRA cenderung beroperasi secara bilateral untuk
memfasilitasi kesepakatan antara dua negara yang ingin bekerja sama. Namun,
ketika kerja sama tersebut tumbuh dan berkembang, MRA menjadi lebih
kompleks, berurusan dengan masalah perdagangan multilateral, di mana
sejumlah negara terlibat. Sebagai contoh adalah kerja sama antarnegara dalam
Uni Eropa, Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), dan juga di ASEAN di
mana sepuluh negara terlibat. ASEAN sekarang memiliki beberapa MRA yang
digunakan sebagai instrumen untuk memfasilitasi penyesuaian standar di bidang-
bidang seperti keperawatan, dokter gigi, dokter medis, akuntansi, teknik,
arsitektur, surveyor tanah dan profesional pariwisata.

15
1.4.
ASEAN Mutual Recognition Arrangements for Tourism Professionals
(MRA-TP) adalah pengaturan antardua atau lebih negara untuk saling mengakui
atau menerima beberapa atau semua aspek kesesuaian melalui hasil asesmen.
ASEAN MRA-TP adalah pengaturan yang dirancang untuk memfasilitasi
pergerakan yang lebih bebas dalam mempekerjakan para profesional pariwisata
yang berkualifikasi dan bersertifikat antarnegara anggota ASEAN. ASEAN MRA-
TP merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dirancang untuk
mempromosikan integrasi ekonomi sekaligus meningkatkan perdagangan antar
negara. Hal ini dapat dicapai dengan mengurangi hambatan pengaturan
pergerakan produk dan layanan yang dilakukan oleh para profesional pariwisata.
Pengembangan ASEAN MRA-TP melalui proses yang sangat panjang. Dimulai
dengan dibentuknya ASEAN Task Force on Tourism Manpower Development
(ATFTMD) pada tahun 1999 hingga ditandatanganinya ASEAN MRA-TP pada
bulan November 2012 oleh 10 menteri yang membidangi pariwisata di negara
anggota ASEAN.
Setiap negara ASEAN memiliki standar, sertifikasi, dan peraturannya
sendiri untuk mengakui kompetensi pekerja di sektor pariwisata. Oleh karena itu,
ASEAN MRA-TP merupakan instrumen yang dapat memfasilitasi kesepakatan
terkait kesetaraan kompetensi kerja di bidang pariwisata antarnegara anggota
ASEAN. Contohnya, profesional pariwisata dari Indonesia yang mencari posisi di
Thailand hendaknya memiliki kompetensi sesuai ASEAN MRA-TP yang telah
disepakati juga oleh Thailand.
Selain itu, ASEAN MRA-TP juga berperan dalam rangka mengatasi
ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan terhadap kebutuhan
profesional pariwisata di seluruh kawasan ASEAN, sekaligus juga membangun
mekanisme untuk memfasilitasi mobilitas tenaga kerja pariwisata yang terampil
dan bersertifikat di seluruh kawasan ASEAN. Secara khusus ASEAN MRA–TP
memiliki tujuan:
a. memfasilitasi mobilitas profesional pariwisata;
b. mendorong pertukaran informasi tentang praktik terbaik dalam pendidikan
dan pelatihan berbasis kompetensi bagi profesional pariwisata; dan
c. memberikan kesempatan untuk kerja sama dan peningkatan kapasitas di
seluruh negara anggota ASEAN.
Apa itu ASEAN MRA-TP

16
Komponen utama ASEAN MRA–TP untuk mendukung operasi penuh
ASEAN MRA-TP adalah sebagai berikut:
a. ASEAN Tourism Professional Monitoring Committee (ATPMC) terdiri atas
pejabat tinggi yang membidangi pariwisata di negara anggota ASEAN
(Head of National Tourism Organizations/NTOs) dan perwakilan NTPB dari
masing-masing negara anggota ASEAN. Saat ini, sebagai Kepala
Indonesia NTO adalah Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
b. ASEAN Tourism Professional Registration System (ATPRS) adalah fasilitas
berbasis web untuk menyebarluaskan rincian profesional pariwisata
bersertifikat di ASEAN.
c. National Tourism Professional Board (NTPB) adalah dewan profesional
pariwisata yang terdiri atas perwakilan dari sektor publik dan swasta
(termasuk akademisi dan pemangku kepentingan pariwisata terkait lainnya)
yang akan ditentukan oleh masing-masing NTO ASEAN. Berdasarkan
Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor KM/111/IL.09.00/2021 telah
dibentuk Tim Profesional Pariwisata Nasional yang ditunjuk sebagai
Indonesia NTPB dan dikukuhkan pada tanggal 23 Desember 2021.
d. Tourism Professional Certification Board (TPCB) adalah dewan dan/atau
lembaga pemerintah yang diberi wewenang oleh pemerintah masing-
masing negara anggota ASEAN yang bertanggung jawab atas asesmen
dan sertifikasi Profesional Pariwisata. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama
antara BNSP dan Kemenparekraf/Beparekraf No. HK.07.00/26/DSDK/2002
dan No. 2.1/002/HK.07.01/II/2022 Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(BNSP) ditunjuk menjadi Indonesia TPCB.
e. Profesional Pariwisata adalah orang perseorangan warga negara anggota
ASEAN yang memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh masing-
masing TPCB negara-negara anggota ASEAN.
f. ASEAN Common Competency Standard for Tourism Professionals
(ACCSTP) adalah persyaratan minimum standar kompetensi dalam
layanan hotel dan perjalanan, yang bertujuan untuk meningkatkan layanan
pariwisata dan memfasilitasi pengembangan MRA antara negara anggota
ASEAN.
1.5. Komponen Utama ASEAN MRA-TP
g. Common ASEAN Tourism Curriculum (CATC) adalah kurikulum umum
untuk tenaga profesional pariwisata ASEAN sebagaimana disepakati
bersama oleh menteri-menteri negara anggota ASEAN yang membidangi
pariwisata berdasarkan rekomendasi ASEAN NTO.

17
h. Sekretariat regional, yang berbasis di Jakarta, akan dibentuk untuk
mempromosikan implementasi MRA-TP dengan memberikan dukungan
operasional dan manajemen untuk melaksanakan berbagai proyek dan
kegiatan terkait penerapan ASEAN MRA-TP.
Gambar 2 menguraikan mekanisme ASEAN MRA-TP diadaptasi dari ASEAN
Tourism Strategic Plan (ATSP) 2011-2015.
Gambar 2. Garis Besar Skematik Mekanisme ASEAN MRA-TP
Para profesional pariwisata yang berencana mencari pekerjaan di negara
anggota ASEAN di luar kewarganegaraannya dan telah tersertiﬁkasi sesuai
dengan ASEAN MRA-TP, dapat mendaftarkan dirinya ke platform ATPRS. TPCB
akan memvalidasi sertiﬁkat kompetensi dan menyetujui profesional pariwisata
tersebut untuk menjadi bagian dari basis data profesional pariwisata ASEAN
dalam ATPRS. Usaha pariwisata yang menawarkan peluang kerja sesuai dengan
daftar jabatan dalam kerangka ACCSTP dapat menginformasikan peluang kerja
tersebut di dalam platform ATPRS. Usaha pariwisata dapat mencari profesional
pariwisata ASEAN yang sesuai dengan jabatan yang ditawarkan. Demikian pula
sebaliknya, para profesional pariwisata dapat mencari lowongan jabatan yang
ditawarkan dalam ATPRS. Apabila telah terjadi kesesuaian antara pemberi dan
pencari kerja, maka pemberi kerja melakukan wawancara. Wawancara yang akan
dilaksanakan tidak lagi berfokus pada kompetensi tenaga profesional pariwisata,
dikarenakan kompetensi profesional pariwisata tersebut telah diakui berdasarkan
ASEAN MRA-TP. Setelah pemberi kerja puas dengan hasil wawancara, calon
pemberi kerja akan bertanggung jawab untuk memproses izin kerja yang
memungkinkan profesional pariwisata terpilih untuk bekerja di negara tuan rumah.
Kelayakan untuk bekerja di negara tuan rumah tetap tunduk pada hukum dan
peraturan domestik yang berlaku di negara tuan rumah.

2.1. Pendahuluan
Dalam rangka mendukung pertumbuhan industri/usaha pariwisata yang
kondusif untuk mendukung visi ASEAN dalam menciptakan aliran bebas layanan
pariwisata, para pemimpin di negara anggota ASEAN telah menandatangani
ASEAN Tourism Agreement (ATA) dalam KTT ke delapan pada tahun 2002.
Mereka sepakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kurikulum, dan
keterampilan pariwisata melalui perumusan standar kompetensi dan prosedur
sertifikasi yang mengarah pada pengakuan bersama atas keterampilan dan
kualifikasi di kawasan ASEAN.didasarkan pada asumsi bahwa jika kerangka
kompetensi dapat disusun, dibagikan, dan diadopsi oleh negara anggota ASEAN
sebagai kerangka kualifikasi, kompetensi dan pelatihan, maka akan menjadi dasar
dan kondisi yang diperlukan bagi MRA untuk beroperasi. Indonesia sebagai
bagian dari ASEAN, juga mengadopsi ACCSTP dalam rangka peningkatan
kualitas profesional pariwisata Indonesia di kawasan ASEAN.
2.2. Alasan Pengembangan Standar
ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals adalah
serangkaian standar kompetensi dalam rangka MRA-TP. ACCSTP dirancang
untuk memfasilitasi penyeragaman tentang praktik pendidikan dan pelatihan
berbasis kompetensi untuk para profesional pariwisata di ASEAN. ACCSTP
merupakan persyaratan dasar yang dibutuhkan dalam profesi pariwisata di
ASEAN. Para profesional pariwisata harus memiliki sertifikat kompetensi yang
dikeluarkan oleh TPCB masing-masing negara anggota ASEAN yang mengacu
pada kerangka ACCSTP, sebagai persyaratan untuk dapat bekerja di kawasan
ASEAN.
Dalam rangka efektivitas implementasi di Indonesia diperlukan pedoman
ACCSTP untuk dijadikan dasar oleh seluruh pemangku kepentingan dalam
19
2 | Menerapkan ACC STP
peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang pariwisata yang kompeten dan
mampu bersaing di tingkat ASEAN.
2.3. Pentingnya Kerangka Kompetensi
ACCSTP telah dikembangkan berdasarkan konsep “kompetensi” yang
merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh
profesional pariwisata untuk dapat melakukan pekerjaan secara efektif.
Kompetensi merupakan kemampuan untuk mendemonstrasikan output kinerja,
sedangkan ACCSTP secara khusus merupakan sebuah sistem atau standar
minimal yang dibutuhkan untuk mendemonstrasikan pekerjaan secara efektif.

20
2.4. Struktur Standar Kompetensi
Standar kompetensi merupakan standar pengetahuan, keterampilan dan
sikap tertentu yang diperlukan untuk keberhasilan kinerja di tempat kerja. Standar
kompetensi diatur ke dalam unit, masing-masing dengan kode dan judul. Standar
kompetensi bidang pariwisata mencakup standar yang umum diterapkan di semua
sektor - misalnya komunikasi, kepemimpinan, dan kesehatan dan keselamatan
kerja, dan standar yang secara khusus diterapkan di sektor pariwisata.
Kerangka ACCSTP berisi standar kompetensi minimal yang secara umum
digunakan di kawasan ASEAN. Oleh karena bersifat umum, keterampilan,
pengetahuan, dan sikap para profesional pariwisata dimungkinkan untuk dinilai,
diakui, dan disetarakan dengan kualiﬁkasi yang sebanding di negara-negara
ASEAN lainnya. Proses pengakuan dan penyetaraan inilah yang penting untuk
dilaksanakan dalam ASEAN MRA-TP. Saat ini ACCSTP dapat diakses pada
laman https://asean.org/our-communities/economic-community/asean-tourism-
sector,kemudian klik tab ASEAN MRA-TP Documents untuk mengunduh ACCSTP
hotel and travel services.
Kerangka kompetensi adalah struktur yang menetapkan dan mendefinisikan
kompetensi setiap individu (seperti memecahkan masalah, memeriksa tamu hotel,
atau mengelola orang) dan kerangka ini diperlukan oleh individu yang bekerja di
usaha pariwisata.
Gambar 3. Akses ke Dokumen ACCSTP

21
2.4.1 Area Fungsi Umum (Common Labour Divisions)
ACCSTP diatur sebagai seperangkat kompetensi yang dibutuhkan oleh
para profesional berkualitas yang berusaha untuk bekerja di berbagai area fungsi
umum dalam berbagai sektor pariwisata di negara anggota ASEAN. Kepatuhan
terhadap kompetensi "minimal" ini akan menjadi referensi atau tolok ukur penting
bagi siapa saja yang ingin melamar posisi di negara anggota ASEAN lainnya.
Ketentuan minimum atau minimal tersebut hanya mengacu pada keterampilan
dasar penting yang diperlukan untuk deskripsi pekerjaan tertentu. Dalam kerangka
ACCSTP, kompetensi minimal yang diperlukan diatur pada kerangka kerja
menggunakan common labour divisions seperti yang diilustrasikan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Jabatan & Enam Divisi Area Fungsi/Usaha Bisnis Pariwisata
Saat ini ACCSTP baru tersusun untuk dua area fungsi bisnis/usaha
pariwisata - primary labor divisions dan enam area fungsi kunci - secondary labor
divisions yang meliputi 32 jabatan. Kedua area fungsi bisnis/usaha pariwisata
tersebut terdiri atas area fungsi bisnis/usaha satu untuk usaha jasa akomodasi
yaitu usaha hotel (hotel services) dan area fungsi bisnis/usaha dua untuk usaha
jasa perjalanan wisata (travel services). Area Fungsi Bisnis/Usaha Pariwisata
1. Usaha Hotel (Hotel Services), meliputi:
a. Front oﬃce terdiri atas posisi-posisi sebagai berikut; manajer kantor
depan, penyelia kantor depan, resepsionis, operator telepon dan bell
boy.

22
b. Housekeeping terdiri atas posisi-posisi sebagai berikut; pengurus
rumah tangga eksekutif, manajer binatu, penyelia lantai (Floor
Supervisor), petugas laundry, petugas kamar dan pembersih area
publik.
c. Food Production terdiri atas posisi-posisi sebagai berikut; koki
eksekutif, demi chef, commis chef, chef de partie, commis pastry,
tukang roti dan tukang daging.
d. Food and Beverage Service terdiri atas jabatan-jabatan sebagai
berikut; direktur makanan dan minuman, manajer makanan dan
minuman, kepala pelayan, bartender dan pramusaji.
2. Usaha Perjalanan Wisata (Travel Services)
a. Agen Perjalanan Wisata (Travel Agencies) terdiri atas jabatan-
jabatan sebagai berikut; manajer umum, asisten manajer umum,
konsultan perjalanan senior dan konsultan perjalanan.
b. Biro Perjalanan Wisata (Tour Operations) terdiri atas posisi-posisi
sebagai berikut; manajer produk, manajer penjualan dan
pemasaran, manajer kredit, manajer tiket, dan manajer tur.
Posisi yang tercantum di bawah setiap divisi Area Bisnis/Usaha Pariwisata
memiliki berbagai tingkat kerumitan, kompleksitas, kecanggihan (sophisticated),
dan tanggung jawab, beberapa di antaranya mungkin memerlukan pelatihan
kejuruan yang ekstensif sedangkan yang lain mungkin hanya memerlukan
pelatihan jangka pendek selama satu hingga dua minggu atau pelatihan di tempat
kerja. Berikut ini merupakan contoh tampilan kerangka ACCSTP untuk area fungsi
Usaha Hotel. Kerangka tersebut menyebutkan: area fungsi bisnis/usaha
pariwisata - primary labor divisions; area fungsi kunci - secondary labor divisions;
jabatan kerja (job title) beserta kode (Job Index Number), termasuk kompetensi
inti, generik, dan fungsional.
Gambar 4. Contoh ACCSTP Usaha Hotel2
2
Front Oﬃce Manager diharuskan menguasai 20 kompetensi fungsional. Sehingga sebagai Front Oﬃce
Manager dibutuhkan 5 kompetensi inti, 9 kompetensi generik, dan 20 kompetensi fungsional. Gambar di
atas hanyalah tangkapan layar, sehingga hanya sebagian kompetensi fungsional yang ditampilkan.

23
Gambar 5. Contoh ACCSTP Usaha Perjalanan Wisata3
Penetapan Jabatan
Prinsip yang dipakai dalam penetapan jabatan adalah bahwa pada
beberapa posisi sangat mungkin seseorang dapat melakukan serangkaian
tanggung jawab secara profesional tanpa memiliki latar belakang pendidikan
formal, tetapi perlu pengalaman kerja yang memadai di bidangnya. Hal ini tidak
berarti bahwa pendidikan formal di tingkat manajerial tidak penting, tetapi lebih
menguatkan bahwa pengalaman industri perlu diakui dalam setiap proses
perekrutan.
Salah satu insentif yang dapat diberikan kepada para profesional
pariwisata yang memiliki pengalaman industri memadai dengan latar belakang
pendidikan formal terbatas adalah mereka dapat mengikuti proses Rekognisi
Pembelajaran Lampau (RPL). Apabila memenuhi persyaratan, maka kualiﬁkasi
mereka dapat dinilai setara dengan tingkat pendidikan formal tertentu. Inisiatif
ini adalah bagian dari pembelajaran jangka panjang (lifelong learning) untuk
membuat profesional pariwisata tetap bekerja di usaha pariwisata dengan
pengakuan kualiﬁkasi mereka.
3
Perlu dicatat bahwa manajer umum (General Manager) diharuskan menguasai 22 kompetensi fungsional.
Sehingga sebagai manajer umum dibutuhkan 5 kompetensi inti, 8 kompetensi generik, dan 22 kompetensi
fungsional. Gambar di atas hanyalah tangkapan layar, sehingga hanya sebagian kompetensi fungsional
yang ditampilkan.

24
2.4.2 Kompetensi Inti, Generik, dan Fungsional
Standar kompetensi profesional pariwisata yang tercantum dalam kerangka
ACCSTP adalah standar kompetensi minimum yang dapat diterima dan diperlukan
oleh industri/pemberi kerja sehingga kualifikasi profesional pariwisata
dimungkinkan untuk diakui dan dinilai secara adil antarnegara anggota ASEAN.
Mekanisme ini esensial dan dibutuhkan untuk pelaksanaan ASEAN MRA-TP yang
efektif.
Gambar 6. Keterkaitan Antara Kompetensi Inti, Generik dan Fungsional
Dalam kerangka ACCSTP sesuai dengan gambar di atas, kompetensi
diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu: Kompetensi Inti, Generik dan
Fungsional.
a. Kompetensi Inti adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seluruh
profesional pariwisata pada area fungsi bisnis/usaha pariwisata - primary
labor divisions.
b. Kompetensi Generik adalah kompetensi yang penting untuk dimiliki oleh
profesional pariwisata pada area fungsi kunci - secondary labour division.
c. Kompetensi Fungsional adalah peran/tugas spesifik dalam area fungsi
yang mencakup keterampilan dan pengetahuan khusus untuk melakukan
pekerjaan secara efektif sesuai dengan jabatannya (job title).

25
berstandar regional/internasional
● Meningkatkan kesesuaian pelatihan/pendidikan berbasis kompetensi
● Meningkatkan kualitas lulusan pendidikan formal maupun pelatihan untuk
siap bekerja di usaha pariwisata
● Memfasilitasi mobilitas profesional pariwisata berdasarkan
kualifikasi/sertifikat kompetensi kerja pariwisata
● Mengakui keterampilan para profesional pariwisata
● Meningkatkan kualitas rekrutmen berbasis kompetensi kerja pariwisata
● Menjadi pedoman bagi usaha pariwisata tentang kewajiban pelatihan
kepada staf sesuai peraturan perundangan ketenagakerjaan
● Meningkatkan efisiensi biaya pengembangan kompetensi profesional
pariwisata berkualitas
Terdapat beberapa komponen esensial dalam ASEAN MRA-TP yang dapat
langsung dimanfaatkan dan dinikmati usaha pariwisata untuk meningkatkan
kualitas bisnis dan pelayanan pada level ASEAN. Komponen esensial tersebut
mencakup:
a. ACCSTP merupakan standar kompetensi berbasis usaha pariwisata dan
berupa unit kompetensi, sehingga standar ini akan memberi kemudahan
usaha pariwisata dalam mengembangkan SOP dan sistem rekaman
aktivitas. Penerapan SOP terintegrasi ACCSTP secara berkelanjutan
memberikan kemudahan bagi usaha pariwisata untuk mendeklarasikan
penerapan layanan berstandar ASEAN.
b. RQFSRS merupakan kerangka kualifikasi regional ASEAN dimana di
dalamnya telah diidentifikasi okupasi/jabatan kerja pada setiap jenjang
kualifikasi dan area fungsinya. RQFSRS ini dapat memberi beberapa
kemudahan usaha pariwisata dalam:
● mengembangkan peta kompetensi
● mengembangkan rekrutmen berbasis kompetensi
● mengembangakan jalur karir karyawan
● mengembangkan IDP (Individual Development Plan)
Secara umum bagi usaha pariwisata, penerapan ACCSTP memiliki
manfaat mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:
● Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata
● Meningkatkan kualitas sumber daya manusia usaha pariwisata
● Mempromosikan kualitas layanan pariwisata yang didukung oleh karyawan
2.6. Menerapkan Standar kompetensi ASEAN (ACCSTP)
pada Usaha Pariwisata
● melakukan deklarasi layanan berstandar ASEAN yang didukung
oleh karyawan berstandar ASEAN

26
RQFSRS memberi kemudahan pada usaha pariwisata untuk membangun
kualifikasi sumberdaya manusianya dengan “baseline” kualifikasi regional ASEAN.
Terdapat beberapa langkah atau faktor penting untuk dapat menerapkan Regional
Qualification Framework and Skills Registration System (RQFSRS), yakni:
a. Mengembangkan peta pekerjaan dan kompetensinya dalam kerangka
kualifikasi ASEAN.
b. Mengembangkan dan menerapkan rekrutmen berbasis kompetensi.
c. Mengembangkan dan menerapkan jalur karir karyawan.
d. Mengembangkan dan menerapkan Individual Development Plan (IDP).
e. Mengembangkan deklarasi usaha pariwisata bahwa mereka didukung oleh
pekerja profesional berstandar ASEAN.
f. Mendapatkan konfirmasi dari NTPB terkait penerapan ACCSTP di usaha
pariwisata.
Gambar 7. Langkah-Langkah Menerapkan RQFSRS
Toolbox ASEAN MRA-TP terdiri atas Competency Standard (CS),
Pedoman bagi Pelatih atau Trainer Guide (TG), Presentasi (PPT), Pedoman
Peserta Pelatihan atau Trainer Manual (TM), dan Pedoman Asesor atau Assessor
Guide (AG). Toolbox memberi manfaat langsung bagi usaha pariwisata untuk:
● mengembangkan program pelatihan di tempat kerja
● mengembangkan program pelatihan internal berbasis ACCSTP
● mengembangkan asesmen dan sertifikasi kompetensi
● mengembangkan penilaian (appraisal) kompetensi karyawan untuk
memastikan kompetensi karyawan maupun merancang program
peningkatan kompetensi (pelatihan) karyawan.

27
● Menggunakan TM, TG dan AM sebagai acuan normatif modul industri
● Mengembangkan pelatihan internal perusahaan berbasis kompetensi
ASEAN
● Mengembangkan asesmen dan sertifikasi kompetensi untuk menjamin dan
mempertahankan kompetensi pegawai
Selain manfaat yang besar ASEAN MRA-TP ini pada usaha pariwisata,
penerapan MRA-TP merupakan kunci berjalannya ASEAN MRA-TP dan usaha
pariwisata berperan sentral dalam keberhasilan pengembangan SDM Indonesia
pada level internasional. Secara ringkas langkah penerapan MRA-TP beserta
ACCSTP, RQFSRS serta Toolbox dapat digambarkan pada diagram berikut.
Gambar 8. Langkah-langkah Usaha Pariwisata Dalam Menerapkan MRA-TP
-
Serta Standar ACCSTP
Terdapat tiga langkah utama dalam menerapkan ACCSTP pada usaha
pariwisata, yaitu:
1. Memahami dan mengidentifikasi bahwa ACCSTP sebagai standar
kompetensi yang dikembangkan berbasis industri dan dikembangkan
menjadi Unit Kompetensi. Standar kompetensi ini dikembangkan dan
berdasar konsensus dari Standard Operational Procedure (SOP)
Banyak usaha pariwisata mengembangkan sumber daya manusianya
secara mandiri dengan mengembangkan pelatihan berbasis kompetensi,
membangun lembaga pelatihan internal, hingga mendirikan corporate university.
Toolbox ini akan sangat membantu dunia usaha untuk menyiapkan hampir seluruh
komponen pembelajaran, sehingga memberikan efisiensi yang signifikan dengan
kualitas standar ASEAN. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk
penerapan Toolbox ASEAN ini antara lain mencakup:

28
Tabel 2. Standar Kompetensi Dikembangkan Berdasarkan
Konsensus SOPUsaha/Organisasi
INDUSTRY/ WORKPLACE
SOP
COMPETENCY
STANDARD
Title of Procedure/ Task ! Unit Title
Scope and Applicability ! Unit Description
Procedures/ Main Steps of
Task
! Elements
Work Instructions ! Performance Criteria
Quality Assurance/ Quality
Control
! The Evidence guide
Standard of Process and
Product Services
! Critical skills and
Essential knowledge
References and context ! A range statement
2. Menerapkan ACCSTP sebagai acuan dalam mengembangkan SOP
beserta instruksi kerjanya dalam sistem manajemen mutu untuk usaha
pariwisata. Pengembangan SOP berdasarkan ACCSTP ini memastikan
kesesuaian dengan prinsip-prinsip SOP-write what you do, conﬁrm with
technical standards and regulations, and do what you write with
continual improvement. Jadi dengan menggunakan standar kompetensi,
dipastikan SOP tersebut sudah sesuai dengan standar.
perusahaan/organisasi sehingga menjadi standar kompetensi generik yang
dapat dijadikan acuan bagi perusahaan yang baru mulai mengembangkan
SOP.

29
Tabel 3. Mengembangkan SOP Berdasarkan Standar ASEAN
ACCSTP Dengan Konteks Masing Masing Usaha Pariwisata
- 4
INDUSTRY/
WORKPLACE SOP
COMPETENCY
STANDARD
Title of Procedure/ Task " Unit Title
Scope and Applicability " Unit Description
Procedures/ Main
Steps of Task
" Elements
Work Instructions " Performance
Criteria
Quality Assurance/
Quality Control
" The Evidence
guide
Standard of Process
and Product Services
" Critical skills and
Essential knowledge
References and context " A range statement
Gambar 9. Model Penerapan Standar ACCSTP Dalam
Sistem Manajemen Usaha Pariwisata
4
International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 4s, (2020), pp. 1703-1714
3. Menerapkan ACCSTP ke dalam SOP akan menjadi referensi untuk
deklarasi menerapkan standar layanan internasional bagi usaha pariwisata.
Dengan menerapkan ACCSTP ke dalam SOP, usaha pariwisata dapat
mengkomunikasikan komitmennya kepada klien dan pemangku
kepentingannya, untuk menghasilkan produk dan/ atau jasa dengan
menggunakan SOP berstandar internasional yang didukung sumber daya
manusia kompeten sesuai standar ASEAN.

30
Setelah penerapan ACCSTP, langkah deklarasi yang dapat dilakukan mencakup:
● Membuat self-determination and self-declaration,
● Meminta konﬁrmasi kesesuaiannya oleh pihak-pihak yang memiliki
kepentingan dalam organisasi, seperti pelanggan,
● Meminta konﬁrmasi deklarasi diri oleh NTPB dan pihak lainnya di luar
organisasi.
Gambar 10. Model Self-declaration of ACCSTP Conformity
Dalam Sistem Manajemen Usaha Pariwisata
Professional Pariwisata
ACCSTP dikembangkan sebagai seperangkat standar kompetensi
minimum bagi para profesional pariwisata. Standar tersebut didasarkan pada
kompetensi yang diperlukan untuk melakukan serangkaian jabatan yang
disepakati bersama di perusahaan perjalanan ritel dan grosir, rumah tangga,
kantor depan, serta layanan makanan dan minuman. Standar kompetensi
minimum yang penting untuk setiap jabatan diputuskan atas dasar hal-hal sebagai
berikut:
pada Para
● kompatibel dengan praktik terbaik untuk diakui secara internasional;
● menjadi pemahaman bersama untuk memajukan kepentingan komunitas
ASEAN;
● hanya akan mencakup kompetensi yang terkini, relevan, dan berlaku untuk
negara anggota ASEAN;
● setiap negara atau asosiasi usaha pariwisata di negara anggota ASEAN
dapat memilih untuk menambahkan kompetensi yang diperlukan sesuai
dengan kebutuhan nasional.

31
ACCSTP didasarkan pada konsep kompetensi – pengetahuan, sikap, dan
keterampilan yang harus dimiliki individu untuk tampil efektif di tempat kerja.
Kerangka ACCSTP mencantumkan standar kompetensi umum minimum yang
seharusnya digunakan secara luas di kawasan ini untuk memungkinkan
keterampilan, pengetahuan, dan sikap (kompetensi) para profesional pariwisata
untuk dinilai, diakui, dan disamakan dengan kualiﬁkasi yang sebanding di negara-
negara ASEAN lainnya agar ASEAN MRA-TP dapat berfungsi.
ACCSTP disusun sebagai seperangkat kompetensi yang dibutuhkan oleh
para profesional yang berusaha untuk bekerja di berbagai area fungsi umum di
berbagai sektor pariwisata di negara anggota ASEAN. Kepatuhan terhadap
kompetensi "minimal" ini akan menjadi referensi atau tolok ukur penting bagi siapa
pun yang ingin melamar jabatan di negara anggota ASEAN lainnya. Berbagai
peran profesional pariwisata dalam pembangunan pariwisata seutuhnya, yakni
profesional sebagai: Penyelenggara Usaha Pariwisata; Konsultan Pariwisata;
Peneliti Pariwisata; Pelatih/guru/dosen Pariwisata; Asesor Kompetensi Pariwisata;
dan Pejabat Otoritas Pariwisata.
a. Profesional Pengelola Usaha Pariwisata
Beberapa aktivitas kunci profesional pengelola usaha pariwisata berpotensi
besar mendapatkan fasilitasi dan dukungan dalam membangun usaha pariwisata,
yakni:
● Pengembangan “Business Branding”, dengan menerapkan ACCSTP
sebagai SOP secara konsisten, usaha pariwisata dapat melakukan Self
Declaration bahwa usaha pariwisata mereka berada pada tingkat
internasional.
● Pengembangan “konsistensi sistem dan proses”, dengan menerapkan
ACCSTP dalam pengembangan SOP, Work Instruction (WI), dan Form,
usaha pariwisata dapat meningkatkan dan memastikan konsistensi sistem
dan proses layanan pariwisata mereka berstandar internasional.
● Mendukung kompatibilitas bisnis dengan pasar negara lain, dengan
menerapkan ACCSTP sebagai standar layanan, mereka dapat
meningkatkan kompatibilitas dengan pasar negara lain.
● Memenuhi permintaan konsumen untuk layanan berbiaya rendah sambil
mempertahankan kualitas yang baik, dengan menerapkan ACCSTP
sebagai standar layanan, mereka dapat meningkatkan kepercayaan dan
kepuasan pelanggan untuk layanan berbiaya rendah sambil menjaga
kualitas internasional.
● Pengembangan SDM, melalui ACCSTP, CATC, dan toolboxes memberikan
arah dan isi desain instruksional pengembangan kompetensi SDM usaha
pariwisata.

32
b. Profesional Konsultan Pariwisata
ASEAN MRA-TP beserta komponennya memberi fasilitasi dan manfaat
kepada para profesional konsultan pariwisata dalam beberapa kegiatan kunci
sebagai berikut:
● Memberikan konsultasi penerapan ACCSTP pada usaha pariwisata:
ACCSTP memberikan arah pengembangan Sistem Manajemen Mutu
Industri yang didukung dengan SOP sesuai ACCSTP, beserta form
rekaman sistem manajemen mutu yang kredibel dan menjadi bukti
berkualitas bagi SDM-nya.
● Memberikan konsultasi dalam harmonisasi dan penerapan ASEAN MRA-
TP pada pengembangan pendidikan. Dalam hal ini ACCSTP, CATC, dan
toolboxes, berkontribusi besar dalam memudahkan pengembangan
kurikulum, desain Instruksional, pengembangan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) / Rencana Pembelajaran Semester (RPS)/Rencana
Sesi Pembelajaran (RSP).
● Memberikan konsultasi dalam pengembangan dan rekognisi penerapan
dalam asesmen dan sertifikasi dan registrasi profesi professional
pariwisata. Dalam hal ini ASEAN MRA-TP, ACCSTP, CATC, toolboxes, dan
ASEAN Guiding Principles of Quality Assurance and Recognition of
Certification System (AGP) memberikan kontribusi dalam pengembangan
skema sertifikasi dan sistem rekognisinya.
● Memberikan konsultasi dalam penerapan pengembangan kebijakan,
sistem dan prosedur penerapan ASEAN MRA-TP pada otoritas pariwisata.
Dalam hal ini ASEAN MRA-TP, ACCSTP, CATC, Toolboxes, dan AGP akan
memfasilitasi pengembangan harmonisasi dan rekognisi profesional
pariwisata ASEAN.
c. Profesional Peneliti Pariwisata
ASEAN MRA-TP beserta komponen pendukungnya memfasilitasi
profesional peneliti pariwisata secara luas, terutama dalam:
● Analisis Kebutuhan. Handbook ASEAN MRA-TP telah mengidentifikasi
kebutuhan dan deskripsi kualifikasi ASEAN termasuk okupasinya yang
dapat digunakan oleh para profesional peneliti pariwisata.
● Mapping of Occupation Within Qualification Framework. Handbook MRA-
TP memberikan identifikasi peta kerangka kualifikasi beserta okupasinya,
namun masih terbatas 32 okupasi dari 230 okupasi yang telah diidentifikasi.

33
● Meningkatkan kesiapan usaha pariwisata dalam mengimplementasikan
ACCSTP. Berdasarkan ACCSTP yang telah diidentifikasi, peneliti dapat
mengidentifikasi dan berkontribusi untuk meningkatkan kesiapan industri
dalam menerapkan standar ASEAN dalam pelayanan bisnisnya sehingga
memberikan kepercayaan dan kepuasan pelanggan.
● Meningkatkan kesiapan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan terkait
implementasi ACCSTP, CATC, dan Toolboxes. Berdasarkan Handbook
ASEAN MRA-TP, ACCSTP, CATC, peneli ti dapat mengidentifikasi dan
berkontribusi meningkatkan kesiapan lembaga pendidikan dan lembaga
pelatihan dalam menerapkan standar ASEAN dalam pengembangan
desain pembelajarannya.
● Meningkatkan kesiapan asesmen, sertifikasi dan rekognisi di ASEAN.
Berdasarkan Handbook ASEAN MRA-TP, ACCSTP, CATC, peneliti dapat
mengidentifikasi dan berkontribusi meningkatkan kesiapan lembaga
sertifikasi dalam menerapkan standar ASEAN dalam pengembangan
asesmen, sertifikasi dan rekognisi ASEAN.
● Evaluasi program penerapan ASEAN MRA-TP. Berdasarkan Handbook
ASEAN MRA-TP, ACCSTP, CATC, peneliti dapat mengidentifikasi dan
berkontribusi dalam evaluasi program penerapan ASEAN MRA-TP untuk
perbaikan berkelanjutan.
d. Profesional Pelatih/Guru/Dosen Pariwisata
ASEAN MRA-TP, CATC, AC CSTP, dan Toolboxes dengan luar biasa
memfasilitasi para profesional di bidang pariwisata, yakni: pelatih
(trainer/instructor), guru, dosen dengan beberapa aktivitas kuncinya:
● Identifikasi peta tujuan pembelajaran. Pada aktivitas kunci ini, Handbook
ASEAN MRA-TP memfasilitasi dengan peta kemungkinan jabatan pada
setiap level kualifikasi.
● Pengembangan program pelatihan, desain instruksional, dan
RPP/RPS/RSP. Pada aktivitas kunci ini CATC, ACCSTP, dan Toolboxes
memfasilitasi setiap komponen program pelatihan, desain instruksional,
dan RPP/RPS/RSP.
● Pengembangan strategi pembelajaran. Pada aktivitas kunci ini, Handbook
ASEAN MRA-TP, CATC, ACCSTP dan Toolboxes memfasilitasi
pengembangan strategi pembelajaran dalam sistem desain pembelajaran.
● Pengembangan materi pembelajaran dan bukti berkualitas. Pada aktivitas
kunci ini, ACCSTP, CATC dan Toolboxes menyediakan secara lengkap
sebagai baseline dari penyampaian pembelajaran termasuk juga
mendorong tersedianya rekaman bukti pembelajaran dalam setiap unit
kompetensi.

34
● Pengembangan evaluasi pembelajaran. Pada aktivitas kunci ini, Handbook
ASEAN MRA-TP dan Toolboxes menyediakan secara lengkap perangkat
dan instrumen asesmen untuk evaluasi pembelajaran.
● Pengembangan profesi ASEAN National Trainer dan ASEAN Master
Trainer. Guidelines for the ASEAN MRA-TP Trainers and Assessors,
menggunakan Toolbox, memfasilitasi proses pengembangan profesi
ASEAN National Trainer dan ASEAN Master Trainer, yang meliputi:
bagaimana mendapatkan kualifikasi yang diakui; bagaimana cara
mendaftar di ASEAN Tourism Professionals Registration System (ATPRS);
apa yang harus dilakukan agar memenuhi syarat untuk pekerjaan di negara
anggota ASEAN; dan bagaimana bisa mendapatkan Rekognisi
Pembelajaran Lampau.
e. Profesional Asesor Kompetensi Pariwisata
Pengembangan kapasitas dan rekognisi asesor. ACCSTP dan Guidelines
ASEAN MRA-TP Trainers dan Assessor, menggunakan Toolbox memfasilitasi
proses pengembangan profesi ASEAN National Assessor dan ASEAN Master
Assessor, melalui:
● Perencanaan dan pengorganisasian instrumen asesmen. Dalam hal ini
pengembangan perencanaan asesmen berdasarkan Handbook ASEAN
MRA-TP, ACCSTP, CATC, dan Toolboxes beserta assessment matrix.
● Pengembangan kualitas pelaksanaan asesmen. Pada aktivitas kunci ini,
ACCSTP, Toolboxes, dan assessment matrix memfasilitasi pengembangan
dan peningkatan kualitas asesmen.
● Pengembangan validitas asesmen dan sertifikasi. Pada aktivitas kunci ini,
Handbook ASEAN MRA-TP, TPCB, AGP mengenai moderasi, protokol dan
prinsipnya, untuk meningkatkan dan perbaikan berkelanjutan, validitas, dan
kesesuaian (conformity) asesmen kompetensi.
● Mengembangkan jaminan dan rekognisi sistem asesmen dan sertifikasi
profesi. Pada aktivitas kunci ini ATPMC, ATPRS, ATQEM, TPCB, NTPB
dan AGP memfasilitasi pengembangan sistem jaminan mutu dan rekognisi
sistem sertifikasi dalam kerangka ASEAN MRA-TP.
f. Profesional Pejabat Otoritas Pariwisata.
Selanjutnya adalah bagaimana ASEAN MRA-TP memfasilitasi para
profesional pejabat otoritas pariwisata (Tourism Authority) dalam aktivitas kunci
mereka:

35
● Pengembangan kebijakan pengembangan pariwisata. Pada aktivitas ini,
ASEAN MRA-TP, Handbook ASEAN MRA-TP memfasilitasi arah
pengembangan SDM Pariwisata yang berkualitas dan bertaraf
internasional.
● Pengembangan perencanaan pembangunan SDM pariwisata. Pada
aktivitas ini ASEAN MRA-TP, Handbook ASEAN MRA-TP, ACCSTP,
CATC, memberikan unsur-unsur pokok kegiatan pengembangan SDM
berbasis kompetensi sebagai acuan perencanaan pembangunan SDM.
● Pengembangan sistem dan protokol jaminan mutu SDM pariwisata. Pada
aktivitas kunci ini para profesional akan terfasilitasi oleh ASEAN MRA-TP,
Handbook ASEAN MRA-TP dan AGP, dalam pengembangan sistem
jaminan mutu, protokol dan prinsip jaminan mutu SDM Pariwisata.
● Pengembangan desain pendidikan dan pelatihan pariwisata. Dalam hal ini
ASEAN MRA-TP, Handbook ASEAN MRA-TP, ACCSTP, CATC, dan
Toolboxes, membantu dan memfasilitasi pengembangan kurikulum, desain
instruksional, RPP/RPS/RSP.
● Pengembangan harmonisasi dan rekognisi. Pada aktivitas ini para
professional otoritas kompeten difasilitasi oleh ASEAN MRA-TP, Handbook
ASEAN MRA-TP dan AGP untuk membangun sistem harmonisasi dan
rekognisi SDM pariwisata Indonesia dalam kancah internasional.
Dengan besarnya manfaat dan kontribusi ASEAN MRA-TP beserta
komponen dan pedoman pendukungnya maka diharapkan peran profesional
pariwisata dalam pembangunan pariwisata seutuhnya menjadi segera terwujud di
Indonesia khususnya dan ASEAN pada umumnya.
pada pendidikan Vokasi
Menerapkan Standar ASEAN-TP pada pendidikan vokasi dimulai dengan
identiﬁkasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) - Pendidikan Tinggi Vokasi (PTV)
yang sudah siap melaksanakan pembelajaran. Secara garis besar digambarkan
pada bagan di bawah ini:

36
Gambar 11. Tahapan Perancangan Pembelajaran SMK dan PTV
5
2.8.1.Pelaksanaan Pembelajaran
Dalam tahap persiapan pembelajaran, SMK maupun PTV harus
menyiapkan diri agar memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pembelajaran
berbasis CATC diantaranya sebagai berikut:
a. memiliki ketersediaan sumber daya manusia, dalam hal ini adalah guru/
dosen yang layak mengajar dalam pembelajaran standar ASEAN dan
guru/dosen yang telah memiliki kompetensi teknis di bidang yang akan
diajarnya;
b. memiliki guru/dosen dengan kualifikasi sebagai ASEAN National Trainer
(ANT).
c. kemampuan SDM dalam berbahasa Inggris dengan sertifikat TOEIC 400/
ITP 400/ IBT 40/IELTS 4.0., atau menyelesaikan unit kompetensi:
○ D1.LAN.CL.10.07 Read and write English at an advance level dan
5
Adaptasi dari Panduan Implementasi Asesmen Standar ASEAN pada Satuan Pendidikan Vokasi Jenjang
SMK Bidang Kepariwisataan
SMK/PTV yang siap
melaksanakan
pembelajaran
menggunakan CATC
SMK/PTV yang
memenuhi
persyaratan
pembelajaran
menggunakan CATC
Siap
Melaksanakan?
Penyelarasan
kurikulum dengan
skema CATC
Peserta
melaksanakan
pembelajaran
menggunakan
toolbox CATC
Asesmen dengan
skema CATC
Peserta memenuhi
persyaratan dasar
skema CATC
Sertifikat ASEAN
Disahkan oleh
Kepala / Direktur /
Ketua DUDI
○ D1.LAN.CL.10.05 Use Oral English to convey a complete of ideas
from the English language Proficiency toolboxes from CATC

37
d. memiliki pengetahuan tentang ASEAN dan pariwisata di lingkungan
ASEAN. (Sesuai dengan ASEAN MRA-TP-Trainer-Asesor-2018).
e. alat bantu pembelajaran, ruang tempat belajar, dan fasilitas pendukung
lainnya. Semua fasilitas pelatihan tersebut harus sesuai ketentuan dalam
Toolboxes ASEAN. Sumber belajar serta bahan ajar (modul, bahan
presentasi, video, dll) untuk masing- masing program keahlian, harus
sesuai dengan ketentuan dalam Trainer Guide dan Trainee Manual.
2.8.2.Pelaksanaan Pembelajaran
Setelah memahami ketelusuran antara standar kompetensi, penerapan
dalam industri, pendidikan dan asesmen sesuai model di bawah ini:
Gambar 12. Tampilan Model Antara Kurikulum, Standar Kompetensi,
SOP, dan Asesmen
Berdasarkan model diatas, dalam implementasi pembelajaran CATC,
sudah tersedia standar kompetensi, modul peserta didik, SOP dan Asesor manual
untuk digunakan pada asesmen. Berikut salah satu contoh SOP, Standar
Kompetensi, Trainee Manual dan Asesmen Manual yang dapat digunakan dalam
pembelajaran.
Tahapan-tahapan melakukan pembelajaran sesuai unit-unit kompetensi
pada skema kualiﬁkasi RQFSRS, penyampaian pembelajaran sebaiknya
menggunakan bahasa Inggris, menerapkan Metode Pembelajaran yang merujuk
pada pendekatan Competency Based Training(CBT) yang tertuang dalam Trainer
Guide dan Trainee Manual.

38
2.9. Menerapkan ACCSTP pada pelatihan Vokasi
Pelatihan vokasi adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi,
memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja,
produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian
tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan untuk
bekerja dan/atau berwirausaha. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
(Sislatkernas) dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Sislatkernas merupakan panduan arah kebijakan bagi terselenggaranya
pelatihan kerja secara terarah, sistematis, dan sinergis dalam menyelenggarakan
pelatihan di berbagai bidang, sektor, instansi, pusat maupun daerah agar tujuan
pelatihan kerja dapat dicapai secara efisien dan efektif.
Pelatihan harus dilakukan secara komprehensif mulai dari perencanaan
hingga evaluasi, sehingga peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap
kerja dapat dilakukan. Orientasi pelatihan ditekankan pada peningkatan
kemampuan atau kompetensi untuk melakukan pekerjaan yang spesifik sesuai
dengan tuntutan kebutuhan pasar kerja atau kebutuhan industri. Pelatihan yang
seperti itu disebut Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) atau CBT. Melalui PBK
diharapkan setiap peserta pelatihan dapat mengatasi “gap” kompetensi yang
dimilikinya dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja atau jabatan
yang dibutuhkan.
Menerapkan ACCSTP pada pelatihan vokasi dimulai dengan identifikasi
Lembaga Pelatihan Vokasi (LPK) yang sudah siap melaksanakan pembelajaran
dengan skema CATC. Secara garis besar digambarkan pada bagan di bawah ini:

Gambar 13. Tahapan Perancangan Pembelajaran di Lembaga
Gambar 14. Tahapan Pelatihan
39
Pelatihan Kerja

40
Persiapan pelatihan
Sebelum melaksanakan PBK, setiap lembaga pelatihan melakukan
langkah/tahapan sebagai berikut:
● Melakukan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan
● Menyusun Program Pelatihan
● Melakukan Rekrutmen dan Seleksi
● Menyusun Rencana Pelatihan
● Menyiapkan Sumber Daya Pelatihan
● Menyiapkan Fasilitas Pelatihan
● Menyusun Jadwal Pelatihan
● Menyiapkan Administrasi Pelatihan
Pelaksanaan pelatihan
Sebelum melaksanakan pelatihan, tenaga pelatihan harus memastikan
kesiapan hal-hal sebagai berikut:
● seluruh peserta pelatihan telah diketahui kapasitas kompetensi yang
dimiliki berdasarkan hasil seleksi sesuai kebutuhan program pelatihan.
● seluruh peserta telah diberikan/memperoleh Trainee Manual sesuai
dengan unit kompetensi dari ACCSTP yang akan diikuti,
● instruktur menggunakan materi pelatihan (modul, bahan presentasi, video,
dll) sesuai dengan ketentuan dalam Trainer Guide,
● bahan dan peralatan pelatihan harus sesuai ketentuan dalam ASEAN
Toolboxes dan sudah tersedia di workshop/tempat praktik,
● rencana pelatihan telah divalidasi kesesuaiannya untuk mencapai tujuan
pelatihan.
Pelaksanaan pelatihan dalam penerapan CATC toolboxes diutamakan
menggunakan bahasa Inggris dan dilaksanakan sesuai unit-unit kompetensi
ACCSTP pada skema RQFSRS.
Terdapat dua teknik atau pendekatan yang dapat dilakukan dalam
pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi, yaitu: off the job training dan on the
job training. Off the job training merupakan suatu proses pelatihan yang
dilaksanakan di ruang kelas dan workshop, sedangkan on the job training
merupakan suatu proses untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan
sikap kerja sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan dilaksanakan di tempat kerja
yang sebenarnya. Informasi lebih lanjut terkait pelatihan di tempat pelatihan (off
the job training) dan pelatihan di tempat kerja (on the job training) dapat diakses
pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 8 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelatihan Berbasis Kompetensi.

41
2.9.1.Evaluasi pelatihan
2.11. Harmonisasi Standarisasi ASEAN MRA-TP
-
Sistem Standardisasi Kompetensi Nasional
Harmonisasi Standar ASEAN MRA-TP
Berikut ini merupakan standar dan peraturan yang menjadi acuan penerapan
ASEAN MRA-TP di Indonesia.
● Standar ASEAN
○ ASEAN Guidelines on Standards, Technical Regulations and
Conformity Assessment Procedures Jakarta: ASEAN Secretariat,
June 2015.
https://www.ilo.org/asia/projects/korea/WCMS_496514/lang--
en/index.htm
○ Regional Model Competency Standards (RMCS): International
Labor Organization (ILO) Regional Skills and Employability
Programme in Asia and the Pacific (SKILLS-AP), 2016.
https://asean.org/wp-content/uploads/2017/09/ASEAN-Guidelines-
on-Standards-Technical-Regulations-and-Conformity-
Assessment-Procedures.pdf
○ Guidelines6
for NTPB and TPCB, 2018
○ Guidelines ASEAN MRA-TP Trainers and Assessors 2018
6
dapat diakses pada laman https://asean.org/our-communities/economic-community/asean-tourism-sector/
● Peraturan
○ Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
○ Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi
Pendidikan dan Pelatihan vokasi.
kompeten seorang peserta pelatihan.
Program pelatihan umumnya disusun berdasarkan kebutuhan akan
peningkatan kompetensi. Penyelenggaraan program pelatihan yang baik dan
lancar belum tentu optimal. Pelatihan tentunya mengalami penyesuaian dan
perkembangan. Dalam memenuhi hal ini, maka diperlukan kegiatan evaluasi untuk
mengetahui efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan, dan juga untuk
memperoleh informasi terhadap kekurangan yang ada, sehingga nantinya
program pelatihan dapat diperbaiki dan diberi keputusan apakah dapat dilanjutkan
atau tidak, dan apakah peserta pelatihan sudah sesuai harapan atau belum.
Evaluasi program pelatihan vokasi dibedakan menjadi dua, yaitu:
● Evaluasi formatif, digunakan sebagai sarana pengumpulan data dan
informasi yang digunakan sebagai dasar dalam memperbaiki program
pelatihan.
● Evaluasi sumatif, digunakan sebagai sarana pengumpulan data dan
informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan tentang
keberlanjutan suatu program pelatihan dan kompeten atau belum

42
○ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2016 tentang
sistem standardisasi kompetensi Kerja Nasional.
○ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 tahun 2016 tentang
tata cara penetapan Standar kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
○ Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan
Produktivitas Nomor KEP. 281/LATT AS/VII/2019 tentang Registrasi
Standard Internasional Asean Common Competency Standards for
Tourism Professionals.
Harmonisasi ACCSTP dan SKKNI
Di Indonesia mengacu kepada Permenaker Nomor 2 Tahun 2016, telah
ditetapkan Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) sebagai
tatanan keterkaitan komponen standarisasi kompetensi kerja Nasional
komprehensif dan sinergis. Prinsip pengembangan Standarisasi adalah relevan,
valid, dapat diterima (acceptable), ﬂeksibel dan mampu telusur. Prinsip-prinsip ini
juga diterapkan dalam pengembangan ACCSTP.
Kebijakan Pengembangan SKKNI mengacu pada model Regional Model
Competency Standard (RMCS), mengutamakan kemampuan penerapan di
dalam negeri serta memperhatikan perbandingan dan kesetaraan dengan
ACCSTP yang terdiri atas 4 subsistem:
● Subsistem Pengembangan Standar
● Subsistem Penerapan Standar
● Subsistem Harmonisasi Standar
● Subsistem Pembinaan dan Pengendalian
Gambar 15. Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional
Sumber: Paparan Kemnaker

43
Penerapan Harmonisasi Standarisasi ASEAN MRA-TP perlu
memperhatikan aspek Transparency (transparansi/keterbukaan), Pairing dan
Equivalency (penyandingan dan penyetaraan), Mutually Comparable (dapat
saling diperbandingkan), Mutual Recognition (pengakuan bersama). Untuk
memfasilitasi saling pengertian dan kepercayaan yang bermuara kepada saling
pengakuan terhadap mobilitas tenaga kerja antar negara-negara anggota
ASEAN atau ASEAN Member States (AMS), dalam pertemuan para menteri
tenaga kerja ASEAN ke-24 yang diadakan pada tanggal 15 Mei 2016 di
Vientiane, Laos, disepakati penerbitan Panduan ASEAN untuk Penjaminan Mutu
dan Pengakuan Sistem Sertifikasi Kompetensi (ASEAN Guiding Principles for
Quality Assurance and Recognition of Competency Certification System).
Panduan ini memberikan serangkaian prinsip dan protokol yang telah disepakati
bersama antar negara anggota ASEAN. Sedangkan di Indonesia prinsip dan
protokol tersebut diterapkan oleh BNSP/TPCB7
dan LSP8
.
BNSP /TPCB
Prinsip BNSP atau TPCB yaitu:
Tata kelola - BNSP/TPCB mendokumentasikan tata kelola yang memuat
kebijakan, tanggung jawab, prosedur, dan praktik yang dilakukan oleh
Kementerian/Lembaga untuk memberikan arahan strategis, memastikan
tercapainya tujuan, mengelola risiko dan menggunakan sumber daya secara
bertanggung jawab.
Akuntabilitas - BNSP/TPCB memiliki kerangka hukum atau pelaporan untuk
mengevaluasi praktik dan kinerjanya terhadap kriteria yang ditetapkan. BNSP
harus memastikan bahwa hasil dari penjaminan mutu serta kegiatan peninjauan
mutu dilaporkan kepada publik setidaknya setiap tahun.
Transparansi - BNSP/TPCB memberikan informasi yang akurat dan transparan
sehubungan dengan fungsi-fungsi utamanya, termasuk proses, standar, dan
kinerja.
Independensi - BNSP/TPCB memiliki mandat, panduan, proses dan praktik yang
memastikan independensi dari berbagai elemen sistem penjaminan mutu,
penghindaran konflik kepentingan, dan independensi pengambilan keputusan.
7
Sesuai PP 10 Tahun 2018, Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah
lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Berdasarkan
Perjanjian Kerjasama antara BNSP dan Kemenparekraf/Beparekraf No. HK.07.00/26/DSDK/2002 dan No.
2.1/002/HK.07.01/II/2022 Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) ditunjuk menjadi Indonesia TPCB.
8
lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah
memperoleh lisensi dari BNSP.
Keyakinan (confidence) dan standar - BNSP/TPCB memiliki proses dan praktik
untuk memberi keyakinan (confidence) kepada para pemangku kepentingan
bahwa standar-standar (baik masukan maupun keluaran) telah terpenuhi.

44
Perbaikan yang berkesinambungan - Pendekatan penjaminan mutu BNSP/TPCB
memastikan penggunaan keseimbangan dan kesinambungan strategi untuk
meningkatkan kualitas layanan dalam rangka memenuhi perubahan dan
kebutuhan masa depan pemangku kepentingan.
Proporsionalitas - BNSP/TPCB memiliki mekanisme penjaminan mutu dan
pendekatan kaji ulang mutu yang sesuai dengan tujuan dan merefleksikan
kontekstualitas dan keragaman antar negara anggota ASEAN.
Fleksibilitas layanan - BNSP/TPCB memastikan bahwa sudah ada protokol
nasional yang memfasilitasi layanan sertifikasi dan pengakuan terhadap
kompetensinya baik nasional maupun internasional.
Kolaborasi - BNSP/TPCB berkolaborasi dengan TPCB negara anggota ASEAN
lainnya.
Protokol penjaminan mutu oleh BNSP/TPCB meliputi:
BNSP/TPCB yang memastikan penerapan protokol berikut dalam pengelolaan
penjaminan mutu sekaligus aktivitas kaji ulang mutu. BNSP/TPCB
mendokumentasikan dan menerapkan sistem manajemen mutu untuk menangani
semua fungsinya, termasuk:
● persetujuan dan pemantauan terhadap standar pencapaian yang
mencakup partisipasi usaha pariwisata,
● persetujuan, pemantauan (termasuk survailen), dan evaluasi
layanan LSP berdasarkan pedoman BNSP,
● pemantauan hasil penilaian,
● penerbitan sertifikat,
● manajemen rekaman,
● keamanan data,
● penanganan keluhan,
● kewajiban pelaporan,
● peningkatan berkesinambungan dan kaji ulang internal.
BNSP/TPCB memublikasikan proses penjaminan mutunya, baik dalam
bahasa nasional maupun bahasa Inggris.BNSP/TPCB membina dan mengawasi
kinerja LSP.
BNSP/TPCB mengelola daftar LSP, skema sertifikasi, asesor, dan Tempat
Uji Kompetensi (TUK) yang dipublikasikan untuk umum.
BNSP/TPCB membuat protokol untuk pertukaran internasional, termasuk
komitmen untuk memelihara komunikasi dengan TPCB negara anggota ASEAN,
serta berpartisipasi dalam forum internasional, pertukaran dan atau
pengembangan kapasitas, serta kegiatan benchmarking lainnya.

45
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
Prinsip-prinsip penjaminan mutu LSP yaitu:
Tata kelola - LSP mendokumentasikan tujuan dan sasaran pengaturan tata kelola
dengan jelas, beserta langkah-langkah integritas, ketidakberpihakan, dan
kejujuran untuk memenuhi pedoman BNSP. LSP harus memiliki sumber keuangan
yang diperlukan untuk kelancaran operasionalnya.
Akuntabilitas - LSP memantau dan mengevaluasi praktik dan kinerjanya terhadap
persyaratan yang ditetapkan BNSP dan menggunakan umpan balik dari klien
maupun pemangku kepentingan. LSP harus memastikan bahwa hasil dari
kegiatan penjaminan mutu dan peninjauan mutu dilaporkan kepada publik.
Transparansi - LSP memiliki informasi yang akurat dan jelas sehubungan dengan
penilaian mereka dan layanan dukungan untuk klien.
Independensi - LSP memastikan bahwa mereka melakukan layanan mereka (mis.,
penilaian) dengan tidak memihak, menghindari konflik kepentingan dan
memastikan independensi pengambilan keputusan, terutama keputusan hasil
penilaian.
Keyakinan (confidence) dan standar - LSP memiliki proses dan praktik yang
memastikan bahwa layanan yang dilakukan sendiri atau atas nama mereka
memenuhi standar dan harapan yang diperlukan. LSP harus memberikan jaminan
BNSP/TPCB berkomitmen untuk menerima tinjauan eksternal atas
kinerjanya berdasarkan siklus tertentu, serta mengumumkan temuan-temuan
tinjauan tersebut.
kepada BNSP dan pemangku kepentingan bahwa standar pencapaiannya telah
dipenuhi.
Perbaikan yang berkesinambungan - LSP memiliki proses dan praktik yang
memenuhi persyaratan BNSP yang didukung oleh proses perbaikan berkelanjutan
untuk memastikan layanannya memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan
klien.
Proporsionalitas - Pendekatan penjaminan mutu dan peninjauan mutu LSP sesuai
dengan tujuan dan memastikan luaran yang bermutu.
Fleksibilitas layanan - LSP meminimalkan hambatan layanan sertifikasi baik untuk
asesi nasional maupun internasional.
Protokol penjaminan mutu LSP meliputi:

46
LSP memastikan penerapan protokol berikut dalam pengelolaan penjaminan
mutu sekaligus aktivitas kaji ulang mutu.
LSP mendokumentasikan dan melaksanakan sistem manajemen mutu untuk
memastikan bahwa ia menyediakan layanan penilaian mutu, termasuk:
● memastikan sumber daya penilaian yang tepat, sumber daya fisik
sesuai skema atau program sertifikasi kompetensi,
● memastikan kompetensi SDM yang tepat untuk melaksanakan
layanan sertifikasi, termasuk pengembangan kompetensi SDMnya
● memastikan layanan dukungan sertifikasi yang tepat,
● memantau layanan melalui umpan balik klien dan pemangku
kepentingan
● Memastikan hasil penilaian yang valid dan dapat diandalkan
● Menerbitkan sertifikat
● Memelihara Manajemen rekaman
● Menjaga Keamanan data
● Mengatur alih daya
● Menangani keluhan klien
● Melaporkan Kegiatan
● Melakukan perbaikan berkesinambungan dan kaji ulang internal.
LSP bertanggung jawab atas semua layanan penilaian yang dilakukan atas
namanya. LSP memublikasikan untuk umum skema sertifikasi, asesor, dan TUK.
LSP memberikan kemudahan akses dalam penyediaan layanan, termasuk
persyaratan inklusif untuk klien penyandang cacat dalam layanan sertifikasi,
rekognisi pembelajaran lampau, dan pengakuan penilaian yang dilakukan oleh
LSP lainnya yang terjamin mutunya.
LSP menerapkan proses dan praktik untuk memastikan bahwa keputusan yang
diambil tidak memihak dan bebas dari konflik kepentingan atau pengaruh yang
tidak semestinya.
LSP menerapkan prosedur untuk meminimalkan hambatan terhadap layanan
sertifikasi termasuk memberikan surveilan maupun kelayakan dan transparansi
biaya.
LSP membuat protokol untuk menjaga komunikasi dengan BNSP dan LSP
lainnya, serta berpartisipasi dalam kegiatan benchmarking dan/atau moderasi
penilaian.
LSP bertanggung jawab atas pemeliharaan kepatuhannya terhadap standar
mutu, melakukan pendekatan peningkatan berkelanjutan untuk layanan
penilaiannya, dan tunduk pada tinjauan eksternal terhadap kinerjanya.

3.1. Pendahuluan
3 | Menerapkan CATC
CATC adalah kurikulum bersama (common curriculum) untuk profesional
Pariwisata ASEAN sebagaimana disepakati bersama oleh menteri-menteri
pariwisata ASEAN atas rekomendasi dari pertemuan ASEAN NTOs. Kurikulum ini
dirancang berbasis industri, terstruktur dengan baik, dan fleksibel untuk memenuhi
berbagai persyaratan lokal dari negara-negara anggota ASEAN berdasarkan
kompetensi yang disepakati dan diadopsi oleh semua anggota ASEAN. CATC
menggunakan unit kompetensi ACCSTP yang disepakati untuk membuat
kualifikasi relevan dan berguna bagi SDM di industri pariwisata.
CATC dikembangkan berdasarkan enam divisi tenaga kerja: (1)
Housekeeping; (2) Front Office; (3) Food Production; (4) Food and Beverage
Services; (5) Travel Agencies dan (6) Tour Operations. CATC dan RQFSRS
berjalan beriringan. CATC mendukung dan berkontribusi pada pengembangan
kerangka kerja pendidikan dan pelatihan di bidang pariwisata yang selaras di
kawasan ASEAN, sementara RQFSRS mendukung dan berkontribusi pada
implementasi ASEAN MRA-TP, yang pada akhirnya akan memfasilitasi mobilitas
tenaga kerja terampil, berkontribusi pada integrasi ekonomi kawasan ini.
CATC dikembangkan berdasarkan pendekatan CBT yang diakui di seluruh
dunia sebagai cara paling efektif untuk memberikan pelatihan kejuruan. CBT
adalah pelatihan yang membekali peserta dengan pengetahuan, keterampilan,
dan sikap yang diperlukan untuk menunjukkan kompetensi terhadap Standar
Kompetensi Industri yang ditentukan dan didukung. Konsep ini terutama berlaku
untuk pariwisata di mana 'sikap' merupakan elemen yang sangat penting dari
semua situasi kontak pelanggan dan layanan.
3.2. Kerangka CATC
CATC bertujuan untuk menyediakan model yang efisien dan praktis untuk
penyampaian pelatihan kejuruan, yang sesuai dengan kebutuhan di industri
pariwisata dan institusi pendidikan dan pelatihan. Model ini mudah dan konsisten
di enam divisi tenaga kerja: (1) Housekeeping; (2) Front Office; (3) Food
Production; (4) Food and Beverage Services; (5) Travel Agencies dan (6) Tour
Operations. Kerangka CATC menyediakan kualifikasi di masing-masing divisi
tenaga kerja dari jenjang I (Certificate II) hingga jenjang V (Advance Diploma).
Kerangka CATC telah dikembangkan berdasarkan prinsip:
48

● berbasis industri – setiap unit kompetensi dan konten dalam CATC telah
ditetapkan oleh industri, sehingga kualifikasi peserta pendidikan, peserta
pelatihan dan SDM industri pariwisata relevan dengan kebutuhan industri;
● fleksibel – kurikulum ini memungkinkan peserta pendidikan, peserta
pelatihan, dan SDM industri pariwisata beserta institusi pendidikan dan
institusi pelatihan memiliki fleksibilitas dalam pemilihan unit untuk setiap
kualifikasi, dan
● terstruktur dengan baik – terdapat logical flow antar kualifikasi yang
memungkinkan peserta untuk mendapatkan peningkatan kualifikasi
hingga jenjang manajerial dengan tetap mempertahankan kompetensi
teknis dan juga memungkinkan peserta untuk melakukan perpindahan
dalam jenjang yang sama, di divisi tenaga kerja (secondary labor division)
yang berbeda, dalam rangka memenuhi kebutuhan multi kompetensi pada
industri yang menerapkan multitasking.
Pengembangan kerangka CATC ini telah sesuai dengan kaidah RMCS dan
diterapkan juga dalam pengembangan SKKNI.
Gambar 16. Komponen Pelatihan Berbasis Kompetensi
49

Tabel 4. Kualifikasi dan Deskripsi Kompetensi yang Digunakan -
Pada Masing-Masing Jenjang
Jenjang kerangka CATC beserta deskripsinya
Level 5 - Advanced Diploma Kompetensi yang kompleks (sophisticated),
luas, dengan kompetensi khusus keterampilan manajemen senior
Aplikasi teknis, kreatif, konseptual atau manajerial yang dibangun di sekitar
kompetensi dengan basis yang luas atau khusus dan terkait dengan fokus
organisasi yang lebih luas.
Level 4 - Diploma Kompetensi spesialis dengan keterampilan manajerial
Mengasumsikan basis teoritis yang lebih besar dan terdiri dari kompetensi
khusus, teknis atau manajerial yang digunakan untuk merencanakan,
melaksanakan, dan mengevaluasi pekerjaan diri dan / atau tim.
Level 3 - Certificate IV Kompetensi teknis yang lebih besar disertai
ketrampilan supervisi
Aplikasi teknis yang kompleks (sophisticated) termasuk kompetensi yang
memerlukan tambahan pengetahuan tertentu, diaplikasikan dalam beragam
situasi tidak terduga yang melibatkan kepemimpinan, kemahiran mengelola
dan tanggung jawab lebih terhadap pencapaian hasil
Level 2 - Certificate III Keterampilan lebih luas dalam berbagai konteks
dan tanggung jawab sebagai ketua tim
Operator terampil yang menerapkan berbagai kompetensi dalam konteks
kerja yang lebih bervariasi, dapat memberikan saran dan dukungan teknis
kepada tim termasuk memiliki tanggung jawab sebagai ketua tim
Level 1 - Certificate II Keterampilan dasar dan rutin dalam konteks
tertentu
Kualifikasi operasional dasar yang mencakup berbagai fungsi/kegiatan yang
membutuhkan pengetahuan operasional dasar dan keterampilan praktis
terbatas dalam konteks tertentu
3.3. Struktur CATC
CATC terdiri atas lima jenjang kualifikasi pada enam divisi tenaga kerja
yang menyediakan vocational streams dalam setiap divisi tenaga kerja sebagai
cerminan kebutuhan industri di negara-negara anggota ASEAN. Tabel 4
memberikan gambaran umum tentang kualifikasi dan deskripsi kompetensi pada
masing-masing jenjang.
50

Tabel 5. Daftar 52 Kualifikasi Pada 6 Divisi Tenaga Kerja
Divisions Certificate
II
Certificate
III
Certificate
IV
Diploma Advanced
Diploma
Sub-total
Housekeeping 1 1 1 1 1 5
Front Office 1 1 1 1 1 5
Food Production 2 3 3 1 1 10
Food & Beverage 2 2 3 1 1 9
Travel Agencies 3 3 3 1 1 11
Tour Operation 2 3 4 2 1 12
Total 52
Tabel 5 memuat daftar 52 kualifikasi di 6 divisi tenaga kerja yang dikemas dalam
CATC dan RQFSRS.
3.4. Pengembangan Karir dan Pembelajaran
Untuk sementara waktu ini, skema kualifikasi berdasarkan RQFSRS,
kompetensi fungsional telah ditentukan oleh otoritas, dalam rangka memudahkan
institusi pendidikan dan institusi pelatihan serta LSP untuk menggunakan skema
tersebut.
Pengembangan karir melalui peningkatan kualifikasi dapat dilakukan
secara berjenjang mulai certificate II secara berkesinambungan hingga advanced
Diploma, maupun dilaksanakan secara bertahap melalui multi entry - multi exit
baik melalui berbagai jalur seperti pendidikan, pelatihan, maupun pengalaman.
Seseorang dapat mendaftarkan dirinya dimulai dengan Certificate II yang
kemudian dilanjutkan dengan menempuh beberapa unit kompetensi untuk
mendapatkan Certificate III, dan seterusnya hingga memenuhi jumlah unit
kompetensi yang dipersyaratkan dalam Advance Diploma.
Kerangka RQFSRS memungkinkan pelaksanaan multi entry - multi exit.
Setelah seseorang menempuh satu jenjang tertentu, yang bersangkutan dapat
mencari pengalaman kerja berbekal sertifikat yang sudah didapatkan. Apabila
yang bersangkutan ingin kembali untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi
setelah ia bekerja, maka ia dapat menempuh kembali unit kompetensi yang
dipersyaratkan untuk jenjang yang lebih tinggi. Pengalaman kerja yang
bersangkutan, dapat disetarakan/di rekognisi terhadap RQFSRS pada jenjang
yang lebih tinggi. Misalnya seseorang yang telah bekerja berbekal Certificate II,
pengalaman kerjanya dapat diakui ke jenjang Certificate IV atau yang lebih tinggi
sesuai persyaratan.
Sepanjang Hayat
51

3.5. Profitabilitas Kualifikasi
Struktur CATC yang fleksibel akan meningkatkan portabilitas kualifikasi
antar industri dan antar negara beserta penjaminan mutu yang akan dilaksanakan
oleh semua institusi pendidikan dan institusi pelatihan untuk menjamin integritas,
keandalan, dan komitmen penyedia.
Peserta pendidikan dan peserta pelatihan juga memiliki fleksibilitas dalam
pengembangan jenjang karir. Hal ini berarti bahwa mereka dimungkinkan untuk
berpindah misalnya: dari Housekeeping ke Front Office atau Food and Beverage
Services atau Secondary Labor Division lainnya pada Primary Labor Division 1.
Perpindahan semacam ini juga dapat terjadi dari Tour Operations ke Travel
Agencies atau sebaliknya pada Primary Labor Division 2. Struktur ini juga
memungkinkan peserta untuk mengembangkan karirnya baik ke kualifikasi
penyelia atau manajerial, maupun mempertahankan kualifikasi teknis operasional
dalam usaha pariwisata sambil mendapatkan keterampilan tambahan.
Dalam rangka menerapkan ACCSTP dan CATC dalam pembelajaran di
institusi pendidikan vokasi baik di tingkat SMK maupun di PTV, melaksanakan
penyelarasan kurikulum nasional/kurikulum di institusi pendidikan dengan
ACCSTP dan CATC. Hal ini dikoordinasikan oleh bidang kurikulum di institusi
masing-masing, dilakukanlah analisa skema kualifikasi RQFSRS yang dipilih oleh
institusi terhadap standar kompetensi yang saat ini berlaku untuk mencapai
capaian pembelajarannya. Sebelum melaksanakan analisa ini, institusi harus
memahami prinsip-prinsip pengembangan ASEAN MRA-TP, ACCSTP dan CATC
yang tertera dalam Handbook ASEAN MRA-TP dan memahami struktur ACCSTP
beserta standar kompetensi dengan mengakses dokumen ASEAN MRA-TP9
.
Terkait Prosedur penyelarasan standar kompetensi dilakukan sebagai berikut:
● Menentukan skema yang dipilih dalam pembelajaran implementasi
kurikulum standar ASEAN.
● Menganalisis unit/ standar kompetensi pada skema dengan capaian
pembelajaran atau kompetensi dasar
Berikut contoh analisis berdasarkan kompetensi dalam kurikulum merdeka
berdasarkan keputusan kepala badan standar, kurikulum, dan asesmen
pendidikan kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi nomor
033/H/KR/2022.
3.6. Menerapkan ACCSTP dan CATC pada pengembangan
kurikulum dandesain pembelajaran pada pendidikan
vokasi
9
https://asean.org/our-communities/economic-community/asean-tourism-sector/asean-mra-tp-documents/
52

Tabel 6. Contoh Analisis Berdasarkan Kompetensi Dalam Kurikulum Merdeka
Skema
Kualifikasi
RQFSRS
CATC SKKNI Elemen
Capaian Pembelajaran Berdasarkan
Sertifikat II
Bidang
Operasional
Tur
(Memandu) -
Gabungan
dengan
Sertifikat I
D2.TCC.CL.01
Work
effectively with
customers and
collagues
N.79JPW00.058.2
Melakukan Kerjasama
Secara Efektif dengan
Pelanggan dan Kolega
Kerja sama yang efektif dengan kolega dan
pelanggan.
Pada akhir Fase E, peserta didik mampu
menjelaskan bagaimana berkomunikasi di
tempat kerja. Menyediakan bantuan kepada
pelanggan didalam dan diluar perusahaan,
memelihara standar kinerja pribadi dan
bekerja dalam satu tim.
Pada kolom CATC diisi dengan Standar Kompetensi sesuai pada Toolboxes, sedangkan pada kolom KKNI
menyesuaikan dengan Unit Kompetensi yang terkait, kemudian diuraikan Capaian Pembelajaran berdasarkan
Elemen pada masing-masing Capaian Pembelajaran Program Keahlian. Setelah kita memperoleh hasil tujuan
pembelajaran, dilanjutkan dengan menyusun alur tujuan pembelajaran yakni rangkaian tujuan pembelajaran yang
tersusun secara sistematis dan logis, menurut urutan pembelajaran dari awal hingga akhir suatu fase. Dan
menetapkan jumlah jam pelajaran untuk masing-masing tujuan pembelajaran.
53

Tabel 7. Contoh Hasil Analisis Penyelarasan Kurikulum Pada Pendidikan Tinggi Vokasi
54

Persiapan pelaksanaan pembelajaran meliputi:
● Persiapan individu guru - guru yang dapat mengajar dalam pembelajaran
standar ASEAN ini harus memiliki kompetensi teknis di bidangnya, dan
memiliki kualifikasi sebagai ASEAN National Trainer (ANT). Secara umum
ANT diharuskan memiliki kualifikasi kejuruan, mempunyai pengalaman
kerja di industri terkait, mampu berbahasa inggris, memiliki kualifikasi
persyaratan terkait pelatihan dan asesmen (memiliki sertifikat teknis),
memiliki pengetahuan tentang ASEAN dan pariwisata di lingkungan ASEAN
(Guidelines ASEAN MRA-TP Trainers Assessors 2018).
● Persiapan sarana dan prasarana pembelajaran: sumber belajar dan bahan
ajar (modul, bahan presentasi, video, dll), disesuaikan dengan Trainer
Guide untuk masing-masing program keahlian.
● Alat bantu pembelajaran, ruang tempat belajar, fasilitas pendukung lainnya:
peralatan pelatihan sesuai toolbox ASEAN
3.7. Menerapkan ACCSTP pada pengembangan kurikulum
dan desain instruksional pada pelatihan vokasi
Program dan materi pelatihan merupakan sarana pembelajaran yang dapat
digunakan sebagai media transformasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap
kerja kepada peserta pelatihan untuk mencapai kompetensi tertentu.
Pada dasarnya program pelatihan disusun berdasarkan hasil identifikasi
kebutuhan pelatihan. Identifikasi kebutuhan pelatihan harus dilakukan sesuai
dengan tuntutan kebutuhan pengguna atau industri. Penyusun program pelatihan
dapat menggunakan unit-unit dalam ACCSTP untuk memenuhi kebutuhan yang
dimaksud. Penyusun program pelatihan juga dapat mempertimbangkan kumpulan
dari unit-unit dalam ACCSTP tersebut untuk memenuhi persyaratan okupasi atau
kualifikasi tertentu. Penyusun materi pelatihan mengacu pada substansi program
pelatihan. Materi pelatihan sebagai sumber pembelajaran merupakan penjelasan
atau informasi yang lebih rinci dari unit kompetensi pada standar kompetensi kerja
yang dituangkan dalam narasi deskriptif. Materi pelatihan untuk unit-unit dalam
ACCSTP harus menggunakan materi yang ada di dalam ASEAN MRA-TP
toolboxes.
55

56
1. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan
Merupakan upaya untuk mengetahui jenis program pelatihan yang harus
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan/tuntutan kompetensi SDM atau
tenaga kerja yang dipersyaratkan oleh dunia usaha atau dunia industri.
Kebutuhan terhadap jenis/program pelatihan diidentifikasi berdasarkan
potensi wilayah, persyaratan jabatan dalam suatu perusahaan atau
kesenjangan kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kerja. Hasil identifikasi
sebagaimana dimaksud, diselaraskan dengan ACCSTP.
Gambar 17. Tahap Pengembangan Program Pelatihan
Dengan penyelarasan pada ACCSTP, maka hasil akhir dari identifikasi
kebutuhan pelatihan adalah jenis program pelatihan yang dikelompokkan
menjadi dua jenis, yaitu:
○ Program pelatihan berbasis kualifikasi regional yang mengacu
kepada RQFSRS; dan
○ Program pelatihan berbasis okupasi atau jabatan kerja.
2. Perumusan Program Pelatihan
Perumusan program pelatihan merupakan proses menyusun dan
menuliskan program pelatihan pada format yang ditentukan, pembahasan
dan penyempurnaan draft program pelatihan.
3.7.1.Kontekstualisasi di Indonesia untuk Lembaga Pelatihan Kerja
Pada prinsipnya tahapan penyusunan program Pelatihan Berbasis
Kompetensi dilakukan dengan cara:

57
● Validasi
Validasi merupakan proses untuk memastikan rumusan dan isi
program pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan dapat
diimplementasikan di lembaga pelatihan. Validasi dilakukan melalui
konsultasi dengan pemangku kepentingan.
4. Revisi Program Pelatihan
Revisi program pelatihan berbasis kompetensi dilakukan apabila ada
perubahan/revisi standar kompetensi dan kebutuhan pengguna. Proses revisi
program pelatihan berbasis kompetensi dilakukan sebagaimana pada tahapan
penyusunan program. Struktur program pelatihan terdiri atas:
● Informasi umum program
● Kurikulum
● Silabus
● Daftar peralatan
● Daftar bahan
● Daftar tim penyusun
Penulisan struktur program PBK dapat menggunakan format berikut.
3. Pengesahan Program Pelatihan
Pengesahan program pelatihan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
● Verifikasi
Verifikasi program merupakan proses penilaian kesesuaian
rancangan dari suatu perumusan program terhadap ketentuan
dan/atau acuan yang telah ditetapkan. Verifikasi dilakukan oleh
verifikator yang ditunjuk oleh pimpinan lembaga untuk memastikan
bahwa program pelatihan berbasis kompetensi yang disusun telah
sesuai

61
Nama pelatihan
Nama pelatihan dituangkan sesuai dengan nama/program pelatihan yang
ditetapkan. Contoh: Certificate II Housekeeping (kualifikasi), Bellboy
(okupasi)
Jenis program pelatihan
Jenis program pelatihan dikemas berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan
pelatihan. Program pelatihan yang disusun dapat dilakukan berdasarkan
kualifikasi regional atau okupasi.
Metode pelatihan
Metode pelatihan adalah cara penyampaian pelatihan melalui luar jaringan
(luring), dalam jaringan (daring), dan penggabungan/kombinasi antara
luring dan daring (blended)
Tujuan pelatihan
Tujuan pelatihan adalah abstraksi yang menggambarkan kemampuan,
kondisi, standar yang harus dicapai peserta pelatihan sampai dengan akhir
proses pelatihan kerja. Unsur-unsur yang terkandung dalam tujuan
pelatihan meliputi:
● Subjek belajar (peserta)
● Pernyataan ingin dicapai (kompeten)
● Kata kerja aktif seperti: menyusun, mengelola, menggunakan, dst
● Objek yang dipelajari
● Menguraikan cakupan pelatihan yang menggambarkan kesenjangan
kemampuan (lack of skill)
● Merupakan kalimat yang menggambarkan keseluruhan tujuan
pelatihan
● Menggunakan uraian ringkas jabatan/pekerjaan
Kemungkinan jabatan
Berisi informasi tentang kemungkinan jabatan/pekerjaan yang bisa diisi
oleh lulusan setelah mengikuti program pelatihan ini.
Jenis standar kompetensi
Jenis standar kompetensi adalah standar yang digunakan dalam
penyusunan program pelatihan dengan menuliskan nomor pengesahan
standar (keputusan menteri atau keputusan direktur jenderal).
3.7.2.Tatacara penulisan
1. Persyaratan peserta pelatihan
Persyaratan peserta pelatihan merupakan batasan-batasan tertentu yang
harus dipenuhi oleh calon peserta pelatihan. Persyaratan tersebut meliputi:
○ Pendidikan
○ Pelatihan
○ Pengalaman kerja

62
○ Jenis kelamin
○ Umur
○ Kesehatan
○ Persyaratan khusus (jika diperlukan)
2. Persyaratan instruktur
Persyaratan instruktur pelatihan merupakan batasan-batasan tertentu yang
harus dipenuhi oleh instruktur. Persyaratan tersebut meliputi:
○ Pendidikan formal
○ Kompetensi metodologi pelatihan dibuktikan dengan sertiﬁkat
kompetensi metodologi pelatihan yang diterbitkan oleh instansi
berwenang atau bukti pendukung lainnya
○ Kompetensi teknis yang dimiliki dibuktikan dengan sertiﬁkat
kompetensi teknis yang diterbitkan oleh instansi berwenang atau
bukti pendukung lainnya
○ Pengalaman kerja (jika diperlukan)
○ Kesehatan
○ Persyaratan khusus (jika diperlukan)
3. Kurikulum pelatihan
Kurikulum berisi unit-unit kompetensi dan non-unit kompetensi yang
ditempuh oleh setiap peserta pelatihan sesuai dengan nama pelatihan. Format
kurikulum pelatihan terdiri atas:
a. Format baris berisi
○ kelompok unit kompetensi
○ kelompok unit kompetensi terdiri dari judul unit, kode unit dan
perkiraan
b. Waktu pelatihan
○ kelompok penunjang
○ kelompok penunjang berisi tentang materi pelatihan yang akan
disampaikan dan perkiraan waktu pelatihan
○ On the Job Training (OJT)
○ durasi pelaksanaan OJT di luar jam pelatihan teknis dan disusun
berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dengan bagian
program/peserta pelatihan
c. Format kolom, terdiri atas
○ nomor urut, diisi angka romawi
○ materi pelatihan, diisi dengan kelompok unit kompetensi, kelompok
penunjang dan OJT
○ kode unit kompetensi, diisi kode unit sesuai dengan standar
kompetensi
○ perkiraan waktu pelatihan, diisi dengan jumlah jam pelatihan (JP)
untuk satu unit kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan,
termasuk di dalamnya sikap kerja.

63
4. Silabus
Silabus merupakan penjabaran setiap unit kompetensi yang diuraikan
secara rinci, sistematis dan terpadu ke dalam program pelatihan sesuai dengan
persyaratan suatu jabatan/pekerjaan, yang mengarah kepada tercapainya tujuan
pelatihan dan jenjang pelatihan yang ditetapkan. Format silabus tiap unit terdiri
atas:
a. Elemen kompetensi
Elemen kompetensi berisi uraian langkah-langkah kegiatan yang harus
dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi, dan diambil dari unit
kompetensi di kurikulum.
b. Capaian unit kompetensi
Capaian unit kompetensi adalah aspek kunci yang ingin menjadi keluaran
pada elemen kompetensi.
c. Kriteria capaian
Kriteria capaian adalah panduan untuk menentukan ukuran agar peserta
pelatihan dapat menunjukkan pemenuhan target capaian pada unit
kompetensi yang dimaksud.
d. Pokok bahasan
Pokok bahasan adalah minimal aspek yang harus disajikan dalam pelatihan
yang dilakukan untuk unit kompetensi yang dimaksud.
e. Daftar peralatan yang digunakan
Daftar peralatan yang digunakan adalah rincian peralatan yang digunakan
dalam satu program pelatihan yang terdiri dari daftar peralatan, spesiﬁkasi,
satuan dan volume.
f. Daftar bahan yang dibutuhkan
Daftar bahan yang dibutuhkan adalah rincian bahan yang dibutuhkan dalam
satu program pelatihan yang terdiri dari daftar bahan, spesiﬁkasi, satuan
dan volume.
Dalam hal pelatihan vokasi menerapkan CATC, pengisian format program,
kurikulum, dan silabus pelatihan berbasis kompetensi di atas dapat langsung
mengacu kepada ACCSTP/CATC.
3.8. Harmonisasi penerapan CATC dalam Sistem
(Merdeka Belajar) dan
Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 pada
tanggal 27 April 2022, pemerintah mengambil langkah untuk melakukan
perubahan mendasar dan menyeluruh terhadap Pendidikan Vokasi dan Pelatihan
Vokasi (PVPV) yang awalnya masih berorientasi suplai (supply-oriented) menjadi
sistem vokasi yang berorientasi permintaan (demand-oriented).
Pendidikan Nasional
Sistem Pelatihan Kerja Nasional

64
3.8.1.Harmonisasi Penerapan CATC dalam Kurikulum
Pada capaian pembelajaran dasar-dasar perhotelan, kulinari dan usaha
layanan wisata telah dideskripsikan peserta didik memiliki kemampuan
kewirausahaan dan problem solving dan mengacu pada MRA-CATC dengan
menggunakan model project-based learning, discovery learning, problem-based
learning, teaching factory atau inquiry learning. Penyelarasan dapat dilakukan
seperti gambar.
Merdeka pada SMK
Gambar 18. Model Proses Penyelarasan Pengembangan Kurikulum SMK
Gambar 18 menunjukkan proses penyelarasan pengembangan kurikulum SMK
mampu mengakomodasi kontribusi setiap komponen kurikulum CATC, Yakni: a)
pada tahap analisis kebutuhan langsung dapat mengidentifikasi dan
mengakomodasi sinyal pasar ASEAN yang berupa ACCSTP yang merupakan
standar kompetensi industri pariwisata ASEAN; b) pada pengembangan Profil
Lulusan, maka kurikulum dapat langsung mendapatkan profil baik berupa
Kualifikasi pada RQFSRS yang dipetakan dalam Handbook ASEAN MRA-TP; c)
pada langkah perumusan, capaian pembelajaran mata pelajaran dapat langsung

Merdeka sesuai sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman.
Pedoman ini diharapkan mampu beradaptasi dan berharmonisasi dengan sistem
kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi secara umum serta sistem kurikulum
internasional baik regional maupun lintas regional.
Kemampuan harmonisasi/penyelarasan Kurikulum Pendidikan Tinggi
khususnya Vokasi dapat digambarkan pada Model Penyelarasan Kurikulum PTV
dan CATC seperti Gambar 19. Model ini menunjukkan keselarasan proses
pengembangan kurikulum PTV mampu mengakomodasi kontribusi setiap
komponen kurikulum CATC, yaitu:
a. pada tahap analisis kebutuhan langsung dapat mengidentifikasi dan
mengakomodasi sinyal pasar ASEAN yang berupa ACCSTP yang
merupakan standar kompetensi industri pariwisata ASEAN;
b. pada pengembangan profil lulusan, maka kurikulum dapat langsung
mendapatkan profil baik berupa Kualifikasi pada RQFSRS dan/atau
okupasi pada CATC yang dipetakan dalam Handbook ASEAN MRA-TP;
c. pada langkah perumusan, capaian pembelajaran prodi dapat langsung
dapat diidentifikasi dari RQFSRS, ACCSTP serta CATC;
d. pada langkah pengembangan matrik mata kuliah hingga identifikasi
besarnya SKS, maka kita dapat langsung mengidentifikasi juga dari
RQFSRS, ACCSTP serta CATC; dan
e. pada langkah pengorganisasian mata Kuliah dan Perangkat pembelajaran,
maka Toolboxes ASEAN yang mencakup (Trainer Guide, Trainee Guide
dan Assessor Manual) langsung berkontribusi luar biasa lengkap pada
Kurikulum PTV.
Gambar 19. Model Penyelarasan Kurikulum PTV dan CATC
65

Re_Post By LK_Pedoman Penerapan ASEAN MRA-TP.pdf

Re_Post By LK_Pedoman Penerapan ASEAN MRA-TP.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Re_Post By LK_Pedoman Penerapan ASEAN MRA-TP.pdf

Similar to Re_Post By LK_Pedoman Penerapan ASEAN MRA-TP.pdf (20)

More from LALU LK

More from LALU LK (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Re_Post By LK_Pedoman Penerapan ASEAN MRA-TP.pdf