Indonesia akan menyerahkan INDC (Intended Nationally Determined Contributions) kepada Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim pada September 2015. INDC berisi komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2019 serta meningkatkan ketahanan iklim daerah. Diskusi terkait INDC diadakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan beberapa kementerian lain untuk membahas program penurunan emisi.

1. Yayasan Perspektif Baru
Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok C2 No.19, Jalan R.S. Fatmawati No.39, Jakarta 12150, Indonesia
Ph. +62 21 72790028 (Hunting), Fax +62 21 7229994, Email: yayasan@perspektifbaru.com, Website: www.perspektifbaru.com
SIARAN PERS Dapat Disiarkan Segera
Diskusi Publik INDC:
Indonesia akan Pimpin Gerakan Global Mitigasi Perubahan Iklim
Indonesia menyiapkan Intended Nationally Determined Contributions (INDC) yang akan
berkontribusi penting untuk mengurangi dan mitigasi perubahan iklim
Jakarta, 13 Agustus 2015 – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya
berkomitmen untuk menyerahkan INDC Indonesia ke Sekretariat United Nations Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC) pada pekan kedua September 2015. Indonesia akan
berupaya menjadi pioner untuk gerakan global mengatasi dan adaptasi perubahan iklim.
Kementerian LHK bersama perwakilan beberapa kementerian kembali mengadakan diskusi publik
untuk membahas Intended Nationally Determined Contributions (INDC) yaitu kontribusi yang
diniatkan Indonesia dan ditetapkan secara nasional.
Diskusi publik tersebut diselenggarakan di KLHK pada Rabu, 12 Agustus 2015. Hadir dalam diskusi
tersebut adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Ketua Dewan Pengarah
Pengendalian Perubahan Iklim Sarwono Kusumaatmadja, Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan
Iklim Rachmat Witoelar, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Stig Traavik, sebagai moderator
Wimar Witoelar dari Yayasan Perspektif Baru.
Siti Nurbaya mengatakan Indonesia bisa menyiapkan INDC dengan baik. Dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 sudah disebutkan bahwa target penurunan
emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada 2019 sebesar 29%, disertai peningkatan ketahanan iklim di
daerah. Dua hal ini yang menjadi dasar dalam pembuatan INDC. Ia juga berharap draft awal INDC
bisa selesai pada 25 Agustus.
INDC adalah rencana kontribusi masing-masing negara dalam upaya mitigasi perubahan iklim yang
akan dikompilasi dan kemudian ditargetkan menjadi kesepakatan global dalam pada event iklim
internasional Conference of Parties (COP) 21 di Paris akhir tahun ini. Kesepakatan global tersebut
adalah kerja bersama negara-negara dunia dalam menanggulangi perubahan iklim pasca 2020.
Wimar mengatakan bahwa ini kesempatan yang tidak pernah didapat sebelumnya dimana satu
dimana dunia berusaha menyelamatkan dirinya dari ancaman gangguan alam yang bisa menuju
pada kepunahan, Indonesia mendapat peluang untuk menjadi kontributor kuat dalam upaya
penyelamatan bumi ini. Bila kesepakatan di COP 21 Paris nanti gagal dilaksanakan, maka kondisi
seluruh dunia menjadi terancam. Bila Indonesia tampil di COP 21 Paris dengan pesan yang jelas
mengenai urgensi perubahan iklim dan pentingnya kerjasama semua pihak, maka peranan Indonesia
akan semakin bersinar dalam penyelamatan bumi.
Indonesia adalah pionir dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Jauh sebelum adanya INDC,
Indonesia sudah berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 26% atas upaya sendiri dan 41%
dengan bantuan bersama. Komitmen itu sebetulnya adalah INDC dalam bentuk tuntas. Langkah
maju ini jika ditambah dengan adanya Satgas Masyarakat Adat yang akan segera dibentuk oleh
Presiden Joko Widodo.

2. Yayasan Perspektif Baru
Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok C2 No.19, Jalan R.S. Fatmawati No.39, Jakarta 12150, Indonesia
Ph. +62 21 72790028 (Hunting), Fax +62 21 7229994, Email: yayasan@perspektifbaru.com, Website: www.perspektifbaru.com
“Masyarakat adat adalah komponen utama dalam penanggulangan deforestasi Indonesia. Mereka
yang jumlahnya mencapai 70 juta jiwa merupakan penjaga dari hutan-hutan Indonesia yang 40 juta
hektar di antaranya merupakan kawasan masyarakat adat atau biasa disebut hutan adat.
Masyarakat adat jugalah yang merupakan contoh ideal bagaimana hidup berdampingan dengan
hutan. Dari generasi nenek moyang mereka, masyarakat adat telah memanfaatkan hasil-hasil hutan
namun hingga sekarang tidak merusaknya,” kata Wimar.
Rachmat dalam sambutannya mengatakan bahwa ia menyambut gembira dan menyatakan apresiasi
atas pelaksanaan diskusi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Agraria. “Perundingan di COP 21
di Paris sangat penting bagi dunia. Bila perundingan ini gagal, maka keberadaan satu hingga dua
generasi mendatang akan terancam. COP 21 ini juga sebuah momen yang ditunggu dan akan
menjadi tonggak sejarah karena disini akan disepakati sebuah dokumen global yang mengikat yaitu
INDC. Rachmat berpesan agar INDC harus disusun secara realistis dan bisa dilaksanakan karena hal
ini berhubungan dengan kehormatan negara.
Sedangkan Sarwono mengatakan diskusi ini bertujuan untuk menentukan niat dan upaya penurunan
emisi Indonesia yang akan diserahkan ke UNFCC. Indonesia mempunyai banyak kelebihan
dibandingan negara lainnya. Sebelum ada INDC, Indonesia sudah mempunyai program untuk
penurunan tingkat emisi, seperti program REDD+, Bali Road Map dan Rencana Aksi Nasional-Gas
Rumah Kaca (RAN-GRK).
“INDC adalah suatu pola pendekatan baru dalam upaya pencegahan pemanasan global. Bila dahulu
metode yang digunakan adalah top-down, maka sekarang digunakan cara bottom-up. Masing-
masing negara menyampaikan komitmen yang bisa mereka lakukan dalam mengatasi perubahan
iklim untuk disepakati secara global,” kata Sarwono.
Diskusi publik ini digelar untuk membahas berbagai program yang akan dan telah dilaksanakan
berbagai kementerian, dunia usaha dan masyarakat sipil dalam upaya untuk penurunan emisi.
Program-program tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam INDC Indonesia.
INDC yang disampaikan kepada Sekretariat UNFCCC harus menggambarkan seberapa jauh Indonesia
sebagai satu kesatuan nasional menetapkan targetnya, terutama target penurunan emisi GRK. Jika
memungkinkan target upaya penanganan dampak perubahan iklim dalam bentuk adaptasi, pasca
2020.
Target inilah yang nantinya akan menjadi kompas bagi proses perencanaan pembangunan nasional
pasca 2020, yang akan dimulai dengan RPJMN 2019-2024. Optimalisasi proses dan hasilnya dalam
bentuk target nasional 2030 diharapkan akan rnembuat INDC Indonesia menjadi lebih solid dan
ambisius serta progresif tetapi tetap memberikan ruang gerak dalam perencanaan pembangunan
nasional pasca 2020.
--- S e l e s a i ---
Keterangan tentang Yayasan Perspektif Baru (YPB) dapat dilihat di www.perspektifbaru.com
Yayasan Perspektif Baru (YPB)
Melda Wita
Telp : 081511039045
Email : melda@intermatrix.co.id