1. Pembangunan berkelanjutan
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Belum Diperiksa
Artikel ini perlu dirapikan agar memenuhi standar Wikipedia
Merapikan artikel bisa berupa membagi artikel ke dalam paragraf atau wikifikasi artikel. Setelah
dirapikan, tolong hapus pesan ini.
Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat,
dsb) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan
kebutuhan generasi masa depan" (menurut Brundtland Report dari PBB, 1987. Pembangunan
berkelanjutan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris, sustainable development. Salah satu faktor
yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana
memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi
dan keadilan sosial.
Banyak laporan PBB, yang terakhir adalah laporan dari KTT Dunia 2005, yang menjabarkan
pembangunan berkelanjutan sebagai terdiri dari tiga tiang utama (ekonomi, sosial, dan
lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat.
Untuk sebagian orang, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi
dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa
menghabiskan modal alam. Namun untuk sebagian orang lain, konsep "pertumbuhan ekonomi"
itu sendiri bermasalah, karena sumberdaya bumi itu sendiri terbatas.
[sunting] Lingkup dan Definisi
Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas
daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan
ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Dokumen-dokumen PBB, terutama
dokumen hasil World Summit 2005 menyebut ketiga hal dimensi tersebut saling terkait dan
merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan.
2. Scheme of sustainable development: at the confluence of three preoccupations.
Skema pembangunan berkelanjutan:pada titik temu tiga pilar tersebut, Deklarasi Universal
Keberagaman Budaya (UNESCO, 2001) lebih jauh menggali konsep pembangunan
berkelanjutan dengan menyebutkan bahwa "...keragaman budaya penting bagi manusia
sebagaimana pentingnya keragaman hayati bagi alam". Dengan demikian "pembangunan tidak
hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi, namun juga sebagai alat untuk mencapai
kepuasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual". dalam pandangan ini, keragaman budaya
merupakan kebijakan keempat dari lingkup kebijakan pembangunan berkelanjutan.
Pembangunan Hijau pada umumnya dibedakan dari pembangunan bekelanjutan, dimana
pembangunan Hijau lebih mengutamakan keberlanjutan lingkungan di atas pertimbangan
ekonomi dan budaya. Pendukung Pembangunan Berkelanjutan berargumen bahwa konsep ini
menyediakan konteks bagi keberlanjutan menyeluruh dimana pemikiran mutakhir dari
Pembangunan Hijau sulit diwujudkan. Sebagai contoh, pembangunan pabrik dengan teknologi
pengolahan limbah mutakhir yang membutuhkan biaya perawatan tinggi sulit untuk dapat
berkelanjutan di wilayah dengan sumber daya keuangan yang terbatas.
Beberapa riset memulai dari definisi ini untuk berargumen bahwa lingkungan merupakan
kombinasi dari ala dan budaya. Network of Excellence "Sustainable Development in a Diverse
World" SUS.DIV, sponsored by the European Union, bekerja pada jalur ini. Mereka
mengintegrasikan kapasitas multidisiplin dan menerjemahkan keragaman budaya sebagai kunci
pokok strategi baru bagi pembangunan berkelanjutan.
Beberapa peneliti lain melihat tantangan sosial dan lingkungan sebagai kesempatan bagi kegiatan
pembangunan. Hal ini nyata di dalam konsep keberlanjutan usaha yang mengkerangkai
kebutuhan global ini sebagai kesempatan bagi perusahaan privat untuk menyediakan solusi
inovatif dan kewirausahaan. Pandangan ini sekarang diajarkan pada beberapa sekolah bisnis
yang salah satunya dilakukan di Center for Sustainable Global Enterprise at Cornell University.
3. Divisi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan mendaftar beberapa lingkup berikut ini sebagai
bagian dari Pembangunan Berkelanjutan.:[1]
Pertanian
Atmosfir
Keanekaragaman Hayati
Biotekhnologi
Pengembangan Kapasitas
Perubahan Iklim
Pola Konsumsi dan Produksi
Demografi
Penggurunan and Kekeringan
Pengurangan dan Manajemen Bencana
Pendidikan dan Kesadaran
Energi
Keuangan
Hutan
Air Minum
Kesehatan
Pemukiman
Indikator
Industri
Informasi bagi Pembuatan keputusan dan Partisipasi
Pembuatan Keputusan yang terintegrasi
Hukum Internasional
Kerjasama Internasional memberdayakan lingkungan
Pengaturan Institusional
Pemanfaatan lahan
Kelompok Besar
Gunung
Strategi Pembangunan Berkelanjutan Nasional
Samudera dan Laut
Kemisinan
Sanitasi
Pengetahuan Alam
Pulau kecil
Wisata Berkelanjutan
Tekhnologi
Bahan Kimia Beracun
Perdagangan dan Lingkungan
Transport
Limbah (Beracun)
Limbah(Radioaktif)
Limbah (Padat)
Air
4. Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang ambigu, dimana pandangan yang luas
berada di bawah naungannya. konsep ini memasukkan pemahaman keberlanjutan lemah,
keberlanjutan kuat, dan ekolog mendalam. konsep yang berbeda juga menunjukkan tarik ulur
yang kuat antara eko(lingkungan)sentrisme dan antropo(manusia)sentrisme. Oleh karena itu
konsep ini lemah didefinisikan dan mengundang debat panjang mengenai definisinya.
Selama sepuluh tahun terakhir, lembaga-lembaga yang berbeda telah berusaha mengukur dan
memantau perkiraan atas apa yang mereka pahami sebagai keberlanjutan dengan
mengimplementasikan apa yang disebut dengan matrik dan indikator keberlanjutan.
[sunting] Referensi
http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_berkelanjutan(27/11/11) 14;50
Kegiatan Utama
Email
Print
78
PELUNCURAN PERPRES RI NOMOR 61
TAHUN 2011 TENTANG RENCANA AKSI
NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS
RUMAH KACA
27/10/2011
Peraturan Presiden (Perpres No.61 tahun 2011) tentang Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca telah
ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 September, 2011. Hal
ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk berada di garda depan dalam upaya mengatasi isu
perubahan iklim.
”Indonesia sangat rentan terhadap naiknya permukaan air laut dan banjir, sedangkan pola cuaca
yang tak menentu akan berdampak pada produksi pertanian dan perikanan yang menjadi
penopang hidup masyarakat luas dan masyarakat yang rentan terhadap bencana. Pada saat yang
5. bersamaan, Indonesia juga merupakan kontributor emisi global gas rumah kaca yang cukup
signifikan, terutama dalam kegiatan penggunaan lahan, perubahan alih fungsi lahan serta
aktivitas di sektor kehutanan dan di sektor energi”, ungkap Hatta Rajasa, Menko Perekonomian.
“Sebagai respon terhadap isu-isu tersebut, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk berada di
garis depan dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca. Pada acara KTT G-20 di bulan
September 2009, Presiden Indonesia menetapkan target penurunan emisi sebesar 26% dengan
bussiness as usual dan 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2020”, Rajasa
menambahkan.
Peraturan Presiden tentang RAN-GRK mencakup penurunan emisi di 5 (lima) bidang utama,
yaitu: Kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, dan pengelolaan
limbah. Dengan terbitnya Perpres tersebut memberikan arah dan landasan bagi semua
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait untuk langkah terpadu bersama
masyarakat dan pelaku usaha dalam upaya penurunan emisi GRK.
“RAN-GRK, dikembangkan berdasarkan masukan-masukan dari dokumen-dokumen
perencanaan strategis dari berbagai Kementerian/Lembaga dan disusun bersama-sama
Kementerian/Lembaga dan para pihak. Dengan adanya RAN-GRK Indonesia memiliki dasar
untuk menyusun „Nationally Appropriate Mitigation Actions‟ (NAMAs) untuk Indonesia sesuai
kesepakatan dalam UNFCCC”, ungkap Armida Alisjahbana, Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas.
“Dengan disahkannya Perpres No. 61 tahun 2001 tentang Penurunan Emisi GRK, Pemerintah,
Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku usaha akan semakin siap untuk mewujudkan
komitmen yang telah diberikan oleh Bapak Presiden ke dalam aksi konkrit guna mengatasi isu
perubahan iklim di Indonesia”, Alisjahbana menambahkan.
1. Unduh Dokumen PERPRES RAN-GRK Bahasa Indonesia
2. Unduh Dokumen PERPRES RAN-GRK Bahasa Inggris bag.I
3. Unduh Dokumen PERPRES RAN-GRK Bahasa Inggris bag.II
Lainnya
Unduh Dokumen
1. PELUNCURAN PERPRES RI NOMOR 61 TAHUN 2011 TENTANG .. (image/jpeg - 90 kB)
6. 2. PELUNCURAN PERPRES RI NOMOR 61 TAHUN 2011 TENTANG .. (image/jpeg - 203 kB)
3. PELUNCURAN PERPRES RI NOMOR 61 TAHUN 2011 TENTANG .. (image/jpeg - 204 kB)
Informasi Lainnya :
Semiloka Nasional Menuju Ekonomi Hijau: Pembelajaran Pada Tahap
Transisi 1 file
Diseminasi Produk-Produk Perencanaan Kementerian PPN/Kepala Bappenas
11 file
Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) 2011 (11 - 13 Oktober
2011) 1 file
Kemandirian dalam Industri Pertahanan dan Keamanan 6 file
the Seminar on Asia 2050: Realizing the Asian Century 4 file
Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
(MP3EI) 2011-2025 3 file
http://www.bappenas.go.id/node/165/3396/peluncuran-perpres-ri-nomor-61-tahun-2011-tentangrencana-aksi-nasional-penurunan-emisi-gas-rumah-kaca/
http://www.api.pasca.ugm.ac.id/en/data/Paradigma_Baru_Pembangunan_di%20_Indonesia.pdf
Pariwisata
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Belum Diperiksa
Sebuah perahu turis di Sungai Seine di Paris, Perancis.
Pariwisata atau turisme adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan, dan
juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Seorang wisatawan atau turis adalah
seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km (50 mil) dari rumahnya dengan
tujuan rekreasi, merupakan definisi oleh Organisasi Pariwisata Dunia.
Definisi yang lebih lengkap, turisme adalah industri jasa. Mereka menangani jasa mulai dari
transportasi, jasa keramahan, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa bersangkutan lainnya
7. seperti bank, asuransi, keamanan, dll. Dan juga menawarkan tempat istrihat, budaya, pelarian,
petualangan, dan pengalaman baru dan berbeda lainnya.
Banyak negara, bergantung banyak dari industri pariwisata ini sebagai sumber pajak dan
pendapatan untuk perusahaan yang menjual jasa kepada wisatawan. Oleh karena itu
pengembangan industri pariwisata ini adalah salah satu strategi yang dipakai oleh Organisasi
Non-Pemerintah untuk mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah wisata untuk
meningkatkan perdagangan melalui penjualan barang dan jasa kepada orang non-lokal.
Menurut Undang Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan
pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta
layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah
[sunting] Lihat pula
Wikibooks memiliki buku bertajuk
Wisata
Hotel
Transportasi
Pramuwisata
Backpacking
Jaringan silaturahmi
Paspor
Ziarah
Eko-turisme
Desa wisata
Pariwisata dalam sastra
Peringkat Pariwisata Dunia
Daftar tujuan wisata populer
Daftar tempat wisata di Indonesia
Artikel bertopik wisata ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia
dengan mengembangkannya.
http://id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata
Pasanggiri Sundapédia 2011 tos lebet rintakan pamungkas. Wilujeng padungdung!
Sebaran-F
Dina statistika, sebaran-F hartina sebaran probabilitas tina variabel acak dina bentuk
8. nu mana
U1 jeung U2 ngabogaan sebaran chi-kuadrat nu mibanda d1 jeung d2 tingkat kapercayaan
sarta
U1 jeung U2 variabel bebas (tempo teorema Cochran keur conto pamakeanna).
Sebaran-F sering dipake salaku sebaran null dina tes statistik, husuna dina uji rasio likelihood,
diharapkeun leuwih hade dina analisis varian; tempo uji-F.
Lamun d2 > 2, saterusna mean d2/(d2 − 2) jeung lamun d2 > 4 maka varian dirumuskeun ku
Sebaran-F salawasna aya dina rentang nol nepi ka "takterhingga"; lamun d1 > 2, ngarupakeun
unimodal mibanda mode
[édit] Tumbu kaluar
http://su.wikipedia.org/wiki/Sebaran-F