Taksonomi Keuangan Berkelanjutan

1. Direktorat Keuangan Berkelanjutan (DUKB)
Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (DSKT)
Otoritas Jasa Keuangan
2024
Keuangan Berkelanjutan (Sustainable
Finance) dan Taksonomi untuk
Keuangan Berkelanjutan Indonesia
(TKBI)
Webinar 28 Maret 2024

2. OUTLINE
3 - 6
• Overview Keuangan
Berkelanjutan
• Taksonomi untuk
Keuangan
Berkelanjutan Indonesia
8 - 15

3. Climate Change atau Perubahan
Iklim adalah perubahan yang
disebabkan (langsung ataupun
tidak langsung) oleh aktivitas
manusia sehingga mengubah
komposisi atmosfer global dan
variabilitas iklim alami yang diamati
selama periode waktu tertentu.
(United Nations Framework Convention on
Climate Change/UNFCCC)
Overview Keuangan Berkelanjutan (1/3)
Gas Rumah Kaca adalah gas yang
terkandung dalam atmosfer, baik
alami maupun antropogenik, yang
menyerap dan memancarkan
kembali radiasi inframerah.
(Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi
Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi
yang Ditetapkan Secara Nasional dan
Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam
Pembangunan Nasional)
What is Climate
Change?
“The era of global warming has ended, the era of global boiling has arrived”.
- Secretary-General, United Nation (2023)
3
Dampak langsung dari climate change paling berpengaruh
pada ekosistem laut, peningkatan ketinggian air laut, serta
peningkatan frekuensi peristiwa cuaca ekstrim:
1. Meningkatnya suhu air laut menyebabkan kerusakan yang
sangat buruk bagi kehidupan di laut, seperti terumbu
karang, ikan, kerang, dan sebagainya. Kerusakan ini turut
mengancam pasokan pangan serta menyebabkan
hilangnya potensi sumber ekonomi yang berasal dari
ekosistem laut. Disamping itu, menurut National Oceanic
and Atmospheric Administration (NOAA), 50% oksigen di
bumi berasal dari laut.
2. Meningkatnya suhu air laut disertai dengan mencairnya
lapisan es dan gletser menyebabkan peningkatan
ketinggian permukaan air laut.
3. Climate change menyebabkan bencana alam seperti badai,
kekeringan, banjir, gelombang panas, dan sebagainya
meningkat.
What is the impact of climate change
• Risiko terkait iklim dan lingkungan
menempati peringkat teratas
(memiliki dampak paling tinggi
dan signifikan) dalam daftar risiko
global.
• Risiko ini memiliki dampak yang
luas baik secara ekonomi, sosial,
maupun lingkungan.
(Source: The Global Risks Report 2024, World Economic Forum)
Global risks ranked by severity – long term (10 years)
Source: World Risk Report 2023
• World Risk Index 2023 menilai
risiko bencana untuk 193 negara.
Indeks ini mencakup semua negara
yang diakui PBB dan lebih dari 99%
populasi dunia.
• Indonesia menempati urutan ke-2
negara dengan risiko bencana
tertinggi di seluruh dunia.
• Tingginya tingkat risiko bencana di
Indonesia membuat perhatian
terhadap risiko perubahan iklim
menjadi semakin penting.

4. Mengapa Keuangan Berkelanjutan penting?
Overview Keuangan Berkelanjutan (2/3)
New Business Paradigm
Telah terjadi proses perubahan pandangan
menuju sistem keuangan yang lebih ramah
lingkungan dan berkelanjutan. Oleh karena itu,
diperlukan percepatan perubahan pola pikir dari
kegiatan usaha Business as Usual menjadi
kegiatan usaha yang lebih ramah lingkungan
atau berkelanjutan.
New Business Opportunities
• Adanya peningkatan jumlah
investor untuk proyek yang
berkelanjutan, sehingga
mempercepat transisi menuju
berkelanjutan.
• Terbukanya peluang baru bisnis
berkelanjutan dan lapangan kerja
atau profesi pendukung
(green/sustainable job).
New Risk Management
Mulai diperhitungkannya climate-related financial risk dalam setiap pembiayaan/investasi.
Apa itu Keuangan Berkelanjutan?
“Keuangan Berkelanjutan adalah dukungan
menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk
menciptakan pertumbuhan ekonomi
berkelanjutan dengan menyelaraskan
kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan
hidup. Produk dan/atau Jasa Keuangan
Berkelanjutan adalah produk dan/atau jasa
keuangan yang mengintegrasikan aspek ekonomi,
sosial, dan lingkungan hidup, serta tata kelola
dalam fitur-fiturnya”.
(POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan
Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa
Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik)
“Keuangan Berkelanjutan adalah sebuah
ekosistem dengan dukungan menyeluruh
berupa kebijakan, regulasi, norma, standar,
produk transaksi, dan jasa keuangan yang
menyelaraskan kepentingan ekonomi,
lingkungan hidup, dan sosial dalam
pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan
pembiayaan transisi menuju pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan.”
(UU No. 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan)
• Berlaku secara hukum 21 Maret 1994
• Diratifikasi oleh 197 negara
(Indonesia meratifikasi UNFCCC
melalui UU 6/1994)
Tujuan:
Stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca
(GRK) di atmosfer pada level yang dapat
mencegah gangguan antropogenik
berbahaya pada sistem iklim.
• Berlaku secara hukum 4 November 2016
• Diratifikasi oleh 187 negara (Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris melalui UU 16/2016).
Konvensi Rio (1992)
Perjanjian Paris (2016)
Protokol Kyoto (1997)
• Berlaku secara hukum 16 Februari 2005
• Diratifikasi oleh 191 negara (Indonesia
meratifikasi melalui UU 17/2004).
Tujuan:
membatasi emisi negara-negara maju (karena
negara maju dianggap bertanggung jawab atas
tingginya tingkat GRK). Namun, tidak menutup
kemungkinan bagi negara berkembang untuk
berkontribusi dalam pembatasan emisinya.
Tujuan:
a. Membatasi peningkatan temperatur global rata-rata di bawah 2°C di atas tingkat pra-
industrialisasi dan berusaha membatasi kenaikan temperatur sebesar 1,5°C di atas
tingkat pra-industrialisasi;
b. Meningkatkan kemampuan adaptasi akibat dampak negatif perubahan iklim dan
mengembangkan ketahanan iklim serta pembangunan rendah emisi GRK yang tidak
mengancam produksi pangan
c. Mendorong aliran pendanaan yang konsisten dengan pembangunan rendah emisi GRK
dan pembangunan berketahanan iklim.
United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
Perhatian dunia terhadap isu perubahan iklim semakin meningkat dari
waktu ke waktu dengan munculnya komitmen dan berbagai inisiatif
sebagai upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan...
4

5. Konstitusi - UUD 1945
5
“Setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan
mendapatkan
lingkungan hidup yang
baik dan sehat, serta
berhak memperoleh
pelayanan kesehatan.”
– Pasal 28 H
“Bumi dan air dan
kekayaan yang
terkandung di
dalamnya dikuasai
oleh negara dan
dipergunakan sebesar-
besarnya untuk
kemakmuran rakyat” -
Pasal 33 ayat 3
“Perekonomian nasional
diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta
dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional” - Pasal 33 ayat 4
Indonesia telah menetapkan kontribusi
nasional yang dituangkan dalam:
• First NDC 2016
• Updated NDC 2021
• Enhanced NDC 2022.
Paris Agreement adalah perjanjian internasional konvensi PBB tentang perubahan iklim untuk membatasi peningkatan
suhu global di bawah 2°C atau 1,5°C, dibandingkan dengan tingkat suhu global saat masa pra-industri.
Target Penurunan Emisi
Nasional tahun 2030
43.20 %
Dengan dukungan
internasional
Dengan
Upaya sendiri
Overview Keuangan Berkelanjutan (3/3)
31.89%
Target Net Zero Emission Indonesia: Tahun 2060 atau lebih cepat.
Komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk mendukung upaya berkelanjutan…
Paris Agreement – Komitmen dan Tindak Lanjut Indonesia
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016: Ratifikasi Paris Agreement
Nationally Determined Contributions (NDC)
Indonesia Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050
Perpres No111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
1. Menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan;
2. Menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat;
3. Menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif; dan
4. Terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke
generasi berikutnya.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)
Komite Keuangan
Berkelanjutan
Dalam rangka pengembangan Keuangan Berkelanjutan, Kementerian Keuangan,
Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia melakukan:
1. koordinasi dalam menyusun dan menetapkan strategi, kebijakan, dan program
Keuangan Berkelanjutan;
2. optimalisasi dukungan kebijakan fiskal, mikroprudensial, moneter, sistem
pembayaran, dan makroprudensial;
3. pengembangan basis data dan infrastruktur pendukung pelaksanaan Keuangan
Berkelanjutan; dan
4. koordinasi dalam menyusun taksonomi berkelanjutan.
1. RPP tentang Komite Keuangan Berkelanjutan
2. RPP tentang taksonomi berkelanjutan
Tindak lanjut
UU P2SK:

6. 2020
Peningkatan Awareness dan Capacity Building untuk seluruh
pemangku kepentingan.
Menerbitkan Roadmap Keuangan
Berkelanjutan Tahap I (2015 -2019)
Mengembangkan Sustainable
Finance Information Hub dan Pilot
Project: First Movers on Sustainable
Banking
• Menerbitkan peraturan terkait Implementasi Sustainable
Finance:
1) POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan
Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan,
Emiten, dan Perusahaan Publik
2) POJK Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan
Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan
(Green Bond)
• Bali Center for Sustainable Finance (BCSF)
Terbit Green Bond/Sukuk pertama, insentif
untuk Green Bond, serta Inisiatif Keuangan
Berkelanjutan Indonesia (IKBI)
Indonesia menjadi First Mover untuk Inisiatif
Keuangan Berkelanjutan di Emerging Countries,
implementasi POJK 51/2017 bagi Bank
Dukungan Penerapan Percepatan
Kendaraan Bermotor Listrik
Berbasis Baterai (s.d. 2023)
PenerbitanTaksonomi
untuk Berkelanjutan
Indonesia (TKBI)
ARAH STRATEGIS PENGEMBANGAN SF OJK
Pengembangan sistem pelaporan LJK yang mencakup pembiayaan yang
berkelanjutan sesuai dengan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan
Indonesia.
Pengembangan instrumen keuangan dan skema pembiayaan
atau pembiayaan proyek-proyek berkelanjutan yang inovatif dan
layak.
Pengkinian Taksonomi Hijau Indonesia (THI) menjadi Taksonomi untuk
Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) yang selaras dengan
kepentingan nasional, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), dan perkembangan
kebijakan Keuangan Berkelanjutan di kawasan
Pengembangan Climate Risk Management & Scenario Analysis
(CRMS) untuk perbankan dan pedoman pengawasan berbasis
risiko untuk pengawas dalam rangka menerapkan climate-related
financial risk.
Pengkinian POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan
Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan
Perusahaan Publik, melalui penyelarasan terhadap standar internasional
antara lain ISSB IFRS S1-General Requirements for Disclosure of
Sustainability-related Financial Information dan IFRS S2-Climate-related
disclosure yang mencakup empat pilar tata kelola, strategi, manajemen
risiko, metriks dan target, termasuk standar pelaporan.
Inisiatif kebijakan sektoral OJK (Perbankan, Pasar Modal, IKNB)
Pengembangan ekosistem bursa karbon
Pengembangan asuransi keberlanjutan: asuransi parametrik,
asuransi kendaraan listrik dan penyusunan kajian energy saving
insurance (ESI)
• Menerbitkan Roadmap Keuangan
Berkelanjutan Tahap II (2021-2025)
• Membentuk Task Force Keuangan
Berkelanjutan di SJK (TF SF)
• Penerbitan Taksonomi Hijau Indonesia (THI) Edisi 1.0
• Penerbitan Consultative Paper Prinsip Manajemen Efektif Atas Risiko Keuangan terkait Iklim
• Dukungan perusahaan pembiayaan dan perusahaan perasuransian dalam mendukung Program
Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) hingga Tahun 2023
2016
2021
2023 2024
2022
2015 2017
2019 2018
• Meluncurkan Bursa Karbon Indonesia
• Menerbitkan beberapa ketentuan di antaranya:
1) POJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang
Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon
2) POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum,
khususnya mengenai risiko iklim
3) POJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang
Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat
Utang dan Sukuk Berlandaskan
Keberlanjutan
The Journey of Sustainable Finance OJK
Penerbitan Climate Risk
Management & Scenario
Analysis (CRMS)

7. OUTLINE
3 - 6
• Overview Keuangan
Berkelanjutan
• Taksonomi untuk
Keuangan
Berkelanjutan Indonesia
8 - 15

8. Taksonomi dalam Konteks Keuangan Berkelanjutan
Definisi Taksonomi
Bank for International
Settlements (BIS)
A taxonomy for sustainable
finance is a set of criteria
which can form the basis for
an evaluation of whether
and to what extent a
financial asset can support
given sustainability goals.
Network for Greening the
Financial System (NGFS)
Taxonomies are classification
systems that define criteria
to identify assets, projects
and activities with
environmental benefits or
costs.
International Capital Market
Association (ICMA)
“a green taxonomy is a
classification system for
identifying activities or
investments that will move a
country toward meeting
specific targets related to
priority environmental
objectives
Climate Bond Initiatives (CBI)
The Climate Bonds
Taxonomy is a guide to
climate aligned assets and
projects. It is a tool for
issuers, investors,
governments and
municipalities to help them
understand what the key
investments are that will
deliver a low carbon
economy.
✓ Common language
✓ Reduces greenwashing, social
washing, and impact washing
✓ Supports ambitious
sustainable development
goals
Taksonomi dalam sistem keuangan berkelanjutan
Taksonomi saling terkait dengan berbagai kebijakan keuangan berkelanjutan lainnya. Green/Sustainable Taxonomy
akan meningkatkan transparansi dalam mendukung ekosistem keuangan berkelanjutan.
✓ Identifies sectors,
activities, and entities
that meet agreed criteria
✓ Strengthens investor
confidence
Source:WorldBank (2021),Toolkitsfor Policymakers toGreen the Financial System
objectives
Source:
• https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap118.pdf
• https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/enhancing_market_transparency_in_green_and_transition_finance.pdf
• https://www.climatebonds.net/standard/taxonomy
• https://documents1.worldbank.org/curated/en/953011593410423487/pdf/Developing-a-National-Green-Taxonomy-A-World-Bank-Guide.pdf
8

9. Pemetaan Taksonomi dalam Konteks Keuangan Berkelanjutan
Taksonomi memberikan cara bagi suatu negara untuk memastikan bahwa aset,
kegiatan, proyek, dan entitas mendukung upaya berkelanjutan dan memberikan
kontribusi substansial dalam mencapai tujuan internasional serta strategi dan prioritas
pembangunan nasional.
Hingga Februari 2024, terdapat sekitar 46 taksonomi keuangan berkelanjutan atau daftar kegiatan yang
memenuhi syarat berkelanjutan yang telah diterbitkan secara global sejak tahun 2012.
Sebanyak 30 di antaranya merupakan taksonomi nasional yang menetapkan taksonomi sebagai bagian dari
peta jalan atau kerangka kerja nasional untuk keuangan berkelanjutan.
Regional Level
National Level
Industry Level
Governments commit to action on internationally agreed climate change and
sustainable development goals.
Regional policy frameworks support member countries to encourage capital flows
towards common sustainability goals and supportcross- borderinvestment.
National goals, sustainability targets, and taxonomies align with international
ambitions as well as local context and priorities.
Industry actors and sectors adjust their current operational and strategic outlook to align
with taxonomy activities that contribute to international commitments, align with
national priorities and standards, and unlock related business opportunities.
Global Level
Taksonomi dalam Konteks Keuangan Berkelanjutan
9
Sumber: SBFN Taxonomy Toolkit

10. Korporasi/Non UMKM
10
Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI)
TKBI merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi
yang mendukung upaya dan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan Indonesia yang
mencakup aspek ekonomi, lingkungan hidup,
dan sosial.
Apa Prinsip TKBI?
• Entitas dapat mengidentifikasi apakah Aktivitas-nya
berkelanjutan atau tidak.
• Meningkatkan reputasi entitas yang telah
menjalankan aktivitas berkelanjutan dan mendukung
capaian NZE Indonesia.
• Meningkatkan aliran modal dan pembiayaan dari
internasional.
Mengapa harus ada TKBI?
• Memberikan standar definisi (common language) aktivitas
ekonomi untuk seluruh pengguna yang sejalan dengan
TPB/SDGs
• Meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan
untuk mendukung pencapaian target Net Zero Emission (NZE)
Indonesia.
• Meminimalkan multitafsir, greenwashing, social washing,
dan impact washing dengan kerangka yang berbasis sains.
• Dasar dalam pengembangan kebijakan keberlanjutan antara
lain pelaporan keberlanjutan, insentif dan disinsentif, dan
pengembangan/inovasi produk dan/atau jasa berkelanjutan.
Apa manfaat menggunakan TKBI?
Apa itu TKBI?
Scientific dan Credible
TKBI mempertimbangkan
praktik terbaik (kebijakan,
ilmu pengetahuan, dan
teknologi) di tingkat nasional
dan/atau internasional.
1
TKBI mempertimbangkan
taksonomi yang berlaku pada
tataran internasional dan
kawasan (interoperability),
dalam rangka memfasilitasi
transisi Indonesia yang
bertahap dan berkeadilan
(just transition).
Interoperable dan
Mendukung
Kepentingan Nasional
2
Inklusif
TKBI dirancang untuk
dapat diterapkan pada
berbagai skala pengguna
(korporasi/non-UMKM
dan UMKM).
3
Fokus sektor dalam TKBI akan mengacu pada NDC related sector (serta perubahannya)
Sumber: Enhanced NDC Indonesia, 2022
Proyeksi Business as Usual (BAU) dan penurunan emisi sektor NDC
Sektor apa saja yang menjadi fokus TKBI?
Bagaimana cara menilai TKBI?
Sector-agnostic Decision Tree (SDT)
adalah pendekatan penilaian yang
bersifat principle-based berupa
decision tree (pohon keputusan)
yang dikembangkan berdasarkan
kriteria spesifik tujuan lingkungan
dan dilengkapi dengan pertanyaan
panduan (guiding questions).
Technical Screening Criteria kriteria yang
digunakan untuk menilai apakah suatu aktivitas
ekonomi berkontribusi secara substansial dan
memenuhi tujuan lingkungan yang telah
ditentukan berdasarkan ambang batas
tertentu (dapat berupa gabungan kriteria
kualitatif dan/atau kuantitatif, atau dapat
langsung memenuhi EO (nature of the activity).
Tahun 2024 dimulai dengan sektor energi, (sejalan dengan perkembangan kebijakan di
nasional dan kawasan)
Taksonomi merupakan pengelompokan atau klasifikasi
berdasarkan persyaratan/kriteria tertentu.
Apa itu Taksonomi?
UMKM
Environmental Objectives + Essential Criteria (DNSH, RMT, Aspek Sosial)
Sektor
prioritas
nasional
untuk
mitigasi
perubahan
iklim

11. Sector-agnostic Decision Tree (SDT) adalah pendekatan penilaian yang
bersifat principle-based berupa decision tree (pohon keputusan) yang
dikembangkan berdasarkan kriteria spesifik tujuan lingkungan dan
dilengkapi dengan pertanyaan panduan (guiding questions).
EO1: Climate Change Mitigation
Berfokus pada decarbonisation pathway,
aktivitas sejalan dengan komitmen menjaga
kenaikan suhu global di bawah 1.5° C sesuai
Paris Agreement.
Environmental Objectives (EO)
EO 2: Climate Change Adaptation
Bertujuan mengurangi efek negatif dari
perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan
terhadap dampak fisik yang merugikan dari
perubahan iklim saat ini dan masa depan.
EO 3: Protection of Healthy Ecosystems and
Biodiversity
Berfokus pada konservasi, restorasi, dan
perlindungan ekosistem alami dan
keanekaragaman hayati.
EO 4: Resource Resilience and the Transition to
a Circular Economy
Berfokus pada materialitas suatu aktivitas dan
dampaknya terhadap operasional bisnis,
melalui penerapan prinsip sirkularitas.
Essential Criteria (EC)
EC1: Do No Significant Harm (DNSH)
Suatu aktivitas yang berkontribusi pada suatu EO,
tidak boleh merugikan, berdampak buruk, atau
menyebabkan kerusakan bagi EO lainnya.
EC2: Remedial Measures to Transition (RMT)
Langkah untuk memastikan bahwa setiap
kerusakan/ kerugian aktual maupun potensial yang
bersifat signifikan dapat dihilangkan atau
diminimalkan.
EC3: Social Aspects (SA)
Memenuhi aspek sosial yang telah ditetapkan:
1.Perlindungan dan Penghormatan Hak Asasi
Manusia
2.Ketenagakerjaan mencakup: Pekerjaan Layak,
Pencegahan Kerja Paksa, Perlindungan terhadap
Pekerja Perempuan dan Anak serta
Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.Dampak terhadap masyarakat yang tinggal
dekat dengan investasi, mencakup: penciptaan
lapangan kerja, upaya dalam mengurangi
kemiskinan (poverty alleviation), dan
pertumbuhan ekonomi
Klasifikasi Prinsip Umum Penjelasan
Hijau Sejalan dengan komitmen untuk menjaga kenaikan suhu
global di bawah 1.5°C yang sejalan dengan Paris Agreement,
termasuk mempertimbangkan target net zero emission Indonesia
tahun 2060 (atau lebih awal) dan memenuhi aspek sosial.
Aktivitas yang memenuhi kriteria “Hijau” pada salah
satu EO dan seluruh kriteria esensial, yaitu:
a) Tidak menyebabkan kerusakan/kerugian (DNSH)
bagi EO lainnya. Apabila menyebabkan
kerusakan/kerugian maka melakukan aktivitas
remediasi/perbaikan (RMT) dan telah memastikan
bahwa tidak menyebabkan kerusakan/kerugian
bagi EO lainnya; dan
b) Memenuhi seluruh aspek sosial.
Transisi Aktivitas yang saat ini belum sejalan dengan komitmen untuk
menjaga kenaikan suhu global, belum berada pada jalur net zero
emission, namun:
• Bergerak menuju klasifikasi “Hijau” dalam jangka waktu
tertentu;
• Memfasilitasi pengurangan emisi yang signifikan dalam
jangka pendek atau menengah dengan batas waktu tertentu;
atau
• Mendorong Aktivitas lain untuk berkelanjutan.
dan memenuhi aspek sosial.
Aktivitas yang memenuhi kriteria “Transisi” pada
salah satu EO dan memenuhi sebagian dari EC, yaitu:
a) Masih menyebabkan kerusakan/kerugian (DNSH)
bagi EO lainnya meskipun telah melakukan
aktivitas remediasi/perbaikan (RMT);
b) Memiliki rencana perbaikan ke depan; dan
c) Memenuhi seluruh aspek sosial.
11
Kerangka dan Elemen TKBI
Technical Screening Criteria sekumpulan kriteria yang digunakan untuk
menilai apakah suatu aktivitas ekonomi berkontribusi secara substansial
dan memenuhi tujuan lingkungan yang telah ditentukan berdasarkan
ambang batas tertentu.
• Nature of the Activity: Suatu kegiatan yang secara otomatis
dianggap sesuai dan memenuhi klasifikasi karena kontribusi aktivitas
tersebut terbukti mendukung net zero emission
• Kuantitatif: Impact based/relative improvement, Kinerja lingkungan,
Best in class performance. Contoh: ukuran emisi
• Kualitatif: Practice Based dan Process based. Contoh: Sertifikasi,
PROPER-KLHK
Klasifikasi TKBI
Aktivitas dinilai “Tidak Memenuhi Klasifikasi” apabila telah tercantum dalam TKBI namun tidak memenuhi persyaratan klasifikasi “Hijau” dan
“Transisi”.

12. KODE KBLI NAMA KBLI KETERANGAN
Pembangkitan Tenaga Listrik • Pembangkit listrik tenaga surya
• Pembangkit listrik tenaga angin
• Pembangkit listrik tenaga gelombang laut
• Pembangkit listrik tenaga air
• Pembangkit listrik tenaga panas bumi
• Pembangkit listrik tenaga bioenergi
• Pembangkit listrik tenaga gas
• Pembangkit listrik tenaga uap (batu bara), termasuk
Percepatan pengakhiran masa operasional PLTU
• Pembangkit listrik tenaga nuklir
• Pembangkit listrik tenaga gas hidrogen
• Storage of Electricity
Transmisi Tenaga Listrik
Distribusi Tenaga Listrik
Aktivitas Penunjang
Kelistrikan
Distribusi Gas Alam Dan
Buatan
Pengadaan Uap/Air Panas
dan Dingin
35101
• Aktivitas Penunjang Kelistrikan
• Jasa Konservasi/Efisiensi Energi
• Berasal dari energi surya
• Berasal dari energi panas bumi
• Berasal dari bahan bakar gas dan cair non-fosil terbarukan
(renewable non-fossil gaseous and liquid fuels)
• Berasal dari fossil gas
• Berasal dari limbah panas
• Menggunakan pompa panas listrik (electric heat pump)
KODE KBLI NAMA KBLI KETERANGAN
Pertambangan Pasir Besi Besi
07101
Pertambangan Bijih Besi Besi
07102
Pertambangan Bijih Timah Hitam Galena/Timbal/Timah Hitam/Plumbum
07292
Pertambangan Bijih Bauksit/Aluminium Aluminium/Bauksit
07293
Pertambangan Bijih Tembaga Tembaga
07294
Pertambangan Bijih Nikel Nikel
07295
Pertambangan Bijih Mangan Mangan
07296
35102
35103
35104
35202
35301
Pertambangan Bahan Galian Lainnya
Yang Tidak Mengandung Bijih Besi
• Seng/Zinc
• Lithium
• Kobal
• Platinum
• Kadmium
• Galium
• Tellurium
07299
Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa
Silika/Pasir Kuarsa
08995
Pertambangan dan Penggalian
Lainnya YTDL
Logam Tanah jarang
08999
Aktivitas Penunjang Pertambangan
Dan Penggalian Lainnya
09900
Pertambangan Minyak Bumi
CCS
06100
Pertambangan Gas Alam
06201
Aktivitas Penunjang Pertambangan
Minyak Bumi Dan Gas Alam
Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi
untuk teknologi terkait CCS
09100
12
Aktivitas di Sektor Energi
Aktivitas Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin Aktivitas Pertambangan dan Penggalian

13. Aktivitas ekonomi masuk ke dalam cakupan THI
dan TKBI
• Maka pendekatan penilaian yang dilakukan
adalah pendekatan dan mekanisme
penilaian pada TKBI.
• Sebagai contoh, aktivitas transmisi tenaga
listrik [35102] tercantum dalam THI dan
TKBI. Maka dari itu, pengguna TKBI harus
menilai Aktivitas tersebut menggunakan
mekanisme penilaian pada TKBI.
Aktivitas ekonomi masuk ke dalam cakupan THI
namun tidak terdapat dalam TKBI
• Maka penilaian dilakukan dengan
menggunakan mekanisme dan kriteria pada
THI. Misalnya pada aktivitas pertanian jagung
[01111] yang tercakup pada THI dan tidak
masuk dalam TKBI, maka penilaian masih
menggunakan mekanisme THI.
• Definisi klasifikasi “Hijau”, “Kuning”, “Merah”
dalam THI berbeda dengan “Hijau”, “Transisi”
dan “Tidak Memenuhi Klasifikasi” dalam TKBI.
Namun demikian, dalam masa transisi,
pelaporan klasifikasi “Hijau”, “Kuning”,
“Merah” dapat dipersamakan dengan
“Hijau”, “Transisi” dan “Tidak Memenuhi
Klasifikasi”.
Aktivitas ekonomi tidak masuk ke dalam cakupan
THI namun terdapat dalam TKBI
Maka pendekatan penilaian yang dilakukan adalah
penilaian TKBI. Contoh: aktivitas percepatan
pengakhiran masa operasional PLTU Batu Bara
13
Peralihan THI ke TKBI dan Pengembangan TKBI ke Depan
Peralihan THI ke TKBI Keterkaitan Taksonomi Regional dan Nasional
Keterkaitan dengan Inisiatif Keuangan
Berkelanjutan Lainnya
Pengembangan TKBI secara bertahap → Tahun 2024 dimulai dengan sektor
energi (sejalan dengan perkembangan kebijakan di nasional dan kawasan).

14. TERIMA KASIH
Departemen Surveillance dan Kebijakan
Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (DSKT) | 2024
sustainablefinance@ojk.go.id
http://gapura.ojk.go.id/tkbi2024
14