Untuk memenuhi tugas Ujian Akhir Semester mata kuliah Politik Kerjasama Internasional 2017

1. MANAJEMEN KEPATUHAN DALAM UNITED
NATIONS PROGRAMME ON REDUCING
EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND
FOREST DEGRADATION (UN-REDD): STUDI
KASUS DEFORESTASI INDONESIA
Rico Tamara Sitompul
(15/384157/SP/26869)

2. •GlobalWarming yang dimulaisejak abad ke-19
Faktor penyebab: efek rumahkaca, peningkatan emisikarbon dan
deforestasi hutan
•Earth Summit1992diBrazilmenjadilangkahpertama
peletakan kerangka konvensi lingkunganinternasional.
MenghasilkanUnitedNation Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC). DilanjutkandenganProtokol
Kyoto 1994
•UN-REDD pada tahun2008mengeluarkanprogram kebijakan
REDD+dengantujuanutamapenguranganemisidarideforestasi dan
degradasihutandiseluruh dunia
•Indonesiameratifikasi REDD+melaluipembentukanSatuan Tugas
REDD+sesuai Keputusan Presiden No.19/2010
LATAR
BELAKANG

3. "Apa yang menjadi penyebab kepatuhanIndonesia
dalammekanisme international environmentalregimes
melalui implementasiREDD+?"
RUMUSAN MASALAH

4. LANDASAN
TEORI
THE COMPLIANCE THEORY
(Ronald B. Mitchell)
Pola kepatuhan yang
dijalankan oleh suatu
negara untuk
mengaplikasikan peraturan
yang ditetapkan oleh rezim
internasional kedalam
peraturan domestik
negaratersebut

5. ARGUMENTASI
UTAMA
• REDD+ sebagai badan utama dalam rezim internasional
yang bertujuan memperjelas kedudukan dan
pelaksanaan pemanfaatan dan kepemilikan hutanterkait
isu lingkungan di negara-negara berkembang termasuk
di Indonesia
• REDD+ memberikan manfaat langsung berupa mekanisme insentif
kepada negara berkembang melalui dukungan pendanaan dan
teknologi
• REDD+ sejalan dengan langkah pemerintah Indonesia sebagai
Voluntary Emmision Reduction yang bertujuan untuk menurunkan
emisikarbon melalui penyelesaian masalah deforestasi dan
perlindungan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan rakyat

6. PEMBAHASAN
Februari 2009
Mei 2009
Maret 2010
: UU No. 4/2009
: P. 30/Menhut II/2009 dan P. 36/Menhut II/2009
: PP No. 10/2010
Januari 2007
Maret 2007
Februari 2008
Juli 2008
: PP No. 6/2007
: Inpres No. 2/Tahun 2007
: PP No. 2/2008
: Perpres No. 46/2008 September 2010 : Keppres No. 19/2010
KOMITMEN INDONESIA DALAM REDD+
• Indonesia sebagai negara berkembang (Non-Annex I) pertama yang menyatakan
komitmen reduksi emisi karbon secara sukarela melalui pendaftaran Voluntary
Emmision Reduction (VER) 2010
• Komitmen melalui peraturan nasional:
Desember 2008 : P. 66/Menhut-II/2008
• Komitmen melalui keterlibatan global:
Juli 2007 : Pembentukan Indonesian Forest Climate Alliance (IFCA); Pertemuan Forest 11
di New York, Amerika serikat
Desember 2007 : Kerjasama dengan World Bank mengembangkan Forest Carbon Partnership
Facility; Bali Road Map 2007
Juni 2008
Desember 2008
Februari 2009
: Kemitraan dengan Australia dalam isu hutan dan iklim
: Peluncuran proyek percontohan oleh REDD+
: Kemitraan dengan Australia untuk Forest Climate Partnership di Kalimantan
September 2009 : Pembentukan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF); Perundingan
UNFCCC di Bangkok,Thailand
November 2009 : Penyerahan Second National Communication (SNC) kepada UNFCCC
November 2010 : Pertemuan COP16 di Meksiko

7. ANALISA
Keterlibatan
Indonesia dalam
Mekanisme REDD+
LOGIKA KEPATUHAN
INDONESIA
PerilakuIndonesiadalamMekanismeREDD+
•Pembentukan Clean Development Management
(CDM) sebagai program pembangunan berkelanjutan
•Demonstration Activities: wilayah percontohan dalam
mitigasi REDD+ yang tersebar di empat pulau dengan
12 lokasi di Kalimantan, 2 lokasi di Sumatera, 2 lokasi
di Papua dan 1 lokasi di Sulawesi
IdentitasSosialIndonesiadalamRezimInternasional
terkaitIsuLingkungan
•Identitas yang ingin dibentuk: menjadi negara
berkembang dengan potensi hutan yang besar dan
berkomitmen untuk menjaga lingkungan
•Keterlibatan dalam rezim internasional terkait isu
lingkungan seperti UNFCCC, Protokol Kyoto dan REDD+
ImplementasiHukumLegalIndonesiaTerhadap
REDD+
•Permenhut No. 68/Menhut-II/2008: mengatur lokasi
pelaksanaan dan tata cara permohonan dan persetujuan
penyelenggaraan Demonstration Activities pengurangan
emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan
•Perpres No. 46/2008: mengatur pembentukan dan
pelaksanaan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI)

8. InternasionalisasiIndonesiadalamMekanisme
RADD+
•Indonesia sebagai pangsa besar negara berkembang
dalam menjalankan mekanisme REDD+ dengan
potensi hutan terbesar setelah hutan Amazon, Brazil.
•Negara maju melihat potensi Indonesia sebagai
pelaksana REDD+ melalui keterlibatan aktif dalam
permasalahan lingkungan internasional
•REDD+ menjadikan Indonesia sebagai frontliner Non-
Annex I yang berkomitmen dalam kelestarian
lingkungan dunia
LOGIKA KONSEKUENSI
INDONESIA
HasilEksplisitKepatuhanIndonesiaterhadapREDD+
•Partisipasi Indonesia sebagai tuan rumah dalam
Conference of Party (COP) ke-13 dan Bali Road Map
pada Desember 2007
•Bali Road Map: pembentuk kapasitas pemerintah
dalam mengelola isu lingkungan melalui mekanisme
mitigasi, adaptasi, teknologi dan pendanaan
•Pembentukan DNPI (Dewan Nasional Perubahan
Iklim): sistem penanggulangan perubahan iklim
melalui kajian ilmiah dan koordinasi yang jelas dan
nyata di tingkat nasional

9. KalkulasiKesepakatanIndonesiaSebelumdan
SesudahPemenuhanREDD+
•Partisipasi Indonesia dalam pelaksanaan UNFCCC
melalui ratifikasi dalam UU RI No. 6 Tahun 1994
•Partisipasi Indonesia dalam pelaksanaan Protokol
Kyoto melalui ratifikasi dalam UU RI No. 17 Tahun
2004
•Peran Pro-aktif Indonesia dalam pelaksanaan
REDD+ sebagai agenda nasional untuk mengatasi
permasalahan deforestasi
•Serangkaian mekanisme turunan seperti
pembentukan lembaga DNPI (Dewan Nasional
Perubahan Iklim)
AnalisaKeuntungan& KerugianRelatifIndonesia
dalamREDD+
•Dilema permasalahan industri kelapa sawit sebagai
penghasil devisa non-migas Indonesia
•Penekanan bagi industri berkembang di Indonesia
•Pemasukan devisa negara dari insentif perdagangan
emisi karbon dan bantuan internasional lain yang diatur
dalam DNPI (Dewan Nasional Perubahan Iklim) dan
REDD+

10. KESIMPULAN
Kesadaran Indonesia untuk berpartisipasi sebagai bagian
dalam rezim internasional yang berfokus dalam isu lingkungan
pada dasarnya dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk
melindungi hutan dan sumber daya hayati serta posisi
Indonesia sebagai salah satu negara dengan hutan terbesar di
dunia yang bertanggungjawab dalam upaya reduksi emisi
karbon dan pencegahan perubahan iklim global