4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)Bpd Desa Kasokandel
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, kewenangan desa, pemilihan kepala desa, badan permusyawaratan desa, keuangan dan aset desa, serta peraturan desa. Tujuannya untuk meningkatkan peran desa dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan dan aset desa, sumber-sumber pendapatan desa, alokasi dana desa, dan mekanisme pengelolaan keuangan desa sesuai UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan desa.
Dokumen tersebut merupakan peraturan tentang pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Ciamis yang mengatur struktur anggaran pendapatan dan belanja desa, sumber-sumber pendapatan dan belanja desa, serta tata cara penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas sumber-sumber pendapatan desa yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Desa, termasuk alokasi dari APBN dan dana perimbangan.
2. Simulasi menunjukkan besaran rata-rata pendapatan desa dari berbagai sumber pendapatan pemerintah.
3. Ada kesenjangan besar antara pendapatan desa di berbagai daerah yang disebabkan oleh ketidakseimbangan fiskal
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Mendagri No 7 T...Yudhi Aldriand
Dokumen tersebut merangkum struktur organisasi dan tata kelola keuangan Inspektorat Kabupaten Bekasi. Terdiri dari pejabat dan personil inspektorat, dasar hukum, bentuk pengawasan, ruang lingkup, dan proses penyusunan anggaran pemerintahan desa.
4. paparan dir arah kebijakan uu desa 05032014 (ditjen pmd kemendagri)Bpd Desa Kasokandel
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, kewenangan desa, pemilihan kepala desa, badan permusyawaratan desa, keuangan dan aset desa, serta peraturan desa. Tujuannya untuk meningkatkan peran desa dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan dan aset desa, sumber-sumber pendapatan desa, alokasi dana desa, dan mekanisme pengelolaan keuangan desa sesuai UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan desa.
Dokumen tersebut merupakan peraturan tentang pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Ciamis yang mengatur struktur anggaran pendapatan dan belanja desa, sumber-sumber pendapatan dan belanja desa, serta tata cara penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas sumber-sumber pendapatan desa yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Desa, termasuk alokasi dari APBN dan dana perimbangan.
2. Simulasi menunjukkan besaran rata-rata pendapatan desa dari berbagai sumber pendapatan pemerintah.
3. Ada kesenjangan besar antara pendapatan desa di berbagai daerah yang disebabkan oleh ketidakseimbangan fiskal
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Mendagri No 7 T...Yudhi Aldriand
Dokumen tersebut merangkum struktur organisasi dan tata kelola keuangan Inspektorat Kabupaten Bekasi. Terdiri dari pejabat dan personil inspektorat, dasar hukum, bentuk pengawasan, ruang lingkup, dan proses penyusunan anggaran pemerintahan desa.
1 Sosialisasi Alokasi Dana Desa Tana TidungHeru Suprapto
Dokumen tersebut membahas tentang Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan hak desa yang berasal dari anggaran pemerintah pusat dan daerah. ADD digunakan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik di desa secara partisipatif dan transparan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan permendagri 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan perundang-Undangan yang perlu dipahami untuk semua pelaku yang berhubungan dengan Desa.
1. UU Desa memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap desa-desa dengan keberagaman yang ada serta memberikan kejelasan status dan kepastian hukum bagi desa.
2. UU Desa membahas sistematika pemerintahan desa, kewenangan, keuangan, peraturan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa.
3. Tujuan UU Desa antara lain memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat serta meningkatkan pelayanan
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan anggaran desa (APB Desa), pelaksanaan keuangan desa, penatausahaan keuangan desa, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa."
Dokumen tersebut membahas skema pembangunan desa yang berfokus pada masyarakat desa sendiri. UU Desa baru memberikan pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak desa serta memperkuat lembaga-lembaga desa untuk mengelola pembangunan secara mandiri berdasarkan kebutuhan masyarakatnya.
Paparan bimtek pengelolaan dana desa 2015Dodik Mer
1. Bimtek pengelolaan keuangan desa akan difokuskan pada penatausahaan keuangan oleh bendahara desa.
2. Materi bimtek mencakup pengertian, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pemeriksaan keuangan desa.
3. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas bendahara desa dalam mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel.
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan kerja sama antara DPRD dengan kepala daerah dalam penyusunan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan daerah. Termasuk di dalamnya adalah proses pembentukan peraturan daerah, penyampaian laporan pertanggungjawaban, dan bentuk kerja sama antar daerah maupun dengan pihak ketiga.
Potensi penyalahgunaan dana desa dan rekomendasiSumardi Arahbani
Dokumen tersebut membahas potensi penyalahgunaan dana desa dan rekomendasi untuk mencegahnya. Dana desa bersumber dari APBN dan dialokasikan ke setiap desa, namun hal ini berisiko disalahgunakan. Dokumen ini memberikan saran untuk meningkatkan pengawasan dan menetapkan sanksi bagi pelanggaran dalam pengelolaan dana desa.
Musyawarah Desa adalah forum diskusi antara unsur pemerintah desa, BPD, dan masyarakat untuk mengambil keputusan strategis terkait penataan desa, perencanaan, anggaran, kerjasama, dan aset desa. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat atau suara terbanyak dengan memperhatikan partisipasi dan hak-hak rakyat.
1 Sosialisasi Alokasi Dana Desa Tana TidungHeru Suprapto
Dokumen tersebut membahas tentang Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan hak desa yang berasal dari anggaran pemerintah pusat dan daerah. ADD digunakan untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik di desa secara partisipatif dan transparan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan permendagri 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan perundang-Undangan yang perlu dipahami untuk semua pelaku yang berhubungan dengan Desa.
1. UU Desa memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap desa-desa dengan keberagaman yang ada serta memberikan kejelasan status dan kepastian hukum bagi desa.
2. UU Desa membahas sistematika pemerintahan desa, kewenangan, keuangan, peraturan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa.
3. Tujuan UU Desa antara lain memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat serta meningkatkan pelayanan
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan anggaran desa (APB Desa), pelaksanaan keuangan desa, penatausahaan keuangan desa, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa."
Dokumen tersebut membahas skema pembangunan desa yang berfokus pada masyarakat desa sendiri. UU Desa baru memberikan pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak desa serta memperkuat lembaga-lembaga desa untuk mengelola pembangunan secara mandiri berdasarkan kebutuhan masyarakatnya.
Paparan bimtek pengelolaan dana desa 2015Dodik Mer
1. Bimtek pengelolaan keuangan desa akan difokuskan pada penatausahaan keuangan oleh bendahara desa.
2. Materi bimtek mencakup pengertian, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pemeriksaan keuangan desa.
3. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas bendahara desa dalam mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel.
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan kerja sama antara DPRD dengan kepala daerah dalam penyusunan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan daerah. Termasuk di dalamnya adalah proses pembentukan peraturan daerah, penyampaian laporan pertanggungjawaban, dan bentuk kerja sama antar daerah maupun dengan pihak ketiga.
Potensi penyalahgunaan dana desa dan rekomendasiSumardi Arahbani
Dokumen tersebut membahas potensi penyalahgunaan dana desa dan rekomendasi untuk mencegahnya. Dana desa bersumber dari APBN dan dialokasikan ke setiap desa, namun hal ini berisiko disalahgunakan. Dokumen ini memberikan saran untuk meningkatkan pengawasan dan menetapkan sanksi bagi pelanggaran dalam pengelolaan dana desa.
Musyawarah Desa adalah forum diskusi antara unsur pemerintah desa, BPD, dan masyarakat untuk mengambil keputusan strategis terkait penataan desa, perencanaan, anggaran, kerjasama, dan aset desa. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat atau suara terbanyak dengan memperhatikan partisipasi dan hak-hak rakyat.
Gave a talk at StartCon about the future of Growth. I touch on viral marketing / referral marketing, fake news and social media, and marketplaces. Finally, the slides go through future technology platforms and how things might evolve there.
The Six Highest Performing B2B Blog Post FormatsBarry Feldman
If your B2B blogging goals include earning social media shares and backlinks to boost your search rankings, this infographic lists the size best approaches.
1) The document discusses the opportunity for technology to improve organizational efficiency and transition economies into a "smart and clean world."
2) It argues that aggregate efficiency has stalled at around 22% for 30 years due to limitations of the Second Industrial Revolution, but that digitizing transport, energy, and communication through technologies like blockchain can help manage resources and increase efficiency.
3) Technologies like precision agriculture, cloud computing, robotics, and autonomous vehicles may allow for "dematerialization" and do more with fewer physical resources through effects like reduced waste and need for transportation/logistics infrastructure.
32 Ways a Digital Marketing Consultant Can Help Grow Your BusinessBarry Feldman
How can a digital marketing consultant help your business? In this resource we'll count the ways. 24 additional marketing resources are bundled for free.
UU Desa memberikan pengakuan terhadap hak asal usul desa dan hak tradisional masyarakat dalam mengatur diri sendiri, serta memperkuat kedudukan desa dalam sistem pemerintahan Indonesia dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa dalam mengelola urusan lokal.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kerangka hukum bagi desa untuk menjadi subyek pembangunan dan memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan berdasarkan nilai-nilai lokal. Undang-undang ini juga memberikan ketentuan khusus tentang desa adat.
Dokumen tersebut membahas tentang paradigma baru pembangunan berwawasan lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam, serta peran pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup di era otonomi daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang penataan desa berdasarkan Permendagri No. 1 Tahun 2017. Penataan desa dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota melalui pemekaran, penggabungan, atau penghapusan desa dengan memperhatikan syarat dan prosedur yang ditetapkan.
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakariakeuangandesa
Dokumen tersebut membahas tentang desa sebagai unit terkecil pemerintahan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dokumen menjelaskan landasan konstitusional pengaturan desa di Indonesia serta perkembangan pengaturan desa dari semula hanya diatur sebagai unit administrasi menjadi pengakuan terhadap hak-hak desa sebagai masyarakat hukum adat.
Petunjuk teknis ini memberikan panduan penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) bagi pemerintahan desa di Kabupaten Bekasi. Terdapat 3 tahapan penyusunan Raperdes yaitu inisiasi ide, penyusunan rancangan, dan pengesahan. Raperdes harus disusun secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan. Raperdes bertujuan mengatur berbagai aspek kepenting
Laporan ini membahas tentang pelaksanaan pemerintahan desa di Kabupaten Karo, termasuk kewajiban Kepala Desa untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa, serta jenis-jenis laporan yang harus disampaikan Kepala Desa.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan desa di Indonesia, mulai dari sejarah perubahan peraturan tentang desa, kedudukan dan jenis desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, tugas dan wewenang kepala desa beserta perangkat desanya, musyawarah desa, dan badan permusyawaratan desa.
Desa memiliki karakteristik tersendiri seperti mata pencaharian penduduk agraris, perbandingan lahan dengan jumlah penduduk besar, hubungan antar warga relatif akrab, dan tradisi masih kuat. Desa diklasifikasi menjadi desa mandiri, berkembang, dan tertinggal berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan mengembangkan potensi. Desa memiliki kewenangan lokal dan mandat pembangunan dalam bidang pelayanan
Dokumen tersebut membahas tentang definisi desa, kedudukan hukum desa, keragaman desa, organisasi pemerintahan desa, perencanaan pembangunan dan keuangan desa. Secara garis besar, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat dengan wilayah tertentu yang memiliki norma sosial dan pemimpin resmi. Ada berbagai pandangan mengenai kedudukan hukum desa sebagai komunitas atau pemerintahan. Desa memil
Prin penganggaran dan pertanggungjawaban apbd kpd pemdes final editMohammad Subhan
Pendokumen ini membahas tentang pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari APBD, mencakup: (1) kewenangan desa dalam pengelolaan keuangan, (2) sumber-sumber pendapatan desa seperti bagi hasil pajak dan retribusi serta alokasi dana desa, dan (3) prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa yang transparan dan partisipatif.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang kebijakan otonomi daerah di Indonesia. Beberapa poin utama yang diangkat adalah perdebatan mengenai penerapan otonomi daerah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, alasan pentingnya desentralisasi kekuasaan, dan prinsip-prinsip utama dalam pelaksanaan otonomi daerah.
2. DATA DESA/ KELURAHAN
PROVINSI BANTEN
TAHUN KECAMATAN DESA KELURAHAN JUMLAH
2008 154 1242 262 1504
2010 154 1273 262 1535
2012 155 1273 278 1551
DESA/ KELURAHAN
MENURUT KLASIFIKASI
TAHUN SWADAYA SWAKARSA SWASEMBADA BELUM JUMLAH
TERKLASI
FIKASI
2008 1229 275 - - 1504
2010 1229 275 - 31 1535
KABUPATEN (4) DATA TERAKHIR BELUM MASUK
KOTA (4)
3. PENGATURAN DESA
DALAM PRIODISASI PEMERINTAHAN
HINDIA BELANDA JEPANG
• 1854- Cikal Bakal Pengaturan • OSAME SERAI No. 71 Tahun
Daerah/ Desa 1944 “ Diangkat Melalui
“Otonomi pemilihan dan Pemilihan (4 Tahun)
pengaturan sendiri”
IGO-IGOB
KEMERDEKAAN
ORDE LAMA ORBA ORDE REFORMASI
• 1945-1965 (pasal 18 UUD • UU No. 05
ORDE BARU /
• UU No. 22/ 1999
1945) • UU No. 05
1979 Demokratisasi desa
• UU No. 01/ 1945 /Keseragaman
1979
(BPD)
• UU No.2 / 1948 Keseraga
Desa • UU No. 32/ 2004 ( PP
• UU No. 19/ 1965 Desa Praja man Desa
72/ 2005)
• UU No. 06/ 1964
PERPU RUU-DESA
4. SPIRIT PENGATURAN DESA
PADA TIAP PRIODE PEMERINTAHAN
ORDONANSI ORDONANSI JEPANG
HINDIA ORDONANSI KEMERDEKAAN
BELANDA • Pemilihan diatur • Kemerdekaan, asas
sangat ketat OTDES tetap
Desa diikat dipertahankan
dalam sistem beragam
pengaturan • ORBA,
untuk Sentralisik dan
kelanggengan • Kepala Desa di Keseragaman
koloni fungsikan sebagai Desa
pengawas
rakyatnya • OREF, Reduksi aturan
Desa dari UU menjadi
PP.
5. POLA STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA PADA
TIAP PERIODE
PRIODE KOLONIAL
Sudah Ada Ketegasan Fungsi Desa Sebagai Bahan Hukum Otonom
Lebih Dari Kesatuan Komunal Masyarakat
Kedudukan Desa Sebagai Pemilik Harta Benda, Dan Menghargai
Keragaman
PRIODE JEPANG
Ada Struktur Perangkat Desa
Ada Batasan Priode (4 Tahun)
Otonomi Desa di Batasi
PRIODE KEMERDEKAAN
ORLA, Peraturan Desa Selalu Terkait dengan Aturan Pemda
ORBA, Otonomi Desa Bias
OREF, Revitalisasi Konsep Desa, Disorientasi Sistem Pemerintahan
Desa, Pola Pengaturan Sistem Dan Masa Tuga Kades (Ada
Kecenderungan Merubah Otonomi Desa)
6. PENYELENGGARAAN PEMDES ERA OTDA
Cenderung Mengikuti Pola Pemekaran Daerah
Ada Disorientasi Filosofis
Ada Spirit Kompetitif
Mengikuti Pola Rekrutmen Politik
Pada Tataran Administratif Ada “ Bendsmark” Pada
Sistem Administrasi Negara
Permasalahan Yang Stereotip Secara Nasional
7. PERMASALAHAN AKSES PROVINSI KE PROGRAM DESA
OTDA, UU No. 32/ 2004-PP No.72/ 2005, Menempatkan Provinsi
Pada Posisi Terbatas Terhadap Desa.
Ada banyak aturan yang tidak sinkron terutama peran antar
pemerintah pada desa.
Paradigma pemikiran yang terlalu modern tentang fungsi desa,
sehingga peran desa tercabut dari akar filosofisnya
Aksesbilitas fiskal desa, belum memenuhi harapan aturan dan
rakyat desa.
8. DEFINISI
PEMERINTAH DAERAH, ADALAH PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD MENURUT ASAS OTONOMI DAN TUGAS
PEMBANTU DENGAN PRINSIP NKRI
KECAMATAN, ADALAH WILAYAH KERJA CAMAT SEBAGAI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA
DESA, ATAU DISEBUT NAMA LAIN ADALAH KESATUAN MASYARAKAT HUKUM YANG
MEMILIKI BATAS WILAYAH YANG BERWENANG MENGATUR, MENGURUS
KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT, BERDASARKAN ADAT ISTIADAT YANG
DIAKUI DAN DIHORMATI OLEH SISTEM NKRI
PEMDES, ADALAH PENYELENGGARA URPEM OLEH PEMDES DAN BPD DALAM
MENGATUR DAN MENGURUS KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT
BERDASARKAN ADAT ISTIADAT SETEMPAT YANG DIAKUI DAN DIHORMATI DALAM
SISTEM NKRI
9. URUSAN DESA - KEWENANGAN
URPEM, YANG SUDAH ADA DI DESA
URPEM, YANG DISERAHKAN KAB/KOTA
TUGAS PEMBANTUAN DARI HIERARKI PEMERINTAHAN
URPEM LAIN, YANG MENURUT UNDANG-UNDANG DISERAHKAN PADA
DESA
URUSAN YANG SECARA LANGSUNG DAPAT MENINGKATKAN PELAYANAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DIATUR DENGAN PERATURAN DAERAH –
DISERTAI PENYERAHAN 3M)
10. REFORMASI TATA KELOLA PEMDES
TATA KELEMBAGAAN
PEMDES (PERANGKAT DESA) DIATUR DENGAN PERDA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DIPILIH DARI MASYARAKAT
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
MITRA, DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
TATA LAKSANA
PERDES, ADALAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIBUAT BPD
BERSAMA KEPALA DESA
PEMBINAAN, ADALAH PEMBERIAN PEDOMAN, STANDAR
PELAKSANAAN, PERENCANAAN, LITBANG, DIKLAT, MONEV, KONSULTASI, PENGAW
ASAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMDES
11. Lanjutan...
TATA KELOLA KEUANGAN
ALOKASI DANA DESA
BERSUMBER DARI BAGIAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN, PUSAT DAN
DAERAH YANG DITERIMA KABUPATEN/KOTA
APB-DESA
RENCANA TAHUNAN KEUANGAN DESA YANG DIBAHAS DAN DISETUJUI BPD,
DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DESA
SISTEM PELAPORAN
- LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMDES KEPADA BUPATI MELALUI CAMAT
- LKPJ KEPADA BPD
- INFORMASI KEPADA MASYARAKAT DESA
12. KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
(PASAL 27) KADES DIBERIKAN PENGHASILAN TETAP/BULANAN
SESUAI KEMAMPUAN DESA, MINIMUM SAMA DENGAN UMR
KAB/KOTA – DIATUR DENGAN PERDA
DITETAPKAN DALAM APB-DESA MEMUAT :
- RINCIAN JENIS PENGHASILAN
- RINCIAN JENIS TUNJANGAN
- PEMBEBANAN PEMBERIAN PENGHASILAN
13. SUMBER PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI - DESA
10 % DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI – DIATUR DENGAN
PERDA – DIBAGI BERDASARKAN PERKADA
10 % DARI DANA PERIMBANGAN
BANTUAN KEUANGAN DARI PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA – MASUK KAS DESA
HIBAH TAK MENGIKAT
KADES, ADALAH PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DESA
DAPAT DILIMPAHKAN PADA PERANGKAT DESA
HARUS ADA PERDES TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
PERKADA PENGELOLAAN KEUANGAN - DESA
14. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAH
- MEMBERI PEDOMAN NSPK
- DIKLAT
- PENGHARGAAN
- PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN
- AKSELERASI PEMBANGUNAN DESA
- MEMFASILITASI KEBERAGAMAN DESA
PROVINSI
- PEDOMAN TP – BANTUAN KEUANGAN
- MEMFASILITASI KEBERAGAMAAN DESA
- PENGHARGAAN
- PELATIHAN
- PERCEPATAN PEMBANGUNAN
15. Lanjutan...
KABUPATEN/KOTA
- PENGATURAN OPERASIONAL
- EVALUASI PERDES
- PENGHARGAAN
- FASILITASI KEBERAGAMAAN
- SANKSI PELANGGARAN
- PERCEPATAN PEMBANGUNAN
BINWAS CAMAT
TIDAK MEMBUAT ATURAN, TETAPI MEMFASILITASI TATA KELOLA PEMDES
16. KESIMPULAN
Otonomi Desa, harus dikembalikan pada khittahnya sebagi
perekat NKRI
Perubahan status desa dan kelurahan harus seimbang
Azas Keadilan Fiskal Desa Harus Diperhatikan
Fasilitasi yang sistemik dalam penguatan Pemdes, melalui :
• Penguatan Administrasi
• Penguatan Kompetensi Aparat Desa
• Penguatan Tata Hubungan Lembaga Desa
17. LANJUTAN KESIMPULAN
Rekrutmen calon Kepala Desa, harus memenuhi kriteria minimal :
• Pendidikan
• Usia
• Rekam Jejak
• Bukan Partisan
Produk Perundang-Undangan Desa, harus memenuhi 2 aspek pokok :
• Pengejawantahan dari produk-produk hukum diatasnya
• Perwujudan hasil musyawarah dan mufakat elemen desa yang
diformalkan dan tidak berbenturan dengan kaidah kearifan lokal.