SlideShare a Scribd company logo
Mekanisme Pelaksanaan APB Kampung,
Penata-usahaan, dan Pertanggungjawaban
Serial : Pengelolaan Keuangan Desa
Kemendesa RI 1
2
Lahir
di Lubuk Jambi Kabupaten Kuantan Singingi
Tanggal 08 Desember 1976
Alamat :
Jl. Swakarya Blok D No 112 Komplek Mutiara Permai RT 04 / 04
Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru
HP. 0812 768 4850
Email : dhonie_osmond2011@yahoo.com
Pendidikan :
S2 – Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan
Institut Pertanian Bogor (IPB – Bogor)
Pengalaman Kerja :
Pendamping Desa – Program Pemberdayaan Desa PPD (2005-2009)
Koordinator Daerah – Program Pemberdayaan Desa PPD (2010 – 2014)
Tenaga Ahli Kelembagaan pada
Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Riau (2007 – 2011)
3
Perencanaan APB-Kam
Pelaksanaan & Penatausahaan APB-Kam
Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APB-
Kam
Pelaporan Akhir dan
Pertanggungjawaban
Perencanaan APB-Kam
4 Back
Tahap I : Perencanaan APBDes (lingkup Desa)
5
Tahap II : Evaluasi (lingkup Kabupaten)
6
Bagan Perencanaan APBDes
7
Pelaksanaan dan Penatausahaan
APBDesa
8 Back
9
• Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung
(PKPKK) adalah Penghulu yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan kampung, memiliki wewenang :
• Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBKampung;
• Menetapkan PTPKK;
• Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan
penerimaan kampung;
• Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan
dalam APBKampung; dan
• Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban
Tugas Pokok & Fungsi
10
• menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana
penarikan dana;
• memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan
kegiatan dan penarikan dana;
• mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang
berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
• Mengawasi penyusunan laporan keuangan dan kinerja
atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
11
• Sekretaris Desa yang disebut dengan Kerani, adalah bertindak
selaku koordinator pelaksanaan keuangan Kampung :
• Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan
APBKampung;
• Menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang
APBKampung, perubahan APBKampung dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung;
• Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan
yang telah ditetapkan dalam APBKampung;
• Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBKampung; dan
• Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan
pengeluaran APBKampung.
12
• Bendahara Desa yang disebut dengan Bendahara Kampung,
adalah unsur staf sekretariat Kampung yang membidangi
urusan administrasi keuangan untuk menata-usahakan
keuangan Kampung. Bendahara mempunyai tugas :
a. Menerima, menyimpan, menyetorkan / membayarkan,
b. Menata-usahakan; dan
c. Mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan
kampung; dan pengeluaran pendapatan kampung dalam
rangka pelaksanaan APBKampung
• Bendahara Kampung wajib memungut pajak penghasilan
(PPh) dan pajak lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan
APBkam, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan
dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
13
• Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung
(PTPKK) adalah Unsur Perangkat Kampung yang
membantu Penghulu untuk melaksanakan
pengelolaan keuangan kampung, PTPKK berasal dari
unsur Perangkat Kampung, terdiri dari:
• Kerani
• Juru Tulis; dan
• Bendahara
14
Struktur Organisasi Tata Kelola Pemerintah Kampung
Penghulu
Kaur
TU
Kaur
Keuangan
Kaur
Perenc.
Jurtul I Jurtul I Jurtul
Kerani
Kepala
Dusun
15
• Tim Pengelola Kegiatan yang disingkat TPK adalah
Tim yang ditetapkan oleh Penghulu dengan surat
Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Kampung
dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Kampung untuk
melaksanakan pengadaan barang/jasa kampung
Bendahara
(Kaur Keuangan)
Kasi / Jurtul
(PK)
Kasi / Jurtul
(PK)
Kasi / Jurtul
(PK)
Struktur PTPKK
Diangkat berdasarkan SK Penghulu Kampung
Kerani
16
• Tim Pelaksana Kegiatan yang disingkat TPK adalah
Pihak yang ditetapkan oleh Penghulu dengan surat
Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Kampung
dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Kampung untuk
melaksanakan pengadaan barang/jasa kampung,
mengerjakan pekerjaan dalam kegiatan/proyek
pembangunan kampung
Penyaluran Dana
RKUN
RKUD
• Pagu Anggaran
DD setiap Desa
• Perda / Perbup
• Petunjuk dan
Operasional
Keg
RKD
Perkam :
•RPJM Kam
•RKP Kam
•APB Kam
Kas Desa
P.K.
• Dokumen SPP
• Dokumen RAB
• Pernyataan Tanggung
Jawab Belanja
• Bukti / Nota Belanja
Bendahara Wajib membuat
BUKU BANTU BANK
setiap Tutup Buku Akhir Bulan
membuat
BUKU BANTU PAJAK
membuat
BUKU KAS UMUM
17
Zona
Perencanaan
Zona
Pelaksanaann
: Aliran Dana
: Aliran Berkas Dokumen
NO JENIS DOKUMEN MANUAL FORM Siskeudes
1. BUKU KAS UMUM Buku Kas Umum_Bantu Bank&Pajak.xls /
sheet-Buku Kas Umum
Ada
2. BUKU BANTU BANK Buku Kas Umum_Bantu Bank&Pajak.xls /
sheet-Buku Kas Bantu Bank Desa
Ada
3. BUKU BANTU PAJAK Buku Kas Umum_Bantu Bank&Pajak.xls /
sheet-Buku Kas Pembantu Pajak
Ada
4. BUKU RINCIAN
PENDAPATAN
-- Ada
5. BUKU RINCIAN
PEMBIAYAAN
-- Ada
SLIP / KWITANSI --- Ada
18
Dokumen yang dilengkapi :
Tahapan Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan
1) Membentuk dan Menetapkan Pelaksana
Kegiatan dalam SK Penghulu Kampung
2) Musyawarah Penyusunan Rencana Kerja
Pelaksanaan Kegiatan
3) Sosialisasi Kegiatan Pembangunan di Tingkat
Desa melalui Media Informasi
4) Pembekalan terhadap Pelaksana Kegiatan (PK)
5) Penyiapan Dokumen Adminitrasi Kegiatan
Pembangunan Desa
6) Pengadaan Tenaga Kerja
7) Pengadaan Barang & Jasa (sesuai ketentuan)
19
Dokumen yang dihasilkan / dilengkapi :
NO JENIS DOKUMEN MANUAL FORM SISKEU
6 Rencana Kerja Kegiatan
Desa
1. Lam. Permendagri No.114 Hal
29/sheet-1
Tidak Ada
7 Ceklist Materi Kegiatan
Pembangunan Desa
1. Lam. Permendagri No.114 Hal
29/sheet-2
Tidak Ada
8 Ceklist Materi Pembekalan
Pelaksana Pembangunan
Desa
1. Lam. Permendagri No.114 Hal
29/sheet-3
Tidak Ada
9 Ceklist Dokumen
Administrasi Pelaksanaan
Pembangunan Desa
1. Lam. Permendagri No.114 Hal
29/sheet-4
Tidak Ada
10 SK Pelaksana Kegiatan Tidak Ada Tidak Ada
11 Pengadaan Tenaga Kerja 1. Lam. Permendagri No.114 Hal
29/sheet-5&6
Tidak Ada
20
Pengajuan SPP oleh Pelaksana Kegiatan
21
NO JENIS DOKUMEN MANUAL FORM SISKEUDES
12 Surat Pengajuan Panjar Kegiatan -- Ada
13 SPP & dokumen pendukung SPP dan Dokumen Pendukung / hal 2 Ada
14 RAB & dokumen Pendukung SPP dan Dokumen Pendukung / hal 1 Ada
15 Form Pernyataan Tanggung Jawab
Belanja
SPP dan Dokumen Pendukung / hal 3 Ada
16 Register SPP Ada
17 BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN Buku Kas Umum_Bantu
Bank&Pajak.xls / sheet-BUKU KAS
PEMBANTU KEGIATAN
Ada
Nota Bukti Belanja Asli dilampirkan Tidak ada
22
Catatan
• Bendahara boleh memilih mekanisme pencairan yang memungkinkan sesuai kondisi keuangan (panjar atau tanpa panjar)
• Syarat, Ketentuan dan Kelengkapan dokumen menyesuaikan dengan mekanisme yang dipilih
• Mengikuti/menggunakan Format yang disediakan oleh SISKEUDES (bila menggunakan aplikasi SISKEUDES)
Dokumen yang dilengkapi :
Pengadaan Barang & Jasa
di Kampung
23
Dasar Hukum :
• Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2013 tentang Pemotongan/Pemungutan Dan
Penyetoran Pajak Yang Dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran
• Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan,
Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan
Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi
• Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun 2016 Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa pada kampung di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Siak
Prinsip
Peraturan Kepala LKPP No 13/2013 Pasal 4 :
Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara
partisipatif dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan
dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan
melibatkan PARTISIFASI MASYARAKAT setempat, untuk memperluas
kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat.
Peraturan Bupati Siak No. ..... / 2015 Pasal 4 :
• Efisien
• Efektif
• Transparan
• Pemberdayaan Masyarakat
• Gotong-royong
• Akuntabel
24
Peraturan Bupati Siak No. ..... / 2015 Pasal 4 :
Efektif
Transparan
Akuntabel
Gotong
royong
Pemberdayaan
Masyarakat
EfisienSesuai dengan aturan dan
ketentuan sehingga dapat
dipertanggungjawabkan.
Mencapai hasil dan sasaran
dengan kualitas yang
maksimum
Sesuai dengan
kebutuhan dan
sasaran
Akses informasi mudah
didapat oleh masyarakat
Arena pembelajaran
bagi masyarakat
Mendorong
Swadaya masyarakat
25
Jenis Pengadaan Barang & Jasa
Pengadaan Barang / Jasa melalui Swakelola
Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia
Barang/Jasa
1
2
26
Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah)
Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,-
s/d Rp.200.000.000,-
Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp.200.000.000,-
Pengadaan Barang & Jasa
Secara Swakelola
27
Ketentuan Umum
• dilaksanakan secara swakelola oleh TPK yang ditetapkan oleh
Penghulu dengan Surat Keputusan terdiri dari unsur Pemerintah
Kampung dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Kampung, yang
susunan keanggotaan:
• Ketua;
• Sekretaris; dan
• Anggota;
• Pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan,
pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan
pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
• Khusus untuk untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu
pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau
peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan cara Swakelola.
Sumber : Perbup No. ...... ./2015 Ps. 6
28
Persiapan Swakelola
Step 1
Jadwal pelaksanaan pekerjaan
Step 4
Spesifikasi teknis
(apabila diperlukan)
Step 3
Gambar rencana kerja
(untuk pekerjaan konstruksi kerja,
kebutuhan bahan, dan peralatan
Step 5
Perkiraan biaya
(Rencana Anggaran Biaya/RAB)
Step 2
Rencana penggunaan
tenaga kerja, kebutuhan
bahan, dan peralatan
Sumber : Perbup No. ...... ./2015 Ps. 7
29
Pelaksanaan Swakelola
• dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa melalui swakelola;
• Barang/jasa (bahan/material) untuk mendukung kegiatan
swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya,
dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh
TPK;
• Khusus untuk pekerjaan konstruksi :
- ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan
pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau
mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;
- dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait
dan/atau
- dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor);
Sumber : Perbup No. ...... ./2015 Ps. 8
30
Pengadaan Barang & Jasa
melalui Penyedia Barang/Jasa
31
Ketentuan Umum
• Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa untuk
memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka
mendukung pelaksanaan swakelola maupun memenuhi
kebutuhan barang/jasa secara langsung di Kampung.
• Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dalam
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi
persyaratan memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk
tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya.
• Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan konstruksi, mampu
menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang
diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan
Sumber : Perbup No. ...... ./2015 Ps. 9
32
Tahapan Persiapan Swakelola
Step 1
Rencana Anggaran Biaya (RAB)
berdasarkan data harga pasar
setempat atau harga pasar terdekat
dari kampung tersebut.
Step 3
Spesifikasi teknis barang/jasa
(apabila diperlukan); dan
Step 2
Dalam penyusunan RAB dapat
memperhitungkan ongkos kirim
atau ongkos pengambilan atas
barang/jasa yang akan diadakan.
Step 4
Khusus untuk pekerjaan
konstruksi, disertai
gambar rencana kerja
(apabila diperlukan).
Sumber : Perbup No. ...... ./2015 Ps. 10
33
Tahap Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah)
• TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia
Barang/Jasa.
• Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan
tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa
penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa.
• TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia
Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
• Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa
nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama
TPK
34
Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai Rp50.000.000, - Rp200.000.000
• TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia
Barang/Jasa.
• TPK mengirim Permintaan Surat Penawaran secara tertulis dari
Penyedia Barang/Jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa
(rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan
satuan).
• Penyedia Barang/Jasa menyampaikan Surat Penawaran tertulis
yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang
lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.
• TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia
Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
• Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa
nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK
35
Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp200.000.000
1) TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara
tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda
dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa
atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan
spesifikasi teknis barang/jasa.
2) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis
yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau
ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga.
3) TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa
terhadap kedua Penyedia Barang/Jasa yang memasukan
penawaran.
36
Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp200.000.000
4) Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan :
a) dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka
dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar)
secara bersamaan.
b) dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka
TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-
menawar) kepada Penyedia Barang/Jasa yang
memenuhi spesifikasi teknis tersebut.
c) tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka
TPK membatalkan proses pengadaan.
37
Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp200.000.000
5) Apabila spesifikasi teknis tidak dipenuhi (angka 4 huruf c), maka TPK
melaksanakan kembali proses pengadaan.
6) Negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada angka 4)
huruf a) dan angka 4) huruf b) untuk memperoleh harga yang lebih
murah.
7) Hasil negosiasi dituangkan dalam Berita Acara dan Surat Perjanjian
antara Ketua TPK dan Penyedia barang/jasa yang berisi sekurang-
kurangnya:
• tanggal dan tempat dibuatnya
surat perjanjian;
• para pihak;
• ruang lingkup pekerjaan;
• nilai pekerjaan;
• hak dan kewajiban para pihak;
• jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan;
• ketentuan keadaan kahar; dan
• sanksi.
38
Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan
1. Apabila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis
kepada Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan perubahan
ruang lingkup pekerjaan yang meliputi :
a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
b. mengurangi jenis pekerjaan;
c. mengubah spesifikasi teknis; dan/atau
d. melaksanakan pekerjaan tambah
2. (Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan (Point 1), TPK
melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia
Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah.
3. Untuk nilai Pengadaan Barang/Jasa di atas Rp 200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah), dilakukan adendum surat perjanjian
yang memuat perubahan ruang lingkup dan total nilai
pekerjaan yang disepakati.
39
NO JENIS DOKUMEN FILE FORMAT FORM : SISKEU
18 Surat Permintaan Surat Penawaran
Kepada Penyedia
lampiran pengadaan barang dan jasa.DOC / hal 3 Tidak Ada
19 Surat Penawaran dari Penyedia lampiran pengadaan barang dan jasa.DOC / hal 4 Tidak Ada
20 Berita Acara Negosiasi lampiran pengadaan barang dan jasa.DOC / hal 5 Tidak Ada
21 Ceklist Dokumen Administrasi
Pelaksanaan Pembangunan
1. Lam. Permendagri No.114 Hal 29/sheet-4 Tidak Ada
22 Pendataan Kebutuhan Tenaga Kerja 1. Lam. Permendagri No.114 Hal 29/sheet-5 Tidak Ada
23 Daftar Calon Tenaga Kerja 1. Lam. Permendagri No.114 Hal 29/sheet-6 Tidak Ada
24 Daftar Hadir dan Insentif Pekerja 1. Lam. Permendagri No.114 Hal 29/sheet-7 Tidak Ada
25 Daftar Perhitungan HOK dan
Penerimaan Insentif dengan sistem
upah borong
1. Lam. Permendagri No.114 Hal 29/sheet-8 Tidak Ada
40
Dokumen yang dihasilkan / dilengkapi :
NO JENIS DOKUMEN MANUAL FORM SISKEUDES
26 Daftar Kebutuhan
Material/Bahan
1. Lam. Permendagri No.114 Hal
29/sheet-9
Tidak Ada
27 Daftar Realisasi Swadaya Dana
(bila ada)
1. Lam. Permendagri No.114 Hal
29/sheet-10
Tidak Ada
28 Daftar Realisasi Swadaya
Barang (bila ada)
1. Lam. Permendagri No.114 Hal
29/sheet-10
Tidak Ada
29 Daftar Realisasi Swadaya
Tenaga Sukarela (bila ada)
1. Lam. Permendagri No.114 Hal
29/sheet-11
Tidak Ada
30 Laporan Perkembangan
Pelaksanaan Kegiatan
1. Lam. Permendagri No.114 Hal
29/sheet-12
Tidak Ada
31 Laporan Pengaduan
Masyarakat
1. Lam. Permendagri No.114 Hal
29/sheet-21
Tidak Ada
41
Dokumen yang dihasilkan / dilengkapi :
NO JENIS DOKUMEN MANUAL FORM SISKEU
32 Laporan Masalah,
Kendala, dan Hambatan
1. Lam. Permendagri No.114 Hal 29/sheet-22 Tidak Ada
33 Laporan Realisasi Biaya
Kegiatan
1. Lam. Permendagri No.114 Hal 29/sheet-23 Tidak Ada
34 Rekapitulasi Realisasi
Biaya Kegiatan
1. Lam. Permendagri No.114 Hal 29/sheet-24 Tidak Ada
35 Berita Acara Perubahan
(bila ada)
4. Lam. Hal 44 (BA Perubahan Keg.doc Tidak Ada
36 Form Daftar Perubahan
Kegiatan
5. Lam. Hal 45 (Tabel perubahan keg.doc Tidak Ada
37 Form Pernyataan Hibah
(bila ada)
2. Lam. Hal 41_hibah.doc Tidak Ada
38 Form Pernyataan tidak
menuntut ganti rugi
3. Lam. Hal 42_tidak tuntut ganti rugi Tidak Ada
42
Dokumen yang dihasilkan / dilengkapi :
Pemantauan, Pengawasan
dan Penyelesaian Masalah
43
Dasar Hukum :
UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014
Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2016
Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
Peraturan Bupati Siak Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung
Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan
• Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan
dilakukan setiap Tahapan Kegiatan
• Pemantauan dan Pengawasan dapat dilakukan
oleh :
• Internal Desa ; Bapekam dan Masyarakat
• Pendamping Profesional
• Satker Terkait ; Inspektoral dan BPKP
• Penyelesaian Masalah dilakukan secara
musyawarah mufakat, bila tidak memperoleh
penyelesaian bisa melalui jalur hukum
44
WARNING...!!!
Sumber Dana yang dikelola desa bisa jadi berupa Dana yang bersumber APBN dalam bentuk DD, APBD Prov dalam bentuk
Bantuan keuangan, dan APBD Kabupaten oleh karena itu audit internal dilakukan oleh BPKP dan INSPEKTORAT,
atau dapat diselesaikan secara hukum oleh KPK dan TIPIKOR
NO JENIS DOKUMEN MANUAL FORM SISKEU
39 Form Pemeriksaan Kegiatan
(Fisik)
1. Lam. Permendagri No.114 Hal
29/sheet-15
Tidak Ada
40 Form Pemantauan
Pelaksanaan Kegiatan
1. Lam. Permendagri No.114 Hal
29/sheet-C.1
Tidak Ada
41 Form Pemantauan
Perencanaan Pembangunan
Desa
1. Lam. Permendagri No.114 Hal
29/sheet-C.2
Tidak Ada
42 Berita Acara Penyelesaian
Masalah
6. Lam. Hal 46,47 (BA Penyelesaian
masalah.docx
Tidak Ada
45
Dokumen yang dihasilkan / dilengkapi :
Pelaporan
& Pertanggungjawaban
46
Dasar Hukum :
UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014
Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2016
Permendesa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
Peraturan Bupati Siak Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung
Jenis Pelaporan
Laporan Realisasi Pelaksanaan Semester Pertama
• Laporan semester pertama berupa laporan realisasi
APBKampung.
• Laporan realisasi pelaksanaan APBKampung disampaikan
paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan
Laporan Semester Akhir atau PertanggungJawaban Akhir Tahun
• Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat
pada akhir bulan Januari tahun berikutnya
47
Laporan Realisasi
Pelaksanaan Kegiatan
48
Dasar Hukum :
UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014
Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2016
Permendesa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
Peraturan Bupati Siak Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung
Back
49
Sistematika Laporan
NO JENIS DOKUMEN MANUAL FORM SISKEU
43 Laporan Pelaksanaan
Kegiatan (sesuai
Sistematika)
7. Lam, Hal 48 (Outline lap. pelaksanaan
keg).doc
Tidak Ada
44 Lampiran : Laporan Realisasi
Pelaksanaan APBKam
Semester I/II
Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Kam Ada
45 Foto Perkembangan
Pelaksanaan Kegiatan ;
8. Lam. Hal 54-57 (Foto Keg).doc Tidak Ada
46 Gambar Purna Laksana
Semua Kegiatan
1. Lam. Permendagri No.114 Hal
29/sheet-26
Tidak Ada
50
Dokumen yang dihasilkan / dilengkapi :
Laporan Akhir &
Pertanggung Jawaban
51
Dasar Hukum :
UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014
Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2016
Permendesa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
Peraturan Bupati Siak Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung
Back
52
Alur Pelaporan
• Penghulu menyampaikan laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APBKampung kepada Bupati setiap
akhir tahun anggaran
• Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBKampung terdiri dari :
• Pendapatan,
• Belanja, dan
• Pembiayaan
• Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBKampung dalam bentuk Peraturan Kampung
• Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBKampung merupakan bagian tidak terpisahkan dari
laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung
53
Isi dan Muatan Laporan Pertanggungjawaban
Sistematika Laporan Akhir
54
• Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APBKampung diinformasikan kepada
masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi
yang mudah diakses oleh masyarakat
• Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan
media informasi lainnya
55
Media Penyampaian Lap. Pertanggungjawaban
• Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBKampung dalam ditetapkan bentuk Peraturan
Kampung
• Peraturan Kampung tentang Laporan Pertanggungjawaban
realisasi Pelaksanaan APB-Kam ditetapkan melalui
Musyawarah Kampung
56
Penetapan Laporan Pertanggungjawaban
NO JENIS DOKUMEN MANUAL FORM SISKEU
47 Lampiran : Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APBKam
Laporan Realisasi Pelaksanaan APB
Kam
Ada
48 Laporan Akhir Pelaksanaan APB-
Kam (sesuai Sistematika)
10.Lam. Hal 62 (Outline lap.
akhir).doc
Tidak Ada
49 Rancangan Peraturan Kampung
tentang Laporan
pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBKampung
RANCANGAN PERKAM LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
APBKAM.doc
Tidak Ada
50 Berta Acara Musy-Kampung
Penetapan Perdes dan Daftar
Hadir
9. Lam. Hal 59-61 (BA Pelaksanaan
Pemb. Desa).doc
Tidak Ada
57
Dokumen yang dihasilkan / dilengkapi :
NO JENIS DOKUMEN MANUAL FORM SISKEU
51 Lembaran Pengesahan dari
BAPEKAM
Tidak Ada Tidak Ada
52 Peraturan Kampung tentang
Laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan
APBKampung
Perkam Tidak Ada
58
Dokumen yang dihasilkan / dilengkapi :
59

More Related Content

What's hot

Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp  pengawalan akuntabilitas keuangan desaBpkp  pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Rizki Rizki Afdhal
 
09. siklus-keuangan-desa1
09. siklus-keuangan-desa109. siklus-keuangan-desa1
09. siklus-keuangan-desa1
Khasis Munandar
 
1 bahan ajar diklat keudes kebijakan bpkp ok
1 bahan ajar diklat keudes   kebijakan bpkp ok1 bahan ajar diklat keudes   kebijakan bpkp ok
1 bahan ajar diklat keudes kebijakan bpkp ok
titisari karuniasih
 
Tata kelola keudes
Tata kelola keudesTata kelola keudes
Tata kelola keudes
Pemdes Seboro Sadang
 
Pengelolaan keu desa
Pengelolaan keu desaPengelolaan keu desa
Pengelolaan keu desa
Dodik mer
 
Penatausahaan keuangan Desa
Penatausahaan keuangan DesaPenatausahaan keuangan Desa
Penatausahaan keuangan Desa
Formasi Org
 
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan Desa
Sujatmiko Wibowo
 
1.pengelola keuangan desa 2017
1.pengelola  keuangan desa 20171.pengelola  keuangan desa 2017
1.pengelola keuangan desa 2017
kodri .
 
Irjen jakwas desa 29 juli 2015 edited
Irjen jakwas desa   29 juli 2015 editedIrjen jakwas desa   29 juli 2015 edited
Irjen jakwas desa 29 juli 2015 edited
Rooy John
 
Pengantar apb desa
Pengantar apb desaPengantar apb desa
Pengantar apb desa
Formasi Org
 
Paparan bimtek pengelolaan dana desa 2015
Paparan bimtek pengelolaan dana desa 2015Paparan bimtek pengelolaan dana desa 2015
Paparan bimtek pengelolaan dana desa 2015
Dodik Mer
 
Sesi 6 pengelolaan keu desa
Sesi 6 pengelolaan keu desaSesi 6 pengelolaan keu desa
Sesi 6 pengelolaan keu desa
Formasi Org
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Formasi Org
 
Musyawarah Desa
Musyawarah DesaMusyawarah Desa
Musyawarah Desa
Formasi Org
 
Tata usaha keuangan
Tata usaha keuanganTata usaha keuangan
Tata usaha keuangan
rajapusbar
 
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpkSlide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpk
gunawankusumo
 
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
agus raharjo
 
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESASISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
MAHMUN SYARIF
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Formasi Org
 

What's hot (20)

Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp  pengawalan akuntabilitas keuangan desaBpkp  pengawalan akuntabilitas keuangan desa
Bpkp pengawalan akuntabilitas keuangan desa
 
09. siklus-keuangan-desa1
09. siklus-keuangan-desa109. siklus-keuangan-desa1
09. siklus-keuangan-desa1
 
1 bahan ajar diklat keudes kebijakan bpkp ok
1 bahan ajar diklat keudes   kebijakan bpkp ok1 bahan ajar diklat keudes   kebijakan bpkp ok
1 bahan ajar diklat keudes kebijakan bpkp ok
 
Tata kelola keudes
Tata kelola keudesTata kelola keudes
Tata kelola keudes
 
Pengelolaan keu desa
Pengelolaan keu desaPengelolaan keu desa
Pengelolaan keu desa
 
Penatausahaan keuangan Desa
Penatausahaan keuangan DesaPenatausahaan keuangan Desa
Penatausahaan keuangan Desa
 
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESAMATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
MATERI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
 
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan Desa
 
1.pengelola keuangan desa 2017
1.pengelola  keuangan desa 20171.pengelola  keuangan desa 2017
1.pengelola keuangan desa 2017
 
Irjen jakwas desa 29 juli 2015 edited
Irjen jakwas desa   29 juli 2015 editedIrjen jakwas desa   29 juli 2015 edited
Irjen jakwas desa 29 juli 2015 edited
 
Pengantar apb desa
Pengantar apb desaPengantar apb desa
Pengantar apb desa
 
Paparan bimtek pengelolaan dana desa 2015
Paparan bimtek pengelolaan dana desa 2015Paparan bimtek pengelolaan dana desa 2015
Paparan bimtek pengelolaan dana desa 2015
 
Sesi 6 pengelolaan keu desa
Sesi 6 pengelolaan keu desaSesi 6 pengelolaan keu desa
Sesi 6 pengelolaan keu desa
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
 
Musyawarah Desa
Musyawarah DesaMusyawarah Desa
Musyawarah Desa
 
Tata usaha keuangan
Tata usaha keuanganTata usaha keuangan
Tata usaha keuangan
 
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpkSlide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpk
 
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
Pengelolaan keuangan-dan-aset-desa-11
 
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESASISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 

Similar to Materi pelaksanaan&penatausahaan apb kam 2017

Spb 4.1
Spb 4.1Spb 4.1
Spb 4.1
Ady Sofyan
 
1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptx
1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptx1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptx
1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptx
Darmawati Darmawati
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
Arya Biase
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
yuleetaemins
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
udin251181
 
PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA.pptx
PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA.pptxPERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA.pptx
PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA.pptx
ArisMali
 
SPB. 4.1 Pokok Kebijakan PKD.pptx
SPB. 4.1 Pokok Kebijakan PKD.pptxSPB. 4.1 Pokok Kebijakan PKD.pptx
SPB. 4.1 Pokok Kebijakan PKD.pptx
ZakirNaik5
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
MbahSantowaanCikeruh
 
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
MAHMUN SYARIF
 
AKUNTANSI DESA.pptx
AKUNTANSI DESA.pptxAKUNTANSI DESA.pptx
AKUNTANSI DESA.pptx
theresialorens56
 
Pengelolaan keuangan desa
Pengelolaan keuangan desa Pengelolaan keuangan desa
Pengelolaan keuangan desa
PT i-Con Kirana Solusi
 
Pengelolaan keuangan desa
Pengelolaan  keuangan desaPengelolaan  keuangan desa
Pengelolaan keuangan desa
dermolo
 
3. mekanisme pengawasan badan premusyawaratan desa.pptx
3. mekanisme pengawasan badan premusyawaratan desa.pptx3. mekanisme pengawasan badan premusyawaratan desa.pptx
3. mekanisme pengawasan badan premusyawaratan desa.pptx
andikhaidir6
 
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
MuhammadHasanHidayat
 
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
MuhammadHasanHidayat
 
OPTIMALISASI-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-DANA-DESA.pptx
OPTIMALISASI-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-DANA-DESA.pptxOPTIMALISASI-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-DANA-DESA.pptx
OPTIMALISASI-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-DANA-DESA.pptx
ulfaharahap1
 
Revisi program dan penganggaran p2kp ta. 2015_10062015
Revisi program dan penganggaran p2kp ta. 2015_10062015Revisi program dan penganggaran p2kp ta. 2015_10062015
Revisi program dan penganggaran p2kp ta. 2015_10062015
Albar Kendari
 
PPT Pengelolaan_keuangan_deas 20-2018.pptx
PPT Pengelolaan_keuangan_deas 20-2018.pptxPPT Pengelolaan_keuangan_deas 20-2018.pptx
PPT Pengelolaan_keuangan_deas 20-2018.pptx
RismawanAris
 
Administrasi dan pelaporan keuangan tpk
Administrasi dan pelaporan keuangan tpkAdministrasi dan pelaporan keuangan tpk
Administrasi dan pelaporan keuangan tpk
husnijaeh
 
Sosialisasi Peminatan Program Air Limbah Setempat 150823.pptx
Sosialisasi Peminatan Program Air Limbah Setempat 150823.pptxSosialisasi Peminatan Program Air Limbah Setempat 150823.pptx
Sosialisasi Peminatan Program Air Limbah Setempat 150823.pptx
daristanu
 

Similar to Materi pelaksanaan&penatausahaan apb kam 2017 (20)

Spb 4.1
Spb 4.1Spb 4.1
Spb 4.1
 
1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptx
1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptx1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptx
1. Pokok-pokok pengelolaan dan Pengelola Keudes.pptx
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptxpengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
 
PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA.pptx
PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA.pptxPERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA.pptx
PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA.pptx
 
SPB. 4.1 Pokok Kebijakan PKD.pptx
SPB. 4.1 Pokok Kebijakan PKD.pptxSPB. 4.1 Pokok Kebijakan PKD.pptx
SPB. 4.1 Pokok Kebijakan PKD.pptx
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
 
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
 
AKUNTANSI DESA.pptx
AKUNTANSI DESA.pptxAKUNTANSI DESA.pptx
AKUNTANSI DESA.pptx
 
Pengelolaan keuangan desa
Pengelolaan keuangan desa Pengelolaan keuangan desa
Pengelolaan keuangan desa
 
Pengelolaan keuangan desa
Pengelolaan  keuangan desaPengelolaan  keuangan desa
Pengelolaan keuangan desa
 
3. mekanisme pengawasan badan premusyawaratan desa.pptx
3. mekanisme pengawasan badan premusyawaratan desa.pptx3. mekanisme pengawasan badan premusyawaratan desa.pptx
3. mekanisme pengawasan badan premusyawaratan desa.pptx
 
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
 
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
05 ITJEN DAGRI - PAPARAN JAWA TIMUR.pptx
 
OPTIMALISASI-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-DANA-DESA.pptx
OPTIMALISASI-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-DANA-DESA.pptxOPTIMALISASI-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-DANA-DESA.pptx
OPTIMALISASI-PEMBINAAN-DAN-PENGAWASAN-DANA-DESA.pptx
 
Revisi program dan penganggaran p2kp ta. 2015_10062015
Revisi program dan penganggaran p2kp ta. 2015_10062015Revisi program dan penganggaran p2kp ta. 2015_10062015
Revisi program dan penganggaran p2kp ta. 2015_10062015
 
PPT Pengelolaan_keuangan_deas 20-2018.pptx
PPT Pengelolaan_keuangan_deas 20-2018.pptxPPT Pengelolaan_keuangan_deas 20-2018.pptx
PPT Pengelolaan_keuangan_deas 20-2018.pptx
 
Administrasi dan pelaporan keuangan tpk
Administrasi dan pelaporan keuangan tpkAdministrasi dan pelaporan keuangan tpk
Administrasi dan pelaporan keuangan tpk
 
Sosialisasi Peminatan Program Air Limbah Setempat 150823.pptx
Sosialisasi Peminatan Program Air Limbah Setempat 150823.pptxSosialisasi Peminatan Program Air Limbah Setempat 150823.pptx
Sosialisasi Peminatan Program Air Limbah Setempat 150823.pptx
 

Recently uploaded

Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdfPrinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
bayubpsjombang
 
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdfBerita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
DenniPratama2
 
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
andikhaidir6
 
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
firlanarahmania
 
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptxBahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
syahirula014
 
CONTOH Penyusunan SOP Kecamatan Kelurahan Kota Kediri 12-13 Juni 2024.pdf
CONTOH Penyusunan SOP Kecamatan Kelurahan Kota Kediri 12-13 Juni 2024.pdfCONTOH Penyusunan SOP Kecamatan Kelurahan Kota Kediri 12-13 Juni 2024.pdf
CONTOH Penyusunan SOP Kecamatan Kelurahan Kota Kediri 12-13 Juni 2024.pdf
RizkiAzharHermawan1
 
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptxBela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
andikhaidir6
 
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptxSosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
SeksiBankKPPNMalang
 
Contractor Safety Management System (CSMS).pdf
Contractor Safety Management System (CSMS).pdfContractor Safety Management System (CSMS).pdf
Contractor Safety Management System (CSMS).pdf
crestsafety
 

Recently uploaded (9)

Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdfPrinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
 
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdfBerita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
 
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
 
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
 
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptxBahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
 
CONTOH Penyusunan SOP Kecamatan Kelurahan Kota Kediri 12-13 Juni 2024.pdf
CONTOH Penyusunan SOP Kecamatan Kelurahan Kota Kediri 12-13 Juni 2024.pdfCONTOH Penyusunan SOP Kecamatan Kelurahan Kota Kediri 12-13 Juni 2024.pdf
CONTOH Penyusunan SOP Kecamatan Kelurahan Kota Kediri 12-13 Juni 2024.pdf
 
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptxBela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
 
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptxSosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
 
Contractor Safety Management System (CSMS).pdf
Contractor Safety Management System (CSMS).pdfContractor Safety Management System (CSMS).pdf
Contractor Safety Management System (CSMS).pdf
 

Materi pelaksanaan&penatausahaan apb kam 2017

  • 1. Mekanisme Pelaksanaan APB Kampung, Penata-usahaan, dan Pertanggungjawaban Serial : Pengelolaan Keuangan Desa Kemendesa RI 1
  • 2. 2 Lahir di Lubuk Jambi Kabupaten Kuantan Singingi Tanggal 08 Desember 1976 Alamat : Jl. Swakarya Blok D No 112 Komplek Mutiara Permai RT 04 / 04 Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru HP. 0812 768 4850 Email : dhonie_osmond2011@yahoo.com Pendidikan : S2 – Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan Institut Pertanian Bogor (IPB – Bogor) Pengalaman Kerja : Pendamping Desa – Program Pemberdayaan Desa PPD (2005-2009) Koordinator Daerah – Program Pemberdayaan Desa PPD (2010 – 2014) Tenaga Ahli Kelembagaan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Riau (2007 – 2011)
  • 3. 3 Perencanaan APB-Kam Pelaksanaan & Penatausahaan APB-Kam Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APB- Kam Pelaporan Akhir dan Pertanggungjawaban
  • 5. Tahap I : Perencanaan APBDes (lingkup Desa) 5
  • 6. Tahap II : Evaluasi (lingkup Kabupaten) 6
  • 9. 9 • Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK) adalah Penghulu yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung, memiliki wewenang : • Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBKampung; • Menetapkan PTPKK; • Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan kampung; • Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBKampung; dan • Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Tugas Pokok & Fungsi
  • 10. 10 • menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; • memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana; • mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan • Mengawasi penyusunan laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  • 11. 11 • Sekretaris Desa yang disebut dengan Kerani, adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan keuangan Kampung : • Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBKampung; • Menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung, perubahan APBKampung dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung; • Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBKampung; • Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung; dan • Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBKampung.
  • 12. 12 • Bendahara Desa yang disebut dengan Bendahara Kampung, adalah unsur staf sekretariat Kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menata-usahakan keuangan Kampung. Bendahara mempunyai tugas : a. Menerima, menyimpan, menyetorkan / membayarkan, b. Menata-usahakan; dan c. Mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan kampung; dan pengeluaran pendapatan kampung dalam rangka pelaksanaan APBKampung • Bendahara Kampung wajib memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan APBkam, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  • 13. 13 • Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK) adalah Unsur Perangkat Kampung yang membantu Penghulu untuk melaksanakan pengelolaan keuangan kampung, PTPKK berasal dari unsur Perangkat Kampung, terdiri dari: • Kerani • Juru Tulis; dan • Bendahara
  • 14. 14 Struktur Organisasi Tata Kelola Pemerintah Kampung Penghulu Kaur TU Kaur Keuangan Kaur Perenc. Jurtul I Jurtul I Jurtul Kerani Kepala Dusun
  • 15. 15 • Tim Pengelola Kegiatan yang disingkat TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Penghulu dengan surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Kampung dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Kampung untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa kampung Bendahara (Kaur Keuangan) Kasi / Jurtul (PK) Kasi / Jurtul (PK) Kasi / Jurtul (PK) Struktur PTPKK Diangkat berdasarkan SK Penghulu Kampung Kerani
  • 16. 16 • Tim Pelaksana Kegiatan yang disingkat TPK adalah Pihak yang ditetapkan oleh Penghulu dengan surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Kampung dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Kampung untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa kampung, mengerjakan pekerjaan dalam kegiatan/proyek pembangunan kampung
  • 17. Penyaluran Dana RKUN RKUD • Pagu Anggaran DD setiap Desa • Perda / Perbup • Petunjuk dan Operasional Keg RKD Perkam : •RPJM Kam •RKP Kam •APB Kam Kas Desa P.K. • Dokumen SPP • Dokumen RAB • Pernyataan Tanggung Jawab Belanja • Bukti / Nota Belanja Bendahara Wajib membuat BUKU BANTU BANK setiap Tutup Buku Akhir Bulan membuat BUKU BANTU PAJAK membuat BUKU KAS UMUM 17 Zona Perencanaan Zona Pelaksanaann : Aliran Dana : Aliran Berkas Dokumen
  • 18. NO JENIS DOKUMEN MANUAL FORM Siskeudes 1. BUKU KAS UMUM Buku Kas Umum_Bantu Bank&Pajak.xls / sheet-Buku Kas Umum Ada 2. BUKU BANTU BANK Buku Kas Umum_Bantu Bank&Pajak.xls / sheet-Buku Kas Bantu Bank Desa Ada 3. BUKU BANTU PAJAK Buku Kas Umum_Bantu Bank&Pajak.xls / sheet-Buku Kas Pembantu Pajak Ada 4. BUKU RINCIAN PENDAPATAN -- Ada 5. BUKU RINCIAN PEMBIAYAAN -- Ada SLIP / KWITANSI --- Ada 18 Dokumen yang dilengkapi :
  • 19. Tahapan Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan 1) Membentuk dan Menetapkan Pelaksana Kegiatan dalam SK Penghulu Kampung 2) Musyawarah Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan 3) Sosialisasi Kegiatan Pembangunan di Tingkat Desa melalui Media Informasi 4) Pembekalan terhadap Pelaksana Kegiatan (PK) 5) Penyiapan Dokumen Adminitrasi Kegiatan Pembangunan Desa 6) Pengadaan Tenaga Kerja 7) Pengadaan Barang & Jasa (sesuai ketentuan) 19
  • 20. Dokumen yang dihasilkan / dilengkapi : NO JENIS DOKUMEN MANUAL FORM SISKEU 6 Rencana Kerja Kegiatan Desa 1. Lam. Permendagri No.114 Hal 29/sheet-1 Tidak Ada 7 Ceklist Materi Kegiatan Pembangunan Desa 1. Lam. Permendagri No.114 Hal 29/sheet-2 Tidak Ada 8 Ceklist Materi Pembekalan Pelaksana Pembangunan Desa 1. Lam. Permendagri No.114 Hal 29/sheet-3 Tidak Ada 9 Ceklist Dokumen Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Desa 1. Lam. Permendagri No.114 Hal 29/sheet-4 Tidak Ada 10 SK Pelaksana Kegiatan Tidak Ada Tidak Ada 11 Pengadaan Tenaga Kerja 1. Lam. Permendagri No.114 Hal 29/sheet-5&6 Tidak Ada 20
  • 21. Pengajuan SPP oleh Pelaksana Kegiatan 21
  • 22. NO JENIS DOKUMEN MANUAL FORM SISKEUDES 12 Surat Pengajuan Panjar Kegiatan -- Ada 13 SPP & dokumen pendukung SPP dan Dokumen Pendukung / hal 2 Ada 14 RAB & dokumen Pendukung SPP dan Dokumen Pendukung / hal 1 Ada 15 Form Pernyataan Tanggung Jawab Belanja SPP dan Dokumen Pendukung / hal 3 Ada 16 Register SPP Ada 17 BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN Buku Kas Umum_Bantu Bank&Pajak.xls / sheet-BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN Ada Nota Bukti Belanja Asli dilampirkan Tidak ada 22 Catatan • Bendahara boleh memilih mekanisme pencairan yang memungkinkan sesuai kondisi keuangan (panjar atau tanpa panjar) • Syarat, Ketentuan dan Kelengkapan dokumen menyesuaikan dengan mekanisme yang dipilih • Mengikuti/menggunakan Format yang disediakan oleh SISKEUDES (bila menggunakan aplikasi SISKEUDES) Dokumen yang dilengkapi :
  • 23. Pengadaan Barang & Jasa di Kampung 23 Dasar Hukum : • Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2013 tentang Pemotongan/Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran • Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi • Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun 2016 Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa pada kampung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak
  • 24. Prinsip Peraturan Kepala LKPP No 13/2013 Pasal 4 : Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara partisipatif dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan PARTISIFASI MASYARAKAT setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Bupati Siak No. ..... / 2015 Pasal 4 : • Efisien • Efektif • Transparan • Pemberdayaan Masyarakat • Gotong-royong • Akuntabel 24
  • 25. Peraturan Bupati Siak No. ..... / 2015 Pasal 4 : Efektif Transparan Akuntabel Gotong royong Pemberdayaan Masyarakat EfisienSesuai dengan aturan dan ketentuan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum Sesuai dengan kebutuhan dan sasaran Akses informasi mudah didapat oleh masyarakat Arena pembelajaran bagi masyarakat Mendorong Swadaya masyarakat 25
  • 26. Jenis Pengadaan Barang & Jasa Pengadaan Barang / Jasa melalui Swakelola Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa 1 2 26 Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,- s/d Rp.200.000.000,- Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp.200.000.000,-
  • 27. Pengadaan Barang & Jasa Secara Swakelola 27
  • 28. Ketentuan Umum • dilaksanakan secara swakelola oleh TPK yang ditetapkan oleh Penghulu dengan Surat Keputusan terdiri dari unsur Pemerintah Kampung dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Kampung, yang susunan keanggotaan: • Ketua; • Sekretaris; dan • Anggota; • Pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan. • Khusus untuk untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan cara Swakelola. Sumber : Perbup No. ...... ./2015 Ps. 6 28
  • 29. Persiapan Swakelola Step 1 Jadwal pelaksanaan pekerjaan Step 4 Spesifikasi teknis (apabila diperlukan) Step 3 Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan Step 5 Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB) Step 2 Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan Sumber : Perbup No. ...... ./2015 Ps. 7 29
  • 30. Pelaksanaan Swakelola • dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola; • Barang/jasa (bahan/material) untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh TPK; • Khusus untuk pekerjaan konstruksi : - ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan; - dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait dan/atau - dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor); Sumber : Perbup No. ...... ./2015 Ps. 8 30
  • 31. Pengadaan Barang & Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa 31
  • 32. Ketentuan Umum • Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di Kampung. • Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi persyaratan memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya. • Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan Sumber : Perbup No. ...... ./2015 Ps. 9 32
  • 33. Tahapan Persiapan Swakelola Step 1 Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari kampung tersebut. Step 3 Spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan); dan Step 2 Dalam penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan. Step 4 Khusus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja (apabila diperlukan). Sumber : Perbup No. ...... ./2015 Ps. 10 33
  • 34. Tahap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) • TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa. • Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa. • TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah. • Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK 34
  • 35. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai Rp50.000.000, - Rp200.000.000 • TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa. • TPK mengirim Permintaan Surat Penawaran secara tertulis dari Penyedia Barang/Jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan). • Penyedia Barang/Jasa menyampaikan Surat Penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga. • TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah. • Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK 35
  • 36. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp200.000.000 1) TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa. 2) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga. 3) TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua Penyedia Barang/Jasa yang memasukan penawaran. 36
  • 37. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp200.000.000 4) Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan : a) dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan. b) dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar- menawar) kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut. c) tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan. 37
  • 38. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp200.000.000 5) Apabila spesifikasi teknis tidak dipenuhi (angka 4 huruf c), maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan. 6) Negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf a) dan angka 4) huruf b) untuk memperoleh harga yang lebih murah. 7) Hasil negosiasi dituangkan dalam Berita Acara dan Surat Perjanjian antara Ketua TPK dan Penyedia barang/jasa yang berisi sekurang- kurangnya: • tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian; • para pihak; • ruang lingkup pekerjaan; • nilai pekerjaan; • hak dan kewajiban para pihak; • jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; • ketentuan keadaan kahar; dan • sanksi. 38
  • 39. Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan 1. Apabila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan yang meliputi : a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan; b. mengurangi jenis pekerjaan; c. mengubah spesifikasi teknis; dan/atau d. melaksanakan pekerjaan tambah 2. (Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan (Point 1), TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah. 3. Untuk nilai Pengadaan Barang/Jasa di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dilakukan adendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dan total nilai pekerjaan yang disepakati. 39
  • 40. NO JENIS DOKUMEN FILE FORMAT FORM : SISKEU 18 Surat Permintaan Surat Penawaran Kepada Penyedia lampiran pengadaan barang dan jasa.DOC / hal 3 Tidak Ada 19 Surat Penawaran dari Penyedia lampiran pengadaan barang dan jasa.DOC / hal 4 Tidak Ada 20 Berita Acara Negosiasi lampiran pengadaan barang dan jasa.DOC / hal 5 Tidak Ada 21 Ceklist Dokumen Administrasi Pelaksanaan Pembangunan 1. Lam. Permendagri No.114 Hal 29/sheet-4 Tidak Ada 22 Pendataan Kebutuhan Tenaga Kerja 1. Lam. Permendagri No.114 Hal 29/sheet-5 Tidak Ada 23 Daftar Calon Tenaga Kerja 1. Lam. Permendagri No.114 Hal 29/sheet-6 Tidak Ada 24 Daftar Hadir dan Insentif Pekerja 1. Lam. Permendagri No.114 Hal 29/sheet-7 Tidak Ada 25 Daftar Perhitungan HOK dan Penerimaan Insentif dengan sistem upah borong 1. Lam. Permendagri No.114 Hal 29/sheet-8 Tidak Ada 40 Dokumen yang dihasilkan / dilengkapi :
  • 41. NO JENIS DOKUMEN MANUAL FORM SISKEUDES 26 Daftar Kebutuhan Material/Bahan 1. Lam. Permendagri No.114 Hal 29/sheet-9 Tidak Ada 27 Daftar Realisasi Swadaya Dana (bila ada) 1. Lam. Permendagri No.114 Hal 29/sheet-10 Tidak Ada 28 Daftar Realisasi Swadaya Barang (bila ada) 1. Lam. Permendagri No.114 Hal 29/sheet-10 Tidak Ada 29 Daftar Realisasi Swadaya Tenaga Sukarela (bila ada) 1. Lam. Permendagri No.114 Hal 29/sheet-11 Tidak Ada 30 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan 1. Lam. Permendagri No.114 Hal 29/sheet-12 Tidak Ada 31 Laporan Pengaduan Masyarakat 1. Lam. Permendagri No.114 Hal 29/sheet-21 Tidak Ada 41 Dokumen yang dihasilkan / dilengkapi :
  • 42. NO JENIS DOKUMEN MANUAL FORM SISKEU 32 Laporan Masalah, Kendala, dan Hambatan 1. Lam. Permendagri No.114 Hal 29/sheet-22 Tidak Ada 33 Laporan Realisasi Biaya Kegiatan 1. Lam. Permendagri No.114 Hal 29/sheet-23 Tidak Ada 34 Rekapitulasi Realisasi Biaya Kegiatan 1. Lam. Permendagri No.114 Hal 29/sheet-24 Tidak Ada 35 Berita Acara Perubahan (bila ada) 4. Lam. Hal 44 (BA Perubahan Keg.doc Tidak Ada 36 Form Daftar Perubahan Kegiatan 5. Lam. Hal 45 (Tabel perubahan keg.doc Tidak Ada 37 Form Pernyataan Hibah (bila ada) 2. Lam. Hal 41_hibah.doc Tidak Ada 38 Form Pernyataan tidak menuntut ganti rugi 3. Lam. Hal 42_tidak tuntut ganti rugi Tidak Ada 42 Dokumen yang dihasilkan / dilengkapi :
  • 43. Pemantauan, Pengawasan dan Penyelesaian Masalah 43 Dasar Hukum : UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2016 Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa Peraturan Bupati Siak Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung
  • 44. Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan • Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan dilakukan setiap Tahapan Kegiatan • Pemantauan dan Pengawasan dapat dilakukan oleh : • Internal Desa ; Bapekam dan Masyarakat • Pendamping Profesional • Satker Terkait ; Inspektoral dan BPKP • Penyelesaian Masalah dilakukan secara musyawarah mufakat, bila tidak memperoleh penyelesaian bisa melalui jalur hukum 44 WARNING...!!! Sumber Dana yang dikelola desa bisa jadi berupa Dana yang bersumber APBN dalam bentuk DD, APBD Prov dalam bentuk Bantuan keuangan, dan APBD Kabupaten oleh karena itu audit internal dilakukan oleh BPKP dan INSPEKTORAT, atau dapat diselesaikan secara hukum oleh KPK dan TIPIKOR
  • 45. NO JENIS DOKUMEN MANUAL FORM SISKEU 39 Form Pemeriksaan Kegiatan (Fisik) 1. Lam. Permendagri No.114 Hal 29/sheet-15 Tidak Ada 40 Form Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan 1. Lam. Permendagri No.114 Hal 29/sheet-C.1 Tidak Ada 41 Form Pemantauan Perencanaan Pembangunan Desa 1. Lam. Permendagri No.114 Hal 29/sheet-C.2 Tidak Ada 42 Berita Acara Penyelesaian Masalah 6. Lam. Hal 46,47 (BA Penyelesaian masalah.docx Tidak Ada 45 Dokumen yang dihasilkan / dilengkapi :
  • 46. Pelaporan & Pertanggungjawaban 46 Dasar Hukum : UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2016 Permendesa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa Peraturan Bupati Siak Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung
  • 47. Jenis Pelaporan Laporan Realisasi Pelaksanaan Semester Pertama • Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBKampung. • Laporan realisasi pelaksanaan APBKampung disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan Laporan Semester Akhir atau PertanggungJawaban Akhir Tahun • Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya 47
  • 48. Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 48 Dasar Hukum : UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2016 Permendesa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa Peraturan Bupati Siak Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung Back
  • 50. NO JENIS DOKUMEN MANUAL FORM SISKEU 43 Laporan Pelaksanaan Kegiatan (sesuai Sistematika) 7. Lam, Hal 48 (Outline lap. pelaksanaan keg).doc Tidak Ada 44 Lampiran : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBKam Semester I/II Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Kam Ada 45 Foto Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan ; 8. Lam. Hal 54-57 (Foto Keg).doc Tidak Ada 46 Gambar Purna Laksana Semua Kegiatan 1. Lam. Permendagri No.114 Hal 29/sheet-26 Tidak Ada 50 Dokumen yang dihasilkan / dilengkapi :
  • 51. Laporan Akhir & Pertanggung Jawaban 51 Dasar Hukum : UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2016 Permendesa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa Peraturan Bupati Siak Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung Back
  • 53. • Penghulu menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran • Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung terdiri dari : • Pendapatan, • Belanja, dan • Pembiayaan • Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung dalam bentuk Peraturan Kampung • Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKampung merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung 53 Isi dan Muatan Laporan Pertanggungjawaban
  • 55. • Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat • Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya 55 Media Penyampaian Lap. Pertanggungjawaban
  • 56. • Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung dalam ditetapkan bentuk Peraturan Kampung • Peraturan Kampung tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APB-Kam ditetapkan melalui Musyawarah Kampung 56 Penetapan Laporan Pertanggungjawaban
  • 57. NO JENIS DOKUMEN MANUAL FORM SISKEU 47 Lampiran : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKam Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Kam Ada 48 Laporan Akhir Pelaksanaan APB- Kam (sesuai Sistematika) 10.Lam. Hal 62 (Outline lap. akhir).doc Tidak Ada 49 Rancangan Peraturan Kampung tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung RANCANGAN PERKAM LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBKAM.doc Tidak Ada 50 Berta Acara Musy-Kampung Penetapan Perdes dan Daftar Hadir 9. Lam. Hal 59-61 (BA Pelaksanaan Pemb. Desa).doc Tidak Ada 57 Dokumen yang dihasilkan / dilengkapi :
  • 58. NO JENIS DOKUMEN MANUAL FORM SISKEU 51 Lembaran Pengesahan dari BAPEKAM Tidak Ada Tidak Ada 52 Peraturan Kampung tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung Perkam Tidak Ada 58 Dokumen yang dihasilkan / dilengkapi :
  • 59. 59