Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (19)
Similar to Otonomi daerah
Similar to Otonomi daerah (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Otonomi daerah
- 1. SISTEM OTONOMI DAERAH By, Ana Mentari
- 3. PEMERINTAHAN DAERAH, penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PEMERINTAH DAERAH, kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. OTONOMI DAERAH, hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Kesatuan Republik Indonesia DAERAH OTONOM, kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 4. ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Desentralisasi, penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi (prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah) Dekosentrasi, pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum Tugas Pembantuan, penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- 5. ARAH KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDA MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1. Peningkatan pelayanan; 2. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; 3. Peningkatan daya saing daerah PENINGKATAN EFISIENSI & EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN PEMDA 1. Hubungan antara pemerintah pusat dgn daerah dan antar daerah; 2. Potensi dan keanekaragaman daerah; 3. Peluang dan tantangan persaingan global 1 2
- 6. UU 32/2004 TTG PEMERINTAHAN DAERAH PERMENDAGRI 1/2014 TTG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH UU 23/2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH PERMENDAGRI 80/2015 TTG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- 7. UU no. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU ini hanya berisi 2 Pasal. Pasal yang mengalami perubahan/penambahan: • Pasal 63 • Pasal 65 • Pasal 66 • Pasal 88 • Pasal 101 • Pasal 154
- 9. ABSOLUT KONKUREN UMUM • Sepenuhnya kewenangan Pemerintah Pusat: 1. Politik Luar Negeri 2. Pertahanan 3. keamanan 4. Yustisi 5. Moneter dan Fiskal Nasional 6. Agama • Pemerintah Pusat melaksanakan sendiri, apabila urusan pemerintahan absolut dilaksanakan langsung oleh K/L, atau • Melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi. • Dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. • Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. • Meliputi: •Kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait 1. Pemeliharaan ideologi Pancasila, 2. UUD-NRI 1945, 3. Bhinneka Tunggal Ika, 4. Menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, 5. Memfasilitasi kehidupan demokratis. •Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada 1. Gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi, 2. Bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota. Urusan Wajib Urusan Pilihan Pelayanan Dasar Bukan Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 11. Daerah Khusus dan Istimewa di Indonesia DKI Jakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah istimewa Aceh Papua Barat
- 14. TERIMA KASIH
Editor's Notes
- UU 32 TH 04 DAN PMDN 1 -> ADA TAHAPAN KLARIFIKASI UU 23 TH 14 DAN PMDN 1 -> LGS PEMBATALAN