Orientasi dewan tj pinang dan anambas
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•4 views
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan kerja sama antara DPRD dengan kepala daerah dalam penyusunan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan daerah. Termasuk di dalamnya adalah proses pembentukan peraturan daerah, penyampaian laporan pertanggungjawaban, dan bentuk kerja sama antar daerah maupun dengan pihak ketiga.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Orientasi dewan tj pinang dan anambas
Similar to Orientasi dewan tj pinang dan anambas (20)
More from hoyin rizmu
More from hoyin rizmu (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Orientasi dewan tj pinang dan anambas
- 2. Widyaiswara Ahli Madya BPSDMD Prov Sumse Jl. Sultan Mansyur 386 RT.05 RW.02 Bukit Lama Palembang
- 5. DPRD MITRA SEJAJAR BUPATI/WALIKOTA
- 6. WUJUD HUBUNGAN KEMITRAAN DPRD DENGAN KEPALA DAERAH Persetujuan Bersama dalam Pembentukan Perda Persetujuan Terhadap Kerja Sama Yang Akan Dilakukan Pemda Penyampaian LKPJ Kepada DPRD Rapat Konsultasi DPRD dengan KDH Secara Berkala Bentuk Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- 7. PERSETUJUAN BERSAMA ALUR PEMBENTUKAN PERDA Perencanaan Disusun untuk jangka 1 tahun Pengundangan Diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh Sekda Pembahasan Melalui Tingkatan Pembicaraan Bersama Penyusunan Berpedoman pd Peraturan Perundang-undangan Khusus untuk Raperda : RPJP, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah & Tata Ruang yang disetujui Bersama Bupati/Walikota dalam Rapat Paripurna dapat diundangkan setelah di evaluasi Gubernur Penetapan Bupati/Walikota ttd Perda setelah dapat Register dari Gubernur
- 8. PEMBAHASAN RANPERDA PEMBICARAAN TINGKAT I PEMANDANGAN UMUM FRAKSIPENJELASAN BUPATI/WALIKOT A DLM PARIPURNA TENTANG ISI RAPERDA TANGGAPAN BUPATI/WALIKOT A ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PEMBAHASAN DALAM KOMISI, PANSUS DENGAN BUPATI/WALIKOTA ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK • Dilakukan oleh DPRD bersama Bupati/Walikota untuk mendapat Persetujuan Bersama • Pembahasan bersama dilakukan melalui Tingkat Pembicaraan • Inisiatif Bupati/Walikota, Pembicaraan Tingkat I
- 9. PEMBICARAAN TINGKAT II BILA TIDAK ADA KESEPAKATAN DILAKUKAN VOTING PENDAPAT AKHIR BUPATI/WALI KOTA Bila tidak memperoleh persetujuan bersama, tidak boleh diaju kan lagi dalam persidangan masa itu. 1 2 3 4 PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT PARIPURNA • Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna 1. Laporan Pimp Komisi/Gab Komisi/Pimp Pansus ttg proses pembahasan. 2. Pendapat Fraksi/Kata Akhir Fraksi. 3. Hasil pembahasan ; dan 4. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimp. Rapat.
- 10. PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI/WALIKOTA Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 BUPATI/ WALIKOTA PEMERINTAH PUSAT MASYARAKAT PENGAWASAN DPRD Keterangan : LPPD = Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah LKPJ = Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban RINGKASAN LPPD (Pasal 72) LKPJ KEPADA DPRD (Pasal 69 & Pasal 71) LPPD (Pasal 69 & Pasal 70)
- 11. LKPJ BUPATI/WALIKOTA (Pasal 71 UU No 23 Tahun 2014) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. LKPJ memuat hasil kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bupati/Walikota menyampaikan LKPJ dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi per-baikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LKPJ kepada DPRD
- 12. BILA BUPATI/WALIKOTA TIDAK MENYAMPAIKAN LKPJ Dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan LKPJ, DPRD dapat menggunakan hak interpelasi kepada Bupati/ Walikota. Apabila penjelasan Bupati/Walikota terhadap penggunaan hak interpelasi tidak diterima, DPRD melaporkan Bupati/Walikota kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Berdasarkan laporan dari DPRD , Gubernur se-bagai wakil Pemerintah Pusat, memberikan sanksi teguran tertulis kepada Bupati/Walikota.
- 13. KERJA SAMA DAERAH Pasal 363 UU No 23 Tahun 2014 1 Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. 2 Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan : a. Daerah lain; b. Pihak ketiga; dan/atau c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan 3 Kerja sama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.
- 14. Penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama Yang memiliki externalitas lintas daerah • Kerja Sama Wajib adalah kerja sama antar daerah yang berbatasan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan : MELIPUTI KERJA SAMA: Penyediaan Air Bersih Transportasi Daerah Aliran Sungai Infrasturktur Pariwisata Tata Ruang KERJA SAMA WAJIB
- 15. KRITERIA • Antar Daerah Berbatasan • Memiliki ekster-nalitas lintas daerah • Penyediaan layan-an publik lebih efisien jika dikelola bersama LINGKUP • Antar Daerah Prov berbatasan • Antar Daerah Kab/Kota dan Kab/Kota berbatasan dari prov berbeda • Antar Daerah Kab/Kota berbatasan dalam wilayahnya SANKSI JIKA TIDAK DILAKSANAKAN PEMERINTAH PUSAT AMBIL ALIH (Pembiayaan oleh APBD masing2 daerah ) GUBERNUR SBG WPD AMBIL ALIH (Pembiayaan oleh APBD masing2 daerah) • Antar Daerah Prov berbatasan • Antar Daerah Kab/Kota dan Kab/Kota berbatasan dari prov berbeda • Antar Prov dan Kab/Kota dalam wilayahnya • Antar Daerah Kab/kota dari Provinsi dalam wilayahnya KERJA SAMA WAJIB CONTOH OBJEK • Kesehatan • Pendidikan • Sosial • Ketenteraman dan ketertiban umum • Lingkungan hidup • Persampahan • Kebakaran • Pekerjaan umum • Penanggulangan bencana
- 16. CONTOH OBJEK • Kesehatan • Pendidikan • Sosial • Ketenteraman dan ketertiban umum • Lingkungan hidup • Persamapahan • Kebakaran • Pekerjaan umum • Penanggulangan bencana KRITERIA • Antar Daerah Berbatasan • Antar Daerah Tidak Berbatasan • Dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksankan dg bekerja sama • Didahului dengan pemetaan urusan pemerintahan LINGKUP • Antar Daerah Prov berbatasan atau tidak berbatasan • Antar Daerah Kab/Kota dan Kab/Kota berbatasan atau tidak berbatasan dari prov berbeda • Antar Prov dan Kab/Kota berbatasan atau tidak berbatasan dalam wilayahnya KERJA SAMA SUKARELA
- 17. CAKUPAN KERJA SAMA PIHAK KETIGA Kerja Sama dalam Penyediaan Pelayanan Publik Kerja Sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yg memberikan pendapatan bagi daerah Kerja Sama Investasi Kerja Sama lainnya yang tidak ber- tentangan dengan ketentuan per-aturan perundang- undangan
- 18. PENDAPATAN TDK SEIMBANG BIAYA POLITIK KEPENTINGAN YANG BERAGAM LATAR BELAKANG YANG BERAGAM INTERVENSI PARTAI POLITIK DUKUNGAN APBD UNTUK OPERASIO NAL DPRD YG KECIL TERBATASNYA SARA NA PENDUKUNG TERBATASNYA DUKUNGAN AHLI/PAKAR REGULASI PENDUKUNG YANG TIDAK LENGKAP TUNTUTAN KONSTITUEN/ MASY YG TINGGI TUGAS & FUNGSI YANG SANGAT LUAS KONDISI DPRD SAAT INI
- 20. 1.Membahas Bersama Bupati/Walikota, menyettujui atau tidak menyetujui Rancangan Perda 2.Mengajukan usul Rancangan Perda 3.Menyusun program Pembentukan Perda bersama Bupati/Walikota 1.MeMembahas KUA & PPAS yg disusun Bupati/ Walikota berdasarkan RKPD 2.mbahas Rancangan Perda tentang APBD 3.Membahas Rancangan Perda tentang Perubahan APBD 4.Membahas Rancangan Perda tentang Pertangung jawaban APBD 1. Pelaksanaan Perda & Perbup/Perwali 2. Peraturan Peraturan lain yang terkait Penyelenggaran Pemda Kab/Kota 3. Pelaksanaan Tindak lanjut LHP - BPK Pem-bentukan Perda Anggaran Peng-awasan Fungsi DPRD Kabupaten/Kota
- 21. FUNGSI DPRD KABUPATEN KOTA PASAL 149 UU NO. 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DPRD KABUPATEN/KOT A MEMPUNYAI FUNGSI : KETIGA FUNGSI TERSEBUT DIJALANKAN DALAM KERANGKA REPRESENTASI RAKYAT DI DAERAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA MELAKSANAKAN FUNGSI DIMAKSUD, DPRD PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA MENJARING ASPIRASI MASYARAKAT PEMBENTUK AN PERDA ANGGARAN PENGAWASAN
- 22. ALAT KELENGKAPAN DPRD DALAM MENJALANKAN TUGASNYA, ALAT KELENGKAPAN DIBANTU OLEH SEKRETARIAT DPRD KOMISI BADAN ANGGARAN BADAN KEHORMATAN ALAT KELENGKAPAN LAIN BADAN PEM BENTUKAN PERDA BADAN MUSYAWARAH PIMPINAN ALAT KELENGKAPAN DPRD
- 24. PKD PP 12/2019 PP 12/2019 QANUN PENGANTI PERMENDAGRI 13/2006 UU 23/2014 UU 17/2003 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Perbub /Perwal Pedoman Pengelolaan Keuda UU 23/2014 & Perubahannya UU 1/2004 UU 15/2004 PP 71/2010 PERDA Menunggu Pengganti Permen 13/2016
- 25. Perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah dilakukan prosesnya sebelum Peraturan Menteri ini mulai belaku, tetap menggunakan struktur perencanaan dan penganggaran APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019
- 26. PENDAPATAN DAERAH 1. Pendapatan Asli Daerah a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan d. Lain-lain PAD yang Sah 2. Pendapatan Transfer a. Transfer Pemerintah Pusat 1) Dana Perimbangan a) Dana Transfer Umum (1) DBH (2) DAU b) Dana Transfer Khusus (1) DAK Fisik (2) DAK Non Fisik 2) Dana Insentif Daerah 3) Dana Otonomi Khusus 4) Dana Keistimewaan 5) Dana Desa b. Transfer Antar Daerah 1) Pendapatan Bagi Hasil 2) Bantuan Keuangan 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah a. Hibah b. Dana Darurat c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan PENDAPATAN DAERAH 1. Pendapatan Asli Daerah a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan d. Lain-lain PAD yang Sah 2. Dana Perimbangan a. Dana Bagi Hasil b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah a. Hibah b. Dana Darurat c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota d. Dana Penyesuan dan Otsus e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Daerah Lainnya
- 27. PENDAPATAN DAERAH Perda Pajak/Retribusi berpedoman pada UU No. 28/2009 dan PP No. 97/2012 ttg Retribusi Lalu Lintas dan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Orang Asing Penetapan target pajak/retribusi daerah didasarkan potensi dan perkiraan pertumbuhan ekonomi di Daerah Larangan bagi Pemda yang melakukan pungutan yang meyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat lalu- lintas barang/jasa dan ekspor/impor [program strategis nasional] Mengoptimalkan pemanfataan BMD dalam bentuk sewa, BGS/BSG, Kerjasama Pemanfaatan [KSP] dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur [KSPI] DAU, DAK, DBH-SDA, DID dan Dana Desa yang diangggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Perpres ttg Rincian APBN TA 2020 atau informasi resmi yang dipublikasikan dalam portal Kemenkeu Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri di Kabupaten/Kota dianggarkan pada SKPKD 1 2 3 4 5 6
- 28. BELANJA DAERAH 1. Belanja Tidak Langsung a. Belanja Pegawai b. Belanja Bunga c. Belanja Subsidi d. Belanja Hibah e. Belanja Sosial f. Belanja Bagi Hasil g Belanja Bantuan Keuangan h. Belanja Tidak Terduga 2. Belanja Langsung a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Modal BELANJA DAERAH 1. Belanja Operasi a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa c. Belanja Bunga d. Belanja Subsidi e. Belanja Hibah f. Belanja Bantuan Sosial 2. Belanja Modal a. Belanja Tanah b. Belanja Peralatan dan Mesin c. Belanja Bangunan dan Gedung d. Belanja Jalan e. Belanja Aset Tetap Lainnya 3. Belanja Tidak Terduga 4. Belanja Transfer a. Belanja Bagi Hasil b. Belanja Bantuan Keuangan
- 29. BELANJA DAERAH Harus mendukung prioritas pembangunan nasional, karena itu APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan produktif, memiliki manfaat peningkatan kualitas SDM, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah Diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM Penganggaran belanja hibah dan bansos mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada TA 2020 Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi TA 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan 2 1 4 3 6 5
- 30. PEMBIAYAAN 1. Penerimaan Pembiayaan a. SiLPA b. Pencairan Dana Cadangan c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan d. Penerimaan Pinjaman Daerah e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah f. Penerimaan Piutang Daerah 2. Pengeluaran Pembiayaan a. Pembentukan Dana Cadangan b. Penanaman Modal (Investasi) Pemerintah Daerah c. Pembayaran Pokok Utang d. Pemberian Pinjaman Daerah PEMBIAYAAN 1. Penerimaan Pembiayaan a. SiLPA b. Pencairan Dana Cadangan c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan d. Penerimaan Pinjaman Daerah e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Pengeluaran Pembiayaan a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo b. Penyertaan Modal Daerah c. Pembentukan Dana Cadangan d. Pemberian Pinjaman Daerah e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 31. PEMBIAYAAN DAERAH Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan PP No. 56/ 2018 tentang Pinjaman Daerah Penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai Perda tentang pembentukandana cadangan Pemda dapat menyediakan alokasi anggaran guna pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan KUR sesuai Permenko Bidang Ekonomi No 11/ 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Pemda harus menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi mempedomani Permendagri No. 52/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir Pemda dapat membentuk dana cadangan yang diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan 2 1 4 3 6 5
- 32. 32
- 33. A.Pendapatan Asli Daerah: 1. Hasil Pajak Daerah 2. Hasil Retribusi Derah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4. Lain-lain PAD yang sah B.Dana Perimbangan : 1. Dana Bagi Hasil 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus C.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah : 1. Dana Darurat dari Pemerintah 2. Hibah 3. Bantuan Keuangan 4. Bagi hasil dari Provinsi STRUKTUR PENDAPATAN
- 34. STRUKTUR BELANJA A. Belanja Administrasi Umum - Belanja Pegawai/Personalia - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Pemeliharaan B. Belanja Operasi dan Pemeliharaan - Belanja Pegawai/Personalia - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Pemeliharaan C. Belanja Modal 1. Aparatur Daerah
- 35. A. Belanja Administrasi Umum - Belanja Pegawai/Personalia - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Pemeliharaan B. Belanja Operasi dan Pemeliharaan - Belanja Pegawai/Personalia - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Pemeliharaan C. Belanja Modal 2. Pelayanan Publik 3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 4. Belanja Tidak Terduga
- 36. STRUKTUR PEMBIAYAAN 1.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu 2.Transfer dari Rekening Dana Cadangan 3.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 4.Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 5.Penerimaan Piutang Daerah A.Penerimaan Pembiayaan: B.Pengeluaran Pembiayaan: 1.Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo 2.Pembelian kembali obligasi daerah 3.Penyertaan modal (investasi) daerah 4.Pemberian piutang daerah 5.Transfer ke rekening dana cadangan
- 37. PEMBENTUKAN PERDA PENGAWASAN ANGGARAN FUNGSI DPRD DPRD LEGAL DRAFTING PUBLIC FINANCE CONTROL TECHNIQUES FUNGSI KOMPETENSI MITRAPEMDA SUSTAINABLE DEVELOPMENT ROLE OF LAW QUALITY OF LIFE VISI UMUM PEMERINTAHAN
- 38. 38 KDH DPRD PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH • PIMPINAN DPRD • BADAN MUSYAWARAH • KOMISI • BADAN ANGGARAN • BAPEM PERDA • BADAN KEHORMATAN • PANSUS SEKRETARIAT DPRD • SEKRETARIAT DAERAH • INSPEKTORAT • DINAS • BADAN • KECAMATAN
- 39. 39 RPJPD RPJMD RKPD APBD KUA/PPAS • PIMPINAN DPRD • BAMUS • KOMISI • BANGGAR • BAPEM PERDA • BADAN KEHORMATAN • PANSUS PROGRAM KEGIATAN KDH DPRD • SEKRETARIAT DAERAH • INSPKTORAT • DINAS • BADAN • KECAMATAN URUSAN SETWAN
- 40. RPJPD RPJMD RKPD APBD KUA/PPAS DPRD PENGAWASAN OLEH DPRD DINAS BADAN 1. BAPPEDA 2. BPKAD 3. BKPSDM 1. SETDA 2. Inspektorat 3. Sekwan 4. Pendidikan; 5. Kesehatan; 6. Kominfo; 7. Ketahanan Pangan 8. Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja 9. Pariwisata 10.Perdagangan 11.Pertanian 12.PUPR 13.Sosial 14.Dukcapil 15.DPMD3A 16.DPMPSP 17.DPPKB 18.PERKIM KDH 40 KOMISI A/1 KOMISI B/2 KOMISI C/3 KOMISI 4/5 Setwan BKPSD ProvSumsel
- 41. Perencanan dan Penganggaran Belanja Hibah dan Bansos Perizinan, Pajak dan Retribusi Pengadaan Barang dan Jasa Jual Beli Jabatan Belanja Perjalanan Dinas 1 2 3 4 5 6 AREA RAWAN KORUPSI Pemerintah Daerah TjahjoKumolo,SH. BKPSD ProvSumsel
- 42. MASYARAKAT SEJAHTERA 1. PUSAT (K/L) DENGAN KEBIJAKAN SERTA APBN/POTENSI LAINNYA 3. SWASTA DENGAN SEGALA POTENSINYA 4. AKADEMISI/ MASYARAKAT DENGAN SEGALA POTENSINYA; 2. PEMDA DENGAN KEOTONOMIANNYA, OPD, APBD/ POTENSI LAINNYA PELAKU PEMBANGUNAN
- 43. Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan: 1. Pendapatan masyarakat; 2. Kesempatan kerja; 3. Lapangan berusaha; 4. Akses dan kualitas pelayanan publik; dan 5. Daya saing Daerah. Merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional Pembangunan Daerah : PEMBANGUNAN DAERAH (Pasal 258 UU NO. 23 Tahun 2014)
- 44. URUSAN PEMERINTAHAN KONKURENABSOLUT 1. POLITIK LUAR NEGERI 2. PERTAHANAN 3. KEAMANAN 4. YUSTISI 5. MONETER & FISKAL 6. AGAMA PILIHAN (8) WAJIB (24) Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YAN DASAR (6) NON YAN DASAR (18) S P M N S P K 1. PENDIDIKAN 2. KESEHATAN 3. PU DAN PR 4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAW PERMUKIMAN 5. TRAMTIBUM & LINMAS 6. SOSIAL Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. PASAL 260 UU 23/2014
- 45. Wajib Pelayanan Dasar 6 URUSAN: 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan umum dan penataan ruang 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 6. Sosial Wajib Non Pelayanan Dasar 18 URUSAN: 1. Tenaga kerja 2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak 3. Pangan 4. Pertanahan 5. Lingkungan hidup 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9. Perhubungan 10. Komunikasi & Informatika 11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 12. Penanaman modal 13. Kepemudaan dan Olah Raga 14. Statistik 15. Persandian 16. Kebudayaan 17. Perpustakaan 18. Kearsipan Pilihan 8 URUSAN: 1. Kelautan dan perikanan 2. Pariwisata 3. Pertanian 4. Kehutanan 5. Energi dan Sumber Daya Mineral 6. Perdagangan 7. Perindustrian; dan 8. Transmigrasi. URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN KEWENANGAN DAERAH (Pasal 11 UU 23 Tahun 2014) 24 Wajib BKPSD ProvSumsel
- 46. Urusan Pemerintahan Umum 46 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI 2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional. 4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. 7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- 47. UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004UU 25/2004 UU 33/2004 PP PP PP PERMENDAGRI 13/2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah PP 58/2005: Pengelolaan Keuda (Omnibus Regulation) UU 32/2004 DASAR HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pasal 182 & Pasal 194 UU 32/2004 Pasal 69 & Pasal 86 UU 33/2004Pasal 155 PP 58 /2005 Perda Pokok-Pokok ttg Pengelolaan Keu Daerah Perkada ttg Sistem & Prosedur Pengelolaan Keuda Pasal 330 Permendagri 13/2006 Kandungan lokal berdasarkan kesepakatan bersama yg tidak bertentangan dng peraturan perUUan SE ttg Pedoman Penyusunan RKA - SKPD 1 Pasal 151 Ayat 1 PP 58/2005 Permendagri 59/2007 Permendagri 21/2011 UU 23/2014 REVISI REVISI REVISI Pasal 330- UU 23/2014 “Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah diatur dengan peraturan pemerintah” REVISI Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional Pasal 258 UU 23/2014
- 48. DASAR HUKUM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN UU No. 25/2004 UU No. 32/2004 PP No. 8/2008 Permendagri No. 54/2010 UU No. 17/2003 UU No. 1/2004 UU No. 33/2004 PP No. 58/2005 Permendagri No. 13/2006 Permendagri No. 59/2007 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERPADU PERENCANAAN PENGANGGARAN Permendagri No. 21/2011PMDN 86/17 UU 23/2014 PP No. 12/2019
- 49. SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pertgjwban Pemeriksaan RPJMD RKPD KUA PPAS Nota Kesepakatan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD o/ KDH RKA-SKPD RAPBD Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri Rancangan DPA-SKPD DPA-SKPD Verifikasi Laporan Realisasi Semester Pertama R P-APBD Penatausahaan Belanja • Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD • Penerbitan SP2D oleh PPKD Penatausahaan Pendapatan Kekayaan dan Kewajiban daerah • Kas Umum • Piutang • Investasi • Barang • Dana Cadangan • Utang Akuntansi Keuangan Daerah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah • LRA , LPSAL • LO, Neraca, LPE • Lap. Arus Kas • CaLK Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK Raperda PJ Pel APBD Perda APBD • Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 1 hari kerja Penatausahaan Pembiayaan • Dilakukan oleh PPKD Pelaksanaan APBD Pendapatan Belanja Pembiayaan Disusun dan disajikan Sesuai SAP Persetujuan Bersama (KDH + DPRD) Evaluasi o/ Gubernur/MDN 15 hari 7 hari penyesuaian o/ Pemda Perda PJ Pel APBD Evaluasi R P-APBD Oleh Gbrnr/MDN Perda P-APBD setelah 3 hari PEDUM APBD o/ MDN
- 50. PENETAPAN Perda APBD oleh Bupati/Walikota 11 04 RKPD disusun oleh Bupati/Walikota RENJA SKPD disusun masing-masing SKPD 03 RENSTRA SKPD disusun masing-masing SKPD 02 RAPERDA APBD dibahas Bupati/ Walikota & DPRD 08 RKA-SKPD disusun masing-masing SKPD 07 06 PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) dibahas Bupati/ Walikota & DPRD 05 KUA (Kebijakan Umum APBD) dibahas Bupati/ Walikota & DPRD 01 RPJMD 5 Tahun Disusun Bupati/Walikota Terlantik Berdasarkan Visi & Misi Pencalonan 10 PENYEMPURNAAN Raperda APBD dibahas Bupati/Walikota & DPRD ALUR PENYUSUNAN HINGGA PERTANGGUNG JAWABAN PERDA APBD DPA-SKPD disusun masing-masing SKPD 12 EVALUASI Raperda APBD Oleh Gubernur 09
- 51. 16 RAPERDA APBD PERUBAHAN dibahas Bupati/ Walikota & DPRD 51 ALUR PENYUSUNAN HINGGA PERTANGGUNG JAWABAN PERDA APBD 15 PPASP (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) Perubahan dibahas Bupati/Walikota & DPRD PENETAPAN Perda APBD Perubahan oleh Bupati/Walikota 19 DPA-SKPD disusun masing-masing SKPD 20 RAPERDA PERTANGGUNG JAWABAN APBD dibahas Bupati/Walikota & DPRD 2221 LHP BPK - RI disampaikan kepada DPRD EVALUASI RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD Oleh Gubernur 23 PENYEMPURNAAN Raperda Pertanggung jawaban APBD Dibahas Bupati/Walikota & DPRD 24 PENETAPAN Perda Pertanggung Jawaban APBD oleh Bupati/Walikota 25 KUPA (Kebijakan Umum Perubahan APBD) dibahas Bupati/ Walikota & DPRD 1413 LAPORAN REALISASI Smt 1 & Prognosis Smt 2 dibahas Bupati/ Walikota & DPRD PENYEMPURNAAN Raperda APBD Perubahan - dibahas Bupati/Walikota & DPRD 18 EVALUASI Raperda Perubahan APBD Oleh Gubernur 17 BKPSD ProvSumsel
- 52. RPJM DaerahRPJP Daerah RKP Daerah Renstra SKPD Renja - SKPD RAPBD RKA - SKPD APBD Rincian APBD Pedoman Pedoman Dijabarkan Pedoman Pedoman Diacu UU 25 /2004 SISTIM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL UU 17/2003 KEUANGAN NEGARA KUA PPAS Pedoman BAPPEDA TAPD PPKD PROSES PLANNING & BUDGETTING
- 53. c PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH THN 1 THN 2 THN 3 THN 4 THN 5 RKPD TA 3 RPJMD – TUJUAN DAN SASARAN KUA PPAS PERDA APBD PERKADA PENJABARAN APBD PERDA P-APBD PERKADA PENJABARAN P- APBD LKPJ LKPD LPPD ILPPD KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN – PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 1 2 5 6 LAP SEMESTER PROGNOSIS 6 BLNN 3 7 DPRD DPRD DPRD DPRD DPRD DPRD DPRD DILAKUKAN PENILAIAN TERHADAP KONSISTENSI PERENCANAAN – PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN DPRD 4
- 54. BUPATI/ WALIKOTA GUBERNUR KORBINWASKORBINWAS Sebagian Urusan Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan NASIONAL LOKAL Psl 17 UUD 1945 Pemegang Kekuasaan Pemerintahan PSL 4 (1) UUD 1945 HUBUNGAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH The Ultimate Responsibility Lies Upon The President REGIONAL WAKIL PEMERINTAH PUSAT DPRD PROV DPRD KAB/KOTA Unsur Penyelenggara Unsur Penyelenggara Unsur Penyelenggara Unsur Penyelenggara Kementerian/LPNK Tanggung jawab utama ada pada Presiden PRESIDEN
- 55. 55 DPRD Kab/Kota terdiri atas anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih melalui Pemilihan Umum DPRD Kab/Kota merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kab/Kota. Anggota DPRD Kab/Kota adalah pejabat Daerah Kab/Kota. SUSUNAN & KEDUDUKAN DPRD PASAL 147 & 148 UU No. 23/2014BKPSD ProvSumsel
- 56. KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT 1. PERTAHANAN 2. KEAMANAN 3. AGAMA 4. YUSTISI 5. POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER & FISKAL URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KONKUREN PILIHANWAJIB PELAYANAN DASAR NON PELAYAN-AN DASAR S P M PRINSIP - Dapat dilaksanakan sendiri - Dapat didekonsentrasikan kpd instansi vertikal/Gub sbg wakil Pemerintah Pusat - TIdak dpt ditugas pembantu-ankan kepd daerah otonom, karena tIidak ada perangkat daerah yang melaksanakan - Dibiayai dari APBN - Pembentukan instansi vertikal di daerah tidak memerlukan persetujuan Gubernur seba-gai Wakil Pemerintah Pusat. PRINSIP : - Urusan konkuren yg menjadi kewenangan daerah : - ASAS PELAKSANAAN: Urusan Pemerintahan menjadi kewenang-an daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi - ANGGARAN: APBD - HAK DAERAH : Mengatur & mengurus urusan yang sudah diserahkan kpd daerah sesuai dgn aspirasi masyarakat setempat & kondisi daerah dalam prinsip NKRI dengan berpedoman pada NSPK PRINSIP: - Urusan Pemerintahan yang me-rupakan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang pelaksanaannya di daerah dilaksana kan oleh Gubernur, Bupati/Walikota di wilayahnya. - ANGGARAN: dibiayai dari APBN. - PELAKSANA : Di daerah dilaksanakan o/ Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai wakil pemerintah pusat dibantu oleh instansi vertikal. Camat melaksanakan pelimpahan urusan pemerintahan umum yang dilaksankan Bupati/Walikota di tingkat kecamatan - PERTANGGUNGJAWABAN Gubernur bertanggung jawab kpd Presiden melalui Mendagri & Bupati/Walikota betanggung jawab kpd Mendagri melalui Gubernur sbg Wakil Pemerintah Pusat.
- 57. 57 1. PERTAHANAN 2. KEAMANAN 3. AGAMA 4. YUSTISI 5. POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER & FISKAL S P M N S P K 1. PENDIDIKAN 2. KESEHATAN 3. PU & PENATA RUANG 4. PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PEMUKIMAN 5. TRAMTIBUM & LINMAS 6. SOSIAL PILIHAN (8)WAJIB (24) YAN DASAR (6) NON YAN DASAR (18) URUSAN PEMERINTAHAN KONKURENABSOLUT URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem pe-rencanaan Pembangunan Nasional. Pasal 260 UU 23/2014 Dibagi berdasarkan Kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas & Efisiensi BKPSD ProvSumsel
- 58. 58 URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN Kewenangan Daerah 18 Urusan Wajib 1. Tenaga Kerja 2. Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak 3. Pangan 4. Pertanahan 5. Lingkungan Hidup 6. Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil 7. Pemberdayaan Masyarakat & Desa 8. Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana 9. Perhubungan 10. Komunikasi & Informatika 11. Koperasi, Usaha Kecil, & Menengah 12. Penanaman Modal 13. Kepemudaan & Olah Raga 14. Statistik 15. Persandian 16. Kebudayaan 17. Perpustakaan 18. Kearsipan Non Dasar 6 Urusan Wajib 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pekerjaan umum & Penataan Ruang 4. Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman 5. Ketenteraman, Tibum & Linmas 6. Sosial Dasar 8 Urusan Pilihan 1. Kelautan & Perikanan 2. Pariwisata 3. Pertanian 4. Kehutanan 5. Energi & Sumber Daya Mineral 6. Perdagangan 7. Perindustrian; & 8. Transmigrasi. Pilihan BKPSD ProvSumsel
- 59. 59
Editor's Notes
- ----- Meeting Notes (3/9/18 22:42) ----- - Apa kompetensi yang harus dimiliki Sekwan DPRD - Perlu ada ruang regulasi utk menghadirkan teknologi informasi di masing-masing AKD. - Apa Tatib bisa menjawab penguatan AKD DPRD. - Bagaimana terkait regulasi terkait Dana Aspirasi/Pokir.
- ----- Meeting Notes (3/9/18 22:28) ----- Surat Edaran
- SPM Standar Pelayanan Minimal, NSPK Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria