Proposal penelitian ini membahas pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja langsung pemerintah daerah di Sulawesi Tengah. Beberapa variabel yang diteliti antara lain pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja langsung. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan sampel 11 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah periode 2013-2015.

1. SEMINARSEMINAR
PROPOSAL PENELITIANPROPOSAL PENELITIAN
AgusAgus MelasMelas
C 202 14 113C 202 14 113

2. JUDUL TESISJUDUL TESIS
PENGARUH PAJAK DAERAH DANPENGARUH PAJAK DAERAH DANPENGARUH PAJAK DAERAH DANPENGARUH PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TERHADAP BELANJARETRIBUSI DAERAH TERHADAP BELANJARETRIBUSI DAERAH TERHADAP BELANJARETRIBUSI DAERAH TERHADAP BELANJA
LANGSUNG PEMERINTAH DAERAHLANGSUNG PEMERINTAH DAERAHLANGSUNG PEMERINTAH DAERAHLANGSUNG PEMERINTAH DAERAHLANGSUNG PEMERINTAH DAERAHLANGSUNG PEMERINTAH DAERAHLANGSUNG PEMERINTAH DAERAHLANGSUNG PEMERINTAH DAERAH
(SURVEI PADA KAB./KOTA SE SULAWESI TENGAH)(SURVEI PADA KAB./KOTA SE SULAWESI TENGAH)(SURVEI PADA KAB./KOTA SE SULAWESI TENGAH)(SURVEI PADA KAB./KOTA SE SULAWESI TENGAH)

3. LatarLatar BelakangBelakang
Sebagaimana yang diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
dimana dalam pelaksanaan desentralisasi,
daerah diberi kewenangan untuk menggali
sumber-sumber pendanaan di daerah.sumber-sumber pendanaan di daerah.
Berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi
daerah, maka sudah selayaknya daerah
mendorong sumber-sumber penerimaan yang
berasal dari potensi daerahnya. Sumber
penerimaan daerah yang dimaksud adalah
pajak daerah dan retribusi daerah.

4. LanjutanLanjutan . . . .. . . .
Basri (2003:94) mengemukakan bahwa
parameter keberhasilan perkembangan
daerah direfleksikan oleh besar kecilnya PAD
dalam membiayai pembangunan daerah.
Potensi dana pembangunan yang paling besar
dan lestari adalah bersumber dari masyarakat
sendiri yang dihimpun dari pajak dan retribusi
daerah.

5. LanjutanLanjutan . . . .. . . .
Fenomena yang terjadi pada umumnya
kontribusi pajak dan retribusi daerah
terhadap pendapatan daerah masih tergolong
relatif sangat kecil. Hal ini dapat dilihat padarelatif sangat kecil. Hal ini dapat dilihat pada
tabel realisasi penerimaan pajak daerah dan
retribusi daerah serta kontribusinya terhadap
pendapatan daerah dari Tahun Anggaran
2013 hingga 2014 berikut ini:

6. No Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran
2013 2014
Pendapatan
Pajak +
Retribusi
Daerah
Kontribusi
(%)
Pendapatan
Pajak +
Retribusi
Daerah
Kontribusi
(%)
1 Banggai
Kepulauan
616.517 7.388 1,20 486.706 4.988 1,02
2 Banggai 1.010.144 57.978 5,74 1.198.951 78.424 6,54
3 Morowali 894.453 28.487 3,18 473.468 16.677 3,52
4 Poso 819.976 26.134 3,19 976.312 46.316 4,74
LanjutanLanjutan . . . .. . . .
4 Poso 819.976 26.134 3,19 976.312 46.316 4,74
5 Donggala 788.244 31.986 4,06 854.227 36.946 4,33
6 Tolitoli 664.676 15.510 2,33 745.524 27.084 3,63
7 Buol 560.953 21.398 3,81 626.649 9.797 1,56
8 Parigi Moutong 828.783 24.958 3,01 973.573 14.772 1,52
9 Tojo Una-Una 602.424 19.688 3,27 713.754 29.420 4,12
10 Sigi 667.657 8.953 1,34 761.741 10.726 1,41
11 Palu 998.143 77.202 7,73 1.171.610 95.966 8,19
Rata-rata (%) 3,53 3,69

7. RumusanRumusan MasalahMasalah
Bagaimana pertumbuhan pajak daerah,
retribusi daerah dan belanja langsung
pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-
Sulawesi Tengah?
Apakah pajak daerah dan retribusi daerah
secara simultan berpengaruh signifikan
terhadap belanja langsung pemerintah
daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi
Tengah?

8. Apakah pajak daerah berpengaruh
signifikan terhadap belanja langsung
pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-
Sulawesi Tengah?
Apakah retribusi daerah berpengaruh
signifikan terhadap belanja langsung
pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-
Sulawesi Tengah?

9. TujuanTujuan PenelitianPenelitian
Untuk mengetahui dan menganalisis
pertumbuhan pajak daerah, retribusi
daerah terhadap belanja langsung
pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-
Sulawesi Tengah.Sulawesi Tengah.
Untuk mengetahui dan menganalisis
pengaruh pajak daerah dan retribusi
daerah secara simultan terhadap belanja
langsung pemerintah daerah
Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah.

10. Untuk mengetahui dan menganalisis
pertumbuhan pajak daerah, retribusi
daerah terhadap belanja langsung
pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-
Sulawesi Tengah.Sulawesi Tengah.
Untuk mengetahui dan menganalisis
pengaruh pajak daerah dan retribusi
daerah secara simultan terhadap belanja
langsung pemerintah daerah
Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah.

11. KegunaanKegunaan PenelitianPenelitian
AspekAspekAspekAspek TeoritisTeoritisTeoritisTeoritis
AspekAspekAspekAspek PraktisPraktisPraktisPraktis
AspekAspekAspekAspek PenelitiPenelitiPenelitiPeneliti

12. KAJIAN PUSTAKA,KAJIAN PUSTAKA,
KERANGKA PEMIKIRANKERANGKA PEMIKIRANKERANGKA PEMIKIRANKERANGKA PEMIKIRAN
DAN HIPOTESISDAN HIPOTESIS

13. PenelitianPenelitian TerdahuluTerdahulu
No Peneliti Judul Penelitian Persamaan Perbedaan
1 Bambang
Wijanarko
(2014)
Pengaruh PAD,
Dana
Perimbangan
dan Lain-lain
Variabel :
Pajak daerah,
retribusi daerah
dan Belanja
Variabel :
Dana
Perimbanga
n, dan Lain-dan Lain-lain
Pendapatan
yang Sah
terhadap
Belanja
Langsung pada
Kabupaten Sigi
dan Belanja
Langsung
Alat analisis :
Regresi linier
berganda
n, dan Lain-
lain PAD
yang sah,

14. No Peneliti Judul Penelitian Persamaan Perbedaan
2 Fatmawati
dan
Riduwan
(2013)
PAD, DAU, Sisa
Lebih
Pembiayaan
Anggaran Dan
Luas Wilayah
Variabel :
Pajak daerah,
retribusi daerah
dan Belanja
Langsung
Variabel :
Lain-lain
pendapata
n asli
daerahLuas Wilayah
Terhadap
Belanja
Langsung
Pemerintah
Kabupaten/Kota
Di Provinsi Jawa
Timur Pada
Periode 2007 –
Langsung
Alat analisis :
Regresi linier
berganda
daerah
yang sah,
Dana
Alokasi
Umum, Sisa
Lebih
Pembiayaa
n Anggaran
Dan Luas

15. No Peneliti Judul Penelitian Persamaan Perbedaan
3 Panggabea
n (2009)
Pengaruh
Pendapatan Asli
Daerah
Terhadap
Belanja Daerah
Variabel :
Pajak daerah,
retribusi
daerah, dan
belanja daerah
Variabel :
Lain-lain
pendapata
n asli
daerahBelanja Daerah
Di Kabupaten
Toba Samosir
belanja daerah
Alat analisis :
Regresi linier
berganda
daerah
yang sah

16. No Peneliti Judul Penelitian Persamaan Perbedaan
4 Handayani
dan
Nuraina
(2012)
Pengaruh Pajak
Daerah Dan
Dana Alokasi
Khusus
Terhadap
Variabel :
Pajak daerah
dan belanja
daerah
Variabel :
Dana
Alokasi
Khusus
Terhadap
Alokasi Belanja
Daerah
Kabupaten
Madiun
Alat analisis :
Regresi linier
berganda

17. No Peneliti Judul Penelitian Persamaan Perbedaan
5 Laksono
(2014)
Pengaruh Pajak
Daerah,
Retribusi
Daerah, Dau
Dan DAK
Variabel :
Pajak daerah,
retribusi
daerah, dan
belanja daerah
Variabel :
Dana
Alokasi
Khusus
Dan DAK
Terhadap
Belanja Daerah
belanja daerah
Alat analisis :
Regresi linier
berganda

18. Kerangka PemikiranKerangka Pemikiran
PAJAK DAERAHPAJAK DAERAHPAJAK DAERAHPAJAK DAERAH
(X(X(X(X1111))))
BELANJABELANJABELANJABELANJA
LANGSUNGLANGSUNGLANGSUNGLANGSUNG
RETRIBUSIRETRIBUSIRETRIBUSIRETRIBUSI
DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH
(X(X(X(X2222))))
LANGSUNGLANGSUNGLANGSUNGLANGSUNG
(Y)(Y)(Y)(Y)
Garis pengaruh parsial
Garis pengaruh simultan

19. HipotesisHipotesis
Pajak daerah dan retribusi daerah
secara simultan berpengaruh signifikan
terhadap belanja langsung pada
Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah.
Pajak daerah berpengaruh signifikanPajak daerah berpengaruh signifikan
terhadap belanja langsung pada
Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah.
Retribusi daerah berpengaruh signifikan
terhadap belanja langsung pada
Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah.

20. METODE PENELITIANMETODE PENELITIANMETODE PENELITIANMETODE PENELITIAN

21. METODE PENELITIANMETODE PENELITIAN
Jenis PenelitianJenis PenelitianJenis PenelitianJenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah
penelitian deskriptif dengan pendekatan
kuantitatif
Lokasi dan Waktu PenelitianLokasi dan Waktu PenelitianLokasi dan Waktu PenelitianLokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan pada
kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.
Waktu Penelitian dilaksanakan selama 2
(dua) bulan dari bulan Juni sampai dengan
Juli 2016.

22. PopulasiPopulasi
Populasi dalam penelitian ini adalahPopulasi dalam penelitian ini adalah 1313
kabupatenkabupaten//kotakota didi Sulawesi TengahSulawesi Tengah
SampelSampel
SSampel penelitian iniampel penelitian ini adalahadalah kabkab././ kotakota yangyangSSampel penelitian iniampel penelitian ini adalahadalah kabkab././ kotakota yangyang
telah melaksanakan penyusunan laporantelah melaksanakan penyusunan laporan
keuangankeuangan daridari TahunTahun AnggaranAnggaran 20132013--2015.2015.
OlehOleh karenakarena ituitu,, dari 13dari 13 kabkab././kotakota didi
Sulawesi TengahSulawesi Tengah hanya sebanyak 11hanya sebanyak 11
kkabab..//kkotaota yangyang didi jadikanjadikan sampelsampel

23. Defenisi Operasionalisasi VariabelDefenisi Operasionalisasi Variabel
Variabel Definisi Indikator
Skala
Pengukur
an
Pajak
Daerah
(X1)
Pajak daerah adalah kontribusi wajib
kepada daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang Pajak(X1) orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat (UU
No. 28/2009)
Pajak
Daerah
Tahun
Anggara
n 2013 –
2015
Ratio

24. Variabel Definisi Indikator
Skala
Pengukur
an
Retribusi
Daerah
(X )
Retribusi daerah adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang Retribusi(X2) atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan
oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan
(UU No. 28/2009)
Retribusi
Daerah
Tahun
Anggaran
2013 -
2015
Ratio

25. Variabel Definisi Indikator
Skala
Pengukura
n
Belanja
Langsung (Y)
Belanja langsung
merupakan belanja yang
Ekuitas Dana
Langsung (Y) merupakan belanja yang
dianggarkan terkait secara
langsung dengan
pelaksanaan program dan
kegiatan (Permendagri No.
13/2006)
Ekuitas Dana
Tahun
Anggaran
2013 - 2015
Ratio

26. Jenis dan Sumber DataJenis dan Sumber DataJenis dan Sumber DataJenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder yaitu data yang
telah ada, baik dari buku literatur
maupun dari sumber-sumber lain. Data
sekunder tersebut dalam bentuksekunder tersebut dalam bentuk
Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2013-2015 yang diperoleh dari Badan
Pemeriksa Keuangan Perwakilan
Sulawesi Tengah.

27. Teknik Pengambilan danTeknik Pengambilan danTeknik Pengambilan danTeknik Pengambilan dan
Pengumpulan DataPengumpulan DataPengumpulan DataPengumpulan Data
Observasi
Studi Pustaka
Dokumentasi

28. Teknik Analisis DataTeknik Analisis DataTeknik Analisis DataTeknik Analisis Data
Analisis Deskriptif
Rasio pertumbuhan (growth ratio)
Pengujian Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
2. Uji Multikolinearitas
3. Uji Autokorelasi
4. Uji Heteroskedastisitas

29. Analisis Regresi Linier Berganda
Pengujian Hipotesis
Uji Signifikansi Simultan ( Uji Statistik F )Uji Signifikansi Simultan ( Uji Statistik F )
Uji Signifikasi Pengaruh Parsial (Uji t)
Analisis Koefisien Determinasi (R²)

33. DesentralisasiDesentralisasiDesentralisasiDesentralisasiDesentralisasiDesentralisasiDesentralisasiDesentralisasi adalahadalahadalahadalahadalahadalahadalahadalah penyerahanpenyerahanpenyerahanpenyerahanpenyerahanpenyerahanpenyerahanpenyerahan wewenangwewenangwewenangwewenangwewenangwewenangwewenangwewenang
pemerintahanpemerintahanpemerintahanpemerintahanpemerintahanpemerintahanpemerintahanpemerintahan oleholeholeholeholeholeholeholeh pemerintahpemerintahpemerintahpemerintahpemerintahpemerintahpemerintahpemerintah pusatpusatpusatpusatpusatpusatpusatpusat kepadakepadakepadakepadakepadakepadakepadakepada daerahdaerahdaerahdaerahdaerahdaerahdaerahdaerah
otonomotonomotonomotonomotonomotonomotonomotonom ((((((((untukuntukuntukuntukuntukuntukuntukuntuk mengaturmengaturmengaturmengaturmengaturmengaturmengaturmengatur dandandandandandandandan mengurusmengurusmengurusmengurusmengurusmengurusmengurusmengurus urusanurusanurusanurusanurusanurusanurusanurusan
pemerintahanpemerintahanpemerintahanpemerintahanpemerintahanpemerintahanpemerintahanpemerintahan)))))))) dalamdalamdalamdalamdalamdalamdalamdalam sistemsistemsistemsistemsistemsistemsistemsistem NegaraNegaraNegaraNegaraNegaraNegaraNegaraNegara KesatuanKesatuanKesatuanKesatuanKesatuanKesatuanKesatuanKesatuan RepublikRepublikRepublikRepublikRepublikRepublikRepublikRepublik
Indonesia.Indonesia.Indonesia.Indonesia.Indonesia.Indonesia.Indonesia.Indonesia.
DesentralisasiDesentralisasiDesentralisasiDesentralisasiDesentralisasiDesentralisasiDesentralisasiDesentralisasi FiskalFiskalFiskalFiskalFiskalFiskalFiskalFiskal adalahadalahadalahadalahadalahadalahadalahadalah penyerahanpenyerahanpenyerahanpenyerahanpenyerahanpenyerahanpenyerahanpenyerahan kewenangankewenangankewenangankewenangankewenangankewenangankewenangankewenangan
fiskalfiskalfiskalfiskalfiskalfiskalfiskalfiskal daridaridaridaridaridaridaridari pemerintahpemerintahpemerintahpemerintahpemerintahpemerintahpemerintahpemerintah pusatpusatpusatpusatpusatpusatpusatpusat kepadakepadakepadakepadakepadakepadakepadakepada pemerintahanpemerintahanpemerintahanpemerintahanpemerintahanpemerintahanpemerintahanpemerintahan daerahdaerahdaerahdaerahdaerahdaerahdaerahdaerah
FiskalFiskalFiskalFiskalFiskalFiskalFiskalFiskal adalahadalahadalahadalahadalahadalahadalahadalah PendapatanPendapatanPendapatanPendapatanPendapatanPendapatanPendapatanPendapatan yangyangyangyangyangyangyangyang dikumpulkandikumpulkandikumpulkandikumpulkandikumpulkandikumpulkandikumpulkandikumpulkan daridaridaridaridaridaridaridari
masyarakatmasyarakatmasyarakatmasyarakatmasyarakatmasyarakatmasyarakatmasyarakat oleholeholeholeholeholeholeholeh pemerintahpemerintahpemerintahpemerintahpemerintahpemerintahpemerintahpemerintah dandandandandandandandan digunakandigunakandigunakandigunakandigunakandigunakandigunakandigunakan sebagaisebagaisebagaisebagaisebagaisebagaisebagaisebagai
pengeluaranpengeluaranpengeluaranpengeluaranpengeluaranpengeluaranpengeluaranpengeluaran dengandengandengandengandengandengandengandengan programprogramprogramprogramprogramprogramprogramprogram--------programprogramprogramprogramprogramprogramprogramprogram untukuntukuntukuntukuntukuntukuntukuntuk
menghasilkanmenghasilkanmenghasilkanmenghasilkanmenghasilkanmenghasilkanmenghasilkanmenghasilkan pencapaianpencapaianpencapaianpencapaianpencapaianpencapaianpencapaianpencapaian terhadapterhadapterhadapterhadapterhadapterhadapterhadapterhadap pendapatanpendapatanpendapatanpendapatanpendapatanpendapatanpendapatanpendapatan nasionalnasionalnasionalnasionalnasionalnasionalnasionalnasional,,,,,,,,
produksiproduksiproduksiproduksiproduksiproduksiproduksiproduksi dandandandandandandandan perekonomianperekonomianperekonomianperekonomianperekonomianperekonomianperekonomianperekonomian sertasertasertasertasertasertasertaserta digunakandigunakandigunakandigunakandigunakandigunakandigunakandigunakan pulapulapulapulapulapulapulapula sebagaisebagaisebagaisebagaisebagaisebagaisebagaisebagai
perangkatperangkatperangkatperangkatperangkatperangkatperangkatperangkat keseimbangankeseimbangankeseimbangankeseimbangankeseimbangankeseimbangankeseimbangankeseimbangan dalamdalamdalamdalamdalamdalamdalamdalam perekonomianperekonomianperekonomianperekonomianperekonomianperekonomianperekonomianperekonomian........

34. kebijakankebijakankebijakankebijakan fiskalfiskalfiskalfiskal ((((fiskalfiskalfiskalfiskal policy)policy)policy)policy) adalahadalahadalahadalahadalahadalahadalahadalah implementasiimplementasiimplementasiimplementasiimplementasiimplementasiimplementasiimplementasi
daridaridaridaridaridaridaridari bentukbentukbentukbentukbentukbentukbentukbentuk operasionaloperasionaloperasionaloperasionaloperasionaloperasionaloperasionaloperasional kebijakankebijakankebijakankebijakankebijakankebijakankebijakankebijakan anggarananggarananggarananggarananggarananggarananggarananggaran yangyangyangyangyangyangyangyang
dilakukandilakukandilakukandilakukandilakukandilakukandilakukandilakukan pemerintahpemerintahpemerintahpemerintahpemerintahpemerintahpemerintahpemerintah dalamdalamdalamdalamdalamdalamdalamdalam mengaturmengaturmengaturmengaturmengaturmengaturmengaturmengatur keuangankeuangankeuangankeuangankeuangankeuangankeuangankeuangan
negaranegaranegaranegaranegaranegaranegaranegara........ ArahArahArahArahArahArahArahArah kebijakankebijakankebijakankebijakankebijakankebijakankebijakankebijakan ditekankanditekankanditekankanditekankanditekankanditekankanditekankanditekankan pengalokasianpengalokasianpengalokasianpengalokasianpengalokasianpengalokasianpengalokasianpengalokasian
pengeluaranpengeluaranpengeluaranpengeluaranpengeluaranpengeluaranpengeluaranpengeluaran negaranegaranegaranegaranegaranegaranegaranegara dandandandandandandandan penerimaanpenerimaanpenerimaanpenerimaanpenerimaanpenerimaanpenerimaanpenerimaan negaranegaranegaranegaranegaranegaranegaranegara
terkhususterkhususterkhususterkhususterkhususterkhususterkhususterkhusus padapadapadapadapadapadapadapada perpajakanperpajakanperpajakanperpajakanperpajakanperpajakanperpajakanperpajakan,,,,,,,, contohnyacontohnyacontohnyacontohnyacontohnyacontohnyacontohnyacontohnya sajasajasajasajasajasajasajasaja tinggitinggitinggitinggitinggitinggitinggitinggi
rendahnyarendahnyarendahnyarendahnyarendahnyarendahnyarendahnyarendahnya pajakpajakpajakpajakpajakpajakpajakpajak,,,,,,,, atauatauatauatauatauatauatauatau bahkanbahkanbahkanbahkanbahkanbahkanbahkanbahkan pembebasanpembebasanpembebasanpembebasanpembebasanpembebasanpembebasanpembebasan pajakpajakpajakpajakpajakpajakpajakpajak
dalamdalamdalamdalamdalamdalamdalamdalam pengendalianpengendalianpengendalianpengendalianpengendalianpengendalianpengendalianpengendalian perekonomianperekonomianperekonomianperekonomianperekonomianperekonomianperekonomianperekonomian untukuntukuntukuntukuntukuntukuntukuntukdalamdalamdalamdalamdalamdalamdalamdalam pengendalianpengendalianpengendalianpengendalianpengendalianpengendalianpengendalianpengendalian perekonomianperekonomianperekonomianperekonomianperekonomianperekonomianperekonomianperekonomian untukuntukuntukuntukuntukuntukuntukuntuk
mencapaimencapaimencapaimencapaimencapaimencapaimencapaimencapai tujuantujuantujuantujuantujuantujuantujuantujuan nasionalnasionalnasionalnasionalnasionalnasionalnasionalnasional........