Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2014
(AUDITED)
TAHU...
DAFTAR ISI
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BUPATI PEKALONGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN ...........................................
BUPATI PEKALONGAN
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan yang
terdiri dari (a) ...
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI ...
NO. URAIAN
ANGGARAN
2014
REALISASI
2014
%
REALISASI
2013
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69...
NO. URAIAN
ANGGARAN
2014
REALISASI
2014
%
REALISASI
2013
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
Pengeluaran Pembi...
NO. URAIAN TAHUN 2014 TAHUN 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Arus Masuk K...
NO. URAIAN TAHUN 2014 TAHUN 2013
63
64
65
66
67
68
69
Arus Keluar Kas
Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan
Modal Pemerinta...
Kas di Bendahara Umum Daerah 104.156.773.292,00 69.323.788.870,00 34.832.984.422,00 50,25
Kas di Bendahara Penerimaan 2.11...
U r a i a n
31 Desember 2014 31 Desember 2013 Naik/Turun
(Rp) (Rp) Jumlah %
KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
KEWAJIBAN
Kewajiban...
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan ...
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan ...
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan ...
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan ...
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan ...
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan ...
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan ...
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan ...
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan ...
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lkpd audited 1

750 views

Published on

laporan keuangan pekalongan

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

Lkpd audited 1

  1. 1. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2014 (AUDITED) TAHUN 2015
  2. 2. DAFTAR ISI PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BUPATI PEKALONGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN ......................................................... i LAPORAN ARUS KAS .................................................................................. iii NERACA ........................................................................................................ v CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1 BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2014 ......................................................... 5 BAB III EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN .................. 11 BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.......................................................... 21 BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN ................... 35 5.1. PENJELASAN POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN ......................................................................... 35 A. PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN DAERAH ..... 35 B. PENJELASAN POS-POS BELANJA DAERAH .............. 71 C. PENJELASAN POS-POS PEMBIAYAAN ...................... 177 D. PENJELASAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN APBD (SiLPA) .................................................................. 186 5.2. PENJELASAN POS-POS ARUS KAS .................................. 189 5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA ..................................... 217 BAB VI INFORMASI TAMBAHAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2014 ........................................................................ 270 BAB VII PENUTUP....................................................................................... 274
  3. 3. BUPATI PEKALONGAN PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Arus Kas; (c) Neraca; dan (d) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kajen, ================================================= Jalan Alun-alun Utara Nomor 1 Kajen No. Telp. (0285) 381000 – 381001 Fax. (0285) 381006 KAJEN 51161
  4. 4. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 ( Dalam Rupiah ) NO. URAIAN ANGGARAN 2014 REALISASI 2014 % REALISASI 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain PAD Yang Sah JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMABANGAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Lainnya Bantuan Keuangan Lainnya JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI TOTAL PENDAPATAN TRANSFER LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Hibah Dana Darurat Pendapatan Lainnya JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH JUMLAH PENDAPATAN BELANJA DAERAH BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial Bantuan Keuangan Jumlah Belanja Operasi 29.373.911.000,00 23.298.233.222,00 3.559.592.387,00 157.520.826.360,00 33.064.051.914,00 24.685.432.930,00 3.554.592.387,00 193.732.939.960,46 112,56 105,95 99,86 122,99 28.742.270.403,00 12.628.888.224,00 2.275.738.383,00 104.904.041.158,61 213.752.562.969,00 255.037.017.191,46 119,31 148.550.938.168,61 27.067.868.683,00 868.252.939,00 831.579.000.000,00 60.380.950.000,00 27.435.144.007,00 1.270.248.091,00 831.579.000.000,00 60.380.950.000,00 101,36 146,30 100,00 100,00 26.509.468.413,00 879.768.617,00 768.500.117.000,00 60.587.590.000,00 919.896.071.622,00 920.665.342.098,00 100,08 856.476.944.030,00 0,00 192.613.916.000,00 0,00 192.613.916.000,00 0,00 100,00 0,00 155.205.424.000,00 192.613.916.000,00 192.613.916.000,00 100,00 155.205.424.000,00 55.870.507.136,00 0,00 45.287.241.000,00 60.910.102.000,00 0,00 45.274.259.088,00 109,02 0,00 99,97 45.407.705.996,00 4.877.311.668,00 27.621.947.840,00 101.157.748.136,00 106.184.361.088,00 104,97 77.906.965.504,00 1.213.667.735.758,00 1.219.463.619.186,00 100,48 1.089.589.333.534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.427.420.298.727,00 1.474.500.636.377,46 103,30 1.238.140.271.702,61 876.677.181.656,00 340.474.023.860,00 67.260.000,00 0,00 10.060.000.000,00 7.102.050.000,00 821.585.043.183,00 325.543.463.516,00 46.576.748,00 0,00 9.969.000.000,00 6.328.720.000,00 93,72 95,61 69,25 0,00 99,10 89,11 727.898.687.170,00 285.344.580.038,00 67.258.638,00 0,00 12.674.500.000,00 9.243.350.000,00 1.234.380.515.516,00 1.163.472.803.447,00 94,26 1.035.228.375.846,00
  5. 5. NO. URAIAN ANGGARAN 2014 REALISASI 2014 % REALISASI 2013 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Modal BLUD JUMLAH BELANJA MODAL BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA JUMLAH BELANJA TRANSFER TRANSFER BAGI HASIL KE PROPINSI Transfer Bagi Hasil Ke Propinsi JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL KE PROPINSI TRANSFER BAGI HASIL KE DESA Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL KE DESA TRANSFER BAGI HASIL KE PIHAK KETIGA Bagi Hasil Retribusi Ke Pihak Ketiga JUMLAH TRANSFER BAGI HASIL KE PIHAK KETIGA BANTUAN KEUANGAN KE DESA Bantuan Penghasilan Aparat Desa Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan Pembangunan Fisik Bantuan Keuangan Lainnya JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KE DESA BANTUAN KEUANGAN PARPOL Bantuan Keuangan Partai Politik JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PARPOL JUMLAH TRANSFER JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER SURPLUS / (DEFISIT) PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIYAAN Penggunaan SiLPA Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan Kembali Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya JUMLAH PENERIMAAN PEMBIYAAN 355.000.000,00 51.986.477.400,00 34.896.492.124,00 108.515.450.000,00 5.483.072.130,00 9.096.131.850,00 300.914.000,00 42.756.792.539,00 30.577.767.502,00 104.181.519.300,00 2.454.517.788,00 7.600.955.745,00 84,76 82,25 87,62 96,01 44,77 83,56 0,00 37.793.745.363,00 91.516.050.805,00 36.628.860.100,00 2.528.515.336,00 15.853.053.500,00 210.332.623.504,00 187.872.466.874,00 89,32 184.320.225.104,00 4.145.788.000,00 1.186.575.000,00 28,62 3.621.082.300,00 4.145.788.000,00 1.186.575.000,00 28,62 3.621.082.300,00 1.448.858.927.020,00 1.352.531.845.321,00 93,35 1.223.169.683.250,00 42.113.850,00 42.113.850,00 42.113.850,00 42.113.850,00 100,00 100,00 42.276.800,00 42.276.800,00 19.163.392.700,00 18.870.000.000,00 1.745.147.000,00 2.891.500.000,00 42.670.039.700,00 18.890.234.000,00 18.869.999.792,00 1.745.147.000,00 2.891.500.000,00 42.396.880.792,00 98,57 100,00 100,00 100,00 99,36 18.338.716.600,00 16.646.715.000,00 1.363.667.000,00 6.963.340.000,00 43.312.438.600,00 935.052.600,00 935.052.600,00 100,00 826.286.500,00 935.052.600,00 935.052.600,00 100,00 826.286.500,00 43.647.206.150,00 1.492.506.133.170,00 43.374.047.242,00 1.395.905.892.563,00 99,37 93,53 44.181.001.900,00 1.267.350.685.150,00 (65.085.834.443,00) 78.594.743.814,46 (120,76) (29.210.413.447,39) 71.763.239.443,00 0,00 0,00 71.763.239.443,00 71.763.239.443,61 425.933.556,00 26.262.487,00 72.215.435.486,61 100,00 100,00 100,00 100,63 102.932.346.047,00 3.221.730.230,00 19.000.000,00 106.173.076.277,00
  6. 6. NO. URAIAN ANGGARAN 2014 REALISASI 2014 % REALISASI 2013 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman yang Jatuh Tempo Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga Pembayaran Utang Kepada BLUD JUMLAH PENGELUARAN PEMBIYAAN PEMBIAYAAN NETTO Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) 6.503.800.000,00 173.605.000,00 6.503.800.000,00 173.604.902,00 100,00 100,00 0,00 0,00 2.850.000.000,00 2.349.423.386,00 0,00 0,00 6.677.405.000,00 6.677.404.902,00 100,00 5.199.423.386,00 65.085.834.443,00 65.538.030.584,61 100,69 100.973.652.891,00 0,00 144.132.774.399,07 100,00 71.763.239.443,61 Kajen, BUPATI PEKALONGAN AMAT ANTONO Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
  7. 7. NO. URAIAN TAHUN 2014 TAHUN 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus Masuk Kas Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain PAD Yang Sah Dana Bagi Hasil Pajak Pusat Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pusat Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Propinsi Penerimaan Bantuan Lainnya Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya 33.064.051.914,00 24.685.672.930,00 3.554.592.387,00 13.024.630.946,00 27.435.144.007,00 1.270.248.091,00 831.579.000.000,00 60.380.950.000,00 0,00 192.613.916.000,00 60.910.102.000,00 0,00 45.274.259.088,00 0,00 0,00 0,00 28.742.270.403,00 12.628.888.224,00 2.275.738.383,00 11.254.834.179,00 26.509.468.413,00 879.768.617,00 768.500.117.000,00 60.587.590.000,00 0,00 155.205.424.000,00 45.407.705.996,00 4.877.311.668,00 27.621.947.840,00 0,00 0,00 0,00 19 Jumlah Arus Masuk Kas 1.293.792.567.363,00 1.144.491.064.723,00 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Arus Keluar Kas Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial Belanja Tak Terduga Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Bagi Hasil Pihak Ketiga Belanja Bantuan Keuangan Ke Desa Bantuan Partai Politik 770.535.238.783,00 244.005.228.211,00 46.576.748,00 0,00 9.969.000.000,00 6.328.720.000,00 1.186.575.000,00 0,00 0,00 0,00 42.113.850,00 42.396.880.792,00 935.052.600,00 720.651.232.574,00 208.757.021.962,00 67.258.638,00 0,00 12.674.500.000,00 9.243.350.000,00 3.621.082.300,00 0,00 0,00 0,00 42.276.800,00 43.312.438.600,00 826.286.500,00 34 Jumlah Arus Keluar Kas 1.075.445.385.984,00 999.195.447.374,00 35 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 218.347.181.379,00 145.295.617.349,00 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN Arus Masuk Kas Pendapatan Penjualan atas Tanah Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya 0,00 446.550.000,00 85.600.000,00 0,00 29.575.000,00 764.092.520,00 0,00 177.800.000,00 61.800.000,00 0,00 37.175.000,00 1.401.418.000,00 45 Jumlah Arus Masuk Kas 1.325.817.520,00 1.678.193.000,00 46 47 48 49 50 51 52 Arus Keluar Kas Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Modal BLUD 300.914.000,00 41.104.667.139,00 30.577.767.502,00 104.181.519.300,00 2.454.517.788,00 0,00 0,00 37.793.745.363,00 91.516.050.805,00 36.628.860.100,00 2.528.515.336,00 2.731.245.400,00 53 Jumlah Arus Keluar Kas 178.619.385.729,00 171.198.417.004,00 54 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (177.293.568.209,00) (169.520.224.004,00) 55 56 57 58 59 60 61 ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Arus Masuk Kas Pencairan Dana Cadangan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir 0,00 0,00 425.933.556,00 26.262.487,00 0,00 0,00 3.221.730.230,00 19.000.000,00 62 Jumlah Arus Masuk Kas 452.196.043,00 3.240.730.230,00 LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 ( Dalam Rupiah )
  8. 8. NO. URAIAN TAHUN 2014 TAHUN 2013 63 64 65 66 67 68 69 Arus Keluar Kas Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman yang Jatuh Tempo Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga Pembayaran Utang Kepada BLUD 0,00 6.503.800.000,00 173.604.902,00 0,00 0,00 0,00 2.850.000.000,00 173.604.902,00 2.175.818.484,00 0,00 Jumlah Arus Keluar Kas 6.677.404.902,00 5.199.423.386,00 70 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (6.225.208.859,00) (1.958.693.156,00) 71 72 73 74 ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN Arus Masuk Kas Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Sisa UP Tahun Lalu 117.865.277.571,00 4.580.111,00 99.185.726.830,00 10.424.460,00 76 Jumlah Arus Masuk Kas 117.869.857.682,00 99.196.151.290,00 77 78 79 Arus Keluar Kas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga UP Tahun Berjalan 117.865.277.571,00 0,00 99.185.736.244,00 4.580.111,00 80 Jumlah Arus Keluar Kas 117.865.277.571,00 99.190.316.355,00 81 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran 4.580.111,00 5.834.935,00 82 83 A. Kenaikan/Penurunan Kas 34.832.984.422,00 (26.177.464.876,00) 84 B. Saldo Awal Kas di BUD 69.323.788.870,00 95.501.253.746,00 85 C. Saldo Akhir Kas di BUD 104.156.773.292,00 69.323.788.870,00 86 D. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 68.750,00 4.882.919,00 87 E. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 2.111.000,00 22.751.342,00 88 F.Saldo Awal Kas di BLUD 2.455.773.764,61 7.420.677.255,00 89 G.Kenaikan/Penurunan Kas BLUD 34.537.415.820,46 (4.964.903.490,39) 90 H.Saldo Akhir Kas di BLUD (F + G) 36.993.189.585,07 2.455.773.764,61 91 I.Saldo Awal Kas Kas di Puskesmas 0,00 0,00 92 J.Kenaikan/Penurunan Kas di Puskesmas 3.005.679.894,00 0,00 93 K.Saldo Akhir Kas di Puskesmas (I + J) 3.005.679.894,00 0,00 94 I. Saldo Akhir Kas ( C+D+E+H + K) 144.157.822.521,07 71.807.196.895,61 Kajen, BUPATI PEKALONGAN AMAT ANTONO Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan
  9. 9. Kas di Bendahara Umum Daerah 104.156.773.292,00 69.323.788.870,00 34.832.984.422,00 50,25 Kas di Bendahara Penerimaan 2.111.000,00 22.751.342,00 (20.640.342,00) (90,72) Kas di Bendahara Pengeluaran 68.750,00 4.882.919,00 (4.814.169,00) (98,59) Kas di BLU 36.993.189.585,07 2.455.773.764,61 34.537.415.820,46 1.406,38 Kas di Puskesmas 3.005.679.894,00 0,00 3.005.679.894,00 100,00 Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00 0,00 0,00 Asuransi dibayar dimuka 498.207.150,00 339.333.000,00 158.874.150,00 46,82 Piutang Pajak 4.645.814.308,00 2.630.063.309,00 2.015.750.999,00 76,64 Piutang Retribusi 11.723.809.507,60 25.033.016.184,09 (13.309.206.676,49) (53,17) Piutang Lain-lain 438.599.680,00 472.579.470,00 (33.979.790,00) (7,19) Persediaan 60.460.600.073,31 21.562.859.848,46 38.897.740.224,85 180,39 Jumlah Aset Lancar 221.924.853.239,98 121.845.048.707,16 100.079.804.532,82 82,14 INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Investasi dalam Pinjaman Dana Bergulir 709.653.423,00 743.811.034,00 (34.157.611,00) (4,59) Investasi dalam Bantuan Modal Bergulir 0,00 0,00 Investasi dalam Perguliran Ternak 704.940.000,00 771.765.000,00 (66.825.000,00) (8,66) Investasi dalam Pinjaman Modal 0,00 0,00 Jumlah Investasi Non Permanen 1.414.593.423,00 1.515.576.034,00 (100.982.611,00) (6,66) Investasi Permanen PMPD pada Perusahaan Daerah / BUMD 12.917.318.446,06 10.523.633.722,55 2.393.684.723,51 22,75 PMPD pada Lembaga Keuangan - Bank 21.934.280.543,90 18.153.954.266,01 3.780.326.277,89 20,82 PMPD pada Lembaga Keuangan - Non Bank 2.996.548.686,08 2.458.209.418,66 538.339.267,42 21,90 PMPD pada Perusahaan Swasta 0,00 Jumlah Investasi Permanen 37.848.147.676,04 31.135.797.407,22 6.712.350.268,82 21,56 Jumlah Investasi Jangka Panjang 39.262.741.099,04 32.651.373.441,22 6.611.367.657,82 20,25 ASET TETAP Tanah 782.144.849.135,78 784.431.277.637,78 (2.286.428.502,00) (0,29) Peralatan dan Mesin 336.657.532.736,78 278.005.656.940,50 58.651.875.796,28 21,10 Gedung dan Bangunan 676.969.462.906,69 629.971.205.796,31 46.998.257.110,38 7,46 Jalan, Irigasi dan Jaringan 586.331.662.798,54 486.317.400.633,73 100.014.262.164,81 20,57 Aset Tetap Lainnya 77.283.197.541,20 71.889.619.535,40 5.393.578.005,80 7,50 Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 13.550.203.349,31 5.439.841.070,29 8.110.362.279,02 149,09 Jumlah Aset Tetap 2.472.936.908.468,30 2.256.055.001.614,01 216.881.906.854,29 9,61 DANA CADANGAN ASET LAINNYA Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) 167.550.000,00 169.550.000,00 (2.000.000,00) (1,18) Aset tidak berwujud 3.076.128.300,00 0,00 3.076.128.300,00 0,00 Aset Lain-Lain 7.898.434.181,53 71.861.972.470,35 (63.963.538.288,82) (89,01) Jumlah Aset Lainnya 11.142.112.481,53 72.031.522.470,35 (60.889.409.988,82) (84,53) UMLAH ASET 2.745.266.615.288,85 2.482.582.946.232,74 262.683.669.056,11 10,58 PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN NERACA DAERAH Per 31 Desember Tahun 2014 dan Tahun 2013 U r a i a n 31 Desember 2014 31 Desember 2013 Naik/Turun ASET ASET LANCAR (Rp) (Rp) Jumlah % J
  10. 10. U r a i a n 31 Desember 2014 31 Desember 2013 Naik/Turun (Rp) (Rp) Jumlah % KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 0,00 0,00 0,00 0,00 Utang Pajak 68.750,00 0,00 68.750,00 100,00 Utang Bunga 25.894.858,85 46.576.748,40 (20.681.889,55) (44,40) Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang 173.604.901,86 173.604.901,86 0,00 0,00 Utang BLUD 7.358.468.217,00 19.709.500.699,57 (12.351.032.482,57) (62,67) Utang Jangka Pendek Lainnya 546.254.640,00 506.930.518,00 39.324.122,00 7,76 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 8.104.291.367,71 20.436.612.867,83 (12.332.321.500,12) (60,34) Kewajiban Jangka Panjang Utang Bunga Jangka Panjang 5.212.969,36 31.107.828,21 (25.894.858,85) (83,24) Utang kepada Pemerintah Pusat - P3KT 86.802.450,93 260.407.352,79 (173.604.901,86) (66,67) Utang kepada Pemerintah Pusat - PDAM 0,00 0,00 Utang Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 92.015.420,29 291.515.181,00 (199.499.760,71) (68,44) Jumlah Kewajiban 8.196.306.788,00 20.728.128.048,83 (12.531.821.260,83) (60,46) EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) 144.132.774.399,07 71.763.239.443,61 72.369.534.955,46 100,84 Pendapatan Ditangguhkan 24.979.372,00 43.957.452,00 (18.978.080,00) (43,17) Cadangan Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00 Cadangan Asuransi dibayar dimuka 498.207.150,00 339.333.000,00 158.874.150,00 46,82 Cadangan Piutang 16.808.223.495,60 28.135.658.963,09 (11.327.435.467,49) (40,26) Cadangan Persediaan 60.460.600.073,31 21.562.859.848,46 38.897.740.224,85 180,39 Dana Pelunasan Utang Jangka Pendek (8.078.327.758,86) (20.436.612.867,83) 12.358.285.108,97 (60,47) Jumlah Ekuitas Dana Lancar 213.846.456.731,12 101.408.435.839,33 112.438.020.891,79 110,88 Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 39.262.741.099,04 32.651.373.441,22 6.611.367.657,82 20,25 Diinvestasikan dalam Aktiva Tetap 2.472.936.908.468,30 2.256.055.001.614,01 216.881.906.854,29 9,61 Diinvestasikan daiam Aset Lainnya 11.142.112.481,53 72.031.522.470,35 (60.889.409.988,82) (84,53) Dana Pelunasan Utang Jangka Panjang (117.910.279,14) (291.515.181,00) 173.604.901,86 (59,55) Jumlah Ekuitas Dana Investasi 2.523.223.851.769,73 2.360.446.382.344,58 162.777.469.425,15 6,90 Ekuitas Dana Cadangan Jumlah Ekuitas Dana 2.737.070.308.500,85 2.461.854.818.183,91 275.215.490.316,94 11,18 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 2.745.266.615.288,85 2.482.582.946.232,74 262.683.669.056,11 10,58 BUPATI PEKALONGAN AMAT ANTONO
  11. 11. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 BAB I Pendahuluan 1 BAB I PENDAHULUAN Paket undang-undang di bidang pengelolaan keuangan negara/daerah, yang meliputi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi APBD (LRA), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. Laporan keuangan dimaksud disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK- RI) untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku. Peraturan pelaksanaan mengenai pelaporan pertanggunggjawaban pelaksanaan APBD dan penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah, antara lain ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan pedoman teknis dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Nomor 71 Tahun 2010 tersebut. Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang tersebut, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan APBD TA 2014, meliputi Neraca
  12. 12. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 BAB I Pendahuluan 2 per 31 Desember 2014, serta LRA, LAK dan CaLK untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Selain itu untuk memenuhi prinsip dapat diperbandingkan (comparability), sebagaimana disyaratkan dalam SAP, laporan keuangan TA 2014 disajikan secara perbandingan dengan laporan keuangan TA 2013. 1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Maksud penyusunan laporan keuangan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah. Tujuan penyusunan laporan keuangan sebagai berikut : a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah; b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah; c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. 1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Landasan hukum penyusunan laporan keuangan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang - undangan sebagai berikut: a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  13. 13. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 BAB I Pendahuluan 3 d. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daera h sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) TA 2014 sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN Memuat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan. BAB II : GAMBARAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2014 Memuat dasar hukum pembentukan Kabupaten Pekalongan, letak geografis, visi dan misi, dan organisasi dan personalia. BAB III : EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN Memuat ekonomi makro, kebijakan keuangan dan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan. BAB IV : KEBIJAKAN AKUNTANSI Memuat informasi tentang entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi.
  14. 14. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 BAB I Pendahuluan 4 BAB V : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN Memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan, meliputi; pendapatan, belanja, pembiayaan, arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi non keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, arus kas dari aktivitas non anggaran, aset, kewajiban dan ekuitas dana. BAB VI : INFORMASI TAMBAHAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Memuat rincian informasi dan pengungkapan – pengungkapan tugas pembantuan baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang diperlukan sebagai tambahan informasi yang belum disajikan dalam laporan keuangan. BAB VII : PENUTUP Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan- kesimpulan penting tentang laporan keuangan.
  15. 15. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 BAB II Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014 5 BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2014 2.1 Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan dibentuk berdasarkan : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Tengah, Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 2.2 Letak Geografis Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkedudukan tetap di Jalan Alun-alun Utara Nomor 1, Kajen, Jawa Tengah, Kode Pos 51161. Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu bagian dari wilayah Propinsi Jawa Tengah, terletak diantara 109º49”-109º 78” Bujur Timur dan 6º83”-7º23” Lintang Selatan. Luas wilayah keseluruhan ± 836,13 km², terbagi menjadi 19 Kecamatan meliputi 272 Desa dan 13 Kelurahan. Kabupaten Pekalongan berbatasan dengan Kota Pekalongan dan Laut Jawa disebelah Utara, Kabupaten Banjarnegara disebelah Selatan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang disebelah Timur, serta Kabupaten Pemalang disebelah Barat.
  16. 16. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 BAB II Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014 6 Kondisi wilayah Kabupaten Pekalongan terdiri dari tanah sawah 30.69 %, tanah tegalan/kebun 13.89%, hutan rakyat 2.86%, tanah pekarangan 14.38%, perkebunan negara/swasta 21.78%, tambak/kolam/rawa 0.86%, dan tadah hujan 15.54 %. Wilayah dataran rendah (0-50 m dpl), meliputi Kecamatan Wonokerto, Sragi, Siwalan, Kedungwuni, Tirto, Karangdadap, Wiradesa, Wonopringgo, dan Buaran. Wilayah dataran sedang (50 – 400 m dpl), meliputi Kecamatan Bojong, Karanganyar, Kesesi, Doro, Kajen, dan Talun. Sedangkan wilayah dataran tinggi ( > 400 m dpl), meliputi Kecamatan Kandangserang, Lebakbarang, Paninggaran, dan Petungkriyono. Secara topografi Kabupaten Pekalongan terletak pada kawasan kaki pegunungan Dieng yang terdiri atas wilayah pantai, wilayah dataran rendah, dan wilayah pegunungan dengan ketinggian 0 meter sampai dengan 1.294 meter di atas permukaan laut. Wilayah pantai terletak di bagian utara, wilayah dataran rendah terletak di bagian barat, tengah dan timur, wilayah pegunungan berada di bagian selatan. Wilayah ini terbagi menjadi 19 wilayah kecamatan terdiri dari 285 desa/kelurahan, yaitu sebagai berikut : TABEL 2.1 LUAS WILAYAH PER KECAMATAN NO KECAMATAN LUAS (Km²) DESA/KELURAHAN 1 Kandangserang 60,55 14 2 Paninggaran 92,99 15 3 Lebakbarang 58,20 11 4 Petungkriyono 73,58 9 5 Talun 58,57 10 6 Doro 68,45 14 7 Karanganyar 63,48 15 8 Kajen 75,15 25 9 Kesesi 68,52 23 10 Sragi 32,40 17 11 Siwalan 25,91 13 12 Bojong 40,06 22 13 Wonopringgo 18,80 14
  17. 17. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 BAB II Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014 7 NO KECAMATAN LUAS (Km²) DESA/KELURAHAN 14 Kedungwuni 22,94 19 15 Karangdadap 20,99 11 16 Buaran 9,54 10 17 Tirto 17,39 16 18 Wiradesa 12,71 16 19 Wonokerto 15,90 11 JUMLAH 836,13 285 2.3 Visi dan Misi Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tahun 2014 mengacu pada Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 yang merupakan operasionalisasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 - 2016. Berdasarkan aturan tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan visi berupa ”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis pada Kearifan Lokal” serta implementasi dari misi Kabupaten Pekalongan yakni : 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik; 2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis kepada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan; 3. Memantapkan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokal; 4. Fasilitasi terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan; 5. Mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi dan budaya daerah; 6. Mewujudkan perlindungan rasa aman dan adil kepada masyarakat; dan 7. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
  18. 18. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 BAB II Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014 8 2.4 Organisasi dan Personalia A. Organisasi Pemerintah Daerah Organisasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan meliputi 34 Bidang Pemerintahan, terdiri dari 26 Bidang Urusan Wajib dan 8 Bidang Urusan Pilihan, meliputi 48 Unit Organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, sebagai berikut : 1. Urusan dan Bidang No Urusan dan Bidang I Urusan Wajib 1 Bidang Pendidikan 2 Bidang Kesehatan 3 Bidang Pekerjaan Umum 4 Bidang Perencanaan Pembangunan 5 Bidang Perhubungan 6 Bidang Lingkungan Hidup 7 Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil 8 Bidang Sosial 9 Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 10 Bidang Penanaman Modal 11 Bidang Pemuda dan Olahraga 12 Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 13 Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 14 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 15 Bidang Ketahanan Pangan 16 Bidang Perpustakaan 17 Bidang Kearsipan 18 Bidang Komunikasi dan Informatika 19 Bidang Kebudayaan 20 Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 21 Bidang Ketenagakerjaan 22 Bidang Pelayanan Masyarakat 23 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 24 Bidang Penataan Ruang 25 Bidang Perumahan Rakyat 26 Bidang Pertahanan II Urusan Pilihan 1 Bidang Pertanian 2 Bidang Pariwisata 3 Bidang Kelautan dan Perikanan 4 Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 5 Bidang Ketransmigrasian 6 Bidang Perindustrian 7 Bidang Kehutanan 8 Bidang Perdagangan
  19. 19. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 BAB II Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014 9 2. Unit Organisasi (SKPD) No Unit Organisasi (SKPD) 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 Dinas Kesehatan 3 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton 4 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen 5 Dinas Pekerjaan Umum 6 Badan Perencanaan Pembangun an Daerah 7 Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika 8 Kantor Lingkungan Hidup 9 Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil 10 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 11 Badan Penanggu langan Bencana Daerah 12 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah 13 Badan Penanaman Mod al dan Pelayanan Perizinan Terpadu 14 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata 15 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 16 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 17 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 18 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 19 Sekretariat Daerah 20 Sekretariat DPRD 21 Inspektorat 22 Badan Kepegawaian Daerah 23 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 24 Kecamatan Kajen 25 Kecamatan Sragi 26 Kecamatan Wiradesa 27 Kecamatan Kedungwuni 28 Kecamatan Buaran 29 Kecamatan Tirto 30 Kecamatan Bojong 31 Kecamatan Wonop ringgo 32 Kecamatan Karanganyar 33 Kecamatan Doro 34 Kecamatan Talun 35 Kecamatan Lebakbarang 36 Kecamatan Kandangserang 37 Kecamatan Paninggaran 38 Kecamatan Kesesi 39 Kecamatan Petungkriyono 40 Kecamatan Wonokerto 41 Kecamatan Siwalan 42 Kecamatan Karangdadap 43 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 44 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 45 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 46 Dinas Pertanian, Perkebun an dan Kehutanan 47 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral 48 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
  20. 20. PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 BAB II Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2014 10 B. Pejabat Pemerintah Daerah 1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DPRD Kabupaten Pekalongan terdiri dari 45 Anggota, yang berasal dari berbagai unsur Partai Politik (Parpol) pemenang Pemilu. Nama-nama pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan sebagai berikut : NAMA JABATAN a) Dra. Hj. Hindun, M.Si Ketua DPRD b) H. Riswadi, SH Wakil Ketua DPRD c) Nunung Sugiantoro, ST Wakil Ketua DPRD d) Hj. Nurbalistik Wakil Ketua DPRD e) H. Kundarto, SE Ketua Komisi A f) Saeful Bahri, S.Ag Ketua Komisi B g) Herri Triyono Sabdo, SH Ketua Komisi C h) HM. Kholis Jazuli Ketua Komisi D Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan 2. Kepala Daerah dan Wakil Kapala Daerah (KDh/WKDh) Pada Tanggal 1 Mei 2011 Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan pemilihan Kepala Daerah (KDh) dan Wakil Kepala Daerah (WKDh) untuk Periode 2011-2016. Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan terpilih untuk masa jabatan 2011-2016 dijabat oleh Drs. H. Amat Antono, M.Si sebagai Bupati Pekalongan dan Fadia Arafiq sebagai Wakil Bupati Pekalongan.

×