Final mk power point yang dipakai

GUGATAN TERHADAP HASIL
PEMILUKADA JATIM
TAHUN 2013
Sistematis
Terstruktur
Masif

PERBUATAN/PELANGGARAN
Sistematis Terstruktur Masif
Bertentangan dengan Asas
LUBER dan JURDIL

DESAIN PROYEKSI KEMENANGAN
• PEMPROV. JAWA TIMUR (PROGRAMMER)
MEMBUAT DESAIN DENGAN CARA MENUNJUK
PERGURUAN TINGGI PENDAMPING (KONSULTAN
YAITU JPC), KEMUDIAN KONSULTAN MENUNJUK
PENDAMPING, SELANJUTNYA PENDAMPING
MEMBUAT PETA PENERIMA HIBAH YANG
MEMBERIKAN MASUKAN KEPADA PROGRAMER
YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK PEMENANGAN
PEMILUKADA 2013.

Modus
Meningkatkan
Jumlah APBD
2010 – 2013
(Perda No
13/2012 jo
Pergub No
78/2012)
tentang
Jalinkesra
Pergub No
56 /2011
tentang
Program
Bantuan
kepada
493.043
Rumah Tangga
Sangat Miskin
(RTSM) .
Pedoman Umum
Jalan lain menuju
kesejahteraan rakyat
(Jalin Kesra) Bantuan
Rumah Tangga
Sangat Miskin (RTSM)
2010-2013
Petunjuk Teknis
Pendampingan
Program Jalin Kesra
Bantuan RTSM
Provinsi Jawa Timur
PERDA PERGUB
Partai Demokrat di DPRD Jatim : 22 Kursi.
Ketua DPRD Jatim : Demokrat
Gubernur: Jatim Ketua DPD Demokrat Jatim yang
juga Wakil Ketua Umum DPP Demokrat.
Didukung Parpol : 32 Parpol (10 Parpol Parlemen,
22 Parpol Non Parlemen). Total dukungan: 70
kursi dari 100 kursi.
PERBUATAN/PELANGGARAN SISTEMATIS

PEDOMAN UMUM (PEDUM) HALAMAN 28 HURUF F
(LAMPIRAN DARI PERGUB NO 56/2011)
• Mekanisme Pelaksanaan Poin 5 huruf f tentang eksekusi
bantuan :
– SAAT BANTUAN DISERAHKAN KEPADA RUMAH TANGGA
SASARAN, DIBERIKAN PEJELASAN TENTANG JENIS
BANTUAN YANG DITERIMAKAN SEKURANGNYA
MENGENAI NAMA PROGRAM, JENIS DAN JUMLAH
BANTUAN, PENEGASAN ASAL BANTUAN DARI GUBERNUR
JAWA TIMUR, SERTA PENGELOLAAN BANTUAN.
– Poin 5 Huruf g:
– SETELAH DILAKUKAN EKSEKUSI BANTUAN, SKPD DIBANTU
PENDAMPING MELAKUKAN PENEMPELAN STIKER
PROGRAM JALIN KESRA BANTUAN RTSM PADA MASING-
MASING RUMAH PENERIMA BANTUAN. STIKER
DITEMPELKAN PADA BAGIAN DEPAN BANGUNAN RUMAH
(PINTU/JENDELA/DINDING) YANG MUDAH TERLIHAT.

PETUNJUK TEKNIS PENDAMPINGAN JALIN
KESRA 2013
• SOAL PENGETAHUAN PROGRAM:
• KLAUSUL MEKANISME PENYERAHAN BANTUAN MENURUT BUKU
PETUNJUK TEKNIS POIN 2.3.3 BUTIR 3:
– Sebelum dilaksanakan kegiatan seremoni, pendamping
memastikan kesiapan kelengkapan administrasi serta atribut
kegiatan penyaluran misalnya spanduk, berita acara penyerahan,
daftar RTSM penerima, dan lain-lain.
– Untuk spanduk minimal memuat kata-kata “PENYERAHAN
BANTUAN PROGRAM JALIN KESRA GUBERNUR JAWA TIMUR”.
– Sedangkan di kendaraan pengangkut terdapat spanduk minimal
dengan kata-kata “BANTUAN PROGRAM JALIN KESRA GUBERNUR
JAWA TIMUR”. Diharapkan tidak ada atribut perusahaan penyedia
barang bantuan.

LANJUTAN….FORM PENDAMPINGAN DAN PEMANTAUAN RTSM
PENERIMA BANTUAN PROGRAM JALIN KESRA BANTUAN RTSM
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013
• FORM PENDAMPINGAN POIN 2.6 BUTIR 2:
• MENDALAMI TENTANG PERSEPSI RTSM TENTANG ADANYA BANTUAN
DARI GUBERNUR JAWA TIMUR MELALUI PROGRAM JALIN KESRA
SERTA HARAPAN.
• NOMOR 7. PENGETAHUAN PENERIMA TENTANG PROGRAM DAN
PEMBERI BANTUAN:
1. TIDAK MENGETAHUI SAMA SEKALI ASAL/SIAPA YANG MEMBERI
BANTUAN.
2. MENGETAHUI PROGRAM DARI PIHAK LAIN.
3. MENGETAHUI PROGRAM DARI PENYEDIA BARANG.
4. MENGETAHUI PROGRAM DARI DESA.
5. MENGETAHUI PROGRAM BERASAL DARI KABUPATEN.
6. MENGETAHUI PROGRAM BERASAL DARI DINAS PROVINSI.
7. MENGERTI/MENGETAHUI BAHWA PROGRAM BERASAL DARI
GUBERNUR.

DALAM LOGO JALIN KESRA:
•TAHUN 2010 TERDAPAT TULISAN “PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TIMUR”
•TAHUN 2011 MUNCUL 2 VERSI TULISAN DALAM
LOGO, YAITU “PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR”
DAN “BANTUAN GUBERNUR JAWA TIMUR”.
•TAHUN 2012 DAN 2013 TULISAN DALAM LOGO
BERUBAH TOTAL MENJADI “BANTUAN GUBERNUR
JAWA TIMUR”.
PENGGUNAAN LOGO JALIN KESRA
2010-2013

PERUBAHAN LOGO
• CONTOH:
2011 2012 2013

• SPANDUK-SPANDUK YANG DIGUNAKAN DALAM
SOSIALISASI MAUPUN PENYERAHAN BANTUAN
JALIN KESRA TAHUN 2010-2012 TERDAPAT FOTO
SOEKARWO MENGGUNAKAN SERAGAM RESMI
PEJABAT GUBERNUR. PADA TAHUN 2013 FOTO
BERUBAH MENJADI FOTO SEPERTI YANG
DIGUNAKAN DALAM ALAT SOSIALISASI DAN
KERTAS SUARA PASANGAN KARSA PILGUB JATIM
2013.
PENGGUNAAN SPANDUK JALIN KESRA 2010-
2013

PERUBAHAN SPANDUK 2011-2013
PENYERAHAN KAMBING DI KEC. GENTENG BANYUWANGI TAHUN
2013

• 2010 : TULISAN “JALIN KESRA” DI BAGIAN PUNGGUNG
BERWARNA PUTIH. PADA BAGIAN LENGAN HANYA TERDAPAT
LOGO PEMERINTAH PROVINSI JATIM.
• 2011 : TULISAN “JALIN KESRA” DI BAGIAN PUNGGUNG BERUBAH
WARNA MENJADI MERAH HIJAU. PADA BAGIAN LENGAN KIRI
TERDAPAT LOGO JALIN KESRA DENGAN TULISAN “PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TIMUR”.
BERWANA MERAH DAN HIJAU. PADA BAGIAN LENGAN KIRI
TERDAPAT LOGO JALIN KESRA DENGAN TULISAN “GUBERNUR
JAWA TIMUR”
BERWARNA MERAH DAN HIJAU DAN DISERTAI GAMBAR
SOEKARWO. PADA BAGIAN LENGAN KIRI TERDAPAT LOGO JALIN
PERUBAHAN SERAGAM PENDAMPING JALIN KESRA
2011-2013

2010
PERUBAHAN BAJU PENDAMPING

2011

2012

2013

PERSANDINGAN SIMBOL PROGRAM JALIN KESRA DENGAN
SIMBOL POLITIK KARSA
GAMBAR DALAM
SPANDUK
GAMBAR DALAM
KERTAS SUARA
GAMBAR DALAM
ALAT PERAGA PEMILU
WARNA TULISANWARNA TULISAN

PENYALURAN BANTUAN
DILAKSANAKAN PADA:
• TAHUN 2011:
– RATA-RATA DI AKHIR TAHUN (OKTOBER –
DESEMBER)
• TAHUN 2012:
– RATA-RATA DI AKHIR TAHUN (OKTOBER –
DESEMBER)
• KHUSUS TAHUN 2013:
– RATA-RATA DI AWAL TAHUN (MARET – AGUSTUS).
* CATATAN: PELAKSANAAN PEMILUKADA JATIM 29
AGUSTUS 2013.

BUKTI DOKUMEN LELANG LPSE REKENING
1 Kab. Gresik Jalinkesra RTSM 400.500.000 Dinas Pertanian Bantuan Sarana Produksi 04/11/2011
Jalinkesra RTSM 2.150.000.000 Dinas Peternakan Bantuan Paket Ternak 05/10/2011
Jalinkesra RTSM 101.250.000 Dinas Perindustrian dan PerdaganganPaket Obrok Makanan dan Obrok Sayur 06/09/2011
Jalinkesra RTSM 497.500.000 Dinas Perikanan dan Kelautan Paket Bantuan Untuk RTSM 11/11/2011
2 Kab. ProbolinggoJalinkesra RTSM 404.400.000 Dinas Pertanian Bantuan Saran Produksi 30/12/2011
Jalinkesra RTSM 606.000.000 Dinas Pertanian Bantuan Sarana Produksi 24/11/2011
Jalinkesra RTSM 262.500.000 Dinas Perindustrian dan PerdaganganPaket Warung Sembako 06/09/2011
3 Kab. Pasuruan Jalinkesra RTSM 404.400.000 Dinas Pertanian Bantuan Saran Produksi 30/12/2011
4 Kab. Malang Jalinkesra RTSM 404.400.000 Dinas Pertanian Bantuan Saran Produksi 30/12/2011
Jalinkesra RTSM 1.050.000.000 Dinas Perindustrian dan PerdaganganPaket Warung Sembako 06/09/2011
5 Kab. Lumajang Jalinkesra RTSM 404.400.000 Dinas Pertanian Bantuan Saran Produksi 30/12/2011
Jalinkesra RTSM 1.412.500.000 Dinas Perikanan dan Kelautan Paket Bantuan Untuk RTSM 18/11/2011
6 Kab. Jamber Jalinkesra RTSM 404.400.000 Dinas Pertanian Bantuan Saran Produksi 30/12/2011
Jalinkesra RTSM 1.299.000.000 Dinas Pertanian Bantuan Sarana Produksi 24/11/2011
LAPORAN PELAKSANAAN APBD JAWA TIMUR DANA HIBAH DAN BANSOS
VERSI LPSE 2011
NO KABUPATEN/KOTA JENIS DANA NILAI (RP) INSTANSI JENIS BARANG DAN JASA PELAKSANAAN (SPK) KET.
20112011

1 BANGKALAN Bansos 310.000.000 Dinas Pertanian Ternak Kegiatan Jalinkesra Penanganan RTSM 09/11/2012
Jalinkesra RTSM 310.000.000 Dinas Pertanian Pengadaan Barang Bansos Ternak 19/11/2012
Jalinkesra RTSM 537.500.000 Dinas Pertanian Bantuan Sosial Sarana Produksi 23/11/2012
Jalinkesra RTSM 3.015.000.000 Dinas Peternakan Pengadaan Paket Ternak 10/08/2012
TOTAL 4.172.500.000
2 BANYUWANGI Bansos 2.820.000.000 Dinas Pertanian Pengadaan Barang Bansos (Bantuan Sosial) Ternak Kegiatan Jalinkesra Penangan23/10/2012
Jalinkesra RTSM 2.820.000.000 Dinas Pertanian Pengadaan Barang Bansos Ternak 23/10/2012
TOTAL 8.910.000.000
3 BLITAR Bansos 1.272.500.000 Dinas Pertanian Pengadaan Barang Bansos (Bantuan Sosial) Ternak Kegiatan Jalinkesra Penangan26/10/2012
Jalinkesra RTSM 425.000.000 Dinas Perikanan dan Kelautan Pengadaan Paket Bantuan Untuk RTSM 29/05/2012
TOTAL 7.667.500.000
4 BOJONEGORO Bansos 165.194.700 Biro Administrasi Pembangunan Pendampingan Teknis Laporan Pertangungjawaban Kegiatan Hibah dan Bansos19/10/2012
Bansos 3.682.500.000 Dinas Pertanian Pengadaan Barang Bansos (Bantuan Sosial) Ternak Kegiatan Jalinkesra Penangan26/10/2012
Hibah 165.194.700 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNANPENDAMPING TEKNIS LPJ KEGIATAN HIBAH DAN BANSOS 19/10/2012
TOTAL 12.550.056.067
5 BONDOWOSO Bansos 3.385.000.000 Dinas Pertanian Pengadaan Barang Bansos (Bantuan Sosial) Ternak Kegiatan Jalinkesra Penangan26/10/2012
Jalinkesra RTSM 480.000.000 Dinas Perikanan dan Kelautan Pengadaan Paket Bantuan Untuk RTSM 06/06/2012
Jalinkesra RTSM 4.102.500.000 DINAS PETERNAKAN Pengadaan Paket Ternak 10/08/2012
TOTAL 11.352.500.000
6 GRESIK Bansos 1.725.000.000 Dinas Pertanian Ternak Kegiatan Jalinkesra Penanganan RTSM 06/12/2012
Jalinkesra RTSM 4.470.000.000 DINAS PETERNAKAN Pengadaan Paket Ternak 25/07/2012
TOTAL 8.064.000.000
JENIS BARANG DAN JASA
PELAKSANAA
N (SPK)
KET
VERSI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) 2012
NO KABUPATEN/KOTA JENIS DANA NILAI (RP) INSTANSI
20122012

PELAKSANAA
(SPK)
1 BANGKALAN Bansos 2.250.000.000 Biro Administrasi Pembangunan PENDAMPINGAN TEKNIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN HIBAH DA12/07/2013
Hibah 48.333.333 DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKANBANTUAN BARANG HIBAH DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDU12/07/2013
Hibah 2.250.000.000 BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNANPENDAMPING TEKNIS LPJ KEGIATAN HIBAH DAN BANSOS 12/07/2013
Jalinkesra RTSM 2.712.500.000 Dinas Peternakan Pengadaan Bantuan Paket Ternak 30/03/2013
TOTAL 7.260.833.333
2 BANYUWANGI Jalinkesra 2013 375.701.333 Dinas Perikanan dan Kelautan Paket Alat Tangkap Ikan 30/07/2013
Jalinkesra RTSM 3.430.000.000 Dinas Peternakan Pengadaan Bantuan Paket Ternak
TOTAL 3.805.701.333
3 BLITAR Jalinkesra RTSM 79.375.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil dan MenengahPENGADAAN BECAK 14/05/2013
Jalinkesra RTSM 90.714.286 Dinas Koperasi Pengadaan Becak 14/05/2013
Jalinkesra RTSM 592.142.857 Dinas Koperasi Pengadaan Alat/Peralatan Kerja dan Produksi 15/06/2013
TOTAL 2.757.232.143
4 BOJONEGORO Hibah 75.000.000 DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANGBANTUAN HIBAH ALAT DI BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN19/04/2013
Jalinkesra RTSM 396.000.000 Dinas Pertanian Bantuan Sosial Sarana Produksi Pertanian 07/05/2013
TOTAL 6.036.000.000
5 GRESIK Hibah 75.000.000 DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANGBANTUAN HIBAH ALAT DI BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN19/04/2013
Jalinkesra 2013 375.701.333 Dinas Perikanan dan Kelautan Paket Alat Tangkap Ikan 30/07/2013
Jalinkesra RTSM 1.016.000.000 Dinas Pertanian Bantuan Sosial Sarana Produksi Pertanian 30/05/2013
TOTAL 4.644.201.333
6 JEMBER Hibah 48.333.333 DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKANBANTUAN BARANG HIBAH DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDU12/07/2013
Jalinkesra 2013 661.250.000 Dinas Perikanan dan Kelautan Bantuan Untuk RTSM 05/03/2013
Jalinkesra 2013 3.160.000.000 Dinas Perikanan dan Kelautan Bantuan Untuk RTSM 14/03/2013
TOTAL 3.869.583.333
7 JOMBANG Jalinkesra RTSM 3.622.500.000 Dinas Peternakan Pengadaan Bantuan Paket Ternak 30/03/2013
TOTAL 3.622.500.000
8 KAB/KOTA 13 JATIMJalinkesra 2013 3.540.000.000 Dinas Perikanan dan Kelautan Bantuan Untuk RTSM 05/03/2013
TOTAL 3.540.000.000
KET.
VERSI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) 2013
NOKABUPATEN/KOTA JENIS DANA NILAI (RP) INSTANSI JENIS BARANG DAN JASA
20132013

RENCANA ANGGARAN
HIBAH DAN BANSOS
Tahun 2011:
Rp 1.255.275.
000.000
(1,255 Triliun)
Tahun 2012:
4.139.142.
000.000
(4,139 Triliun)
Tahun 2013:
5.065.518.
000.000
(5,065 Triliun)
Tahun 2010:
Rp 682.406.821.654
(682 Miliar)
REALISASI ANGGARAN
(PEMBERIAN DOPING)
Tahun 2009:
Rp 540.816.991.822
(540 Miliar)

Politik
Anggaran
APBD JATIM
( Rp 8,402 T dari Rp 17 T )
HIBAH BANSOS
BAGI
HASIL
BANTUAN
KEUANGAN
RP 903 MRP 4,988 T RP 77,2 M RP 2,372 T
JUMLAH HIBAH SEMESTER I 2013 Rp 8,402 T = 8,195,819 SUARA KARSA
Madiun
Rp 3,625,982,143
(248,779 suara/…
%)
Pacitan
Rp
1,290,000,000
(202,517 suara/
…%)
DANA TAK
TERSANGKA
RP 62 M
Lumajang
Rp
8,583,333,333
(288,491 suara/
…%)
Pasuruan
Rp
7,740,315,476
(386,407 suara/
…%)
Nganjuk
Rp
8,242,333,333
(247,260 suara/
…%)
Magetan
Rp 617,500,000
(236,108 suara/
…%))
Sampang
Rp
8,179,000,000
(279,670 suara/…
%)
DOPPING THEORIES CONSPIRATION THEORIES
Ponorogo
Rp…..
5,800,000,00
0
(279,670
Bondowoso
Rp…..
(279,670
suara/…%)
SEMUA KAB/KOTA DI JAWA TIMUR, MISALNYA:
JALIN KESRA
BELANJA
SUARA

KARSA
DANA HIBAH
(APBD 2013 = Rp 4,988 T)
DOPING
(35 Paket)
Maret – Agustus 2013
Dinas
Perindag
Dinas
Perikanan
dan Kelautan
Disbun
Dinas
Pertanian
Diskop
UMKM
Target
2.500.000
Realisasi
Rp ….
100
anggota
DPRD X Rp
3 M = Rp
300 Miliar.
Rombong Bibit Lele
PAKET
BANTUAN
LEBAH MADU
Paket Ternak
Sarana
Produksi
Pertanian
Becak
Gerobak
Salon
Tukang Las
Dinas
Peternakan
Kambing
Ayam
Dinas
Pendidikan
JALIN KESRA RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin)
( BAPEMAS=badan pemberdayaan masyarakat /Leading Sector)
JASMAS
APE
Madin
DPRD
Target
Rp…..
Realisasi
Rp ….
Target
Rp…..
Realisasi
Rp ….
Target
Rp…..
Realisasi
Rp ….
Target
Rp…..
Realisasi
Rp ….
Target
Rp…..
Realisasi
Rp ….
Target
Rp…..
Realisasi
Rp ….
100
Anggota
KPU JATIM
(Rp 586 M)
BAWASLU
(Rp 142,2 M)

PELIBATAN APARATUR
NEGARA (PENDUKUNG
KARSA)
Bupati/
Walikota
Gubernur
Camat
Kades/
LurahANGGOTA
DPRD PARTAI
DEMOKRAT
DINAS
PEMPROV
PERBUATAN/PELANGGARAN
TERSTRUKTUR
DINAS
PEMPROV
DINAS
PEMPROV
PKK
JAWA TMUR

MODUS OPERANDI (1)
- KETIDAKWAJARAN REALISASI DANA BELANJA HIBAH
PROVINSI JAWA TIMUR YANG DIKELUARKAN SEJAK
TAHUN 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 DENGAN
RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:
• 2009 : RP. 540.816.991.822
• 2010 : RP. 682.406.821.654
• 2011 : RP. 1.121.554.738.922
• 2012 : RP. 3.865.450.909.599
• 2013 : RP. 4.988.320.669.000 (Sudah
terealisasi pada semester I sebesar Rp
2,302,170,582,610).

- REALISASI DANA DISERAHKAN DALAM BENTUK :
• UANG TUNAI
• BARANG SEPERTI GEROBAK, ALAT PERTANIAN ,
KAMBING, AYAM DLL.
- YANG MENYERAHKAN ADALAH PETUGAS-PETUGAS DARI
DINAS, BUPATI/WALIKOTA, CAMAT, LURAH/KEPALA
DESA YANG DIKOORDINASI OLEH PENDAMPING JALIN
KESRA.
- WARNA DAN KARAKTER TULISAN LOGO JALIN KESRA
DIBUAT SAMA DENGAN WARNA PADA ALAT PERAGA
KARSA DALAM PEMILUKADA JATIM 2013.
MODUS OPERANDI (2)

– SEWAKTU DANA DISERAHKAN PETUGAS MENEKANKAN
BAHWA:
1. DANA BERASAL DARI GUBERNUR (PAK DE KARWO)
2. DITEMPEL STIKER JALIN KESRA DI RUMAH (DITEMPAT YANG
MUDAH TERLIHAT), GEROBAK, BECAK DAN TEMPAT
BANTUAN LAINNYA BERTULISKAN JALIN KESRA BANTUAN
GUBERNUR (BUKAN PEMERINTAH PROVINSI JATIM).
3. PADA SAAT PENYERAHAN BANTUAN SELALU DIBRANDING
DALAM BENTUK BACKDROP ATAU SPANDUK BERTULISKAN
DANA BANTUAN GUBERNUR JAWA TIMUR LENGKAP
DENGAN GAMBAR PAK DE KARWO (GAMBAR YANG MANA
SAMA DENGAN GAMBAR PADA SURAT SUARA). SEHINGGA
TERKESAN SEBAGAI PROGRAM “JALIN KARSA”.
MODUS OPERANDI (3)

4. PARA PENDAMPING DIHARUSKAN MEMAKAI SERAGAM YANG
BERGAMBAR PAK DE KARWO.
5. ADANYA PENGARAHAN DARI PENDAMPING KEPADA PENERIMA
BANTUAN DENGAN PROSES MELAKUKAN DOKTRINASI YANG
PADA INTINYA PENERIMA BANTUAN DIYAKINKAN BAHWA
BANTUAN TERSEBUT ADALAH BERASAL DARI PAK DE KARWO.
6. SEHARI MENJELANG PEMILUKADA IBU-IBU PKK JAWA TIMUR
MEMBAGIKAN SUSU BERGAMBAR KARSA DIMANA PKK JAWA
TIMUR PENERIMA HIBAH TAHUN 2013 SEBANYAK RP 5 MILIAR.
7. PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR MEMBERIKAN BANTUAN
DANA HIBAH KEPADA KOPERASI WANITA. DIMANA MENJELANG
PEMILIHAN PARA PENERIMA BANTUAN DIBERIKAN SOUVENIR
BERUPA JAM DINDING BERGAMBAR KARSA. DALAM HAL INI JELAS
KARSA MEMANFAATKAN PROGRAM PEMPROV JATIM SEBAGAI
MEDIA SOSIALISASI PEMENANGAN KARSA.
MODUS OPERANDI (4)

8. PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR MEMBERIKAN
BANTUAN DANA HIBAH KEPADA KELOMPOK TANI DI
KABUPATEN SIDOARJO. DIMANA SAAT PROSES PENYERAHAN
BANTUAN DANA HIBAH, PARA PENERIMA BANTUAN JUGA
DIBERIKAN KAOS BERGAMBAR KARSA. HAL INI JELAS KARSA
MEMANFAATKAN PROGRAM PEMPROV JATIM SEBAGAI
MEDIA SOSIALISASI PEMENANGAN KARSA.
9. MENJELANG PEMILIHAN PEMILUKADA JAWA TIMUR 2013,
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR MEBERIKAN BANTUAN
DANA HIBAH KEPADA PANTI ASUHAN ZAINUDIN SURABAYA.
DALAM PROGRAM TERSEBUT DISERTAI ADANYA PEMBERIAN
SATU TAS BERGAMBAR PASANGAN KARSA YANG PERSIS
SEPERTI DI SURAT SUARA KEPADA SELURUH PESERTA YANG
HADIR.
MODUS OPERANDI (5)

10. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
PROVINSI JAWA TIMUR DALAM
MENYEBARLUASKAN INFORMASI TERHADAP
PROGRAM DAN KEBIJAKANNYA MELALUI
SARANA MEDIA SALAH SATUNYA YAITU
PENERBITAN MAJALAH “DERAP DESA” YANG
TERNYATA DIMANFAATKAN KARSA SEBAGAI
ALAT SOSIALISASI DALAM PEMENANGAN
KARSA DI PEMILUKADA JATIM 2013
11. PEMPROV JATIM MENYALURKAN BANTUAN
KEUANGAN DESA DI TAHUN 2013
MENJELANG PEMILIHAN GUBERNUR.
TEPATNYA PADA TANGGA 5 JULI 2013 ADA
1250 KEPALA DESA YANG MENERIMA
BANTUAN KEUANGAN DESA
MODUS OPERANDI (6)

12. BAKESBANGPOL JATIM MEMFASILITASI PERTEMUAN ANTARA
PARTAI NON PARLEMEN DENGAN SOEKARWO DAN
MEMBERIKAN UANG @Rp. 250 JUTA/PARTAI POLITIK NON
PARLEMEN YANG BERUJUNG PADA BENTUK DUKUNGAN PARTAI
POLITIK NON PARLEMEN SEBAGAI PARTAI PENGUSUNG
PASANGAN KARSA. HAL TERSEBUT BERAKIBAT ADANYA PROSES
PENJEGALAN DENGAN CARA:
12.1. KPU MENCORET PASANGAN CALON BERKAH, SEHINGGA TERJADI
SIDANG PELANGGARAN ETIK DI DKPP. AKIBATNYA PEMOHON
BARU DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON 16 HARI
KEMUDIAN OLEH KPU RI, YAITU TANGGAL 31 JULI 2013,
PADAHAL TIGA PASANGAN CALON YANG LAIN SUDAH
DITETAPKAN OLEH KPU JATIM PADA TANGGAL 14 JULI 2013.
SEHINGGA TIGA ANGGOTA KPU JATIM DIJATUHI SANKSI
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN KETUA KPU JATIM DIBERI
SANKSI PERINGATAN KERAS.
MODUS OPERANDI (7)

12.2. SETELAH GAGAL DI DKPP, PEMOHON DIJEGAL
LAGI DENGAN CARA MELAKUKAN DISKRIMINASI
YAITU DI FORM MODEL C1 KWK/KPU NAMA
PEMOHON SEBAGAI PASANGAN CALON TIDAK
DICETAK (KOSONG). SEDANGKAN NAMA TIGA
PASANGAN CALON LAINNYA DICETAK. PEMOHON
MELALUI TIM HUKUMNYA KEMUDIAN PROTES
RESMI KE KPU, TETAPI TETAP TIDAK DIINDAHKAN.
MENURUT KETERANGAN KPU AKAN DIPASANG
STIKER, PADA KENYATAANNYA TIDAK SEMUA
STIKER TERPASANG, SEHINGGA PEMOHON
DIRUGIKAN.
MODUS OPERANDI (8)

12.3. PADA TAHAP PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMOHON
KEMBALI DIKERJAI, TERBUKTI SAMPAI H-1 COBLOSAN TIDAK
MENDAPATKAN DATA SOFT COPY DAN HARD COPY DPT SECARA
LENGKAP , PADAHAL MENURUT PERATURAN KPU NOMOR 12 TAHUN
2010 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH PASAL 27 BUTIR 8 BERBUNYI:
“Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi menyusun
dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap
kabupaten/kota yang terinci untuk tiap kecamatan dan kelurahan/desa
atau sebutan nama lainnya dalam wilayah Provinsi dengan
menggunakan formulir Model A7 – KWK.KPU, paling lama 45 (empat
puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara”.
AKIBATNYA PEMOHON MENGALAMI KESULITAN KAMPANYE DAN
SOSIALISASI.
MODUS OPERANDI (9)

12.4. PARA PENDUKUNG PEMOHON TIDAK MENDAPATKAN FORM C-6 –
KWK.KPU (UNDANGAN KE TPS) DI DAERAH BASISNYA PEMOHON,
ANTARA LAIN DI SIDOARJO, DI SAMPANG, PASURUAN DLL.
12.5. KPU MENCETAK SURAT SUARA MELEBIHI JUMLAH DPT PLUS 2,5
PERSEN SEBAGAIMANA DITENTUKAN OLEH UU NO 32/2004 JO UU
12/2008. MENURUT PASAL 87 AYAT (1) UU NO 32/2004 TENTANG
PEMERINTAH DAERAH BERBUNYI:
“ JUMLAH SURAT SUARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL
86 AYAT (2) DICETAK SAMA DENGAN JUMLAH PEMILIH TETAP DAN
DITAMBAH 2,5 PERSEN DARI JUMLAH PEMILIH TERSEBUT”.
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TERSEBUT, MAKA SEHARUSNYA SURAT
SUARA YANG DICETAK SEBANYAK 30.034.249 LEMBAR PLUS 2,5
PERSEN (750.856 LEMBAR) ATAU TOTAL SURAT SUARA SEBANYAK
30.785.105 LEMBAR, TETAPI PADA KENYATAANNYA KPU MENCETAK
SURAT SUARA SEBANYAK 33.362.095 LEMBAR, SEHINGGA TERJADI
KELEBIHAN SURAT SUARA SEBANYAK 2.576.990 LEMBAR. DENGAN
DEMIKIAN KPU MEMBERIKAN PELUANG UNTUK TERJADINYA
MANIPULASI SURAT SUARA (PENGGELEMBUNGAN SURAT SUARA).
MODUS OPERANDI (10)

12.6. HAMPIR SELURUH KPPS (KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA) KABUPATEN TULUNGAGUNG
DILAKSANAKAN OLEH PIHAK YANG
TIDAK BERWENANG KARENA TIDAK
PERNAH DILANTIK, MELANGGAR PKPU
NO. 10/2010.
MODUS OPERANDI (11)

12.7. BERDASARKAN DOKUMEN LELANG FORM C1 YANG
SEHARUSNYA DICETAK MENGGUNAKAN SECURITY
PAPER/YANG DILENGKAPI OLEH HOLOGRAM ATAU
MICROTEXT PADA KENYATAANNYA YANG DICETAK BUKAN
SECURITY PAPER SEHINGGA DOKUMEN FORM C1 TERSEBUT
MERUPAKAN DOKUMEN YANG TIDAK SAH KARENA BISA
DIPERBANYAK DENGAN MUDAH OLEH SIAPAPUN.
12.8. PELAKSANAAN DANA HIBAH/BANSOS RTSM YANG
PENCAIRANNYA MELANGGAR PASAL 6 DAN PASAL 7
PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011 JO PERMENDAGRI
NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN KARENA DANA HIBAH TERSEBUT TIDAK
DISALURKAN KEPADA PIHAK /ORANG MISKIN YANG
MEMENUHI SYARAT SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM
PERMENDAGRI TERSEBUT.
MODUS OPERANDI (12)

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32
TAHUN 2011 JO NOMOR 39 TAHUN 2012
• Politik anggaran yang dilakukan oleh Petahana bertentangan dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 jo Nomor 39
tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD):
• Pasal 6 ayat (4);
Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf d
diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu
dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan,
kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non profesional.
• Pasal 7 ayat (1):
Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit: a) Memiliki
kepengurusan yang jelas; dan b) Berkedudukan dalam wilayah
administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

RATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32
TAHUN 2011 JO NOMOR 39 TAHUN 2012
• Pasal 22 ayat (1):
Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial
kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah.
• Pasal 23 huruf (a):
Anggota atau kelompok masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) meliputi: individu,
keluarga, dan/masyarakat yang mengalami keadaan
yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial,
ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar
dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

PERBUATAN/PELANGGARAN MASIF
• SEMUA BANTUAN DANA HIBAH BERJUMLAH RP
4,988 TRILIUN YANG PENYALURANNYA TIDAK SAH
DAN MELIPUTI SELURUH WILAYAH KAB/KOTA DI
JAWA TIMUR TERMASUK DITERIMA OLEH SELURUH
LAPISAN MASYARAKAT BAIK ITU INSTITUSI
VERTIKAL, SEMI PEMERINTAH, KELOMPOK
MASYARAKAT MAUPUN PERORANGAN. DAN
SEMUANYA ITU DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN
POLITIK PASANGAN KARSA MENUJU PEMENANGAN
PEMILUKADA JATIM TAHUN 2013.

KESIMPULAN
• BERDASARKAN FAKTA-FAKTA TERSEBUT, MAKA
PERBUATAN/PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN
CALON NOMOR 1 TERBUKTI TERJADI SECARA SISTEMATIS,
TERSTRUKTUR DAN MASIF (STM). OLEH KARENA ITU SETIAP
PELANGGARAN HARUSLAH DIHUKUM .
• BERHUBUNG KARENA PELANGGARAN INI SANGATLAH SERIUS
DENGAN MENGGUNAKAN DANA MILIK NEGARA SEBAGAI DOPING
UNTUK MENCAPAI SUATU KEMENANGAN MAKA PEMENANG YANG
MENGGUNAKAN DOPING HARUSLAH DIDISKUALIFIKASI DAN TIDAK
BOLEH DIULANG KARENA DI DALAM SETIAP KOMPETISI MANAPUN
DI DUNIA INI TERMASUK DALAM PERTANDINGAN OLAHRAGA,
APABILA ADA YANG MELAKUKAN DOPING MAKA PELAKUNYA
HARUS DIDISKUALIFIKASI. TIDAK ADA PERTANDINGAN YANG
DIULANG.

• PERBUATAN/PELANGGARAN SEPERTI INI PERNAH TERJADI
PADA PEMILUKADA 2008 (SAMPAI TIGA PUTARAN DENGAN
BIAYA PALING MAHAL YAITU MENCAPAI HAMPIR RP 1
TRILIUN, MEMECAHKAN REKOR DI DUNIA).
• PADA PEMILUKADA 2013 KARSA JILID II MENGGUNAKAN
DOPING MELALUI PROGRAM JALISKESRA (JALINAN LAIN
MENUJU KESEJAHTERAAN RAKYAT) YANG KEMUDIAN
DIMANIPULASIKAN MENJADI JALIN KARSA (JALAN LAIN
MENUJU KEMENANGAN KARWO-SAIFUL).
KESIMPULAN

• PEMOHON SANGAT MENGAPRESIASI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TENTANG SENGKETA PILKADA DI SUMSEL YANG
TELAH MENJADIKAN PENGGUNAAN DANA BANSOS YANG
TIDAK SAH SEBAGAI ALASAN UNTUK MENJATUHKAN SANKSI
KEPADA PIHAK PETAHANA. NAMUN DALAM KASUS AQUO
KAMI MOHON KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK
MENDISKUALIFIKASI PASANGAN KARSA DALAM PEMILUKADA
JAWA TIMUR DEMI MEMBERI EFEK JERA KEPADA PARA
PELAKU YANG BERBUAT CURANG. SEHINGGA TIDAK
DIULANGI LAGI OLEH PARA PETAHANA YANG MENCALONKAN
DIRI SEBAGAI PASANGAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR.
KESIMPULAN

• SELAMA INI PARA PETAHANA TIDAK PERNAH TAKUT UNTUK
MELAKUKAN KECURANGAN KARENA SANKSINYA KALAU TERBUKTI
SALAH HANYALAH PEMILIHAN ULANG. KALAU DIULANG
KEMUNGKINAN MENANGNYA MASIH SANGAT BESAR KARENA
‘OBAT DOPING” MASIH DI DALAM TUBUH. JADI DENGAN RISIKO
YANG RENDAH MEREKA AKAN TETAP MENGULANGI PERBUATAN
TERSEBUT. DENGAN DEMIKIAN KAMI MENDAMBAKAN AGAR
MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI THE GUARDIAN OF
CONSTITUTION DAPAT MEMBERIKAN PUTUSAN YANG DAPAT
MENGHENTIKAN PERBUATAN-PERBUATAN CURANG INI DENGAN
CARA MEMBERIKAN DISKUALIFIKASI KEPADA PELAKU DOPING.
KESIMPULAN

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka
Pemohon mohon Kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan
sebagai berikut:
1.Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2.Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan
Termohon Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tertanggal 07 September
2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat
Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tahun 2013
tertanggal 07 September 2013 serta Keputusan Termohon Nomor
24/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tertanggal 07 September 2013 tentang
Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
ProvinsiJawa Timur Tahun 2013;
PETITUM

3. Membatalkan Pasangan Calon nomor urut 1 sebagai Pasangan Calon
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dan
menyatakan perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama
Pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf seluruhnya atau setidaknya sebanyak
8.195.816 suara sebagai suara tidak sah dan hangus karena diperoleh secara
tidak sah dan melanggar hukum;
4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan yang
menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Tahun 2013
atau setidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan
Suara Ulang (PSU) di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur secara “Jurdil dan
Luber” yang hanya diikuti oleh Pasangan Nomor Urut 2, Pasangan calon
Nomor Urut 3 dan Pasangan Nomor Urut 4, tanpa mengikutsertakan
pasangan calon nomor urut 1 dengan diawasi oleh KPU dan Bawaslu Pusat;
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
PETITUM

Final mk power point yang dipakai

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Final mk power point yang dipakai

Similar to Final mk power point yang dipakai (20)

Final mk power point yang dipakai