Dokumen tersebut membahas indikator kinerja nasional bidang pendidikan untuk tahun 2023-2024 yang mencakup angka partisipasi pendidikan, kemampuan literasi dan numerasi siswa, iklim keamanan, kebhinekaan, dan inklusivitas sekolah sebagai ukuran pencapaian kinerja pendidikan.
24. draf surat permintaan pengembalian barang milik perusahaan (mantan karyawan)legalakses636
Surat permintaan pengembalian barang milik perusahaan kepada karyawan yang telah berhenti bekerja agar mengembalikan barang perusahaan seperti nama barang, merek, tipe dan spesifikasi tertentu sebelum tanggal yang ditentukan.
Contoh berita acara pemeriksaan dokumenLegal Akses
Berita acara ini membuat catatan tentang pemeriksaan dokumen hukum tertentu yang dilakukan oleh dua pihak. Dokumen tersebut diperiksa untuk tujuan tertentu dengan cara meninjau isinya secara langsung dan meminta keterangan. Kesimpulan dari pemeriksaan adalah bahwa dokumen tersebut memenuhi kriteria yang ditentukan. Berita acara ini dibuat untuk mendokumentasikan hasil pemeriksaan dokumen.
24. draf surat permintaan pengembalian barang milik perusahaan (mantan karyawan)legalakses636
Surat permintaan pengembalian barang milik perusahaan kepada karyawan yang telah berhenti bekerja agar mengembalikan barang perusahaan seperti nama barang, merek, tipe dan spesifikasi tertentu sebelum tanggal yang ditentukan.
Contoh berita acara pemeriksaan dokumenLegal Akses
Berita acara ini membuat catatan tentang pemeriksaan dokumen hukum tertentu yang dilakukan oleh dua pihak. Dokumen tersebut diperiksa untuk tujuan tertentu dengan cara meninjau isinya secara langsung dan meminta keterangan. Kesimpulan dari pemeriksaan adalah bahwa dokumen tersebut memenuhi kriteria yang ditentukan. Berita acara ini dibuat untuk mendokumentasikan hasil pemeriksaan dokumen.
Studi ini meneliti kasus kekerasan seksual yang dilakukan anak terhadap anak di lima kota di Indonesia. Penelitian menemukan karakteristik sosial ekonomi keluarga pelaku dan korban, faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan kekerasan seksual, serta upaya lembaga perlindungan anak dalam menangani kasus tersebut. Temuan menunjukkan paparan pornografi sebagai penyebab utama, serta perlu model intervensi multi-sistem untuk
Surat permohonan ijin meminjam ruang kuliah dan alat-alat dari Panitia Doa Bersama Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Jember untuk kegiatan doa bersama persiapan ujian akhir semester pada tanggal 4 Desember 2014 pukul 18.00 di Ruang Kuliah I.
Bahan paparan koordinasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pembinaan integr...Dr. Zar Rdj
- Sistem
- Lingkungan
- Kebijakan
- Prosedur
- Teknologi
- Sanksi
- Reward
Konsekuen:
Perilaku integritas
(jujur, disiplin,
netral, dll)
Sistem mendukung
integritas individu
dan organisasi
Sistem
menghambat
integritas individu
dan organisasi
Sistem yang
mendukung
integritas
Sistem yang
menghambat
integritas
Hubungan antara Individu, Organ
Dokumen tersebut merupakan peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang tata cara pemberian cuti bagi pegawai negeri sipil. Peraturan ini mengatur tentang pejabat yang berwenang memberikan cuti, jenis-jenis cuti, dan tata cara permintaan serta pemberian cuti tahunan bagi PNS.
STOP KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (3).pptBidangPPdanPA
Dokumen tersebut membahas pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, meliputi kerangka hukum dan lembaga yang menangani, jenis kekerasan, dan upaya yang dapat dilakukan seperti konseling keluarga dan layanan korban kekerasan.
alah satu ketentuan penting dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah hadirnya Dana Desa yang bersumber dari APBN.Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju Desa yang mandiri dan sejahtera. Begitu penting dan strategisnya Dana Desa, sehingga wajar apabila Dana Desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa waswas terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat Desa dalam pengelolaan dana tersebut.
PP 49 Tahun 2018 mengatur tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk mengisi jabatan tertentu di instansi pemerintah. PPPK memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan PNS, termasuk gaji dan tunjangan serta perlindungan seperti jaminan hari tua, kesehatan, dan kecelakaan kerja. Dokumen ini menjelaskan tentang perencanaan kebut
Sambutan pejabat lama acara serah terima jabatanShintaDevi11
Bupati Wonosobo memberikan sambutan pada acara serah terima jabatan. Ia menyampaikan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi aparatur daerah selama lima tahun terakhir yang telah membawa prestasi luar biasa di berbagai bidang pemerintahan. Bupati juga mengingatkan pentingnya mempertahankan kinerja yang baik dan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, ia menekankan pentingnya
surat pernyataan direktur tentang alamat perusahaanLegal Akses
Surat pernyataan ini menyatakan bahwa nama direktur dan alamat perusahaan yang disebutkan dalam dokumen ini adalah benar, dan jika dikemudian hari ternyata tidak benar, direktur bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan.
Dokumen tersebut membahas prioritas pendidikan dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo 2013-2018. Terdapat 16 program pendidikan yang mencakup peningkatan mutu pendidikan, pemerataan akses, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan untuk mencapai target-target seperti peningkatan angka partisipasi dan rasio siswa per kelas. Salah satu program utamanya adalah Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Menengah Atas guna memb
Studi ini meneliti kasus kekerasan seksual yang dilakukan anak terhadap anak di lima kota di Indonesia. Penelitian menemukan karakteristik sosial ekonomi keluarga pelaku dan korban, faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan kekerasan seksual, serta upaya lembaga perlindungan anak dalam menangani kasus tersebut. Temuan menunjukkan paparan pornografi sebagai penyebab utama, serta perlu model intervensi multi-sistem untuk
Surat permohonan ijin meminjam ruang kuliah dan alat-alat dari Panitia Doa Bersama Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Jember untuk kegiatan doa bersama persiapan ujian akhir semester pada tanggal 4 Desember 2014 pukul 18.00 di Ruang Kuliah I.
Bahan paparan koordinasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pembinaan integr...Dr. Zar Rdj
- Sistem
- Lingkungan
- Kebijakan
- Prosedur
- Teknologi
- Sanksi
- Reward
Konsekuen:
Perilaku integritas
(jujur, disiplin,
netral, dll)
Sistem mendukung
integritas individu
dan organisasi
Sistem
menghambat
integritas individu
dan organisasi
Sistem yang
mendukung
integritas
Sistem yang
menghambat
integritas
Hubungan antara Individu, Organ
Dokumen tersebut merupakan peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang tata cara pemberian cuti bagi pegawai negeri sipil. Peraturan ini mengatur tentang pejabat yang berwenang memberikan cuti, jenis-jenis cuti, dan tata cara permintaan serta pemberian cuti tahunan bagi PNS.
STOP KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (3).pptBidangPPdanPA
Dokumen tersebut membahas pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, meliputi kerangka hukum dan lembaga yang menangani, jenis kekerasan, dan upaya yang dapat dilakukan seperti konseling keluarga dan layanan korban kekerasan.
alah satu ketentuan penting dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah hadirnya Dana Desa yang bersumber dari APBN.Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju Desa yang mandiri dan sejahtera. Begitu penting dan strategisnya Dana Desa, sehingga wajar apabila Dana Desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa waswas terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat Desa dalam pengelolaan dana tersebut.
PP 49 Tahun 2018 mengatur tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk mengisi jabatan tertentu di instansi pemerintah. PPPK memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan PNS, termasuk gaji dan tunjangan serta perlindungan seperti jaminan hari tua, kesehatan, dan kecelakaan kerja. Dokumen ini menjelaskan tentang perencanaan kebut
Sambutan pejabat lama acara serah terima jabatanShintaDevi11
Bupati Wonosobo memberikan sambutan pada acara serah terima jabatan. Ia menyampaikan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi aparatur daerah selama lima tahun terakhir yang telah membawa prestasi luar biasa di berbagai bidang pemerintahan. Bupati juga mengingatkan pentingnya mempertahankan kinerja yang baik dan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, ia menekankan pentingnya
surat pernyataan direktur tentang alamat perusahaanLegal Akses
Surat pernyataan ini menyatakan bahwa nama direktur dan alamat perusahaan yang disebutkan dalam dokumen ini adalah benar, dan jika dikemudian hari ternyata tidak benar, direktur bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan.
Dokumen tersebut membahas prioritas pendidikan dalam RPJMD Kabupaten Probolinggo 2013-2018. Terdapat 16 program pendidikan yang mencakup peningkatan mutu pendidikan, pemerataan akses, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan untuk mencapai target-target seperti peningkatan angka partisipasi dan rasio siswa per kelas. Salah satu program utamanya adalah Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Menengah Atas guna memb
Dokumen tersebut merupakan rencana strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2022. Rencana strategi ini mencakup tujuan pendidikan nasional, misi gubernur Jawa Tengah, visi pembangunan Jawa Tengah, isu-isu strategis pendidikan dan kebudayaan, arah kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, serta program kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk merealisasikan tuju
Buku ini mendiskripsikan indikator Standar Pelayanan Minimal yang harus dipenuhi oleh Satuan Pendidikan dalam memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas.
Proposal penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan di SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Konawe dengan menganalisis kondisi sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum dan penilaian pendidikan."
Rencana Kerja Tahunan SDN Karyamukti II memberikan gambaran program dan kegiatan sekolah untuk tahun pelajaran 2015-2016, mencakup visi dan misi, data sekolah, organisasi, pembagian tugas mengajar dan administrasi.
LOGICAL FRAMEWORK MISI RPJMD [Autosaved].pptxAbizianMuah
Dokumen tersebut merupakan rencana pembangunan Kabupaten OKI untuk periode 2019-2024 yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, dan program-program prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang tata kelola pemerintahan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
I. Dokumen tersebut membahas program kerja Gubernur Jawa Tengah untuk periode 2019-2023 yang mencakup peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur
II. Dibahas pula manajemen talenta aparatur sipil negara di Jawa Tengah yang meliputi pemetaan kompetensi, pengembangan karir, dan penilaian kinerja berbasis kompetensi dan perilaku
III. Sistem penilaian kinerja dan perilaku 360 derajat diuraikan
Dokumen tersebut membahas tiga indikator terkait dengan pendidikan dalam konteks kota cerdas, yaitu persentase populasi dengan kemampuan bahasa asing, jumlah perangkat digital per siswa, dan jumlah gelar STEM per 100.000 penduduk beserta penjelasan dan analisis kesiapan masing-masing indikator.
BAHAN SOSIALISASI AN PENDATAAN BANDUNG 1.pdfmtsn4clp
contoh KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI TAMBAHARJO
NOMOR: 421/270/2013
Tentang
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
SEKOLAH DASAR NEGERI TAMABAHARJO
Tahun Pelajaran 2013/2014
Kepala Sekolah Dasar Negeri Tambaharjo UPTD DIKPORA Unit Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen:
Menimbang : a. Bahwa untuk mengelola sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel;
b. Untuk menyediakan fasilitas informasi yang efesien, efektif dan mudah diakses;
c. Untuk menjamin komunikasi antar warga sekolah di lingkungan sekolah dilaksanakan secara efisien dan efektif.
d. Bahwa untuk kelancaran pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Sekolah Sekolah Dasar Negeri Tambaharjo Tahun Pelajaran 2013/2014, maka sangat perlu membentuk Tim Pengelola SIM.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri Tambaharjo tentang pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Sekolah, Sekolah Dasar Negeri Tambaharjo Tahun Pelajaran 2013/2014.
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
4. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran.
Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 036/V/1995 tentang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Manajemen Sekolah Dasar Negeri Tambaharjo Tahun Pelajaran 2013/2014 dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tersebut dalam lampiran ini.
Kedua : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas:
1. Melayani permintaan informasi maupun pemberian informasi atau pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sekolah baik secara lisan maupun tertulis dan semuanya direkam dan didokumentasikan;
2. Melaporkan data informasi sekolah yang telah terdokumentasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten.
Ketiga : Segala biaya yang tibul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Sekolah Tahun 2013/2014 dan sumber dana lain yang relevan.
Keempat : Keputusan ini mul
Human Development Index di Bidang Pendidikanmuktiimam
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya aspek pendidikan di Indonesia.
2. IPM Indonesia berada pada peringkat 121 dari 185 negara berdasarkan laporan PBB tahun 2013, yang menunjukkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia.
3. Beberapa faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan antara lain ketidakmerataan sarana dan pras
Similar to Presentation PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.pdf (20)
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
2. 1. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. KEPMENDAGRI Nomor 100.2.2.6/4520/OTDA Tahun 2023
Perihal Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Sistem
Kerja pada Instansi Pemerintah Daerah untuk
Penyederhanaan Birokrasi
3. PERDA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara
4. PERBUP NO. 35 TAHUN 2021 Tentang Pedoman Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja , Tatacara Reviu Laporan
Kinerja dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
5. PERBUP NO 18 TAHUN 2023 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Lampung Utara
3. Perjanjian kinerja Merupakan lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada
pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
TUJUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA :
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan
pemberi amanah untuk meningkatkan integritas,
akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi
kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian
penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan
monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan
/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai
Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang
Penggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang
seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan
4. Mewujudkan sumberdaya
manusia lampung utara
yang berkualitas dan
berbudaya
Mewujudkan infrastuktur yang
handal dan berwawasan
lingkungan yang mendukung
pengembangan sektor strategis
Mewujudkan
kestabilan dan
kondusivitas daerah
Mewujudkan tata
pemerintahan yang prima
Mewujudkan Lampung
Utara sebagai sentra
ekonomi kreatif di Provinsi
Lampung
MASYARAKAT LAMPUNG UTARA YANG AMAN,
AGAMIS, MAJU DAN SEJAHTERA
1. Meningkatnya kualitas pendidikan dan
pengetahuan masyarakat
2. Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas
Penyelenggaraan Pemerintahan
5. NO VISI RPJMD MISI RPJMD TUJUAN RPJMD
SASARAN
RPJMD
TUJUAN
PERANGKAT
DAERAH
SASARAN
PERANGKAT
DAERAH
STRATEGI
PERANGKAT
DAERAH
ARAH
KEBIJAKAN
PERANGKAT
DAERAH
1
MASYARAKAT
LAMPUNG
UTARA YANG
AMAN,
AGAMIS,
MAJU, DAN
SEJAHTERA
Mewujudkan
Sumber Daya
Manusia Lampung
Utara yang
Berkualitas dan
Berbudaya (1)
Mewujudkan
kehidupan
masyarakat
lampung utara
yang cerdas,
sehat, berakhlak
mulia dan
berbudaya
Meningkatnya
kualitas
pendidikan dan
pengetahuan
masyarakat
Meningkatnya
kualitas
pendidikan
dan
pengetahuan
masyarakat
Meningkatnya
aksesibiltas,
SDM dan sarana
prasarana
penunjang
pendidikan
Meningkatkan
Kualitas dan
Layanan
Pendidikan secara
merata baik guru
maupun sarana
prasarana
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
sekolah Serta
Pemerataan
Guru
berkualitas
2
Mewujudkan Tata
Pemerintahan
yang Prima (4)
Mewujudkan
penyelenggaraan
pemerintahan
yang bersih,
transparan,
profesional,
akuntabel, dan
partisipatif
Meningkatnya
Profesionalisme
dan
Akuntabilitas
Penyelenggaraa
n Pemerintahan
Meningkatnya
Profesionalis
me dan
Akuntabilitas
Penyelenggar
aan
Pemerintahan
Mewujudkan
Profesionalisme
dan
Akuntabilitas
Penyelenggaraa
n Pemerintahan
Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan
Pembangunan
sumber daya
manusia,
penyederhanaan
regulasi
Memberikan
kemudahan
dalam
memberikan
layanan
RELEVANSI VISI, MISI RPJMD DENGAN TUJUAN DAN
SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12. NO INDIKATOR KINERJA URUSAN
SATUAN
INDIKATOR
KINERJA
URUSAN
NASIONAL
2023 2024
Target Target
(1) (2) (3) (6) (7)
1
Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam
pendidikan (APS)
% 100 100
2
Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam
pendidikan dasar (APS)
% 100 100
3
Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam
pendidikan kesetaraan (APS)
% 100 100
4.1 Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional Nilai 53.94 56.58
4.2 Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional Nilai 40.27 41.72
5.1 Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Nilai 63.12 66.14
5.2 Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional Nilai 54.8 56.78
6
Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan
Minimal Akreditasi B
% 62.1 62.13
7 Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV % 63 64
8 Iklim keamanan SD Nilai 85.07 88.61
9 Iklim keamanan SMP Nilai 80.21 83.55
10 Iklim kebinekaan SD Nilai 87.26 89.75
11 Iklim kebinekaan SMP Nilai 77.33 79.53
12 Iklim inklusivitas SD Nilai 76.38 79.49
13 klim inklusivitas SMP Nilai 76.36 79.46
TARGET NASIONAL TAHUN 2023-2024
SPM PENDIDIKAN NASIONAL
Sumber Data : DITJEN Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
13. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah
penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang
pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk
usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan
tersebut.
APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program
pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam
rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk
mengenyam pendidikan
Rumus :
APK PAUD = (Jumlah Murid PAUD : Jumlah Penduduk Usia 3-6) x 100
APK SD = (Jumlah Murid SD : Jumlah Penduduk Usia 7-12) x 100
APK SMP = (Jumlah Murid SMP : Jumlah Penduduk Usia 13-15) x 100
14. APM adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia
sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang
pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah
seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan
Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak
penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan
fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu
tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni
(APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu
Rumus :
APM PAUD = (Jumlah Murid PAUD Usia 3-6 : Jumlah Penduduk Usia 3-6)x100
APM SD = (Jumlah Murid SD Usia 7-12 : Jumlah Penduduk Usia 7-12)x100
APM SMP = (Jumlah Murid SMP Usia 13-15 : Jumlah Penduduk Usia 13-15)x100
15. APS merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan
terhadap penduduk usia sekolah.
APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk
melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya
bagi penduduk usia sekolah.
Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar
jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam
pendidikan.
Rumus :
APS (7-12) = (Jumlah Penduduk Umur 7-12 Tahun yang masih bersekolah
: Jumlah Penduduk Usia 7-12) x 100
APS (12-15) = (Jumlah Penduduk Umur 12-15 Tahun yang masih
bersekolah : Jumlah Penduduk Usia 12-15) x 100
APS (16-18) = (Jumlah Penduduk Umur 16-18 Tahun yang masih
bersekolah : Jumlah Penduduk Usia 16-18) x 100
16. KEMAMPUAN LITERASI
Persentase Peserta Didik berdasarkan kemampuan dalam
memahami, mengunakan, merefleksikan dan mengevaluasi
beragan jenis teks (Teks Informasional dan Teks Fiksi)
KEMAMPUAN NUMERASI
Persentase Peserta Didik berdasarkan kemampuan dalam berfikir
menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk
menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks
yang relevan
IKLIM KEAMANAN SEKOLAH
Kondisi Satuan Pendidikan yang Kondusif yang memberikan rasa
aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya
perundungan dan hukuman fisik
IKLIM KEBINEKAAN
Kondisi Sekolah yang menunjukan adanya sikap dan prilaku
kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan
budaya serta komitmen kebangsaan
IKLIM INKLUSIVITAS
Kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan
bagi siswa dengan disabilias dan kecerdasan istimewa dan berbakat
istimewa