Dalam perkembangannya sosok PNS yang profesional dan mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya masih sangat minim, sehingga perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang berorientasi pada Diklat Prajabatan yang lebih inovatif, dan menghasilkan peserta untuk mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS dengan cara mengalami sendiri dalam penerapan, dan aktualisasi di satuan kerja pada instansi masing-masing PNS dan merasakan manfaatnya secara langsung. Dengan demikian, nilai-nilai dasar profesi PNS tersebut melekat dalam diri masing-masing PNS, dan diharapkan dapat mempercepat pencapaian visi dan misi organisasi dimanapun kita ditempatkan.
Tujuan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS ini adalah untuk membentuk PNS yang berkarakter, profesional, akuntabel, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, beretika publik, memiliki kompetensi mutu, dan diharapkan menghindari praktek korupsi dilingkungan kerja masing-masing, dan menghasilkan PNS yang memahami tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa.
Melalui sertifikasi kompetensi pemerintahan, pegawai ASN harus jadi pelopor meminimalisir meluasnya musibah lima tahunan pasca pilkada dimana tim sukses tampil menjadi pejabat birokrasi pelayan masyarakat di daerah tanpa bekal kompetensi yang memadai
Dalam perkembangannya sosok PNS yang profesional dan mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya masih sangat minim, sehingga perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang berorientasi pada Diklat Prajabatan yang lebih inovatif, dan menghasilkan peserta untuk mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS dengan cara mengalami sendiri dalam penerapan, dan aktualisasi di satuan kerja pada instansi masing-masing PNS dan merasakan manfaatnya secara langsung. Dengan demikian, nilai-nilai dasar profesi PNS tersebut melekat dalam diri masing-masing PNS, dan diharapkan dapat mempercepat pencapaian visi dan misi organisasi dimanapun kita ditempatkan.
Tujuan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS ini adalah untuk membentuk PNS yang berkarakter, profesional, akuntabel, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, beretika publik, memiliki kompetensi mutu, dan diharapkan menghindari praktek korupsi dilingkungan kerja masing-masing, dan menghasilkan PNS yang memahami tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa.
Melalui sertifikasi kompetensi pemerintahan, pegawai ASN harus jadi pelopor meminimalisir meluasnya musibah lima tahunan pasca pilkada dimana tim sukses tampil menjadi pejabat birokrasi pelayan masyarakat di daerah tanpa bekal kompetensi yang memadai
Pemilih cerdas tentu memilih pemimpinya berdasarkan arah dan tujuan pembangunan masing-masing paslon Bupati/Wakil Bupati. Berikut visi, misi dan program paslon Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan periode 2015-2021. Selamat menyimak dan memilih. Pilih sesuai hati nurani, BUKAN KARENA UANG.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya
1. 179
BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1. Visi
Selama Tahun 2013-2018, Visi Pembangunan Kota Palangka
Raya adalah “Tewujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan,
Jasa dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan Berdasarkan Falsafah
Budaya Betang”. Bersama visi ini, kepada seluruh stakeholder di Kota
Palangka Raya diharapkan bahu membahu dalam mengoptimalkan
seluruh kapasitas yang dimiliki guna terwujudnya Kota Palangka Raya
sebagai kota pendidikan, jasa dan pariwisata.
5.2. Misi
Sesuai dengan harapan terwujudnya “Tewujudnya Kota Palangka
Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Pariwisata yang Berwawasan
Lingkungan berdasarkan Falsafah Budaya Betang”, maka ditetapkanlah
“Misi Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018”. Adapun misi
yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota pendidikan dan pusat
pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota jasa dan destinasi
wisata menuju kemandirian ekonomi masyarakat;
3. Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik yang
berkualitas berdasarkan tata kelola sumber daya alam yang
berkelanjutan;
4. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (good
and clean governance);
5. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, harmonis, dinamis, dan
damai berdasarkan filosofi huma betang.
2. 180
5.3. Tujuan dan Sasaran
Tabel 5.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Palangka Raya
Visi : “Tewujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan,
Jasa dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan
berdasarkan Falsafah Budaya Betang”.
Misi Tujuan Sasaran
1. Mewujudkan Kota
Palangka Raya
sebagai kota
pendidikan dan
pusat
pengembangan
sumber daya
manusia yang
berkualitas
Mewujudkan lembaga
pendidikan yang
berstandar nasional
dan internasional
Terwujudnya lembaga
pendidikan dasar dan
menengah yang berstandar
nasional dan internasional
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas pendidikan menengah,
budaya pembelajaran dan
perpustakaan
Penurunan jumlah penduduk
yang buta aksara
Meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat
Terwujudnya kualitas pelayanan
kesehatan yang terjangkau oleh
masyarakat
Menurunnya angka kematian
(AKB,AKI, AKABA) menjadi
AKB: 7/1000KH ; AKI:
15/100.000KH, AKABA :
8/1000KH pada tahun 2018
Menurunnya angka kesakitan
penyakit menular dan tidak
menular
Terpenuhinya Kebutuhan
Tenaga Medis dan Paramedis
Menurunnya angka gizi buruk
menjadi 0 (nol) pada tahun 2018
Meningkatkan kualitas
SDM yang dapat
menunjang
pengembangan
pariwisata, jasa dan
Meningkatnya kompetensi
penduduk usia kerja sesuai
potensi daerah
3. 181
Misi Tujuan Sasaran
investasi di daerah
Mengendalikan laju
pertumbuhan
penduduk
Terkendalinya laju pertumbuhan
penduduk
Meningkatkan
ketahanan pangan
Meningkatnya konsumsi pangan
sesuai PPH
Meningkatnya kelembagaan
penyuluhan
Tercukupinya ketersediaan
bahan pangan
Meningkatnya aksesibilitas
masyarakat terhadap bahan
pangan
Terwujudnya penyediaan
sarana dan prasarana sektor
perikanan
Menurunkan tingkat
permasalahan sosial
Meningkatnya jumlah pekerja
sosial dan penyuluh
kesejahteraan sosial
Meningkatnya akses kualitas
kesejahteraan sosial bagi
penyandang masalah
kesejahteraan sosial ( PMKS)
Meningkatnya sarana dan
prasarana bagi penyandang
masalah kesejahteraan sosial
2. Mewujudkan Kota
Palangka Raya
sebagai kota jasa
dan destinasi
wisata menuju
kemandirian
ekonomi
masyarakat
Meningkatkan
pengembangan
ekonomi kerakyatan
untuk mendukung
perdagangan, jasa dan
pariwisata
Meningkatnya kegiatan ekonomi
kerakyatan
Meningkatnya kualitas dan
kreatifitas SDM pariwisata dan
UKM
Meningkatnya kelancaran
distribusi barang dan jasa dan
penggunaan produk dalam
negeri
Meningkatkan
lapangan kerja
Meningkatnya ketersediaan
lapangan kerja.
Menurunnya angka
ketergantungan
Meningkatkan Meningkatnya unit usaha
4. 182
Misi Tujuan Sasaran
pertumbuhan sektor
industri dan jasa
berbasis pariwisata
yang ramah
lingkungan
industri kecil dan menengah
Meningkatnya kontribusi hasil
industri kecil dan jasa berbasis
pariwisata yang ramah
lingkungan terhadap
perekonomian daerah
Terbangunnya kawasan hutan
dan kebun yang berbasis
pariwisata
Meningkatkan dan
menciptakan jaringan
pasar produk unggulan
Meningkatnya kontribusi sektor
perdagangan dan jasa terhadap
perekonomian daerah
Terwujudnya peningkatan daya
saing koperasi,usaha mikro,kecil
dan menengah yang mandiri
dan inovatif berdasarkan
ekonomi kerakyatan
Meningkatkan iklim
investasi yang
kondusif
Meningkatnya jumlah investasi
Terbentuknya iklim yang
kondusif bagi penanaman modal
untuk kegiatan pembangunan
sesuai dengan potensi
sumberdaya alam serta pola
tata ruang daerah
Meningkatkan
pengembangan sektor
pertanian untuk
mendukung ketahanan
pangan, perdagangan,
jasa dan pariwisata
Meningkatnya produksi dan
produktifitas pertanian
Meningkatkan
pendapatan asli
daerah (PAD) untuk
mewujudkan
kemandirian daerah
Meningkatnya pendapatan asli
daerah (PAD)
3. Mewujudkan
pemerataan
sarana dan
prasarana publik
Meningkatkan
ketersediaan
pembangunan
infrastuktur
Tersedianya pembangunan
infrastruktur
Terwujudnya sarana dan
prasarana publik sektor
Pertanian
5. 183
Misi Tujuan Sasaran
yang berkualitas
berdasarkan tata
kelola sumber
daya alam yang
berkelanjutan
Meningkatkan
pemerataan sarana
dan prasarana
pendukung
pertumbuhan ekonomi
dan industri
Meningkatnya pemerataan
sarana dan prasarana
pendukung pertumbuhan
ekonomi dan industri berbasis
pariwisata dan jasa
Meningkatkan mutu
lingkungan
Menurunnya kejadian bencana
kebakaran (pemukiman,
pekarangan, lahan dan hutan)
Meningkatnya kualitas air sesuai
dengan standar baku mutu
lingkungan air bersih
Meningkatknya penegakan
hukum lingkungan
Menurunnya tingkat
pencemaran
Meningkatnya pengelolaan
sampah yang tertangani
Meningkatnya kemampuan
tanggap bencana
Meningkatkan peran
masyarakat dalam
konservasi lingkungan
Berkurangnya kerusakan hutan
Meningkatnya inventarisasi dan
dokumentasi sumber daya
hutan
Meningkatnya pemanfatan
lahan kritis untuk konservasi
Meningkatnya pemberdayaan
masyarakat dalam konservasi
lingkungan
Meningkatkan
keterpenuhan dan
ketahanan energi
Meningkatnya keterpenuhan
energi
Meningkatkan ruang
terbuka hijau dan
ruang publik
Meningkatnya luas ruang
terbuka hijau dan ruang publik
lainnya
Meningkatnya jumlah bangunan
ber IMB
Menciptakan
pelayanan prima di
Terwujudnya pelayanan
angkutan
6. 184
Misi Tujuan Sasaran
sektor pelayanan
publik, jasa
perhubungan yang
selamat, tertib dan
lancar
Terwujudnya pelayanan
pengujian kendaraan bermotor
Terwujudnya data jaringan
sarana dan prasarana
perhubungan
Terwujudnya sarana dan
prasarana perhubungan yang
terpelihara
Terwujudnya sarana dan
prasarana perhubungan yang
berkeselamatan
Terwujudnya keamanan dan
kenyamanan pengguna lalu
lintas
Terwujudnya aparatur yang siap
pakai
Meningkatkan dan
mengendalikan sarana
dan prasarana
komunikasi informasi
publik
Terpenuhinya pemerataan,
pengendalian sarana prasarana
komunikasi dan informasi
4. Mewujudkan tata
kelola
kepemerintahan
yang baik dan
bersih (good and
clean governance)
Mewujudkan
akuntabilitas dan
transparansi dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
Meningkatnya mutu pelayanan
publik kepada masyarakat
Terwujudnya mutu pelayanan
aparatur
Meningkatnya dan
berkembangnya sistem
pengelolaan keuangan daerah
Terwujudnya akuntabilitas yang
baik dalam penyelenggaraan
pemerintahan
Meningkatnya kesadaran hukum
masyarakat terhadap produk
hukum daerah
Meningkatkan
manajemen organisasi
Pemerintahan Kota
Palangka Raya
Penataan kelembagaan sesuai
visi misi daerah
Meningkatkan
akuntabilitas kinerja
Tertibnya administrasi
kependudukan dan pencatatan
7. 185
Misi Tujuan Sasaran
yang baik dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
sipil
Meningkatnya SDM KORPRI
Meningkatnya Kinerja Aparatur
(KORPRI)
Meningkatnya kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat
Meningkatkan kapasitas
pemerintah daerah dari
segi kelembagaan,
sumber daya aparat dan
keuangan daerah dalam
rangka pelayanan publik
yang prima
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas pendidikan non formal
budaya pembelajaran dan
perpustakaan
Meningkatnya pelayanan
keperpustakaan daerah
Meningkatnya mutu pelayanan
administrasi kearsipan kepada
masyarakat
Meningkatnya pelayanan
keperpustakaan daerah
Meningkatkan
perencanaan dan
pelaporan pelaksanaan
pembangunan
Tersedianya dokumen
perencanaan pembangunan
Tersedianya data informasi dan
pelaporan pembangunan
5. Mewujudkan
masyarakat yang
berbudaya,
harmonis, dinamis,
dan damai
berdasarkan
filosofi huma
betang
Meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan
Meningkatnya pemberdayaan
masyarakat dan desa/kelurahan
Meningkatnya peran pemuda
dalam pembangunan
Meningkatkan
pengarusutamaan
gender dan perlindungan
anak
Pengarustamaan gender dalam
pembangunan
Terwujudnya perlindungan anak
Meningkatkan kehidupan
sosial dan budaya
dengan menjunjung
tinggi filosofi Huma
betang
Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam pengamalan
dan pelestarian nilai seni dan
budaya daerah
Meningkatnya prestasi seni,
budaya, dan olah raga.
Terciptanya kehidupan masyarakat
yang harmonis
Terwujudnya kehidupan
masyarakat Kota
Palangka Raya yang
aman tentram dan tertib
Terkendalinya stabilitas keamanan
dan ketertiban masyarakat
8. BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Tabel 6.4
Strategi, Arah dan Kebijakan Kota Palangkaraya
Misi Keempat
Visi:
Misi 4. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Mewujudkan akuntabilitas dan
transparansi dalam
penyelenggaraan pemerintahan
Meningkatnya mutu pelayanan publik
kepada masyarakat
Meningkatkan kualitas SDM Aparatur
pelayanan publik
Prioritas Ketersediaan SDM berkualitas
Meningkatkan sarana dan prasarana
pelayanan
Prioritas ketersediaan sarana dan prasarana unit
pelayanan terpadu
Memberikan wawasan kepada masyarakat
tentang prosedur/mekanisme pelayanan
Prioritas pelayanan publik yang optimal
Terwujudnya akuntabilitas yang baik
dalam penyelenggaraan pemerintahan
Meningkatkan kinerja perangkat daerah Penilaian akuntabilitas kinerja dan pengelolaan
keuangan daerah yang baik
Meningkatkan efektifitas dan produktifitas
kelembagaan
Penataan kelembagaan daerah
Meningkatkan penyelenggaraan e gov
dalam pemerintahan
Terselenggaranya aplikasi e gov dalam
penyelenggaraan pemerintahah
Menciptakan regulasi yang
mendukung iklim investasi
berbasis pendidikan, pariwisata
dan jasa
Terwujudnya regulasi dan kepastian
hukum yang mendukung iklim usaha
berbasis pendidikan, pariwisata dan jasa
Menciptakan regulasi dan kepastian hukum
yang mendukung iklim usaha
Terwujudnya regulasi perijinan
dan regulasi investasi yang efisien
Memberikan pelayanan kepada
masyarakat secara maksimal
berdasarkan SPM dan SOP
Terwujudnya standar pelayanan minimal
dan standar operasional prosedur satuan
kerja perangkat daerah dalam pelayanan
kepada masyarakat
Menyusun standar pelayanan minimal dan
standar operasional prosedur satuan kerja
perangkat daerah
Terwujudnya standar pelayanan minimal dan
standar operasional prosedur di setiap SKPD
Meningkatkan SDM dalam
Penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah
Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM
Peningkatan Jumlah masyarakat yang taat
akan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
Pengembangan SDM yang handal dan
profesional.
9. Tabel 6.5
Strategi, Arah dan Kebijakan Kota Palangkaraya
Misi Kelima
Visi:
Misi 5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya, harmonis, dinamis, dan damai dengan menjunjung tinggi filosofi Huma betang
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat
dan desa
Mengembangkan dan Memberdayakan
masyarakat pedesaan
Optimalnya Program Peningkatan
Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat
dalam Pembangunan
Pengarustamaan gender dalam
pembangunan
Meningkatkan Indeks kesetaraan gender Optimalnya Program Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan
Meningkatnya peran pemuda dalam
pembangunan
Meningkatkan pembinaan dan pelibatan
pemuda dalam pembangunan
Optimalnya pembinaan organisasi
kepemudaan
Meningkatkan kehidupan sosial dan
budayadengan menjunjung tinggi filosofi
Huma betang
Meningkatnya partisipasi masyarakat
dalam pengamalandanpelestarian nilai
seni dan budaya daerah
Meningkatkan sarana kesenian serta
pembinaan dan perlindungan seni budaya
daerah
Meningkatnya pelestarian seni dan budaya
melalui Program Pengembangan Nilai-Nilai
Budaya, Seni dan Perfilman
Meningkatan jumlah Benda, Situs dan
Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan
Meningkatnya
pengembangan kemitraan
dan Pengelolaan Kekayaan Budaya
Meningkatnya prestasi seni, budaya, dan
olah raga.
Menyelenggarakan ajang peningkatan
prestasi seni, budaya, dan olah raga.
Meningkatnya penyelenggaraan
pembinaan dan perlombaan bidang seni,
budaya, dan olah raga.
Meningkatkan Ketertiban Umum,
Ketentraman Masyarakat dan
Perlindungan Masyarakat.
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban
Umum
Meningkatkan Sarana dan Prasarana
Penunjang penyelenggaraan keamanan
dan ketertiban umum
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Operasional lapangan
10. BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Tabel 7.1 Sasaran dan Program Pembangunan Kota Palangka Raya
1 Sasaran Strategi
Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program
Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan
SKPD
PenanggungjawabKondisi
Awal
Kondisi
Akhir
1. Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas SDM
Peningkatan Jumlah
masyarakat yang taat
akan Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala
Daerah
Pengembangan
SDM yang
handal dan
profesional.
Jumlah Polisi
Pamong Praja
per 10.000
penduduk
177
Anggota
Pol. PP
350
Anggota
Pol.PP
Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
Kesatuan
Bangsa dan
Politik Dalam
Negeri
Satuan Polisi Pamong
Praja
2.
Meningkatnya
Keamanan dan
Ketertiban
Umum
Meningkatkan Sarana
dan Prasarana
Penunjang
penyelenggaraan
keamanan dan
ketertiban umum
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Operasional
lapangan
Penegakan
PERDA 17 Perda 35 Perda
Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
Kesatuan
Bangasa dan
Politik dalam
negeri
Satuan Polisi Pamong
Praja.
Cakupan
patroli petugas
Satpol PP
3
Kecamatan
5
Kecamatan
Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
Kesatuan
Bangasa dan
Politik dalam
negeri
Satuan Polisi Pamong
Praja
Tingkat
penyelesaian
pelanggaran K3
(ketertiban,
ketentraman,
keindahan) di
Kabupaten
100 % 100 %
Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
Kesatuan
Bangasa dan
Politik dalam
negeri
Satuan Polisi Pamong
Praja
11. BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN
Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program prioritas yang disertai
Kebutuhan Pendanaan Kota Palangkaraya
Kode Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD
Penang
gung
Jawab
2014 2015 2016 2017 2018
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode RPJMD
target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
1 Urusan Wajib
1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Nageri
Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
1.Jumlah Polisi
Pamong Praja Per
10.000 Penduduk 177
Org
200
Org
4 M 230 Org 5 M
250
Org
5.4 M
290
Org
6.4 M
350
Org
7.2 M 350 Org 28 M
Satpol.
PP
2.Penegakan
PERDA
17
Perda
18
Perda
1,1
M
21
Perda
1,5
M
25
Perda
1,9
M
30
Perda
2.3
M
35
Perda
2,7
M
35 Perda
9,5
M
3. Cakupan Patroli
Petugas
Satpol.PP
3 Kec 3 Kec
700
JT
4 Kec 750
jt
5 Kec
850 Jt
5 Kec
900 jt
5 Kec
1M Jt
5 Kec 4,2
M
4. Tingkat
penyelesaian
pelanggaran K3
(ketertiban,
ketentraman,
keindahan)
100% 100%
700
Jt
100%
760
Jt
100%
850
Jt
100%
920
JT
`100% 1 M 100 % 4,23
M
12. BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
Tabel 9.1
Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap
Capa ian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
No
Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja
Kondisi kinerja
awal RPJMD
Target Capian Setiap tahun
Kondisi
kinerja akhir
RPJMD2013 2014 2015 2016 2017 2018
ASPEK PELAYANAN UMUM
Fokus Layanan Urusan Wajib
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
19.1 Angka Kriminalitas
19.2 Jumlah Demo
19.3 Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 177 Orang 200 Org 230 Org 250 Org 290 Org 350 Org 350 Orang
19.4 Jumlah Penegakan PERDA
17
Perda
18
Perda
21
Perda
25
Perda
30
Perda
35
Perda
35 Perda
19.5 Cakupan Patroli Petugas Satpol PP 3 Kec 3 Kec 4 Kec 5 Kec 5 Kec 5 Kec 5 Kecamatan
19.6
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,
ketentraman, keindahan) 100 % 100% 100 % 100% 100 % 100% 100%