Proposal penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan di SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Konawe dengan menganalisis kondisi sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum dan penilaian pendidikan."

1. PROPOSAL PENELITIAN
EVALUAS STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN
TINGKAT SD/MI DAN SMP/MTS DI KABUPATEN KONAWE
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
KERJASAMA DENGAN BAPPEDA KABUPATEN KONAWE
TAHUN ANGGARAN 2015

2. HALAMAN PENGESAHAN
Judul : Evaluasi Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan Tingkat SD/MI dan SMP/MTs di
Kabupaten Konawe
Penelitian Kerjasama
Swakelola : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Unversitas Halu Oleo dengan Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Konawe
Jumlah Dana yang Diusulkan : Rp. 783.612.500,- (Tujuh Ratus Delapan
Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu
Lima Ratus Rupiah)
Sumber Dana : APBD Kab. Konawe, T.A. 2014
Ketua Tim Peneliti
a. Nama Lengkap : Dr. H.Samiruddin T, M.Si.
b. NIP : 19660723 199403 1007
c. Bidang Keahlian : Pendidikan IPS
d. Pekerjaan : Dosen FKIP Universitas Halu Oleo
e. Lembaga yang Menugasi : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Halu Oleo
Anggota Tim Peneliti :
1. Prof. Dr. Jafar Ahiri
2. Dr. Arifin, M.Si.
3. Dr. Jahidin, M.Si.
4. Dr. Dahlan, M.Si.
5. La Ode Nursalam, S.Pd.,M.Pd
Lama Penelitian Keseluruhan : 4 (Empat) Bulan
Kendari, Juni 2014
Disetujui Oleh :
Dekan FKIP UHO Ketua Tim Peneliti,
Dr. H.Samiruddin T, M.Si.
NIP. 19601231 198610 1 001 NIP. 19660723 199403 1007
i

3. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendaliandiri,
kepribadian, kecerdasan, ahklak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU No. 20 tahun 2003).
Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang layak, bebas dari
ketertinggalan, pendidikan merupakan kunci penting. Karena itu, pendidikan
menjadi agenda penting diseluruh negara. Program Wajib Belajar Sembilan
Tahun merupakan perwujudan perhatian pemerintah untuk menciptakan sumber
daya manusia yang siap bersaing diera global. Dengan berlakunya otonomi
daerah, pengelolaan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah
yang mengacu pada standar nasional untuk menciptakan pendidikan bermutu.
Namun mengingat pemenuhan standar nasional pendidikan masih
dirasakan sulit bagi banyak sekolah/madrasah, maka Standar Pelayanan Minimal
(SPM) dirancang sebagai tahapan awal untuk mencapai SNP dan standar lainnya.
Standar pelayanan minimal pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan
pendidikan melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan pemerintah
Kabupaten/Kota. SPM mengatur jenis dan mutu layanan pendidikan yang
disediakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan sekolah/madrasah.
1

4. Standar pelayanan minimal merupakan pelaksanaan disentralisasi
penyelenggaraan kewenangan di bidang pendidikan. Penerapan SPM
dimaksudkan untuk memastikan bahwa di setiap sekolah dan madrasah terpenuhi
kondisi minimum yang dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya proses
pembelajaran yang memadai. SPM diharapkan mampu mempersempit
kesenjangan mutu pendidikan yang kedepannya juga diharapkan berimplikasi
pada mengecilnya kesenjangan sosial ekonomi.Standar pelayanan minimal mulai
diberlakukan tahun 2011 dengan tahapan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah
pelatihan guru dan tenaga pendidik.
Dengan ditetapkannya standar pelayanan minimal bidang pendidikan maka
setiap daerah perlu menyusun perencanaan program/kegiatan untuk mencapai
SPM. Untuk mengukur sejauh mana kinerja dinas pendidikan telah mencapai
SPM atau belum maka dinas pendidikan perlu melakukan pemetaan terhadap
kinerja layanan dinas pendidikan/depag serta sekolah-sekolah (SMP/MTs). Dari
pemetaan tersebut diketahui kinerja mana yang belum mencapai SPM dan kinerja
mana yang sudah mencapai SPM.
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dinas pendidikan perlu
menganalisis pencapaian masing-masing indikator yang tercantum dalam standar
pelayanan minimum bidang pendidikan. Hasil analisis kondisi pencapaian SPM
digunakan sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan, program,
kegiatan dan juga pembiayaan ketika menyusun dokumen rencana strategis
pencapaian SPM.
2

5. Dengan demikian dalam mengembangkan rencana peningkatan mutu
pendidikan setiap Kabupaten/Kota perlu memperhatikan kondisi pencapaian SPM
di daerah masing-masing.Setiap tahun program pencapaian SPM perlu
dilaksanakan sampai SPM benar-benar tercapai. Pelaksanaan dan capaian program
juga di monitor dan dievaluasi sehingga diketahui indikator apa saja yang belum
dicapai, dan berapa perkiraan biaya yang diperlukan untuk mencapai SPM,
sehingga diharapkan semua Kabupaten/Kota telah mencapai SPM pada tahun
2014.
Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang
Analisis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Tingkat SD/MI
dan SMP/MTs di Kabupaten Konawe.
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan
jenis pelayanan sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan,
kurikulum dan penilaian pendidikandengan mengacu pada standar pelayanan
pendidikan pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Konawe.
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai dasar bagi
dinas atau instansi terkait untuk membuat pemetaan pengelolaan dan merumuskan
kebijakan pembangunan pendidikan.
D. Output Penelitian
Penelitan ini diharapkan memiliki output berupa peta dan profil pemenuhan
standar pelayanan minimum dalam bidang pendidikan di kabupaten Konawe
sebagai bahan rumusan kebijakan peningkatan mutu pendidikan.
3

6. C. Outcome Penelitian
Penelitian ini diharapkan berdampak pada peningkatan sarana dan prasarana,
pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum dan penilaian pendidikan dengan
mengacu pada standar pelayanan pendidikan pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs
di Kabupaten Konawe.
4

7. BAB II
KONSEP STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN
A. Standar Nasional Pendidikan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) UU no 23 tahun 2013 tentang
standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di
seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional
pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum untuk
mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan antara lain
terdiri atas standar isi, proses, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, yang
harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
1. Standar Isi
Standar isi mencakup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai
kompetensi lulusan setiap jenjang dan jenis pendidikan tertentu.Standar isi
memuat Kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar, panduan kurikulum
satuan pendidikan, kalender pendidikan.
2. Standar Proses
Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan
pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar
kompetensi lulusan.
3. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan
prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
5

8. 4. Standar Sarana dan Prasarana
Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang
berkaitan dengan kriteria minimal yang meliputi lahan, bangunan gedung, ruang-
ruang, perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar
lain, bahan habis pakai, teknologi komunikasi dan informasi, perlengkapan
lainyang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.
B. Standar Pelayanan Minimal
Sejalan dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah dan
desentralisasi pendidikan, maka kualitas penyelenggaraan pendidikan di daerah
juga harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan memenuhi harapan
masyarakat serta mengantisipasi penyebaran mutu yang tidak seimbang antar
daerah.Guna memenuhi harapan tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan
Peraturan No.3 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SLB, Pendidikan
NonFormal, UKS, Kepemudaan, Olahraga, dan Kebudayaan. Kemudian
diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan
menteri pendidikan nasional nomor 15 tahun 2010 tentang standar pelayanan
minimal pendidikan dasar di Kabupaten/Kota.
a. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kabupaten/Kota
1. Indikator pencapaian (IP)-1:Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang
terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 Km untuk SD/MI dan 6
6

9. Km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah
terpencil.
2. Indikator Pencapaian (IP)-2: Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan
belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak
melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia1(satu) ruang
kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta
didik dan guru serta papantulis.
3. Indikator Pencapaian (IP)-3: Disetiap SMP dan MTs tersedia ruang
laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup
untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk
demonstrasi dan eksperimen peserta didik.
4. Indikator Pencapaian (IP)-4: Disetiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu
ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang
guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan disetiap
SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.
5. Indikator Pencapaian (IP)-5: Disetiap SD/MI tersedia1(satu) orang guru
untuk setiap 32 peserta didik dan 6(enam) orang guru untuk setiap satuan
pendidikan, dan untuk daerah khusus 4(empat) orang guru setiap satuan
pendidikan.
6. Indikator Pencapaian (IP)-6: Disetiap SMP/MTs tersedia1(satu) orang
guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu
orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.
7. Indikator Pencapaian (IP)-7: Disetiap SD/MI tersedia 2(dua) orang guru
7

10. yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru
yang telah memiliki sertifikat pendidik.
8. Indikator Pencapaian (IP)-8: Disetiap SMP/MTs tersedia guru dengan
kualifikasi akademik S-1atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya
(35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk
daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.
9. Indikator IP-9: Disetiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi
akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-
masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa
Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn.
10. Indikator Pencapaian (IP)-10 : Disetiap Kabupaten/Kota semua kepala
SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki
sertifikat pendidik.
11. Indikator Pencapaian (IP)-11: Disetiap Kabupaten/Kota semua kepala
SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki
sertifikat pendidik.
12. Indikator Pencapaian (IP)-12: Disetiap Kabupaten/Kota semua pengawas
sekolah/madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1atau D-IV dan telah
memiliki sertifikat pendidik.
13. Indikator Pencapaian (IP)-13: Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki
rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan
dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.
14. Indikator Pencapaian (IP)-14: Kunjungan pengawas kesatuan pendidikan
8

11. dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3
jam untuk melakukan supervise dan pembinaan.
15. Indikator Pencapaian (IP)-15: Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang
sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran
Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan
satu set untuk setiap peserta didik.
16. Indikator Pencapaian (IP)-16: Setiap SMP/MTS menyediakan buku teks
yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua
mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.
17. Indikator IP-17: SetiapSD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan
yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola
dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan
poster/carta IPA.
18. Indikator Pencapaian (IP)-18: Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku
pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP dan MTs memiliki 200
judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.
19. Indikator Pencapaian (IP)-19: Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per
minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran,
melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing
atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.
20. Indikator Pencapaian (IP)-20: Satuan pendidikan menyelenggarakan
proses pembelajaran selama 34 minggu pertahun dengan kegiatan
pembelajaran sebagai berikut:
9

12. Kelas I - II: 18 jam perminggu
Kelas III: 24 jam perminggu
Kelas IV–VI: 27 jam perminggu
Kelas VII–IX: 27 jam perminggu
21. Indikator Pencapaian (IP)-21: Setiap satuan pendidikan menerapkan
Kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku.
22. Indikator Pencapaian (IP)-22: Setiap guru menerapkan Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk
setiap mata pelajaran yang diampunya.
23. Indikator Pencapaian (IP)-23: Setiap guru mengembangkan dan
menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan
kemampuan belajar peserta didik.
24. Indikator Pencapaian (IP)-24: Kepalasekolah melakukan supervise kelas
dan memberikan umpanbalik kepada guru dua kali dalam setiap semester.
25. Indikator Pencapaian (IP)-25: Setiap guru menyampaikan laporan hasil
evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada
Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuklaporan hasil prestasi
belajar peserta didik.
26. Indikator Pencapaian (IP)-26: Kepala Sekolah atau Madrasah
menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan
Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua
peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota atau Kantor Kemenag Kab/Kota pada setiap akhir
10

13. semester.
27. Indikator Pencapaian (IP)-27: Setiap satuan pendidikan menerapkan
prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah(MBS).
Berdasarkan lampiran-1 permendikbud no 23 tahun 2013 keberhasilan
pencapaian standar pelayanan minimum dijelaskan sebagai berikut.
1. Pencapaian SPM di Kabupaten/Kota harus 100% pada akhir tahun 2014.
2. Indikator SPM yang kurang dari 100% bermakna masih ada sekolah yang
belum memenuhi SPM untuk indikator terkait.
3. Bila angka pencapaian SPM kurang dari 100% maka pemerintah
Kabupaten/Kota harus mengidentifikasi sekolah/madrasah mana saja yang
bermasalah dengan pencapaian IP tertentu.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun
2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan diantaranya disebutkan bahwa
Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyusun Program Pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, meliputi :
a. Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan program sosialisasi
pemenuhan SPM bidang Pendidikan pada satuan pendidikan di daerahnya
sebagaimana ditetapkan dalam SNP.
b. Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan perencanaan program pemenuhan
SPM bidang pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana ditetapkan
dalam SNP.
c. Pemerintah Kabupaten/Kota membuat petunjuk operasional program
sosialisasi pencapaian SNP dalam rencana operasional bidang pendidikan.
11

14. d. Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin:
1) tersedianya dana, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga
kependidikan untuk setiap satuan pendidikan dalam melaksanakan
program pencapaian SNP;
2) kesiapan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
yang berada di daerahnya untuk melaksanakan program pencapaian SNP.
e. Pemerintah Kabupaten/Kota mengatur pelaksanaan program sosialisasi
pencapaian SNP pada satuan pendidikan sesuai dengan kondisi objektif
daerah masing-masing.
f. Bupati/walikota bertanggung jawab terhadap pengelolaan program
pencapaian SNP pada satuan pendidikan formal dan nonformal, Untuk itu
Bupati/Walikota menetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota program
pencapaian SPM di daerahnya masing – masing.
Dalam hal pendidikan yang dilaksanakan oleh Departemen Agama,
Pemerintah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan kantor departemen agama
Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program wajib belajar, peningkatan angka
partisipasi pendidikan menengah, pendidikan keaksaraan, penjaminan mutu
satuan pendidikan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan, akreditasi pendidikan, peningkatan relevansi pendidikan, dan
pemenuhan SPM bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan SNP.
12

15. BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini
dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan,
wawancara dan dokumentasi. Hasil wawancara dijadikan sebagai data primer
(utama), sedangkan data dari berbagai dokumen dijadikan sebagai data sekunder
(pelengkap).
B. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2013/2014, bertempat
disetiap tingkat SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Konawe.
C. Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian ini yaitu sebagai berikut.
a. Membuat instrumen berdasarkan indikator sesuai Kemendikbud RI UU No.
23 tahun 2013 mengenai standar pelayanan minimum.
b. Melakukan pengambilan data dengan mengedarkan instrumen pada kepala
sekolah dan Diknas kaabupaten.
c. Membuat tabulasi data sesuai hasil kuesioner
d. Menganalisa data
e. Membuat laporan
13

16. D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kuesioner
instrumen yang akan dijawab oleh responden kepala sekolah.Teknik pengambilan
data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara kepada Kepala
Sekolah setiap tingkat SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Konawe berdasarkan
instrumen standar yang telah ditetapkan. Hasil wawancara akan dituangkan dalam
kuesioner tertutup oleh peneliti dimana kuesioner yang digunakan adalah angket
dengan model skala Guttman yang terdiri dari 2 alternatif.Untuk pengumpulan
data primer diambil langsung dari sumber penelitian yaitu responden yang telah
menjawab kuesioner sedangkan sumber data sekunder berupa data dokumenter.
E. Teknik Analisis Data
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, sehingga data
yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Untuk
menganalisis data dari kuesioner dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.
a. Memeriksa kuesioner yang telah diisi
b. Membuat tabulasi data
c. Menganalisis data dengan menggunakan rumus persentase yang telah di
tetapkan dalam salinan lampiran-2 peraturan menteri pendidikan dan
kebudayaan nomor 23 tahun 2013, sebagai berikut.
Persentase = x 100%
14

17. Keterangan:
= Jumlah hasil jawaban responden
N = Jumlah Populasi
Berdasarkan perhitungan di atas, maka range presentase dan kriteria kualitatif
dapat ditetapkan sebagaimana dalam tabel berikut:
Tabel 1. Range presentase dan kriteria kualitatif
No. Interval Kriteria
1. 76% ≤ skor ≤ 100% Tercapai
2. 51% ≤ skor ≤ 75% Cukup Tercapai
3. 26% ≤ skor ≤ 50% Kurang Tercapai
4. 0% ≤ skor ≤ 25% Tidak Tercapai
(Arikunto, 2008:40)
DAFTAR PUSTAKA
[Depdiknas RI] Depertemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2003.
Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Menteri Pendidikan Nasional.
[Permendikbud] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Lampiran
II UU No. 23 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Jakarta: Menteri Pendidikan
Nasional.
[Kepmendiknas] Keputusan Menteri Pendidikan Nasional. 2004. Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Jakarta: Menteri Pendidikan
Nasional.
15

18. [Permendiknas RI] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
2013. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di
Kabupaten/Kota. Jakarta: Menteri Pendidikan Nasional.
Ahiri, J. 2008. Metodologi Penelitian Pendidikan. Kendari: Unhalu Press.
Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Ihsan, F. 2001. Dasar-Dasar Kependidikan. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Nawawi, dkk. 1994. Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press.
Parnandes. 2013. Studi Deskriptif relevansi antara Kondisi Sarana dan
Prasarana Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan. [Online].
http://www.upi.edu [19 Februari 2014].
Tilaar. 2000. Analisis Kebijakan Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Tirtarahardja, dkk. 1998. Pengantar Pendidikan. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Trianto. 2010. Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi
Pendidikan Tenaga Kependidikan. Jakarta: Kencana.
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003.
Winaryati, dkk. 2012. Analisis Deskriptif Pembiayaan Pendidikan. [Online].
Sumber: http://file.upi.edu/FIP/JUR. [ 19 Februari 2014].
Yusuf, dkk. 2013. Persepsi Siswa Dalam Proses Pembelajaran. [Online].
Sumber: http://www.upi.edu. [ 19 Februari 2014].
F. Tim Peneliti
Ketua Tim : Dr. H.Samiruddin T, M.Si.
Tenaga Ahli : 1. Dr. Muh. Yusuf, M. Hum
2. Muh. Ilham, SE, M. Si.
3. La Ode Nursalam, S.Pd, M.Pd
4. Dr. Dahlan. M. Si.
16

19. 5. Drs. Ratulangi, M.Pd
Jumlah surveyor : 44 orang
G. Jadwal Kegiatan
Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama tiga bulan. Dengan
rancangan time schedule kegiatan sebagai berikut:
No Kegiatan
Waktu (Bulan ke-)
1, minggu
ke-
2, minggu
ke-
3, minggu
ke-
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Persiapan dan
Survey
2 Pengumpulan Data
- Kuesioner
- Wawancara
- Dokumentasi
3 Pengolahan Data
4 Analisis Data
5 Penyusunan
Laporan
6 Laporan Akhir dan
Seminar
17