Rule of law adalah konsep hukum yang muncul pada abad ke-19 untuk membatasi kekuasaan pemerintah dengan menempatkan supremasi hukum di atas segalanya. Prinsip-prinsipnya meliputi supremasi hukum, kedudukan yang sama di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Tujuan akhirnya adalah menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum negara, negara, dan warga negara di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan definisi hukum negara dan sumber-sumber hukum, unsur-unsur dan bentuk negara, tujuan dan kedaulatan negara, serta hak dan kewajiban warga negara Indonesia di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan.
Dokumen tersebut merupakan modul pendidikan kewarganegaraan tentang Rule of Law dan Hak Asasi Manusia. Ia membahas pengertian Rule of Law, prinsip-prinsipnya, dan negara hukum. Juga membahas pengakuan hak asasi manusia, perkembangannya, dan penjabaran dalam UUD 1945.
Rule of law adalah konsep hukum yang muncul pada abad ke-19 untuk membatasi kekuasaan pemerintah dengan menempatkan supremasi hukum di atas segalanya. Prinsip-prinsipnya meliputi supremasi hukum, kedudukan yang sama di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Tujuan akhirnya adalah menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum negara, negara, dan warga negara di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan definisi hukum negara dan sumber-sumber hukum, unsur-unsur dan bentuk negara, tujuan dan kedaulatan negara, serta hak dan kewajiban warga negara Indonesia di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan.
Dokumen tersebut merupakan modul pendidikan kewarganegaraan tentang Rule of Law dan Hak Asasi Manusia. Ia membahas pengertian Rule of Law, prinsip-prinsipnya, dan negara hukum. Juga membahas pengakuan hak asasi manusia, perkembangannya, dan penjabaran dalam UUD 1945.
Kelompok merpati putih membahas konstitusi dan rule of law. Konstitusi adalah peraturan tertulis yang mengatur cara pemerintahan. Rule of law menjamin adanya keadilan bagi masyarakat. Kasus lumpur lapindo menunjukkan pentingnya penegakan rule of law dan tanggung jawab PT Lapindo atas kerugian warga Sidoarjo.
PEN PENANG KORUPSI ke-1 _ 26 Maret 2022.pptxdampitv
Dokumen ini membahas tentang pengertian korupsi, jenis-jenis korupsi, unsur-unsur korupsi, dan pengertian tindak pidana korupsi secara yuridis. Korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau orang lain yang merugikan negara. Korupsi dapat berupa kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan, kecurangan, benturan kepentingan
Dokumen tersebut membahas tentang Rule of Law. Secara singkat, Rule of Law merupakan konsep tentang supremasi hukum dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Konsep ini telah ada sejak zaman Yunani Kuno dan semakin diperkuat peranannya dalam kehidupan bernegara. Di Indonesia, prinsip-prinsip Rule of Law telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 meskipun pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan.
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA - SMA MUHAMMADIYAH 4 BDGShafaillaaAlika
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, termasuk pengertian hukum, unsur-unsur hukum, ciri-ciri hukum, sanksi hukum, macam-macam hukum, hakikat hukum, dasar hukum, peran penegak hukum, dan dinamika pelanggaran hukum dalam masyarakat."
Terdapat perbedaan pendapat antara Lukman Hakim dan dua narasumber lainnya mengenai penanganan kasus Wakil Presiden RI yang terlibat dalam kasus bank Century. Lukman Hakim berpendapat bahwa proses hukum yang berlaku adalah melalui proses impeachment oleh DPR, MK, dan MPR. Sedangkan Akhiar Salim dan Febridiansyah berpendapat bahwa KPK berhak menyidiki kasus tersebut karena semua warga negara sama di depan
Dokumen tersebut membahas tentang empat topik utama yaitu rule of law, hak asasi manusia, upaya KPK untuk memberikan sanksi pidana berat bagi koruptor, dan kasus pernikahan anak di bawah umur.
Dokumen tersebut membahas tentang negara hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Negara hukum didefinisikan sebagai negara yang berdiri atas hukum dan menjamin keadilan bagi warganya, sedangkan korupsi didefinisikan sebagai penyimpangan moral dan tindakan curang sesuai undang-undang. Dokumen ini juga menjelaskan upaya-upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi melalui peraturan dan lembaga seperti
Dokumen tersebut membahas tentang kesadaran hukum masyarakat. Dijelaskan bahwa kesadaran hukum dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku terhadap hukum. Ada empat indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum. Dokumen juga menjelaskan pentingnya pelaksanaan hukum yang tegas untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
Teks tersebut membahas tentang definisi Negara Indonesia sebagai negara hukum, sistem hukum yang berlaku di Indonesia, dan masalah penegakan hukum di Indonesia. Secara garis besar, teks tersebut menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum berdasarkan UUD 1945 dimana sistem hukumnya berasal dari campuran hukum Barat, agama, dan adat namun seringkali penegakannya tidak berjalan sesuai aturan."
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang MemengaruhinyaFRANKLYN_SS
Hasil kerja kelompok pada mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Spesialisasi Kebendaharaan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun 2014 tentang HAKIKAT PENEGAKAN HUKUM, APARAT PENEGAKAN HUKUM, DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA
1) Dokumen tersebut membahas tentang rule of law, termasuk pengertian, sejarah berdirinya, fungsi, dan pelaksanaannya khususnya di Indonesia.
2) Rule of law mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, dan otonom.
3) Untuk mewujudkan rule of law yang adil diperlukan hukum yang progresif dan pelaksanaan yang sesuai dengan budaya
Hukum adalah keseluruhan norma oleh penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan, dengan tujuan untuk mengadakan suatu mengikat bagi sebagian atau seluruh tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pertanggungjawaban hukum dalam hukum administrasi negara. Perlindungan hukum diberikan untuk mencegah pelanggaran hak-hak warga negara oleh pemerintah dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Penegakan hukum melibatkan berbagai faktor seperti hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya
Kelompok merpati putih membahas konstitusi dan rule of law. Konstitusi adalah peraturan tertulis yang mengatur cara pemerintahan. Rule of law menjamin adanya keadilan bagi masyarakat. Kasus lumpur lapindo menunjukkan pentingnya penegakan rule of law dan tanggung jawab PT Lapindo atas kerugian warga Sidoarjo.
PEN PENANG KORUPSI ke-1 _ 26 Maret 2022.pptxdampitv
Dokumen ini membahas tentang pengertian korupsi, jenis-jenis korupsi, unsur-unsur korupsi, dan pengertian tindak pidana korupsi secara yuridis. Korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau orang lain yang merugikan negara. Korupsi dapat berupa kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan, kecurangan, benturan kepentingan
Dokumen tersebut membahas tentang Rule of Law. Secara singkat, Rule of Law merupakan konsep tentang supremasi hukum dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Konsep ini telah ada sejak zaman Yunani Kuno dan semakin diperkuat peranannya dalam kehidupan bernegara. Di Indonesia, prinsip-prinsip Rule of Law telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 meskipun pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan.
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA - SMA MUHAMMADIYAH 4 BDGShafaillaaAlika
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, termasuk pengertian hukum, unsur-unsur hukum, ciri-ciri hukum, sanksi hukum, macam-macam hukum, hakikat hukum, dasar hukum, peran penegak hukum, dan dinamika pelanggaran hukum dalam masyarakat."
Terdapat perbedaan pendapat antara Lukman Hakim dan dua narasumber lainnya mengenai penanganan kasus Wakil Presiden RI yang terlibat dalam kasus bank Century. Lukman Hakim berpendapat bahwa proses hukum yang berlaku adalah melalui proses impeachment oleh DPR, MK, dan MPR. Sedangkan Akhiar Salim dan Febridiansyah berpendapat bahwa KPK berhak menyidiki kasus tersebut karena semua warga negara sama di depan
Dokumen tersebut membahas tentang empat topik utama yaitu rule of law, hak asasi manusia, upaya KPK untuk memberikan sanksi pidana berat bagi koruptor, dan kasus pernikahan anak di bawah umur.
Dokumen tersebut membahas tentang negara hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Negara hukum didefinisikan sebagai negara yang berdiri atas hukum dan menjamin keadilan bagi warganya, sedangkan korupsi didefinisikan sebagai penyimpangan moral dan tindakan curang sesuai undang-undang. Dokumen ini juga menjelaskan upaya-upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi melalui peraturan dan lembaga seperti
Dokumen tersebut membahas tentang kesadaran hukum masyarakat. Dijelaskan bahwa kesadaran hukum dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku terhadap hukum. Ada empat indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum. Dokumen juga menjelaskan pentingnya pelaksanaan hukum yang tegas untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
Teks tersebut membahas tentang definisi Negara Indonesia sebagai negara hukum, sistem hukum yang berlaku di Indonesia, dan masalah penegakan hukum di Indonesia. Secara garis besar, teks tersebut menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum berdasarkan UUD 1945 dimana sistem hukumnya berasal dari campuran hukum Barat, agama, dan adat namun seringkali penegakannya tidak berjalan sesuai aturan."
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang MemengaruhinyaFRANKLYN_SS
Hasil kerja kelompok pada mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Spesialisasi Kebendaharaan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun 2014 tentang HAKIKAT PENEGAKAN HUKUM, APARAT PENEGAKAN HUKUM, DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA
1) Dokumen tersebut membahas tentang rule of law, termasuk pengertian, sejarah berdirinya, fungsi, dan pelaksanaannya khususnya di Indonesia.
2) Rule of law mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, dan otonom.
3) Untuk mewujudkan rule of law yang adil diperlukan hukum yang progresif dan pelaksanaan yang sesuai dengan budaya
Hukum adalah keseluruhan norma oleh penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan, dengan tujuan untuk mengadakan suatu mengikat bagi sebagian atau seluruh tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pertanggungjawaban hukum dalam hukum administrasi negara. Perlindungan hukum diberikan untuk mencegah pelanggaran hak-hak warga negara oleh pemerintah dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Penegakan hukum melibatkan berbagai faktor seperti hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang masalah penegakan hukum di Indonesia, rumusan masalah, dan tujuan dari pembahasan tersebut. Secara ringkas, dokumen tersebut membahas tentang ketidaktegasan penegakan hukum di Indonesia yang menyebabkan banyak pelanggaran hukum, serta perlunya memperbaiki penegakan hukum untuk menciptakan negara hukum yang adil dan sesuai dengan undang-undang.
Makalah ini membahas tentang pelanggaran hukum, sanksi atas pelanggaran hukum, dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain jenis-jenis pelanggaran hukum di Indonesia seperti korupsi dan anarkisme, sanksi hukum pidana dan perdata, serta contoh partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum melalui kepatuhan terhadap peraturan di berbagai
Problematika,Nilai,Moral,dan Hukum Dalam Masyarakat dan Negaranita junita
Dokumen tersebut membahas tentang moral, hukum, dan pelanggaran norma di masyarakat. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa moral adalah nilai yang menentukan perilaku manusia. Norma moral diwujudkan dalam kode etik yang mengatur profesi, sementara hukum mengatur tata tertib negara. Idealnya manusia taat pada kedua norma tersebut, namun pelanggaran tetap terjadi akibat pengetahuan dan kesad
Dokumen tersebut membahas konsep penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum bertujuan untuk menegakkan norma hukum sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dokumen tersebut juga membahas tentang berbagai masalah dan permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia seperti lemahnya penegakan hukum, hukum yang tebang pilih, dan kasus-kasus hukum kontroversial yang terjadi.
Kelompok 7 terdiri dari 4 anggota yang membahas tentang pengertian negara hukum, penegakan hukum, dan implementasi penegakan hukum di Indonesia. Dokumen menjelaskan bahwa penegakan hukum di Indonesia cenderung mengutamakan aspek kepastian hukum meskipun idealnya harus mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dokumen juga menyarankan perlunya melibatkan masy
Materi Penegakan hukum di indonesia.pptxMayaRiantini1
Upaya penegakan hukum di suatu negara, sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Anda disarankan untuk mengkaji teori tujuan negara dalam buku “Ilmu Negara Umum”. Menurut Kranenburg dan Tk.B.Sabaroedin (1975) kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur dan tertib, manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat, perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori Kranenburg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan.
Dokumen tersebut membahas konsep-konsep hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai pengertian hukum, unsur-unsur hukum, macam-macam pembagian hukum, konsep negara hukum, lembaga penegak hukum di Indonesia, dan studi kasus yang berkaitan dengan hukum.
Makalah ini membahas tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan menjelaskan pengertian KBK, latar belakang, prinsip, komponen, pelaksanaan, dan evaluasi KBK. KBK bertujuan mengembangkan kompetensi peserta didik berdasarkan standar kinerja dan memberdayakan sumber belajar. KBK memiliki keunggulan seperti memberikan pengalaman belajar berpusat pada peserta didik namun juga memiliki kelemahan
Makalah ini membahas tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Pertama, menjelaskan pengertian kurikulum dan kompetensi. Kedua, latar belakang diterapkannya KBK di Indonesia yaitu rendahnya mutu pendidikan dan persaingan global. Ketiga, KBK dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai tuntutan dunia kerja dengan menekankan pada proses pembelajaran berbasis kompetensi
Kurikulum 1994 dan KBK memiliki perbedaan pendekatan. Kurikulum 1994 berfokus pada materi pelajaran sedangkan KBK berfokus pada pencapaian kompetensi siswa. KBK memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dalam menyusun silabus dan mengevaluasi proses belajar mengajar.
Dokumen ini membahas pentingnya analisis kurikulum pendidikan yang harus selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kurikulum tidak hanya terkait materi pelajaran tetapi juga aspek-aspek lain seperti moral dan karakter. Evaluasi pendidikan tidak hanya menekankan keberhasilan intelektual tetapi juga moral. Kurikulum perlu dirancang untuk tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti budaya, ideologi
Gaya kepemimpinan Kepala Sekolah SMK Nurul Huda Pringsewu adalah gaya transformasional. Gaya ini menempatkan perhatian pada pengembangan individu dan mampu mengilhami orang lain untuk bekerja ekstra demi mencapai tujuan kelompok melalui kharisma, inspirasi, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual.
Dokumen tersebut membahas pentingnya kurikulum pendidikan yang selalu berkembang sesuai dengan perubahan zaman, serta perlunya evaluasi pendidikan yang tidak hanya menekankan pada aspek intelektual tetapi juga moral. Kurikulum harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti budaya, ideologi, sejarah, dan tujuan pembangunan negara.
Makalah ini membahas tentang Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan menjelaskan pengertian KBK, latar belakang, prinsip, komponen, pelaksanaan, dan evaluasi KBK. KBK bertujuan mengembangkan kompetensi peserta didik berdasarkan standar kinerja dan memberdayakan sumber belajar. KBK memiliki keunggulan seperti memberdayakan potensi peserta didik dan kelemahan seperti sering mengalami perubahan.
Kurikulum merupakan komponen penting dalam pendidikan yang memiliki peran strategis sebagai wadah transformasi nilai pendidikan suatu bangsa. Pengembangan kurikulum memerlukan dasar-dasar seperti filsafat, psikologi, sosial budaya, dan teknologi untuk menyesuaikan perubahan sosial. Tujuan pengembangan kurikulum adalah menyesuaikan pendidikan dengan perubahan sosial serta mengembangkan pengetahuan.
Dokumen ini membahas pentingnya analisis kurikulum pendidikan yang harus selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kurikulum tidak hanya terkait materi pelajaran tetapi juga aspek-aspek di luar materi. Evaluasi pendidikan tidak hanya menekankan keberhasilan intelektual tetapi juga moral. Kurikulum perlu dirancang untuk tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti budaya, ideologi, sejarah,
Korelasi adalah hubungan antara dua variabel. Korelasi dapat berupa positif, negatif, atau nol. Korelasi positif berarti ketika nilai satu variabel meningkat, nilai variabel lain juga meningkat. Korelasi negatif berarti ketika nilai satu variabel meningkat, nilai variabel lain menurun. Korelasi nol berarti tidak ada hubungan antara kedua variabel. Korelasi Pearson digunakan untuk mengukur besarnya hubungan ant
Dokumen tersebut membahas tentang analisis regresi yang digunakan untuk menentukan hubungan antara variabel bebas dan terikat. Regresi linier sederhana menggunakan persamaan Y = a + bX, sedangkan regresi linier berganda menggunakan persamaan Y' = a + b1X1+ b2X2+.....+ bnXn. Langkah-langkah penyelesaian regresi linier berganda dijelaskan beserta contoh soalnya.
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
2. C. Menampilkan Sikap yang
Sesuai dengan Hukum
Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran
hukum sebenarnya merupakan kesadaran
atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri
manusia tentang hukum yang ada atau
tentang hukum yang diharapkan ada yang
dipengaruhi oleh:
1. pengetahuan tentang hukum yang berlaku;
2. pemahaman terhadap isi hukum yang
berlaku; 3. sikap terhadap hukum yang
berlaku; dan
4. pola perilaku menurut hukum yang berlaku.
3. 1. Perilaku yang Sesuai dengan
Hukum
Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum
yang berlaku merupakan konsep nyata
dalam diri seseorang yang diwujudkan
dalam perilaku yang sesuai dengan
sistem hukum yang berlaku. Tingkat
kepatuhan hukum yang diperlihatkan oleh
seorang warga negara secara langsung
menunjukkan tingkat kesadaran hukum
yang dimilikinya.
4. Ciri ciri seseorang yang berprilaku
sesuai dengan hukum yang
berlaku
a. disenangi oleh masyarakat pada umumnya;
b. tidak menimbulkan kerugian bagi diri
sendiri dan orang lain;
c. tidak menyinggung perasaan orang lain;
d. menciptakan keselarasan;
e. mencerminkan sikap sadar hukum; dan
f. mencerminkan kepatuhan terhadap hukum.
5. 2. Perilaku yang Bertentangan
dengan Hukum
Perilaku yang bertentangan dengan hukum
timbul sebagai akibat dari rendahnya
kesadaran hukum. Ketidakpatuhan terhadap
hukum dapat disebabkan oleh dua hal yaitu:
1) pelanggaran hukum oleh si pelanggar
sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan
kebutuhan;
2) hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi
dengan tuntutan kehidupan
6. Contoh prilaku yang melawan
hukum
1) Dalam lingkungan keluarga, di antaranya:
a) mengabaikan perintah orang tua
b) ……………………………………………………………………
c) ……………………………………………………………………
2) Dalam lingkungan sekolah, di antaranya
a) mencontek ketika ulangan
b) ……………………………………………………………………
c) ……………………………………………………………………
3) Dalam lingkungan masyarakat, di antaranya:
a) mengkonsumsi obat-obat terlarang
b) ……………………………………………………………………
c………………………………………………………………………