1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Rule Of Law
Banyak peristiwa pada saat ini yang menjadi dasar perlunya rule of law atau penegakkan
hukum. Saat ini, Indonesia mengalami permasalahan yang besar dalam hal illegal loging atau
pencurian kayu dan hasil hutan. Pencurian hasil hutan ini mengakibatkan kerugian negara yang
mencapai lebih dari Rp. 100 triliun dalam empat tahun terakhir. Mengapa hal ini terjadi?
Lemahnya penegakan hukum menjadi jawabannya. Hutan memang dalam wewenang
Departemen Kehutanan, namun hutan yang luas tidak mungkin ditangani sendiri oleh
departemen ini, dibutuhkan bantuan atau kerja sama dari kepolisian, TNI bahkan partisipasi
masyarakat. Pencuri hasil hutan ini tidak jera, karena hukuman yang ringan atau sulitnya mencari
bukti. Dalam hal ini peranan kejaksaan dan lembaga peradilan menjadi sangat penting.
Kasus lain yang menunjukan perlunya penegakkan hukum adalah kemauan Pemda DKI
dalam rangka membatasi ruang bagi para perokok. Peraturan daerah sudah dibuat dan dinyatakan
berlaku, namun banyak masyarakat yang mengabaikan, mengapa demikian? Jawabannya juga
karena lemahnya penegakkan hukum. Terbatasnya jumlah aparat dan koordinasi antaraparat
penegak hukum, sehingga kantor yang tidak menyediakan ruang untuk merokok atau orang yang
merokok di tempat umum tidak dapat ditindak.
Penegakkan hukum atau rule of law merupakan suatu doktrin dalam hukum yang mulai
muncul pada abad ke-19, bersamaan dengan kelahiran Negara berdasar atas
hukum/konstitusi(machstaat) dan demokrasi. Kehadiran rule of lawa boleh disebut sebagai reaksi
dan koreksi terhadap negara absolut (kekuasaan ditangan penguasa) yang telah berkembang
sebelumnya.
Berdasarkan pengertiannya, Friedman (1959) membedakan rule of law menjadi 2 (dua)
yaitu; pengertian secara formal (in formal sense) dan pengertian secara hakiki/materiil
(ideological sense). Secara formal, rule of law diartikan sebagai kekuasaan umum yang
teroganisasi (organized public power), hal ini dapat diartikan bahwa setiap negara mempunyai
aparat penegak hukum. Sedangkan secara hirarki, rule of law terkait dengan penegakan hukum
yang menyangkut ukuran hukum yakni: baik atau buruk (just and unjust law).
Ada tidaknya penegakan hukum, tidak hanya cukup ditentukan oleh adanya hukum saja,
akan tetapi lebih dari itu, ada tidaknya penegakan hukum ditentukan oleh ada tidaknya keadilan
yang dapat dinikmati setiap anggota masyarakat.
Rule of Law tidak hanya memiliki sistim peradilan yang sempurna diatas kertas saja,
akan tetapi ada tidaknya rule of law di dalam suatu negara ditentukan oleh “kenyataan,” apakah
rakyatnya benar-benar dapat menikmati keadilan, dalam arti perlakuan yang adil, baik dari
sesama warga negara maupun dari pemerintah, sehingga inti dari rule of law merupakan adanya
jaminan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat/bangsa. Rule of law merupakan suatu legisme
sehingga mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistim
peraturan dan prosedur yang bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom.
Ruang lingkup rule of law meliputi :
1. pengertian dan lingkup rule of law
2. isu-isu yang terkait dengan rule of law
3. prinsip – prinsip rule of law secara hakikidalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia
,dan
4. strategi pelaksanaan rule of law.
Paper Diskusi Kelompok VII
Nama : Fuad Nasir
NIM : E31112007