Rule of law adalah konsep hukum yang muncul pada abad ke-19 untuk membatasi kekuasaan pemerintah dengan menempatkan supremasi hukum di atas segalanya. Prinsip-prinsipnya meliputi supremasi hukum, kedudukan yang sama di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Tujuan akhirnya adalah menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat.

1. RULE OF LAW
Kelompok 7

2. Latar belakang kelahiran rule of law
• Diawali oleh adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan
pemerintahan Negara.
• Sarana yang dipilih untuk maksud tersebut yaitu Demokrasi
Konstitusional.
• Perumusan yuridis dari Demokrasi Konstitusional adalah konsepsi negara
hukum.

3. Rule Of Law.
Rule of law adalah doktrin hukum yang muncul pada abad ke-19, seiring dengan negara
konstitusi dan demokrasi. Rule of Law adalah konsep tentang common law, yaitu seluruh
aspek negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan
dan egalitarian. Rule of law adalah rule by the law, bukan rule by the man.
Paham rule of law di Inggris diletakan pada hubungan antara hukum dan keadilan, di
Amerika di letakan pada hak-hak asasi manusia, dan di Belanda paham rule of law lahir dari
paham kedaulatan Negara, melalui paham kedaulatan hokum untuk mengawasi pelaksanaan
tugas kekuatan pemerintah. Di Indonesia, inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan
bagi seluruh masyarakatnya, khususnya keadilan social.

4. Penjabaran prinsip-prinsip Rule Of Law secara formal
termuat dalam pasal-pasal UUD 1945 yaitu:
Pasal 1 ayat 3
Pasal 24 ayat 1
Pasal 27 ayat 1
Pasal 28D ayat 1 dan 2

5. Unsur-unsur rule of law menurut A.V. Dicey
• Supremasi aturan-aturan hukum.
• Kedudukan yang sama didalam menghadapi hukum.
• Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusankeputusan pengadilan.
Sehingga,
Hukum harus mengabdi kepada keadilan. Jadi tujuan penciptaan
peraturan di Indonesia lebih menuju kepada menciptakan keadilan,
bukan sekedar pembatasan kekuasaan semata.

6. Lembaga-lambaga
•
•
•
•
Kepolisian.
Kejaksaan.
Komisi Pemberantasan Korupsi.
Badan Peradilan (MA, MK, Peradilan Tinggi dan Negeri).