ppt analisa kebijakan publik

1. Analisa kebijakan
oleh : muhammad archiedan hatta . E
Nim : 19102068
Mata Kuliah : kebijakan sektor publik

2. u A. LATARBELAKANG
u Dinamika perubahan sosial, ekonomi, politik yang sangat cepat baik di
tingkat lokal, nasional maupun global memerlukan respon yang cepat,
sekaligus menyiapkan antisipati terhadap munculnya dampak-dampak
yang mungkin muncul. Contoh terkini tentang perubahan tata kelola
ekonomi politik regional seperti terbentuknya kerjasama regional
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) misalnya, akan membawa tantangan
baru bagi Indonesia. Indonesia harus menghadapi kompetisi dengan
negara lain di satu sisi, sekaligus memerlukan prioritas strategi dalam negeri.
Barang- barang dan jasa akan masuk Indonesia tanpa hambatan tarif,
mobilitas sektor produksi barang dan jasa akan semakin cepat, persaingan
antara tenaga lokal dengan tenaga asing, investasi asing akan semakin
luas pada sektor usaha strategis yang selama ini tidak diantisipasi dan
direspon secara serius.

3. u Contoh tersebut hanya salah satu bentuk tantangan dari sekian banyak isu-
isu lain yang harus segera direspon baik oleh pemerintah maupun
masyarakat Indonesia secara umum. Beberapa isu penting yang mendesak
untuk diselesaikan dalam bentuk kebijakan misalnya kualitas lingkungan
hidup, hak konsumen, definisi hak milik, kontrol terhadap munculnya
teknologi baru yang kurang kompatibel dengan kondisi masyarakat,
integrasi pasar dalam negeri kedalam pasar global dan beberapa isu
mendesak lainnya. Merujuk pada tantangan yang dihadapi oleh Indonesia
seperti ini, maka dibutuhkan respon strategis yang menjamin tercapainya
produk kebijakan yang berkualitas yang mampu

4. u B. DEFINISIDANRUANGLINGKUPKEBIJAKANPUBLIK
u Di tengah-tengah kelangkaan sumberdaya yang terbatas,
dengan berbagai masalah publik yang makin kompleks,
pemerintah dituntut untuk menyelesaikan persoalan-persoalan
tersebut, agar tidak menimbulkan implikasi yang tidak
diinginkan. Oleh karena pemerintah dihadapkan pada situasi
keterbatasan sumber daya di satu sisi dan masalah-masalah
publik yang makin kompleks di sisi yang lain, maka pemerintah
tidak mungkin menyelesaikan masalah- masalah tersebut
secara bersamaan. Pemerintah harus menentukan pilihan
penyelesaian masalah-masalah publik tersebut berdasarkan

5. u prioritas. Kebijakan publik secara sederhana merupakan bentuk
pernyataan formal dari pemerintah tentang pilihan terbaik dari berbagai
alternatif penyelesaian masalah publik. Sudah barang tentu pemerintah
dituntut memiliki kemampuan yang memadai agar mampu menyesuaikan
diri dengan dinamika perubahan lingkungan. Dalam hal ini peran kebijakan
publik dan perumus kebijakan publik menjadi sangat vital. Mengutip
pendapat Dewey (1927), kebijakan publik menitikberatkan pada “publik
dan masalah-masalahnya”. M.C. Lemay (2002) menyebut kebijakan
sebagai a purposive course of action followed by an actor or set of actors
in dealing with problems. Kebijakan publik dibuat sebagai reaksi atas
masalah publik yang muncul. Selanjutnya kemampuan menyelesaikan
masalah-masalah publik menjadi titik sentral dalam kebijakan publik.

6. u Dalam berbagai literatur, kebijakan publik didefinisikan secara beragam,
karena dalam suatu disiplin ilmu terdapat perspektif atau cara pandang
yang bervariasi. Dari berbagai definisi, kebijakan publik memiliki lingkup
yang sangat luas. Hogwood dan Gunn (1984) menyebutkan 10
penggunaan istilah kebijakan, yang menunjukkan makna yang berbeda-
beda:

7. u Kebijakan sebagai label untuk sebuah aktivitas, misal: kebijakan
pendidikan, kebijakan industri;
u Kebijakan sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang
diharapkan, misal kebijakan tentang pelayanan publik yang berkualitas
dan terjangkau oleh seluruh masyarakat, kebijakan pengurangan angka
kemiskinan;
u Kebijakan sebagai proposal spesifik, misal kebijakan pengurangan subsidi
bahan bakar minyak;

8. u pengarusutamaan gender;
u Kebijakan sebagai sebuah keluaran (output), misal pengalihan
u subsidi bahan bakar minyak untuk mendorong pengembangan
u usaha kecil;
u Kebijakan sebagai sebuah hasil (outcome), misal: peningkatan
u nilai investasi dan pendapatan pengusaha kecil sebagai implikasi
pengalihan subsidi bahan bakar minyak untuk usaha kecil;
u Kebijakan sebagai sebagai teori atau model, misal: jika infrastruktur fisik
wilayah Indonesia Timur diperbaiki maka perkembangan sosial ekonomi
wilayah itu semakin meningkat; dan
u Kebijakan sebagai sebuah proses, misal pembuatan kebijakan dimulai sejak
penetapan agenda, keputusan tentang tujuan, implementasi sampai
dengan evaluasi.

9. uTerimakasih J