MANAJEMEN ASET BERBASIS RISIKO (RISK-BASED ASSET MANAGEMENT/RBAM) BIDANG BINA MARGA

1. MANAJEMEN ASET
BERBASIS RISIKO
(RISK-BASED ASSET
MANAGEMENT/RBAM)
Andhika Ajengtyas Setorini
Frengki Ronsumbre
Raymond B. Munthe
Robi Ari Wibowo
Semarang, November 2014
UNTUK ASET JALAN DAN
JEMBATAN
DI DITJEN BINA MARGA

2. TUJUAN ORGANISASI
Visi
Organisasi
Misi
Organisasi
• Terwujudnya sistem jaringan jalan yang andal, terpadu dan
berkelanjutan di seluruh wilayah nasional untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial
• Mewujudkan jaringan Jalan Nasional yang berkelanjutan dengan
mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai, untuk
melayani pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan kawasan
strategis nasional
• Mewujudkan jaringan Jalan Nasional bebas hambatan antar-
perkotaan dan di kawasan perkotaan yang memiliki intensitas
pergerakan logistik tinggi yang menghubungkan dan melayani
pusat-pusat kegiatan ekonomi utama nasional
• Memfasilitasi agar kapasitas Pemerintah Daerah meningkat
dalam menyelenggarakan jalan daerah yang berkelanjutan
dengan mobilitas, aksesibilitas dan keselamatan yang memadai
11Sumber : Renstra 2010 – 2014

3. TUJUAN ORGANISASI
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Utama
1. Prosentase jaringan jalan dalam kondisi mantap
meningkat menjadi 94%;
2. Panjang jalan yang mendapat peningkatan kapasitas
sepanjang 19.370 km;
3. Fasilitasi Penyelenggaraan Jalan Daerah untuk menuju
kondisi mantap menjadi 60%.
1. Tingkat kemantapan jalan (94%)
2. Tingkat penggunaan jalan nasional (91,55 milyar
kendaraan km/tahun)
3. Panjang jalan peningkatan struktur/pelebaran jalan
(17.525 km)
4. Panjang jalan baru yang dibangun (1.845 km)
5. Tingkat fasilitasi penyelenggaraan jalan daerah menuju
60% kondisi mantap
22Sumber : Renstra 2010 – 2014

4. KONDISI UMUM
Kondisi
Eksisting
Kondisi
yang
Diharap-
kan
• Belum ada rencana manajemen aset tersendiri
• Telah memiliki kebijakan terkait manajemen aset
yang terintegrasi dengan kebijakan lain
• Beberapa aspek terkait manajemen aset sudah
diimplementasikan
• Ada rencana manajemen aset tersendiri
• Adanya pemantauan terhadap pelaksanaan
manajemen aset
• Adanya perbaikan/perkembangan pada
perencanaan dan penerapan manajemen aset
33

5. KEBIJAKAN MANAJEMEN ASET
Permen
PU No.
13/2011
• Pasal 3 :
Penyelenggara jalan wajib menyusun rencana
pemeliharaan jalan, dimana rencana umum
pemeliharaan tersebut harus meliputi sistem
manajemen aset.
• Pasal 5 :
Sistem manajemen aset yang dimaksud
meliputi kegiatan penatausahaan dan
pemanfaatan bagian-bagian jalan, leger jalan,
serta preservasi aset jalan.
44

6. PERENCANAAN MANAJEMEN ASET
55

7. 66

8. RENSTRA BM
2010-2014
PRESIDEN RI
MENTERI
PEKERJAAN UMUM
Balai I
(94.81 %)
Balai II
(98.03 %)
Balai III
(96.51 %)
Balai IV
(93.45 %)
Balai V
(97.14 %)
Balai VI
(90.58 %)
Balai VII
(94.05 %)
Balai VIII
(95.37 %)
Balai IX
(98.36 %)
Balai X
(82.43 %)
Balai XI
(97.59 %)
SekretariatJenderal
InspektoratJenderal
DitjenSDA
DitjenBinaMarga
DitjenCiptaKarya
DitjenPenataanRuang
BPKonstruksi
Balitbang
BPPSPAM
Satker/PPk
NAD
(98.95 %)
Satker/PPk
SUMBAR
(100 %)
Satker/PPk
BENGKULU
(93.55 %)
Satker/PPk
DKI JKT
(100 %)
Satker/PPk
MALUKU
(98.52 %)
Satker/PPk
PAPUA
(84.78 %)
Satker/PPk
SULUT
(97.01 %)
Satker/PPk
SUMUT
(91.49%)
Satker/PPk
RIAU
(94.32 %)
Satker/PPk
KEPRI
(100 %)
Satker/PPk
JAMBI
(99.28 %)
Satker/PPk
SUMSEL
(97.81 %)
Satker/PPk
BABEL
(97.08 %)
Satker/PPk
LAMPUNG
(96.65 %)
Satker/PPk
BANTEN
(100 %)
Satker/PPk
JABAR
(90.45 %)
Satker/PPk
JATENG
(93.19 %)
Satker/PPk
DI. YOGYA
(100 %)
Satker/PPk
JATIM
(99.53 %)
Satker/PPk
SULTENG
(92.53 %)
Satker/PPk
SULBAR
(99.82 %)
Satker/PPk
SULSEL
(90.67 %)
Satker/PPk
SULTRA
(83.64 %)
Satker/PPk
KALBAR
(98.73 %)
Satker/PPk
KALTENG
(91.98 %)
Satker/PPk
KALTIM
(90.58 %)
Satker/PPk
KALSEL
(97.65 %)
Satker/PPk
BALI
(99.53 %)
Satker/PPk
NTB
(98.00 %)
Satker/PPk
NTT
(92.61 %)
Satker/PPk
MALUT
(98.03 %)
Satker/PPk
P. BARAT
(77.29 %)
Satker/PPk
GORTAL
(98.84 %)
RPJP
RPJM
Kontrak Kinerja
• Kemantapan Jalan 94,00 %
• Peningkatan Kapasitas 19.370 km
• Fasilitasi Jalan Daerah
Struktur Organisasi
Bina Marga
UKURAN KINERJA 2014
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
DITJEN
MARGA
Kegiatan
Dukungan
Manajemen
Jalan,
Kegiatan
Dukungan
Program & Anggaran
Jalan
Kegiatan
Dukungan
Pembinaan Teknik
Jalan
Kegiatan
Dukungan
Pembinaan Pelaksanaan
Jalan
Kegiatan
Pelaksana & Peningkatan
Jalan
Kegiatan
Pengaturan,
Pengusahaan,
Pengawasan Jalan Tol
SASARAN RENSTRASASARAN RENSTRA
1. Meningkatnya kualitas layanan jalan
nasional dan pengelolaan jalan daerah;
2. Meningkatkan kapasitas jalan
nasional sepanjang 19.370 km.
Kontrak
Kinerja
77

9. 9
88
MANAJEMEN RISIKO
DI INSTANSI PEMERINTAH
DASAR
HUKUM

10. MANAJEMEN RISIKO
DI INSTANSI PEMERINTAH
PP 60
TAHUN
2008
Pasal 3 :
SPIP terdiri atas unsur (a) lingkungan pengendalian; (b)
penilaian risiko; (c) kegiatan pengendalian; (d) informasi dan
komunikasi; dan (e) pemantauan pengendalian intern.
Pasal 13 :
Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian
risiko, dimana penilaian risiko mencakup (1) identifikasi risiko
dan (2) analisis risiko.
Pasal 16 dan Pasal 17.
Aspek pengelolaan risiko terintegrasi pada kegiatan
pengendalian.
99

11. MANAJEMEN RISIKO
DI INSTANSI PEMERINTAH
INMEN
PU NO. 2
TAHUN
2011
Menteri PU menginstruksikan supaya dalam kegiatan
pengendalian, pimpinan instansi menerapkan
manajemen risiko melalui proses penetapan konteks,
identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko,
penanganan risiko, monitoring dan peninjauan
(review), serta komunikasi dan konsultansi.
Khusus kepada Inspektur Jenderal diinstruksikan
melakukan pendampingan dan
pengawasan terhadap penerapan Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian
Pekerjaan Umum.
1010

12. TINGKATAN MANAJEMEN RISIKO
1111
DIREKTORAT -
BALAI
DITJEN
SATKER

13. MANAJEMEN RISIKO DITJEN BINA MARGA
1212
TUJUAN
ORGANISASI
PENERAPAN
ENTERPRISE
RISK
MANAGEMENT
(ERM)
Sumber : ISO 30001

14. LANGKAH-LANGKAH DALAM MANAJEMEN
RISIKO (ERM)
1313
No. Langkah Kegunaan
1.
Penentuan
Konteks
Menentukan siapa yang bertanggung jawab atas program dan siapa
yang akan dilibatkan dalam proses manajemen
2.
Identifikasi
Risiko
Mengidentifikasi risiko yang memperhatikan risiko eksternal, lokal, dan
strategis
3. Analisa Risiko
Menganalisa risiko dan fokus pada pembentukan nomenklatur dan
skala risiko
4. Integrasi Risiko Mengkorelasi dan menjumlahkan risiko pada jenjang-jenjang organisasi
5. Penilaian Risiko
Melakukan analisa sensitivitas untuk menentukan dampak dari adanya
risiko terhadap fungsi organisasi
6. Respon Risiko
Mempertimbangkan risiko berdasarkan dampaknya pada organisasi,
dan menentukan 4 respon dasar : avoid, transfer, mitigate, & accept
7.
Monitoring dan
Review
Secara kontinu memutakhirkan (update) data pada risk register untuk
keperluan analisa di masa datang
Sumber : Hallowell, Molenaar, dan Fortunato III (2013)

15. PENETAPAN KONTEKS MANAJEMEN RISIKO
1414
• Menerapkan manajemen risiko untuk menghasilkan
jaringan jalan dalam kondisi mantap sesuai target
Renstra, dengan prioritas penanganan berupa
pemeliharaan.
• Risiko yang dihadapi organisasi bisa berasal dari
eksternal atau internal, bersifat strategis, finansial,
operasional, dan bahaya
• Ditjen tidak mentolerir risiko yang dapat menyebabkan
aksesibilitas ke dan dari suatu kawasan tertutup.

16. PENETAPAN KONTEKS MANAJEMEN RISIKO
1515
CONTOH KONTEKS
DI ENGLISH
HIGHWAY AGENCY

17. IDENTIFIKASI RISIKO
1616RISIKO BAHAYA RISIKO OPERASI
RISIKO STRATEGISRISIKO
FINANSIAL

18. IDENTIFIKASI RISIKO
1717
AREA
RISIKO
RISIKO PENJELASAN DAMPAK SUMBER RISIKO
KATEGORI
RISIKO
1
(A)
2
(PG)
3
(PJ)
STRATEGIS
1
Politik dan
Legislatif
Program Ditjen BM tidak menjadi
prioritas
Eksternal √
2
Standar
Lingkungan
Tidak terpenuhinya standar
terkait lingkungan hidup dapat
menyebabkan proyek tidak
disetujui, target tidak terpenuhi
Eksternal,
Prosedur, Personil
√ √
FINANSIAL
3
Pengurangan
Anggaran
Aset tidak dapat ditangani sesuai
kebutuhannya
Eksternal √
4
Kenaikan
Harga
Rencana penanganan menjadi
terganggu
Eksternal √ √ √

19. IDENTIFIKASI RISIKO
1818
AREA
RISIKO
RISIKO PENJELASAN DAMPAK SUMBER RISIKO
KATEGORI
RISIKO
1
(A)
2
(PG)
3
(PJ)
OPERASI
5
Kegagalan
Pemeliharaan
Pemeliharaan yang dilakukan
terhadap aset tidak mampu menjaga
aset dalam kondisi yang diharapkan
Prosedur, Personil √ √
6
Inventarisasi
Data
Data yang ada tidak mampu
mendukung pengambilan keputusan
penanganan pemeliharaan jalan
Prosedur, Personil √ √
7 Sistem Informasi
Sistem informasi yang ada tidak
mampu mendukung pengambilan
keputusan penanganan pemeliharaan
jalan
Prosedur, Personil √ √
8
Dukungan
Manajemen
Resistensi manajemen dan staf terkait
penerapan manajemen aset
Personil √ √
9 Penyedia Jasa
Penyedia jasa terpilih tidak mampu
menghasilkan pekerjaan yang
diharapkan
Eksternal, Prosedur,
Personil
√ √ √
10
Beban Kendaraan
Berlebih
Penurunan kondisi aset lebih cepat
dari yang diperkirakan
Eksternal √ √

20. IDENTIFIKASI RISIKO
1919
AREA
RISIKO
RISIKO PENJELASAN DAMPAK SUMBER RISIKO
KATEGORI
RISIKO
1
(A)
2
(PG)
3
(PJ)
BAHAYA
11 Banjir Penurunan kondisi aset Eksternal √ √
12 Gempa Bumi Kerusakan aset Eksternal √ √
13
Perubahan
Iklim
Penurunan kondisi aset lebih
cepat dari yang diperkirakan
Eksternal,
Prosedur, Personil
√ √ √

21. ANALISA RISIKO
2020
PROBABILITY

22. ANALISA RISIKO
2121

23. ANALISA RISIKO
2222
RISIKO SUMBER RISIKO
LIKELI-
HOOD
IMPACT
ENTERPRISE RISKS (DITJEN)
1 Politik dan Legislatif Eksternal 1 4
2 Pengurangan Anggaran Eksternal 1 4
3 Dukungan Manajemen Personil 3 3
4
Beban Kendaraan
Berlebih
Eksternal 3 4
5 Banjir Eksternal 3 4
6 Gempa Bumi Eksternal 2 3
7 Penyedia Jasa Eksternal, Prosedur, Personil 3 4
8 Perubahan Iklim Eksternal, Prosedur, Personil 3 3
9 Kenaikan Harga Eksternal 2 3

24. ANALISA RISIKO
2323
RISIKO SUMBER RISIKO
LIKELI-
HOOD
IMPACT
PROGRAM RISKS (DIREKTORAT DAN BALAI)
1 Dukungan Manajemen Personil 3 3
2
Beban Kendaraan
Berlebih
Eksternal 3 4
3 Banjir Eksternal 3 4
4 Gempa Bumi Eksternal 2 3
5 Penyedia Jasa Eksternal, Prosedur, Personil 3 4
6 Perubahan Iklim Eksternal, Prosedur, Personil 3 3
7 Kenaikan Harga Eksternal 2 3
8 Standar Lingkungan Eksternal, Prosedur, Personil 2 3
9 Kegagalan Pemeliharaan Prosedur, Personil 3 4
10 Inventarisasi Data Prosedur, Personil 3 4
11 Sistem Informasi Prosedur, Personil 3 4

25. ANALISA RISIKO
2424
RISIKO SUMBER RISIKO
LIKELI-
HOOD
IMPACT
PROJECT RISKS (SATKER DAN PPK)
1 Penyedia Jasa Eksternal, Prosedur, Personil 3 4
2 Perubahan Iklim Eksternal, Prosedur, Personil 3 3
3 Kenaikan Harga Eksternal 2 3
4 Standar Lingkungan Eksternal, Prosedur, Personil 2 3
5 Kegagalan Pemeliharaan Prosedur, Personil 3 4
6 Inventarisasi Data Prosedur, Personil 3 4
7 Sistem Informasi Prosedur, Personil 3 4

26. EVALUASI RISIKO
2525

27. EVALUASI RISIKO
2626

28. EVALUASI RISIKO
2727

29. RESPON RISIKO
2828

30. RESPON RISIKO
2929

31. RESPON RISIKO
3030

32. MANAJEMEN RISIKO EKSISTING
3131
Bersifat manajemen risiko pada proyek saja

33. CONTOH RISK REGISTER PADA
PELAKSANAAN KONSTRUKSI
3232

34. 3333
CONTOH RISK REGISTER PADA
PELAKSANAAN KONSTRUKSI

35. 3434
CONTOH RISK REGISTER PADA
PELAKSANAAN KONSTRUKSI

36. CONTOH FORMULIRNama/Lokasi/Tahun Proyek: Unit Pelaksana:
Ketua Unit Pelaksana:
Tanggal: 4/2/2011 Status: Monitor
No.Kode:
E02
Nama/Jenis
Risiko:
Demo
masyarakat
Tanggal
identifikasi:
28/1/2011
Nama/Jabatan yg
mengidentifikasi:
Beni/Kaseksi Jawa-
Bali
Probabil
itas:
5
Dampak:
4
Kategori
Risiko:
Tinggi
Deskripsi risiko
dan
dampaknya:
Di sekitar proyek terdapat sekelompok masyarakat yang sejak awal tidak menyetujui
keberadaan proyek. Ketidaksetujuan mereka terkait keberadaan makam keramat yang jalan
aksesnya akan terputus oleh proyek pembangunan jalan ini. Proyek telah mengusulkan
alternatif jalan akses bagi warga pengunjung makan tersebut, namun sekelompok masyarakat
tetap tidak menyetujuinya.
Rencana
Mitigasi:
Melakukan sosialisasi kepada warga
Melakukan sosialisasi ke Pemerindah Daerah (semua tingkat)
Melakukan sosialisasi melalui media massa
Mulai membebaskan lahan untuk jalan akses alternatif
Membantu pendanaan fasilitas umum di sekitar lokasi
Rencana
Contingency:
Menghubungi Kapolres
Menghubungi Bupati, Kepala Dinas PU
Memberhentikan proyek
dst
Estimasi Biaya/
Sumberdaya
lain:
Biaya sosialisasi = Rp.
Biaya pembebasan lahan untuk jalan akses alternatif = Rp.
(Biaya konstruksi kalan akses alteernatif dimasukkan ke dalam kontrak utama)
Biaya pengamanan proyek = Rp.
Catatan lain: Proyek telah menghubungi Camat pada tanggal ….. dan telah menyepakati
………….selanjutnya akan diskusi lagi pada tanggal …. dengan agenda pertemuan ……...
Tanda tangan
PPK Kegiatan:

37. KUALITAS DATA
RELEVAN PENINGKATANAKUNTABEL KESINAMBUNGAN EFISIENSI
Diharapkan
pelaksanaan
survai dan
pengolahannya
bisa dilakukan
dengan tepat
waktu
Diharapkan
menggunakan
metode yang
tepat, agar
hasilnya dapat
dipertanggungja
wabkan
Diharapkan
mampu
meningkatkan nilai
dan kualitas
organisasi Bina
Marga (Pusat,
Balai, P2JN)
Diharapkan
mampu
memberdayakan
SDM yang ada dan
dapat dilakukan
proses kaderisasi
yang berkelanjutan
Menggunakan
prinsif efisiensi
dengan
menggunakan
Teknologi Inovasi
untuk
kelangsungan
organisasi
KUALITAS PERENCANAAN
PENGOLAHAN DATABASE
DATA-DATA
(DATABASE)
3737

38. FLOW PELAPORAN / VERIFIKASI UPDATING DATA
JALAN & JEMBATAN
FLOW PELAPORAN / VERIFIKASI UPDATING DATA
JALAN & JEMBATAN
3838

39. IRMSIRMS
IRMS (Interurban Road Management System) adalah suatu sistem manajemen jaringan
jalan dalam pembinaan jalan nasional dan provinsi untuk keperluan Planning,
Programing dan Budgeting secara efisien dan efektif.
IRMS
Pengolahan
Database
Pengolahan
Database
Proses
Manajemen
Proses
Manajemen
Sistem Masukan Data (SMD) IRMS , Berupa Data :
- Survai Kondisi Jalan (SKJ / RCS)
- Survai Ketidakrataan Jalan / Roughness (IRI)
- Survai Inventarisasi Jalan (SKJ / RNI)
- Survai Traffic
- Harga Satuan (Unit Cost)
- Data Project (Committed, Ongoing)
Sistem Masukan Data (SMD) IRMS , Berupa Data :
- Survai Kondisi Jalan (SKJ / RCS)
- Survai Ketidakrataan Jalan / Roughness (IRI)
- Survai Inventarisasi Jalan (SKJ / RNI)
- Survai Traffic
- Harga Satuan (Unit Cost)
- Data Project (Committed, Ongoing)
Terdiri atas proses :
• Sectioning / Segmentasi Data
- Proses pengelompokkan ruas-ruas jalan yang homogen menjadi Segment, Sublink, dan Replink
• Network Analisys (NAM)
- Proses analisis utk menentukan kebutuhan biaya dan jenis penanganan jalan dgn menggunakan MODEL
• Strategic Expenditure Planning (SEPM)
- Melakukan Proses Oftimasi utk menentukan pengeluaran anggaran yg optimal bagi seluruh sektor jalan
• Programming / Budgetting
- Untuk menentukan tipe program penanganan (Bettermen, Periodic, Routine) jalan selama 3 sd 5 tahunan
Terdiri atas proses :
• Sectioning / Segmentasi Data
- Proses pengelompokkan ruas-ruas jalan yang homogen menjadi Segment, Sublink, dan Replink
• Network Analisys (NAM)
- Proses analisis utk menentukan kebutuhan biaya dan jenis penanganan jalan dgn menggunakan MODEL
• Strategic Expenditure Planning (SEPM)
- Melakukan Proses Oftimasi utk menentukan pengeluaran anggaran yg optimal bagi seluruh sektor jalan
• Programming / Budgetting
- Untuk menentukan tipe program penanganan (Bettermen, Periodic, Routine) jalan selama 3 sd 5 tahunan
OutputOutput
Berdasarkan Hasil Pengolahan Database
•Output Data Eksisting Hasil Survai IRMS (DRP, RNI, RCS, ROUGHNESS, TRAFFIC dan Data Strength [BB,
FWD])
• Output Data Project (Committed & On Going)
• Output Data Harga Satuan (Unit Cost)
• Output Data Statistik Jalan (Tabel dan Grafik)
• Output Data Stripmap Jalan (Grafik)
Berdasarkan Hasil Proses Manajemen
• Output Sectioning. Berupa : Segment, Sublink dan Replink
• Output NAM . Berupa : Data Strategic Summary , Treatment Cost Summary, Economic Evaluation, dll
• Output SEPM. Berupa : Jenis Skenario, Output KPI, Output RUC/NPV (Semua dlm Tabel dan Grafik)
• Output Programming. List Program dlm Peruas/Persegment Jenis Penanganan & Cost dlm 3 sd 5 tahunan
Berdasarkan Hasil Pengolahan Database
•Output Data Eksisting Hasil Survai IRMS (DRP, RNI, RCS, ROUGHNESS, TRAFFIC dan Data Strength [BB,
FWD])
• Output Data Project (Committed & On Going)
• Output Data Harga Satuan (Unit Cost)
• Output Data Statistik Jalan (Tabel dan Grafik)
• Output Data Stripmap Jalan (Grafik)
Berdasarkan Hasil Proses Manajemen
• Output Sectioning. Berupa : Segment, Sublink dan Replink
• Output NAM . Berupa : Data Strategic Summary , Treatment Cost Summary, Economic Evaluation, dll
• Output SEPM. Berupa : Jenis Skenario, Output KPI, Output RUC/NPV (Semua dlm Tabel dan Grafik)
• Output Programming. List Program dlm Peruas/Persegment Jenis Penanganan & Cost dlm 3 sd 5 tahunan
EHIM - GISEHIM - GIS
3939

40. BMSBMS
BMS
Pengolahan
Database
Pengolahan
Database
Proses
Manajemen
Proses
Manajemen
Sistem Masukan Data (SMD) BMS , Berupa Data :
- Survai Inventarisasi Jembatan
- Survai Routine Jembatan
- Survai Detail Jembatan
Sistem Masukan Data (SMD) BMS , Berupa Data :
- Survai Inventarisasi Jembatan
- Survai Routine Jembatan
- Survai Detail Jembatan
Terdiri atas proses :
• Skrining Teknis dan Evaluasi Ekonomi
- Proses yang dilakukan untuk pengalokasian biaya pemeliharaan
suatu jembatan secara optimum
- Untuk menjamin efisiensi pemeliharaan jembatan
Terdiri atas proses :
• Skrining Teknis dan Evaluasi Ekonomi
- Proses yang dilakukan untuk pengalokasian biaya pemeliharaan
suatu jembatan secara optimum
- Untuk menjamin efisiensi pemeliharaan jembatan
OutputOutput
Berdasarkan Hasil Pengolahan Database
• Output Data Eksisting Hasil Survai BMS (Inventarisasi, Routine dan
Detail)
Berdasarkan Hasil Proses Manajemen
• Output Skrining Teknis dan Evaluasi Ekonomi
Berdasarkan Hasil Pengolahan Database
• Output Data Eksisting Hasil Survai BMS (Inventarisasi, Routine dan
Detail)
Berdasarkan Hasil Proses Manajemen
• Output Skrining Teknis dan Evaluasi Ekonomi
4040

41. KESINAMBUNGANKESINAMBUNGAN
MANAJEMEN
SURVAISDM
PERALATAN
SURVAI
SDM harus memiliki
pengetahuan survai
dengan metode yang
tepat (penggunaan alat /
teknik di lapangan) serta
mampu bekerja sama
dalam team (sharing).
Peralatan survai yang ada
perlu dipelihara sesuai
prosedur dan dilakukan
secara kontinyu.
4141

42. FLOW PENGOLAHAN DATABASE JALAN & JEMBATAN NASIONALFLOW PENGOLAHAN DATABASE JALAN & JEMBATAN NASIONAL
(Berdasarkan IRI)
4242

43. METODEMETODE
Survai Kondisi Jalan terbagi atas 2 (dua) metode :
1. ALAT
Bertujuan untuk mencatat data kondisi ketidakrataan permukaan jalan (IRI). Alat
tersebut dapat berupa :
2. VISUAL
Bertujuan untuk mencatat data kondisi struktur jalan (SDI) , diantaranya :
Naasra  Nilai BI Dipstick  Nilai
IRI
Roughometer  Nilai IRI
(Kalibrasi Ringan Tanpa Kelapangan)
Retak-Retak (Crack) Lubang Amblas (Deformasi) Bekas Roda (Wheel Ruts) Kerusakan Tepi
KALIBRASI
IRMSIRMS
4343

44. TEKNOLOGI INOVASI
An Integrated Approach to Replace Manual Assessments
Inventory Location
Manual Inspections
Distance
Mechanical Roughness Rut DepthSand Patch
Road Geometry
(DATA INVENTORY)
(DATA TRACK GPS)
(DATA JARAK)
(VIDEO/ FOTO)
(DATA IRI)
(BEKAS RODA)
(TAMBALAN/PATCHING)
Database
IRMS

45. CONTOHCONTOH
Provinsi : GORONTALO
No. Ruas : 51.006.12
Ruas ..: JLN. JALALUDIN TANTU (GORONTALO)
Panjang : 0,71 km
B : 0,2 km (28,2%)
S : 0,4 km (56,3%) STAawal 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70
RR : 0,1 km (14,1%) STAakhir 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,71
RB : 0,01 km (1,4%) Panjang (km) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,01
STAawal 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70
STAakhir 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,71
Dana: Panjang (km) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,01
B : 0,31 km (43,7%) Jenis Penanganan B B R R R R R P
S : 0,4 km (56,3%) Dana (Juta Rp) 150 150 5 5 5 5 5 30
RR : 0 km (0,0%)
RB : 0 km (0,0%)
STAawal 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70
STAakhir 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,71
Dana: Panjang (km) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,01
B : 0,11 km (15,5%) Jenis Penanganan R R R R R R R P
S : 0,4 km (56,3%) Dana (Juta Rp) 5 5 5 5 5 5 5 30
RR : 0,2 km (28,2%)
RB : 0 km (0,0%)
Keterangan :
2
: Kondisi Baik (IRI ≤ 4)
6
: Kondisi Sedang (4 < IRI ≤ 8)
9
: Kondisi Rusak Ringan (8 < IRI ≤ 12)
1 5
: Kondisi Rusak Berat (IRI > 12)
5,71 7,81 4
Kondisi Akhir
Penanganan (IRI)
8,15 10,87 4,29 3,61 5,37
PENANGANAN (DANA MINIMAL)
65.000.000,00Rp
5,37 5,71 7,81 4
355.000.000,00Rp
Kondisi Akhir
Penanganan (IRI)
4 4 4,29 3,61
PENANGANAN (DANA MAKSIMAL)
3,21 4,57 4,91 6,61 44,69
Kondisi Hasil Survey
IRI 6,95 9,67 3,89
4545

46. http://indonesiamemantau.kpk.go.id/
http://www.pu.go.id/punetnew2010/subindex.asp?pid=0404
http://bukapeta.com/binamarga/
4646

47. DJBM menggunakan 2 jenis aplikasi dalam
pelaksanaan pelaporan, yaitu :
e-Monitoring - (di tingkat Kementerian)
SiPP (Sistem Pemantauan Proyek) – di
tingkat Direktorat Jenderal
4747

48.  Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor :
05/SE/M/2006 tanggal 28 Februari 2006 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran
 Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor :
11/SE/M/2006 tanggal 01 Mei 2006 tentang
Percepatan Pelaksanaan Anggaran TA 2006
 Surat Sekretaris Jenderal Dep. PU No. KU.04.03-
Sr/155 tanggal 28 Februari 2006 tentang Pelaporan
Progres Pelaksanaan Anggaran Dep PU.
 Permen PU Nomor : 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang
merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan
Sendiri 4848

49.  Permen PU Nomor : 14/PRT/M/2011
tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
Bidang Pekerjaan Umum yang merupakan
Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan
Sendiri
 Dirjen Bina Marga Nomor UM.0101-Dp/111 Tahun
2003 tentang Kewajiban Penggunaan Sistem
Pemantauan Proyek (SiPP) Melalui Internet Sebagai
Alat Pengiriman Data Pelaporan Kemajuan Proyek di
Lingkungan Ditjen Prasarana Wilayah
4949

50.  Administrasi Umum
 Paket-Paket Pekerjaan, termasuk swakelola
 Proses Pra-kontrak
 Kontrak dan adendumnya
 Rencana Fisik dan Keuangan
 Monitoring Administrasi Umum
 Monitoring Pelaksanaan Paket
5050

51. Sipp offline
Menu Utama aplikasi SiPP Offline
5151

52. 5252

53.  Aplikasi sipp juga mendukung keterangan lebih mendetail terhadap
penanganan jalan & jembatan. Dengan memasukkan ruas jalan
yang ditangani, panjang, panjang fungsional maupun efektif jalan.
5353

54.  Data lebih rinci mengenai penanganan jalan dapat dimasukkan ke
dalam sistem yang meliputi jenis pekerjaan, lokasi yang ditangani
dan panjang penanganan
5454

55.  Data mengenai rincian jembatan dapat dimasukkan ke dalam
sistem yang meliputi nama, jumlah bentang, panjang, lebar
jembatan.
5555

56.  Dengan diinputnya data jalan di aplilkasi
SiPP Offline, maka data dapat di relasikan
ke data IRMS – SIG (Peta) dan Modul-Modul
lain di DJBM
5656

57. LEMBAR
PEMANTAUAN
KPK
5757

58. 5858

59. 5959

60. 6060

61. http://e-monitoring.pu.go.id
LOGIN sesuai
Akses user
6161

62. Laporan Pelaksanaan
AnggaranCek Satker
Realisasi Keuangan
SPM dan SP2D
Realisasi
Fisik
Tanggal
Pengirima
n
Terakhir
6262