Dokumen tersebut membandingkan perbedaan definisi, organisasi, metode pemilihan penyedia, tanda bukti perjanjian, jaminan pelaksanaan, pengumuman pemilihan, penandatanganan kontrak, pembayaran, dan keadaan kahar antara Peraturan Presiden No. 54/2010, 35/2011, dan 70/2012 dengan Peraturan Presiden No. 172/2014 dan 4/2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Presentasi Sosialisasi perpres 70 tahun 2012Khalid Mustafa
Slide presentasi yang dibawakan pada saat sosialisasi Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk memperlancar pelaksanaan anggaran dan menghilangkan multitafsir. Perubahan ini mencakup penjelasan mengenai pengadaan barang, jasa, dan pekerjaan konstruksi serta tata cara pengadaannya secara lebih efisien dengan percepatan penyerapan anggaran.
Dokumen tersebut membahas tentang pejabat pengadaan barang/jasa pemerintahan menurut Perpres No. 16 tahun 2018. Pejabat pengadaan bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan e-purchasing dengan nilai tertentu. Dokumen ini juga menjelaskan metode-metode pemilihan penyedia dan tata cara pelaksanaan pengadaan langsung, penunjukan langsung, serta e-purchasing.
Dokumen tersebut membahas tentang pengadaan langsung dan swakelola. Pengadaan langsung dilakukan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai tertentu tanpa lelang. Swakelola adalah pengadaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi oleh instansi pemerintah, instansi lain, atau kelompok masyarakat. Dokumen ini menjelaskan tata cara pelaksanaan pengadaan langsung dan swakelola.
Dokumen tersebut membandingkan perbedaan definisi, organisasi, metode pemilihan penyedia, tanda bukti perjanjian, jaminan pelaksanaan, pengumuman pemilihan, penandatanganan kontrak, pembayaran, dan keadaan kahar antara Peraturan Presiden No. 54/2010, 35/2011, dan 70/2012 dengan Peraturan Presiden No. 172/2014 dan 4/2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Presentasi Sosialisasi perpres 70 tahun 2012Khalid Mustafa
Slide presentasi yang dibawakan pada saat sosialisasi Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk memperlancar pelaksanaan anggaran dan menghilangkan multitafsir. Perubahan ini mencakup penjelasan mengenai pengadaan barang, jasa, dan pekerjaan konstruksi serta tata cara pengadaannya secara lebih efisien dengan percepatan penyerapan anggaran.
Dokumen tersebut membahas tentang pejabat pengadaan barang/jasa pemerintahan menurut Perpres No. 16 tahun 2018. Pejabat pengadaan bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan e-purchasing dengan nilai tertentu. Dokumen ini juga menjelaskan metode-metode pemilihan penyedia dan tata cara pelaksanaan pengadaan langsung, penunjukan langsung, serta e-purchasing.
Dokumen tersebut membahas tentang pengadaan langsung dan swakelola. Pengadaan langsung dilakukan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai tertentu tanpa lelang. Swakelola adalah pengadaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi oleh instansi pemerintah, instansi lain, atau kelompok masyarakat. Dokumen ini menjelaskan tata cara pelaksanaan pengadaan langsung dan swakelola.
Profil Khalid Mustafa menunjukkan bahwa beliau adalah seorang ahli pengadaan yang berpengalaman luas di berbagai lembaga pemerintah. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia dan Pengurus Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia serta memiliki berbagai sertifikasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Khalid Mustafa
Dokumen tersebut membandingkan perbedaan definisi, organisasi, metode pemilihan penyedia, tanda bukti perjanjian, jaminan pelaksanaan, pengumuman pemilihan, penandatanganan kontrak, pembayaran, dan keadaan kahar antara Peraturan Presiden No. 54/2010, 35/2011, dan 70/2012 dengan Peraturan Presiden No. 172/2014 dan 4/2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang rancangan kontrak berdasarkan peraturan presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Terdapat definisi kontrak, unsur-unsur kontrak, bentuk kontrak, isi minimal kontrak, dan penulisan beberapa pasal seperti uang muka dan denda dalam rancangan kontrak.
3. Rancangan kontrak harus disiapkan sebelum proses pengadaan barang/jasa dil
Dokumen tersebut membahas proses pengadaan barang dan jasa pemerintah mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil proyek. Terdapat penjelasan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing organisasi dan pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan.
Korelasi latihan soal dengan ujian sertifikasi pbjRedi Cahyadi
Dokumen tersebut membahas analisis korelasi antara hasil latihan soal ujian (try out) dengan tingkat kelulusan peserta dalam diklat sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan analisis data beberapa kelas diklat, didapatkan korelasi positif sebesar 82,69% antara keberhasilan try out dengan kelulusan ujian sesungguhnya. Hal ini menunjukkan bahwa latihan soal secara sistematis berpengaruh besar terhadap tingkat
Peraturan ini mengatur tentang pedoman dan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Pengadaan dilakukan melalui metode swakelola dengan melibatkan masyarakat setempat atau melalui penyedia jasa. Cara pengadaannya disesuaikan dengan nilai anggaran, di bawah Rp10 juta tidak perlu penawaran tertulis, Rp10-50 juta meminta 1 penawaran tertulis, R
Peraturan Presiden ini mengatur perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini mengubah definisi dan ketentuan tertentu dalam Peraturan Presiden sebelumnya, seperti mengubah definisi Unit Layanan Pengadaan, Pejabat Pengadaan, dan metode-metode pengadaan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Pengadaan langsung adalah metode pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa lelang yang memungkinkan pembelian langsung dari penyedia untuk nilai tertentu. Tahapannya meliputi perencanaan kebutuhan, penentuan harga acuan, survey harga, dan pembelian langsung berdasarkan bukti transaksi seperti nota pembelian.
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Khalid Mustafa
Materi untuk Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang membahas mengenai tahapan pemilihan penyedia untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi hingga pelaksanaan kontrak
Perubahan tata guna lahan di hulu sungai menyebabkan peningkatan debit banjir dan sedimentasi di waduk Rawa Pening. Fungsi waduk sebagai penampung banjir berkurang sehingga banjir di hilir meningkat. Analisis citra satelit menunjukkan peningkatan pemukiman dan penurunan hutan/kebun dari tahun ke tahun.
The document appears to be birthday wishes from friends to someone named Anu. It contains over-the-top wishes involving lying abilities, being called a night rider and sexy vampire. Friends mention inside jokes and things they enjoy together like food, TV shows and dating. They wish Anu a happy birthday and say they have her ultimate dream birthday gift, though it's just a joke about getting multiple cars.
Este documento presenta cuatro problemas de física general relacionados con la ley de Hooke. Cada problema está identificado por un número y está asociado con el curso FIEM - Física General.
Dokumen tersebut membahas berbagai cara untuk mengendalikan sedimentasi di waduk, termasuk penggelontoran, pengerukan, pembangunan check dam, dan pemisahan waduk. Rata-rata laju sedimentasi waduk di Indonesia lebih tinggi daripada rata-rata global. Berbagai istilah digunakan untuk mendeskripsikan metode serupa namun intinya sama.
This document provides instructions for using a presentation viewer app on an iPhone. It outlines how to edit presentations by sorting, replacing, deleting and rotating slides. It describes how to insert media like videos and images from the photo gallery. It also explains how to navigate slides using swipe gestures or autoplay, and how to import and export presentations via email, iTunes, Dropbox or URLs.
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 merupakan perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini memperbaharui beberapa ketentuan terkait penyederhanaan prosedur pengadaan, penekanan pada e-procurement, dan perlindungan pengelola pengadaan barang/jasa."
Profil Khalid Mustafa menunjukkan bahwa beliau adalah seorang ahli pengadaan yang berpengalaman luas di berbagai lembaga pemerintah. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia dan Pengurus Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia serta memiliki berbagai sertifikasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Khalid Mustafa
Dokumen tersebut membandingkan perbedaan definisi, organisasi, metode pemilihan penyedia, tanda bukti perjanjian, jaminan pelaksanaan, pengumuman pemilihan, penandatanganan kontrak, pembayaran, dan keadaan kahar antara Peraturan Presiden No. 54/2010, 35/2011, dan 70/2012 dengan Peraturan Presiden No. 172/2014 dan 4/2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang rancangan kontrak berdasarkan peraturan presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Terdapat definisi kontrak, unsur-unsur kontrak, bentuk kontrak, isi minimal kontrak, dan penulisan beberapa pasal seperti uang muka dan denda dalam rancangan kontrak.
3. Rancangan kontrak harus disiapkan sebelum proses pengadaan barang/jasa dil
Dokumen tersebut membahas proses pengadaan barang dan jasa pemerintah mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil proyek. Terdapat penjelasan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing organisasi dan pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan.
Korelasi latihan soal dengan ujian sertifikasi pbjRedi Cahyadi
Dokumen tersebut membahas analisis korelasi antara hasil latihan soal ujian (try out) dengan tingkat kelulusan peserta dalam diklat sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan analisis data beberapa kelas diklat, didapatkan korelasi positif sebesar 82,69% antara keberhasilan try out dengan kelulusan ujian sesungguhnya. Hal ini menunjukkan bahwa latihan soal secara sistematis berpengaruh besar terhadap tingkat
Peraturan ini mengatur tentang pedoman dan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Pengadaan dilakukan melalui metode swakelola dengan melibatkan masyarakat setempat atau melalui penyedia jasa. Cara pengadaannya disesuaikan dengan nilai anggaran, di bawah Rp10 juta tidak perlu penawaran tertulis, Rp10-50 juta meminta 1 penawaran tertulis, R
Peraturan Presiden ini mengatur perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini mengubah definisi dan ketentuan tertentu dalam Peraturan Presiden sebelumnya, seperti mengubah definisi Unit Layanan Pengadaan, Pejabat Pengadaan, dan metode-metode pengadaan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Pengadaan langsung adalah metode pengadaan barang dan jasa pemerintah tanpa lelang yang memungkinkan pembelian langsung dari penyedia untuk nilai tertentu. Tahapannya meliputi perencanaan kebutuhan, penentuan harga acuan, survey harga, dan pembelian langsung berdasarkan bukti transaksi seperti nota pembelian.
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (Materi 4)Khalid Mustafa
Materi untuk Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang membahas mengenai tahapan pemilihan penyedia untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dan jasa konsultansi hingga pelaksanaan kontrak
Perubahan tata guna lahan di hulu sungai menyebabkan peningkatan debit banjir dan sedimentasi di waduk Rawa Pening. Fungsi waduk sebagai penampung banjir berkurang sehingga banjir di hilir meningkat. Analisis citra satelit menunjukkan peningkatan pemukiman dan penurunan hutan/kebun dari tahun ke tahun.
The document appears to be birthday wishes from friends to someone named Anu. It contains over-the-top wishes involving lying abilities, being called a night rider and sexy vampire. Friends mention inside jokes and things they enjoy together like food, TV shows and dating. They wish Anu a happy birthday and say they have her ultimate dream birthday gift, though it's just a joke about getting multiple cars.
Este documento presenta cuatro problemas de física general relacionados con la ley de Hooke. Cada problema está identificado por un número y está asociado con el curso FIEM - Física General.
Dokumen tersebut membahas berbagai cara untuk mengendalikan sedimentasi di waduk, termasuk penggelontoran, pengerukan, pembangunan check dam, dan pemisahan waduk. Rata-rata laju sedimentasi waduk di Indonesia lebih tinggi daripada rata-rata global. Berbagai istilah digunakan untuk mendeskripsikan metode serupa namun intinya sama.
This document provides instructions for using a presentation viewer app on an iPhone. It outlines how to edit presentations by sorting, replacing, deleting and rotating slides. It describes how to insert media like videos and images from the photo gallery. It also explains how to navigate slides using swipe gestures or autoplay, and how to import and export presentations via email, iTunes, Dropbox or URLs.
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 merupakan perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini memperbaharui beberapa ketentuan terkait penyederhanaan prosedur pengadaan, penekanan pada e-procurement, dan perlindungan pengelola pengadaan barang/jasa."
Manajemen pengadaan barang dan jasa PemerintahMrisqiW
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Terdiri dari organisasi pengadaan yang terdiri atas pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, unit layanan pengadaan, dan panitia penerima hasil pekerjaan. Juga membahas tentang pelaksanaan pengadaan melalui penyedia barang dan jasa maupun swakelola.
Dokumen tersebut membahas mekanisme pengelolaan keuangan negara di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Dibahas pula mengenai dasar hukum pelaksanaan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara serta mekanisme pembayaran langsung dan uang persediaan.
Risiko dan Penemuan Audit Dalam Perolehan hambaly ahmad
Ringkasan dokumen:
1. Dokumen menjelaskan proses audit terhadap pengurusan kewangan dan aktiviti sektor awam oleh Jabatan Audit Negara
2. Beberapa penemuan audit termasuk ketidakpatuhan terhadap peraturan kewangan, kelemahan kawalan dalaman, dan masalah dalam proses perolehan
3. Risiko penipuan dan penyelewengan dalam pengurusan kewangan juga dibincangkan
Dokumen tersebut merupakan hasil ujian akhir pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah level 1. Terdapat 20 pertanyaan pilihan ganda dengan total skor 90 dari 100. Peserta yang bernama Abinul Hakim mendapatkan skor 85. Dokumen ini berisi konsep-konsep dasar dan tahapan-tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara umum.
Perka lkpp no 14 2012 tentang petunjuk tenis perpres 70Agam Patra
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan umum pengadaan barang/jasa pemerintah, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan anggaran, penetapan kebijakan dan organisasi pengadaan, penyusunan kerangka acuan kerja, hingga pengumuman rencana umum pengadaan. Dokumen ini juga menjelaskan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa secara terbuka maupun terbatas melalui berbagai metode
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan umum pengadaan barang/jasa pemerintah, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan anggaran, penetapan kebijakan dan organisasi pengadaan, penyusunan kerangka acuan kerja, hingga pengumuman rencana umum pengadaan. Dokumen ini juga menjelaskan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa secara terbuka maupun terbatas melalui berbagai metode
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan umum pengadaan barang/jasa pemerintah, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan anggaran, penetapan kebijakan dan organisasi pengadaan, penyusunan kerangka acuan kerja, hingga pengumuman rencana umum pengadaan. Dokumen ini juga menjelaskan tata cara pemilihan penyedia barang melalui berbagai metode pengadaan seperti lelang umum, terbatas
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan anggaran negara, mencakup prinsip dan larangan, tugas dan tanggung jawab pengelola anggaran seperti pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, bendahara, dan unit akuntansi, serta penggunaan anggaran dalam pengadaan barang dan jasa.
Risalah pertemuan penjelasan pekerjaan dan addendum dokumen pemilihan pengadaan dan pemasangan pipa distribusi air bersih di Kecamatan Rambah Hilir oleh panitia Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Rokan Hulu kepada para peserta tender pada 19 Juni 2012 memberikan penjelasan tentang: (1) proses pelelangan, (2) paket pekerjaan, (3) metode evaluasi dan pembukaan penawaran, (4) persyaratan administrasi dan tekn
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang mencakup prinsip, ruang lingkup, jenis, organisasi, dan prosedur pengadaan yang transparan, adil, dan akuntabel.
Prosedur Pengajuan dan Pembayaran Kegiatan Lanjutan APBN sesuai PMK no. 243 t...Didi Sadili
Kegiatan pekerjaan APBN terutama pembangunan fisik tidak selalu dapat diselesaikan pada bulan Desember tetapi ada yang memerlukan waktu tambahan atau diluncurkan ke beberapa hari di tahun berikutnya. Buku kecil ini bisa menjadi tuntunan agar proses penagihan pembayarannya ke kppn setempat dapat dilakukan dan benar.
Similar to Penjelasanperpresnomor4tahun2015 150126024905-conversion-gate02 (20)
Tiga kalimat ringkasan dokumen:
Dokumen ini melakukan identifikasi, analisis, dan penentuan respon terhadap 26 risiko yang terdapat pada proyek peningkatan jalan Demak-Trengguli yang menggunakan metode kontrak berbasis kinerja, termasuk 5 risiko rendah, 17 risiko sedang, dan 4 risiko tinggi. Risiko unik pada proyek ini adalah kesalahan estimasi lingkup pekerjaan, berkurangnya kompetisi, dan personil belum me
Uji model fisik dilakukan untuk memverifikasi desain bangunan hidraulik agar lebih aman dan lestari. Model fisik digunakan untuk memprediksi perubahan morfologi sungai akibat bangunan, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan memantapkan desain bangunan."
Dokumen tersebut membahas metode penanganan kelongsoran dalam menjaga infrastruktur yang telah ada. Dibahas pula definisi dan jenis-jenis tanah longsor serta faktor-faktor penyebabnya. Metode penanganan kelongsoran penting untuk meminimalkan kerusakan infrastruktur akibat bencana alam."
More from Raymond B. Munthe (Dinas Pekerjaan Umum Prov. Babel) (9)
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
1.
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN
2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
I. UMUM
Percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab
Pemerintah perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja Negara,
yang dilaksanakan melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun,
dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kadang kala
ditemukan kendala yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:
perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang kurang baik, pengesahan
anggaran yang terlambat, tidak segera dilaksanakannya pengumuman
pelaksanaan pemilihan penyedia, hingga belum meratanya kompetensi dari
Pengelola Pengadaan.
Kendala dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah salah
satunya dapat diatasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses
pelaksanaannya. Pemanfaatan teknologi informasi selain bertujuan untuk
memperingan beban Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga
bertujuan untuk tetap menjaga sisi akuntabilitas dalam pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Inovasi terhadap metode Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan
dalam pelaksanaan percepatan belanja Pemerintah, khususnya terhadap
Barang/Jasa yang secara luas dibutuhkan oleh Pemerintah. Oleh karena
itu, Pemerintah merasa perlu untuk mengakselerasi pertumbuhan Katalog
Elektronik baik dari segi kuantitas maupun varian Barang/Jasa.
Melalui ...
2. - 2 -
Melalui penyempurnaan kembali terhadap Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta
inovasi dalam metode pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
dimaksud, diharapkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
dapat mendorong peningkatan belanja Pemerintah yang berdampak positif
pada pembangunan Negara dan peningkatan peran Usaha Kecil dan
Menengah serta Koperasi.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (1a)
Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat ini,
hanya berlaku dalam hal Kepala ULP tidak merangkap
anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
3. - 3 -
Cukup jelas
Huruf d ...
Huruf d
Bagi K/L/D/I yang belum atau tidak memiliki LPSE
dapat menyampaikan melalui LPSE terdekat.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Dalam hal penetapan pemenang Pelelangan/
Seleksi tidak disetujui oleh PPK karena suatu
alasan penting, Kelompok Kerja ULP bersama-
sama dengan PPK mengajukan masalah
perbedaan pendapat tersebut kepada PA/KPA
untuk mendapat pertimbangan dan keputusan
akhir.
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
4. - 4 -
Huruf h
Angka 1 ...
Angka 1
Dalam hal penetapan Penyedia Barang/Jasa
tidak disetujui oleh PPK karena suatu alasan
penting, Pejabat Pengadaan bersama-sama
dengan PPK mengajukan masalah perbedaan
pendapat tersebut kepada PA/KPA untuk
mendapat pertimbangan dan keputusan akhir.
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Ayat (2a)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Perubahan spesifikasi pekerjaan diusulkan
berdasarkan berita acara pemberian penjelasan.
Ayat (4)
5. - 5 -
Anggota ...
Anggota Kelompok Kerja ULP yang berasal dari instansi
lain adalah anggota Kelompok Kerja ULP yang diangkat
dari K/L/D/I lain karena di instansi yang sedang
melakukan Pengadaan Barang/Jasa tidak mempunyai
cukup pegawai yang memenuhi syarat.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Tenaga ahli tidak ikut terlibat dalam penentuan pemenang
Penyedia Barang/Jasa.
Ayat (7)
Cukup jelas
Angka 3
Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk menjalankan
usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa,
antara lain peraturan perundang-undangan dibidang
pekerjaan konstruksi, perdagangan, kesehatan,
perhubungan, perindustrian, migas, dan pariwisata.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
6. - 6 -
Cukup jelas
Huruf d ...
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Yang dimaksud dengan Sisa Kemampuan Paket (SKP)
adalah sisa pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh
Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam waktu yang
bersamaan.
Huruf k
Untuk memastikan suatu badan usaha tidak dalam
keadaan pailit, Kelompok Kerja ULP/Pejabat
Pengadaan mencari informasi dengan cara antara
lain menghubungi instansi terkait.
Untuk mempercepat pekerjaan Kelompok Kerja
ULP/Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa
cukup membuat pernyataan, misalnya bahwa
Penyedia Barang/Jasa tidak dalam keadaan pailit
atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan/
7. - 7 -
Direksi untuk dan atas nama perusahaan tidak
sedang dalam menjalani sanksi pidana.
Huruf l ...
Huruf l
Kewajiban Perpajakan Tahunan terakhir dipenuhi
dengan penyerahan SPT Tahunan.
Huruf m
Cukup jelas
Huruf n
Yang dimaksud Daftar Hitam adalah daftar yang
memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang
dikenakan sanksi oleh K/L/D/I, BUMN/BUMD,
lembaga donor, dan/atau Pemerintah negara lain.
Huruf o
Cukup jelas
Huruf p
Pakta Integritas disampaikan bersamaan pada saat
pemasukan Dokumen Kualifikasi untuk sistem
prakualifikasi atau bersamaan dengan pemasukan
Dokumen Penawaran pada sistem pascakualifikasi.
Ayat (1a)
Yang dimaksud dengan Penyedia Barang/Jasa asing
adalah perseorangan warga negara asing atau Penyedia
Barang/Jasa yang bukan berbadan hukum Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (2a)
Cukup jelas
8. - 8 -
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4) ...
Ayat (4)
Cukup jelas
Angka 4
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (1a)
Cukup jelas
Ayat (1b)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Portal Pengadaan Nasional adalah www.inaproc.lkpp.go.id
Ayat (4)
Cukup jelas
Angka 5
Pasal 45
Cukup jelas
Angka 6
Pasal 55
Cukup jelas
Angka 7
9. - 9 -
Pasal 70
Ayat (1)
Permintaan ...
Permintaan Jaminan Pelaksanaan harus dipersyaratkan
dalam Dokumen Pengadaan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Angka 8
Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dalam hal pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan
mendahului penetapan DIPA/DPA, isi pengumuman
pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat kondisi
bahwa:
a. DIPA/DPA belum ditetapkan; dan
b. apabila proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa
dibatalkan karena DIPA/DPA tidak ditetapkan atau
alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan
10. - 10 -
kurang dari nilai pengadaan yang diadakan, kepada
Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi.
Pengadaan ...
Pengadaan Barang/Jasa tertentu yang proses pemilihan
Penyedia Barang/Jasa dapat diumumkan sebelum RUP
diumumkan antara lain:
a. pengadaan Barang/Jasa yang membutuhkan waktu
perencanaan dan persiapan pelaksanaan pengadaan
Barang/Jasa yang lama;
b. pekerjaan kompleks; dan/atau
c. pekerjaan rutin yang harus dipenuhi di awal tahun
anggaran dan tidak boleh berhenti
Ayat (3)
Dalam hal diperlukan, pengumuman Pelelangan/Seleksi
dapat diperluas oleh K/L/D/I melalui surat kabar, baik
surat kabar nasional maupun surat kabar provinsi.
Angka 9
Pasal 86
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (2a)
Apabila proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa
dibatalkan karena DIPA/DPA tidak ditetapkan atau
alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan
kurang dari nilai pengadaan yang diadakan, kepada
Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi.
11. - 11 -
Ayat (3) ...
Ayat (3)
Jaminan Pelaksanaan diserahkan hanya untuk
Pengadaan Barang/Jasa yang mensyaratkan perlunya
penyerahan Jaminan Pelaksanaan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Angka 10
Pasal 89
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (2a)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
12. - 12 -
Huruf b
Contoh ...
Contoh kegiatan yang karena sifatnya harus
dilakukan pembayaran terlebih dahulu, antara lain
namun tidak terbatas pada sewa menyewa, jasa
asuransi dan/atau pengambil alih risiko, kontrak
penyelenggaraan beasiswa, belanja online, atau jasa
penasehat hukum.
Huruf c
Peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari
hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan namun
belum terpasang, dibayar senilai peralatan dan/atau
bahan tersebut, tidak termasuk biaya pemasangan
dan biaya uji fungsi.
Penyelesaian pekerjaan pemasangan dan uji fungsi
peralatan dan/atau bahan dilakukan dalam Tahun
Anggaran berjalan.
Ayat (4a)
Cukup jelas
Ayat (5)
Retensi pembayaran dilakukan apabila masa
pemeliharaan berakhir pada tahun anggaran yang sama.
Angka 11
Pasal 91
Ayat (1)
13. - 13 -
Contoh ...
Contoh Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa antara lain namun tidak terbatas pada:
bencana alam, bencana non alam, bencana sosial,
pemogokan, kebakaran, gangguan industri lainnya
sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama
Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
Ayat (2)
Dihapus
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Angka 12
Pasal 93
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf a.1.
14. - 14 -
Cukup jelas
Huruf a.2. ...
Huruf a.2.
Masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk
Pekerjaan Konstruksi disebut juga Provisional Hand
Over.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (1a)
Dalam hal pemberian kesempatan kepada Penyedia
Barang/Jasa melampaui Tahun Anggaran, maka
dilakukan adendum Kontrak atas sumber pembiayaan
dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan
yang akan diselesaikan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Angka 13
Pasal 106
Ayat (1)
15. - 15 -
Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik berpedoman
pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.
Ayat (2) ...
Ayat (2)
Cukup jelas
Angka 14
Pasal 108
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan arsitektur sistem informasi adalah
kerangka dasar yang bersifat menyeluruh dan
memberikan arah, bentuk, pengembangan dan tatanan
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Angka 15
Pasal 109
Cukup jelas
Angka 16
Pasal 109A
Cukup jelas
16. - 16 -
Angka 17
Pasal 110
Ayat (1) ...
Ayat (1)
E-Purchasing diselenggarakan dengan tujuan:
a. terciptanya proses Pemilihan Barang/Jasa secara
langsung melalui sistem katalog elektronik
(E-Catalogue) sehingga dimungkinkan dapat memilih
Barang/Jasa pada pilihan terbaik; dan
b. efisiensi biaya dan waktu proses Pemilihan Barang/
Jasa dari sisi Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna
Barang/Jasa.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (2a)
Barang/Jasa yang dapat dimasukkan ke dalam katalog
adalah Barang/Jasa yang sudah tersedia dan sudah
terjadi kompetisi di pasar, antara lain kendaraan
bermotor, alat berat, peralatan IT, alat kesehatan, obat-
obatan, sewa penginapan/hotel/ruang rapat, tiket
pesawat terbang, dan pengadaan benih.
Ayat (3)
Dihapus
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
17. - 17 -
Ayat (6)
Cukup jelas
Angka 18 ...
Angka 18
Pasal 115
Cukup jelas
Angka 19
Pasal 129
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Dalam mengatur Pengadaan Jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat ini, Menteri Keuangan tetap memperhatikan
prinsip-prinsip pengadaan dan ketentuan yang berlaku di
pasar keuangan internasional.
Ayat (6)
Cukup jelas
18. - 18 -
Ayat (7)
Cukup jelas
Pasal II ...
Pasal II
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5655
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,
ttd.
Ratih Nurdiati