Local Government

1. IHWAL PEMEKARAN
DEDDY S. BRATAKUSUMAH, PhD
KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
2007

2. 01/09/16 DSB-OTDA 2
MORATORIUM
DENGAN BERBAGAI EKSES YANG DITEMUKAN DALAM
PEMEKARAN DAERAH. PRESIDEN BERKALI-KALI
MENGANJURKAN UNTUK MELAKUKAN MORATORIUM
TERHADAP PEMEKARAN DAERAH
TAPI APALAH ARTINYA ANJURAN INI, KARENA PRESIDEN
TIDAK MEMILIKI “HAK VETO” TERHADAP RUU
PRESIDEN BISA MENUNJUKAN “PROTES” DENGAN CARA
TIDAK MEMBUAT “AMPRES”, BAHKAN TIDAK
MENANDATANGANI UU HASIL INISIATIF DPR

3. 01/09/16 DSB-OTDA 3
PEMEKARAN
 MERUPAKAN SALAH SATU CARA UNTUK MEMBENTUK
DAERAH SELAIN PENGGABUNGAN BAHKAN PEMBUBARAN
 JADI BUKAN SESUATU YANG ANEH
 MESTINYA MENJADI OTORITAS PEMERINTAH PUSAT,
KARENA KITA MEMILIH NKRI
 TUJUAN NYATANYA ADALAH UNTUK MENDEKATKAN
PELAYANAN MASYARAKAT, MEMPERPENDEK RENTANG
KENDALI, DAN PEMBERDAYAAN SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

4. 01/09/16 DSB-OTDA 4
PERSEPSI PARA PENGGAGAS PEMEKARAN
 DENGAN PEMEKARAN MAKA DIDAPAT KEKUASAAN BARU
 SEHINGGA BERWENANG MENGELOLA SUMBER DAYA
YANG ADA DIDAERAH BARU
 MENDAPAT JATAH DAU, DAK, BAGI HASIL DAN BERBAGAI
PROGRAM LAINNYA
 MENJADI AJANG BARU KIPRAH POLITIK PARA POLITISI
LOKAL (BAIK YANG TULUS MAUPUN OPORTUNIS), JADI
PENGURUS PARPOL, ATAU ANGGOTA DPRD
 MUNCUL PETA BARU KEKUATAN POLITIK

5. 01/09/16 DSB-OTDA 5
DIKOTOMI PEMEKARAN
PEMEKARAN PADA HAKEKATNYA BERADA PADA RANAH
EKSEKUTIF, JADI MESTINYA YANG MENGATUR INI ADALAH
PEMERINTAH
TETAPI
PEMBENTUKAN DAERAH HARUS DITETAPKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG, PADAHAL DPR-LAH YANG MEMILIKI
HAK LEGISLASI (DPD SANG PENGAWAL OTONOMIPUN TAK
MEMILIKI HAK LEGISLASI), DPR MEMILIKI HAK INISIATIF
MENGAJUKAN RUU (TENTU JUGA RUU PEMBENTUKAN
DAERAH)

6. 01/09/16 DSB-OTDA 6
AKIBAT DIKOTOMI
 PEMEKARAN DAPAT DIUSULKAN MELALUI DUA PINTU,
DITOLAK DI PEMERINTAH DIAJUKAN LAGI LEWAT DPR
 PADAHAL DPR TIDAK MEMILIKI KOMPETENSI UNTUK
MENILAI KONDISI DAN POTENSI DAERAH YANG AKAN
DIMEKARKAN DAN DAERAH INDUK YANG AKAN
DITINGGALKAN
 KONDISI DIKOTOMI INI MENGAKIBATKAN “TERBUKANYA”
PRAKTEK SUAP, DIBERBAGAI PINTU, YANG DITANGANI
OLEH BERBAGAI “CALO”

7. 01/09/16 DSB-OTDA 7
JALAN KELUAR
 ADA KEMAUAN POLITIK YANG BERWAWASAN
KEBANGSAAN DAN BERJIWA KENEGARAWANAN DARI
PEMERINTAH, DPR DAN DPD, UNTUK MENGEVALUASI
MENYELURUH IHWAL PEMEKARAN
 SEYOGYANYA PEMEKARAN BETUL-BETUL HAK
PEMERINTAH PUSAT, KARENA KITA NKRI
 ASPEK SOSIO-POLITIS DILAKUKAN MANAKALA ASPEK
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TELAH MEMADAI

8. 01/09/16 DSB-OTDA 8
JALAN KELUAR
 PEMEKARAN DAERAH HARUS MELALUI TAHAPAN PERSIAPAN
ADMINISTRATIF PEMERINTAHAN (DULU DENGAN DAERAH
ADMINISTRATIF), DENGAN PERTIMBANGAN:
- POTENSI DAN KONDISI DAERAH SERTA DAYA DUKUNG
LINGKUNGAN
- PERSIAPAN SDM APARATUR
- PERSIAPAN KELEMBAGAAN, PELAYANAN PUBLIK DAN
TATA LAKSANA PEMERINTAHAN
- PERSIAPAN SARANA DAN PRASARANA
- EVALUASI DAN PROYEKSI ATAS PEREKONOMIAN
DAERAH INDUK DAN DAERAH BARU
- SOSIALISASI KEPADA PARA PIHAK
- PERSIAPAN BATAS DAERAH SECARA GEODETIS
(DISERTAI DENGAN PETA DAN KOORDINAT)

9. 01/09/16 DSB-OTDA 9
Terima Kasih

10. 01/09/16 DSB-OTDA 9
Terima Kasih