Politik hukum Indonesia dimulai dengan Pembukaan UUD 1945 dan menjadikan amanat rechtsidea bagi konstitusi Indonesia. Terdapat empat masa politik hukum yaitu masa Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Pasca Reformasi. Era reformasi dimulai setelah Soeharto mundur pada 1998 dan membawa perubahan besar bagi hukum dan politik Indonesia.

1. Oleh :
Kelompok 2

2. Angga Wira Yuda (103210007)
Febi Auliasari (103210021)
Melya Putri Agustin (103210032)
M. Ilham Mujahidi (103210037)

3. Dr. Lukman Santoso, SH., MH
NIP : 19850520 2015 031002

5. Judul : Sejarah Politik Hukum Indonesia dalam Peran Pembangunan
Hukum Indonesia dari Masa Kemerdekaan Hingga Pasca Reformasi
Penulis : Muhammad Iqbal Baiquni dan Ria Rizqina Rinita Soelaiman
Penerbit : i-WIN Library Perpustakaan Internasional Waqaf Illmu
Nusantara
0
1

6. Sejarah politik hukum Indonesia dimulai dengan dirumuskannya Pembukaan
UUD 1945 di awal kemerdekaan, di mana menjadikan amanat rechtsidea atau cita
hukum bagi konstitusi Indonesia ke depannya dalam menentukan arah kerja dan
penyelenggaraan negara. Lambat laun seiring pergantian masa dari awal
kemerdekaan, orde lama, orde baru hingga masa reformasi masih menjadi
perdebatan sengit antara mempertahankan dengan memperbaharuinya dengan
perkembangan baru dalam masyarakat, dan menghendaki diberlakukan dan
diangkatnya hukum adat menjadi hukum nasional Indonesia. Sementara ada
kelompok lain yang mengusulkan agar syari’at Islam perlu diintrodusir sebagai
hukum nasional Indonesia.
02

8. Politik hukum adalah serangkaian konsep, asas, dan dasar kebijakan
dan pernyataan kehendak oleh penguasa negara yang mengandung
politik dalam pembentukan hukum.
Terdapat empat masa dalam pembentukan politik hukum di Indonesia
di antaranya: Masa Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru dan Pasca
Reformasi.
0
1

9. Indonesia baru berdiri setelah terjadinya vacuum of power di mana
Jepang kalah dalam Perang Dunia II di Perang Pasifik yang mengharuskan
Jepang melepaskannya daerah jajahannya di Asia. Pasca Proklamasi
kemerdekaan, Indonesia dihadapkan pada dua persimpangan dalam
menentukan sistem hukum nasional bagi bangsa dan negara Indonesia.
Dengan pilihan, yaitu menggunakan sistem hukum kolonial dengan
segala seluk beluknya atau sistem hukum rakyat dengan segala
keanekaragamannya.
02

10. Akhirnya ditetapkan oleh para pemuka nasional menggabungkan sistem
hukum kolonial dengan hukum agama dan hukum adat yang ada di
Indonesia. Sebenarnya setelah Indonesia merdeka, para advokat dan
cendekiawan menginginkan negara Indonesia bersistem hukum corak
Eropa yang berlaku di masa kolonial. Hal itu terjadi karena berbagai
kesulitan yang timbul karena keanekaragaman hukum rakyat, juga
karena tata hukum modern warisan kolonial yang tidak mudah dirombak
atau digantikan begitu saja dalam waktu singkat.
0
3

11. Orde Lama, yaitu tahun 1950-1959 adalah era di mana presiden Soekarno
memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik
Indonesia 1950. Periode ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli
1959. Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi
demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan. Maka melalui
perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia
Timur, dan Negara Sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara
Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia
diperintah dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik
Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer.
0
4

12. Pada masa Orde Baru telah terjadi pembelengguan di segala sektor, dimulai
dari sector Hukum (undang-undang), perekonomian (bisnis), Kebebasan
Informasi (Pers), dsb. Untuk mengembalikan Citra Bangsa Indonesia, yaitu
sebagai Negara Hukum terutama dalam bidang hukum dan politik, untuk
meyakinkan bahwa revolusi belum selesai, dan UUD 1945 dijadikan landasan
idiil (konstitusional). Dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret pada
Tahun 1967 serta dibentuknya kabinet baru dengan sebutan Kabinet
Pembangunan yang merupakan sebagai titik awal perubahan kebijakan
pemerintah secara menyeluruh.
0
5

13. Era reformasi dimulai pada tanggal 21 Mei 1998 tepatnya saat
Presiden Soeharto mundur dan digantikan oleh wakilnya yaitu BJ
Habibie. Salah satu sebab mundurnya Presiden Soeharto yaitu krisis
finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah.
Beberapa langkah yang diambil setelah BJ Habibie jadi presiden yaitu
liberisasi parpol, pemberian kebebasan pers, kebebasan
berpendapat, dan pencabutan UU Subversi. Pada pemilu tahun 1999,
Abdurahman Wahid terpilih menjadi presiden keempat, namun
gerakan separatisme makin berkembang di Aceh, Maluku, dan
Papua.
0
6

14. Tahun 2004 pemilu dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudoyono
dan kemudian ia terpilih kedua kalinya. Namun perbaikan hukum
pada masa ini juga tidak terlalu memuaskan. Reformasi hukum
pada zaman ini lebih ditekankan tereliminasi posisi ABRI di DPR,
DPD menggantikan Utusan Daerah dan Utusan Golongan,
terbentuknya multi partai politik, MPR hanya sebagai forum
pertemuan DPR dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden dipilih
langsung serta terbentuknya lembaga hokum yang baru seperti
MK, KY, dan KPK.
0
7

15. Ada juga persoalan hukum yang lain harus disempurnakan
kembali, yaitu biaya demokrasi yang mahal, sehingga korupsi
terjadi di mana-mana. Fungsi DPD sebagai wakil daerah sangat
terbatas, karena banyak beranggotakan 1/3 dari DPR sehingga
dalam voting “one man one voute” tidak ada keseimbangan
dengan anggota DPR, penegakan hukum juga masih belum
berjiwa reformasi, serta pelaksanaan otonomi daerah yang
berbasis Bottom Up belum menunjukkan hasil maksimal.
08

17. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur dolor tortor,
suscipit id ultricies eget, accumsan ac magna. Cras facilisis nisl a massa blandit,
ac imperdiet elit elementum. Suspendisse potenti.
Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Praesent elementum aliquam lacus, nec tempus lorem euismod
in. Nunc eget nulla sodales, eleifend neque a, tristique quam.
Nam elementum accumsan nibh non viverra. Mauris euismod dui nunc, et
euismod libero euismod ac. Nullam egestas luctus libero, ac consequat diam
accumsan vel. Ut vehicula, libero eu interdum malesuada, leo erat vehicula
lorem, in venenatis ligula sem rutrum elit.
0
4

19. 1
0
Kelebihan Kekurangan
Materi yang disampaikan cukup luas
sehingga dapat menambah wawasan
terkait sejarah politik hukum di
Indonesia.
Penggunaan tanda baca kurang jelas
sehingga agak sulit untuk dipahami.

20. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque
posuere ultricies dolor eleifend mollis. Aenean ut bibendum velit.
Sed justo nisl, aliquam eget eros eget, feugiat imperdiet ipsum.
Sed venenatis sit amet metus vitae congue. Aenean feugiat elit et
enim tincidunt auctor.
Pellentesque a bibendum erat, varius dictum mauris. Sed eu
sapien ac elit commodo maximus. Vestibulum interdum efficitur
elementum.
0
9