Dokumen tersebut membahas sejarah Indonesia mulai dari masa kerajaan, penjajahan, kebangkitan nasional, proklamasi kemerdekaan, masa setelah proklamasi, pembentukan negara kesatuan, dekrit presiden 1959, masa orde baru, dan hubungan pembukaan UUD 1945 dengan undang-undang dasar.

1. (JAS MERAH)
Jangan sekali-sekali
melupakan sejarah

3. Garuda pancasila
Akulah pendukungmu
Patriot proklamasi
Sedia berkorban untukmu
Pancasila dasar negara
Rakyat adil makmur sentosa
Pribadi bangsaku
Ayo maju maju
Ayo maju maju
Ayo maju maju

4. SEJARAH PANCASILA
1. MASA KERAJAAN
Sejarah Indonesia selalu menyebut ada dua kerajaan yang
melambangkan kemegahan dan kejayaan Indonesia masa purba
yaitu Sriwijaya dan Majapahit selain kerajaan Kutai yang
pertama di Indonesia dan kerajaan2 sebelum Majapahit di tanah
jawa.
2. MASA PENJAJAHAN DAN PERLAWANAN TERHADAP
PENJAJAHAN
Pada mulanya para imperialis hanya ingin mencari bahan
mentah untuk industri, namun, imperialisme ini akhirnya
menimbulkan “Politik Penghisapan” daerah jajahan sehingga
menimbulkan pemberontakan penduduk pribumi.

5. 3. KEBANGKITAN NASIONAL
Perkembangan pendidikan di Indonesia akibat dari politik etis
telah menyebabkan perubahan besar bagi bangsa Indonesia dan
mengarah kepada kesadaran nasional dan di tandai dengan
berdirinya Budi Utomo dan PNI.
4. SUMPAH PEMUDA
Kongres pemuda 28 Oktober 1928, Satu tanah air, satu
bangsa dan satu bahasa
5. PENJAJAHAN JEANG
Jepang mengambil alih kedudukan Belanda (KNIL), dan
memulai propaganda 3A

6. SIDANG BPUPKI
- SIDANG PERTAMA TANGGAL 28 MEI – 01 JUNI
1945 (PIDATO SOEKARNO, M. YAMIN DAN
SOEPOMO TENTANG DASAR NEGARA)
- SIDANG KEDUA TANGGAL 10 – 16 JULI 1945
1. 10 Juli 1945 Panitia Kecil BPUPKI berhasil merumuskan dasar
negara dan membahas perumusan UUD 45
2. 11 Juli 1945 Panitia perancang UUD sepakat menjadikan PIagam
Jakarta sebagai Pembukaan UUD 45.
3. 14 Juli 1945, Panitia Kecil BPUPKI, dipimpin Supomo melaporkan
hasil Panitia Perancang UUD yang terdiri dari pernyataan
kemerdekaan, pembukaan UUD, dan batang tubuh.

7. 6. PEMBENTUKAN PPKI DAN
PROKLAMASI KEMERDEKAAN
DIBENTUK PADA C. Sidang kedua PPKI (19
TANGGAL 9 AGUSTUS 1945
Agustus 1945)
A. Proklamasi Kemerdekaan
menetapkan : tentang
B. Sidang pertama PPKI (18
agustus 1945) dengan daerah propinsi yaitu
agenda melakukan jawa barat, jawa
perubahan piagam tengah, jawa
jakarta, mengesahkan
UUD 1945, pengangkatan timur, sulawesi, sumatera
presiden dan wakil , borneo, maluku dan
presiden dan KNIP sunda kecil serta
sebagai Badan
musyawarah darurat. dibentuknya 12
kementrian departemen

8. D. Sidang ketiga (20 agustus D. Sidang keempat (22
1945) membahas tentang agustus 1945) membahas
Badan penolong keluarga tentang Komite Nasional
korban perang yang terdiri dan Partai Nasional
dari 8 pasal. Dan salah
satu pasalnya dibentuklah
Badan Keamanan Rakyat
(BKR)

9. MASA SETELAH
PROKLAMASI KEMERDEKAAN
Point-point penting : a. maklumat wakil presiden no X
tanggal 16 Okober 1945 yang
1. Indonesia harus menghentikan kekuasaan luar
menghadapi sekutu biasa presiden sebelum masa
(NICA) yang berupaya waktunya (seharusnya berlaku
selama 6bulan). Kemudian
menanamkan kembali maklumat tersebut di pegang
kekuasaan belanda presiden kepada KNIP
2. Untuk melawan b. maklumat pemerintah tanggal 3
November 1945, tentang
propaganda tersebut, pembentukan partai politik
pemerintah RI sebanyak-banyaknya oleh
mengeluarkan maklumat rakyat
maklumat pemerintah tanggal
yaitu : c.
14 November 194, yang intinya
mengubah system Presidensial
ke Pralementer.

10. A. PEMBENTUKAN NEGARA RIS (REPUBLIK
INDONESIA SERIKAT)
hasil dari KMB ditandatangani persetujuan oleh Ratu
Belanda Yuliana dan Wakil Pemerintah RI di Den hag
pada tanggal 27 Desember 1949 dengan isi:
 Konstitusi RIS menentukan bentuk Negara serikat
(federalis) yaitu 16 negara bagian
 Konstituse RIS menentukan sifat pemerintah berdasarkan
atas demokrasi liberal dimana menteri-menteri
bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan
pemerintah kepada palemen
 Mukadimah konstitusi RIS telah menghapuskan sama
sekali jiwa semangat maupun isi pembukaan UUD 1945

11. B. TERBENTUKNYA NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1950
 Berdirinya RIS merupakan suatu taktik politis untuk tetap konsisiten
terhadap deklarasi proklamasi maka terjadilah gerakan unitaris
secara spontan untuk membentuk Negara kesatuan yaitu
penggabungan diri negara proklamasi RI yang berpusat di
Yogyakarta. Kemudian Negara bagian RIS tinggal 3buah Negara
bagian yaitu :
- Negara bagian RI proklamasi
- Negara Indonesia Timur (NIT)
- Negara Sumatera Timur (NST)
 Kemudian tanggal 19 Mei 1950 seluruh Negara bersatu dalam Negara
kesatuan dengan kontitusi sementara yang berlaku sejak 17 Agustus
1950.
 Tetapi UUDS 1950 masih berorientasi kepada pemerintahan yang
berasaskan liberal dan terjadi penyimpangan pancasila.


12. C. DEKRIT PRESIDEN 05 JULI 1959
 Pemilu pada tahun 1955 kenyataanya tidak dapat
memenuhi harapan dan keinginan rakyat, bahkan
menimbulkan ketidak stabilan politik,ekonomi,social
maupun hankam. Pada akhirnya pada tanggal 5 Juli
1959 keluarlah Dekrit:
- Membubarkan Konstitusi
- Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945
- Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya

13. LATAR BELAKANG DEKRIT PRESIDEN
 tidak berhasilnya Sidang Konstituante menetapkan
Undang-Undang Dasar. Penyelenggaraan Pemilu I
tanggal 29 September 1955 (untuk memilih anggota
DPR) dan tanggal 15 Desember 1955 (untuk memilih
anggota konstituante) tidak dapat mengatasi kondisi
Negara yang labil akibat pergolakan di daerah-daerah.
Pemilu ini dilaksanakan berdasarkan Konstitusi RIS dan
UUD 1945 yang dirancang dan disusun oleh pemimpin-
pemimpin bangsa Indonesia waktu itu.
 Anggota DPR yang terdiri dari puluhan wakil partai
terpecah-pecah dalam berbgai ideologi yang sukar
disatukan. Sementara itu, di kalangan
masyarakat, sangat kuat gerakan dalam demontrasi
dan petisi untuk menuntut diberlakukannya kembali
UUD 1945.

14. MASA ORDE BARU
 Tatanan masyarakat orde baru merupakan tatana
masyarakan dan pemerintah yang menuntut
dilaksanakanya Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen. Maka munculah “Tritura” (tiga tuntutan
rakyat) yang berisi sebagai berikut:
- pembubaran PKI dan ormas-ormasnya
- pembersihan cabinet dari unsur PKI
- penuntutan penurunan harga

15.  kerena orde lama tidak mampu lagi menguasai pimpinan
Negara, maka Presiden memberikan kekuasaan penuh kepada
Panglima Angkatan Darat Letnan Jendral Soeharto dalam surat
perintah 11 maret 1966 (supersemar) untuk menindak
pembubaran PKI dan ormas-ormasnya.
 Sidang MPRS IV/1066 menerima dan memperkuat super semar
dengan di tuangkannya Tap no. IX/MPRS/1966. hal ini berarti
menyebabkan supersemar tidak lagi bersumber hukum
tatanegara darurat akan tetapi bersumber pada kedaulatan
rakyat (pasal 1 ayat 2 UUD 1945).
 Pemerintah orde baru kemudian melaksanakan pemilu pada
tahun 1973. adapun tugas yang harus di embank berdasarkan
Tap. No X/MPRS/1973 meliputi:

16.  melanjutkan pelita dan menyusun repelita dalam
rangka GBHN
 membina kehidupan masyarakat agar sesuai dengan
kehidupan pancasila
 melaksanakan Politik luar negeri bebas aktif dengan
orientasi kepentingan nasional
Demikianlah orde baru secara berangsur-angsur
melaksanakan program dalam upaya untuk
merealisasikan pembangunan pancasila dan UUD 1945
secaea murni dan konsekuen.

17.  HUBUNGAN PEMBUKAAN
- POKOK – POKOK PIKIRIAN UUD 1945 DENGAN
PEMBUKAAN UUD 1945 UNDANG – UNDANG
meliputi suasana kebatinan dari UUD DASAR
Negara Indonesia dan mewujudkan cita- 1. Bagian pertama, kedua
cita hukum (tertulis dan tidak tertulis dan ketiga merupakan
serangkaian pernyataan
- MAKSUD / TUJUAN PEMBUKAAN UUD tentang
1945 keadaan dan peristiwa
a. Mempertanggungjawabkan bahwa yang mendahului
pernyataan kemerdekaan sudah terbentuknya Negara
selayaknya. Indonesia
b. Menetapkan cita-cita bangsa yang 2. Bagian keempat
ingin dicapai dengan kemerdekaannya. merupakan pernyataan
c. Menegaskan bahwa proklamasi mengenai keadaan setelah
kemerdekaan menjadi permulaan dan
dasar hidup kebangsaan dan hidup
Negara
seluruh rakyat Indonesia.
Indonesia ada, dan
d. Melaksanakan segala sesuatu itu mempunyai hubungan
dalam perwujudan dasar-dasar tertentu. kausalitas organis dengan
batang tubuh UUD 1945