Kebijakan informasi adalah kumpulan undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang mengatur produksi, penggunaan, akses, dan penyebaran informasi. Dokumen ini membahas konsep dasar kebijakan informasi, termasuk pengertian, peran pemerintah, karakteristik, dan tahapan pembuatan kebijakan informasi.

1. KEBIJAKAN INFORMASI
KONSEP DASAR KEBIJAKAN
INFORMASI
KELOMPOK 1
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA
UTARA

2. Kebijakan informasi adalah kumpulan semua
undang-undang, peraturan, dan kebijakan publik yang
mendorong, mencegah, atau mengatur pembuatan,
penggunaan, penyimpanan, akses, dan komunikasi serta
penyebaran informasi informasi. Dengan demikian, ini
mencakup praktik pengambilan keputusan lainnya dengan
upaya konstitutif masyarakat luas yang melibatkan arus
informasi dan bagaimana informasi itu diproses.
A. Pengertian Kebijakan Informasi

3. Penyebaran informasi saat ini di
perpustakaan bukan hanya tertuju pada sumber
benda atau fisik buku, kemasan informasi saat sekarang
ini sudah tersaji dalam berbagai bentuk dan dapat
digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Begitu
cepatnya perkembangan sajian informasi kemudian
membuat masyarakat perlu membuat pengaturan
atau kebijakan yang berhubungan dengan perkembangan
berbagai macam informasi. Kebijakan informasi yang
lebih dikenal dengan istilah Information Policy.

4. Daniel menjabarkan bahwa
dalam kebijakan informasi
meliputi bidang-bidang
berikut:
1. Literasi
2. Privatisasi dan distribusi informasi pemerintah
3. Kebebasan akses informasi
4. Perlindungan privasi pribadi
5. Hak kekayaan intelektual

5. Kebijakan dapat dibedakan menjadi kebijakan publik dan kebijakan
privat. Kebijakan publik adalah tindakan kolektif yang diwujudkan melalui
kewenangan pemerintah yang legitimate untuk mendorong, menghambat,
melarang atau mengatur tindakan private (individu atau lembaga swasta).
Kebijakan publik memiliki dua ciri pokok. Pertama, dibuat atau diproses oleh
lembaga pemerintahan atau berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh
pemerintah. Kedua, bersifat memaksa atau berpengaruh terhadap tindakan
privat masyarakat luas (publik). Sebagai contoh, kebijakan harga BBM adalah
kebijakan publik karena dibuat oleh pemerintah bersifat memaksa dan dapat
berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi penduduk, konsumen maupun
pengusaha.
B. Konsep Dasar
Kebijakan Informasi

6. Dengan kebijakan informasi dalam arti
yang lebih luas, pemerintah memiliki
beberapa peran dan tanggung jawab.
Beberapa contoh termasuk menyediakan
informasi yang akurat, menghasilkan
dan memelihara informasi yang
memenuhi kebutuhan spesifik publik,
melindungi privasi dan kerahasiaan
informasi pribadi dan sensitif, dan
membuat keput usan yang tepat tentang
informasi mana yang harus
disebarluaskan dan bagaimana
mendistribusikannya secara efektif,
antara lain.

7. output analisis
kebijakan
rekomendasi opsi keputusan
atau desain kebijakan publik.
proses pengolahan lebih lanjut
dari hasil-hasil penelitian
sehingga siap digunakan
dalam pengambilan
keputusan dan desain
kebijakan publik.
C. KARAKTERISTIK DASAR KEBIJAKAN INFORMASI
salah satu sumber
utama informasi
analisis kebijakan
suatu proses atau kegiatan "sintesa“
informasi yang berarti
pemaduan berbagai informasi,
termasuk hasil penelitian,
sehingga diperoleh suatu
kesimpulan yang selaras.

8. klien analisis kebijakan
analisis kebijakan
berorientasi klien (client
oriented)
para pengambil keputusan kebijakan
publik (pemerintah dan DPR) dan
kelompok yang berkepentingan
(interest groups) atas kebijakan
pemerintah tersebut.
implikasi dari sifat analisis kebijakan yang
menghasilkan nasehat keputusan
siap-guna bagi klien spesifik.
LANJUTAN...

9. Dengan ciri-ciri di atas kiranya dapat terlihat
bahwa analisis kebijakan (policy analysis)
berbeda dengan penelitian kebijakan
(policy research). Per- bedaan utama
terletak pada obyek tujuan, klien, metode,
penyajian dan jadwal waktu.

10. D. Tahap-Tahap Kebijakan Informasi
Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut William N.
Dunn, (2003) adalah sebagai berikut :
1. Penyusunan Agenda
2. Formulasi Kebijakan
3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan
4. Implementasi Kebijakan
5. Evaluasi Kebijakan/Penilaian

11. THANK YOU