Cara mendirikan koperasi

1. KOPERASI

2. JENIS-JENIS KOPERASI MENURUT PASAL 16 UU
NO 25 TAHUN 1992
• Koperasi Konsumen
Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Pada
koperasi ini, angggota memiliki identitas sebagai pemilik (owner) dan sebagai pelanggan (customer). Koperasi konsumen berperan dalam mempertinggi
daya beli sehingga pendapatan riil anggota meningkat.
• Koperasi Produsen
Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya-anggotanya adalah para produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik (owner) dan pengguna
pelayanan (user). Dalam kedudukannya sebagai produsen, anggota koperasi produsen mengolah bahan baku/input menjadi barang jadi/output, sehingga
menghasilkan barang yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang dapat
diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang ada.
• Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang bergerak dalam penghimpunan simpanan dari anggota kemudian meminjamkannya kembali kepada anggota
yang membutuhkan. Dalam koperasi ini anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda sebagai pemilik (owner) dan nasabah (customers).
• Koperasi Pemasaran
Koperasi pemasaran yaitu koperasi yang dibentuk untuk membantu anggota dalam memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. Anggota
berkedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Dengan demikian bagi anggota, koperasi merupakan bagian terdepan dalam
pemasaran barang ataupun jasa anggota produsen.
• Koperasi Jasa
Koperasi Jasa merupakan koperasi di mana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa dan atau produsen jasa. Dalam status anggota
sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Sedangkan dalam status anggota sebagai produsen jasa, maka
koperasi yang didirikan adalah koperasi produsen jasa atau koperasi pemasaran jasa.

3. JENIS-JENIS KOPERASI BERDASARKAN JENIS
KOMODITI
• Koperasi pertanian
Koperasi pertanian yaitu koperasi yang melakukan usaha dengan komoditi pertanian tertentu.
• Koperasi peternakan
Koperasi peternakan yaitu koperasi yang usahanya berhubungan dengan komoditi peternakan tertentu.
• Koperasi industri dan kerajinan
Koperasi industri dan kerajinan yaitu koperasi yang melakukan usaha dalam bidang industri atau kerajinan
tertentu.
• Koperasi pertambangan
Koperasi pertambangan yaitu koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-
sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber-sumber alam
tersebut.
• Koperasi jasa
Koperasi jasa yaitu koperasi mengkhususkan kegiatannnya dalam memproduksi dan memasarkan kegiatan jasa
tertentu.

4. JENIS-JENIS KOPERASI BERDASARKAN JENIS
ANGGOTA
• Koperasi Karyawan (Kopkar)
• Koperasi Pedagang Pasar (Koppas)
• Koperasi Angkatan Darat (Primkopad)
• Koperasi Mahasiswa (Kopma)
• Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren)
• Koperasi Peranserta Panita (Koperwan)
• Koperasi Pramuka (Kopram)
• Koperasi Pegawai Pegeri (KPN)
• dan sebagainya.

5. JENIS-JENIS KOPERASI BERDASARKAN DAERAH
KERJA
• Koperasi Primer
Koperasi primer yaitu koperasi yang beranggotakan orang-orang yang
biasanya didirikan pada lingkup kesatuan wilayah tertentu.
• Koperasi Sekunder
Koperasi sekunder atau pusat koperasi yaitu koperasi yang
beranggotakan koperasi-koperasi primer.
• Koperasi Tersier
Koperasi tersier atau induk koperasi yang beranggotakan koperasi-
koperasi sekunder dan berkedudukan di ibukota negara.

6. PRINSIP KOPERASI
Prinsip dasar koperasi di Indonesia telah tercantum dalam Undang-undang No. 25 Tahun
1992 dan Undang-undang No. 12 Tahun 1967. Koperasi harus bekerja berdasarkan
ketentuan undang-undang umum mengenai organisasi usaha (perseorangan, persekutuan,
dsb.) serta hukum dagang dan hukum pajak. Prinsip dasar koperasi adalah:
1. Keanggotaan koperasi sifatnya terbuka dan sukarela
2. Proses pengelolaannya dilakukan secara demokratis
3. Pemberian balas jasa kepada anggotanya disesuaikan dengan modal anggota tersebut
4. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) mengedepankan rasa keadilan sesuai dengan kinerja
dari masing- masing anggota
5. Mandiri. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen.
6. Koperasi bisa menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
7. Koperasi memperkuat gerakan dengan bekerjasama.

7. PEMBENTUKAN KOPERASI
• Sekolompok orang yang akan mendirikan koperasi wajib memahami pengertian, nilai dan
prinsip-prinsip koperasi.
• Persyaratan Pendirian Koperasi:
1. Primer : 20 Orang
2. Sekunder : 3 Badan Hukum Koperasi
• Pendiri Koperasi Primer WNI cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan
hukum.
• Pendiri Koperasi Sekunder adalah pengurus koperasi primer yang diberi kuasa dari
masing-masing koperasi primer untuk menghadiri rapat pembentukan koperasi sekunder
• Usaha harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisen dan mampu memberikan
manfaat ekonomi bagi anggota.
• Modal harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha.
• Memiliki tenaga trampil dan mampu untuk mengelola koperasi

8. PERSIAPAN PEMBENTUKAN
• Pejabat dinas Koperasi memberikan penyuluhan
• Rapat Persiapan Pembentukan Koperasi
• Menyusun rencana AD/ART (materi).

9. RAPAT PEMBENTUKAN KOPERASI
1. Rapat Pembentukan
• Primer 20 Orang
• Sekunder 3 Kop
2. Dipimpin 1 atau beberapa Pendiri atau wakil pendiri
3. Dihadiri Pejabat pejabat Dinas koperasi.

10. Rapat pembentukan menghsilkan
1. Pengurus dan Pengawas pertama
2. Anggaran Dasar
• Daftar nama pendiri
• Nama dan tempat kedudukan
• Jenis koperasi
• Maksud, tujuan & Bidang Usaha
• Ketentuan mengenai keanggotaan
• Ketentuan menganai rapat anggota
• Ketentuan mengenai pengelolaan
• Ketentuan mengenai permodalan
• Ketentuan jangka waktu berdiri
• Ketentuan pembagian SHU
• Ketentuan mengenai sanksi
• Berita Acara Pendirian
• Notulen Rapat Pendirian

11. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
• Para pendiri dapat mempersiapkan sendiri akta pendirian koperasi
atau minta bantuan notaris pembuat akta koperasi
• Penyusunan akta pendirian koperasi dapat berkonsultasi, para pendiri
atau kuasa dan notaris pembuat akta pendirian dengan pejabat yang
berwenang
• Para pendiri koperasi atau kuasanya mengajukan permintaan
pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis kepada pejabat
yang berwenang mengesahkan akta pendirian koperasi

12. Akta Pendirian dibuat Notaris maka
permintaan pengesahan diajukan dengan
melampirkan
• Dua (Dua) salinan akta pendirian bermaterai cukup
• Data akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditanda tangani oleh
notaris
• Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang – kurangnya
sebesar simpanan pokok dan wajib yang harus dilunasi para pendiri.
• Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun kedepan dan
rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
• Dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang –
undangan.

13. Dibuat oleh pendiri, pengajuan pengesahan
dilampiri:
• Dua rangkap akta pendirian, yang salah satunya memakai materai secukupnya
• Data akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditanda tangani oleh kuasa pendiri
• Notulen rapat pendirian koperasi
• Surat kuasa
• Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang – kurangnya sebesar simpanan pokok dan wajib
yang harus dilunasi para pendiri.
• Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun kedepan dan rencana anggaran pendapatan dan
belanja koperasi.
• Daftar hadir pembentukan
• Untuk koperasi primer melampirkan poto copy kartu penduduk dari para pendiri
• Untuk koperasi sekunder melapirkan keputusan rapat anggota masing-masing koperasi tentang persetujuan
pembentukan koperasi sekunder dan poto copy akta pendirian serta anggaran dasar masing-masing koperasi
pendiri.
• Pejabat berwenang memberikan surat tanda terima kepada pendiri atau kuasanya apabila surat permintaan
pengesahan akta pendirian dan lampirannya telah lenkap dipenuhi.

14. Peran Pejabat Yang Berwenang
• Wajib melakukan penelitian/verivikasi terhadap materi Anggaran Dasar yang akan disyahkan
• Melakukan pengcekan yang berkaitan dg domisili/alamat kepengurusan, keanggotaan dan usaha
• Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan bersamaan pada waktu penyusunan akta pendirian.
• Apabila dinilai layak pejabat mengesahkan akta pendirian koperasi
• Penetapan akta pendirian selambat – lambatnya tiga bulan terhitung sejak diterimanya
permintaan pengesahan secara lengkap.
• Koperasi memperoleh status badan hukum setelah mendapat pengesahan oleh Menteri atau
Pejabat yang berwenang
• Nomor dan tanggal surat keputusan pengesahan akta pendirian merupakan nomor dan tanggal
perolehan status Badan hukum koperasi.
• Nomor status badan hukum mencantumkan kode dengan hurup “BH” dan kode daerah yang
bersangkutan
• contoh Kabupaten Kapuas Hulu : ……/BH/XIII/.7/……., keterangan: …. Adalah nomor agenda, BH
kode baku, XIII kode Propinsi Kalimantan Barat, 1 kode daerah Kabupaten Kapuas HUlu

15. Syarat Pengajuan badan Hukum Koperasi
• Dua rangkap salinan Akta pendirian Koperasi dari notaris ( NPAK)
• Berita acara Rapat Pendirian Koperasi
• Daftar hadir pendirian Rapat kopersai
• Fotocopy KTP Pendiri.( Urutanya sesuaikan dengan daftar hari peserta Rapat)
• Surat kuasa para peserta sebagi pendiri kepada pengurus terpilih sebagai yang
menghadap ke Notaris untuk tanda tangan diatas matrai 6000.
• Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang; kurangnya sebesar
simpanan Pokok dan wajib yang wajib di lunasi para pendiri
• Rencana kerja tiga tahun kedepan. Pendapatan dan belanja koperasi
• Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga antara pengurus
• Struktur organisai.

16. Syarat Pendirian Koperasi Simpan Pinjam ( KSP
)
• Dua rangkap salinan Akta pendirian Koperasi dari notaris ( NPAK)
• Berita acara Rapat Pendirian Koperasi
• Daftar hadir pendirian Rapat kopersai
• Fotocopy KTP Pendiri.( Urutanya sesuaikan dengan daftar hari peserta Rapat)
• Surat kuasa para peserta sebagi pendiri kepada pengurus terpilih sebagai yang menghadap ke Notaris untuk tanda tangan diatas matrai 6000.
• Surat bukti Penyetoran modal sediri pada awal pendirian KSP berupa deposito pada Bank pemerintah atas nama Menteri Negara Koperasi dan UMKM
• Rencana kerja tiga tahun kedepan ( Rencana Permodalan,Rencana Kegiatan Usaha, rencana bidang Organisai dan SDM)
• Kelengkapan Adminitrasi oranisai dan pembukuan
• Daftar susunan pengurus dan Pengawas
• Nama Dan Riwayat hidup Calon Penglola.
• Bukti telah mengikuti pelatihan atau magang usaha Simpan Pinjam Koperasi
• Serat kerangan berkelakuan baik
• Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga antara pengurus
• Surat Pernyataan pengelola tentang kesedian untuk berkerja secara Purna Waktu
• Daftar saran kerja
• Permohonan ijin menyelengarakan Usaha Simpan Pinjam
• Surat pernyatan bersedia untuk di periksa dan dinilai kesehatan oleh Koperasi-nya oleh Pejabat yang berweang
• Surat Perjanjian Status Kantor Koprasi
• Struktur organisai.
• Struktur organisai Unit simpan Pinjam.