Koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta turut membangun perekonomian nasional. Koperasi memiliki prinsip kekeluargaan dan kegotongroyongan serta bertujuan untuk melayani kebutuhan anggota dan masyarakat secara kolektif. BUMN didirikan untuk memberikan kontribusi pada perekonomian nasional, mengejar keuntungan, serta menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan masyarak

1. Koperasi
 Azas Koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotong- royongan.
Tujuan didirikan Koperasi adalah untuk :
 Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
 Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.
Tujuan Ekonomi:
 Melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil.
 Dari beberapa tujuan koperasi diatas, garis besarnya adalah:
1) Mensejahterakan para anggota koperasi dan masyarakat
2) Mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur
3) Memperbaiki kehidupan para anggota dan masyarakat terutama dalam bidang perekonomian
4) Membangun tatanan perekonomian nasional
Struktur organisasi koperasi:
Pengambilan keputusan Koperasi:
Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada anggota koperasi yang hadir diberikan kesempatan
untuk mengemukakan pendapat serta saran yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh anggota koperasi sebagai
sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.
Hak suara/ keanggotaan koperasi:
Memiliki hak suara yang sama.
Imbal Jasa/laba koperasi:
Koperasi memberikan timbal balik kepada anggota yang telah menanamkan modalnya dan mempercayakan koperasi dalam
mengelola modal tersebut berupa balas jasa yang sesuai dengan keadilan, keseimbangan dan keterbatasan seberapa besar
modal yang telah diberikan anggota dengan transparan agar anggota jelas dan mengerti pemberian balas jasa yang diberikan
koperasi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Permodalan Koperasi:
1. Modal Dasar
Tujuan utama mendirikan sebuah organisasi koperasi adalah untuk mengakumulasikan potensi keuangan para pendiri dan anggotanya yang
meskipun pada awalnya berjumlah kecil tetapi tetap ada.
2. Modal Sendiri
Modal sendiri terdiri dari:
a) Simpanan Pokok

2. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib disetorkan ke dalam kas koperasi oleh para pendiri atau anggota koperasi pada saat
masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat ditarik kembali oleh anggota koperasi tersebut selama yang bersangkutan masih tercatat
menjadi anggota koperasi.
b) Simpanan Wajib
Konsekuensi dari simpanan ini adalah harus dilakukan oleh semua anggota koperasi yang dapat disesuaikan besar kecilnya dengan tujuan
usaha koperasi dan kebutuhan dana yang hendak dikumpulkan, arena itu akumulasi simpanan wajib para anggota harus diarahkan mencapai
jumlah tertentu agar dapat menunjang kebutuhan dana yang akan digunakan menjalankan usaha koperasi.
c) Dana Cadangan
Dana cadangan ialah sejumlah uang yang diperoleh dari sebagian hasil usaha yang tidak dibagikan kepad anggoya; tujuannya adalah
untuk memupuk modal sendiri yang dapat digunakan sewaktu-waktu apabila koperasi membutuhkan dana secara mendadak atau menutup
kerugian dalam usaha.
d) Hibah
Hibah adalah bantuan, sumbangan atau pemberian cuma-cuma yang tidak mengharapkan pengembalian atau pembalasan dalam bentuk
apapun. Siapa pun dapat memberikan hibah kepada koperasi dalam bentuk apapun sepanjang memiliki pengertian seperti itu; untuk
menghindarkan koperasi menjadi tergantung dengan pemberi hibah sehingga dapat mengganggu prinsip-prisnsip dan asas koperasi.
Kerugian Koperasi:
Koperasi dengan ukuran dan kompleksitas bisnis yang tinggi dapat mengalami kerugian karena risiko hukum, reputasi,
strategik, dan kepatuhan, yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, wajib menerapkan manajemen risiko untuk
seluruh risiko yang dimaksud.
3. Modal Pinjaman
Modal pinjaman terdiri dari:
a) Pinjaman dari Anggota
Pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi dapat disamakan dengan simpanan sukarela anggota. Kalau dalam simpanan sukarela,
maka besar kecil dari nilai yang disimpan tergantung dari kerelaan anggota. sebaliknya dalam pinjaman, koperasi meminjam senilai uang atau
yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari anggota.
b) Pinjaman dari Koperasi Lain
Pada dasarnya diawali dengan adanya kerja sama yang dibuat oleh sesama badan usaha koperasi untuk saling membantu dalam bidang
kebutuhan modal. Bentuk dan lingkup kerja sama yang dibuat bisa dalam lingkup yang luas atau dalam lingkup yang sempit; tergantung dari
kebutuhan modal yang diperlukan.
c) Pinjaman dari Lembaga Keuangan
Pinjaman komersial dari lembaga keuangan untuk badan usaha koperasi mendapat prioritas dalam persyaratan. Prioritas tersebut
diberikan kepada koperasi sebetulnya merupakan komitmen pemerintah dari negara-negara yang bersangkutan untuk mengangkat kemampuan
ekonomi rakyat khususnya usaha koperasi.
d) Obligasi dan Surat Utang
Untuk menambah modal koperasi juga dapat menjual obligasi atau surat utang kepada masyarakat investor untuk mencari dana segar
dari masyarakat umum diluar anggota koperasi. Mengenai persyaratan untuk menjual obligasi dan surat utang tersebut diatur dalam ketentuan
otoritas pasar modal yang ada.
e) Sumber Keuangan Lain
Semua sumber keuangan, kecuali sumber keuangan yang berasal dari dana yang tidak sah dapat dijadikan tempat untuk meminjam
modal.
Legalitas Koperasi:
1. Badan Hukum Koperasi No. 64/BH/PAD/KWK.9/III/1997 yang disahkan oleh Departemen Koperasi tanggal 24 Maret 1997.
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 0177 /P/1.824.51 Tahun 2007 dari kantor Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Jakarta Selatan
3. Tanda Daftar Perusahaan No. 09.03.2.71.00052 dari Kantor Dinas perindustrian dan Perdagangan DKI Jakarta berlaku sampai dengan
tanggal 14 September 2010

3. 4. Surat Keterangan Domisili Perusahaan No: 698/1.824.5/2008 Kelurahan Gunung,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Pajak Koperasi:
Kewajiban memungut
Pajak Penghasilan Pasal 22
Kewajiban Koperasi untuk memungut PPh Pasal 22 muncul sebagai akibat dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-
08/PMK.03/2008 tentang Penunjukan Pemungut PPh Pasal 22, Sifat, Besaran Pungutan, dan Tata Cara Pelaporan dan Penyetoran. Dalam hal ini
Koperasi berkewajiban menjadi pemungut apabila melakukan pembelian bahan atau produk dari hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, atau
perikanan melalui pedagang pengumpul untuk keperluan industri atau ekspor.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Kewajiban untuk memungut PPN hanya dibebankan kepada Koperasi yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas
penyerahan/penjualan jasa/barang kena pajak. Seperti telah disebutkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-68/PMK.03/2010
sebagaimana terakhir telah diubah dengan PMK-197/PMK.03/2013 tentang batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kewajiban
untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak bagi Koperasi muncul dalam hal jumlah peredaran/penerimaan bruto melebihi Rp 4,8 (empat miliar
delapan ratus juta rupiah).
Kewajiban membayar sendiri
Pajak Penghasilan 1 %
PPh 1 % berlaku atas penghasilan Koperasi yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar.
Sejak Juli 2013, Pemerintah berupaya mengintensifkan peran serta semua pelaku kegiatan ekonomi untuk membayar pajak, tak terkecuali
Koperasi. Koperasi dengan omzet kurang dari Rp 4,8 miliar dalam setahun termasuk kriteria pengusaha yang disebutkan di dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh
Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Ini menyebabkan setiap bulan Koperasi dikenakan kewajiban untuk membayar PPh Pasal
4 Ayat (2) final sebesar 1% (satu persen) dari omzet per bulan.
Pajak Penghasilan Masa Pasal 25
Apabila omzet sebuah Koperasi melebihi Rp 4,8 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) maka kewajiban Koperasi adalah menghitung PPh
Masa Pasal 25 yang akan terutang sepanjang suatu Tahun Pajak sebagai Kredit Pajak pada perhitungan PPh pada akhir tahun. Umumnya, untuk
Koperasi yang baru berdiri akan lebih sulit menghitungnya. Untuk Koperasi yang telah berusia lebih dari satu tahun pajak, lebih mudah
diketahui dan bisa langsung dihitung kewajiban PPh membayar sendiri yang harus ditanggung di Tahun Pajak berikutnya.
Pajak Penghasilan Pasal 29
Pada dasarnya perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah bagian tak terpisahkan dari pemenuhan kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh
Koperasi yang paling lambat harus dilaporkan empat bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Hasil perhitungan PPh Pasal 29 ini tertuang dalam
SPT Tahunan PPh. Meski demikian, tata cara perhitungan PPh Pasal 29 dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh untuk
Koperasi sangat tergantung pada jumlah omzet Koperasi itu sendiri.
Apabila omzet suatu Koperasi pada Tahun Pajak sebelumnya masih di bawah Rp 4,8 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka semua isian
SPT Tahunan PPh adalah Nihil, karena pengenaan pajaknya sudah dilakukan secara final sebesar 1% PPh Final Pasal 4 Ayat (2), sehingga
Koperasi hanya perlu mencatat semua jumlah omzet bulanan yang telah dijadikan dasar dalam menghitung PPh Final Pasal 4 Ayat (2) setiap
bulannya. Meski demikian, pengurus Koperasi tetap wajib melampirkan Laporan Keuangan (Laporan Rugi/ Laba dan Neraca) dalam pelaporan
SPT Tahunan PPh Badan. Karena jumlah omzet yang dilaporkan dalam Laporan Rugi/Laba akan jadi penentu tata cara pengenaan kewajiban
PPh dibayar sendiri pada Tahun Pajak berikutnya.
Kepemilikan Koperasi:
kepemilikan menunjukkan besarnya peranan dalam koperasi, artinya anggota adalah pemilik perusahaan koperasi. Sebagai
pemilik anggota mempunyai kewajiban – kewajiban dan hak – hak tertentu terhadap koperasinya, baik kewajiban dan hak
individual maupun kewajiban dan hak keuangan (finansial).
Prinsip-prinsip Koperasi:
1. Keanggotaan bersifat sukarela
2. Keanggotaan terbuka
3. Pengembangan anggota
4. Identitas sebagai pemilik dan pelanggan
5. Manajemen dan pengawasan dilakukan secara demokratis
6. Koperasi sebagai kumpulan orang-orang
7. Modal yang berkaitan dengan aspek sosial tidak dibagi
8. Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi
9. Perkumpulan dengan sukarela
10. Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan
11. Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi
12. Pendidikan anggota.

4. Risiko Koperasi:
1. Resiko Kredit , resiko ini didefinisikan sebagai resiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak dapat dan
atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamkannya secara penuh pada saat jatuh
tempo atau sesudahnya.
2. Resiko Likuiditas , resiko yang disebabkan Koperasi tidak mempu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo.
3. Resiko Operasional , resiko operasional didefinisikan sebagai resiko kerugian atau ketidakcukupan proses internal,
sumber daya manusia dan system yang gagal atau dari peristiwa eksternal.
4. Resiko Bisnis , adalah resiko yang terkait dengan posisi persaingan antar Koperasi dan prospek keberhasilan Koperasi
dalam perubahan pasar.
5. Resiko Strategik , adalah resiko yang terkait dengan keputusan jangka panjang yang dibuat oleh pengurus dan
pengelola.
6. Resiko Reputasional , resiko kerusakan pada Koperasi yang diakibatkan dari hasil opnini public yang negative.
7. Resiko Legal , resiko yang berkenaan dengan landasan hokum yang berhubungan dengan koperasi simpan pinjam
8. Resiko Politik, resiko yang dipengaruhi oleh keputusan-keputusan pihak-pihak yang terkait dengan koperasi seperti
pemerintah, badan keuangan lain atau koperasi lain dalam melakukan hubungan atau keputusan politik yang dapat
mengganggu kestabilitasian koperasi.
9. Resiko Kepatuhan, resiko yang berkenaan dengan kepatuhan koperasi dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku
namun dalam kepatuhan tersebut koperasi harus mempertanggungjawabkan keberlangsungan koperasi dan kepercayaan
anggota.
BUMN
ASAS BUMN:
Tujuan pendirian BUMN adalah sebagai berikut:
1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada
khususnya.
2. Mengejar keuntungan.
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai
bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh swasta dan koperasi.
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan
masyarakat.
Tujuan Ekonomi BUMN:
BUMN sebagai penghasil barang dan atau jasa demi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
Struktur Organisasi BUMN:
Pengambilan Keputusan BUMN:

5. Dalam mengambil keputusan BUMN bersifat transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan
keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
PERBEDAAN DARI PERUSAHAAN PERSEORANGAN, FIRMA, CV, PT, BUMN, KOPERASI
Keterangan Perorangan Firma CV PT Koperasi BUMN
Pengguna Jasa bukan pemilik
umumnya bukan
pemilik
umumnya bukan
pemilik
umumnya bukan pemilik anggota/umum masyarakat
pemilik usaha individu sekutu usaha
sekutu usaha yang
terdiri dari sekutu
aktif dan sekutu pasif
pemegang saham anggota pemerintah
yang punya hak
suara
pemilik para sekutu sekutu aktif pemegang saham biasa anggota pemerintah
pelaksanaan voting tidak perlu
biasanya menurut
besarnya modal
penyertaan
menurut besarnya saham
yang dimiliki melalui
RUPS
satu anggota satu suara
dan tidak boleh
diwakilkan
penentuan
kebijaksanaan
orang yang
bersangkutan
para sekutu sekutu aktif direksi pengurus pemerintah
balas jasa terhadap
modal
tidak terbatas tidak terbatas tidak terbatas tidak terbatas terbatas tidak terbatas
penerima
keuntungan
orang yang
bersangkutan
para sekutu secara
proporsional
sesuai perjanjian
yang telah disepakati
pemegang saham secara
proporsional
anggota sesuai
jasa/partisipasi
rakyat, negara
yang bertanggung
jawab terhadap rugi
pemilik para sekutu sekutu aktif
pemegang saham
sejumlah saham yang
dimiliki
anggota sejumlah modal
ekuitas
pemerintah
No
Segi-segi yang
dibandingkan
Sektor Usaha
Swasta
Koperasi
Badan Usaha
Milik Negara
(Persero)Perorangan Persekutuan Perseroan Terbatas
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Siapa pengguna
jasanya?
Bukan pemilik.
Pelanggan
Umumnya bukan
pemilik. Pelanggan
Umumnya bukan
pemilik. Pelanggan
Terutama anggota Umum/ Anggota
Masyarakat
2 Siapa pemilik
usahanya?
Perorangan Para sekutu usaha Pemegang saham Para anggota Pemegang saham
3 Siapa-siapa yang
mempunyai hal
suara?
Tidak diperlukan Para sekutu usaha Pemegang saham biasa
(Common Stockholders)
Para anggota Pemegang saham
4 Bagaimana voting
itu dilakukan?
Tidak diperlukan Biasanya menurut
besarnya modal
penyertaan sekutu usaha
Menurut besarnya saham
yang dimilikinya.
Dilakukan melalui
RUPS.
Satu anggota satu suara
pada Rapat Anggota dan
tidak boleh diwakilkan
Berdasarkan jumlah
saham yang
imilikinya
5 Siapa yang
menentukan
kebijaksanaan
perusahaan?
Orang yang
bersangkutan
Para sekutu usaha Direksi Pengurus.
Dalam hal-hal tertentu
memerlukan pengesahan
dari Rapat Anggota
Direksi
6 Apa balas jasa
atas modal itu
terbatas?
Tidak Tidak Tidak Ya, maksimum 8% tidak
7 Siapa yang
menerima hasil
dari usaha
tersebut?
Orang yang
bersangkutan
Para sekutu usaha
proportional dengan jasa
mereka dalam usaha
tesebut
Para pemegang saham
proportional dengan
jumlah saham yang
imilikinya
Anggota, sesuai dengan
jasa/ partisipasinya
Pemegang saham
8 Siapa yang
bertanggung
jawab terhadap
kerugian?
Pemilik yang
bersangkutan
Para sekutu usaha Pemegang saham atas
sejumlah saham yang
dimilikinya.
Anggota, atas sejumlah
modal equity (simpanan
pokok & wajib).
Pemegang saham
Perbedaan Antara Koperasi dan Peseroan Terbatas
Koperasi Perseroan Terbatas

6. Koperasi Perseroan Terbatas
1. Tujuan 1. Tujuan
Tidak semata-mata mencari
keuntungan, tetapi terutama untuk
memperbaiki kesejahteraan para
anggota.
Mencari keuntungan sebesar-
besarnya
2. Keanggotaan, Modal dan
Keuntungan
2. Keanggotaan, Modal dan
Keuntungan
Anggota adalah yang utama, jadi
Koperasi adalah kumpulan dari
orang-orang. Modal adalah sebagai
alat. Keuntungan yang diperoleh
dibagi kepada anggota menurut jasa
masing-masing.
Modal adalah primer. Jadi
merupakan kumpulan modal.
Orang adalah sekunder. Jumlah
modal menentukan besarnya hak
suara dan keuntungan dibagi
menurut besar/kecilnya modal.
3. Tanda Peserta 3. Tanda Peserta
Koperasi hanya mengenal satu
macam keanggotaan dan tanda
peserta tidak boleh diperjual
belikan.
Dinamakan pesero atau saham.
Terdapat lebih dari satu jenis
saham dan masing-masing jenis
mempunyai hak yang berbeda-beda.
Selain itu saham bole
diperjualbelikan.
4. Pemilikan dan Hak suara 4. Pemilikan dan Hak suara
Tidak ada perbedaan hak suara
diantara sesame anggota. Satu
anggota satu suara dan hak suara
tidak boleh diwakilkan (no voting by
proxy).
Saham dapat terpusat pada satu
atau beberapa orang, sehingga bias
terjadi konbsentrasi modal, dengan
konsentrasi bahwa kebijaksanaan
perusahaan tersebut bias hanya
ditentukan oleh satu atau dua
orang saja, di mana saham
terpusat. Hak suara bole
diwakilkan.
5. Cara Bekerja 5. Cara Bekerja
Koperasi bekerja secara terbuka
dan diketahui oleh semua anggota.
Cara bekerja tidak terbuka dan
direksi memegang peranan dalam
pengelolaan usaha (organisasi).
Prinsip-prinsip BUMN:
Prinsip-Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara
a. Lebih bersifat social oriented / service oriented artinya berorientasi pada pelayanan kepentingan umum
b. Jika dalam manjalankan usahanya memperoleh keuntungan. Maka pemanfaatan keuntungan tersebut semaa-mata
dimaksudkan untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat.
c. Selama masyarakat masih memerlukan , kegiatan badan usaha milik negara dilakukan secara terus-menerus
d. Sebagai agen pembangunan , seluruh daya dan kemampuannya diarahkan pada pembangunan nasional yang sedang
dan akan dilaksanakan
e. Merupakan sarana vital yang efektif untuk melaksanakan pembangunan nasional, sehingga direksi harus senantiasa
membuat kebijakan yang sesuai dengan GBHN
f. Pengorganisasian dilakukan secara profesionalisme.
BUMD
Asas BUMD:
Tujuan Didirikan BUMD:
1.Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara
2.Mengejar dan mencari keuntungan
3.Pemenuhan hajat hidup orang banyak
4.Perintis kegiatan-kegiatan usaha
5.Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah

7. Tujuan Ekonomi BUMD:
Tujuan BUMD adalah ikiut serta melaksanakan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dan pembangunan daerah
pada khususnya.
Struktur Organisasi BUMD:
Pengambilan keputusan BUMD:
Pengambilan keputusan didasarkan pada evaluasi yang masuk akal dari semua input yang relevan untuk proses pengambilan
keputusan.