uji kompetensi guru (ukg)

1. UJI KOMPETENSI GURU
(UKG)
Disusun Oleh: Kelompok 5
1. Febri Ana Khoirun .N (213111172)
2. Siti Muyawaroh (213111174)
3. Chilfi Dhawil. F.M (213111175)

2. TABLE OF CONTENTS
01
Uji Kompetensi Minimum Guru: Proses Hukum yang
Adil, Perlindungan yan Setara, Dan Penerapan Judul VII
03
Opsi Penetapan Standar Uji
Kompetensi Guru
02
Kerangka Uji Kompetensi
Guru di Asia Tenggara

3. Kerangka Uji Kompetensi Guru di
Asia Tenggara
01

4. Pengertian Kompetensi
➢ Kompetensi adalah kemampuan (keterampilan, pengetahuan, perilaku, dan
atribut) yang dibutuhkan dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan
pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.
➢ Dalam konteks mengajar, seorang guru menggunakan kombinasi kompetensi
tersebut untuk menghadapi perubahan dalam konteks pendidikan.

5. Kerangka Kompetensi Guru Asia Tenggara
1. Mengetahui dan memahami apa yang diajarkan yaitu dengan memperdalam dan
memperluas pengetahuan tentang apa yang diajarkan.
2. Membantu murid belajar yaitu dengan mengenali murid-murid, menggunakan strategi
belajar mengajar yang paling efektif.
3. Melibatkan masyarakat yaitu dengan mendorong rasa hormat dan keberagaman dan
bermitra dengan orang tua dan pengasuh
4. Menjadi guru yang lebih baik setiap hari yaitu dengan menguasai praktik mengajar

6. Pilihan Pembelajaran Untuk Mengembangkan
Kompetensi
✓ Belajar sambil bekerja (Mengambil tugas dipekerjaan komite atau keanggotaan
dalam tim proyek, Pelatihan, Belajar melalui eksperimen)
✓ Belajar dari orang lain (Menerima pembinaan, Mengamati dan mencatat dari
guru lain yang sukses dalam pekerjaannya, Keanggotaan secara professional
organisasi)
✓ Pembelajaran Terstruktur (Sesi pelatiahan dan studi akademis, Membaca,
Konferensi, symposium, seminar, dan lokakarya)

7. Opsi Penetapan Standar Uji
Kompetensi Guru
02

8. Penetapan Standar Uji Kompetensi Guru
➢ Uji kompetensi guru lebih sering digunakan untuk menilai pengetahuan dan
keterampilan calon guru.
➢ Tes tersebut kini digunakan sebagai ujian penyaringan, yaitu ujian yang harus
dilalui oleh calon agar dapat lulus dan menjadi guru yang layak.
➢ Permasalahannya adalah jika standar kelulusan ditetapkan cukup tinggi maka
akan banyak calon guru yang akan gagal terutama dari kalangan minoritas. Jika
standar kelulusan ditetapkan cukup rendah itu memungkinkan sejumlah besar
pelamar menjadi guru dan uji kompetensi guru hanya dianggap sebagai ritual
kosong.

9. Beberapa Analisis tentang Proses Penetapan Standar Uji
Kompetensi Guru
1. Perhatian khusus difokuskan pada prosedur penentuan standar kelulusan atau cut-scores untuk
ujian kompetensi guru. Beberapa analisis telah dilakukan dalam hal ini, tetapi belum banyak
yang fokus secara khusus pada penentuan standar untuk ujian kompetensi guru.
2. Pembentukan standar kelulusan untuk Pre-Professional Skills Test (P-PST) di Texas pada tahun
1983. P-PST tersebut digunakan sebagai ujian penyaringan untuk menerima mahasiswa ke
program persiapan guru yang disetujui negara bagian.
3. Standar ditetapkan untuk ujian keterampilan bahasa yang akan digunakan dengan guru yang
telah memiliki masa kerja (tenured teachers).

10. ➢ Dalam hal uji kompetensi guru, factor utama dalam mencapai standar kelulusan
yang dapat dipertahankan adalah penilaian dari para ahli yang berpengetahuan.
➢ Hal tersebut dinyatakan dengan mempertimbangkan dua factor yaitu besarnya
konsekuensi positif palsu dan kepercayaan terhadap data prefensial yang
mungkin telah kumpulkan.
➢ Dalam hal uji kompetensi guru, kemungkinan besar penilainya adalah guru,
masyarakat dan perwakilan perguruan tinggi.

11. 03
Uji Kompetensi Minimum Guru: Proses Hukum
yang Adil, Perlindungan yan Setara, Dan
Penerapan Judul VII

12. Latar Belakang
➢ Peningkatan kekhawatiran tentang ketidakmampuan guru telah menyebabkan munculnya
undang-undang negara untuk menetapkan persyaratan kompetensi minimum sebagai
syarat untuk mendapatkan sertifikasi guru.
➢ Pelamar yang ditolak sertifikasi guru dapat mencoba menyanggah penggunaan skor tes
kompetensi berdasarkan tiga teori hukum: proses hukum yang adil, perlindungan yang
sama, atau dampak tidak seimbang menurut Undang-Undang Hak Sipil 1964.

13. Proses Hukum yang Adil (Due Process)
✓ Pemohon sertifikasi guru yang gagal lulus ujian kompetensi dapat mencoba
menyanggah keabsahan penolakan sertifikasi dengan menunjukkan adanya pelanggaran
proses hukum.
✓ Untuk menyanggah penggunaan uji kompetensi, mereka perlu menunjukkan bahwa
tindakan pemerintah telah merampas kebebasan atau hak milik mereka yang dilindungi
konstitusi.
✓ Meskipun pelamar mungkin mencoba menyanggah keabsahan penolakan sertifikasi
dengan argumen proses hukum, penggunaan uji kompetensi guru kemungkinan akan
tetap didukung oleh negara jika uji kompetensi yang dilakukan memiliki persyaratan
yang memadai dan validitas tes telah dipenuhi.

14. Perlindungan yang Setara (Equal Protection)
➢ Hal tersebut mencakup pengujian kompetensi guru, di mana tes tersebut harus dirancang
untuk mengukur keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk profesi tersebut,
tanpa menghasilkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Jika ada indikasi
pembatasan terhadap minoritas tanpa alasan yang sah, hal tersebut dapat dianggap
sebagai pelanggaran equal protection.
➢ Intinya adalah dalam konteks pengujian sertifikasi guru, klaim perlindungan setara
cenderung tidak berhasil karena akan sulit untuk membuktikan niat diskriminatif yang
diperlukan untuk memicu tinjauan ketat.

15. Penerapan Judul / Pasal VII
➢ Judul VII dari Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964 berisi tentang
larangandiskriminasi dalam hal pekerjaan berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis
kelamin, atau asal usul nasional.
➢ Bagi para penggugat yang menyanggah penggunaan skor uji kompetensi minimum
sebaiknya mengandalkan judul (pasal) VII dari Undang-Undang Hak Sipil 1964.

16. Mahkamah Agung menetapkan tiga tahap penyelidikan yang harus diterapkan dalam kasus dampak
diskriminatif judul (pasal) VII yang menyanggah penggunaan standar seleksi karyawan tertentu
yaitu:
a. Para penggugat harus membuktikan secara prima facie dengan menunjukkan penerapan judul
(pasal) VII dan dengan membuktikan bahwa standar seleksi memiliki dampak tidak adil yang
substansial,
b. Jika para penggugat memenuhi beban ini, para tergugat harus menunjukkan bahwa standar
seleksi tersebut berkaitan dengan pekerjaan atau merupakan kebutuhan bisnis,
c. Jika para tergugat berhasil membuktikan pertahanan ini, para penggugat kemudian harus
membuktikan bahwa para tergugat dapat menggunakan standar seleksi lain yang akan sama atau
hampir sama cocok dengan kebutuhan para tergugat tetapi akan kurang diskriminatif dalam
dampaknya terhadap pelamar minoritas.

17. Para penggugat harus menunjukkan bahwa tiga persyaratan untuk penerapan judul (pasal) VII telah
terpenuhi yaitu:
a. Penggugat dan tergugat harus memiliki hubungan kerja atau hubungan lain yang diatur oleh
judul (pasal) VII;
b. Tergugat bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan yang dipertanyakan
c. Tindakan atau keputusan yang dipertanyakan harus merupakan pengurangan dari suatu hak,
dalam hal ini kesempatan kerja, yang dilindungi di bawah judul (pasal) VII.

18. TERIMAKASIH
☺☺☺