uji kompetensi guru di Asia Tenggara

1. UJI KOMPETENSI GURU
(UKG)
Disusun Oleh: Kelompok 5
1. Febri Ana Khoirun .N (213111172)
2. Siti Muyawaroh (213111174)
3. Chilfi Dhawil. F.M (213111175)

2. TABLE OF CONTENTS
01
Uji Kompetensi Minimum Guru: Proses Hukum yang
Adil, Perlindungan yan Setara, Dan Penerapan Judul VII
03
Opsi Penetapan Standar Uji
Kompetensi Guru
02
Kerangka Uji Kompetensi
Guru di Asia Tenggara

3. Kerangka Uji Kompetensi Guru di
Asia Tenggara
01

4. Pengertian Kompetensi
➢ Kompetensi adalah kemampuan (keterampilan, pengetahuan, perilaku, dan
atribut) yang dibutuhkan dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan
pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.
➢ Dalam konteks mengajar, seorang guru menggunakan kombinasi kompetensi
tersebut untuk menghadapi perubahan dalam konteks pendidikan.

5. Kerangka Kompetensi Guru Asia Tenggara
1. Mengetahui dan memahami apa yang diajarkan yaitu dengan memperdalam dan
memperluas pengetahuan tentang apa yang diajarkan.
2. Membantu murid belajar yaitu dengan mengenali murid-murid, menggunakan strategi
belajar mengajar yang paling efektif.
3. Melibatkan masyarakat yaitu dengan mendorong rasa hormat dan keberagaman dan
bermitra dengan orang tua dan pengasuh
4. Menjadi guru yang lebih baik setiap hari yaitu dengan menguasai praktik mengajar

6. ➢ Kompetensi Guru diatur dalam UU No.14 Tahun 2005
➢ Pasal 8 berbunyi: Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik,
sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan
nasional.
➢ Kemudian diperjelas pada pasal 10 ayat 1 yang berbunyi: Kompetensi guru sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,
kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
Kontekstualisasi di Indonesia

7. Pilihan Pembelajaran Untuk Mengembangkan
Kompetensi
✓ Belajar sambil bekerja (Mengambil tugas dipekerjaan komite atau keanggotaan
dalam tim proyek, Pelatihan, Belajar melalui eksperimen)
✓ Belajar dari orang lain (Menerima pembinaan, Mengamati dan mencatat dari
guru lain yang sukses dalam pekerjaannya, Keanggotaan secara professional
organisasi)
✓ Pembelajaran Terstruktur (Sesi pelatiahan dan studi akademis, Membaca,
Konferensi, symposium, seminar, dan lokakarya)

8. Opsi Penetapan Standar Uji
Kompetensi Guru
02

9. Penetapan Standar Uji Kompetensi Guru
➢ Uji kompetensi guru lebih sering digunakan untuk menilai pengetahuan dan
keterampilan calon guru.
➢ Tes tersebut kini digunakan sebagai ujian penyaringan, yaitu ujian yang harus
dilalui oleh calon agar dapat lulus dan menjadi guru yang layak.
➢ Permasalahannya adalah jika standar kelulusan ditetapkan cukup tinggi maka
akan banyak calon guru yang akan gagal terutama dari kalangan minoritas. Jika
standar kelulusan ditetapkan cukup rendah itu memungkinkan sejumlah besar
pelamar menjadi guru dan uji kompetensi guru hanya dianggap sebagai ritual
kosong.

10. ✓ Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI No.29 Tahun
2023 Tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Pamong Belajar,
Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, dan Jabatan Fungsional Penilik Pada Pasal 2
menyatakan bahwa:
Materi Uji Kompetensi mengacu pada standar kompetensi masing-masing Jabatan Fungsional
meliputi: kompetensi teknis; kompetensi manajerial; dan kompetensi sosial kultural.
Kontekstualisasi di Indonesia

11. Beberapa Analisis tentang Proses Penetapan Standar Uji
Kompetensi Guru
1. Perhatian khusus difokuskan pada prosedur penentuan standar kelulusan atau cut-scores untuk
ujian kompetensi guru. Beberapa analisis telah dilakukan dalam hal ini, tetapi belum banyak
yang fokus secara khusus pada penentuan standar untuk ujian kompetensi guru.
2. Pembentukan standar kelulusan untuk Pre-Professional Skills Test (P-PST) di Texas pada tahun
1983. P-PST tersebut digunakan sebagai ujian penyaringan untuk menerima mahasiswa ke
program persiapan guru yang disetujui negara bagian.
3. Standar ditetapkan untuk ujian keterampilan bahasa yang akan digunakan dengan guru yang
telah memiliki masa kerja (tenured teachers).

12. ✓ Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI No.29 Tahun
2023 Tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Pamong Belajar,
Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, dan Jabatan Fungsional Penilik Pada Pasal 6 ayat 1
dan 2 menyatakan bahwa:
1) Uji Kompetensi menggunakan metode: tes tertulis; portofolio; wawancara; dan/atau metode
lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara daring
dan/atau luring
Kontekstualisasi di Indonesia

13. ➢ Dalam hal uji kompetensi guru, factor utama dalam mencapai standar kelulusan
yang dapat dipertahankan adalah penilaian dari para ahli yang berpengetahuan.
➢ Hal tersebut dinyatakan dengan mempertimbangkan dua factor yaitu besarnya
konsekuensi positif palsu dan kepercayaan terhadap data prefensial yang
mungkin telah kumpulkan.
➢ Dalam hal uji kompetensi guru, kemungkinan besar penilainya adalah guru,
masyarakat dan perwakilan perguruan tinggi.

14. 03
Uji Kompetensi Minimum Guru: Proses Hukum
yang Adil, Perlindungan yan Setara, Dan
Penerapan Judul VII

15. Latar Belakang
➢ Peningkatan kekhawatiran tentang ketidakmampuan guru telah menyebabkan munculnya
undang-undang negara untuk menetapkan persyaratan kompetensi minimum sebagai
syarat untuk mendapatkan sertifikasi guru.
➢ Pelamar yang ditolak sertifikasi guru dapat mencoba menyanggah penggunaan skor tes
kompetensi berdasarkan tiga teori hukum: proses hukum yang adil, perlindungan yang
sama, atau dampak tidak seimbang menurut Undang-Undang Hak Sipil 1964.

16. Proses Hukum yang Adil (Due Process)
✓ Pemohon sertifikasi guru yang gagal lulus ujian kompetensi dapat mencoba
menyanggah keabsahan penolakan sertifikasi dengan menunjukkan adanya pelanggaran
proses hukum.
✓ Untuk menyanggah penggunaan uji kompetensi, mereka perlu menunjukkan bahwa
tindakan pemerintah telah merampas kebebasan atau hak milik mereka yang dilindungi
konstitusi.
✓ Meskipun pelamar mungkin mencoba menyanggah keabsahan penolakan sertifikasi
dengan argumen proses hukum, penggunaan uji kompetensi guru kemungkinan akan
tetap didukung oleh negara jika uji kompetensi yang dilakukan memiliki persyaratan
yang memadai dan validitas tes telah dipenuhi.

17. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI No.29 Tahun
2023 Tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Pamong Belajar,
Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, dan Jabatan Fungsional Penilik Pada Pasal 13
menyatakan bahwa:
1. Dalam hal peserta Uji Kompetensi yang dinyatakan tidak lulus, peserta Uji Kompetensi yang
bersangkutan dapat mengikuti Uji Kompetensi ulang.
2. Peserta Uji Kompetensi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti materi Uji
Kompetensi yang dinyatakan tidak lulus.
3. Peserta Uji Kompetensi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengajukan kembali
dokumen persyaratan administrasi.
Kontekstualisasi di Indonesia

18. Perlindungan yang Setara (Equal Protection)
➢ Hal tersebut mencakup pengujian kompetensi guru, di mana tes tersebut harus dirancang
untuk mengukur keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk profesi tersebut,
tanpa menghasilkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Jika ada indikasi
pembatasan terhadap minoritas tanpa alasan yang sah, hal tersebut dapat dianggap
sebagai pelanggaran equal protection.
➢ Intinya adalah dalam konteks pengujian sertifikasi guru, klaim perlindungan setara
cenderung tidak berhasil karena akan sulit untuk membuktikan niat diskriminatif yang
diperlukan untuk memicu tinjauan ketat.

19. Penerapan Judul / Pasal VII
➢ Judul VII dari Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964 berisi tentang
larangandiskriminasi dalam hal pekerjaan berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis
kelamin, atau asal usul nasional.
➢ Bagi para penggugat yang menyanggah penggunaan skor uji kompetensi minimum
sebaiknya mengandalkan judul (pasal) VII dari Undang-Undang Hak Sipil 1964.

20. Mahkamah Agung menetapkan tiga tahap penyelidikan yang harus diterapkan dalam kasus dampak
diskriminatif judul (pasal) VII yang menyanggah penggunaan standar seleksi karyawan tertentu
yaitu:
a. Para penggugat harus membuktikan secara prima facie dengan menunjukkan penerapan judul
(pasal) VII dan dengan membuktikan bahwa standar seleksi memiliki dampak tidak adil yang
substansial,
b. Jika para penggugat memenuhi beban ini, para tergugat harus menunjukkan bahwa standar
seleksi tersebut berkaitan dengan pekerjaan atau merupakan kebutuhan bisnis,
c. Jika para tergugat berhasil membuktikan pertahanan ini, para penggugat kemudian harus
membuktikan bahwa para tergugat dapat menggunakan standar seleksi lain yang akan sama atau
hampir sama cocok dengan kebutuhan para tergugat tetapi akan kurang diskriminatif dalam
dampaknya terhadap pelamar minoritas.

21. Para penggugat harus menunjukkan bahwa tiga persyaratan untuk penerapan judul (pasal) VII telah
terpenuhi yaitu:
a. Penggugat dan tergugat harus memiliki hubungan kerja atau hubungan lain yang diatur oleh
judul (pasal) VII;
b. Tergugat bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan yang dipertanyakan
c. Tindakan atau keputusan yang dipertanyakan harus merupakan pengurangan dari suatu hak,
dalam hal ini kesempatan kerja, yang dilindungi di bawah judul (pasal) VII.

22. UU di Indonesia yang memiliki kesamaan dengan Title VII dari UU Hak Sipil Amerika Serikat
tahun 1964 adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-
undang ini mengatur berbagai hal terkait ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk hak-hak
pekerja dan pengusaha, ketentuan tentang hubungan industrial, pengaturan tentang perlindungan
tenaga kerja, serta penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Salah satu aspek yang diatur dalam
undang-undang ini adalah larangan diskriminasi dalam hubungan kerja, yang mencakup larangan
diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, suku, dan lain-lain.
Kontekstualisasi di Indonesia

23. TERIMAKASIH
☺☺☺