SlideShare a Scribd company logo
TINDAK PIDANA
ILLEGAL FISHING DI
WILAYAH PERAIRAN
INDONESIA
PENGERTIAN ILLEGAL FISHING
Illegal Fishing berasal dari kata illegal yang berarti tidak sah atau tidak resmi. Sedangkan Fishing
merupakan kata benda yang berarti perikanan, diartikan sebagai kegiatan mengambil, merogoh, mengail,
atau memancing.
Menurut Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan,
memberikan batasan definisi untuk Illegal Fishing sebagai pengertian illegal, unreported dan unregulated
(IUU) fishing secara harfiah diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang
tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau
lembaga pengelola perikanan yang tersedia.
Merujuk kepada International Plan of Action (IPAO), Illegal Fishing adalah:
I. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan
yang bukan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan
ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu.
II. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau
ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota RFMO.
Penangkapan
ikan tanpa izin
Penangkapan ikan
dengan
menggunakan alat
terlarang
I
Penangkapan
ikan dengan izin
palsu
II
III IV
BENTUK TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI
WILAYAH PERAIRAN INDONESIA
Penangkapan ikan
dengan jenis
(spesies) yang tidak
sesuai dengan izin
Bentuk-Bentuk Illegal Fishing
Unreported fishing
Tidak dilaporkannya kepada
instansi yang berwenang dan
tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Unregulated fishing
Tidak melaporkan hasil tangkapan
yang sesungguhnya atau
pemalsuan data penangkapan
Unregulated fishing masih terjadi karena:
1
Belum diaturnya
Mekanisme pencatatan
data hasil tangkapan ikan
yang ada
2
Belum diaturnya kegiatan
menangkap ikan dengan
alat yang dilarang
3
• Belum diaturnya
wilayah perairan yang
diperbolehkan dan
yang dilarang
KEJAHATAN
Illegal Fishing dikategorikan sebagai
kejahatan sebgaimana diatur dalam UU
No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo.
UU No. 45 Tahun 2009 yang
mengidentifikasi tindak pidana di bidang
perikanan dikatakan sebagai kejahatan
sesuai dengan Pasal 103
1. Setiap orang
2. Nahkoda
3. Ahli penangkapan ikan
4. Anak buah kapal
5. pemilik kapal perikanan
6. pemilik perusahaan perikanan
● 7. penanggung jawab perusahaan
perikanan
8. operator kapal perikanan
9. pemilik perusahaan
pembudidayaan ikan
10. kuasa pemilik perusahaan
pembudidaya ikan
11. penanggung jawab
pembudidayaan ikan di wilayah
pengelolaan perikanan RI
PELAKU KORPORASI
Berikut beberapa pelaku yang dicantumkan
sebagaimana UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45
Tahun 2009 adalah:
KORPORASI SEBAGAI PELAKU ILLEGAL
FISHING
Di Indonesia korporasi sudah dicantumkan sebagai salah satu subjek pelaku pidana di
berbagai perundang-undangan tindak pidana khusus, termasuk dalam Undang-Undang
Perikanan.
Berikut tahap perkembangan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana.
Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3
Ditandai dengan
usaha-usaha agar sifat
delik yang dilakukan
korporasi dibatasi pada
perorangan.
Ditandai dengan
pengakuan yang timbul
sesudah PD I, yaitu
dengan dicantumkannya
UU bahwa suatu
perbuatan pidana dapat
dilakukan oleh korporasi
Merupakan permulaan
adanya tanggung
jawab langsung dari
korporasi.
Setelah konsep illegal fishing
yang dibuat oleh lembaga
yang berwenang kemudian
disinkronkan dengan konsep
“perikanan” menurut UU No.
31 Tahun 2004 Tentang
Perikanan jo. UU No. 45
Tahun 2009, dapat ditarik
sebuah kesimpulan bahwa
semua bentuk-bentuk tindak
pidana, baik yang
dikategorikan sebagai
“kejahatan” maupun
“pelanggaran” dapat disebut
sebagai ILLEGAL FISHING.
SIMAK YUK !
Jadi Apakah Illegal Fishing Dapat Dikatakan
Sebagai Suatu Tindak Pidana?
UU No. 31 Tahun 2004 jo.
UU No. 45 Tahun 2009
YA, TENTU
SAJA
Karena illegal fishing
adalah suatu tindakan
yang masuk kategori
kejahatan dan
pelanggaran.
Siapa
Pelakunya?
Baik perseorangan atau
korporasi bisa menjadi
pelaku tindak pidana ini.
Dasar Hukum
Bagaimana
Sanksinya?
Jika dilakukan oleh
korporasi sanksi pidana
dijatuhkan kepada
pengurus, dan denda
ditambah sepertiga dari
pidana yang dijatuhkan.
THANK
YOU !

More Related Content

What's hot

Makalah Hukum Laut
Makalah Hukum LautMakalah Hukum Laut
Makalah Hukum Laut
Norsel Maranden
 
Metode pemantauan terumbu karang
Metode pemantauan terumbu karangMetode pemantauan terumbu karang
Metode pemantauan terumbu karang
Yayasan TERANGI
 
Pikp ppt02 sistem perikanan genap 2012-2013
Pikp ppt02 sistem perikanan genap 2012-2013Pikp ppt02 sistem perikanan genap 2012-2013
Pikp ppt02 sistem perikanan genap 2012-2013Aldo Rahmat
 
Sejarah Hukum Laut Internasional
Sejarah Hukum Laut InternasionalSejarah Hukum Laut Internasional
Sejarah Hukum Laut Internasional
Devindra Oktaviano
 
Pikp modul06-ss perik tangkap
Pikp modul06-ss perik tangkapPikp modul06-ss perik tangkap
Pikp modul06-ss perik tangkap
Yosie Andre Victora
 
BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT
BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENTBLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT
BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENTSunoto Mes
 
Negara maritim dan kelembagaan kelautan
Negara maritim dan kelembagaan kelautanNegara maritim dan kelembagaan kelautan
Negara maritim dan kelembagaan kelautan
Sunoto Mes
 
Hukum lingkungan PPT
Hukum lingkungan PPTHukum lingkungan PPT
Hukum lingkungan PPT
Nakano
 
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
suningterusberkarya
 
Perbedaan hukum laut internasional dan nasional
Perbedaan hukum laut internasional dan nasionalPerbedaan hukum laut internasional dan nasional
Perbedaan hukum laut internasional dan nasional
Rizal Fahmi
 
PPT Kel 7 Yuridiksi negara dalam Hukum Internasional
PPT Kel 7 Yuridiksi negara dalam Hukum InternasionalPPT Kel 7 Yuridiksi negara dalam Hukum Internasional
PPT Kel 7 Yuridiksi negara dalam Hukum Internasional
dayurikaperdana19
 
Sumber daya alam(laut)
Sumber daya alam(laut) Sumber daya alam(laut)
Sumber daya alam(laut)
akb78
 
Power point terumbu karang
Power point terumbu karangPower point terumbu karang
Power point terumbu karangrantikaput
 
Sumber Daya Laut dan Pantai
Sumber Daya Laut dan PantaiSumber Daya Laut dan Pantai
Sumber Daya Laut dan Pantai
ujangsupiandi
 
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabayaPengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
suningterusberkarya
 
sosialisasi POKMASWAS.pptx
sosialisasi POKMASWAS.pptxsosialisasi POKMASWAS.pptx
sosialisasi POKMASWAS.pptx
AlfaniKurniawan1
 
Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan
Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan KawasanReklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan
Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan
Lestari Moerdijat
 
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Dedy Wiranto
 
Sumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaSumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaRoy Pangkey
 
Makalah alat tangkap gill net
Makalah alat tangkap gill netMakalah alat tangkap gill net
Makalah alat tangkap gill net
PT. SASA
 

What's hot (20)

Makalah Hukum Laut
Makalah Hukum LautMakalah Hukum Laut
Makalah Hukum Laut
 
Metode pemantauan terumbu karang
Metode pemantauan terumbu karangMetode pemantauan terumbu karang
Metode pemantauan terumbu karang
 
Pikp ppt02 sistem perikanan genap 2012-2013
Pikp ppt02 sistem perikanan genap 2012-2013Pikp ppt02 sistem perikanan genap 2012-2013
Pikp ppt02 sistem perikanan genap 2012-2013
 
Sejarah Hukum Laut Internasional
Sejarah Hukum Laut InternasionalSejarah Hukum Laut Internasional
Sejarah Hukum Laut Internasional
 
Pikp modul06-ss perik tangkap
Pikp modul06-ss perik tangkapPikp modul06-ss perik tangkap
Pikp modul06-ss perik tangkap
 
BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT
BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENTBLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT
BLUE ECONOMY: SUSTAINABLE MARINE AND FISHERIES DEVELOPMENT
 
Negara maritim dan kelembagaan kelautan
Negara maritim dan kelembagaan kelautanNegara maritim dan kelembagaan kelautan
Negara maritim dan kelembagaan kelautan
 
Hukum lingkungan PPT
Hukum lingkungan PPTHukum lingkungan PPT
Hukum lingkungan PPT
 
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 07 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 
Perbedaan hukum laut internasional dan nasional
Perbedaan hukum laut internasional dan nasionalPerbedaan hukum laut internasional dan nasional
Perbedaan hukum laut internasional dan nasional
 
PPT Kel 7 Yuridiksi negara dalam Hukum Internasional
PPT Kel 7 Yuridiksi negara dalam Hukum InternasionalPPT Kel 7 Yuridiksi negara dalam Hukum Internasional
PPT Kel 7 Yuridiksi negara dalam Hukum Internasional
 
Sumber daya alam(laut)
Sumber daya alam(laut) Sumber daya alam(laut)
Sumber daya alam(laut)
 
Power point terumbu karang
Power point terumbu karangPower point terumbu karang
Power point terumbu karang
 
Sumber Daya Laut dan Pantai
Sumber Daya Laut dan PantaiSumber Daya Laut dan Pantai
Sumber Daya Laut dan Pantai
 
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabayaPengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
 
sosialisasi POKMASWAS.pptx
sosialisasi POKMASWAS.pptxsosialisasi POKMASWAS.pptx
sosialisasi POKMASWAS.pptx
 
Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan
Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan KawasanReklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan
Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan
 
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
 
Sumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaSumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesia
 
Makalah alat tangkap gill net
Makalah alat tangkap gill netMakalah alat tangkap gill net
Makalah alat tangkap gill net
 

Similar to Illegal fishing

PPT Kel. 3 Kebijakan Pembangunan Perikanan.pptx
PPT Kel. 3 Kebijakan Pembangunan Perikanan.pptxPPT Kel. 3 Kebijakan Pembangunan Perikanan.pptx
PPT Kel. 3 Kebijakan Pembangunan Perikanan.pptx
Wira589766
 
Permen kp-nomor-35-tahun-2015-tentang-sistem-dan-sertifikasi-ham-
Permen kp-nomor-35-tahun-2015-tentang-sistem-dan-sertifikasi-ham-Permen kp-nomor-35-tahun-2015-tentang-sistem-dan-sertifikasi-ham-
Permen kp-nomor-35-tahun-2015-tentang-sistem-dan-sertifikasi-ham-
sapriyun sihotang
 
Uu 2009 45
Uu 2009 45Uu 2009 45
Uu 2009 45
Didik Marsiswanto
 
Uu 2009 45
Uu 2009 45Uu 2009 45
Uu 2009 45
Didik Marsiswanto
 
Uu no. 45 tahun 2009 ttg perikanan
Uu no. 45 tahun 2009 ttg perikananUu no. 45 tahun 2009 ttg perikanan
Uu no. 45 tahun 2009 ttg perikananSei Enim
 
Uu perikanan no. 45 tahun 2009
Uu perikanan no. 45 tahun 2009Uu perikanan no. 45 tahun 2009
Uu perikanan no. 45 tahun 2009
Mes Ry
 
Uu no 31 2004_perikanan
Uu no 31 2004_perikananUu no 31 2004_perikanan
Uu no 31 2004_perikanan
Yosie Andre Victora
 
Hukum laut presentation
Hukum laut presentationHukum laut presentation
Hukum laut presentation
jerii
 

Similar to Illegal fishing (8)

PPT Kel. 3 Kebijakan Pembangunan Perikanan.pptx
PPT Kel. 3 Kebijakan Pembangunan Perikanan.pptxPPT Kel. 3 Kebijakan Pembangunan Perikanan.pptx
PPT Kel. 3 Kebijakan Pembangunan Perikanan.pptx
 
Permen kp-nomor-35-tahun-2015-tentang-sistem-dan-sertifikasi-ham-
Permen kp-nomor-35-tahun-2015-tentang-sistem-dan-sertifikasi-ham-Permen kp-nomor-35-tahun-2015-tentang-sistem-dan-sertifikasi-ham-
Permen kp-nomor-35-tahun-2015-tentang-sistem-dan-sertifikasi-ham-
 
Uu 2009 45
Uu 2009 45Uu 2009 45
Uu 2009 45
 
Uu 2009 45
Uu 2009 45Uu 2009 45
Uu 2009 45
 
Uu no. 45 tahun 2009 ttg perikanan
Uu no. 45 tahun 2009 ttg perikananUu no. 45 tahun 2009 ttg perikanan
Uu no. 45 tahun 2009 ttg perikanan
 
Uu perikanan no. 45 tahun 2009
Uu perikanan no. 45 tahun 2009Uu perikanan no. 45 tahun 2009
Uu perikanan no. 45 tahun 2009
 
Uu no 31 2004_perikanan
Uu no 31 2004_perikananUu no 31 2004_perikanan
Uu no 31 2004_perikanan
 
Hukum laut presentation
Hukum laut presentationHukum laut presentation
Hukum laut presentation
 

Recently uploaded

Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos ValidasiAksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
DinaSetiawan2
 
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawasuntuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
TEDYHARTO1
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
UmyHasna1
 
2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx
2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx
2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx
arianferdana
 
PERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptx
PERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptxPERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptx
PERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptx
TeukuEriSyahputra
 
RESUME DAN REFLEKSI MODUL 1 GURU INFORMATIKA 2024.pptx
RESUME DAN REFLEKSI MODUL 1 GURU INFORMATIKA 2024.pptxRESUME DAN REFLEKSI MODUL 1 GURU INFORMATIKA 2024.pptx
RESUME DAN REFLEKSI MODUL 1 GURU INFORMATIKA 2024.pptx
ABDULRASIDSANGADJI1
 
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptxMateri 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
ahyani72
 
Modul ajar logaritma matematika kelas X SMK
Modul ajar logaritma matematika kelas X SMKModul ajar logaritma matematika kelas X SMK
Modul ajar logaritma matematika kelas X SMK
WinaldiSatria
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Rima98947
 
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdfObservasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
andikuswandi67
 
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdfPPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
SdyokoSusanto1
 
7 - Kombinatorial dan Peluang Diskrit.pptx
7 - Kombinatorial dan Peluang Diskrit.pptx7 - Kombinatorial dan Peluang Diskrit.pptx
7 - Kombinatorial dan Peluang Diskrit.pptx
AskariB1
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
SurosoSuroso19
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
asyi1
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
DEVI390643
 
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdfppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
setiatinambunan
 
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdfPENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
smp4prg
 
1.4.a.4.5. Restitusi - Lima Posisi Kontrol.pdf
1.4.a.4.5. Restitusi - Lima Posisi Kontrol.pdf1.4.a.4.5. Restitusi - Lima Posisi Kontrol.pdf
1.4.a.4.5. Restitusi - Lima Posisi Kontrol.pdf
zakkimushoffi41
 
Visi Misi SDN 2 Krenceng dalam Observasi Kepala Sekolah
Visi Misi SDN 2 Krenceng dalam Observasi Kepala SekolahVisi Misi SDN 2 Krenceng dalam Observasi Kepala Sekolah
Visi Misi SDN 2 Krenceng dalam Observasi Kepala Sekolah
kusnen59
 
Komunitas Belajar dalam Sekolah.Mari Melakukan Identifikasi! Apakah kombel Ib...
Komunitas Belajar dalam Sekolah.Mari Melakukan Identifikasi! Apakah kombel Ib...Komunitas Belajar dalam Sekolah.Mari Melakukan Identifikasi! Apakah kombel Ib...
Komunitas Belajar dalam Sekolah.Mari Melakukan Identifikasi! Apakah kombel Ib...
JokoPramono34
 

Recently uploaded (20)

Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos ValidasiAksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
 
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawasuntuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
 
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdfLaporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
Laporan Kegiatan Pramuka Tugas Tambahan PMM.pdf
 
2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx
2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx
2. Kerangka Kompetensi Literasi Guru SD_Rev.pptx
 
PERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptx
PERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptxPERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptx
PERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptx
 
RESUME DAN REFLEKSI MODUL 1 GURU INFORMATIKA 2024.pptx
RESUME DAN REFLEKSI MODUL 1 GURU INFORMATIKA 2024.pptxRESUME DAN REFLEKSI MODUL 1 GURU INFORMATIKA 2024.pptx
RESUME DAN REFLEKSI MODUL 1 GURU INFORMATIKA 2024.pptx
 
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptxMateri 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
 
Modul ajar logaritma matematika kelas X SMK
Modul ajar logaritma matematika kelas X SMKModul ajar logaritma matematika kelas X SMK
Modul ajar logaritma matematika kelas X SMK
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
 
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdfObservasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
 
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdfPPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
 
7 - Kombinatorial dan Peluang Diskrit.pptx
7 - Kombinatorial dan Peluang Diskrit.pptx7 - Kombinatorial dan Peluang Diskrit.pptx
7 - Kombinatorial dan Peluang Diskrit.pptx
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
 
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdfppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
 
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdfPENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
 
1.4.a.4.5. Restitusi - Lima Posisi Kontrol.pdf
1.4.a.4.5. Restitusi - Lima Posisi Kontrol.pdf1.4.a.4.5. Restitusi - Lima Posisi Kontrol.pdf
1.4.a.4.5. Restitusi - Lima Posisi Kontrol.pdf
 
Visi Misi SDN 2 Krenceng dalam Observasi Kepala Sekolah
Visi Misi SDN 2 Krenceng dalam Observasi Kepala SekolahVisi Misi SDN 2 Krenceng dalam Observasi Kepala Sekolah
Visi Misi SDN 2 Krenceng dalam Observasi Kepala Sekolah
 
Komunitas Belajar dalam Sekolah.Mari Melakukan Identifikasi! Apakah kombel Ib...
Komunitas Belajar dalam Sekolah.Mari Melakukan Identifikasi! Apakah kombel Ib...Komunitas Belajar dalam Sekolah.Mari Melakukan Identifikasi! Apakah kombel Ib...
Komunitas Belajar dalam Sekolah.Mari Melakukan Identifikasi! Apakah kombel Ib...
 

Illegal fishing

  • 1. TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA
  • 2. PENGERTIAN ILLEGAL FISHING Illegal Fishing berasal dari kata illegal yang berarti tidak sah atau tidak resmi. Sedangkan Fishing merupakan kata benda yang berarti perikanan, diartikan sebagai kegiatan mengambil, merogoh, mengail, atau memancing. Menurut Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, memberikan batasan definisi untuk Illegal Fishing sebagai pengertian illegal, unreported dan unregulated (IUU) fishing secara harfiah diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia. Merujuk kepada International Plan of Action (IPAO), Illegal Fishing adalah: I. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu. II. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota RFMO.
  • 3. Penangkapan ikan tanpa izin Penangkapan ikan dengan menggunakan alat terlarang I Penangkapan ikan dengan izin palsu II III IV BENTUK TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin
  • 4. Bentuk-Bentuk Illegal Fishing Unreported fishing Tidak dilaporkannya kepada instansi yang berwenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Unregulated fishing Tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data penangkapan
  • 5. Unregulated fishing masih terjadi karena: 1 Belum diaturnya Mekanisme pencatatan data hasil tangkapan ikan yang ada 2 Belum diaturnya kegiatan menangkap ikan dengan alat yang dilarang 3 • Belum diaturnya wilayah perairan yang diperbolehkan dan yang dilarang
  • 6. KEJAHATAN Illegal Fishing dikategorikan sebagai kejahatan sebgaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. UU No. 45 Tahun 2009 yang mengidentifikasi tindak pidana di bidang perikanan dikatakan sebagai kejahatan sesuai dengan Pasal 103
  • 7. 1. Setiap orang 2. Nahkoda 3. Ahli penangkapan ikan 4. Anak buah kapal 5. pemilik kapal perikanan 6. pemilik perusahaan perikanan ● 7. penanggung jawab perusahaan perikanan 8. operator kapal perikanan 9. pemilik perusahaan pembudidayaan ikan 10. kuasa pemilik perusahaan pembudidaya ikan 11. penanggung jawab pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI PELAKU KORPORASI Berikut beberapa pelaku yang dicantumkan sebagaimana UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 adalah:
  • 8. KORPORASI SEBAGAI PELAKU ILLEGAL FISHING Di Indonesia korporasi sudah dicantumkan sebagai salah satu subjek pelaku pidana di berbagai perundang-undangan tindak pidana khusus, termasuk dalam Undang-Undang Perikanan. Berikut tahap perkembangan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana. Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan. Ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah PD I, yaitu dengan dicantumkannya UU bahwa suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh korporasi Merupakan permulaan adanya tanggung jawab langsung dari korporasi.
  • 9. Setelah konsep illegal fishing yang dibuat oleh lembaga yang berwenang kemudian disinkronkan dengan konsep “perikanan” menurut UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. UU No. 45 Tahun 2009, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa semua bentuk-bentuk tindak pidana, baik yang dikategorikan sebagai “kejahatan” maupun “pelanggaran” dapat disebut sebagai ILLEGAL FISHING. SIMAK YUK !
  • 10. Jadi Apakah Illegal Fishing Dapat Dikatakan Sebagai Suatu Tindak Pidana? UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 YA, TENTU SAJA Karena illegal fishing adalah suatu tindakan yang masuk kategori kejahatan dan pelanggaran. Siapa Pelakunya? Baik perseorangan atau korporasi bisa menjadi pelaku tindak pidana ini. Dasar Hukum Bagaimana Sanksinya? Jika dilakukan oleh korporasi sanksi pidana dijatuhkan kepada pengurus, dan denda ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan.