2. SIKAP, PERILAKU, DAN PERBUATAN
YANG DIEKSPRESIKAN OLEH NILAI “INTEGRITAS”
No SIKAP, PERILAKU, DAN PERBUATAN BERBASIS NILAI “INTEGRITAS”
1 Memiliki komitmen bekerja sungguh-sungguh
2 Mentaati peraturan kerja yang ditetapkan
3 Jujur ketika bekerja
4 Memegang teguh prinsip kebenaran dalam menjalankan tugas
5 Objektif dalam bekerja
6
7
8
9
2
3. 3
INTEGRITAS
Peran dijalankan
dengan optimal dan
mencapai hasil kerja
terbaik
TIDAK ADA
pelanggaran hukum
dan tidak ada KKN
CITRA DIRI BAIK
Kepercayaan Meningkat
dan tingkat keterpilihan
kembali menjadi tinggi
“INTEGRITAS” membentuk MARTABAT, KEHORMATAN,
CITRA, DAN KREDIBILITAS DPRD
4. DEFINISI INTEGRITAS
No Dimensi Integritas Kriteria Integritas berdasarkan Dimensi
1 Integritas Sumber Daya Sumber daya memiliki nilai guna sesuai dengan bisnis organisasi;
Sumber daya memiliki kualitas yang baik;
Sumber daya diperoleh dengan cara yang benar
Sumber daya dipelihara sesuai karakteristik-nya;
Sumber daya hanya dapat diakses oleh personil yang berwenang
2 Integritas pengalokasian sumber
daya
Sumber daya digunakan sesuai nilai gunanya untuk kepentingan organisasi;
Sumber daya dialokasikan sesuai dengan komposisi yang tepat
3 Integritas Proses Kerja Penggunaan sumber daya dilakukan sesuai prosedur yang benar;
Penggunaan sumber daya dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi untuk itu
4 Integritas Hasil Kerja Hasil kerja merupakan hasil dari proses yang benar;
Hasil kerja memiliki kualitas sesuai harapan dan bermanfaat;
Hasil kerja disampaikan kepada pengguna yang tepat dengan cara yang tepat;
5 Integritas Penggunaan Hasil Kerja Hasil kerja digunakan untuk tujuan yang benar dan sesuai kegunaannya;
Hasil kerja digunakan oleh orang yang benar
Hasil kerja digunakan dengan cara yang benar
Integritas Organisasi : Kesatuan antara tujuan keberadaan dengan proses yang dilakukan dan capaian yang dihasilkan.
Integritas Individu : Kesatuan antara apa yang dipikirkan; dirasakan; diyakini; dengan yang diucapkan dan yang dilakukan.
4
5. SMI akan memberikan manfaat :
1 Panduan bagi DPRD untuk mengelola penegakan integritas
pada lingkup organisasi-nya
2 Jaminan bahwa DPRD telah menegakan integritas
3 Bukti bahwa pencegahan risiko integritas telah dilakukan
DPRD
MENCEGAH
MEMBANGUN
MEMANTAU
MENDETEKSI
MENANGANI
MELAPORKAN
• Untuk membangun penegakan INTEGRITAS DPRD perlu dibangun Sistem
Managemen Integritas DPRD
• SISTEM MANAGEMEN INTEGRITAS (SMI) adalah Suatu sistem
komprehensif yang mengharmonikan seluruh sistem integritas yang ada
untuk menciptakan MARTABAT, KEHORMATAN, CITRA, DAN
KREDIBILITAS DPRD secara ekonomis, efisien, efektif dan taat
asas.
• SMI akan membangun, mencegah, mendeteksi, memantau, melaporkan,
dan menangani semua kondisi penegakan integritas di lingkungan DPRD.
5
6. KOMPOSISI SISTEM MANAGEMEN INTEGRITAS (SMI)
Sistem Managemen Penjaminan
Integritas
Sistem Managemen
Risiko Integritas
Sistem Managemen Penanganan
Risiko
Integritas
Sistem yang memberikan keyakinan bahwa integritas telah menjadi
bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
Sistem yang dibangun untuk memitigasi semua Risiko Integritas yang
mungkin terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
Sistem yang dibangun untuk menangani keterjadiaan risiko integritas
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
• Bagian dari pengambilan keputusan;
• Berlaku bagi Pemimpin dan seluruh
Anggota DPRD;
PRINSIP DASAR PENERAPAN SMI
• Didasarkan pada informasi yang akurat dan
terpercaya; dan
• Terintegrasi dengan proses bisnis pelaksanaan
tugas dan fungsi DPRD secara keseluruhan.
6
7. SIKLUS SISTEM MANAGEMEN INTEGRITAS (SMI)
Konteks Organisasi
Kepemimpinan
Perencanaan
Sumber Daya
Pemanfaatan dan
Pengembangan
Review Integritas
Pemantauan dan
Evaluasi
Penerapan
• Isu Internal dan Eksternal;
• Kebutuhan dan harapan
pemangku kepantingan
• Penilaian Risiko Integritas
• Penentuan lingkup SMI
• Kepemimpinan dan
komitmen
• Kebijakan Penegakan
Integritas;
• Tujuan, Pendekatan dan
Pereview Integritas
• Objek Review Integritas
• Metode Review Integritas
• Hasil review
• Target Penerapan SMI
• Penerapan Pengendalian
• Kebijakan Penugasan SDM;
• Harmonisasi antar Program
• Pencegahan Gangguan
Integritas;
• Iklim Integritas
• Komunikasi
• Internalisasi Budaya
• Pembentukan agen Perubahan
• Peningkatan Kepedulian;
• Pemantauan dan
Pembimbingan;
• Penanganan Risiko Integritas;
• Informasi terdokumentasi
• Penentuan sasaran SMI;
• Pemetaan; dan penyusunan
pedoman penerapan
Instrumen Integritas
• Pemetaan rencana aksi
mitigasi risiko integritas dan
rencana aksi pemastian
sasaran tercapai
• Penyiapan infrastruktur
penerapan SMI
• Sumber Daya Manusia
• Perangkat Lunak;
• Sumber daya Fisik
• Sumber daya keuangan
• Informasi, Komunikasi dan
dokumentasi
• Profiling integritas;
• Penghargaan;
• Pengembangan
• Perubahan atas SMI
• Pengembangan berkelanjutan
• Pengelolaan pengaduan dan
saran
• Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan
• Pelaporan Tinjauan integritas
7
8. KONTEKS ORGANISASI
Isu Internal dan Eksternal
Kebutuhan dan harapan
pemangku kepentingan
Penilaian Risiko
Integritas
Penentuan lingkup SMI
•Lingkup Pembangunan/
Pengembangan;
•Lingkup Penerapan
Proses
Pembangunan dan
Penerapan SMI
Isu-isu internal maupun eksternal yang relevan dengan tujuan dan kemampuan DPRD dalam menegakkan Integritas, antara
lain:
• Ukuran, struktur dan wewenang DPRD
• Lokasi dan tugas fungsi utama DPRD
• Sifat, skala dan kompleksitas kegiatan DPRD
• Pemangku Kepantingan (stakeholders) DPRD
• Sifat dan jangkauan interaksi dengan pejabat publik
• Peraturan perundang-undangan, regulasi kontrak serta kewajiban dan tugas profesional
Lakukan identifikasi:
• Siapa sajakah stakeholders yang relevan terhadap penegakan integritas DPRD;
• Identifikasi peran dan hubungan DPRD dengan stakeholders tersebut dan identifikasi risiko integritas dari hubungan tersebut.
8
9. KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN
• KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD harus mencanangkan
penerapan SMI dan harus menyatakan komitmennya dalam suatu
pernyataan.
• KOMITMEN TERSEBUT MELIPUTI SETIDAKNYA:
• Menyetujui kebijakan SMI
• Memastikan strategi dan kebijakan SMI sejalan
• Menerima dan meninjau informasi SMI pada waktu yang direncanakan
• Mengkomunikasikan kebijakan SMI secara internal dan eksternal
• Mensyaratkan bahwa sumber daya yang cukup dan tepat dialokasikan
• Pengawasan terhadap penerapan dan keefektifan SMI
• Menjadi role model penerapan penegakan integritas
9
10. KEBIJAKAN PENEGAKAN INTEGRITAS
• Mendorong penegakan integritas;
• Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
• Sesuai dengan tujuan organisasi
• Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan,
meninjau, dan mencapai sasaran
• Mendorong peningkatan kepedulian
• Menjelaskan konsekuensi atas ketidaksesuaian
dengan kebijakan kontra Integritas
DIKOMUNIKASIKAN
DITETAPKAN TERTULIS
DITINJAU
DIPELIHARA
Setiap kebijakan yang diberlakukan harus
memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya
adalah sebagai berikut:
10
11. PERENCANAAN PENERAPAN SMI
Meliputi:
• Identifikasi Instrumen yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan di satker;
• Memastikan bahwa instrumen tersebut telah cukup aplicable; jika belum cukup memadai, DPRD dapat menyusun panduan/ modul
penerapannya sesuai ketentuan yang berlaku
• Identifikasi unsur-unsur SMI yang diatur dalam instrumen tersebut
Penyiapan
infrastruktur
penerapan SMI
Penerapan SMI
Pemetaan; dan
penyusunan pedoman
penerapan Instrumen
Integritas
Meliputi
• Identifikasi sumber daya yang diperlukan dan cara memperoleh-nya agar unsur SMI dalam instrumen dapat diterapkan;
• Menetapkan penanggung jawab dan menugaskan personil yang bertugas memastikan; memantau dan mengawasai penerapan SMI
tersebut
• Penentuan tahapan penerapan unsur-unsur SMI dalam pelaksanaan kegiatan termasuk mekanisme pemastian penerapannya
Penentuan sasaran
kerja dari kegiatan yang
akan dilakukan
(cascade dari tujuan
SMI)
Tujuan adanya SMI
adalah Terciptanya
MARTABAT,
KEHORMATAN,
CITRA, DAN
KREDIBILITAS DPRD
Perencanaan Penerapan SMI
Pemetaan rencana aksi
mitigasi risiko integritas
dan rencana aksi
pemastian sasaran
tercapai
11
12. SUMBER DAYA
MANUSIA
Diperlukan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara dan peningkatan berkelanjutan SMI
SDM yang profesional
:kompeten, due care; etika
SDM yang proporsional
antara penugasan,
kompensasi; dan tanggung
jawabnya;
SDM yang netral- tdk ada
benturan kepentingan
SUMBER DAYA
FISIK
Memiliki fungsi dan jumlah
yang memadai untuk
menjalankan operasi
dengan menegakkan
integritas
Mengantisipasi risiko atas
integritas dari semua aspek
dimensi
SUMBER DAYA
KEUANGAN
Memadai untuk ber-
operasi yang memenuhi
ketentuan SMI
Dianggarakan dan
direalisasikan sesuai
ketentuan
PERANGKAT
LUNAK
Lengkap; tidak membuat
resah
dirancang untuk
mengamankan tujuan
organisasi/ kepatuhan
peraturan/ kemudahan
penerapan/ kecurangan
Tingkat maturitas PL
SUMBER DAYA
INFORMASI
Terkait dengan operasi
organisasi;
Memiliki Kualitas yang baik
(dapat dimegerti, berguna,
relevan dan akurat)
Keterbukaan dan batasan
akses
Ukuran Organisasi DPRD Risiko Integritas yang dihadapi Sifat dan proses bisnis DPRD
12
13. Target
penerapan SMI
Stakeholders
Kegiatan/
Proses Bisnis
Anggota
DPRD
PENERAPAN SMI
Dilakukan dengan:
• Komunikasi dengan semua
stakeholder agar tercipta iklim
integritas dalam hubungan antara
DPRD dengan stakeholders;
• Pernyataan komitmen stakeholder
atas dukungannya pada SMI DPRD
Dilakukan dengan
• penerapan pengendalian yang telah dirancang
dalam PL atas kegiatan tersebut (dengan
memperhatikan ketentuan SMI)
• pemantauan- pembimbingan penerapan SMI
dalam proses bisnis normal;
• penugasan pada SDM yang kompeten dan bebas
dari benturan kepentingan;
• Upaya pencegahan gangguan integritas misalnya
program penanganan gratifikasi
• Harmonisasi dengan program lain yang menyatu
dengan proses bisnis (seperti pembangunan RB
dan ZI);
• kebijakan penanganan risiko integritas pada
person, ouput dan proses kinerja
Dilakukan dengan:
• internalisasi budaya sehingga ada kesadaran
dan kemauan diri untuk menegakkan
integritas;
• Pernyataan komitmen pimpinan;
• Pembentukan agen perubahan;
• Kegiatan promotif ;
• Peningkatan kepedulian (WBS) dan
keterbukaan (PPG dan LHKPN)
• pemberian penghargaan dan sanksi
13
14. MONTORING DAN EVALUASI
• Organisasi harus memantau dan mengevaluasi kinerja, efektivitas dan efisiensi
penerapan SMI. Oleh karenanya organisasi harus menentukan:
– Apa yang dibutuhkan untuk dipantau/diukur
– Siapa yang bertanggung jawab untuk pemantauan
– Metode untuk pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi untuk memastikan validitas hasil
– Kapan pemantauan dan pengukuran harus dilakukan
– Kapan hasil dari pemantauan dan pengukuran harus dianalisis dan dievaluasi
– Kepada siapa dan bagaimana informasi ini harus dilaporkan
• Organisasi harus mengelola pengaduan dan saran. Oleh karenaya organisasi
harus
– Mengelola media pengaduan (sederhana, mudah diakses dan jelas peruntukkannya),
– Mengelola instrument pengaduan, substansi pengaduan, tindaklanjut pengaduan dan
– Membangun komunikasi informasi mengenai tindaklanjut pengaduan.
• DPRD wajib menyusun laporan penegakan integritas sebagai bentuk penerapan SMI di
lingkungan-nya;
14
15. REVIEW INTEGRITAS
1. Keterbukaan informasi dan
pertanggungjawaban ke stakeholder;
2. Persepsi publik atas integritas
organisasi
1. Kelemahan sistem
pengendalian internal;
2. Budaya organisasi
3. Hasil assessment
integritas individu;
4. Persepsi internal atas
integritas organisasi
1. Potensi kecurangan atas rencana
kerja yang dirancang organsiasi;
2. Benturan kepentingan
3. Instrumen penegakan integritas yang
sudah ada dan diterapkan
Kasus pelanggaran integritas: temuan
pengawasan/ pemeriksaan/ review
Integritas
Organisasi = Alligment (Accountability + Competency + Ethics) Corruption
-
Sumber Daya dan
pengalokasian
sumber daya
Proses Kerja
Hasil Kerja
Accountability: Dapat
dipertanggungjawabkan secara kepatuhan/
kepatutan untuk pencapaian tujuan
Semua sumber daya memiliki
competensi untuk menjalankan fungsi
nya dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi
Semua sumber daya diproses secara
beretika untuk menghasilkan hasil kerja.
Pelanggaran atas etis menunjukkan adanya
permasalahan dalam proses tersebut
Objek review
upaya dan instrumen
penegakan integritas
Review Integritas
harus dilaksanakan
pada rentang waktu
tertentu untuk
memberikan
gambaran posisi
integritas DPRD;
dengan sub tujuan
apakah:
DPRD telah
melaksanakan
ketentuan yang
diatur SMI;
kendala dan
hambatan dalam
pelaksanaan
ketentuan SMI
tersebut;
Penerapan SMI
yang dilakukan
telah cukup efektif
untuk mendukung
pencapaian tujuan
SMI.
15
16. MEMBUDAYA
NGGAK ENAK-AN
Rawan dan berbahaya
spekulatif
Memadai dan prima
Di lingkungan unit kerja
Di lingkungan Instansi
Di lingkungan Masyarakat
PROFIL
INTEGRITAS
Detail; tegas;
ketat; formal dan
berat
• Laporan hasil review integritas menggambarkan posisi tingkatan integritas satker,
yaitu level paling rendah pada level paksaan, nggak enakan, atau level terbaik
membudaya;
• Level paksaan terdiri dari posisi berbahaya dan rawah; spekulatif; dan memadai dan
prima;
• Sedangkan pada level membudaya dikelompokkan menjadi membudaya di lingkungan
unit kerja saja, di level instansi; atau sudah mempenarugi lingkungan masyarakat.
• Setiap level akan mempengaruhi pola pengaturan, pengawasan, maupun penindakan
dan pemberian sanksi
PAKSAAN
• Dibuat aturan yang detail dan jelas;
• Pengawasan ketat
• Penindakan berorientasi pada jera;
• Sanksi formal dan berat
Umum; fleksible;
sanksi sosial
16
