IS
Uploaded byiwank shoeddienk
DOC, PPTX4,467 views

Kalender pengawasan 2016 2017 - all

Dokumen ini merinci kalender pengawasan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Sulawesi Barat tahun 2017, dengan fokus pada tahapan penyerahan syarat dukungan pasangan calon perseorangan. Terdapat berbagai temuan mengenai ketidakpatuhan KPU, termasuk kesalahan dalam menetapkan jumlah dukungan minimal dan kurangnya transparansi serta akses informasi kepada Bawaslu. Rekomendasi untuk perbaikan juga disampaikan agar KPU memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam proses pengajuan dukungan.

Embed presentation

Download as DOC, PPTX
KALENDER PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI BARAT TAHUN 2017 No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan 1. Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan a. KPU keliru dalam menetapkan jumlah persyaratan dukungan bagi Paslon perseora- ngan dengan tidak berdasarkan jumlah DPT Pilpres 2014; b. KPU tidak menetapkan jumlah minimal dukungan berdasarkan DPT Pilpres 2014dan sebarannya melalui SK; c. KPU tidak menyebutkan jumlah DPT Pilpres 2014 dalam SK; d. KPU tidak menyebutkan jumlah minimal dukungan dalam SK; e. KPU tidak menyerahkan salinan SK tersebut kepada Bawaslu; f. KPU tidak mengumumkan jadwal, waktu, dan tempat penyerahan dukungan calon perseorangan selama 14 hari; g. KPU tidak mencantumkan SK Penetapan Jumlah Miimal Dukungan dan Sebarannya dalam pengumuman; h. KPU tidak a. Memastikan KPU menetapkan jumlah persyaratan dukungan bagi Paslon perseora- ngan dengan berdasarkan jumlah DPT Pilpres 2014; b. Memastikan KPU menetapkan jumlah minimal dukungan berdasarkan DPT Pilpres 2014 dan sebaran melalui SK; c. Memastikan KPU menyebutkan jumlah DPT Pilpres 2014 dalam SK; d. Memastikan KPU menyebutkan jumlah minimal dukungan dalam SK; e. Memastikan KPU menyerahkan salinan SK tersebut kepada Bawaslu; f. Memastikan KPU mengumumkan jadwal, waktu, dan tempat penyerahan dukungan calon perseorangan selama 14 hari; g. Memastikan KPU mencantumkan SK Penetapan Jumlah Miimal Dukungan dan Sebarannya dalam pengumuman; h. Memastikan KPU a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan. b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan. a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/peringatan dini kepada KPU terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan; dan b. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek keterpenuhan muatan materi Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan. Dalam hal Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan tidak memenuhi muatan materi Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana ketentuan peraturan perundang- undangan, Bawaslu merekomendasikan perbaikan kepada KPU agar dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat bagi Calon Perseorangan yang hendak mengajukan dukungan. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A Pengawasan. 1
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan memperhatikan daya jangkau pengumuman dengan tidak mengumumkan pada media cetak, media elektronik, dan website. memperhatikan daya jangkau pengumuman dengan mengumumkan pada media cetak, media elektronik, dan website. 2. Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan a. Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebarannya; b. Dokumen dukungan diserahkan tidak dilampiri fotokopi identitas kependudukan dan rekapitulasi jumlah dukungan; c. Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak menggunakan Formulir Model B.1 KWK dan Model B.2 KWK; d. Dukungan dengan menggunakan Surat Identitas Lain dikeluarkan secara kolektif; e. Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak menyerahkan rekapitulasi dukungan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy serta tidak dibuat dalam 3 (tiga) rangkap; f. Bakal Pasangan Calon tidak mengelompokkan surat pernyataan a. Memastikan Bakal Pasangan Calon memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebarannya; b. Memastikan dokumen dukungan dilampiri dengan fotokopi identitas kependudukan dan rekapitulasi jumlah dukungan; c. Memastikan Bakal Pasangan Calon perseorangan menggunakan Formulir Model B.1 KWK dan Model B.2 KWK; d. Memastikan dukungan dengan menggunakan Surat Identitas Lain tidak dikeluarkan secara kolektif; e. Memastikan Bakal Pasangan Calon menyerahkan rekapitulasi dukungan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy serta dibuat dalam 3 (tiga) rangkap; f. Memastikan Bakal Pasangan Calon mengelompokkan surat a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan. b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan. a. Pengawasan Literatur atas pelaksanaan penyerahan dukungan Bakal Calon Perseorangan dengan memastikan : 1. Keterpenuhan jumlah minimal dukungan dan persebarannya; 2. Ketaatan Bakal Pasangan Calon menyerahkan dokumen dengan dilampiri fotokopi identitas kependudukan dan rekapitulasi jumlah dukungan; 3. Ketaatan Bakal Pasangan Calon Perseorangan menggunakan Formulir Model B.1 KWK dan Model B.2 KWK; 4. Ketaatan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak menggunakan dukungan Surat Identitas Lain secara kolektif; 5. Ketaatan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam hal penyerahan dukungan calon prseorangan terdapat hal- hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Bawaslu merekomendasikan saran kepada KPU agar dapat memberikan ruang perbaikan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam masa penyerahan dokumen dukungan. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A Pengawasan. 2
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan dukungan dan rekapitulasi dukungan berdasarkan wilayah desa/kelurahan pada Formulir B.2 KWK; g. KPU mengabaikan ketepatan waktu dengan menerima dukungan diluar batas waktu yang telah ditetapkan; h. Petugas KPU tidak membubuhkan paraf dan cap basah pada salinan arsip Bakal Pasangan Calon; i. KPU tidak memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu. pernyataan dukungan dan rekapitulasi dukungan berdasarkan wilayah desa/kelurahan pada Formulir B.2 KWK; g. Memastikan KPU tidak mengabaikan ketepatan waktu dan menerima dukungan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan; h. Memastikan Petugas KPU membubuhkan paraf dan cap basah pada salinan arsip Bakal Pasangan Calon; i. Memastikan KPU memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu. menyerahkan rekapitulasi dukungan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy serta dibuat dalam 3 (tiga) rangkap; dan 6. Ketaatan Bakal Pasangan Calon mengelompokkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi dukungan berdasarkan wilayah desa/kelurahan; b. Pengawasan Melekat atas pelaksanaan penyerahan dukungan Bakal Calon Perseorangan dengan memastikan : 1. Ketaatan KPU dalam menerima dukungan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan; 2. Ketaatan Petugas KPU membubuhkan paraf dan cap basah pada salinan arsip Bakal Pasangan Calon; dan 3. KPU memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu. 3
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan 3. Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Analisa Dukungan Ganda a. KPU tidak melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan persebarannya dalam softcopy Formulir Model B.1 KWK; b. KPU tidak melakukan penelitian kesesuaian jumlah minimal dukungan yang terdapat dalam softcopy dengan hardcopy Formulir Model B.1 KWK; c. KPU tidak membuat Berita Acara Hasil Penelitian serta tanda terima untuk dokumen yang telah sesuai antara softcopy dengan hardcopy; d. KPU tidak melakukan analisa dukungan ganda baik ganda dalam satu Pasangan Calon maupun ganda antar Pasangan Calon; e. KPU tidak menyampaikan salinan BA Hasil Penelitian Dugaan Dukungan Ganda kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan; f. KPU tidak melakukan prosedur yang benar dan/atau standar sama dalam melakukan penelitian administrasi dan dukungan ganda. a. Memastikan KPU melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan persebarannya dalam softcopy Formulir Model B.1 KWK; b. Memastikan KPU melakukan penelitian kesesuaian jumlah minimal dukungan yang terdapat dalam softcopy dengan hardcopy Formulir Model B.1 KWK; c. Memastikan KPU membuat Berita Acara Hasil Penelitian serta tanda terima untuk dokumen yang telah sesuai antara softcopy dengan hardcopy; d. Memastikan KPU melakukan analisa dukungan ganda baik ganda dalam satu Pasangan Calon maupun ganda antar Pasangan Calon; e. Memastikan KPU menyampaikan salinan BA Hasil Penelitian Dugaan Dukungan Ganda kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan; f. Memastikan KPU melakukan prosedur yang benar dan/atau standar sama dalam melakukan penelitian administrasi dan a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Analisa Dukungan Ganda b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Analisa Dukungan Ganda a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/peringatan dini kepada KPU terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Analisa Dukungan Ganda serta membuka memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan; dan b. Pengawasan Literatur terhadap keterpenuhan jumlah minimal dukungan dan indikasi dukungan ganda dengan cara : 1. Melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan persebarannya dalam softcopy Formulir Model B.1 KWK; 2. Melakukan penelitian kesesuaian jumlah minimal dukungan yang terdapat dalam softcopy dengan hardcopy Formulir Model B.1 KWK; 3. Melakukan analisa dukungan ganda a. Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian antara jumlah minimal dukungan dalam softcopy dengan formulir Model B.1 KWK, Bawaslu rekomendasikan saran kepada KPU agar membuat Berita Acara dan mengembalikan dokumen dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan; b. Dalam hal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan sebarannya hingga akhir masa penyerahan dokumen dukungan, Bawaslu rekomendasikan kepada KPU agar menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat; c. Dalam hal ditemukan adanya dukungan ganda antar pasangan calon, Bawaslu rekomendasikan kepada KPU agar melakukan penelitian faktual; dan d. Dalam hal ditemukan dukungan ganda dalam satu pasangan calon, Bawaslu 4
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan g. KPU tidak memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu. dukungan ganda. g. Memastikan KPU memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu. baik ganda dalam satu Pasangan Calon maupun ganda antar Pasangan Calon; c. Pengawasan Melekat atas pelaksanaan Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Analisa Dukungan Ganda dengan cara : 1. Memastikan KPU membuat Berita Acara Hasil Penelitian serta membuat Tanda Terima untuk dokumen yang telah sesuai antara softcopy dengan hardcopy; 2. KPU menyampaikan salinan BA Hasil Penelitian Dugaan Dukungan Ganda kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan; 3. KPU melakukan prosedur yang benar dan/atau standar sama dalam melakukan penelitian administrasi dan dukungan ganda. rekomendasikan kepada KPU agar dukungan hanya dihitung satu. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A Pengawasan. 4. Penelitian Administrasi dan Faktual Dukungan di Tingkat Desa/Kel Penelitian Administrasi : a. PPS tidak meneliti keabsahan surat dukungan pada Formulir Model B.1 KWK; b. PPS tidak meneliti kesesuaian antara Penelitian Administrasi : a. Memastikan PPS meneliti keabsahan surat dukungan pada Formulir Model B.1 KWK; b. Memastikan PPS meneliti kesesuaian a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Penelitian Administrasi dan Faktual Dukungan di Tingkat Desa/Kelurahan; a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/peringatan dini kepada KPU agar menginstruksikan kepada PPS melalui KPU Kab dan PPK terkait dengan ketaatan Penelitian Administrasi : a. Dalam hal Formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak ditandatangani diatas materai oleh Pasangan Calon Perseorangan, PPS tetap melakukan 5
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir Model B.1 KWK dengan identitas kependudukan pendukung; c. PPS tidak meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan; d. PPS tidak meneliti kelengkapan lampiran dokumen pendukung; e. PPS tidak meneliti kesesuaian alamat pendukung dengan alamat administrasi PPS; f. PPS tidak meneliti surat identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia dan/atau status perkawinan pendukung. g. PPS tidak menuangkan Hasil Penelitian Administrasi ke dalam Formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan. Penelitian Faktual : a. PPS tidak mendatangi tempat tinggal setiap pendukung untuk mencocokkan kebenaran nama, antara daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir Model B.1 KWK dengan identitas kependudukan pendukung; c. Memastikan PPS meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan; d. Memastikan PPS meneliti kelengkapan lampiran dokumen; e. Memastikan PPS meneliti kesesuaian alamat pendukung dengan alamat administrasi PPS; f. Memastikan PPS meneliti surat identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia dan/atau status perkawinan pendukung. g. Memastikan PPS menuangkan Hasil Penelitian Administrasi ke dalam Formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan. Penelitian Faktual : a. Memastikan PPS mendatangi tempat tinggal setiap pendukung untuk men- cocokkan nama, b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Penelitian Administrasi dan Faktual Dukungan di Tingkat Desa/Kelurahan; c. Supervisi alat kerja/instrumen pengawasan. dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Penelitian Administrasi dan Faktual Dukungan di Tingkat Desa/Kelurahan serta memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu, Panwaskab, Panwascam, dan PPL untuk melakukan pengawasan; dan b. Pengawasan Melekat atas pelaksanaan Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Analisa Dukungan Ganda dengan memastikan PPS melaksanakan Penelitian Administrasi dan Faktual Dukungan di Tingkat Desa/ Kelurahan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. c. Pengawasan Audit dengan melakukan uji petik dukungan 5% sampel dari jumlah dukungan per kabupaten masing-masing Pasangan Calon untuk dilakukan faktualisasi kebenaran dan kesesuaian dukungan di lapangan. penelitian faktual dan menyatakan BMS dan tidak menggugukan dukungan; b. Dalam hal nama dan alamat pendukung tidak sesuai dengan fotocopy identitas kependudukan, PPS menyatakan TMS dan mencoret dukungan; c. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan, PPS menyatakan TMS dan mencoret dukungan; d. Dalam hal pada Formulir Model B.1- KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotocopy identitas kependudukan, PPS menyatakan TMS dan mencoret dukungan; e. Dalam hal fotokopi identitas kependudukan telah habis masa berlakunya, PPS menyatakan MS Administrasi dan melanjutkan penelitian faktual f. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah aadministrasi PPS, PPS menyatakan TMS dan mencoret dukungan tetapi dukungan tersebut dapat digunakan oleh 6
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan alamat, dan dukungan; b. PPS tidak meminta Kepala Desa/Lurah untuk menandatangani dan memberikan cap/stempel pada Formulir Model B.1 KWK; c. PPS tidak mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual dukungan; d. PPS tidak meminta Pasangan Calon/Tim Penghubung untuk menghadirkan pendukung yang tidak dapat ditemukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokan dan meneliti kebenaran dukungan; e. PPS tidak menuangkan Hasil Penelitian Faktual ke dalam Formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS; f. PPS tidak membuat Berita Acara Penelitian Administrasi dan Faktual; g. PPS tidak menyerahkan 1 (satu) rangkap BA Hasil Penelitian Administrasi dan Faktual kepada PPL dan Pasangan alamat, dan dukungan; b. Memastikan PPS meminta Kepala Desa/Lurah untuk menandatangani dan memberi cap/stempel pada Formulir Model B.1 KWK; c. Memastikan PPS mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual dukungan; d. Memastikan PPS meminta Pasangan Calon/Tim Penghubung mengha- dirkan pendukung yang tidak dapat ditemukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokan dan meneliti kebenaran dukungan; e. Memastikan PPS menuangkan Hasil Penelitian Faktual ke dalam Formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS; f. Memastikan PPS membuat Berita Acara Penelitian Administrasi dan Faktual; g. Memastikan PPS menyerahkan 1 (satu) rangkap BA Hasil Penelitian Administrasi dan Faktual kepada PPL dan Pasangan Pasangan Calon pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan desa/kelurahan; g. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan dinyatakan tidak sesuai, PPS menyatakan TMS dan mencoret dukungan; h. Dalam hal pada Formulir Model B.1- KWK Perseorangan terdapat Anggota TNI/Polri atau PNS yang memberikan dukungan, PPS menyatakan TMS dan mencoret dukungan dan memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan adalah Anggota Anggota TNI/Polri atau PNS; i. PPS menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan BA Hasil Penelitian Administrasi kepada PPL dan Pasangan Calon. Penelitian Faktual : a. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya dan mengisi Formulir Model B.3-KWK, PPS menyatakan TMS dan mencoret dukungan; 7
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan Calon/Tim Penghubung. Calon/Tim Penghubung. b. Dalam hal pendukung tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3- KWK, PPS menyatakan MS dan dukungan dinyatakan sah; c. Dalam hal pendukung menarik dukungan pada tahap verifikasi faktual, PPS menyatakan MS dan dukungan dinyatakan sah; d. Dalam hal terdapat bukti identitas kependudukan yang meragukan, PPS meminta pendukung menunjukkan identitas kependudukan asli; e. Dalam hal terdapat dukungan ganda antar Pasangan Calon, PPS menanyakan kepastian dukungan dan meminta pendukung membubuhkan tanda- tangan/cap jempol terhadap Paslon yang didukung, dan mencoret pendukung dalam daftar dukungan Pasangan Calon yang tidak didukung; f. Dalam hal pendukung tidak bersedia membubuhkan tanda- 8
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan tangan/cap jempol dan menyatakan dukungannya, dukungan dinyatakan MS dan diwajibkan tanda-tangan/cap jempol. g. Dalam hal pendukung tidak bersedia membubuhkan tanda- tangan/cap jempol dan tidak menyatakan dukungannya, dan bersedia/tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3- KWK Perseorangan, PPS menyatakan TMS dan mencoret dukungan. h. PPS menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan BA Hasil Penelitian Faktual kepada PPL dan Pasangan Calon. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 5. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten a. KPU Kab menyusun Daftar Pemilih berdasar DP4 dan mengabaikan Daftar Pemilih pada Pemilu terakhir; b. KPU Kab menyusun Daftar Pemilih dengan mengabaikan maksimal jumlah Pemilih 800 orang tiap TPS; c. KPU Kab menyusun Daftar Pemilih dengan a. Memastikan KPU Kab menyusun Daftar Pemilih berdasar DP4 dan memperhatikan Daftar Pemilih pada Pemilu terakhir; b. Memastikan KPU Kab menyusun Daftar Pemilih dengan memperhatikan jumlah Pemilih 800 orang tiap TPS; c. Memastikan KPU Kab menyusun Daftar a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten; a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/peringatan dini kepada KPU agar menginstruksikan kepada KPU Kab terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten serta memberikan akses a. Dalam hal ditemukan adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan syarat dan tata cara penyusunan Daftar Pemilih, maka Panwaskab merekomendasikan saran/perbaikan kepada KPU Kab; b. Dalam hal hasil analisis ditemukan adanya Pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat 9
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan tidak memperhatikan aspek kemudahan Pemilih, aspek geografis wilayah Pemilih serta aspek jarak dan waktu tempuh Pemilih ke TPS; d. KPU Kab menyusun Daftar Pemilih dengan menggabungkan Pemilih antar desa/kelurahan atau sebutan lain; e. KPU Kab menyusun Daftar Pemilih dengan tidak memetakan Pemilih dalam TPS 0 ke TPS-TPS yang ada dan tidak melibatkan PPK dan PPS; f. KPU tidak membuka akses data dan informasi kepada Pengawas Pemilu. Pemilih dengan memperhatikan aspek kemudahan Pemilih, aspek geografis wilayah Pemilih serta aspek jarak dan waktu tempuh Pemilih ke TPS; d. Memastikan KPU Kab menyusun Daftar Pemilih dengan tidak menggabungkan Pemilih antar desa/kelurahan atau sebutan lain; e. Memastikan KPU Kab menyusun Daftar Pemilih dengan memetakan Pemilih dalam TPS 0 ke TPS- TPS yang ada dengan melibatkan PPK/PPS; f. Memastikan KPU membuka akses data dan informasi kepada Pengawas Pemilu. c. Supervisi alat kerja/instrumen pengawasan. data dan informasi kepada Bawaslu dan Panwaskab untuk melakukan pengawasan; b. Pengawasan Melekat atas pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten untuk memastikan KPU Kab melakukan penyusunan sesuai dengan tata cara yang diatur; c. Pengawasan Literatur dengan substansi pada analisis akurasi dan validitas serta keterpenuhan aspek data dan informasi Pemilih dalam Daftar Pemilih. berdasarkan data Pemilih pada Pemilihan terakhir, maka Panwaskab merekomendasikan pencoretan yang bersangkutan pada sub tahapan Coklit kepada KPU Kab; Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 6. Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Kecamatan a. PPK tidak mengundang Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Panwas Kecamatan untuk menghadiri rekapitulasi; b. PPK tidak memberikan waktu bagi Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Panwas Kecamatan untuk menyampaikan keberatan; c. PPK tidak menerima, a. Memastikan PPK mengundang Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Panwas Kecamatan untuk menghadiri rekapitulasi; b. Memastikan PPK memberikan waktu bagi Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Panwas Kecamatan untuk menyampaikan keberatan; c. Memastikan PPK a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Kecamatan; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/peringatan dini kepada KPU agar menginstruksikan kepada PPK melalui KPU Kab terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap pelaksanaan sub tahapan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Kecamatan serta memberikan akses data/informasi a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Kecamatan, Panwascam harus memiliki BA Hasil Penelitian Administrasi dan Faktual dari masing-masing desa/kel dan telah melakukan rekapitulasi hasil uji petik sampel dukungan masing- masing Paslon; b. Terhadap hasil Penelitian Administrasi dan Faktual Dukungan 10
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan tidak meralat,dan tidak melakukan pembetulan terhadap keberatan yang dapat dibuktikan kebenarannya; d. PPK tidak menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan BA Hasil Rekapitulasi Dukungan kepada Panwas Kecamatan dan Pasangan Calon/Tim Penghubung; menerima, meralat,dan melakukan pembetulan terhadap keberatan yang dapat dibuktikan kebenarannya; d. Memastikan PPK menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan BA Hasil Rekapitulasi Dukungan kepada Panwas Kecamatan dan Pasangan Calon/Tim penghubung; Tingkat Kecamatan; c. Supervisi alat kerja/instrumen pengawasan. kepada Pengawas Pemilu untuk pengawasan; dan b. Pengawasan Melekat atas pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Kecamatan dengan memastikan : 1. PPK meminta setiap PPS untuk menyampaikan Rekapitulasi Dukungan berdasarkan Formulir Model BA.3.1-KWK dan Model BA.3.2-KWK; 2. PPK menerima, meralat dan melaku- kan pembetulan terhadap keberatan yang dapat dibukti- kan; 3. PPK meminta Pasangan Calon/Tim Penghubung untuk mengisi Formulir Model BA.4.1-KWK atas keberatan yang tidak dapat dibukti- kan kebenarannya dan Pasangan Calon/Tim Penghubung tidak dapat menerima. oleh PPS ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil Pengawasan, Panwascam harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti-bukti yang ada; c. Dalam hal belum terbentuk Panwas Kecamatan dan PPL pada saat Rekapitulasi Dukungan Calon Perseorangan di Tingkat Kecamatan, Panwaskab dapat membuat kelompok kerja dengan melibatkan pemantau dan/atau kampus untuk mengawasi pelaksanaan sub tahapan ini. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 11
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan 7. Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Kabupaten a. KPU Kab tidak mengundang Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Panwas Kabupaten untuk menghadiri Rekapitulasi; b. KPU Kab tidak memberikan waktu bagi Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Panwaskab untuk menyampaikan keberatan; c. KPU Kab tidak menerima, tidak meralat,dan tidak melakukan pembetulan terhadap keberatan yang dapat di buktikan kebenarannya; d. KPU Kab tidak menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan BA Hasil Rekapitulasi Dukungan kepada Panwaskab dan Pasangan Calon/Tim Penghubung; a. Memastikan KPU Kab mengundang Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Panwas Kabupaten untuk menghadiri Rekapitulasi; b. Memastikan KPU Kab memberikan waktu bagi Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Panwaskab untuk menyampaikan keberatan; c. Memastikan KPU Kab menerima, meralat,dan melakukan pembetulan terhadap keberatan yang dapat di buktikan kebenarannya; d. Memastikan KPU Kab menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan BA Hasil Rekapitulasi Dukungan kepada Panwaskab dan Pasangan Calon/Tim Penghubung; a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Kabupaten; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Kabupaten; c. Supervisi alat kerja/instrumen pengawasan. a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/peringatan dini kepada KPU agar menginstruksikan kepada KPU Kab terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Kabupaten serta memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu dan Panwaskab untuk melakukan pengawasan; dan b. Pengawasan Melekat atas pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Kabupaten dengan memastikan : 1. KPU Kab meminta setiap PPK untuk menyampaikan Rekapitulasi Dukungan berdasarkan Formulir Model BA.4-KWK; 2. KPU Kab menerima, meralat dan melaku- kan pembetulan terhadap keberatan yang dapat dibukti- kan; 3. KPU Kab meminta Pasangan Calon/Tim Penghubung untuk mengisi Formulir Model BA.5.1-KWK a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Kabupaten, Panwaskab harus memiliki BA Rekapitulasi Dukungan dari masing-masing kecamatan dan telah melakukan rekapitulasi hasil uji petik sampel dukungan masing- masing Pasangan Calon; b. Terhadap hasil Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kab ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil Pengawasan, Panwaskab harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti-bukti yang ada; Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 12
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan atas keberatan yang tidak dapat dibukti- kan kebenarannya dan Pasangan Calon/Tim Penghubung tidak dapat menerima. 8. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon a. KPU keliru dalam menetapkan persyaratan persentase dan jumlah minimal kursi serta persentase dan jumlah minimal akumulasi perolehan suara sah Parpol atau Gabungan Parpol; b. KPU tidak menetapkan persyaratan persentase dan jumlah minimal kursi serta persentase dan jumlah minimal akumulasi perolehan suara sah Parpol atau Gabungan Parpol melalui SK; c. KPU tidak menyebutkan persyaratan persentase dan jumlah minimal kursi Parpol atau Gabungan Parpol dalam SK; d. KPU tidak menyebutkan persyaratan persentase dan jumlah minimal akumuasi perolehan suara sah Parpol atau Gabungan Parpol dalam SK; a. Memastikan KPU menetapkan persyaratan persentase dan jumlah minimal kursi serta persentase dan jumlah minimal akumulasi perolehan suara sah Parpol atau Gabungan Parpol dengan benar; b. Memastikan KPU menetapkan persyaratan persentase dan jumlah minimal kursi serta persentase dan jumlah minimal akumulasi perolehan suara sah Parpol atau Gabungan Parpol melalui SK; c. Memastikan KPU menyebutkan persyaratan persentase dan jumlah minimal kursi Parpol atau Gabungan Parpol dalam SK; d. Memastikan KPU menyebutkan persyaratan persentase dan jumlah minimal akumuasi perolehan suara sah Parpol atau Gabungan Parpol dalam SK; a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon. a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/peringatan dini kepada KPU terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon; dan b. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek keterpenuhan muatan materi Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon. Dalam hal Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon tidak memenuhi muatan materi Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, Bawaslu merekomendasikan perbaikan kepada KPU agar dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat bagi Parpol atau Gabungan Parpol yang hendak mengajukan dukungan. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A Pengawasan. 13
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan e. KPU tidak menyerahkan salinan SK tersebut kepada Bawaslu; f. KPU tidak mengumumkan jadwal, waktu, dan tempat pendaftaran Pasangan Calon selama 11 hari; g. KPU tidak mencantumkan SK persyaratan persentase dan jumlah minimal kursi serta persentase dan jumlah minimal akumulasi perolehan suara sah Parpol atau Gabungan Parpol; h. KPU tidak memperhatikan daya jangkau pengumuman dengan tidak mengumumkan pada media cetak, media elektronik, dan website. e. Memastikan KPU menyerahkan salinan SK tersebut kepada Bawaslu; f. Memastikan KPU mengumumkan jadwal, waktu, dan tempat pendaftaran Pasangan Calon selama 11 hari; g. Memastikan KPU mencantumkan SK persyaratan persentase dan jumlah minimal kursi serta persentase dan jumlah minimal akumulasi perolehan suara sah Parpol atau Gabungan Parpol; h. Memastikan KPU memperhatikan daya jangkau pengumuman dengan mengumumkan pada media cetak, media elektronik, dan website. 9. Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih a. PPDP yang diangkat tidak mengetahui baca, tulis, dan hitung; b. PPS tidak memberikan Bimtek kepada PPDP sehingga tidak mengetahui tata cara Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih; c. PPDP tidak turun ke lapangan namun hanya update data a. Memastikan PPDP yang diangkat mengetahui baca, tulis, dan hitung; b. Memastikan PPS memberikan Bimtek kepada PPDP sehingga PPDP mengetahui tata cara Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih; c. Memastikan PPDP turun ke lapangan dan tidak hanya update a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih. c. Supervisi alat a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/peringatan dini kepada KPU terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih; dan b. Pengawasan Melekat dengan substansi pengawasan pada aspek ketatatan dan kepatuhan PPDP dalam a. Dalam hal ditemukan kesaahan pada data Pemilih, PPDP melakukan perbaikan; b. PPDP mencoret Pemilih tidak memenuhi syarat, yaitu: - Telah meninggal dunia; - Pindah domisili; - TNI/Polri - Belum 17 tahun/ belum menikah pada hari H; - Telah dipastikan 14
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan berdasar data RT/RW setempat; d. PPDP tidak memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih (Form Model AA.1-KWK); e. PPDP tidak menempelkan stiker Coklit di rumah Pemilih yang telah didaftar (Form Model AA.2- KWK); f. PPDP tidak mencoret Pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat; g. PPDP tidak mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat namun belum terdaftar. data berdasar data RT/RW setempat; d. Memastikan PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih (Form Model AA.1-KWK); e. Memastikan PPDP menempelkan stiker Coklit di rumah Pemilih yang telah didaftar (Form Model AA.2- KWK). f. Memastikan PPDP mencoret Pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat; g. Memastikan PPDP mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat namun belum terdaftar. kerja/instrumen pengawasan. melaksanakan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih. c. Pengawasan Audit dengan cara uji petik 50% jumlah TPS tiap desa/kel untuk mendapatkan hasil pemutakhiran yang telah dilakukan oleh PPDP. tidak ada keberadaannya; - Terganggu jiwa/ ingatannya; - Telah dicabut hak pilihnya; dan - Bukan penduduk daerah Pemilihan. c. Dalam hal ditemukan Pemilih penyandang cacat, PPDP mencatat jenis diabilitas. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A Pengawasan. 10. Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Provinsi a. KPU Prov tidak mengundang Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Bawaslu Provinsi untuk menghadiri Rekapitulasi; b. KPU tidak memberikan waktu bagi Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Bawaslu Provinsi untuk menyampaikan keberatan; c. KPU Prov tidak menerima, tidak meralat,dan tidak melakukan pembetulan terhadap keberatan yang dapat di buktikan kebenarannya; d. KPU Prov tidak a. Memastikan KPU Prov mengundang Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Bawaslu Provinsi untuk menghadiri Rekapitulasi; b. Memastikan KPU memberikan waktu bagi Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Bawaslu Provinsi untuk menyampaikan keberatan; c. Memastikan KPU Prov menerima, meralat,dan melakukan pembetulan terhadap keberatan yang dapat di buktikan kebenarannya; d. Memastikan KPU Prov a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Provinsi; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Provinsi. a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/peringatan dini kepada KPU terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Provinsi serta memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan; dan b. Pengawasan Melekat atas pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Provinsi dengan memastikan : a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Provinsi, Bawaslu Prov harus memiliki BA Rekapitulasi Dukungan dari masing-masing Kabupaten dan telah melakukan rekapitulasi hasil uji petik sampel dukungan masing- masing Pasangan Calon; b. Terhadap hasil Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Provinsi oleh KPU Prov ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil Pengawasan, Bawaslu Provinsi harus 15
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan BA Hasil Rekapitulasi Dukungan kepada Bawaslu Provinsi dan Pasangan Calon/Tim Penghubung; menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan BA Hasil Rekapitulasi Dukungan kepada Bawaslu Provinsi dan Pasangan Calon/Tim Penghubung; 1. KPU Prov meminta setiap KPU Kab untuk menyampaikan Rekapitulasi Dukungan berdasarkan Formulir Model BA.5-KWK; 2. KPU Prov menerima, meralat dan melaku- kan pembetulan terhadap keberatan yang dapat dibukti- kan; 3. KPU Prov meminta Pasangan Calon/Tim Penghubung untuk mengisi Formulir Model BA.6.1-KWK atas keberatan yang tidak dapat dibukti- kan kebenarannya dan Pasangan Calon/Tim Penghubung tidak dapat menerima. menyampaikan keberatan disertai dengan bukti-bukti yang ada; Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 11. Pendaftaran Pasangan Calon a. Bakal Pasangan Calon tidak menaati aspek keterpenuhan persyaratan pendaftaran yaitu : 1. Tidak didukung oleh Parpol atau Gabungan Parpol dengan perolehan paling sedikit 20% jumlah kursi DPRD atau 25% akumulasi perolehan suara sah Pemilu Terakhir; 2. Tidak didukung a. Memastikan Bakal Paslon menaati aspek keterpenuhan persyaratan pendaftaran yaitu : 1. Didukung oleh Parpol atau Gabungan Parpol dengan perolehan paling sedikit 20% jumlah kursi DPRD atau 25% akumulasi perolehan suara sah Pemilu Terakhir; 2. Didukung oleh a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Pendaftaran Pasangan Calon; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Pendaftaran Pasangan Calon. a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada Parpol dan KPU terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Pendaftaran Pasangan Calon; b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan Parpol dan KPU dalam proses Pendaftaran Pasangan a. Dalam hal ditemukan Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi aspek keterpenuhan persyaratan pendaftaran dan persyaratan pencalonan, maka Bawaslu Provinsi merekomendasikan kepada KPU untuk tidak menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dimaksud; dan b. Dalam hal ditemukan Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi 16
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan oleh Parpol atau Gabungan Parpol yang memperoleh kursi di DPRD pada Pemilu Terakhir; 3. Tidak menyertakan SK Pimpinan Parpol Tingkat Pusat tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi; 4. Tidak menyerahkan dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan sebarannya (untuk Pasangan Calon Perseorangan); 5. Tidak menyerahkan Daftar Nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan; 6. Tidak menyerahkan RKDK; b. Bakal Pasangan Calon tidak menaati aspek keterpenuhan persyaratan pencalonan yaitu : 1. Tidak menyertakan Surat Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur dari Parpol atau Gabungan Parpol (Model B-KWK Parpol); 2. Tidak menyertakan Parpol atau Gabungan Parpol yang memperoleh kursi di DPRD pada Pemilu Terakhir; 3. Menyertakan SK Pimpinan Parpol Tingkat Pusat tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi; 4. Menyerahkan dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan sebarannya (untuk Pasangan Calon Perseorangan); 5. Menyerahkan Daftar Nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan; 6. Menyerahkan RKDK; b. Memastikan Bakal Paslon menaati aspek keterpenuhan persyaratan pencalonan yaitu : 1. Menyertakan Surat Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur dari Parpol atau Gabungan Parpol (Model B-KWK Parpol); 2. Menyertakan Calon; c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek kelengkapan persyaratan Bakal Pasangan Calon. aspek kelengkapan persyaratan calon, maka Bawaslu Provinsi merekomendasikan kepada KPU agar Bakal Pasangan Calon dimaksud dapat melengkapi kekurangan tersebut sesegera mungkin. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A Pengawasan. 17
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan Keputusan Pimpinan Parpol Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.1-KWK Parpol); 3. Tidak menyertakan Surat Pernyataan Kesepakatan Parpol/Gabungan Parpol dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.2-KWK Parpol); 4. Tidak menyertakan Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Parpol/Gabungan Parpol dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.3-KWK Parpol); 5. Tidak menyertakan Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan RPJP Daerah (Model B.4- KWK Parpol); 6. Tidak menyertakan Surat Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur dari Keputusan Pimpinan Parpol Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.1-KWK Parpol); 3. Menyertakan Surat Pernyataan Kesepakatan Parpol/Gabungan Parpol dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.2-KWK Parpol); 4. Menyertakan Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Parpol/Gabungan Parpol dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.3-KWK Parpol); 5. Menyertakan Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan RPJP Daerah (Model B.4- KWK Parpol); 6. Menyertakan Surat Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur dari 18
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan Perseorangan (Model B-KWK Perseorangan); 7. Tidak menyertakan Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.1-KWK Perseorangan); 8. Tidak menyertakan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.2-KWK Perseorangan); 9. Tidak menyertakan Surat Pernyataan Tidak Mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.3-KWK Perseorangan); 10. Tidak menyertakan Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan RPJP Daerah (Model B.4- Perseorangan (Model B-KWK Perseorangan); 7. Menyertakan Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.1-KWK Perseorangan); 8. Menyertakan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.2-KWK Perseorangan); 9. Menyertakan Surat Pernyataan Tidak Mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.3-KWK Perseorangan); 10. Menyertakan Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan RPJP Daerah (Model B.4- 19
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan KWK Perseorangan); c. Bakal Pasangan Calon tidak menaati aspek kelengkapan persyaratan calon yaitu: 1. Tidak menyertakan Surat Pernyataan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model BB.1-KWK); 2. Tidak menyertakan Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model BB.2-KWK); 3. Tidak menyertakan dokumen persyaratan calon lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan- undangan. d. Bakal Pasangan Calon mendaftarkan diri pada akhir waktu (last minute) pendaftaran sehingga tidak memiliki waktu untuk perbaikan persyaratan pendaftaran dan pencalonan yang menyebabkan pihak KPU berat mengambil keputusan; e. Dokumen persyaratan KWK Perseorangan); c. Memastikan Bakal Paslon menaati aspek kelengkapan persyaratan calon yaitu: 1. Menyertakan Surat Pernyataan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model BB.1-KWK); 2. Menyertakan Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model BB.2-KWK); 3. Menyertakan dokumen persyaratan calon lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan- undangan. d. Memastikan Bakal Paslon mendaftarkan diri pada awal waktu pendaftaran sehingga memiliki cukup waktu untuk perbaikan persyaratan pendaftaran dan pencalonan sehingga pihak KPU tidak merasa berat mengambil keputusan; e. Memastikan dokumen 20
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan Bakal Pasangan Calon diragukan validitas dan kebenarannya; f. KPU tidak melakukan prosedur yang benar dan/atau standar sama dalam melakukan pemeriksaan dokumen dan/atau dalam memfaktualkan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon. g. Ketidaknetralan penyelenggara (KPU) akibat adanya hubungan yang mengakibatkan konflik kepentingan baik hubungan bisnis maupun kekerabatan dengan Bakal Paslon. persyaratan Bakal Paslon terpenuhi validitas dan kebenarannya; f. Memastikan KPU melakukan prosedur yang benar dan/atau standar sama dalam melakukan pemeriksaan dokumen dan/atau dalam memfaktualkan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon. g. Memastikan netralitas penyelenggara (KPU) yang tidak terpengaruh adanya hubungan yang mengakibatkan konflik kepentingan baik hubungan bisnis maupun kekerabatan dengan Bakal Paslon. 12. Pemeriksaan Kesehatan serta Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Pemeriksaan Kesehatan: a. KPU tidak berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Tingkat Provinsi untuk menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani serta rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani; b. KPU tidak menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan Pemeriksaan Kesehatan: a. Memastikan KPU berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Tingkat Provinsi untuk menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani serta rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani; b. Memastikan KPU menetapkan standar kemampuan sehat a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Pemeriksaan Kesehatan serta Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Pemeriksaan Kesehatan serta Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon. a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Pemeriksaan Kesehatan serta Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon serta kepada Tim Dokter Pemeriksa agar dapat melaksanakan tugas secara mandiri dan profesional; a. Dalam hal ditemukan Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi aspek kelengkapan persyaratan calon, maka Bawaslu Provinsi merekomendasikan kepada KPU agar Bakal Pasangan Calon dimaksud dapat melengkapi kekurangan tersebut sesegera mungkin; b. Dalam hal ditemukan dokumen Bakal Pasangan Calon yang tidak terpenuhi aspek kebenaran dan keabsahan setelah 21
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan jasmani serta rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani melalui SK; c. KPU tidak menyampaikan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon; d. KPU tidak menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada Pimpinan Parpol/Gabungan Parpol yang mengusulkan Pasangan Calon; e. Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan tidak melaksanakan tugasnya secara mandiri dan profesional. Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon : a. KPU tidak meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen yang meliputi penelitian terhadap : 1. Cap basah Parpol atau masing- rohani dan jasmani serta rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani melalui SK; c. Memastikan KPU menyampaikan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon; d. Memastikan KPU menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada Pimpinan Parpol/Gabungan Parpol yang mengusulkan Pasangan Calon; e. Memastikan Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan melaksanakan tugasnya secara profesional dan mandiri. Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon : a. Memastikan KPU meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen yang meliputi penelitian terhadap : 1. Cap basah Parpol atau masing- b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPU dalam proses Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon; c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek keabsahan dan keterpenuhan persyaratan Bakal Pasangan Calon; dan d. Pengawasan Investigasi dengan melakukan verifikasi faktual kebenaran dan keabsahan terhadap persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diragukan kebenarannya berdasarkan temuan maupun laporan masyarakat; dilakukan faktualisasi, Bawaslu Provinsi menindaklanjuti sesuai dengan tata cara penanganan dan penindakan pelanggaran. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A Pengawasan. 22
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan masing Gabungan Parpol yang bergabung; 2. Kesesuaian tanda tangan masing- masing Calon dalam Formulir Pendaftaran dengan tanda tangan pada fotokopi KTP; 3. Keberadaan materai pada dokumen-dokumen yang mempersyaratkan penggunaan materai. 4. Kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan peraturan perundang- undangan b. KPU tidak menuangkan hasil penelitian ke dalam Formulir Model BA.HP-KWK dan Lampirannya; c. KPU tidak memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu. masing Gabungan Parpol yang bergabung; 2. Kesesuaian tanda tangan masing- masing Calon dalam Formulir Pendaftaran dengan tanda tangan pada fotokopi KTP; 3. Keberadaan materai pada dokumen-dokumen yang mempersyaratkan penggunaan materai. 4. Kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan peraturan perundang- undangan b. Memastikan KPU menuangkan hasil penelitian ke dalam Formulir Model BA.HP- KWK dan Lampirannya; c. Memastikan KPU memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu. 13. Pemberitahuan Hasil Penelitian, Perbaikan, dan Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon a. KPU tidak menyampaikan hasil penelitian dalam bentuk Formulir Model BA.HP-KWK dan Lampirannya kepada Bawaslu Provinsi serta Pasangan Calon dan a. Memastikan KPU menyampaikan hasil penelitian dalam bentuk Formulir Model BA.HP-KWK dan Lampirannya kepada Bawaslu Provinsi serta Pasangan Calon dan a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Pemberi- tahuan Hasil Pene- litian, Perbaikan, dan Penelitian Hasil Perbaikan a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan a. Dalam hal ditemukan Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi aspek kelengkapan persyaratan calon setelah dilakukan perbaikan, maka Bawaslu Provinsi 23
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan Parpol/Gabungan Parpol; b. KPU tidak mengumumkan hasil penelitian paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian; c. KPU tidak menyebutkan dokumen yang belum lengkap dan/atau BMS dan/atau TMS untuk diperbaiki ; d. KPU tidak memberikan kesempatan penggantian Calon atau Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat kesehatan rohani dan jasmani dan/atau bebas narkoba. e. KPU tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau laporan tertulis masyarakat yang dilampiri bukti- bukti yang memperkuat laporan. f. KPU tidak menuangkan hasil penelitian perbaikan ke dalam Formulir Model BA.HP-KWK Perbaikan dan Lampirannya; g. KPU tidak menyampaikan hasil penelitian perbaikan Parpol/Gabungan Parpol; b. Memastikan KPU mengumumkan hasil penelitian paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian; c. Memastikan KPU menyebutkan dokumen yang belum lengkap dan/atau BMS dan/atau TMS untuk diperbaiki ; d. Memastikan KPU memberikan kesempatan penggantian Calon atau Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat kesehatan rohani dan jasmani dan/atau bebas narkoba. e. Memastikan KPU menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau laporan tertulis masyarakat yang dilampiri bukti- bukti yang memperkuat laporan. f. Memastikan KPU menuangkan hasil penelitian perbaikan ke dalam Formulir Model BA.HP-KWK Perbaikan dan Lampirannya; g. Memastikan KPU menyampaikan hasil penelitian perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Pemberitahuan Hasil Penelitian, Perbaikan, dan Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon. sub tahapan Pemberitahuan Hasil Penelitian, Perbaikan, dan Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon; b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPU dalam proses Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon; c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek keabsahan dan keterpenuhan persyaratan hasil perbaikan oleh Bakal Pasangan Calon; dan d. Pengawasan Investigasi dengan melakukan verifikasi faktual kebenaran dan keabsahan terhadap perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diragukan kebenarannya berdasarkan temuan maupun laporan masyarakat; merekomendasikan kepada KPU agar Bakal Pasangan Calon tersebut dinyatakan TMS; b. Dalam hal ditemukan dokumen Bakal Pasangan Calon yang tidak terpenuhi aspek kebenaran dan keabsahan setelah dilakukan faktualisasi terhadap dokumen hasil perbaikan, Bawaslu Provinsi menindaklanjuti sesuai dengan tata cara penanganan dan penindakan pelanggaran. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A Pengawasan. 24
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan kepada Bawaslu Provinsi serta Pasangan Calon dan Parpol/Gabungan Parpol; h. KPU tidak mengumumkan hasil penelitian perbaikan kepada masyarakat; i. KPU tidak memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu. kepada Bawaslu Provinsi serta Pasangan Calon dan Parpol/Gabungan Parpol; h. Memastikan KPU mengumumkan hasil penelitian perbaikan kepada masyarakat; i. Memastikan KPU memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu. 14. Penetapan Pasangan Calon, Pengumuman, dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Penetapan Pasangan Calon : a. KPU tidak menyusun BA Penetapan Pasangan Calon berdasarkan Hasil Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dan menetapkannya dengan SK; b. KPU menetapkan Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat dan tidak menetapkan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat; c. KPU tidak melakukan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon dan penetapan pasangan calon melewati batas waktu yang telah ditentukan; d. KPU tidak Penetapan Pasangan Calon : a. Memastikan KPU menyusun BA Penetapan Pasangan Calon berdasarkan Hasil Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dan menetapkannya dengan SK; b. Memastikan KPU menetapkan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat dan tidak menetapkan Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat; c. Memastikan KPU melakukan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon dan penetapan pasangan calon tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan; d. Memastikan KPU a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Penetapan Pasangan Calon, Pengumuman, dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Penetapan Pasangan Calon, Pengumuman, dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon. a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Penetapan Pasangan Calon, Pengumuman, dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon serta kepada Pasangan Calon/Parpol/ Gabungan Parpol untuk tidak mengundurkan diri/menarik pengajuan Pasangan Calon pasca Penetapan Pasangan Calon; b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPU dalam proses Penetapan Pasangan Calon, Pengumuman, dan Pengundian Nomor a. Dalam hal ditemukan Penetapan Pasangan Calon oleh KPU yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka Bawaslu Provinsi menindaklanjuti sesuai dengan tata cara penanganan dan penindakan pelanggaran. b. Dalam hal ditemukan Pasangan Calon/Calon/Parpol/ Gabungan Parpol yang mengundurkan diri/menarik pengajuan Pasangan Calon pasca Penetapan Pasangan Calon, maka Bawaslu Provinsi menindaklanjuti sesuai dengan tata cara penanganan dan penindakan pelanggaran. Aktifitas pengawasan 25
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan mengumumkan Hasil Penetapan Pasangan Calon; Pengundian Nomor Urut: a. KPU tidak melakukan Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon melewati batas waktu yang telah ditentukan; b. KPU tidak mengumumkan Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon. Penyusunan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon : a. KPU tidak menyusun Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon dalam Daftar Pasangan Calon; b. Nama lengkap Pasangan Calon pada Daftar Pasangan Calon tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ketaatan Pasangan Calon/Parpol/Gabungan Parpol : a. Pasangan Calon/salah seorang Calon mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Peserta mengumumkan Hasil Penetapan Pasangan Calon; Pengundian Nomor Urut: a. Memastikan KPU melakukan Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan; b. Memastikan KPU mengumumkan Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon. Penyusunan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon : a. Memastikan KPU menyusun Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon dalam Daftar Pasangan Calon; b. Memastikan Nama lengkap Pasangan Calon pada Daftar Pasangan Calon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ketaatan Pasangan Calon/Parpol/Gabungan Parpol : a. Memastikan Pasangan Calon/salah seorang Calon tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan Urut Pasangan Calon; c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek keterpenuhan muatan materi Pengumuman Hasil Penetapan Pasangan Calon dan Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon. menggunakan Form A Pengawasan. 26
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan Pemilihan; b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang Calon setelah pengumuman. sebagai Peserta Pemilihan; b. Memastikan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang Calon setelah pengumuman. 15. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) a. Pasangan Calon tidak melaporkan LADK sesuai batas waktu yang ditentukan; b. Petugas yang ditunjuk melaporkan LADK tidak menyerahkan Surat Tugas; c. Pasangan Calon tidak melaporkan LADK dengan format yang lengkap; d. Pasangan Calon tidak mengisi cakupan informasi LADK dengan lengkap; e. Pasangan Calon tidak melampirkan Surat Pernyataan Penyumbang dengan isian data dan informasi yang lengkap; f. Pasangan Calon menerima sumbangan dana kampanye dari pihak yang dilarang dan/atau sumbangan yang melebihi batas sesuai ketentuan; g. KPU Prov tidak a. Memastikan Paslon melaporkan LADK sesuai batas waktu yang ditentukan; b. Memastikan Petugas yang melaporkan LADK menyerahkan Surat Tugas; c. Memastikan Paslon melaporkan LADK dengan format yang lengkap; d. Memastikan Paslon mengisi cakupan informasi LADK dengan lengkap; e. Memastikan Paslon melampirkan Surat Pernyataan Penyumbang dengan isian data dan informasi yang lengkap; f. Memastikan Paslon tidak menerima sumbangan dana kampanye dari pihak yang dilarang dan/atau menerima sumbangan yang melebihi batas sesuai ketentuan; g. Memastikan KPU Prov a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK); b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU Prov dan Paslon terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK); b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPU dalam menerima Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK); c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek kelengkapan format dan keterpenuhan cakupan informasi LADK Paslon; d. Pengawasan Investigasi dengan cara melakukan penelusuran terhadap pihak yang a. Dalam hal ditemukan cakupan informasi dan format LADK Paslon yang tidak lengkap, maka Bawaslu Prov merekomendasikan kepada KPU Prov untuk meminta Paslon bersangkutan melengkapi sesegera mungkin; b. Dalam hal ditemukan sumbangan dana kampanye dari pihak yang dilarang dan/atau sumbangan yang melebihi batas sesuai ketentuan, maka Bawaslu Prov merekomendasikan kepada Paslon yang bersangkutan untuk tidak menggunakan dana tersebut dan mengembalikan ke kas negara. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A Pengawasan. 27
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan memberikan sanksi peringatan kepada Pasangan Calon yang terlambat/tidak melaporkan LADK; h. KPU Prov tidak melakukan pencermatan terhadap cakupan informasi dan format LADK; i. KPU Prov tidak membuat tanda terima dan BA Penerimaan LADK serta tidak membuat catatan khusus dalam BA untuk cakupan informasi/format LADK yang tidak lengkap; j. KPU Prov tidak mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK; k. KPU Prov tidak membuka akses data dan informasi bagi Bawaslu Prov. memberikan sanksi peringatan kepada Pasangan Calon yang terlambat/tidak melaporkan LADK; h. Memastikan KPU Prov melakukan pencermatan terhadap cakupan informasi dan format LADK i. Memastikan KPU Prov membuat tanda terima dan BA Penerimaan LADK serta membuat catatan khusus dalam BA untuk cakupan informasi/format LADK yang tidak lengkap; j. Memastikan KPU Prov mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK; k. Memastikan KPU Prov membuka akses data dan informasi bagi Bawaslu Prov. memberikan sumbangan untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian nilai sumbangan dengan kondisi faktual penyumbang. 16. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Desa/Kel a. PPS tidak menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran berdasarkan Coklit PPDP; b. PPS tidak menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran menggunakan Formulir Model A1.1-KWK; c. PPS tidak melakukan a. Memastikan PPS menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran berdasarkan Coklit PPDP; b. Memastikan PPS menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran menggunakan Formulir Model A1.1-KWK; c. Memastikan PPS a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekap Daftar Pemilih Pemutakhiran di Tingkat Desa/Kel; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapituasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU agar dapat menginstruksikan kepada PPS melalui KPU Kab dan PPK terkait dengan ketaatan dan kepatuhan PPS terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Rekapituasi Daftar Pemilih Hasil a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Desa/Kel, PPL harus memiliki Hasil Pengawasan berdasarkan uji petik 50% jumlah TPS tiap desa/kel dan telah melakukan rekapitulasi serta analisa terhadap hasil pengawasan tersebut; 28
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran; d. PPS tidak mengundang PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran; e. PPS tidak menindaklanjuti masukan yang dapat disertai dengan data autentik dan bukti tertulis; f. PPS tidak menyampaikan salinan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (Formulir Model A1.1- KWK) kepada PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon. melakukan Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran; d. Memastikan PPS mengundang PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran; e. Memastikan PPS menindaklanjuti masukan yang dapat disertai dengan data autentik dan bukti tertulis; f. Memastikan PPS menyampaikan salinan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (Formulir Model A1.1- KWK) kepada PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon. Tingkat Desa/Kel; c. Supervisi alat kerja/instrumen pengawasan. Pemutakhiran di Tingkat Desa/Kel; b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan PPS dalam proses Rekapituasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Desa/Kel; c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek Hasil Pemutakhiran yang dilakukan oleh PPDP dengan Hasil Pengawasan PPL. b. Terhadap hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Desa/Kel oleh PPS ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil Pengawasan, PPL harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti yang ada; c. Dalam hal belum terbentuk PPL pada saat Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Desa/Kel, Panwaskab membuat kelompok kerja melibatkan pemantau dan/atau kampus untuk mengawasi pelaksanaan sub tahapan ini. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 17. Kampanye dan Debat Publik Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye : a. KPU Prov membuat APeKa dan Bahan Kampanye tidak sesuai design dan materi yang disampaikan oleh Paslon; b. KPU Prov terlambat membuat APeKa dan Bahan Kampanye Paslon; c. KPU Prov membuat Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye : a. Memastikan KPU Prov membuat APeKa dan Bahan Kampanye sesuai design dan materi yang disampaikan oleh Paslon; b. Memastikan KPU Prov tepat waktu membuat APeKa dan Bahan Kampanye Paslon; c. Memastikan KPU Prov a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan Tahapan Kampanye; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan Tahapan Kampanye; c. Supervisi alat kerja/instrumen pengawasan. a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU Prov dan Pasangan Calon terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan Tahapan Kampanye; b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan Pasangan a. Pasca Penetapan Pasangan Calon, Bawaslu Prov berkoordinasi dengan KPU Prov terkait penyusunan jadwal waktu dan lokasi kampanye Pertemuan Terbatas, Tatap Muka, dan Rapat Umum; b. Bawaslu Prov berkoordinasi dengan masing-masing Pasangan Calon untuk 29
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan APeKa dan Bahan Kampanye Paslon tidak sesuai jumlah dan ukuran yang diatur; d. KPU Prov memasang APeKa Paslon pada tempat-tempat yang dilarang; e. Paslon mencetak dan menyebarkan APeKa; f. Paslon mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain yang diperkenankan; g. Paslon mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye dengan konversi lebih dari Rp. 25.000,-/unit; h. Paslon memasang stiker pada tempat- tempat yang dilarang; i. Materi kampanye bertentangan aturan yang ada. Pertemuan Terbatas, Tatap Muka, dan Rapat Umum : a. Paslon tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian dengan tembusan kepada KPU Prov dan Bawaslu Prov; b. Jumlah peserta membuat APeKa dan Bahan Kampanye Paslon sesuai jumlah dan ukuran yang diatur; d. Memastikan KPU Prov memasang APeKa Paslon pada tempat- tempat yang diperbolehkan; e. Memastikan Paslon tidak mencetak dan menyebarkan APeKa; f. Memastikan Paslon mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye yang diperkenankan; g. Memastikan Paslon tidak mencetak dan meyebarkan Bahan Kampanye dengan konversi lebih dari Rp. 25.000,-/unit; h. Memastikan Paslon memasang stiker pada tempat-tempat yang dilarang; i. Memastikan materi kampanye sesuai aturan. Pertemuan Terbatas, Tatap Muka, dan Rapat Umum : a. Memastikan Paslon menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian dengan tembusan kepada KPU Prov dan Bawaslu Prov; b. Memastikan jumlah Kampanye dalam melaksanakan Kampanye; c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada dokumen-dokumen terkait Kampanye yang antara lain : 1. Daftar Tim Kampanye dan Penghubung Paslon (Form Model BC1- KWK); 2. Daftar Petugas Kampanye (Form Model BC2-KWK); 3. Orang-Seorang atau Relawan Kampanye (Form Model BC3- KWK); 4. Akun Media Sosial Paslon (Form Model BC4-KWK); 5. Pemberitahuan Tertulis terkait Rencana Kampanye; dan 6. Jadwal Kampanye mendapatkan desain APeKa dan Bahan Kampanye serta materi Iklan Kampanye; c. Bawaslu Prov melakukan pencermatan dan penelusuran nama- nama Tim Kampanye Paslon terutama pada indikasi adanya keterlibatan TNI/Polri, ASN/PNS, dan Kades/ Perangkat Desa dalam Tim Kampanye; d. Pengawas Pemilu melakukan upaya- upaya yang maksimal pencegahan terhadap praktek Politik Uang, keterlibatan ASN/PNS dan Kades/ Perangkat Desa dalam Kampanye, serta kemungkinan penggunaan fasilitas negara/daerah dan pemberian uang/materi lainnya berkedok Bansos; e. Pengawas Pemilu berkoordinasi dengan KPU Prov/Kab, Pihak Kepolisian dan Pemerintah Darah (Satpol-PP) untuk melakukan penertiban APeKa dan Bahan Kampanye yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan. 30
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan kampanye lebih dari 2.000 orang; c. Terdapat tanda gambar/atribut selain gambar/atribut Paslon bersangkutan; d. Kampanye menggunakan faslitas negara/daerah; e. Paslon melibatkan Pejabat BUMN/BUMD, TNI/Polri, ASN/PNS, dan Kades/Perangkat Desa; f. Terdapat kegiatan Politik Uang; g. Berlangsung sebelum pukul 09.00 pagi dan berakhir setelah pukul 18.00 sore (Rapat Umum); h. Kegiatan kampanye melanggar larangan- larangan lainnya. Iklan Kampanye di Media Massa: a. KPU Prov menayangkan Iklan Kampanye tidak sesuai materi yang disampaikan Paslon; b. KPU Prov menayangkan Iklan Kampanye tidak sesuai jumlah, ukuran, dan durasi tayang setiap Paslon; peserta kampanye tidak lebih dari 2.000 orang; c. Memastikan tidak terdapat tanda gambar/atribut selain gambar/atribut Paslon bersangkutan; d. Memastikan Kampanye tidak menggunakan faslitas negara/daerah; e. Memastikan Paslon tidak melibatkan Pejabat BUMN/BUMD, TNI/Polri, ASN/PNS, dan Kades/ Perangkat Desa; f. Memastikan tidak terdapat kegiatan Politik Uang; g. Memastikan berlangsung mulai pukul 09.00 pagi dan s.d pukul 18.00 sore (Rapat Umum); h. Memastikan kegiatan kampanye tidak melanggar larangan. Iklan Kampanye di Media Massa: a. Memastikan KPU Prov menayangkan Iklan Kampanye sesuai materi yang disampaikan Paslon; b. Memastikan KPU Prov menayangkan Iklan Kampanye sesuai jumlah, ukuran, dan durasi tayang setiap Paslon; 31
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan c. KPU Prov tidak memberikan perlakuan sama dan berimbang bagi jadwal iklan setiap Paslon; d. Paslon membuat materi Iklan Kampanye tidak sesuai peraturan dan etika periklanan; e. Paslon membuat dan menayangkan Iklan Kampanye selain yang difasilitasi KPU Prov. f. Paslon memasang Iklan Kampanye diluar jadwal waktu Kampanye Iklan di Media Massa. Kampanye di Media Sosial : a. Paslon tidak membuat akun resmi di media sosial; b. Paslon tidak mendaftarkan akun resmi di media sosial kepada KPU Prov sesuai waktu tahapan; c. Akun media sosial dalam Form Model BC4-KWK tidak disampaikan kepada Bawaslu Prov dan Kepolisian. d. Materi kampanye dalam akun media sosial bernada Black Campaign. c. Memastikan KPU Prov memberikan perlakuan sama dan berimbang bagi jadwal iklan setiap Paslon; d. Memastikan Paslon membuat materi Iklan Kampanye sesuai peraturan dan etika periklanan; e. Memastikan Paslon tidak membuat dan menayangkan Iklan Kampanye selain yang difasilitasi KPU Prov. f. Memastikan Paslon tidak memasang Iklan Kampanye diluar jadwal waktu Kampanye Iklan di Media Massa. Kampanye di Media Sosial : a. Memastikan Paslon membuat akun resmi di media sosial; b. Memastikan Paslon mendaftarkan akun resmi di media sosial kepada KPU Prov sesuai waktu tahapan; c. Memastikan akun media sosial dalam Form Model BC4-KWK disampaikan kepada Bawaslu Prov dan Kepolisian. d. Memastikan materi kampanye dalam akun media sosial tidak bernada Black 32
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan Debat Publik : a. Tidak dipandu oleh moderator yang netral, profesional, dan berintegritas tinggi; b. KPU Prov tidak memberikan akses yang luas bagi penyandang disabilitas; c. Materi debat yang tidak berorientasi visi, misi, program Pasangan Calon; d. Moderator memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap materi debat; e. KPU Prov tidak menetapkan mekanisme penyelenggaraan debat melalui SK. Campaign. Debat Publik : a. Memastikan dipandu oleh moderator yang netral, profesional, dan berintegritas tinggi; b. Memastikan KPU Prov memberikan akses yang luas bagi penyandang disabilitas; c. Memastikan materi debat berorientasi visi, misi, program Pasangan Calon; d. Memastikan moderator tidak memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap materi debat; e. Memastikan KPU Prov menetapkan mekanisme penyelenggaraan debat melalui SK. 18. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Kecamatan a. PPK tidak melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran sesuai waktu tahapan; b. PPK tidak mengundang Panwascam dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran; c. PPK tidak memberikan kesempatan dan tidak a. Memastikan PPK melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran sesuai waktu tahapan; b. Memastikan PPK mengundang Panwascam dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran; c. Memastikan PPK memberikan a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekapituasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Kecamatan; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapituasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Kecamatan; c. Supervisi alat a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU agar dapat menginstruksikan kepada PPK melalui KPU Kab terkait dengan ketaatan dan kepatuhan PPK terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Rekapituasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Kecamatan; b. Pengawasan Melekat a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, Panwascam harus memiliki Formulir Model A1.1-KWK setiap Desa/Kel dan telah melakukan rekapitulasi terhadap data tersebut; b. Terhadap hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPK ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil 33
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan menindaklanjuti masukan yang dapat disertai dengan data autentik dan bukti tertulis; d. PPK tidak menyusun Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran menggunakan Formulir Model A1.2-KWK; e. PPK tidak menyampaikan salinan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (Formulir Model A1.2- KWK) kepada Panwascam dan Tim Kampanye Pasangan Calon. kesempatan dan menindaklanjuti masukan yang dapat disertai dengan data autentik dan bukti tertulis; d. Memastikan PPK menyusun Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran menggunakan Formulir Model A1.2-KWK; e. Memastikan PPK menyampaikan salinan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (Formulir Model A1.2- KWK) kepada Panwascam dan Tim Kampanye Pasangan Calon. kerja/instrumen pengawasan. dengan substansi ketaatan dan kepatuhan PPK dalam proses Rekapituasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran; c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek kesesuaian antara Hasil Rekapitulasi di Tingkat Desa/Kel dengan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan. Rekapitulasi Panwascam, maka Panwascam harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti yang ada; c. Dalam hal belum terbentuk Panwascam pada saat Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Kecamatan, Panwaskab dapat membuat kelompok kerja dengan melibatkan pemantau dan/atau kampus untuk mengawasi pelaksanaan sub tahapan ini. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 19. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/ Penetapan DPS di Kabupaten a. KPU Kab tidak melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/ Penetapan DPS sesuai waktu tahapan; b. KPU Kab tidak mengundang Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/ Penetapan DPS; c. KPU Kab tidak memberikan a. Memastikan KPU Kab melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/ Penetapan DPS sesuai waktu tahapan; b. Memastikan KPU Kab mengundang Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/ Penetapan DPS; c. Memastikan KPU Kab memberikan a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekapituasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/ Penetapan DPS di Kabupaten; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapituasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/ Penetapan DPS di Kabupaten; c. Supervisi alat a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU agar dapat menginstruksikan kepada KPU Kab terkait dengan ketaatan dan kepatuhan KPU Kab terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Rekapituasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/ Penetapan DPS di Tingkat Kabupaten; b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/ Penetapan DPS, Panwaskab harus memiliki Formulir Model A1.2-KWK setiap Kecamatan dan telah melakukan rekapitulasi terhadap data tersebut; b. Terhadap hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/ Penetapan DPS oleh KPU Kab ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil 34
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan kesempatan dan tidak menindaklanjuti masukan yang dapat disertai dengan data autentik dan bukti tertulis; d. KPU Kab tidak menyusun Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/ Penetapan DPS menggunakan Formulir Model A1.3-KWK; e. KPU Kab tidak menyampaikan salinan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (Formulir Model A1.3- KWK) kepada Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon; f. KPU Kab tidak menyerahkan softcopy by name by addres DPS kepada Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon. kesempatan dan menindaklanjuti masukan yang dapat disertai dengan data autentik dan bukti tertulis; d. Memastikan KPU Kab menyusun Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/ Penetapan DPS menggunakan Formulir Model A1.3-KWK; e. Memastikan KPU Kab menyampaikan salinan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (Formulir Model A1.3- KWK) kepada Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon; f. Memastikan KPU Kab tidak menyerahkan softcopy by name by addres DPS kepada Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon. kerja/instrumen pengawasan. kepatuhan KPU Kab dalam proses Rekapituasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/ Penetapan DPS; c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek kesesuaian antara Hasil Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan dengan Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten; d. Pengawasan Investigasi dengan melakukan penelitian terhadap kelengkapan jenis informasi data Pemilih dan kemungkinan Pemilih ganda dalam DPS. Rekapitulasi Panwaskab, maka Panwaskab harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti yang ada; c. Dalam hal rekomendasi/masukan yang disampaikan kepada KPU Kab tidak ditindaklanjuti maka Panwaskab menindaklanjuti sesuai dengan tata cara penanganan dan penindakan pelanggaran. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 20. Rekapitulasi DPS di Provinsi a. KPU Prov tidak melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS sesuai waktu tahapan; b. KPU Prov tidak mengundang Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS; a. Memastikan KPU Prov melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS sesuai waktu tahapan; b. Memastikan KPU Prov mengundang Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS; a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPS di Provinsi; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPS di Provinsi. a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Rekapituasi DPS di Tingkat Provinsi; b. Pengawasan Melekat a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi DPS, Bawaslu Prov harus memiliki Formulir Model A1.3-KWK setiap Kabupaten dan telah melakukan rekapitulasi terhadap data tersebut; b. Terhadap hasil Rekapitulasi DPS oleh KPU Prov ditemukan ketidaksesuaian 35
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan c. KPU Prov tidak memberikan kesempatan dan tidak menindaklanjuti masukan yang dapat disertai data autentik dan bukti tertulis; d. KPU Prov tidak menyusun Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara menggunakan Formulir Model A1.4-KWK; e. KPU Prov tidak menyampaikan salinan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (Formulir Model A1.4- KWK) kepada Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Paslon; f. KPU Prov tidak menyerahkan softcopy by name by addres DPS kepada Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon. c. Memastikan KPU Prov memberikan kesempatan dan menindaklanjuti masukan yang dapat disertai data autentik dan bukti tertulis; d. Memastikan KPU Prov menyusun Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara menggunakan Formulir Model A1.4-KWK; e. Memastikan KPU Prov menyampaikan salinan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (Formulir Model A1.4- KWK) kepada Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Paslon; f. Memastikan KPU Prov tidak menyerahkan softcopy by name by addres DPS kepada Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon. dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPU dalam proses Rekapitulasi DPS; c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek kesesuaian antara Hasil Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten dengan Rekapitulasi di Tingkat Provinsi. d. Pengawasan Investigasi dengan melakukan penelitian terhadap kelengkapan jenis informasi data Pemilih dan Pemilih ganda dalam DPS. dengan Hasil Rekapitulasi Bawaslu Prov, maka Bawaslu Prov harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti yang ada; c. Dalam hal rekomendasi/masukan yang disampaikan kepada KPU Prov tidak ditindaklanjuti maka Bawaslu Prov menindaklanjuti sesuai dengan tata cara penanganan dan penindakan pelanggaran. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 21. Pengumuman dan Tanggapan DPS a. PPS tidak mengumumkan DPS sesuai waktu tahapan; b. PPS mengumumkan hanya sebagian dari TPS yang ada dalam wilayah desa/kel; c. PPS tidak mengumumkan DPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau; d. PPS tidak a. Memastikan PPS mengumumkan DPS sesuai waktu tahapan; b. Memastikan PPS mengumumkan seluruh TPS yang ada dalam wilayah desa/kel; c. Memastikan PPS mengumumkan DPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau; d. Memastikan PPS a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Pengumuman dan Tanggapan DPS; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Pengumuman dan Tanggapan DPS; c. Supervisi alat kerja/instrumen a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini agar KPU Prov dapat menginstruksikan kepada PPS melalui KPU Kab dan PPK terkait dengan ketaatan dan kepatuhan PPS terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Pengumuman dan Tanggapan DPS; a. Dalam hal PPS tidak mengumumkan DPS, Panwascam/PPL memberikan rekomendasi administrasif kepada PPS agar segera mengumumkan DPS paling lama 1x24 jam; b. Dalam hal PPS tidak menindaklanjuti masukan/tanggapan/ usulan perbaikan, maka Panwascam/PPL 36
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan menindaklanjuti masukan/tanggapan/ usulan perbaikan yang disampaikan; e. PPS tidak mengisi formulir tanggapan/masukan menggunakan Form Model A2-KWK; f. PPS tidak memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih. menindaklanjuti masukan/tanggapan/ usulan perbaikan yang disampaikan; e. Memastikan PPS mengisi formulir tanggapan/masukan menggunakan Form Model A2-KWK; f. Memastikan PPS memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih. pengawasan. b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan PPS dalam menerima dan manindaklanjuti masukan/tanggapan/ usulan perbaikan yang disampaikan; c. Pengawasan Audit dengan cara melakukan penelusuran ke tempat- tempat dimana PPS mengumumkan DPS. menindaklanjuti sesuai dengan tata cara penanganan dan penindakan pelanggaran. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 22. Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) di Tingkat Desa/Kel a. PPS tidak menyusun DPSHP sesuai waktu tahapan; b. PPS tidak menyusun DPSHP menggunakan Formulir Model A3.1- KWK; c. PPS tidak melakukan Pleno Rekapitulasi DPSHP; d. PPS tidak mengundang PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Rekapitulasi DPSHP; e. PPS tidak menyampaikan salinan Rekapitulasi DPSHP (Formulir Model A3.1- KWK) kepada PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon. a. Memastikan PPS menyusun DPSHP sesuai waktu tahapan; b. Memastikan PPS menyusun DPSHP menggunakan Formulir Model A3.1-KWK; c. Memastikan PPS melakukan Pleno Rekapitulasi DPSHP; d. Memastikan PPS mengundang PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Rekapitulasi DPSHP; e. Memastikan PPS menyampaikan salinan Rekapitulasi DPSHP (Formulir Model A3.1- KWK) kepada PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon. a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) di Tingkat Desa/Kel; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) di Tingkat Desa/Kel; c. Supervisi alat kerja/instrumen pengawasan. a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU agar dapat menginstruksikan kepada PPS melalui KPU Kab dan PPK terkait dengan ketaatan dan kepatuhan PPS terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) di Tingkat Desa/Kel; b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan PPS dalam proses Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) di Tingkat Desa/Kel; c. Pengawasan Literatur dengan substansi a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) di Tingkat Desa/Kel, PPL harus memiliki Hasil Pengawasan berdasarkan laporan/ temuan dan telah melakukan rekapitulasi serta analisa hasil pengawasan tersebut; b. Terhadap hasil Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) oleh PPS ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil Pengawasan, PPL harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti yang ada; c. Dalam hal belum terbentuk PPL pada saat Rekapituasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di 37
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan pengawasan pada aspek Hasil Perbaikan DPS yang dilakukan oleh PPS dengan Hasil Pengawasan PPL. Tingkat Desa/Kel, Panwaskab dapat membuat kelompok kerja dengan melibatkan pemantau dan/atau kampus untuk mengawasi pelaksanaan sub tahapan ini. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 23. Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) di Tingkat Kecamatan a. PPK tidak menyusun DPSHP sesuai waktu tahapan; b. PPK tidak menyusun DPSHP menggunakan Formulir Model A3.2- KWK; c. PPK tidak melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP; d. PPK tidak mengundang Panwascam dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP; e. PPK tidak menyampaikan salinan Rekapitulasi DPSHP (Formulir Model A3.2- KWK) kepada Panwascam dan Tim Kampanye Pasangan Calon. a. Memastikan PPK menyusun DPSHP sesuai waktu tahapan; b. Memastikan PPK menyusun DPSHP menggunakan Formulir Model A3.2-KWK; c. Memastikan PPK melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP; d. Memastikan PPK mengundang Panwascam dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP; e. Memastikan PPK menyampaikan salinan Rekapitulasi DPSHP (Formulir Model A3.2- KWK) kepada Panwascam dan Tim Kampanye Pasangan Calon. a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) di Tingkat Kecamatan; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) di Tingkat Kecamatan; c. Supervisi alat kerja/instrumen pengawasan. a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU agar dapat menginstruksikan kepada PPK melalui KPU Kab terkait dengan ketaatan dan kepatuhan PPK terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) di Tingkat Kecamatan; b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan PPK dalam proses Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) di Kec; c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek kesesuaian antara Hasil Rekapitulasi di Tingkat Desa/Kel dengan a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) di Tingkat Kecamatan, Panwascam harus memiliki Formulir Model A3.1-KWK setiap Desa/Kel dan telah melakukan rekapitulasi serta analisa terhadap hasil pengawasan tersebut; b. Terhadap hasil Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) oleh PPK ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil Pengawasan, Panwascam harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti yang ada; c. Dalam hal belum terbentuk Panwascam pada saat Rekapituasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Kecamatan, Panwaskab dapat 38
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan. membuat kelompok kerja dengan melibatkan pemantau dan/atau kampus untuk mengawasi pelaksanaan sub tahapan ini. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 24. Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP)/Penetapan DPT di Tingkat Kabupaten a. KPU Kab tidak menyusun DPSHP/ Penetapan DPT sesuai waktu tahapan; b. KPU Kab tidak menyusun DPSHP/ Penetapan DPT menggunakan Formulir Model A3.3-KWK; c. KPU Kab tidak melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP/ Penetapan DPT; d. KPU Kab tidak mengundang Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP/ Penetapan DPT; e. KPU Kab tidak menyampaikan salinan Rekapitulasi DPSHP/ Penetapan DPT (Formulir Model A3.3- KWK) kepada Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon; a. Memastikan KPU Kab menyusun DPSHP/ Penetapan DPT sesuai waktu tahapan; b. Memastikan KPU Kab menyusun DPSHP/ Penetapan DPT menggunakan Formulir Model A3.3-KWK; c. Memastikan KPU Kab melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP/ Penetapan DPT; d. Memastikan KPU Kab mengundang Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP/ Penetapan DPT; e. Memastikan KPU Kab menyampaikan salinan Rekapitulasi DPSHP/ Penetapan DPT (Formulir Model A3.3- KWK) kepada Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon; a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP)/ Penetapan DPT di Tingkat Kabupaten; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP)/ Penetapan DPT di Tingkat Kabupaten; c. Supervisi alat kerja/instrumen pengawasan. a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU agar dapat menginstruksikan kepada KPU Kab terkait dengan ketaatan dan kepatuhan KPU Kab terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP)/Penetapan DPT di Tingkat Kabupaten; b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPU Kab dalam proses Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP)/Penetapan DPT di Tingkat Kabupaten; c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek kesesuaian antara Hasil Rekapitulasi di Tingkat a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP)/Penetapan DPT di Tingkat Kabupaten, Panwaskab harus memiliki Formulir Model A3.2-KWK setiap Kecamatan dan telah melakukan rekapitulasi terhadap data tersebut; b. Terhadap hasil Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP)/Penetapan DPT di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kab ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil Rekapitulasi Panwaskab, maka Panwaskab harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti yang ada; c. Dalam hal rekomendasi/masukan yang disampaikan kepada KPU Kab tidak ditindaklanjuti maka Panwaskab 39
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan f. KPU Kab tidak menyerahkan softcopy by name by addres DPT kepada Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon. f. Memastikan KPU Kab tidak menyerahkan softcopy by name by addres DPT kepada Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon. Kecamatan dengan Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten; d. Pengawasan Investigasi dengan melakukan penelitian terhadap kelengkapan jenis informasi data Pemilih dan kemungkinan masih adanya Pemilih ganda dalam DPT. menindaklanjuti sesuai dengan tata cara penanganan dan penindakan pelanggaran. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 25. Rekapitulasi DPT di Provinsi a. KPU Prov tidak melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT sesuai waktu tahapan; b. KPU Prov tidak mengundang Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT; c. KPU Prov tidak memberikan kesempatan dan tidak menindaklanjuti masukan yang dapat disertai data autentik dan bukti tertulis; d. KPU Prov tidak menyusun Rekapitulasi DPT menggunakan Formulir Model A3.4-KWK; e. KPU Prov tidak menyampaikan salinan Rekapitulasi DPT (Formulir Model A3.4- KWK) kepada Bawaslu Prov dan Tim a. Memastikan KPU Prov melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT sesuai waktu tahapan; b. Memastikan KPU Prov mengundang Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT; c. Memastikan KPU Prov memberikan kesempatan dan menindaklanjuti masukan yang dapat disertai data autentik dan bukti tertulis; d. Memastikan KPU Prov menyusun Rekapitulasi DPT menggunakan Formulir Model A3.4-KWK; e. Memastikan KPU Prov menyampaikan salinan Rekapitulasi DPT (Formulir Model A3.4- KWK) kepada Bawaslu Prov dan Tim a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPT di Provinsi; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPT di Provinsi. a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Rekapituasi DPT di Tingkat Provinsi; b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPU dalam proses Rekapitulasi DPT; c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek kesesuaian antara Hasil Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten dengan Rekapitulasi di Tingkat Provinsi. d. Pengawasan Investigasi dengan melakukan penelitian terhadap kelengkapan a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi DPT di Tingkat Provinsi, Bawaslu Prov harus memiliki Formulir Model A3.3-KWK setiap Kabupaten dan telah melakukan rekapitulasi terhadap data tersebut; b. Terhadap hasil Rekapitulasi DPT di Tingkat Provinsi oleh KPU Prov ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil Rekapitulasi Bawaslu Prov, maka Bawaslu Prov harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti yang ada; c. Dalam hal rekomendasi/masukan yang disampaikan kepada KPU Prov tidak ditindaklanjuti maka Bawaslu Prov menindaklanjuti sesuai dengan tata cara penanganan dan 40
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon; f. KPU Prov tidak menyerahkan softcopy by name by addres DPT kepada Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon. Kampanye Pasangan Calon; f. Memastikan KPU Prov tidak menyerahkan softcopy by name by addres DPT kepada Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon. jenis informasi data Pemilih dan kemungkinan masih adanya Pemilih ganda dalam DPT. penindakan pelanggaran. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 26. Produksi dan Pendistribusian Logistik a. Ketidaksesuaian dokumen perusahaan rekanan secara faktual dengan dokumen lelang; b. Perusahaan rekanan tidak memiliki kualifikasi sesuai dokumen lelang; c. Perusahaan rekanan tidak memiliki gudang representatif untuk penyimpanan logistik; d. Data perusahaan rekanan tidak sesuai dengan yang tercatat pada Disperindag setempat; e. Track record perusahaan rekanan kurang baik; f. KPU Prov tidak menyusun jadwal pengadaan dan pendistribusian logistik; g. KPU Prov tidak menetapkan standar jumlah, kebutuhan, dan spesifikasi teknis logistik; h. KPU Prov tidak a. Memastikan kesesuaian dokumen perusahaan rekanan secara faktual dengan dokumen lelang; b. Memastikan rekanan memiliki kualifikasi sesuai dokumen lelang; c. Memastikan perusahaan rekanan memiliki gudang representatif untuk penyimpanan logistik; d. Memastikan data perusahaan rekanan sesuai dengan yang tercatat pada Disperindag setempat; e. Memastikan track record perusahaan rekanan baik; f. Memastikan KPU Prov menyusun jadwal pengadaan dan pendistribusian logistik; g. Memastikan KPU Prov menetapkan standar jumlah, kebutuhan, dan spesifikasi teknis logistik; h. Memastikan KPU Prov a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan Tahapan Produksi dan Pendistribusian Logistik; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan Tahapan Produksi dan Pendistribusian Logistik; c. Supervisi alat kerja/instrumen pengawasan. a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU Prov terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses Pengadaan, Produksi dan Pendistribusian Logistik; b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan perusahaan rekanan dalam produksi logistik; c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek kesesuaian dokumen lelang dengan dokumen dan kondisi perusahaan rekanan; d. Pengawasan Audit dengan melakukan uji petik terhadap hasil produksi logistik untuk menguji ketepatan kualitas dan jumlah produksi; e. Pengawasan a. Dalam hal ditemukan kualifikasi perusahaan rekanan yang tidak sesuai dengan dokumen lelang, Bawaslu Prov merekomendasikan kepada KPU Prov untuk melakukan moratorium produksi logistik dan meninjau ulang pengadaan oleh rekanan tersebut; b. Dalam hal ditemukan kondisi perusahaan rekanan yang tidak sesuai dengan dokumen pada Disperindag, Bawaslu Prov merekomendasi perusahaan bersangkutan untuk melakukan perbaikan; c. Dalam hal ditemukan track record perusahaan rekanan yang tidak baik, Bawaslu Prov merekomendasikan kepada KPU Prov untuk melakukan peninjauan ulang; d. Merekomendasikan 41
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan melakukan monitoring perkembangan proses pencetakan logistik secara periodik; i. KPU Prov tidak melibatkan pengamanan dalam proses pencetakan dan pendistribusian logistik; j. KPU Kab tidak melakukan pengawasan yang ketat terhadap sortir surat suara yang dilakukan relawan; k. KPU Kab tidak ketat melakukan pemilahan jenis surat suara rusak; l. KPU Prov/Kab tidak membuka akses data dan informasi kepada Pengawas Pemilu; m. Distribusi logistik terlambat; n. Logistik tidak mencukupi. melakukan monitoring perkembangan proses pencetakan logistik secara periodik; i. Memastikan KPU Prov melibatkan pengamanan dalam proses pencetakan dan pendistribusian logistik; j. Memastikan KPU Kab melakukan pengawasan yang ketat terhadap sortir surat suara yang dilakukan relawan; k. Memastikan KPU Kab ketat melakukan pemilahan jenis surat suara rusak; l. Memastikan KPU Prov/Kab membuka akses data dan informasi kepada Pengawas Pemilu; m. Memastikan distribusi logistik tidak terlambat; n. Memastikan logistik mencukupi. Investigasi dengan melakukan penelusuran dan penelitian terhadap kualifikasi dan track record perusahan rekanan. kepada KPU Prov untuk melibatkan Bawaslu Prov dalam penyusunan dan perencanaan standar jumlah, kebutuhan, dan spesifikasi teknis logistik; e. Merekomendasikan kepada KPU Kab untuk memberikan skala prioritas distribusi pada wilayah-wilayah dengan kondisi geografis ekstrem. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 27. Pengumuman DPT oleh PPS a. PPS tidak mengumumkan DPT sesuai waktu tahapan; b. PPS mengumumkan hanya sebagian dari TPS yang ada dalam wilayah desa/kel; c. PPS tidak mengumumkan DPT pada tempat-tempat yang mudah dijangkau. a. Memastikan PPS mengumumkan DPT sesuai waktu tahapan; b. Memastikan PPS mengumumkan seluruh TPS yang ada dalam wilayah desa/kel; c. Memastikan PPS mengumumkan DPT pada tempat-tempat yang mudah dijangkau. a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Pengumuman DPT; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Pengumuman DPT; c. Supervisi alat a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini agar KPU Prov dapat menginstruksikan kepada PPS melalui KPU Kab dan PPK terkait dengan ketaatan dan kepatuhan PPS terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Pengumuman a. Dalam hal PPS tidak mengumumkan DPT, Panwascam/PPL memberikan rekomendasi administrasif kepada PPS agar segera mengumumkan DPT paling lama 1x24 jam; b. Dalam hal PPS tidak menindaklanjuti, maka Panwascam/PPL menindaklanjuti sesuai 42
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan kerja/instrumen pengawasan. DPT; b. Pengawasan Audit dengan cara melakukan penelusuran ke tempat- tempat dimana PPS mengumumkan DPT. dengan tata cara penanganan dan penindakan pelanggaran. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 28. Pendaftaran dan Penyusunan DPTb-1 a. PPS tidak mendaftarkan Pemilih yang telah memenuhi syarat dan dapat menunjukkan KTP, KK, Paspor, atau Identitas Lainnya; b. PPS tidak mencatat NKK dan NIK Pemilih DPTb-1 saat didaftar pada Form Model A.Tb1-KWK; c. PPS tidak memeriksa keterpenuhan syarat Pemilih DPTb-1 seperti TNI/Polri aktif, domisili bukan pada desa/kel bersangkutan, usia belum 17 tahun, dan belum 17 tahun tetapi sudah/pernah menikah; d. PPS mendaftar Pemilih yang sebelumnya telah ada dalam DPT. a. Memastikan PPS mendaftarkan Pemilih yang telah memenuhi syarat dan dapat menunjukkan KTP, KK, Paspor, atau Identitas Lainnya; b. Memastikan PPS mencatat NKK dan NIK Pemilih DPTb-1 saat didaftar pada Form Model A.Tb1- KWK; c. Memastikan PPS memeriksa keterpenu- han syarat Pemilih DPTb-1 seperti TNI/Polri aktif, domisili bukan pada desa/kel bersangkutan, usia belum 17 tahun, dan belum 17 tahun tetapi sudah/pernah menikah; d. Memastikan PPS tidak mendaftar Pemilih yang sebelumnya telah ada dalam DPT. a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Pendaftaran dan Penyusunan DPTb-1; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Pendaftaran dan Penyusunan DPTb- 1; c. Supervisi alat kerja/instrumen pengawasan. a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU Prov agar dapat menginstruksikan kepada PPS melalui KPU Kab dan PPK terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Pendaftaran dan Penyusunan DPTb-1; b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan PPS dalam proses Pendaftaran dan Penyusunan DPTb-1; c. Pengawasan Investigasi dengan melakukan penelitian terhadap kelengkapan jenis informasi data Pemilih dalam Form Model A.Tb1-KWK. a. Dalam hal ditemukan adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan syarat dan tata cara Pendaftaran dan Penyusunan DPTb-1, maka Panwascam/PPL merekomendasikan saran/perbaikan kepada PPS; b. Dalam hal hasil penelitian ditemukan adanya Pemilih DPTb-1 yang telah terdaftar dalam DPT, maka Panwascam/PPL merekomendasikan pencoretan yang bersangkutan dari DPTb-1; Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 29. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) a. Pasangan Calon tidak melaporkan LPSDK sesuai batas waktu yang ditentukan; a. Memastikan Paslon melaporkan LPSDK sesuai batas waktu yang ditentukan; a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada a. Dalam hal ditemukan cakupan informasi dan format LPSDK Paslon yang tidak lengkap, 43
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan b. Petugas yang ditunjuk melaporkan LPSDK tidak menyerahkan Surat Tugas; c. Pasangan Calon tidak melaporkan LPSDK dengan format yang lengkap; d. Pasangan Calon tidak mengisi cakupan informasi LPSDK dengan lengkap; e. Pasangan Calon tidak melampirkan Surat Pernyataan Penyumbang dengan isian data dan informasi yang lengkap; f. Pasangan Calon menerima sumbangan dana kampanye dari pihak yang dilarang dan/atau sumbangan yang melebihi batas sesuai ketentuan; g. KPU Prov tidak memberikan sanksi peringatan kepada Pasangan Calon yang terlambat/tidak melaporkan LPSDK; h. KPU Prov tidak melakukan pencermatan terhadap cakupan informasi dan format LPSDK; i. KPU Prov tidak membuat tanda terima dan BA Penerimaan b. Memastikan Petugas yang melaporkan LPSDK menyerahkan Surat Tugas; c. Memastikan Paslon melaporkan LPSDK dengan format yang lengkap; d. Memastikan Paslon mengisi cakupan informasi LPSDK dengan lengkap; e. Memastikan Paslon melampirkan Surat Pernyataan Penyumbang dengan isian data dan informasi yang lengkap; f. Memastikan Paslon tidak menerima sumbangan dana kampanye dari pihak yang dilarang dan/atau menerima sumbangan yang melebihi batas sesuai ketentuan; g. Memastikan KPU Prov memberikan sanksi peringatan kepada Pasangan Calon yang terlambat/tidak melaporkan LPSDK; h. Memastikan KPU Prov melakukan pencermatan terhadap cakupan informasi dan format LPSDK i. Memastikan KPU Prov membuat tanda terima dan BA Penerimaan Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK); b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). KPU Prov dan Paslon terkait ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK); b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPU dalam menerima Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK); c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek kelengkapan format dan keterpenuhan cakupan informasi LPSDK. d. Pengawasan Investigasi dengan cara melakukan penelusuran terhadap pihak yang memberikan sumbangan untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian nilai sumbangan dengan kondisi faktual penyumbang. maka Bawaslu Prov merekomendasikan kepada KPU Prov untuk meminta Paslon bersangkutan melengkapi sesegera mungkin; b. Dalam hal ditemukan sumbangan dana kampanye dari pihak yang dilarang dan/atau sumbangan yang melebihi batas sesuai ketentuan, maka Bawaslu Prov merekomendasikan kepada Paslon yang bersangkutan untuk tidak menggunakan dana tersebut dan mengembalikan ke kas negara. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 44
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan LPSDK serta tidak membuat catatan khusus dalam BA untuk cakupan informasi/format LPSDK yang tidak lengkap; j. KPU Prov tidak mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK; k. KPU Prov tidak membuka akses data dan informasi bagi Bawaslu Prov. LPSDK serta membuat catatan khusus dalam BA untuk cakupan informasi/format LPSDK yang tidak lengkap; j. Memastikan KPU Prov mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK; k. Memastikan KPU Prov membuka akses data dan informasi bagi Bawaslu Prov. 30. Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Desa/Kel a. PPS tidak menyusun DPTb-1 sesuai waktu tahapan; b. PPS tidak menyusun DPTb-1 menggunakan Formulir Model A.Tb1.1-KWK; c. PPS tidak melakukan Pleno Rekapitulasi DPTb-1; d. PPS tidak mengundang PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Rekapitulasi DPTb-1; e. PPS tidak menyampaikan salinan Rekapitulasi DPTb-1 (Formulir Model A.Tb1.1-KWK) kepada PPL dan Tim Kampanye Paslon. a. Memastikan PPS menyusun DPTb-1 sesuai waktu tahapan; b. Memastikan PPS menyusun DPTb-1 menggunakan Formulir Model A.Tb1.1-KWK; c. Memastikan PPS melakukan Pleno Rekapitulasi DPTb-1; d. Memastikan PPS mengundang PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Rekapitulasi DPTb-1; e. Memastikan PPS menyampaikan salinan Rekapitulasi DPTb-1 (Formulir Model A.Tb1.1-KWK) kepada PPL dan Tim Kampanye Paslon. a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Desa/Kel; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPTb- 1 di Tingkat Desa/Kel; c. Supervisi alat kerja/instrumen pengawasan. a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU agar dapat menginstruksikan kepada PPS melalui KPU Kab dan PPK terkait dengan ketaatan dan kepatuhan PPS terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Desa/Kel; b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan PPS dalam proses Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Desa/Kel; c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Desa/Kel, PPL harus memiliki Hasil Pengawasan berdasarkan laporan/ temuan dan telah melakukan rekapitulasi serta analisa hasil pengawasan tersebut; b. Terhadap hasil Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Desa/Kel oleh PPS ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil Pengawasan, PPL harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti yang ada. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 45
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan aspek Hasil Pendaftaran dan Penyusunan DPTb-1 yang dilakukan oleh PPS dengan Hasil Pengawasan PPL. 31. Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Kecamatan a. PPK tidak menyusun Rekapitulasi DPTb-1 sesuai waktu tahapan; b. PPK tidak menyusun Rekapitulasi DPTb-1 menggunakan Formulir Model A.Tb1.2-KWK; c. PPK tidak melakukan Pleno Rekapitulasi DPTb-1; d. PPK tidak mengundang Panwascam dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Rekapitulasi DPTb-1; e. PPK tidak menyampaikan salinan Rekapitulasi DPTb-1 (Formulir Model A.Tb1.2-KWK) kepada Panwascam dan Tim Kampanye Pasangan Calon. a. Memastikan PPK menyusun Rekapitulasi DPTb-1 sesuai waktu tahapan; b. Memastikan PPK menyusun Rekapitulasi DPTb-1 menggunakan Formulir Model A.Tb1.2-KWK; c. Memastikan PPK melakukan Pleno Rekapitulasi DPTb-1; d. Memastikan PPK mengundang Panwascam dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Rekapitulasi DPTb-1; e. Memastikan PPK menyampaikan salinan Rekapitulasi DPTb-1 (Formulir Model A.Tb1.2-KWK) kepada Panwascam dan Tim Kampanye Pasangan Calon. a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Kecamatan; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPTb- 1 di Tingkat Kecamatan; c. Supervisi alat kerja/instrumen pengawasan. a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU agar dapat menginstruksikan kepada PPK melalui KPU Kab terkait dengan ketaatan dan kepatuhan PPK terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Kecamatan; b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan PPK dalam proses Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Kecamatan; c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek kesesuaian antara Hasil Rekapitulasi di Tingkat Desa/Kel dengan Rekapitulasi di Kec Kecamatan. a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Kecamatan, Panwascam harus memiliki Formulir Model A.Tb1.1-KWK setiap Desa/Kel dan telah melakukan rekapitulasi serta analisa terhadap hasil pengawasan tersebut; b. Terhadap hasil Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Kecamatan oleh PPK ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil Pengawasan, Panwascam harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti yang ada; Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 32. Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1 di Tingkat Kabupaten a. KPU Kab tidak menyusun Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1 a. Memastikan KPU Kab menyusun Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1 a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Kabupaten, Panwaskab harus 46
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan sesuai waktu tahapan; b. KPU Kab tidak menyusun Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1 menggunakan Formulir Model A.Tb1.3-KWK; c. KPU Kab tidak melakukan Pleno Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1; d. KPU Kab tidak mengundang PanwasKab dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1; e. KPU Kab tidak menyampaikan salinan Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1 (Formulir Model A.Tb1.3-KWK) kepada Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon. f. KPU Kab tidak menyerahkan softcopy by name by addres DPTb-1 kepada Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon. sesuai waktu tahapan; b. Memastikan KPU Kab menyusun Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1 menggunakan Formulir Model A.Tb1.3-KWK; c. Memastikan KPU Kab melakukan Pleno Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1; d. Memastikan KPU Kab mengundang Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1; e. Memastikan KPU Kab menyampaikan salinan Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1 (Formulir Model A.Tb1.3-KWK) kepada Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon. f. Memastikan KPU Kab menyerahkan softcopy by name by addres DPTb-1 kepada Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon. Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1 di Tingkat Kabupaten; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1 di Tingkat Kabupaten; c. Supervisi alat kerja/instrumen pengawasan. KPU agar dapat menginstruksikan kepada KPU Kab terkait dengan ketaatan dan kepatuhan KPU Kab terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1 di Tingkat Kabupaten; b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPU Kab dalam proses Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1 di Tingkat Kabupaten; c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek kesesuaian antara Hasil Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan dengan Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten; d. Pengawasan Investigasi dengan melakukan penelitian terhadap kelengkapan jenis informasi data Pemilih dalam Formulir Model A.Tb1-KWK. memiliki Formulir Model A.Tb1.2-KWK setiap Kecamatan dan telah melakukan rekapitulasi serta analisa terhadap hasil pengawasan tersebut; b. Terhadap hasil Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kab ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil Pengawasan, Panwaskab harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti yang ada; Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 33. Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Provinsi a. KPU Prov tidak menyusun Rekapitulasi DPTb-1 sesuai waktu tahapan; b. KPU Prov tidak menyusun Rekapitulasi DPTb-1 menggunakan Formulir a. Memastikan KPU Prov menyusun Rekapitulasi DPTb-1 sesuai waktu tahapan; b. Memastikan KPU Prov menyusun Rekapitulasi DPTb-1 menggunakan Formulir a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Provinsi; b. Evaluasi atau a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU Prov terkait dengan ketaatan dan kepatuhan KPU Prov terhadap proses a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Provinsi, Bawaslu Prov harus memiliki Formulir Model A.Tb1.3-KWK setiap Kabupaten dan telah melakukan rekapitulasi 47
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan Model A.Tb1.4-KWK; c. KPU Prov tidak melakukan Pleno Rekapitulasi DPTb-1; d. KPU Prov tidak mengundang Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Rekapitulasi DPTb-1; e. KPU Prov tidak menyampaikan salinan Rekapitulasi DPTb-1 (Formulir Model A.Tb1.4-KWK) kepada Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon. f. KPU Prov tidak menyerahkan softcopy by name by addres DPTb-1 kepada Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon. Model A.Tb1.4-KWK; c. Memastikan KPU Prov melakukan Pleno Rekapitulasi DPTb-1; d. Memastikan KPU Prov mengundang Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Rekapitulasi DPTb-1; e. Memastikan KPU Prov menyampaikan salinan Rekapitulasi DPTb-1 (Formulir Model A.Tb1.4-KWK) kepada Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon. f. Memastikan KPU Prov menyerahkan softcopy by name by addres DPTb-1 kepada Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon. pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPTb- 1 di Tingkat Provinsi. pelaksanaan sub tahapan Rekapitulasi DPTb-1; b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPU Prov dalam proses Rekapitulasi DPTb-1; c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek kesesuaian antara Hasil Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten dengan Rekapitulasi di Tingkat Provinsi; d. Pengawasan Investigasi dengan melakukan penelitian terhadap kelengkapan jenis informasi data Pemilih dalam Formulir Model A.Tb1-KWK. serta analisa terhadap hasil pengawasan tersebut; b. Terhadap hasil Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Provinsi oleh KPU Prov ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil Pengawasan, Bawaslu Prov harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti yang ada; Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 34. Pengumuman DPTb- 1 oleh PPS a. PPS tidak mengumumkan DPTb- 1 sesuai tahapan; b. PPS mengumumkan hanya sebagian dari TPS yang ada dalam wilayah desa/kel; c. PPS tidak mengumumkan DPTb- 1 pada tempat-tempat yang mudah dijangkau. a. Memastikan PPS mengumumkan DPTb- 1 sesuai tahapan; b. Memastikan PPS mengumumkan seluruh TPS yang ada dalam desa/kel; c. Memastikan PPS mengumumkan DPTb- 1 pada tempat-tempat yang mudah dijangkau. a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Pengumuman DPTb-1; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Pengumuman DPTb-1; c. Supervisi alat kerja/instrumen pengawasan. a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini agar KPU Prov dapat menginstruksikan kepada PPS melalui KPU Kab dan PPK terkait dengan ketaatan dan kepatuhan PPS terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Pengumuman DPTb-1; b. Pengawasan Audit dengan cara melakukan a. Dalam hal PPS tidak mengumumkan DPTb- 1, Panwascam/PPL memberikan rekomendasi administrasif kepada PPS agar segera mengumumkan DPTb-1 paling lama 1x24 jam; b. Dalam hal PPS tidak menindaklanjuti, maka Panwascam/PPL menindaklanjuti sesuai dengan tata cara penanganan dan penindakan pelanggaran. 48
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan penelusuran ke tempat dimana PPS mengu- mumkan DPTb-1. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 35. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) a. Pasangan Calon tidak melaporkan LPPDK sesuai batas waktu yang ditentukan; b. Petugas yang ditunjuk melaporkan LPPDK tidak menyerahkan Surat Tugas; c. Pasangan Calon tidak melaporkan LPPDK dengan format yang lengkap; d. Pasangan Calon tidak mengisi cakupan informasi LPPDK dengan lengkap; e. Pasangan Calon tidak melampirkan Surat Pernyataan Penyumbang dengan isian data dan informasi yang lengkap; f. Pasangan Calon menerima sumbangan dana kampanye dari pihak yang dilarang dan/atau sumbangan yang melebihi batas sesuai ketentuan; g. KPU Prov tidak memberikan sanksi pembatalan Pasangan Calon kepada Pasangan Calon yang terlambat/tidak melaporkan LPPDK; h. KPU Prov tidak a. Memastikan Paslon melaporkan LPPDK sesuai batas waktu yang ditentukan; b. Memastikan Petugas yang melaporkan LPPDK menyerahkan Surat Tugas; c. Memastikan Paslon melaporkan LPPDK dengan format yang lengkap; d. Memastikan Paslon mengisi cakupan informasi LPPDK dengan lengkap; e. Memastikan Paslon melampirkan Surat Pernyataan Penyumbang dengan isian data dan informasi yang lengkap; f. Memastikan Paslon tidak menerima sumbangan dana kampanye dari pihak yang dilarang dan/atau menerima sumbangan yang melebihi batas sesuai ketentuan; g. Memastikan KPU Prov memberikan sanksi pembatalan Pasangan Calon kepada Pasangan Calon yang terlambat/tidak melaporkan LPPDK; h. Memastikan KPU Prov a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK); b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU Prov dan Paslon terkait ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Penyerahan LPPDK; b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPU dalam menerima Penyerahan LPPDK; c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek kelengkapan format dan keterpenuhan cakupan informasi LPPDK. d. Pengawasan Investigasi dengan cara melakukan penelusuran terhadap pihak yang memberikan sumbangan untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian nilai sumbangan dengan kondisi faktual penyumbang. a. Dalam hal ditemukan cakupan informasi dan format LPPDK Paslon yang tidak lengkap, maka Bawaslu Prov merekomendasikan kepada KPU Prov untuk meminta Paslon bersangkutan melengkapi sesegera mungkin; b. Dalam hal ditemukan sumbangan dana kampanye dari pihak yang dilarang dan/atau sumbangan yang melebihi batas sesuai ketentuan, maka Bawaslu Prov merekomendasikan kepada Paslon yang bersangkutan untuk tidak menggunakan dana tersebut dan mengembalikan ke kas negara. c. Bawaslu Provinsi melakukan pencermatan terhadap kelengkapan bukti pengeluaran yang meliputi jumlah unit dan jenis barang, bentuk jasa, kwitansi dan rincian item pengeluaran untuk setiap aktifitas kampanye, serta 49
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan membuat tanda terima dan BA Penerimaan LPPDK serta tidak membuat catatan khusus dalam BA untuk cakupan informasi/format LPPDK yang tidak lengkap; i. KPU Prov tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPPDK; j. KPU Prov tidak membuka akses data dan informasi bagi Bawaslu Prov. membuat tanda terima dan BA Penerimaan LPPDK serta membuat catatan khusus dalam BA untuk cakupan informasi/format LPPDK yang tidak lengkap; i. Memastikan KPU Prov tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPPDK; j. Memastikan KPU Prov membuka akses data dan informasi bagi Bawaslu Prov. kejanggalan berkas lainnya. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 36. Masa Tenang, Pembersihan APeKa, dan Distribusi C6-KWK a. Pasangan Calon masih melakukan Kampanye; b. Politik Uang; c. Keterlambatan distribusi C6-KWK oleh KPPS kepada Pemilih; d. Transaksi jual beli C6- KWK oleh penyelenggara Pemilu dan aparat a. Memastikan Pasangan Calon tidak lagi melakukan Kampanye dalam bentuk apapun; b. Memastikan tidak terjadi perbuatan Politik Uang yang dilakukan oleh Paslon/Tim Kampanye dan komponen masyarakat lainnya; c. Memastikan KPPS segera mendistribusi- kan C6-KWK kepada Pemilih dan tidak memberikan C6-KWK kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan; d. Memastikan sisa C6- KWK yang belum terbagi tetap disimpan oleh KPPS hingga Hari a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan Masa Tenang dan Pembersihan APeKa; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan Masa Tenang dan Pembersihan APeKa; c. Supervisi alat kerja/instrumen pengawasan. a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada Paslon/Tim Kampanye terkait ketaatan dan kepatuhan pada Masa Tenang; b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPU Prov/Kab, PPK, PPS, dan KPPS dalam distribusi logistik termasuk C6-KWK serta Pembersihan APeKa dan Bahan Kampanye; c. Pengawasan Audit dengan melakukan uji petik jumlah Pemilih a. Pengawas Pemilu melakukan upaya- upaya pencegahan yang maksimal terhadap kemungkinan adanya kegiatan kampanye dan Politik Uang yang dilakukan oleh Paslon/Tim Kampanye dan komponen masyarakat lainnya b. Bawaslu Prov menginstruksikan kepada Pengawas TPS melalui Panwaskab, Panwascam, dan PPL untuk mengawasi penyalahgunaan C6- KWK; c. Bawaslu Prov/ Panwaskab berkoordinasi dengan 50
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan pemerintah; e. KPU Prov tidak mengambil sikap terkait Penertiban APeKa dan Bahan Kampanye. Pemungutan Suara; e. Memastikan APeKa dan Bahan Kampanye tidak lagi terpasang. yang telah menerima/belum menerima C6-KWK. pihak KPU Prov/Kab, Pemerintah Daerah (Satpol-PP), dan pihak Kepolisian untuk melakukan Pembersihan APeKa dan Bahan Kampanye. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 37. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemungutan Suara: a. KPPS tidak menempelkan salinan DPT dan DPTb-1 pada papan pengumuman; b. Ketua KPPS tidak mengambil sumpah/ janji Anggota KPPS; c. Ketua KPPS tidak menandatangani Surat Suara yang akan digunakan Pemilih; d. KPPS tidak melakukan pemeriksaan silang pada DPT dan DPTb-1 bagi Pemilih DPTb-2; e. KPPS tidak memberikan salinan DPT dan DPTb-1 kepada Saksi Paslon dan Pengawas TPS; f. Pemilih menggunakan C6-KWK milik orang lain; g. KPPS tidak menindaklanjuti keberatan yang diajukan Saksi Paslon Pemungutan Suara: a. Memastikan KPPS menempelkan salinan DPT dan DPTb-1 pada papan pengumuman; b. Memastikan Ketua KPPS mengambil sumpah/janji Anggota KPPS; c. Memastikan Ketua KPPS menandata- ngani Surat Suara yang akan digunakan Pemilih; d. Memastikan KPPS melakukan pemeriksaan silang pada DPT dan DPTb-1 bagi Pemilih DPTb-2; e. Memastikan KPPS memberikan salinan DPT dan DPTb-1 kepada Saksi Paslon dan Pengawas TPS; f. Memastikan Pemilih tidak menggunakan C6-KWK milik orang lain; g. Memastikan KPPS menindaklanjuti keberatan yang diajukan Saksi Paslon a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara; c. Supervisi alat kerja/instrumen pengawasan. a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPPS terkait ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaaan Pemungutan dan Penghitungan Suara; b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPPS dalam pelaksanaaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan; c. Pengawasan Literatur dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran tata cara pengisian data dan informasi dalam Formulir Model C1- KWK. a. Dalam hal ditemukan KPPS melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan, Pengawas TPS memberikan saran/ perbaikan (sepanjang tata cara tersebut tidak mempengaruhi integritas proses dan integritas hasil); b. Dalam hal ditemukan tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang tidak sesuai ketentuan dan dapat mempengaruhi integritas proses dan integritas hasil, Panwascam berdasarkan hasil pemeriksaan merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Suara Ulang. c. Pengawas TPS dan 51
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan dan/atau Pengawas TPS; h. KPPS mempengaruhi pilihan Pemilih; i. Pemilih memilih lebih dari 1 (satu) kali; j. Pemilih tidak mau mencelupkan jari tangan pada tinta yang disediakan; k. Pemungutan Suara melewati batas waktu yang ditentukan; l. KPPS menyalahguna- kan sisa Surat Suara; m. KPPS tidak memberi tanda silang pada sisa Surat Suara. Penghitungan Suara : a. Penghitungan Suara dilakukan sebelum waktu yang ditentukan; b. KPPS keliru menetapkan suara sah dan suara tidak sah; c. Ketidaksesuaian jumlah Pemilih Laki- Laki dan Perempuan dalam Formulir Model C1-KWK dengan DPT dan DPTb-1 yang telah ditetapkan sebelumnya; dan/atau Pengawas TPS; h. Memastikan KPPS tidak mempengaruhi pilihan Pemilih; i. Memastikan Pemilih tidak memilih lebih dari 1 (satu) kali; j. Memastikan Pemilih mencelupkan jari tangan pada tinta yang disediakan; k. Memastikan Pemungutan Suara tidak melewati batas waktu yang ditentukan; l. Memastikan KPPS tidak menyalahguna- kan sisa Surat Suara; m. Memastikan KPPS memberi tanda silang pada sisa Surat Suara. Penghitungan Suara : a. Memastikan Penghitungan Suara dilakukan pada waktu yang ditentukan; b. Memastikan KPPS tidak keliru menetapkan suara sah dan suara tidak sah; c. Memastikan kesesuaian jumlah Pemilih Laki-Laki dan Perempuan dalam Formulir Model C1- KWK dengan DPT dan DPTb-1 yang telah ditetapkan sebelumnya; PPL mengupayakan penyelesaian tata cara pengisian data dan informasi dalam Formulir Model C1- KWK yang benar kepada KPPS sebelum proses Pemungutan Suara dinyatakan selesai. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 52
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan d. Ketidaksesuaian jumlah surat suara yang diterima dengan jumlah surat suara rusak/keliru coblos ditambah surat suara tidak digunakan ditambah surat suara digunakan; e. Ketidaksesuaian jumlah surat suara digunakan dengan jumlah pengguna hak pilih; f. Ketidaksesuaian antara jumlah surat suara sah dengan perolehan suara sah seluruh Paslon; g. KPPS keliru menggolongkan surat suara rusak/keliru coblos sebagai surat suara tidak digunakan; h. KPPS tidak mengisi data dan informasi secara lengkap dalam Formulir Model C1- KWK; i. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup; j. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang tidak jelas; d. Memastikan kesesuaian jumlah surat suara yang diterima dengan jumlah surat suara rusak/keliru coblos ditambah surat suara tidak digunakan ditambah surat suara digunakan; e. Memastikan kesesuaian jumlah surat suara digunakan dengan jumlah pengguna hak pilih; f. Memastikan kesesuaian antara jumlah surat suara sah dengan perolehan suara sah seluruh Paslon; g. Memastikan KPPS tidak keliru menggolongkan surat suara rusak/keliru coblos sebagai surat suara tidak digunakan; h. Memastikan KPPS mengisi data dan informasi secara lengkap dalam Formulir Model C1- KWK; i. Memastikan Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka; j. Memastikan Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang jelas; 53
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan k. Penghitungan suara dilakukan tanpa penerangan yang cukup; l. Penghitungan suara dilakukan pada waktu dan tempat yang lain; m. Penulisan perbaikan (ralat) tidak dilakukan dengan cara yang benar; n. KPPS melarang masyarakat, Saksi Paslon,dan Pengawas TPS mendokumenta- sikan hasil penghitungan; o. KPPS tidak menindaklanjuti keberatan yang diajukan Saksi Paslon dan/atau Pengawas TPS; p. KPPS tidak memasukkan dokumen ke dalam Kotak Suara, tidak mengunci dan memberi segel pada gembok Kotak Suara; q. KPPS tidak menyampaikan Kotak Suara berisi Hasil Penghitungan Suara kepada PPS pada hari yang sama; r. KPPS tidak memberikan salinan Formulir Model C1- k. Memastikan Penghitungan Suara dilakukan dengan penerangan yang cukup; l. Memastikan Penghitungan Suara dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan; m. Memastikan penulisan perbaikan (ralat) dilakukan dengan cara yang benar; n. Memastikan masyarakat, Saksi Paslon,dan Pengawas TPS dapat mendokumentasikan hasil penghitungan; o. Memastikan KPPS menindaklanjuti keberatan yang diajukan Saksi Paslon dan/atau Pengawas TPS; p. Memastikan KPPS memasukkan dokumen ke dalam Kotak Suara, mengunci dan memberi segel pada gembok Kotak Suara; q. Memastikan KPPS menyampaikan Kotak Suara berisi Hasil Penghitungan Suara kepada PPS pada hari yang sama. r. Memastikan KPPS memberikan salinan Formulir Model C1- 54
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan KWK kepada Saksi Paslon dan Pengawas TPS; s. KPPS tidak mengumukan Hasil Penghitungan Suara di TPS. KWK kepada Saksi Paslon dan Pengawas TPS. s. Memastikan KPPS mengumukan Hasil Penghitungan Suara di TPS. 38. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan tidak sesuai menurut tata cara yang telah ditetapkan; b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dilakukan pada waktu yang telah ditentukan; c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka; d. Tidak menghadirkan Saksi Paslon dan Pengawas Pemilu sesuai tingkatan; e. Masukan/keberatan Saksi Paslon dan Pengawas Pemilu tidak ditindaklanjuti; f. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak sesuai dengan Hasil Penghitungan Suara pada tingkatan sebelumnya; g. Salinan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak diserahkan a. Memastikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan sesuai menurut tata cara yang telah ditetapkan; b. Memastikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan pada waktu yang telah ditentukan; c. Memastikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka; d. Memastikan menghadirkan Saksi Paslon dan Pengawas Pemilu sesuai tingkatan; e. Memastikan masukan/ keberatan Saksi Paslon dan Pengawas Pemilu ditindaklanjuti; f. Memastikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai dengan Hasil Penghitungan Suara pada tingkatan sebelumnya; g. Memastikan salinan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan; c. Supervisi alat kerja/instrumen pengawasan. a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU dan jajarannya terkait ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil; b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPPS dalam pelaksanaaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangan; c. Pengawasan Literatur dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran tata cara pengisian data dan informasi serta kesesuaian Hasil Rekapitulasi dari masing-masing tingkatan dalam a. Dalam hal ditemukan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan, Pengawas Pemilu memberikan saran/ perbaikan (sepanjang tata cara tersebut tidak mempengaruhi integritas proses dan integritas hasil); b. Dalam hal ditemukan tata cara pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai ketentuan dan dapat mempengaruhi integritas proses dan integritas hasil, Pengawas Pemilu berdasarkan hasil pemeriksaan merekomendasikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang. c. Pengawas Pemilu mengupayakan penyelesaian tata cara pengisian data dan informasi dalam 55
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan kepada Saksi Paslon dan Pengawas Pemilu sesuai tingkatan; h. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak diumumkan pada tiap tingkatan. diserahkan kepada Saksi Paslon dan Pengawas Pemilu sesuai tingkatan; h. Memastikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diumumkan pada tiap tingkatan. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU sesuai tingkatan sebelum proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dinyatakan selesai. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 56

More Related Content

DOC
Kalender pengawasan 2016 2017 - dana kampanye
byiwank shoeddienk
 
PPTX
Slide rekapitulasi hasil pemilu
byElection Commision
 
PDF
SOAL SOAL PRAJABATAN GOL III TAHUN 2018
byEko Supriyadi
 
DOC
Kalender pengawasan 2016 2017 - pemutakhiran pemilih
byiwank shoeddienk
 
DOC
Kalender pengawasan 2016 2017 - pungut hitung rekap
byiwank shoeddienk
 
PDF
Perbawaslu no. 4 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar ...
byLesmana Putra
 
DOCX
Ppl lengkap
byRudi Bk
 
PPTX
Strategi pengawasan pemilu kada
byAhsanul Minan
 
Kalender pengawasan 2016 2017 - dana kampanye
byiwank shoeddienk
 
Slide rekapitulasi hasil pemilu
byElection Commision
 
SOAL SOAL PRAJABATAN GOL III TAHUN 2018
byEko Supriyadi
 
Kalender pengawasan 2016 2017 - pemutakhiran pemilih
byiwank shoeddienk
 
Kalender pengawasan 2016 2017 - pungut hitung rekap
byiwank shoeddienk
 
Perbawaslu no. 4 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar ...
byLesmana Putra
 
Ppl lengkap
byRudi Bk
 
Strategi pengawasan pemilu kada
byAhsanul Minan
 

Viewers also liked

PPTX
Urgensi pengawasan partisipatif
byAhsanul Minan
 
PDF
Pengawasan Logistik Pemilu
byAhsanul Minan
 
PDF
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
byAhsanul Minan
 
DOC
Contoh format-program-pengawas-sekolah-akhmadsudrajat-co-cc
bymielaanjani
 
PDF
Unidad de aprendizaje n° 03 4to grado
byJuan Luis Paja Torres
 
PPTX
Interaccion web
byDarwin J
 
PPTX
Actividad 6 tablas y esquemas
byjose luis Ruiz Guzman
 
PDF
Progrmacion primero pira
byJuan Luis Paja Torres
 
Urgensi pengawasan partisipatif
byAhsanul Minan
 
Pengawasan Logistik Pemilu
byAhsanul Minan
 
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
byAhsanul Minan
 
Contoh format-program-pengawas-sekolah-akhmadsudrajat-co-cc
bymielaanjani
 
Unidad de aprendizaje n° 03 4to grado
byJuan Luis Paja Torres
 
Interaccion web
byDarwin J
 
Actividad 6 tablas y esquemas
byjose luis Ruiz Guzman
 
Progrmacion primero pira
byJuan Luis Paja Torres
 

Similar to Kalender pengawasan 2016 2017 - all

DOC
Kalender pengawasan 2016 2017 - pencalonan
byiwank shoeddienk
 
PPTX
Materi Pencalonan Pada Pilkada Serentak 2024.pptx
byOeqieMarzouch1
 
PDF
V4. PaparanKebijakanPencalonanPilkada-atria.pdf
byYadi Yadi
 
PPTX
V1. Verifikasi Faktual Calon Perseorangan.pptx
byYunnuzShakaIbadilQir
 
PPTX
Presentasi Regulasi Aktual - 171227 EDIT.pptx
byspipkabbantul
 
PPTX
FINAL power point KONSOL KPU 16 NOP 2015.pptx
bywiwit53
 
PPTX
13 Februari 2025, Penangan Pelanggaran Pemilu Minsel.pptx
byMisbahulAlcantaraMak
 
PPTX
materi bimtek pengawasan verifikasi faktual
byRobertusYanengga99
 
PPTX
MATERI PENCALONAN PILKADA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024.pdf.pptx
byrioihtisyamudinm
 
PPTX
BAHAN BACAAN untuk petugas kelompok panitia pemungutan suara
bysyifahk19
 
PPTX
Pengawasan Tahapan Pilkada untuk PKD_ Wachid.pptx
byMochNoorWachid
 
PPTX
PEMBEKALAN Pengawas Tempat Pemungutan Suara.pptx
bylabuhanmaringgaipanw
 
PPTX
1. Pembinaan Pengawas Pemilihan Umum.pptx
bysyahrilchumaidisagal
 
PPTX
Materi Coklit.pptx
byPanwasluKecamatanMar1
 
PPTX
materi presentasi Strategi Pengawasan pilkada.pptx
byBofi2
 
PDF
materi_310_2. Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaia...
byOdingNugraha
 
Kalender pengawasan 2016 2017 - pencalonan
byiwank shoeddienk
 
Materi Pencalonan Pada Pilkada Serentak 2024.pptx
byOeqieMarzouch1
 
V4. PaparanKebijakanPencalonanPilkada-atria.pdf
byYadi Yadi
 
V1. Verifikasi Faktual Calon Perseorangan.pptx
byYunnuzShakaIbadilQir
 
Presentasi Regulasi Aktual - 171227 EDIT.pptx
byspipkabbantul
 
FINAL power point KONSOL KPU 16 NOP 2015.pptx
bywiwit53
 
13 Februari 2025, Penangan Pelanggaran Pemilu Minsel.pptx
byMisbahulAlcantaraMak
 
materi bimtek pengawasan verifikasi faktual
byRobertusYanengga99
 
MATERI PENCALONAN PILKADA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024.pdf.pptx
byrioihtisyamudinm
 
BAHAN BACAAN untuk petugas kelompok panitia pemungutan suara
bysyifahk19
 
Pengawasan Tahapan Pilkada untuk PKD_ Wachid.pptx
byMochNoorWachid
 
PEMBEKALAN Pengawas Tempat Pemungutan Suara.pptx
bylabuhanmaringgaipanw
 
1. Pembinaan Pengawas Pemilihan Umum.pptx
bysyahrilchumaidisagal
 
Materi Coklit.pptx
byPanwasluKecamatanMar1
 
materi presentasi Strategi Pengawasan pilkada.pptx
byBofi2
 
materi_310_2. Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaia...
byOdingNugraha
 

Kalender pengawasan 2016 2017 - all

  • 1.
    KALENDER PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNURDAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI BARAT TAHUN 2017 No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan 1. Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan a. KPU keliru dalam menetapkan jumlah persyaratan dukungan bagi Paslon perseora- ngan dengan tidak berdasarkan jumlah DPT Pilpres 2014; b. KPU tidak menetapkan jumlah minimal dukungan berdasarkan DPT Pilpres 2014dan sebarannya melalui SK; c. KPU tidak menyebutkan jumlah DPT Pilpres 2014 dalam SK; d. KPU tidak menyebutkan jumlah minimal dukungan dalam SK; e. KPU tidak menyerahkan salinan SK tersebut kepada Bawaslu; f. KPU tidak mengumumkan jadwal, waktu, dan tempat penyerahan dukungan calon perseorangan selama 14 hari; g. KPU tidak mencantumkan SK Penetapan Jumlah Miimal Dukungan dan Sebarannya dalam pengumuman; h. KPU tidak a. Memastikan KPU menetapkan jumlah persyaratan dukungan bagi Paslon perseora- ngan dengan berdasarkan jumlah DPT Pilpres 2014; b. Memastikan KPU menetapkan jumlah minimal dukungan berdasarkan DPT Pilpres 2014 dan sebaran melalui SK; c. Memastikan KPU menyebutkan jumlah DPT Pilpres 2014 dalam SK; d. Memastikan KPU menyebutkan jumlah minimal dukungan dalam SK; e. Memastikan KPU menyerahkan salinan SK tersebut kepada Bawaslu; f. Memastikan KPU mengumumkan jadwal, waktu, dan tempat penyerahan dukungan calon perseorangan selama 14 hari; g. Memastikan KPU mencantumkan SK Penetapan Jumlah Miimal Dukungan dan Sebarannya dalam pengumuman; h. Memastikan KPU a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan. b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan. a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/peringatan dini kepada KPU terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan; dan b. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek keterpenuhan muatan materi Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan. Dalam hal Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan tidak memenuhi muatan materi Pengumuman Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana ketentuan peraturan perundang- undangan, Bawaslu merekomendasikan perbaikan kepada KPU agar dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat bagi Calon Perseorangan yang hendak mengajukan dukungan. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A Pengawasan. 1
  • 2.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan memperhatikan daya jangkau pengumuman dengan tidak mengumumkan pada media cetak, media elektronik, dan website. memperhatikan daya jangkau pengumuman dengan mengumumkan pada media cetak, media elektronik, dan website. 2. Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan a. Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebarannya; b. Dokumen dukungan diserahkan tidak dilampiri fotokopi identitas kependudukan dan rekapitulasi jumlah dukungan; c. Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak menggunakan Formulir Model B.1 KWK dan Model B.2 KWK; d. Dukungan dengan menggunakan Surat Identitas Lain dikeluarkan secara kolektif; e. Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak menyerahkan rekapitulasi dukungan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy serta tidak dibuat dalam 3 (tiga) rangkap; f. Bakal Pasangan Calon tidak mengelompokkan surat pernyataan a. Memastikan Bakal Pasangan Calon memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebarannya; b. Memastikan dokumen dukungan dilampiri dengan fotokopi identitas kependudukan dan rekapitulasi jumlah dukungan; c. Memastikan Bakal Pasangan Calon perseorangan menggunakan Formulir Model B.1 KWK dan Model B.2 KWK; d. Memastikan dukungan dengan menggunakan Surat Identitas Lain tidak dikeluarkan secara kolektif; e. Memastikan Bakal Pasangan Calon menyerahkan rekapitulasi dukungan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy serta dibuat dalam 3 (tiga) rangkap; f. Memastikan Bakal Pasangan Calon mengelompokkan surat a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan. b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan. a. Pengawasan Literatur atas pelaksanaan penyerahan dukungan Bakal Calon Perseorangan dengan memastikan : 1. Keterpenuhan jumlah minimal dukungan dan persebarannya; 2. Ketaatan Bakal Pasangan Calon menyerahkan dokumen dengan dilampiri fotokopi identitas kependudukan dan rekapitulasi jumlah dukungan; 3. Ketaatan Bakal Pasangan Calon Perseorangan menggunakan Formulir Model B.1 KWK dan Model B.2 KWK; 4. Ketaatan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak menggunakan dukungan Surat Identitas Lain secara kolektif; 5. Ketaatan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam hal penyerahan dukungan calon prseorangan terdapat hal- hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Bawaslu merekomendasikan saran kepada KPU agar dapat memberikan ruang perbaikan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam masa penyerahan dokumen dukungan. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A Pengawasan. 2
  • 3.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan dukungan dan rekapitulasi dukungan berdasarkan wilayah desa/kelurahan pada Formulir B.2 KWK; g. KPU mengabaikan ketepatan waktu dengan menerima dukungan diluar batas waktu yang telah ditetapkan; h. Petugas KPU tidak membubuhkan paraf dan cap basah pada salinan arsip Bakal Pasangan Calon; i. KPU tidak memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu. pernyataan dukungan dan rekapitulasi dukungan berdasarkan wilayah desa/kelurahan pada Formulir B.2 KWK; g. Memastikan KPU tidak mengabaikan ketepatan waktu dan menerima dukungan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan; h. Memastikan Petugas KPU membubuhkan paraf dan cap basah pada salinan arsip Bakal Pasangan Calon; i. Memastikan KPU memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu. menyerahkan rekapitulasi dukungan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy serta dibuat dalam 3 (tiga) rangkap; dan 6. Ketaatan Bakal Pasangan Calon mengelompokkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi dukungan berdasarkan wilayah desa/kelurahan; b. Pengawasan Melekat atas pelaksanaan penyerahan dukungan Bakal Calon Perseorangan dengan memastikan : 1. Ketaatan KPU dalam menerima dukungan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan; 2. Ketaatan Petugas KPU membubuhkan paraf dan cap basah pada salinan arsip Bakal Pasangan Calon; dan 3. KPU memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu. 3
  • 4.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan 3. Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Analisa Dukungan Ganda a. KPU tidak melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan persebarannya dalam softcopy Formulir Model B.1 KWK; b. KPU tidak melakukan penelitian kesesuaian jumlah minimal dukungan yang terdapat dalam softcopy dengan hardcopy Formulir Model B.1 KWK; c. KPU tidak membuat Berita Acara Hasil Penelitian serta tanda terima untuk dokumen yang telah sesuai antara softcopy dengan hardcopy; d. KPU tidak melakukan analisa dukungan ganda baik ganda dalam satu Pasangan Calon maupun ganda antar Pasangan Calon; e. KPU tidak menyampaikan salinan BA Hasil Penelitian Dugaan Dukungan Ganda kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan; f. KPU tidak melakukan prosedur yang benar dan/atau standar sama dalam melakukan penelitian administrasi dan dukungan ganda. a. Memastikan KPU melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan persebarannya dalam softcopy Formulir Model B.1 KWK; b. Memastikan KPU melakukan penelitian kesesuaian jumlah minimal dukungan yang terdapat dalam softcopy dengan hardcopy Formulir Model B.1 KWK; c. Memastikan KPU membuat Berita Acara Hasil Penelitian serta tanda terima untuk dokumen yang telah sesuai antara softcopy dengan hardcopy; d. Memastikan KPU melakukan analisa dukungan ganda baik ganda dalam satu Pasangan Calon maupun ganda antar Pasangan Calon; e. Memastikan KPU menyampaikan salinan BA Hasil Penelitian Dugaan Dukungan Ganda kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan; f. Memastikan KPU melakukan prosedur yang benar dan/atau standar sama dalam melakukan penelitian administrasi dan a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Analisa Dukungan Ganda b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Analisa Dukungan Ganda a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/peringatan dini kepada KPU terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Analisa Dukungan Ganda serta membuka memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan; dan b. Pengawasan Literatur terhadap keterpenuhan jumlah minimal dukungan dan indikasi dukungan ganda dengan cara : 1. Melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan persebarannya dalam softcopy Formulir Model B.1 KWK; 2. Melakukan penelitian kesesuaian jumlah minimal dukungan yang terdapat dalam softcopy dengan hardcopy Formulir Model B.1 KWK; 3. Melakukan analisa dukungan ganda a. Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian antara jumlah minimal dukungan dalam softcopy dengan formulir Model B.1 KWK, Bawaslu rekomendasikan saran kepada KPU agar membuat Berita Acara dan mengembalikan dokumen dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan; b. Dalam hal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan sebarannya hingga akhir masa penyerahan dokumen dukungan, Bawaslu rekomendasikan kepada KPU agar menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat; c. Dalam hal ditemukan adanya dukungan ganda antar pasangan calon, Bawaslu rekomendasikan kepada KPU agar melakukan penelitian faktual; dan d. Dalam hal ditemukan dukungan ganda dalam satu pasangan calon, Bawaslu 4
  • 5.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan g. KPU tidak memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu. dukungan ganda. g. Memastikan KPU memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu. baik ganda dalam satu Pasangan Calon maupun ganda antar Pasangan Calon; c. Pengawasan Melekat atas pelaksanaan Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Analisa Dukungan Ganda dengan cara : 1. Memastikan KPU membuat Berita Acara Hasil Penelitian serta membuat Tanda Terima untuk dokumen yang telah sesuai antara softcopy dengan hardcopy; 2. KPU menyampaikan salinan BA Hasil Penelitian Dugaan Dukungan Ganda kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan; 3. KPU melakukan prosedur yang benar dan/atau standar sama dalam melakukan penelitian administrasi dan dukungan ganda. rekomendasikan kepada KPU agar dukungan hanya dihitung satu. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A Pengawasan. 4. Penelitian Administrasi dan Faktual Dukungan di Tingkat Desa/Kel Penelitian Administrasi : a. PPS tidak meneliti keabsahan surat dukungan pada Formulir Model B.1 KWK; b. PPS tidak meneliti kesesuaian antara Penelitian Administrasi : a. Memastikan PPS meneliti keabsahan surat dukungan pada Formulir Model B.1 KWK; b. Memastikan PPS meneliti kesesuaian a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Penelitian Administrasi dan Faktual Dukungan di Tingkat Desa/Kelurahan; a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/peringatan dini kepada KPU agar menginstruksikan kepada PPS melalui KPU Kab dan PPK terkait dengan ketaatan Penelitian Administrasi : a. Dalam hal Formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak ditandatangani diatas materai oleh Pasangan Calon Perseorangan, PPS tetap melakukan 5
  • 6.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir Model B.1 KWK dengan identitas kependudukan pendukung; c. PPS tidak meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan; d. PPS tidak meneliti kelengkapan lampiran dokumen pendukung; e. PPS tidak meneliti kesesuaian alamat pendukung dengan alamat administrasi PPS; f. PPS tidak meneliti surat identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia dan/atau status perkawinan pendukung. g. PPS tidak menuangkan Hasil Penelitian Administrasi ke dalam Formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan. Penelitian Faktual : a. PPS tidak mendatangi tempat tinggal setiap pendukung untuk mencocokkan kebenaran nama, antara daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir Model B.1 KWK dengan identitas kependudukan pendukung; c. Memastikan PPS meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan; d. Memastikan PPS meneliti kelengkapan lampiran dokumen; e. Memastikan PPS meneliti kesesuaian alamat pendukung dengan alamat administrasi PPS; f. Memastikan PPS meneliti surat identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia dan/atau status perkawinan pendukung. g. Memastikan PPS menuangkan Hasil Penelitian Administrasi ke dalam Formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan. Penelitian Faktual : a. Memastikan PPS mendatangi tempat tinggal setiap pendukung untuk men- cocokkan nama, b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Penelitian Administrasi dan Faktual Dukungan di Tingkat Desa/Kelurahan; c. Supervisi alat kerja/instrumen pengawasan. dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Penelitian Administrasi dan Faktual Dukungan di Tingkat Desa/Kelurahan serta memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu, Panwaskab, Panwascam, dan PPL untuk melakukan pengawasan; dan b. Pengawasan Melekat atas pelaksanaan Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Analisa Dukungan Ganda dengan memastikan PPS melaksanakan Penelitian Administrasi dan Faktual Dukungan di Tingkat Desa/ Kelurahan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. c. Pengawasan Audit dengan melakukan uji petik dukungan 5% sampel dari jumlah dukungan per kabupaten masing-masing Pasangan Calon untuk dilakukan faktualisasi kebenaran dan kesesuaian dukungan di lapangan. penelitian faktual dan menyatakan BMS dan tidak menggugukan dukungan; b. Dalam hal nama dan alamat pendukung tidak sesuai dengan fotocopy identitas kependudukan, PPS menyatakan TMS dan mencoret dukungan; c. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan, PPS menyatakan TMS dan mencoret dukungan; d. Dalam hal pada Formulir Model B.1- KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotocopy identitas kependudukan, PPS menyatakan TMS dan mencoret dukungan; e. Dalam hal fotokopi identitas kependudukan telah habis masa berlakunya, PPS menyatakan MS Administrasi dan melanjutkan penelitian faktual f. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah aadministrasi PPS, PPS menyatakan TMS dan mencoret dukungan tetapi dukungan tersebut dapat digunakan oleh 6
  • 7.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan alamat, dan dukungan; b. PPS tidak meminta Kepala Desa/Lurah untuk menandatangani dan memberikan cap/stempel pada Formulir Model B.1 KWK; c. PPS tidak mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual dukungan; d. PPS tidak meminta Pasangan Calon/Tim Penghubung untuk menghadirkan pendukung yang tidak dapat ditemukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokan dan meneliti kebenaran dukungan; e. PPS tidak menuangkan Hasil Penelitian Faktual ke dalam Formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS; f. PPS tidak membuat Berita Acara Penelitian Administrasi dan Faktual; g. PPS tidak menyerahkan 1 (satu) rangkap BA Hasil Penelitian Administrasi dan Faktual kepada PPL dan Pasangan alamat, dan dukungan; b. Memastikan PPS meminta Kepala Desa/Lurah untuk menandatangani dan memberi cap/stempel pada Formulir Model B.1 KWK; c. Memastikan PPS mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual dukungan; d. Memastikan PPS meminta Pasangan Calon/Tim Penghubung mengha- dirkan pendukung yang tidak dapat ditemukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokan dan meneliti kebenaran dukungan; e. Memastikan PPS menuangkan Hasil Penelitian Faktual ke dalam Formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS; f. Memastikan PPS membuat Berita Acara Penelitian Administrasi dan Faktual; g. Memastikan PPS menyerahkan 1 (satu) rangkap BA Hasil Penelitian Administrasi dan Faktual kepada PPL dan Pasangan Pasangan Calon pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan desa/kelurahan; g. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan dinyatakan tidak sesuai, PPS menyatakan TMS dan mencoret dukungan; h. Dalam hal pada Formulir Model B.1- KWK Perseorangan terdapat Anggota TNI/Polri atau PNS yang memberikan dukungan, PPS menyatakan TMS dan mencoret dukungan dan memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan adalah Anggota Anggota TNI/Polri atau PNS; i. PPS menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan BA Hasil Penelitian Administrasi kepada PPL dan Pasangan Calon. Penelitian Faktual : a. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya dan mengisi Formulir Model B.3-KWK, PPS menyatakan TMS dan mencoret dukungan; 7
  • 8.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan Calon/Tim Penghubung. Calon/Tim Penghubung. b. Dalam hal pendukung tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3- KWK, PPS menyatakan MS dan dukungan dinyatakan sah; c. Dalam hal pendukung menarik dukungan pada tahap verifikasi faktual, PPS menyatakan MS dan dukungan dinyatakan sah; d. Dalam hal terdapat bukti identitas kependudukan yang meragukan, PPS meminta pendukung menunjukkan identitas kependudukan asli; e. Dalam hal terdapat dukungan ganda antar Pasangan Calon, PPS menanyakan kepastian dukungan dan meminta pendukung membubuhkan tanda- tangan/cap jempol terhadap Paslon yang didukung, dan mencoret pendukung dalam daftar dukungan Pasangan Calon yang tidak didukung; f. Dalam hal pendukung tidak bersedia membubuhkan tanda- 8
  • 9.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan tangan/cap jempol dan menyatakan dukungannya, dukungan dinyatakan MS dan diwajibkan tanda-tangan/cap jempol. g. Dalam hal pendukung tidak bersedia membubuhkan tanda- tangan/cap jempol dan tidak menyatakan dukungannya, dan bersedia/tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3- KWK Perseorangan, PPS menyatakan TMS dan mencoret dukungan. h. PPS menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan BA Hasil Penelitian Faktual kepada PPL dan Pasangan Calon. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 5. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten a. KPU Kab menyusun Daftar Pemilih berdasar DP4 dan mengabaikan Daftar Pemilih pada Pemilu terakhir; b. KPU Kab menyusun Daftar Pemilih dengan mengabaikan maksimal jumlah Pemilih 800 orang tiap TPS; c. KPU Kab menyusun Daftar Pemilih dengan a. Memastikan KPU Kab menyusun Daftar Pemilih berdasar DP4 dan memperhatikan Daftar Pemilih pada Pemilu terakhir; b. Memastikan KPU Kab menyusun Daftar Pemilih dengan memperhatikan jumlah Pemilih 800 orang tiap TPS; c. Memastikan KPU Kab menyusun Daftar a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten; a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/peringatan dini kepada KPU agar menginstruksikan kepada KPU Kab terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten serta memberikan akses a. Dalam hal ditemukan adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan syarat dan tata cara penyusunan Daftar Pemilih, maka Panwaskab merekomendasikan saran/perbaikan kepada KPU Kab; b. Dalam hal hasil analisis ditemukan adanya Pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat 9
  • 10.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan tidak memperhatikan aspek kemudahan Pemilih, aspek geografis wilayah Pemilih serta aspek jarak dan waktu tempuh Pemilih ke TPS; d. KPU Kab menyusun Daftar Pemilih dengan menggabungkan Pemilih antar desa/kelurahan atau sebutan lain; e. KPU Kab menyusun Daftar Pemilih dengan tidak memetakan Pemilih dalam TPS 0 ke TPS-TPS yang ada dan tidak melibatkan PPK dan PPS; f. KPU tidak membuka akses data dan informasi kepada Pengawas Pemilu. Pemilih dengan memperhatikan aspek kemudahan Pemilih, aspek geografis wilayah Pemilih serta aspek jarak dan waktu tempuh Pemilih ke TPS; d. Memastikan KPU Kab menyusun Daftar Pemilih dengan tidak menggabungkan Pemilih antar desa/kelurahan atau sebutan lain; e. Memastikan KPU Kab menyusun Daftar Pemilih dengan memetakan Pemilih dalam TPS 0 ke TPS- TPS yang ada dengan melibatkan PPK/PPS; f. Memastikan KPU membuka akses data dan informasi kepada Pengawas Pemilu. c. Supervisi alat kerja/instrumen pengawasan. data dan informasi kepada Bawaslu dan Panwaskab untuk melakukan pengawasan; b. Pengawasan Melekat atas pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten untuk memastikan KPU Kab melakukan penyusunan sesuai dengan tata cara yang diatur; c. Pengawasan Literatur dengan substansi pada analisis akurasi dan validitas serta keterpenuhan aspek data dan informasi Pemilih dalam Daftar Pemilih. berdasarkan data Pemilih pada Pemilihan terakhir, maka Panwaskab merekomendasikan pencoretan yang bersangkutan pada sub tahapan Coklit kepada KPU Kab; Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 6. Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Kecamatan a. PPK tidak mengundang Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Panwas Kecamatan untuk menghadiri rekapitulasi; b. PPK tidak memberikan waktu bagi Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Panwas Kecamatan untuk menyampaikan keberatan; c. PPK tidak menerima, a. Memastikan PPK mengundang Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Panwas Kecamatan untuk menghadiri rekapitulasi; b. Memastikan PPK memberikan waktu bagi Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Panwas Kecamatan untuk menyampaikan keberatan; c. Memastikan PPK a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Kecamatan; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/peringatan dini kepada KPU agar menginstruksikan kepada PPK melalui KPU Kab terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap pelaksanaan sub tahapan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Kecamatan serta memberikan akses data/informasi a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Kecamatan, Panwascam harus memiliki BA Hasil Penelitian Administrasi dan Faktual dari masing-masing desa/kel dan telah melakukan rekapitulasi hasil uji petik sampel dukungan masing- masing Paslon; b. Terhadap hasil Penelitian Administrasi dan Faktual Dukungan 10
  • 11.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan tidak meralat,dan tidak melakukan pembetulan terhadap keberatan yang dapat dibuktikan kebenarannya; d. PPK tidak menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan BA Hasil Rekapitulasi Dukungan kepada Panwas Kecamatan dan Pasangan Calon/Tim Penghubung; menerima, meralat,dan melakukan pembetulan terhadap keberatan yang dapat dibuktikan kebenarannya; d. Memastikan PPK menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan BA Hasil Rekapitulasi Dukungan kepada Panwas Kecamatan dan Pasangan Calon/Tim penghubung; Tingkat Kecamatan; c. Supervisi alat kerja/instrumen pengawasan. kepada Pengawas Pemilu untuk pengawasan; dan b. Pengawasan Melekat atas pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Kecamatan dengan memastikan : 1. PPK meminta setiap PPS untuk menyampaikan Rekapitulasi Dukungan berdasarkan Formulir Model BA.3.1-KWK dan Model BA.3.2-KWK; 2. PPK menerima, meralat dan melaku- kan pembetulan terhadap keberatan yang dapat dibukti- kan; 3. PPK meminta Pasangan Calon/Tim Penghubung untuk mengisi Formulir Model BA.4.1-KWK atas keberatan yang tidak dapat dibukti- kan kebenarannya dan Pasangan Calon/Tim Penghubung tidak dapat menerima. oleh PPS ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil Pengawasan, Panwascam harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti-bukti yang ada; c. Dalam hal belum terbentuk Panwas Kecamatan dan PPL pada saat Rekapitulasi Dukungan Calon Perseorangan di Tingkat Kecamatan, Panwaskab dapat membuat kelompok kerja dengan melibatkan pemantau dan/atau kampus untuk mengawasi pelaksanaan sub tahapan ini. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 11
  • 12.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan 7. Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Kabupaten a. KPU Kab tidak mengundang Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Panwas Kabupaten untuk menghadiri Rekapitulasi; b. KPU Kab tidak memberikan waktu bagi Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Panwaskab untuk menyampaikan keberatan; c. KPU Kab tidak menerima, tidak meralat,dan tidak melakukan pembetulan terhadap keberatan yang dapat di buktikan kebenarannya; d. KPU Kab tidak menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan BA Hasil Rekapitulasi Dukungan kepada Panwaskab dan Pasangan Calon/Tim Penghubung; a. Memastikan KPU Kab mengundang Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Panwas Kabupaten untuk menghadiri Rekapitulasi; b. Memastikan KPU Kab memberikan waktu bagi Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Panwaskab untuk menyampaikan keberatan; c. Memastikan KPU Kab menerima, meralat,dan melakukan pembetulan terhadap keberatan yang dapat di buktikan kebenarannya; d. Memastikan KPU Kab menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan BA Hasil Rekapitulasi Dukungan kepada Panwaskab dan Pasangan Calon/Tim Penghubung; a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Kabupaten; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Kabupaten; c. Supervisi alat kerja/instrumen pengawasan. a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/peringatan dini kepada KPU agar menginstruksikan kepada KPU Kab terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Kabupaten serta memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu dan Panwaskab untuk melakukan pengawasan; dan b. Pengawasan Melekat atas pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Kabupaten dengan memastikan : 1. KPU Kab meminta setiap PPK untuk menyampaikan Rekapitulasi Dukungan berdasarkan Formulir Model BA.4-KWK; 2. KPU Kab menerima, meralat dan melaku- kan pembetulan terhadap keberatan yang dapat dibukti- kan; 3. KPU Kab meminta Pasangan Calon/Tim Penghubung untuk mengisi Formulir Model BA.5.1-KWK a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Kabupaten, Panwaskab harus memiliki BA Rekapitulasi Dukungan dari masing-masing kecamatan dan telah melakukan rekapitulasi hasil uji petik sampel dukungan masing- masing Pasangan Calon; b. Terhadap hasil Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kab ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil Pengawasan, Panwaskab harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti-bukti yang ada; Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 12
  • 13.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan atas keberatan yang tidak dapat dibukti- kan kebenarannya dan Pasangan Calon/Tim Penghubung tidak dapat menerima. 8. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon a. KPU keliru dalam menetapkan persyaratan persentase dan jumlah minimal kursi serta persentase dan jumlah minimal akumulasi perolehan suara sah Parpol atau Gabungan Parpol; b. KPU tidak menetapkan persyaratan persentase dan jumlah minimal kursi serta persentase dan jumlah minimal akumulasi perolehan suara sah Parpol atau Gabungan Parpol melalui SK; c. KPU tidak menyebutkan persyaratan persentase dan jumlah minimal kursi Parpol atau Gabungan Parpol dalam SK; d. KPU tidak menyebutkan persyaratan persentase dan jumlah minimal akumuasi perolehan suara sah Parpol atau Gabungan Parpol dalam SK; a. Memastikan KPU menetapkan persyaratan persentase dan jumlah minimal kursi serta persentase dan jumlah minimal akumulasi perolehan suara sah Parpol atau Gabungan Parpol dengan benar; b. Memastikan KPU menetapkan persyaratan persentase dan jumlah minimal kursi serta persentase dan jumlah minimal akumulasi perolehan suara sah Parpol atau Gabungan Parpol melalui SK; c. Memastikan KPU menyebutkan persyaratan persentase dan jumlah minimal kursi Parpol atau Gabungan Parpol dalam SK; d. Memastikan KPU menyebutkan persyaratan persentase dan jumlah minimal akumuasi perolehan suara sah Parpol atau Gabungan Parpol dalam SK; a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon. a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/peringatan dini kepada KPU terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon; dan b. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek keterpenuhan muatan materi Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon. Dalam hal Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon tidak memenuhi muatan materi Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, Bawaslu merekomendasikan perbaikan kepada KPU agar dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat bagi Parpol atau Gabungan Parpol yang hendak mengajukan dukungan. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A Pengawasan. 13
  • 14.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan e. KPU tidak menyerahkan salinan SK tersebut kepada Bawaslu; f. KPU tidak mengumumkan jadwal, waktu, dan tempat pendaftaran Pasangan Calon selama 11 hari; g. KPU tidak mencantumkan SK persyaratan persentase dan jumlah minimal kursi serta persentase dan jumlah minimal akumulasi perolehan suara sah Parpol atau Gabungan Parpol; h. KPU tidak memperhatikan daya jangkau pengumuman dengan tidak mengumumkan pada media cetak, media elektronik, dan website. e. Memastikan KPU menyerahkan salinan SK tersebut kepada Bawaslu; f. Memastikan KPU mengumumkan jadwal, waktu, dan tempat pendaftaran Pasangan Calon selama 11 hari; g. Memastikan KPU mencantumkan SK persyaratan persentase dan jumlah minimal kursi serta persentase dan jumlah minimal akumulasi perolehan suara sah Parpol atau Gabungan Parpol; h. Memastikan KPU memperhatikan daya jangkau pengumuman dengan mengumumkan pada media cetak, media elektronik, dan website. 9. Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih a. PPDP yang diangkat tidak mengetahui baca, tulis, dan hitung; b. PPS tidak memberikan Bimtek kepada PPDP sehingga tidak mengetahui tata cara Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih; c. PPDP tidak turun ke lapangan namun hanya update data a. Memastikan PPDP yang diangkat mengetahui baca, tulis, dan hitung; b. Memastikan PPS memberikan Bimtek kepada PPDP sehingga PPDP mengetahui tata cara Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih; c. Memastikan PPDP turun ke lapangan dan tidak hanya update a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih. c. Supervisi alat a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/peringatan dini kepada KPU terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih; dan b. Pengawasan Melekat dengan substansi pengawasan pada aspek ketatatan dan kepatuhan PPDP dalam a. Dalam hal ditemukan kesaahan pada data Pemilih, PPDP melakukan perbaikan; b. PPDP mencoret Pemilih tidak memenuhi syarat, yaitu: - Telah meninggal dunia; - Pindah domisili; - TNI/Polri - Belum 17 tahun/ belum menikah pada hari H; - Telah dipastikan 14
  • 15.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan berdasar data RT/RW setempat; d. PPDP tidak memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih (Form Model AA.1-KWK); e. PPDP tidak menempelkan stiker Coklit di rumah Pemilih yang telah didaftar (Form Model AA.2- KWK); f. PPDP tidak mencoret Pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat; g. PPDP tidak mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat namun belum terdaftar. data berdasar data RT/RW setempat; d. Memastikan PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih (Form Model AA.1-KWK); e. Memastikan PPDP menempelkan stiker Coklit di rumah Pemilih yang telah didaftar (Form Model AA.2- KWK). f. Memastikan PPDP mencoret Pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat; g. Memastikan PPDP mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat namun belum terdaftar. kerja/instrumen pengawasan. melaksanakan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih. c. Pengawasan Audit dengan cara uji petik 50% jumlah TPS tiap desa/kel untuk mendapatkan hasil pemutakhiran yang telah dilakukan oleh PPDP. tidak ada keberadaannya; - Terganggu jiwa/ ingatannya; - Telah dicabut hak pilihnya; dan - Bukan penduduk daerah Pemilihan. c. Dalam hal ditemukan Pemilih penyandang cacat, PPDP mencatat jenis diabilitas. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A Pengawasan. 10. Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Provinsi a. KPU Prov tidak mengundang Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Bawaslu Provinsi untuk menghadiri Rekapitulasi; b. KPU tidak memberikan waktu bagi Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Bawaslu Provinsi untuk menyampaikan keberatan; c. KPU Prov tidak menerima, tidak meralat,dan tidak melakukan pembetulan terhadap keberatan yang dapat di buktikan kebenarannya; d. KPU Prov tidak a. Memastikan KPU Prov mengundang Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Bawaslu Provinsi untuk menghadiri Rekapitulasi; b. Memastikan KPU memberikan waktu bagi Pasangan Calon/Tim Penghubung atau Bawaslu Provinsi untuk menyampaikan keberatan; c. Memastikan KPU Prov menerima, meralat,dan melakukan pembetulan terhadap keberatan yang dapat di buktikan kebenarannya; d. Memastikan KPU Prov a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Provinsi; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Provinsi. a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/peringatan dini kepada KPU terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Provinsi serta memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan; dan b. Pengawasan Melekat atas pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan di Tingkat Provinsi dengan memastikan : a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Provinsi, Bawaslu Prov harus memiliki BA Rekapitulasi Dukungan dari masing-masing Kabupaten dan telah melakukan rekapitulasi hasil uji petik sampel dukungan masing- masing Pasangan Calon; b. Terhadap hasil Rekapitulasi Dukungan di Tingkat Provinsi oleh KPU Prov ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil Pengawasan, Bawaslu Provinsi harus 15
  • 16.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan BA Hasil Rekapitulasi Dukungan kepada Bawaslu Provinsi dan Pasangan Calon/Tim Penghubung; menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan BA Hasil Rekapitulasi Dukungan kepada Bawaslu Provinsi dan Pasangan Calon/Tim Penghubung; 1. KPU Prov meminta setiap KPU Kab untuk menyampaikan Rekapitulasi Dukungan berdasarkan Formulir Model BA.5-KWK; 2. KPU Prov menerima, meralat dan melaku- kan pembetulan terhadap keberatan yang dapat dibukti- kan; 3. KPU Prov meminta Pasangan Calon/Tim Penghubung untuk mengisi Formulir Model BA.6.1-KWK atas keberatan yang tidak dapat dibukti- kan kebenarannya dan Pasangan Calon/Tim Penghubung tidak dapat menerima. menyampaikan keberatan disertai dengan bukti-bukti yang ada; Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 11. Pendaftaran Pasangan Calon a. Bakal Pasangan Calon tidak menaati aspek keterpenuhan persyaratan pendaftaran yaitu : 1. Tidak didukung oleh Parpol atau Gabungan Parpol dengan perolehan paling sedikit 20% jumlah kursi DPRD atau 25% akumulasi perolehan suara sah Pemilu Terakhir; 2. Tidak didukung a. Memastikan Bakal Paslon menaati aspek keterpenuhan persyaratan pendaftaran yaitu : 1. Didukung oleh Parpol atau Gabungan Parpol dengan perolehan paling sedikit 20% jumlah kursi DPRD atau 25% akumulasi perolehan suara sah Pemilu Terakhir; 2. Didukung oleh a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Pendaftaran Pasangan Calon; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Pendaftaran Pasangan Calon. a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada Parpol dan KPU terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Pendaftaran Pasangan Calon; b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan Parpol dan KPU dalam proses Pendaftaran Pasangan a. Dalam hal ditemukan Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi aspek keterpenuhan persyaratan pendaftaran dan persyaratan pencalonan, maka Bawaslu Provinsi merekomendasikan kepada KPU untuk tidak menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dimaksud; dan b. Dalam hal ditemukan Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi 16
  • 17.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan oleh Parpol atau Gabungan Parpol yang memperoleh kursi di DPRD pada Pemilu Terakhir; 3. Tidak menyertakan SK Pimpinan Parpol Tingkat Pusat tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi; 4. Tidak menyerahkan dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan sebarannya (untuk Pasangan Calon Perseorangan); 5. Tidak menyerahkan Daftar Nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan; 6. Tidak menyerahkan RKDK; b. Bakal Pasangan Calon tidak menaati aspek keterpenuhan persyaratan pencalonan yaitu : 1. Tidak menyertakan Surat Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur dari Parpol atau Gabungan Parpol (Model B-KWK Parpol); 2. Tidak menyertakan Parpol atau Gabungan Parpol yang memperoleh kursi di DPRD pada Pemilu Terakhir; 3. Menyertakan SK Pimpinan Parpol Tingkat Pusat tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi; 4. Menyerahkan dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan sebarannya (untuk Pasangan Calon Perseorangan); 5. Menyerahkan Daftar Nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan; 6. Menyerahkan RKDK; b. Memastikan Bakal Paslon menaati aspek keterpenuhan persyaratan pencalonan yaitu : 1. Menyertakan Surat Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur dari Parpol atau Gabungan Parpol (Model B-KWK Parpol); 2. Menyertakan Calon; c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek kelengkapan persyaratan Bakal Pasangan Calon. aspek kelengkapan persyaratan calon, maka Bawaslu Provinsi merekomendasikan kepada KPU agar Bakal Pasangan Calon dimaksud dapat melengkapi kekurangan tersebut sesegera mungkin. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A Pengawasan. 17
  • 18.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan Keputusan Pimpinan Parpol Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.1-KWK Parpol); 3. Tidak menyertakan Surat Pernyataan Kesepakatan Parpol/Gabungan Parpol dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.2-KWK Parpol); 4. Tidak menyertakan Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Parpol/Gabungan Parpol dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.3-KWK Parpol); 5. Tidak menyertakan Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan RPJP Daerah (Model B.4- KWK Parpol); 6. Tidak menyertakan Surat Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur dari Keputusan Pimpinan Parpol Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.1-KWK Parpol); 3. Menyertakan Surat Pernyataan Kesepakatan Parpol/Gabungan Parpol dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.2-KWK Parpol); 4. Menyertakan Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Parpol/Gabungan Parpol dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.3-KWK Parpol); 5. Menyertakan Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan RPJP Daerah (Model B.4- KWK Parpol); 6. Menyertakan Surat Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur dari 18
  • 19.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan Perseorangan (Model B-KWK Perseorangan); 7. Tidak menyertakan Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.1-KWK Perseorangan); 8. Tidak menyertakan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.2-KWK Perseorangan); 9. Tidak menyertakan Surat Pernyataan Tidak Mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.3-KWK Perseorangan); 10. Tidak menyertakan Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan RPJP Daerah (Model B.4- Perseorangan (Model B-KWK Perseorangan); 7. Menyertakan Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.1-KWK Perseorangan); 8. Menyertakan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.2-KWK Perseorangan); 9. Menyertakan Surat Pernyataan Tidak Mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B.3-KWK Perseorangan); 10. Menyertakan Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan RPJP Daerah (Model B.4- 19
  • 20.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan KWK Perseorangan); c. Bakal Pasangan Calon tidak menaati aspek kelengkapan persyaratan calon yaitu: 1. Tidak menyertakan Surat Pernyataan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model BB.1-KWK); 2. Tidak menyertakan Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model BB.2-KWK); 3. Tidak menyertakan dokumen persyaratan calon lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan- undangan. d. Bakal Pasangan Calon mendaftarkan diri pada akhir waktu (last minute) pendaftaran sehingga tidak memiliki waktu untuk perbaikan persyaratan pendaftaran dan pencalonan yang menyebabkan pihak KPU berat mengambil keputusan; e. Dokumen persyaratan KWK Perseorangan); c. Memastikan Bakal Paslon menaati aspek kelengkapan persyaratan calon yaitu: 1. Menyertakan Surat Pernyataan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model BB.1-KWK); 2. Menyertakan Daftar Riwayat Hidup Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model BB.2-KWK); 3. Menyertakan dokumen persyaratan calon lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan- undangan. d. Memastikan Bakal Paslon mendaftarkan diri pada awal waktu pendaftaran sehingga memiliki cukup waktu untuk perbaikan persyaratan pendaftaran dan pencalonan sehingga pihak KPU tidak merasa berat mengambil keputusan; e. Memastikan dokumen 20
  • 21.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan Bakal Pasangan Calon diragukan validitas dan kebenarannya; f. KPU tidak melakukan prosedur yang benar dan/atau standar sama dalam melakukan pemeriksaan dokumen dan/atau dalam memfaktualkan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon. g. Ketidaknetralan penyelenggara (KPU) akibat adanya hubungan yang mengakibatkan konflik kepentingan baik hubungan bisnis maupun kekerabatan dengan Bakal Paslon. persyaratan Bakal Paslon terpenuhi validitas dan kebenarannya; f. Memastikan KPU melakukan prosedur yang benar dan/atau standar sama dalam melakukan pemeriksaan dokumen dan/atau dalam memfaktualkan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon. g. Memastikan netralitas penyelenggara (KPU) yang tidak terpengaruh adanya hubungan yang mengakibatkan konflik kepentingan baik hubungan bisnis maupun kekerabatan dengan Bakal Paslon. 12. Pemeriksaan Kesehatan serta Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Pemeriksaan Kesehatan: a. KPU tidak berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Tingkat Provinsi untuk menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani serta rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani; b. KPU tidak menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan Pemeriksaan Kesehatan: a. Memastikan KPU berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Tingkat Provinsi untuk menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani serta rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani; b. Memastikan KPU menetapkan standar kemampuan sehat a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Pemeriksaan Kesehatan serta Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Pemeriksaan Kesehatan serta Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon. a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Pemeriksaan Kesehatan serta Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon serta kepada Tim Dokter Pemeriksa agar dapat melaksanakan tugas secara mandiri dan profesional; a. Dalam hal ditemukan Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi aspek kelengkapan persyaratan calon, maka Bawaslu Provinsi merekomendasikan kepada KPU agar Bakal Pasangan Calon dimaksud dapat melengkapi kekurangan tersebut sesegera mungkin; b. Dalam hal ditemukan dokumen Bakal Pasangan Calon yang tidak terpenuhi aspek kebenaran dan keabsahan setelah 21
  • 22.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan jasmani serta rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani melalui SK; c. KPU tidak menyampaikan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon; d. KPU tidak menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada Pimpinan Parpol/Gabungan Parpol yang mengusulkan Pasangan Calon; e. Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan tidak melaksanakan tugasnya secara mandiri dan profesional. Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon : a. KPU tidak meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen yang meliputi penelitian terhadap : 1. Cap basah Parpol atau masing- rohani dan jasmani serta rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani melalui SK; c. Memastikan KPU menyampaikan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon; d. Memastikan KPU menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada Pimpinan Parpol/Gabungan Parpol yang mengusulkan Pasangan Calon; e. Memastikan Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan melaksanakan tugasnya secara profesional dan mandiri. Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon : a. Memastikan KPU meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen yang meliputi penelitian terhadap : 1. Cap basah Parpol atau masing- b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPU dalam proses Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon; c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek keabsahan dan keterpenuhan persyaratan Bakal Pasangan Calon; dan d. Pengawasan Investigasi dengan melakukan verifikasi faktual kebenaran dan keabsahan terhadap persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diragukan kebenarannya berdasarkan temuan maupun laporan masyarakat; dilakukan faktualisasi, Bawaslu Provinsi menindaklanjuti sesuai dengan tata cara penanganan dan penindakan pelanggaran. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A Pengawasan. 22
  • 23.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan masing Gabungan Parpol yang bergabung; 2. Kesesuaian tanda tangan masing- masing Calon dalam Formulir Pendaftaran dengan tanda tangan pada fotokopi KTP; 3. Keberadaan materai pada dokumen-dokumen yang mempersyaratkan penggunaan materai. 4. Kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan peraturan perundang- undangan b. KPU tidak menuangkan hasil penelitian ke dalam Formulir Model BA.HP-KWK dan Lampirannya; c. KPU tidak memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu. masing Gabungan Parpol yang bergabung; 2. Kesesuaian tanda tangan masing- masing Calon dalam Formulir Pendaftaran dengan tanda tangan pada fotokopi KTP; 3. Keberadaan materai pada dokumen-dokumen yang mempersyaratkan penggunaan materai. 4. Kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan peraturan perundang- undangan b. Memastikan KPU menuangkan hasil penelitian ke dalam Formulir Model BA.HP- KWK dan Lampirannya; c. Memastikan KPU memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu. 13. Pemberitahuan Hasil Penelitian, Perbaikan, dan Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon a. KPU tidak menyampaikan hasil penelitian dalam bentuk Formulir Model BA.HP-KWK dan Lampirannya kepada Bawaslu Provinsi serta Pasangan Calon dan a. Memastikan KPU menyampaikan hasil penelitian dalam bentuk Formulir Model BA.HP-KWK dan Lampirannya kepada Bawaslu Provinsi serta Pasangan Calon dan a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Pemberi- tahuan Hasil Pene- litian, Perbaikan, dan Penelitian Hasil Perbaikan a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan a. Dalam hal ditemukan Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi aspek kelengkapan persyaratan calon setelah dilakukan perbaikan, maka Bawaslu Provinsi 23
  • 24.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan Parpol/Gabungan Parpol; b. KPU tidak mengumumkan hasil penelitian paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian; c. KPU tidak menyebutkan dokumen yang belum lengkap dan/atau BMS dan/atau TMS untuk diperbaiki ; d. KPU tidak memberikan kesempatan penggantian Calon atau Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat kesehatan rohani dan jasmani dan/atau bebas narkoba. e. KPU tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau laporan tertulis masyarakat yang dilampiri bukti- bukti yang memperkuat laporan. f. KPU tidak menuangkan hasil penelitian perbaikan ke dalam Formulir Model BA.HP-KWK Perbaikan dan Lampirannya; g. KPU tidak menyampaikan hasil penelitian perbaikan Parpol/Gabungan Parpol; b. Memastikan KPU mengumumkan hasil penelitian paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian; c. Memastikan KPU menyebutkan dokumen yang belum lengkap dan/atau BMS dan/atau TMS untuk diperbaiki ; d. Memastikan KPU memberikan kesempatan penggantian Calon atau Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat kesehatan rohani dan jasmani dan/atau bebas narkoba. e. Memastikan KPU menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau laporan tertulis masyarakat yang dilampiri bukti- bukti yang memperkuat laporan. f. Memastikan KPU menuangkan hasil penelitian perbaikan ke dalam Formulir Model BA.HP-KWK Perbaikan dan Lampirannya; g. Memastikan KPU menyampaikan hasil penelitian perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Pemberitahuan Hasil Penelitian, Perbaikan, dan Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon. sub tahapan Pemberitahuan Hasil Penelitian, Perbaikan, dan Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon; b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPU dalam proses Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon; c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek keabsahan dan keterpenuhan persyaratan hasil perbaikan oleh Bakal Pasangan Calon; dan d. Pengawasan Investigasi dengan melakukan verifikasi faktual kebenaran dan keabsahan terhadap perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diragukan kebenarannya berdasarkan temuan maupun laporan masyarakat; merekomendasikan kepada KPU agar Bakal Pasangan Calon tersebut dinyatakan TMS; b. Dalam hal ditemukan dokumen Bakal Pasangan Calon yang tidak terpenuhi aspek kebenaran dan keabsahan setelah dilakukan faktualisasi terhadap dokumen hasil perbaikan, Bawaslu Provinsi menindaklanjuti sesuai dengan tata cara penanganan dan penindakan pelanggaran. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A Pengawasan. 24
  • 25.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan kepada Bawaslu Provinsi serta Pasangan Calon dan Parpol/Gabungan Parpol; h. KPU tidak mengumumkan hasil penelitian perbaikan kepada masyarakat; i. KPU tidak memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu. kepada Bawaslu Provinsi serta Pasangan Calon dan Parpol/Gabungan Parpol; h. Memastikan KPU mengumumkan hasil penelitian perbaikan kepada masyarakat; i. Memastikan KPU memberikan akses data dan informasi kepada Bawaslu. 14. Penetapan Pasangan Calon, Pengumuman, dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Penetapan Pasangan Calon : a. KPU tidak menyusun BA Penetapan Pasangan Calon berdasarkan Hasil Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dan menetapkannya dengan SK; b. KPU menetapkan Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat dan tidak menetapkan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat; c. KPU tidak melakukan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon dan penetapan pasangan calon melewati batas waktu yang telah ditentukan; d. KPU tidak Penetapan Pasangan Calon : a. Memastikan KPU menyusun BA Penetapan Pasangan Calon berdasarkan Hasil Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dan menetapkannya dengan SK; b. Memastikan KPU menetapkan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat dan tidak menetapkan Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat; c. Memastikan KPU melakukan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon dan penetapan pasangan calon tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan; d. Memastikan KPU a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Penetapan Pasangan Calon, Pengumuman, dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Penetapan Pasangan Calon, Pengumuman, dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon. a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Penetapan Pasangan Calon, Pengumuman, dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon serta kepada Pasangan Calon/Parpol/ Gabungan Parpol untuk tidak mengundurkan diri/menarik pengajuan Pasangan Calon pasca Penetapan Pasangan Calon; b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPU dalam proses Penetapan Pasangan Calon, Pengumuman, dan Pengundian Nomor a. Dalam hal ditemukan Penetapan Pasangan Calon oleh KPU yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka Bawaslu Provinsi menindaklanjuti sesuai dengan tata cara penanganan dan penindakan pelanggaran. b. Dalam hal ditemukan Pasangan Calon/Calon/Parpol/ Gabungan Parpol yang mengundurkan diri/menarik pengajuan Pasangan Calon pasca Penetapan Pasangan Calon, maka Bawaslu Provinsi menindaklanjuti sesuai dengan tata cara penanganan dan penindakan pelanggaran. Aktifitas pengawasan 25
  • 26.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan mengumumkan Hasil Penetapan Pasangan Calon; Pengundian Nomor Urut: a. KPU tidak melakukan Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon melewati batas waktu yang telah ditentukan; b. KPU tidak mengumumkan Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon. Penyusunan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon : a. KPU tidak menyusun Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon dalam Daftar Pasangan Calon; b. Nama lengkap Pasangan Calon pada Daftar Pasangan Calon tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ketaatan Pasangan Calon/Parpol/Gabungan Parpol : a. Pasangan Calon/salah seorang Calon mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Peserta mengumumkan Hasil Penetapan Pasangan Calon; Pengundian Nomor Urut: a. Memastikan KPU melakukan Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan; b. Memastikan KPU mengumumkan Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon. Penyusunan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon : a. Memastikan KPU menyusun Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon dalam Daftar Pasangan Calon; b. Memastikan Nama lengkap Pasangan Calon pada Daftar Pasangan Calon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ketaatan Pasangan Calon/Parpol/Gabungan Parpol : a. Memastikan Pasangan Calon/salah seorang Calon tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan Urut Pasangan Calon; c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek keterpenuhan muatan materi Pengumuman Hasil Penetapan Pasangan Calon dan Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon. menggunakan Form A Pengawasan. 26
  • 27.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan Pemilihan; b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang Calon setelah pengumuman. sebagai Peserta Pemilihan; b. Memastikan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang Calon setelah pengumuman. 15. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) a. Pasangan Calon tidak melaporkan LADK sesuai batas waktu yang ditentukan; b. Petugas yang ditunjuk melaporkan LADK tidak menyerahkan Surat Tugas; c. Pasangan Calon tidak melaporkan LADK dengan format yang lengkap; d. Pasangan Calon tidak mengisi cakupan informasi LADK dengan lengkap; e. Pasangan Calon tidak melampirkan Surat Pernyataan Penyumbang dengan isian data dan informasi yang lengkap; f. Pasangan Calon menerima sumbangan dana kampanye dari pihak yang dilarang dan/atau sumbangan yang melebihi batas sesuai ketentuan; g. KPU Prov tidak a. Memastikan Paslon melaporkan LADK sesuai batas waktu yang ditentukan; b. Memastikan Petugas yang melaporkan LADK menyerahkan Surat Tugas; c. Memastikan Paslon melaporkan LADK dengan format yang lengkap; d. Memastikan Paslon mengisi cakupan informasi LADK dengan lengkap; e. Memastikan Paslon melampirkan Surat Pernyataan Penyumbang dengan isian data dan informasi yang lengkap; f. Memastikan Paslon tidak menerima sumbangan dana kampanye dari pihak yang dilarang dan/atau menerima sumbangan yang melebihi batas sesuai ketentuan; g. Memastikan KPU Prov a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK); b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU Prov dan Paslon terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK); b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPU dalam menerima Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK); c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek kelengkapan format dan keterpenuhan cakupan informasi LADK Paslon; d. Pengawasan Investigasi dengan cara melakukan penelusuran terhadap pihak yang a. Dalam hal ditemukan cakupan informasi dan format LADK Paslon yang tidak lengkap, maka Bawaslu Prov merekomendasikan kepada KPU Prov untuk meminta Paslon bersangkutan melengkapi sesegera mungkin; b. Dalam hal ditemukan sumbangan dana kampanye dari pihak yang dilarang dan/atau sumbangan yang melebihi batas sesuai ketentuan, maka Bawaslu Prov merekomendasikan kepada Paslon yang bersangkutan untuk tidak menggunakan dana tersebut dan mengembalikan ke kas negara. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A Pengawasan. 27
  • 28.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan memberikan sanksi peringatan kepada Pasangan Calon yang terlambat/tidak melaporkan LADK; h. KPU Prov tidak melakukan pencermatan terhadap cakupan informasi dan format LADK; i. KPU Prov tidak membuat tanda terima dan BA Penerimaan LADK serta tidak membuat catatan khusus dalam BA untuk cakupan informasi/format LADK yang tidak lengkap; j. KPU Prov tidak mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK; k. KPU Prov tidak membuka akses data dan informasi bagi Bawaslu Prov. memberikan sanksi peringatan kepada Pasangan Calon yang terlambat/tidak melaporkan LADK; h. Memastikan KPU Prov melakukan pencermatan terhadap cakupan informasi dan format LADK i. Memastikan KPU Prov membuat tanda terima dan BA Penerimaan LADK serta membuat catatan khusus dalam BA untuk cakupan informasi/format LADK yang tidak lengkap; j. Memastikan KPU Prov mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK; k. Memastikan KPU Prov membuka akses data dan informasi bagi Bawaslu Prov. memberikan sumbangan untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian nilai sumbangan dengan kondisi faktual penyumbang. 16. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Desa/Kel a. PPS tidak menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran berdasarkan Coklit PPDP; b. PPS tidak menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran menggunakan Formulir Model A1.1-KWK; c. PPS tidak melakukan a. Memastikan PPS menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran berdasarkan Coklit PPDP; b. Memastikan PPS menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran menggunakan Formulir Model A1.1-KWK; c. Memastikan PPS a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekap Daftar Pemilih Pemutakhiran di Tingkat Desa/Kel; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapituasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU agar dapat menginstruksikan kepada PPS melalui KPU Kab dan PPK terkait dengan ketaatan dan kepatuhan PPS terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Rekapituasi Daftar Pemilih Hasil a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Desa/Kel, PPL harus memiliki Hasil Pengawasan berdasarkan uji petik 50% jumlah TPS tiap desa/kel dan telah melakukan rekapitulasi serta analisa terhadap hasil pengawasan tersebut; 28
  • 29.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran; d. PPS tidak mengundang PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran; e. PPS tidak menindaklanjuti masukan yang dapat disertai dengan data autentik dan bukti tertulis; f. PPS tidak menyampaikan salinan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (Formulir Model A1.1- KWK) kepada PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon. melakukan Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran; d. Memastikan PPS mengundang PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran; e. Memastikan PPS menindaklanjuti masukan yang dapat disertai dengan data autentik dan bukti tertulis; f. Memastikan PPS menyampaikan salinan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (Formulir Model A1.1- KWK) kepada PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon. Tingkat Desa/Kel; c. Supervisi alat kerja/instrumen pengawasan. Pemutakhiran di Tingkat Desa/Kel; b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan PPS dalam proses Rekapituasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Desa/Kel; c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek Hasil Pemutakhiran yang dilakukan oleh PPDP dengan Hasil Pengawasan PPL. b. Terhadap hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Desa/Kel oleh PPS ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil Pengawasan, PPL harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti yang ada; c. Dalam hal belum terbentuk PPL pada saat Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Desa/Kel, Panwaskab membuat kelompok kerja melibatkan pemantau dan/atau kampus untuk mengawasi pelaksanaan sub tahapan ini. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 17. Kampanye dan Debat Publik Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye : a. KPU Prov membuat APeKa dan Bahan Kampanye tidak sesuai design dan materi yang disampaikan oleh Paslon; b. KPU Prov terlambat membuat APeKa dan Bahan Kampanye Paslon; c. KPU Prov membuat Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye : a. Memastikan KPU Prov membuat APeKa dan Bahan Kampanye sesuai design dan materi yang disampaikan oleh Paslon; b. Memastikan KPU Prov tepat waktu membuat APeKa dan Bahan Kampanye Paslon; c. Memastikan KPU Prov a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan Tahapan Kampanye; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan Tahapan Kampanye; c. Supervisi alat kerja/instrumen pengawasan. a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU Prov dan Pasangan Calon terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan Tahapan Kampanye; b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan Pasangan a. Pasca Penetapan Pasangan Calon, Bawaslu Prov berkoordinasi dengan KPU Prov terkait penyusunan jadwal waktu dan lokasi kampanye Pertemuan Terbatas, Tatap Muka, dan Rapat Umum; b. Bawaslu Prov berkoordinasi dengan masing-masing Pasangan Calon untuk 29
  • 30.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan APeKa dan Bahan Kampanye Paslon tidak sesuai jumlah dan ukuran yang diatur; d. KPU Prov memasang APeKa Paslon pada tempat-tempat yang dilarang; e. Paslon mencetak dan menyebarkan APeKa; f. Paslon mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain yang diperkenankan; g. Paslon mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye dengan konversi lebih dari Rp. 25.000,-/unit; h. Paslon memasang stiker pada tempat- tempat yang dilarang; i. Materi kampanye bertentangan aturan yang ada. Pertemuan Terbatas, Tatap Muka, dan Rapat Umum : a. Paslon tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian dengan tembusan kepada KPU Prov dan Bawaslu Prov; b. Jumlah peserta membuat APeKa dan Bahan Kampanye Paslon sesuai jumlah dan ukuran yang diatur; d. Memastikan KPU Prov memasang APeKa Paslon pada tempat- tempat yang diperbolehkan; e. Memastikan Paslon tidak mencetak dan menyebarkan APeKa; f. Memastikan Paslon mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye yang diperkenankan; g. Memastikan Paslon tidak mencetak dan meyebarkan Bahan Kampanye dengan konversi lebih dari Rp. 25.000,-/unit; h. Memastikan Paslon memasang stiker pada tempat-tempat yang dilarang; i. Memastikan materi kampanye sesuai aturan. Pertemuan Terbatas, Tatap Muka, dan Rapat Umum : a. Memastikan Paslon menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian dengan tembusan kepada KPU Prov dan Bawaslu Prov; b. Memastikan jumlah Kampanye dalam melaksanakan Kampanye; c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada dokumen-dokumen terkait Kampanye yang antara lain : 1. Daftar Tim Kampanye dan Penghubung Paslon (Form Model BC1- KWK); 2. Daftar Petugas Kampanye (Form Model BC2-KWK); 3. Orang-Seorang atau Relawan Kampanye (Form Model BC3- KWK); 4. Akun Media Sosial Paslon (Form Model BC4-KWK); 5. Pemberitahuan Tertulis terkait Rencana Kampanye; dan 6. Jadwal Kampanye mendapatkan desain APeKa dan Bahan Kampanye serta materi Iklan Kampanye; c. Bawaslu Prov melakukan pencermatan dan penelusuran nama- nama Tim Kampanye Paslon terutama pada indikasi adanya keterlibatan TNI/Polri, ASN/PNS, dan Kades/ Perangkat Desa dalam Tim Kampanye; d. Pengawas Pemilu melakukan upaya- upaya yang maksimal pencegahan terhadap praktek Politik Uang, keterlibatan ASN/PNS dan Kades/ Perangkat Desa dalam Kampanye, serta kemungkinan penggunaan fasilitas negara/daerah dan pemberian uang/materi lainnya berkedok Bansos; e. Pengawas Pemilu berkoordinasi dengan KPU Prov/Kab, Pihak Kepolisian dan Pemerintah Darah (Satpol-PP) untuk melakukan penertiban APeKa dan Bahan Kampanye yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan. 30
  • 31.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan kampanye lebih dari 2.000 orang; c. Terdapat tanda gambar/atribut selain gambar/atribut Paslon bersangkutan; d. Kampanye menggunakan faslitas negara/daerah; e. Paslon melibatkan Pejabat BUMN/BUMD, TNI/Polri, ASN/PNS, dan Kades/Perangkat Desa; f. Terdapat kegiatan Politik Uang; g. Berlangsung sebelum pukul 09.00 pagi dan berakhir setelah pukul 18.00 sore (Rapat Umum); h. Kegiatan kampanye melanggar larangan- larangan lainnya. Iklan Kampanye di Media Massa: a. KPU Prov menayangkan Iklan Kampanye tidak sesuai materi yang disampaikan Paslon; b. KPU Prov menayangkan Iklan Kampanye tidak sesuai jumlah, ukuran, dan durasi tayang setiap Paslon; peserta kampanye tidak lebih dari 2.000 orang; c. Memastikan tidak terdapat tanda gambar/atribut selain gambar/atribut Paslon bersangkutan; d. Memastikan Kampanye tidak menggunakan faslitas negara/daerah; e. Memastikan Paslon tidak melibatkan Pejabat BUMN/BUMD, TNI/Polri, ASN/PNS, dan Kades/ Perangkat Desa; f. Memastikan tidak terdapat kegiatan Politik Uang; g. Memastikan berlangsung mulai pukul 09.00 pagi dan s.d pukul 18.00 sore (Rapat Umum); h. Memastikan kegiatan kampanye tidak melanggar larangan. Iklan Kampanye di Media Massa: a. Memastikan KPU Prov menayangkan Iklan Kampanye sesuai materi yang disampaikan Paslon; b. Memastikan KPU Prov menayangkan Iklan Kampanye sesuai jumlah, ukuran, dan durasi tayang setiap Paslon; 31
  • 32.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan c. KPU Prov tidak memberikan perlakuan sama dan berimbang bagi jadwal iklan setiap Paslon; d. Paslon membuat materi Iklan Kampanye tidak sesuai peraturan dan etika periklanan; e. Paslon membuat dan menayangkan Iklan Kampanye selain yang difasilitasi KPU Prov. f. Paslon memasang Iklan Kampanye diluar jadwal waktu Kampanye Iklan di Media Massa. Kampanye di Media Sosial : a. Paslon tidak membuat akun resmi di media sosial; b. Paslon tidak mendaftarkan akun resmi di media sosial kepada KPU Prov sesuai waktu tahapan; c. Akun media sosial dalam Form Model BC4-KWK tidak disampaikan kepada Bawaslu Prov dan Kepolisian. d. Materi kampanye dalam akun media sosial bernada Black Campaign. c. Memastikan KPU Prov memberikan perlakuan sama dan berimbang bagi jadwal iklan setiap Paslon; d. Memastikan Paslon membuat materi Iklan Kampanye sesuai peraturan dan etika periklanan; e. Memastikan Paslon tidak membuat dan menayangkan Iklan Kampanye selain yang difasilitasi KPU Prov. f. Memastikan Paslon tidak memasang Iklan Kampanye diluar jadwal waktu Kampanye Iklan di Media Massa. Kampanye di Media Sosial : a. Memastikan Paslon membuat akun resmi di media sosial; b. Memastikan Paslon mendaftarkan akun resmi di media sosial kepada KPU Prov sesuai waktu tahapan; c. Memastikan akun media sosial dalam Form Model BC4-KWK disampaikan kepada Bawaslu Prov dan Kepolisian. d. Memastikan materi kampanye dalam akun media sosial tidak bernada Black 32
  • 33.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan Debat Publik : a. Tidak dipandu oleh moderator yang netral, profesional, dan berintegritas tinggi; b. KPU Prov tidak memberikan akses yang luas bagi penyandang disabilitas; c. Materi debat yang tidak berorientasi visi, misi, program Pasangan Calon; d. Moderator memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap materi debat; e. KPU Prov tidak menetapkan mekanisme penyelenggaraan debat melalui SK. Campaign. Debat Publik : a. Memastikan dipandu oleh moderator yang netral, profesional, dan berintegritas tinggi; b. Memastikan KPU Prov memberikan akses yang luas bagi penyandang disabilitas; c. Memastikan materi debat berorientasi visi, misi, program Pasangan Calon; d. Memastikan moderator tidak memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap materi debat; e. Memastikan KPU Prov menetapkan mekanisme penyelenggaraan debat melalui SK. 18. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Kecamatan a. PPK tidak melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran sesuai waktu tahapan; b. PPK tidak mengundang Panwascam dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran; c. PPK tidak memberikan kesempatan dan tidak a. Memastikan PPK melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran sesuai waktu tahapan; b. Memastikan PPK mengundang Panwascam dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran; c. Memastikan PPK memberikan a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekapituasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Kecamatan; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapituasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Kecamatan; c. Supervisi alat a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU agar dapat menginstruksikan kepada PPK melalui KPU Kab terkait dengan ketaatan dan kepatuhan PPK terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Rekapituasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Kecamatan; b. Pengawasan Melekat a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, Panwascam harus memiliki Formulir Model A1.1-KWK setiap Desa/Kel dan telah melakukan rekapitulasi terhadap data tersebut; b. Terhadap hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPK ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil 33
  • 34.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan menindaklanjuti masukan yang dapat disertai dengan data autentik dan bukti tertulis; d. PPK tidak menyusun Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran menggunakan Formulir Model A1.2-KWK; e. PPK tidak menyampaikan salinan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (Formulir Model A1.2- KWK) kepada Panwascam dan Tim Kampanye Pasangan Calon. kesempatan dan menindaklanjuti masukan yang dapat disertai dengan data autentik dan bukti tertulis; d. Memastikan PPK menyusun Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran menggunakan Formulir Model A1.2-KWK; e. Memastikan PPK menyampaikan salinan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (Formulir Model A1.2- KWK) kepada Panwascam dan Tim Kampanye Pasangan Calon. kerja/instrumen pengawasan. dengan substansi ketaatan dan kepatuhan PPK dalam proses Rekapituasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran; c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek kesesuaian antara Hasil Rekapitulasi di Tingkat Desa/Kel dengan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan. Rekapitulasi Panwascam, maka Panwascam harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti yang ada; c. Dalam hal belum terbentuk Panwascam pada saat Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Kecamatan, Panwaskab dapat membuat kelompok kerja dengan melibatkan pemantau dan/atau kampus untuk mengawasi pelaksanaan sub tahapan ini. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 19. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/ Penetapan DPS di Kabupaten a. KPU Kab tidak melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/ Penetapan DPS sesuai waktu tahapan; b. KPU Kab tidak mengundang Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/ Penetapan DPS; c. KPU Kab tidak memberikan a. Memastikan KPU Kab melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/ Penetapan DPS sesuai waktu tahapan; b. Memastikan KPU Kab mengundang Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/ Penetapan DPS; c. Memastikan KPU Kab memberikan a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekapituasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/ Penetapan DPS di Kabupaten; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapituasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/ Penetapan DPS di Kabupaten; c. Supervisi alat a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU agar dapat menginstruksikan kepada KPU Kab terkait dengan ketaatan dan kepatuhan KPU Kab terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Rekapituasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/ Penetapan DPS di Tingkat Kabupaten; b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/ Penetapan DPS, Panwaskab harus memiliki Formulir Model A1.2-KWK setiap Kecamatan dan telah melakukan rekapitulasi terhadap data tersebut; b. Terhadap hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/ Penetapan DPS oleh KPU Kab ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil 34
  • 35.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan kesempatan dan tidak menindaklanjuti masukan yang dapat disertai dengan data autentik dan bukti tertulis; d. KPU Kab tidak menyusun Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/ Penetapan DPS menggunakan Formulir Model A1.3-KWK; e. KPU Kab tidak menyampaikan salinan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (Formulir Model A1.3- KWK) kepada Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon; f. KPU Kab tidak menyerahkan softcopy by name by addres DPS kepada Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon. kesempatan dan menindaklanjuti masukan yang dapat disertai dengan data autentik dan bukti tertulis; d. Memastikan KPU Kab menyusun Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/ Penetapan DPS menggunakan Formulir Model A1.3-KWK; e. Memastikan KPU Kab menyampaikan salinan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (Formulir Model A1.3- KWK) kepada Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon; f. Memastikan KPU Kab tidak menyerahkan softcopy by name by addres DPS kepada Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon. kerja/instrumen pengawasan. kepatuhan KPU Kab dalam proses Rekapituasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran/ Penetapan DPS; c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek kesesuaian antara Hasil Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan dengan Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten; d. Pengawasan Investigasi dengan melakukan penelitian terhadap kelengkapan jenis informasi data Pemilih dan kemungkinan Pemilih ganda dalam DPS. Rekapitulasi Panwaskab, maka Panwaskab harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti yang ada; c. Dalam hal rekomendasi/masukan yang disampaikan kepada KPU Kab tidak ditindaklanjuti maka Panwaskab menindaklanjuti sesuai dengan tata cara penanganan dan penindakan pelanggaran. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 20. Rekapitulasi DPS di Provinsi a. KPU Prov tidak melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS sesuai waktu tahapan; b. KPU Prov tidak mengundang Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS; a. Memastikan KPU Prov melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS sesuai waktu tahapan; b. Memastikan KPU Prov mengundang Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS; a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPS di Provinsi; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPS di Provinsi. a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Rekapituasi DPS di Tingkat Provinsi; b. Pengawasan Melekat a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi DPS, Bawaslu Prov harus memiliki Formulir Model A1.3-KWK setiap Kabupaten dan telah melakukan rekapitulasi terhadap data tersebut; b. Terhadap hasil Rekapitulasi DPS oleh KPU Prov ditemukan ketidaksesuaian 35
  • 36.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan c. KPU Prov tidak memberikan kesempatan dan tidak menindaklanjuti masukan yang dapat disertai data autentik dan bukti tertulis; d. KPU Prov tidak menyusun Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara menggunakan Formulir Model A1.4-KWK; e. KPU Prov tidak menyampaikan salinan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (Formulir Model A1.4- KWK) kepada Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Paslon; f. KPU Prov tidak menyerahkan softcopy by name by addres DPS kepada Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon. c. Memastikan KPU Prov memberikan kesempatan dan menindaklanjuti masukan yang dapat disertai data autentik dan bukti tertulis; d. Memastikan KPU Prov menyusun Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara menggunakan Formulir Model A1.4-KWK; e. Memastikan KPU Prov menyampaikan salinan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (Formulir Model A1.4- KWK) kepada Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Paslon; f. Memastikan KPU Prov tidak menyerahkan softcopy by name by addres DPS kepada Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon. dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPU dalam proses Rekapitulasi DPS; c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek kesesuaian antara Hasil Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten dengan Rekapitulasi di Tingkat Provinsi. d. Pengawasan Investigasi dengan melakukan penelitian terhadap kelengkapan jenis informasi data Pemilih dan Pemilih ganda dalam DPS. dengan Hasil Rekapitulasi Bawaslu Prov, maka Bawaslu Prov harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti yang ada; c. Dalam hal rekomendasi/masukan yang disampaikan kepada KPU Prov tidak ditindaklanjuti maka Bawaslu Prov menindaklanjuti sesuai dengan tata cara penanganan dan penindakan pelanggaran. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 21. Pengumuman dan Tanggapan DPS a. PPS tidak mengumumkan DPS sesuai waktu tahapan; b. PPS mengumumkan hanya sebagian dari TPS yang ada dalam wilayah desa/kel; c. PPS tidak mengumumkan DPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau; d. PPS tidak a. Memastikan PPS mengumumkan DPS sesuai waktu tahapan; b. Memastikan PPS mengumumkan seluruh TPS yang ada dalam wilayah desa/kel; c. Memastikan PPS mengumumkan DPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau; d. Memastikan PPS a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Pengumuman dan Tanggapan DPS; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Pengumuman dan Tanggapan DPS; c. Supervisi alat kerja/instrumen a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini agar KPU Prov dapat menginstruksikan kepada PPS melalui KPU Kab dan PPK terkait dengan ketaatan dan kepatuhan PPS terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Pengumuman dan Tanggapan DPS; a. Dalam hal PPS tidak mengumumkan DPS, Panwascam/PPL memberikan rekomendasi administrasif kepada PPS agar segera mengumumkan DPS paling lama 1x24 jam; b. Dalam hal PPS tidak menindaklanjuti masukan/tanggapan/ usulan perbaikan, maka Panwascam/PPL 36
  • 37.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan menindaklanjuti masukan/tanggapan/ usulan perbaikan yang disampaikan; e. PPS tidak mengisi formulir tanggapan/masukan menggunakan Form Model A2-KWK; f. PPS tidak memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih. menindaklanjuti masukan/tanggapan/ usulan perbaikan yang disampaikan; e. Memastikan PPS mengisi formulir tanggapan/masukan menggunakan Form Model A2-KWK; f. Memastikan PPS memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih. pengawasan. b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan PPS dalam menerima dan manindaklanjuti masukan/tanggapan/ usulan perbaikan yang disampaikan; c. Pengawasan Audit dengan cara melakukan penelusuran ke tempat- tempat dimana PPS mengumumkan DPS. menindaklanjuti sesuai dengan tata cara penanganan dan penindakan pelanggaran. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 22. Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) di Tingkat Desa/Kel a. PPS tidak menyusun DPSHP sesuai waktu tahapan; b. PPS tidak menyusun DPSHP menggunakan Formulir Model A3.1- KWK; c. PPS tidak melakukan Pleno Rekapitulasi DPSHP; d. PPS tidak mengundang PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Rekapitulasi DPSHP; e. PPS tidak menyampaikan salinan Rekapitulasi DPSHP (Formulir Model A3.1- KWK) kepada PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon. a. Memastikan PPS menyusun DPSHP sesuai waktu tahapan; b. Memastikan PPS menyusun DPSHP menggunakan Formulir Model A3.1-KWK; c. Memastikan PPS melakukan Pleno Rekapitulasi DPSHP; d. Memastikan PPS mengundang PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Rekapitulasi DPSHP; e. Memastikan PPS menyampaikan salinan Rekapitulasi DPSHP (Formulir Model A3.1- KWK) kepada PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon. a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) di Tingkat Desa/Kel; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) di Tingkat Desa/Kel; c. Supervisi alat kerja/instrumen pengawasan. a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU agar dapat menginstruksikan kepada PPS melalui KPU Kab dan PPK terkait dengan ketaatan dan kepatuhan PPS terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) di Tingkat Desa/Kel; b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan PPS dalam proses Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) di Tingkat Desa/Kel; c. Pengawasan Literatur dengan substansi a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) di Tingkat Desa/Kel, PPL harus memiliki Hasil Pengawasan berdasarkan laporan/ temuan dan telah melakukan rekapitulasi serta analisa hasil pengawasan tersebut; b. Terhadap hasil Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) oleh PPS ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil Pengawasan, PPL harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti yang ada; c. Dalam hal belum terbentuk PPL pada saat Rekapituasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di 37
  • 38.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan pengawasan pada aspek Hasil Perbaikan DPS yang dilakukan oleh PPS dengan Hasil Pengawasan PPL. Tingkat Desa/Kel, Panwaskab dapat membuat kelompok kerja dengan melibatkan pemantau dan/atau kampus untuk mengawasi pelaksanaan sub tahapan ini. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 23. Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) di Tingkat Kecamatan a. PPK tidak menyusun DPSHP sesuai waktu tahapan; b. PPK tidak menyusun DPSHP menggunakan Formulir Model A3.2- KWK; c. PPK tidak melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP; d. PPK tidak mengundang Panwascam dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP; e. PPK tidak menyampaikan salinan Rekapitulasi DPSHP (Formulir Model A3.2- KWK) kepada Panwascam dan Tim Kampanye Pasangan Calon. a. Memastikan PPK menyusun DPSHP sesuai waktu tahapan; b. Memastikan PPK menyusun DPSHP menggunakan Formulir Model A3.2-KWK; c. Memastikan PPK melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP; d. Memastikan PPK mengundang Panwascam dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP; e. Memastikan PPK menyampaikan salinan Rekapitulasi DPSHP (Formulir Model A3.2- KWK) kepada Panwascam dan Tim Kampanye Pasangan Calon. a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) di Tingkat Kecamatan; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) di Tingkat Kecamatan; c. Supervisi alat kerja/instrumen pengawasan. a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU agar dapat menginstruksikan kepada PPK melalui KPU Kab terkait dengan ketaatan dan kepatuhan PPK terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) di Tingkat Kecamatan; b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan PPK dalam proses Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) di Kec; c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek kesesuaian antara Hasil Rekapitulasi di Tingkat Desa/Kel dengan a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) di Tingkat Kecamatan, Panwascam harus memiliki Formulir Model A3.1-KWK setiap Desa/Kel dan telah melakukan rekapitulasi serta analisa terhadap hasil pengawasan tersebut; b. Terhadap hasil Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) oleh PPK ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil Pengawasan, Panwascam harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti yang ada; c. Dalam hal belum terbentuk Panwascam pada saat Rekapituasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat Kecamatan, Panwaskab dapat 38
  • 39.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan. membuat kelompok kerja dengan melibatkan pemantau dan/atau kampus untuk mengawasi pelaksanaan sub tahapan ini. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 24. Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP)/Penetapan DPT di Tingkat Kabupaten a. KPU Kab tidak menyusun DPSHP/ Penetapan DPT sesuai waktu tahapan; b. KPU Kab tidak menyusun DPSHP/ Penetapan DPT menggunakan Formulir Model A3.3-KWK; c. KPU Kab tidak melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP/ Penetapan DPT; d. KPU Kab tidak mengundang Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP/ Penetapan DPT; e. KPU Kab tidak menyampaikan salinan Rekapitulasi DPSHP/ Penetapan DPT (Formulir Model A3.3- KWK) kepada Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon; a. Memastikan KPU Kab menyusun DPSHP/ Penetapan DPT sesuai waktu tahapan; b. Memastikan KPU Kab menyusun DPSHP/ Penetapan DPT menggunakan Formulir Model A3.3-KWK; c. Memastikan KPU Kab melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP/ Penetapan DPT; d. Memastikan KPU Kab mengundang Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPSHP/ Penetapan DPT; e. Memastikan KPU Kab menyampaikan salinan Rekapitulasi DPSHP/ Penetapan DPT (Formulir Model A3.3- KWK) kepada Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon; a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP)/ Penetapan DPT di Tingkat Kabupaten; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP)/ Penetapan DPT di Tingkat Kabupaten; c. Supervisi alat kerja/instrumen pengawasan. a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU agar dapat menginstruksikan kepada KPU Kab terkait dengan ketaatan dan kepatuhan KPU Kab terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP)/Penetapan DPT di Tingkat Kabupaten; b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPU Kab dalam proses Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP)/Penetapan DPT di Tingkat Kabupaten; c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek kesesuaian antara Hasil Rekapitulasi di Tingkat a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP)/Penetapan DPT di Tingkat Kabupaten, Panwaskab harus memiliki Formulir Model A3.2-KWK setiap Kecamatan dan telah melakukan rekapitulasi terhadap data tersebut; b. Terhadap hasil Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP)/Penetapan DPT di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kab ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil Rekapitulasi Panwaskab, maka Panwaskab harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti yang ada; c. Dalam hal rekomendasi/masukan yang disampaikan kepada KPU Kab tidak ditindaklanjuti maka Panwaskab 39
  • 40.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan f. KPU Kab tidak menyerahkan softcopy by name by addres DPT kepada Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon. f. Memastikan KPU Kab tidak menyerahkan softcopy by name by addres DPT kepada Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon. Kecamatan dengan Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten; d. Pengawasan Investigasi dengan melakukan penelitian terhadap kelengkapan jenis informasi data Pemilih dan kemungkinan masih adanya Pemilih ganda dalam DPT. menindaklanjuti sesuai dengan tata cara penanganan dan penindakan pelanggaran. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 25. Rekapitulasi DPT di Provinsi a. KPU Prov tidak melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT sesuai waktu tahapan; b. KPU Prov tidak mengundang Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT; c. KPU Prov tidak memberikan kesempatan dan tidak menindaklanjuti masukan yang dapat disertai data autentik dan bukti tertulis; d. KPU Prov tidak menyusun Rekapitulasi DPT menggunakan Formulir Model A3.4-KWK; e. KPU Prov tidak menyampaikan salinan Rekapitulasi DPT (Formulir Model A3.4- KWK) kepada Bawaslu Prov dan Tim a. Memastikan KPU Prov melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT sesuai waktu tahapan; b. Memastikan KPU Prov mengundang Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT; c. Memastikan KPU Prov memberikan kesempatan dan menindaklanjuti masukan yang dapat disertai data autentik dan bukti tertulis; d. Memastikan KPU Prov menyusun Rekapitulasi DPT menggunakan Formulir Model A3.4-KWK; e. Memastikan KPU Prov menyampaikan salinan Rekapitulasi DPT (Formulir Model A3.4- KWK) kepada Bawaslu Prov dan Tim a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPT di Provinsi; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPT di Provinsi. a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Rekapituasi DPT di Tingkat Provinsi; b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPU dalam proses Rekapitulasi DPT; c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek kesesuaian antara Hasil Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten dengan Rekapitulasi di Tingkat Provinsi. d. Pengawasan Investigasi dengan melakukan penelitian terhadap kelengkapan a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi DPT di Tingkat Provinsi, Bawaslu Prov harus memiliki Formulir Model A3.3-KWK setiap Kabupaten dan telah melakukan rekapitulasi terhadap data tersebut; b. Terhadap hasil Rekapitulasi DPT di Tingkat Provinsi oleh KPU Prov ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil Rekapitulasi Bawaslu Prov, maka Bawaslu Prov harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti yang ada; c. Dalam hal rekomendasi/masukan yang disampaikan kepada KPU Prov tidak ditindaklanjuti maka Bawaslu Prov menindaklanjuti sesuai dengan tata cara penanganan dan 40
  • 41.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon; f. KPU Prov tidak menyerahkan softcopy by name by addres DPT kepada Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon. Kampanye Pasangan Calon; f. Memastikan KPU Prov tidak menyerahkan softcopy by name by addres DPT kepada Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon. jenis informasi data Pemilih dan kemungkinan masih adanya Pemilih ganda dalam DPT. penindakan pelanggaran. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 26. Produksi dan Pendistribusian Logistik a. Ketidaksesuaian dokumen perusahaan rekanan secara faktual dengan dokumen lelang; b. Perusahaan rekanan tidak memiliki kualifikasi sesuai dokumen lelang; c. Perusahaan rekanan tidak memiliki gudang representatif untuk penyimpanan logistik; d. Data perusahaan rekanan tidak sesuai dengan yang tercatat pada Disperindag setempat; e. Track record perusahaan rekanan kurang baik; f. KPU Prov tidak menyusun jadwal pengadaan dan pendistribusian logistik; g. KPU Prov tidak menetapkan standar jumlah, kebutuhan, dan spesifikasi teknis logistik; h. KPU Prov tidak a. Memastikan kesesuaian dokumen perusahaan rekanan secara faktual dengan dokumen lelang; b. Memastikan rekanan memiliki kualifikasi sesuai dokumen lelang; c. Memastikan perusahaan rekanan memiliki gudang representatif untuk penyimpanan logistik; d. Memastikan data perusahaan rekanan sesuai dengan yang tercatat pada Disperindag setempat; e. Memastikan track record perusahaan rekanan baik; f. Memastikan KPU Prov menyusun jadwal pengadaan dan pendistribusian logistik; g. Memastikan KPU Prov menetapkan standar jumlah, kebutuhan, dan spesifikasi teknis logistik; h. Memastikan KPU Prov a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan Tahapan Produksi dan Pendistribusian Logistik; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan Tahapan Produksi dan Pendistribusian Logistik; c. Supervisi alat kerja/instrumen pengawasan. a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU Prov terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses Pengadaan, Produksi dan Pendistribusian Logistik; b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan perusahaan rekanan dalam produksi logistik; c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek kesesuaian dokumen lelang dengan dokumen dan kondisi perusahaan rekanan; d. Pengawasan Audit dengan melakukan uji petik terhadap hasil produksi logistik untuk menguji ketepatan kualitas dan jumlah produksi; e. Pengawasan a. Dalam hal ditemukan kualifikasi perusahaan rekanan yang tidak sesuai dengan dokumen lelang, Bawaslu Prov merekomendasikan kepada KPU Prov untuk melakukan moratorium produksi logistik dan meninjau ulang pengadaan oleh rekanan tersebut; b. Dalam hal ditemukan kondisi perusahaan rekanan yang tidak sesuai dengan dokumen pada Disperindag, Bawaslu Prov merekomendasi perusahaan bersangkutan untuk melakukan perbaikan; c. Dalam hal ditemukan track record perusahaan rekanan yang tidak baik, Bawaslu Prov merekomendasikan kepada KPU Prov untuk melakukan peninjauan ulang; d. Merekomendasikan 41
  • 42.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan melakukan monitoring perkembangan proses pencetakan logistik secara periodik; i. KPU Prov tidak melibatkan pengamanan dalam proses pencetakan dan pendistribusian logistik; j. KPU Kab tidak melakukan pengawasan yang ketat terhadap sortir surat suara yang dilakukan relawan; k. KPU Kab tidak ketat melakukan pemilahan jenis surat suara rusak; l. KPU Prov/Kab tidak membuka akses data dan informasi kepada Pengawas Pemilu; m. Distribusi logistik terlambat; n. Logistik tidak mencukupi. melakukan monitoring perkembangan proses pencetakan logistik secara periodik; i. Memastikan KPU Prov melibatkan pengamanan dalam proses pencetakan dan pendistribusian logistik; j. Memastikan KPU Kab melakukan pengawasan yang ketat terhadap sortir surat suara yang dilakukan relawan; k. Memastikan KPU Kab ketat melakukan pemilahan jenis surat suara rusak; l. Memastikan KPU Prov/Kab membuka akses data dan informasi kepada Pengawas Pemilu; m. Memastikan distribusi logistik tidak terlambat; n. Memastikan logistik mencukupi. Investigasi dengan melakukan penelusuran dan penelitian terhadap kualifikasi dan track record perusahan rekanan. kepada KPU Prov untuk melibatkan Bawaslu Prov dalam penyusunan dan perencanaan standar jumlah, kebutuhan, dan spesifikasi teknis logistik; e. Merekomendasikan kepada KPU Kab untuk memberikan skala prioritas distribusi pada wilayah-wilayah dengan kondisi geografis ekstrem. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 27. Pengumuman DPT oleh PPS a. PPS tidak mengumumkan DPT sesuai waktu tahapan; b. PPS mengumumkan hanya sebagian dari TPS yang ada dalam wilayah desa/kel; c. PPS tidak mengumumkan DPT pada tempat-tempat yang mudah dijangkau. a. Memastikan PPS mengumumkan DPT sesuai waktu tahapan; b. Memastikan PPS mengumumkan seluruh TPS yang ada dalam wilayah desa/kel; c. Memastikan PPS mengumumkan DPT pada tempat-tempat yang mudah dijangkau. a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Pengumuman DPT; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Pengumuman DPT; c. Supervisi alat a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini agar KPU Prov dapat menginstruksikan kepada PPS melalui KPU Kab dan PPK terkait dengan ketaatan dan kepatuhan PPS terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Pengumuman a. Dalam hal PPS tidak mengumumkan DPT, Panwascam/PPL memberikan rekomendasi administrasif kepada PPS agar segera mengumumkan DPT paling lama 1x24 jam; b. Dalam hal PPS tidak menindaklanjuti, maka Panwascam/PPL menindaklanjuti sesuai 42
  • 43.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan kerja/instrumen pengawasan. DPT; b. Pengawasan Audit dengan cara melakukan penelusuran ke tempat- tempat dimana PPS mengumumkan DPT. dengan tata cara penanganan dan penindakan pelanggaran. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 28. Pendaftaran dan Penyusunan DPTb-1 a. PPS tidak mendaftarkan Pemilih yang telah memenuhi syarat dan dapat menunjukkan KTP, KK, Paspor, atau Identitas Lainnya; b. PPS tidak mencatat NKK dan NIK Pemilih DPTb-1 saat didaftar pada Form Model A.Tb1-KWK; c. PPS tidak memeriksa keterpenuhan syarat Pemilih DPTb-1 seperti TNI/Polri aktif, domisili bukan pada desa/kel bersangkutan, usia belum 17 tahun, dan belum 17 tahun tetapi sudah/pernah menikah; d. PPS mendaftar Pemilih yang sebelumnya telah ada dalam DPT. a. Memastikan PPS mendaftarkan Pemilih yang telah memenuhi syarat dan dapat menunjukkan KTP, KK, Paspor, atau Identitas Lainnya; b. Memastikan PPS mencatat NKK dan NIK Pemilih DPTb-1 saat didaftar pada Form Model A.Tb1- KWK; c. Memastikan PPS memeriksa keterpenu- han syarat Pemilih DPTb-1 seperti TNI/Polri aktif, domisili bukan pada desa/kel bersangkutan, usia belum 17 tahun, dan belum 17 tahun tetapi sudah/pernah menikah; d. Memastikan PPS tidak mendaftar Pemilih yang sebelumnya telah ada dalam DPT. a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Pendaftaran dan Penyusunan DPTb-1; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Pendaftaran dan Penyusunan DPTb- 1; c. Supervisi alat kerja/instrumen pengawasan. a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU Prov agar dapat menginstruksikan kepada PPS melalui KPU Kab dan PPK terkait dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Pendaftaran dan Penyusunan DPTb-1; b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan PPS dalam proses Pendaftaran dan Penyusunan DPTb-1; c. Pengawasan Investigasi dengan melakukan penelitian terhadap kelengkapan jenis informasi data Pemilih dalam Form Model A.Tb1-KWK. a. Dalam hal ditemukan adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan syarat dan tata cara Pendaftaran dan Penyusunan DPTb-1, maka Panwascam/PPL merekomendasikan saran/perbaikan kepada PPS; b. Dalam hal hasil penelitian ditemukan adanya Pemilih DPTb-1 yang telah terdaftar dalam DPT, maka Panwascam/PPL merekomendasikan pencoretan yang bersangkutan dari DPTb-1; Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 29. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) a. Pasangan Calon tidak melaporkan LPSDK sesuai batas waktu yang ditentukan; a. Memastikan Paslon melaporkan LPSDK sesuai batas waktu yang ditentukan; a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada a. Dalam hal ditemukan cakupan informasi dan format LPSDK Paslon yang tidak lengkap, 43
  • 44.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan b. Petugas yang ditunjuk melaporkan LPSDK tidak menyerahkan Surat Tugas; c. Pasangan Calon tidak melaporkan LPSDK dengan format yang lengkap; d. Pasangan Calon tidak mengisi cakupan informasi LPSDK dengan lengkap; e. Pasangan Calon tidak melampirkan Surat Pernyataan Penyumbang dengan isian data dan informasi yang lengkap; f. Pasangan Calon menerima sumbangan dana kampanye dari pihak yang dilarang dan/atau sumbangan yang melebihi batas sesuai ketentuan; g. KPU Prov tidak memberikan sanksi peringatan kepada Pasangan Calon yang terlambat/tidak melaporkan LPSDK; h. KPU Prov tidak melakukan pencermatan terhadap cakupan informasi dan format LPSDK; i. KPU Prov tidak membuat tanda terima dan BA Penerimaan b. Memastikan Petugas yang melaporkan LPSDK menyerahkan Surat Tugas; c. Memastikan Paslon melaporkan LPSDK dengan format yang lengkap; d. Memastikan Paslon mengisi cakupan informasi LPSDK dengan lengkap; e. Memastikan Paslon melampirkan Surat Pernyataan Penyumbang dengan isian data dan informasi yang lengkap; f. Memastikan Paslon tidak menerima sumbangan dana kampanye dari pihak yang dilarang dan/atau menerima sumbangan yang melebihi batas sesuai ketentuan; g. Memastikan KPU Prov memberikan sanksi peringatan kepada Pasangan Calon yang terlambat/tidak melaporkan LPSDK; h. Memastikan KPU Prov melakukan pencermatan terhadap cakupan informasi dan format LPSDK i. Memastikan KPU Prov membuat tanda terima dan BA Penerimaan Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK); b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). KPU Prov dan Paslon terkait ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK); b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPU dalam menerima Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK); c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek kelengkapan format dan keterpenuhan cakupan informasi LPSDK. d. Pengawasan Investigasi dengan cara melakukan penelusuran terhadap pihak yang memberikan sumbangan untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian nilai sumbangan dengan kondisi faktual penyumbang. maka Bawaslu Prov merekomendasikan kepada KPU Prov untuk meminta Paslon bersangkutan melengkapi sesegera mungkin; b. Dalam hal ditemukan sumbangan dana kampanye dari pihak yang dilarang dan/atau sumbangan yang melebihi batas sesuai ketentuan, maka Bawaslu Prov merekomendasikan kepada Paslon yang bersangkutan untuk tidak menggunakan dana tersebut dan mengembalikan ke kas negara. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 44
  • 45.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan LPSDK serta tidak membuat catatan khusus dalam BA untuk cakupan informasi/format LPSDK yang tidak lengkap; j. KPU Prov tidak mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK; k. KPU Prov tidak membuka akses data dan informasi bagi Bawaslu Prov. LPSDK serta membuat catatan khusus dalam BA untuk cakupan informasi/format LPSDK yang tidak lengkap; j. Memastikan KPU Prov mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK; k. Memastikan KPU Prov membuka akses data dan informasi bagi Bawaslu Prov. 30. Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Desa/Kel a. PPS tidak menyusun DPTb-1 sesuai waktu tahapan; b. PPS tidak menyusun DPTb-1 menggunakan Formulir Model A.Tb1.1-KWK; c. PPS tidak melakukan Pleno Rekapitulasi DPTb-1; d. PPS tidak mengundang PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Rekapitulasi DPTb-1; e. PPS tidak menyampaikan salinan Rekapitulasi DPTb-1 (Formulir Model A.Tb1.1-KWK) kepada PPL dan Tim Kampanye Paslon. a. Memastikan PPS menyusun DPTb-1 sesuai waktu tahapan; b. Memastikan PPS menyusun DPTb-1 menggunakan Formulir Model A.Tb1.1-KWK; c. Memastikan PPS melakukan Pleno Rekapitulasi DPTb-1; d. Memastikan PPS mengundang PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Rekapitulasi DPTb-1; e. Memastikan PPS menyampaikan salinan Rekapitulasi DPTb-1 (Formulir Model A.Tb1.1-KWK) kepada PPL dan Tim Kampanye Paslon. a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Desa/Kel; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPTb- 1 di Tingkat Desa/Kel; c. Supervisi alat kerja/instrumen pengawasan. a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU agar dapat menginstruksikan kepada PPS melalui KPU Kab dan PPK terkait dengan ketaatan dan kepatuhan PPS terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Desa/Kel; b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan PPS dalam proses Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Desa/Kel; c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Desa/Kel, PPL harus memiliki Hasil Pengawasan berdasarkan laporan/ temuan dan telah melakukan rekapitulasi serta analisa hasil pengawasan tersebut; b. Terhadap hasil Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Desa/Kel oleh PPS ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil Pengawasan, PPL harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti yang ada. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 45
  • 46.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan aspek Hasil Pendaftaran dan Penyusunan DPTb-1 yang dilakukan oleh PPS dengan Hasil Pengawasan PPL. 31. Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Kecamatan a. PPK tidak menyusun Rekapitulasi DPTb-1 sesuai waktu tahapan; b. PPK tidak menyusun Rekapitulasi DPTb-1 menggunakan Formulir Model A.Tb1.2-KWK; c. PPK tidak melakukan Pleno Rekapitulasi DPTb-1; d. PPK tidak mengundang Panwascam dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Rekapitulasi DPTb-1; e. PPK tidak menyampaikan salinan Rekapitulasi DPTb-1 (Formulir Model A.Tb1.2-KWK) kepada Panwascam dan Tim Kampanye Pasangan Calon. a. Memastikan PPK menyusun Rekapitulasi DPTb-1 sesuai waktu tahapan; b. Memastikan PPK menyusun Rekapitulasi DPTb-1 menggunakan Formulir Model A.Tb1.2-KWK; c. Memastikan PPK melakukan Pleno Rekapitulasi DPTb-1; d. Memastikan PPK mengundang Panwascam dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Rekapitulasi DPTb-1; e. Memastikan PPK menyampaikan salinan Rekapitulasi DPTb-1 (Formulir Model A.Tb1.2-KWK) kepada Panwascam dan Tim Kampanye Pasangan Calon. a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Kecamatan; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPTb- 1 di Tingkat Kecamatan; c. Supervisi alat kerja/instrumen pengawasan. a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU agar dapat menginstruksikan kepada PPK melalui KPU Kab terkait dengan ketaatan dan kepatuhan PPK terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Kecamatan; b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan PPK dalam proses Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Kecamatan; c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek kesesuaian antara Hasil Rekapitulasi di Tingkat Desa/Kel dengan Rekapitulasi di Kec Kecamatan. a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Kecamatan, Panwascam harus memiliki Formulir Model A.Tb1.1-KWK setiap Desa/Kel dan telah melakukan rekapitulasi serta analisa terhadap hasil pengawasan tersebut; b. Terhadap hasil Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Kecamatan oleh PPK ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil Pengawasan, Panwascam harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti yang ada; Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 32. Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1 di Tingkat Kabupaten a. KPU Kab tidak menyusun Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1 a. Memastikan KPU Kab menyusun Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1 a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Kabupaten, Panwaskab harus 46
  • 47.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan sesuai waktu tahapan; b. KPU Kab tidak menyusun Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1 menggunakan Formulir Model A.Tb1.3-KWK; c. KPU Kab tidak melakukan Pleno Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1; d. KPU Kab tidak mengundang PanwasKab dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1; e. KPU Kab tidak menyampaikan salinan Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1 (Formulir Model A.Tb1.3-KWK) kepada Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon. f. KPU Kab tidak menyerahkan softcopy by name by addres DPTb-1 kepada Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon. sesuai waktu tahapan; b. Memastikan KPU Kab menyusun Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1 menggunakan Formulir Model A.Tb1.3-KWK; c. Memastikan KPU Kab melakukan Pleno Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1; d. Memastikan KPU Kab mengundang Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1; e. Memastikan KPU Kab menyampaikan salinan Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1 (Formulir Model A.Tb1.3-KWK) kepada Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon. f. Memastikan KPU Kab menyerahkan softcopy by name by addres DPTb-1 kepada Panwaskab dan Tim Kampanye Pasangan Calon. Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1 di Tingkat Kabupaten; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1 di Tingkat Kabupaten; c. Supervisi alat kerja/instrumen pengawasan. KPU agar dapat menginstruksikan kepada KPU Kab terkait dengan ketaatan dan kepatuhan KPU Kab terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1 di Tingkat Kabupaten; b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPU Kab dalam proses Rekapitulasi/ Penetapan DPTb-1 di Tingkat Kabupaten; c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek kesesuaian antara Hasil Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan dengan Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten; d. Pengawasan Investigasi dengan melakukan penelitian terhadap kelengkapan jenis informasi data Pemilih dalam Formulir Model A.Tb1-KWK. memiliki Formulir Model A.Tb1.2-KWK setiap Kecamatan dan telah melakukan rekapitulasi serta analisa terhadap hasil pengawasan tersebut; b. Terhadap hasil Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kab ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil Pengawasan, Panwaskab harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti yang ada; Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 33. Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Provinsi a. KPU Prov tidak menyusun Rekapitulasi DPTb-1 sesuai waktu tahapan; b. KPU Prov tidak menyusun Rekapitulasi DPTb-1 menggunakan Formulir a. Memastikan KPU Prov menyusun Rekapitulasi DPTb-1 sesuai waktu tahapan; b. Memastikan KPU Prov menyusun Rekapitulasi DPTb-1 menggunakan Formulir a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Provinsi; b. Evaluasi atau a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU Prov terkait dengan ketaatan dan kepatuhan KPU Prov terhadap proses a. Sebelum menghadiri Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Provinsi, Bawaslu Prov harus memiliki Formulir Model A.Tb1.3-KWK setiap Kabupaten dan telah melakukan rekapitulasi 47
  • 48.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan Model A.Tb1.4-KWK; c. KPU Prov tidak melakukan Pleno Rekapitulasi DPTb-1; d. KPU Prov tidak mengundang Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Rekapitulasi DPTb-1; e. KPU Prov tidak menyampaikan salinan Rekapitulasi DPTb-1 (Formulir Model A.Tb1.4-KWK) kepada Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon. f. KPU Prov tidak menyerahkan softcopy by name by addres DPTb-1 kepada Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon. Model A.Tb1.4-KWK; c. Memastikan KPU Prov melakukan Pleno Rekapitulasi DPTb-1; d. Memastikan KPU Prov mengundang Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada Pleno Rekapitulasi DPTb-1; e. Memastikan KPU Prov menyampaikan salinan Rekapitulasi DPTb-1 (Formulir Model A.Tb1.4-KWK) kepada Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon. f. Memastikan KPU Prov menyerahkan softcopy by name by addres DPTb-1 kepada Bawaslu Prov dan Tim Kampanye Pasangan Calon. pengujian hasil pengawasan sub tahapan Rekapitulasi DPTb- 1 di Tingkat Provinsi. pelaksanaan sub tahapan Rekapitulasi DPTb-1; b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPU Prov dalam proses Rekapitulasi DPTb-1; c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek kesesuaian antara Hasil Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten dengan Rekapitulasi di Tingkat Provinsi; d. Pengawasan Investigasi dengan melakukan penelitian terhadap kelengkapan jenis informasi data Pemilih dalam Formulir Model A.Tb1-KWK. serta analisa terhadap hasil pengawasan tersebut; b. Terhadap hasil Rekapitulasi DPTb-1 di Tingkat Provinsi oleh KPU Prov ditemukan ketidaksesuaian dengan Hasil Pengawasan, Bawaslu Prov harus menyampaikan keberatan disertai dengan bukti yang ada; Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 34. Pengumuman DPTb- 1 oleh PPS a. PPS tidak mengumumkan DPTb- 1 sesuai tahapan; b. PPS mengumumkan hanya sebagian dari TPS yang ada dalam wilayah desa/kel; c. PPS tidak mengumumkan DPTb- 1 pada tempat-tempat yang mudah dijangkau. a. Memastikan PPS mengumumkan DPTb- 1 sesuai tahapan; b. Memastikan PPS mengumumkan seluruh TPS yang ada dalam desa/kel; c. Memastikan PPS mengumumkan DPTb- 1 pada tempat-tempat yang mudah dijangkau. a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Pengumuman DPTb-1; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Pengumuman DPTb-1; c. Supervisi alat kerja/instrumen pengawasan. a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini agar KPU Prov dapat menginstruksikan kepada PPS melalui KPU Kab dan PPK terkait dengan ketaatan dan kepatuhan PPS terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Pengumuman DPTb-1; b. Pengawasan Audit dengan cara melakukan a. Dalam hal PPS tidak mengumumkan DPTb- 1, Panwascam/PPL memberikan rekomendasi administrasif kepada PPS agar segera mengumumkan DPTb-1 paling lama 1x24 jam; b. Dalam hal PPS tidak menindaklanjuti, maka Panwascam/PPL menindaklanjuti sesuai dengan tata cara penanganan dan penindakan pelanggaran. 48
  • 49.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan penelusuran ke tempat dimana PPS mengu- mumkan DPTb-1. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 35. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) a. Pasangan Calon tidak melaporkan LPPDK sesuai batas waktu yang ditentukan; b. Petugas yang ditunjuk melaporkan LPPDK tidak menyerahkan Surat Tugas; c. Pasangan Calon tidak melaporkan LPPDK dengan format yang lengkap; d. Pasangan Calon tidak mengisi cakupan informasi LPPDK dengan lengkap; e. Pasangan Calon tidak melampirkan Surat Pernyataan Penyumbang dengan isian data dan informasi yang lengkap; f. Pasangan Calon menerima sumbangan dana kampanye dari pihak yang dilarang dan/atau sumbangan yang melebihi batas sesuai ketentuan; g. KPU Prov tidak memberikan sanksi pembatalan Pasangan Calon kepada Pasangan Calon yang terlambat/tidak melaporkan LPPDK; h. KPU Prov tidak a. Memastikan Paslon melaporkan LPPDK sesuai batas waktu yang ditentukan; b. Memastikan Petugas yang melaporkan LPPDK menyerahkan Surat Tugas; c. Memastikan Paslon melaporkan LPPDK dengan format yang lengkap; d. Memastikan Paslon mengisi cakupan informasi LPPDK dengan lengkap; e. Memastikan Paslon melampirkan Surat Pernyataan Penyumbang dengan isian data dan informasi yang lengkap; f. Memastikan Paslon tidak menerima sumbangan dana kampanye dari pihak yang dilarang dan/atau menerima sumbangan yang melebihi batas sesuai ketentuan; g. Memastikan KPU Prov memberikan sanksi pembatalan Pasangan Calon kepada Pasangan Calon yang terlambat/tidak melaporkan LPPDK; h. Memastikan KPU Prov a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan sub tahapan Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK); b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan sub tahapan Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU Prov dan Paslon terkait ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaan sub tahapan Penyerahan LPPDK; b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPU dalam menerima Penyerahan LPPDK; c. Pengawasan Literatur dengan substansi pengawasan pada aspek kelengkapan format dan keterpenuhan cakupan informasi LPPDK. d. Pengawasan Investigasi dengan cara melakukan penelusuran terhadap pihak yang memberikan sumbangan untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian nilai sumbangan dengan kondisi faktual penyumbang. a. Dalam hal ditemukan cakupan informasi dan format LPPDK Paslon yang tidak lengkap, maka Bawaslu Prov merekomendasikan kepada KPU Prov untuk meminta Paslon bersangkutan melengkapi sesegera mungkin; b. Dalam hal ditemukan sumbangan dana kampanye dari pihak yang dilarang dan/atau sumbangan yang melebihi batas sesuai ketentuan, maka Bawaslu Prov merekomendasikan kepada Paslon yang bersangkutan untuk tidak menggunakan dana tersebut dan mengembalikan ke kas negara. c. Bawaslu Provinsi melakukan pencermatan terhadap kelengkapan bukti pengeluaran yang meliputi jumlah unit dan jenis barang, bentuk jasa, kwitansi dan rincian item pengeluaran untuk setiap aktifitas kampanye, serta 49
  • 50.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan membuat tanda terima dan BA Penerimaan LPPDK serta tidak membuat catatan khusus dalam BA untuk cakupan informasi/format LPPDK yang tidak lengkap; i. KPU Prov tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPPDK; j. KPU Prov tidak membuka akses data dan informasi bagi Bawaslu Prov. membuat tanda terima dan BA Penerimaan LPPDK serta membuat catatan khusus dalam BA untuk cakupan informasi/format LPPDK yang tidak lengkap; i. Memastikan KPU Prov tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPPDK; j. Memastikan KPU Prov membuka akses data dan informasi bagi Bawaslu Prov. kejanggalan berkas lainnya. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 36. Masa Tenang, Pembersihan APeKa, dan Distribusi C6-KWK a. Pasangan Calon masih melakukan Kampanye; b. Politik Uang; c. Keterlambatan distribusi C6-KWK oleh KPPS kepada Pemilih; d. Transaksi jual beli C6- KWK oleh penyelenggara Pemilu dan aparat a. Memastikan Pasangan Calon tidak lagi melakukan Kampanye dalam bentuk apapun; b. Memastikan tidak terjadi perbuatan Politik Uang yang dilakukan oleh Paslon/Tim Kampanye dan komponen masyarakat lainnya; c. Memastikan KPPS segera mendistribusi- kan C6-KWK kepada Pemilih dan tidak memberikan C6-KWK kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan; d. Memastikan sisa C6- KWK yang belum terbagi tetap disimpan oleh KPPS hingga Hari a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan Masa Tenang dan Pembersihan APeKa; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan Masa Tenang dan Pembersihan APeKa; c. Supervisi alat kerja/instrumen pengawasan. a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada Paslon/Tim Kampanye terkait ketaatan dan kepatuhan pada Masa Tenang; b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPU Prov/Kab, PPK, PPS, dan KPPS dalam distribusi logistik termasuk C6-KWK serta Pembersihan APeKa dan Bahan Kampanye; c. Pengawasan Audit dengan melakukan uji petik jumlah Pemilih a. Pengawas Pemilu melakukan upaya- upaya pencegahan yang maksimal terhadap kemungkinan adanya kegiatan kampanye dan Politik Uang yang dilakukan oleh Paslon/Tim Kampanye dan komponen masyarakat lainnya b. Bawaslu Prov menginstruksikan kepada Pengawas TPS melalui Panwaskab, Panwascam, dan PPL untuk mengawasi penyalahgunaan C6- KWK; c. Bawaslu Prov/ Panwaskab berkoordinasi dengan 50
  • 51.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan pemerintah; e. KPU Prov tidak mengambil sikap terkait Penertiban APeKa dan Bahan Kampanye. Pemungutan Suara; e. Memastikan APeKa dan Bahan Kampanye tidak lagi terpasang. yang telah menerima/belum menerima C6-KWK. pihak KPU Prov/Kab, Pemerintah Daerah (Satpol-PP), dan pihak Kepolisian untuk melakukan Pembersihan APeKa dan Bahan Kampanye. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 37. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemungutan Suara: a. KPPS tidak menempelkan salinan DPT dan DPTb-1 pada papan pengumuman; b. Ketua KPPS tidak mengambil sumpah/ janji Anggota KPPS; c. Ketua KPPS tidak menandatangani Surat Suara yang akan digunakan Pemilih; d. KPPS tidak melakukan pemeriksaan silang pada DPT dan DPTb-1 bagi Pemilih DPTb-2; e. KPPS tidak memberikan salinan DPT dan DPTb-1 kepada Saksi Paslon dan Pengawas TPS; f. Pemilih menggunakan C6-KWK milik orang lain; g. KPPS tidak menindaklanjuti keberatan yang diajukan Saksi Paslon Pemungutan Suara: a. Memastikan KPPS menempelkan salinan DPT dan DPTb-1 pada papan pengumuman; b. Memastikan Ketua KPPS mengambil sumpah/janji Anggota KPPS; c. Memastikan Ketua KPPS menandata- ngani Surat Suara yang akan digunakan Pemilih; d. Memastikan KPPS melakukan pemeriksaan silang pada DPT dan DPTb-1 bagi Pemilih DPTb-2; e. Memastikan KPPS memberikan salinan DPT dan DPTb-1 kepada Saksi Paslon dan Pengawas TPS; f. Memastikan Pemilih tidak menggunakan C6-KWK milik orang lain; g. Memastikan KPPS menindaklanjuti keberatan yang diajukan Saksi Paslon a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara; c. Supervisi alat kerja/instrumen pengawasan. a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPPS terkait ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaaan Pemungutan dan Penghitungan Suara; b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPPS dalam pelaksanaaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan; c. Pengawasan Literatur dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran tata cara pengisian data dan informasi dalam Formulir Model C1- KWK. a. Dalam hal ditemukan KPPS melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan, Pengawas TPS memberikan saran/ perbaikan (sepanjang tata cara tersebut tidak mempengaruhi integritas proses dan integritas hasil); b. Dalam hal ditemukan tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang tidak sesuai ketentuan dan dapat mempengaruhi integritas proses dan integritas hasil, Panwascam berdasarkan hasil pemeriksaan merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Suara Ulang. c. Pengawas TPS dan 51
  • 52.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan dan/atau Pengawas TPS; h. KPPS mempengaruhi pilihan Pemilih; i. Pemilih memilih lebih dari 1 (satu) kali; j. Pemilih tidak mau mencelupkan jari tangan pada tinta yang disediakan; k. Pemungutan Suara melewati batas waktu yang ditentukan; l. KPPS menyalahguna- kan sisa Surat Suara; m. KPPS tidak memberi tanda silang pada sisa Surat Suara. Penghitungan Suara : a. Penghitungan Suara dilakukan sebelum waktu yang ditentukan; b. KPPS keliru menetapkan suara sah dan suara tidak sah; c. Ketidaksesuaian jumlah Pemilih Laki- Laki dan Perempuan dalam Formulir Model C1-KWK dengan DPT dan DPTb-1 yang telah ditetapkan sebelumnya; dan/atau Pengawas TPS; h. Memastikan KPPS tidak mempengaruhi pilihan Pemilih; i. Memastikan Pemilih tidak memilih lebih dari 1 (satu) kali; j. Memastikan Pemilih mencelupkan jari tangan pada tinta yang disediakan; k. Memastikan Pemungutan Suara tidak melewati batas waktu yang ditentukan; l. Memastikan KPPS tidak menyalahguna- kan sisa Surat Suara; m. Memastikan KPPS memberi tanda silang pada sisa Surat Suara. Penghitungan Suara : a. Memastikan Penghitungan Suara dilakukan pada waktu yang ditentukan; b. Memastikan KPPS tidak keliru menetapkan suara sah dan suara tidak sah; c. Memastikan kesesuaian jumlah Pemilih Laki-Laki dan Perempuan dalam Formulir Model C1- KWK dengan DPT dan DPTb-1 yang telah ditetapkan sebelumnya; PPL mengupayakan penyelesaian tata cara pengisian data dan informasi dalam Formulir Model C1- KWK yang benar kepada KPPS sebelum proses Pemungutan Suara dinyatakan selesai. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 52
  • 53.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan d. Ketidaksesuaian jumlah surat suara yang diterima dengan jumlah surat suara rusak/keliru coblos ditambah surat suara tidak digunakan ditambah surat suara digunakan; e. Ketidaksesuaian jumlah surat suara digunakan dengan jumlah pengguna hak pilih; f. Ketidaksesuaian antara jumlah surat suara sah dengan perolehan suara sah seluruh Paslon; g. KPPS keliru menggolongkan surat suara rusak/keliru coblos sebagai surat suara tidak digunakan; h. KPPS tidak mengisi data dan informasi secara lengkap dalam Formulir Model C1- KWK; i. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup; j. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang tidak jelas; d. Memastikan kesesuaian jumlah surat suara yang diterima dengan jumlah surat suara rusak/keliru coblos ditambah surat suara tidak digunakan ditambah surat suara digunakan; e. Memastikan kesesuaian jumlah surat suara digunakan dengan jumlah pengguna hak pilih; f. Memastikan kesesuaian antara jumlah surat suara sah dengan perolehan suara sah seluruh Paslon; g. Memastikan KPPS tidak keliru menggolongkan surat suara rusak/keliru coblos sebagai surat suara tidak digunakan; h. Memastikan KPPS mengisi data dan informasi secara lengkap dalam Formulir Model C1- KWK; i. Memastikan Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka; j. Memastikan Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang jelas; 53
  • 54.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan k. Penghitungan suara dilakukan tanpa penerangan yang cukup; l. Penghitungan suara dilakukan pada waktu dan tempat yang lain; m. Penulisan perbaikan (ralat) tidak dilakukan dengan cara yang benar; n. KPPS melarang masyarakat, Saksi Paslon,dan Pengawas TPS mendokumenta- sikan hasil penghitungan; o. KPPS tidak menindaklanjuti keberatan yang diajukan Saksi Paslon dan/atau Pengawas TPS; p. KPPS tidak memasukkan dokumen ke dalam Kotak Suara, tidak mengunci dan memberi segel pada gembok Kotak Suara; q. KPPS tidak menyampaikan Kotak Suara berisi Hasil Penghitungan Suara kepada PPS pada hari yang sama; r. KPPS tidak memberikan salinan Formulir Model C1- k. Memastikan Penghitungan Suara dilakukan dengan penerangan yang cukup; l. Memastikan Penghitungan Suara dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan; m. Memastikan penulisan perbaikan (ralat) dilakukan dengan cara yang benar; n. Memastikan masyarakat, Saksi Paslon,dan Pengawas TPS dapat mendokumentasikan hasil penghitungan; o. Memastikan KPPS menindaklanjuti keberatan yang diajukan Saksi Paslon dan/atau Pengawas TPS; p. Memastikan KPPS memasukkan dokumen ke dalam Kotak Suara, mengunci dan memberi segel pada gembok Kotak Suara; q. Memastikan KPPS menyampaikan Kotak Suara berisi Hasil Penghitungan Suara kepada PPS pada hari yang sama. r. Memastikan KPPS memberikan salinan Formulir Model C1- 54
  • 55.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan KWK kepada Saksi Paslon dan Pengawas TPS; s. KPPS tidak mengumukan Hasil Penghitungan Suara di TPS. KWK kepada Saksi Paslon dan Pengawas TPS. s. Memastikan KPPS mengumukan Hasil Penghitungan Suara di TPS. 38. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan tidak sesuai menurut tata cara yang telah ditetapkan; b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dilakukan pada waktu yang telah ditentukan; c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka; d. Tidak menghadirkan Saksi Paslon dan Pengawas Pemilu sesuai tingkatan; e. Masukan/keberatan Saksi Paslon dan Pengawas Pemilu tidak ditindaklanjuti; f. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak sesuai dengan Hasil Penghitungan Suara pada tingkatan sebelumnya; g. Salinan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak diserahkan a. Memastikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan sesuai menurut tata cara yang telah ditetapkan; b. Memastikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan pada waktu yang telah ditentukan; c. Memastikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka; d. Memastikan menghadirkan Saksi Paslon dan Pengawas Pemilu sesuai tingkatan; e. Memastikan masukan/ keberatan Saksi Paslon dan Pengawas Pemilu ditindaklanjuti; f. Memastikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai dengan Hasil Penghitungan Suara pada tingkatan sebelumnya; g. Memastikan salinan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara a. Pembuatan alat kerja/instrumen pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan; b. Evaluasi atau pengujian hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan; c. Supervisi alat kerja/instrumen pengawasan. a. Pengawasan Layar dengan substansi saran/himbauan/ peringatan dini kepada KPU dan jajarannya terkait ketaatan dan kepatuhan terhadap proses pelaksanaaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil; b. Pengawasan Melekat dengan substansi ketaatan dan kepatuhan KPPS dalam pelaksanaaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangan; c. Pengawasan Literatur dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran tata cara pengisian data dan informasi serta kesesuaian Hasil Rekapitulasi dari masing-masing tingkatan dalam a. Dalam hal ditemukan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan, Pengawas Pemilu memberikan saran/ perbaikan (sepanjang tata cara tersebut tidak mempengaruhi integritas proses dan integritas hasil); b. Dalam hal ditemukan tata cara pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai ketentuan dan dapat mempengaruhi integritas proses dan integritas hasil, Pengawas Pemilu berdasarkan hasil pemeriksaan merekomendasikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang. c. Pengawas Pemilu mengupayakan penyelesaian tata cara pengisian data dan informasi dalam 55
  • 56.
    No Waktu SubTahapan Titik Rawan Fokus Pengawasan Pengawasan KeteranganHulu/Ide/ Pemikiran Tengah/ Aktualisasi Ide Hilir/ Pelaksanaan kepada Saksi Paslon dan Pengawas Pemilu sesuai tingkatan; h. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak diumumkan pada tiap tingkatan. diserahkan kepada Saksi Paslon dan Pengawas Pemilu sesuai tingkatan; h. Memastikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diumumkan pada tiap tingkatan. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara. Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU sesuai tingkatan sebelum proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dinyatakan selesai. Aktifitas pengawasan menggunakan Form A pengawasan. 56