Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to GWPP Monitoring
Similar to GWPP Monitoring (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
GWPP Monitoring
- 1. Monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota yang ada di wilayah satu provinsi (Pengawasan Capaian SPM); PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2021
- 2. BAB IV URUSAN PEMERINTAHAN Pasal 9 Ayat (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum Urusan Pemerintahan ABSOLUT (Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat ) Urusan Pemerintahan KONKUREN (Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota) Urusan Pemerintahan UMUM (Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan) Penyelenggaraan urusan pemerintahan absolut: (a) Melaksanakan Sendiri (b) Melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau GWPP berdasarkan asas Dekonsentrasi Pasal 10 Ayat (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren: (a) Sendiri oleh Pemerintah Pusat; (b) Dengan cara melimpahkan wewenang Gubernur sebagai WPP atau kepada instansi Vertikal yang ada di daerah dengan asas dekonsentrasi; atau (c) dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan. Pasal 19 Ayat (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum: ilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing- masing Pasal 25 Ayat (2) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Pasal 91 ayat (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Pasal 91 ayat (5) Pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibebankan pada APBN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT (UU 23/201
- 3. PP NOMOR 33 TAHUN 2018 Pelaksanaan Tugas dan Wewenang GWPP 1) Gubemur dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat gubernur; 2) Perangkat Gubernur dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi 3) Perangkat Gubernur dipimpin oleh Sekretaris Gubernur Gubemur sebagai wakil Pemerintah pusat melaporkan pelaksanaan tugas dan wewenang kepada presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri Pasal 5 1) Pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dibebankan pada APBN dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. 2) Pendanaan merupakan bagian dari anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui mekanisme dekonsentrasi. Pasal 4 Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap menjadi urusan pemerintahan yang kewenangan daerah kabupaten/kota dan tugas pembantuan Presiden dibantu Pemerintah Pusat. Pasal 1 1) Perangkat Gubernur terdiri dari Sekretariat dan 5 Unit Kerja Pasal 2 Pasal 3
- 4. GUBERNUR PRESIDEN MENDAGRI SEKDA PERANGKAT GUBERNUR PERANGKAT DAERAH Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Badan Keuangan Daerah/ nama lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Inspektorat Daerah SEKRETARIS GUBERNUR UNIT KERJA BIDANG PEMERINTAHAN UNIT KERJA BIDANG HUKUM ORGANISASI UNIT KERJA BIDANG KEUANGAN UNIT KERJA BIDANNG PERENCANAAN UNIT KERJA BIDANG PENGAWASAN Perangkat Daerah Yang Memiliki Tusi Bersesuaian melaksanakan tusi sebagai perangkat gubernur SEKRETARIAT Melaporkan pelaksanaan tugas dan wewenang MEKANISME PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT GUBERNUR
- 5. UNIT KERJA BIDANG PENGAWASAN Unit kerja bidang pemerintahan dipimpin dan dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Unit kerja bidang pemerintahan memiliki anggota dari organisasi perangkat provinsi daerah yang mempunyai tugas dan fungsi bersesuaian. TUGAS: membantu melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di bidang pengawasan 01 02 03
- 6. FUNGSI: 1. Penyiapan pemberian penghargaan atau sanksi kepada bupati/walikota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2. penyiapan dan fasilitasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota yang ada diwilayahnya (pengawasan capaian SPM); 3. penyiapan pemberian sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada bupati/walikota yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah; 4. penyiapan pemberian teguran dan sanksi tertulis kepada bupati/walikota atas laporan DPRD terkait tidak diterimanya penjelasan kepala daerah terhadap penggunaan hak interpelasi; 5. penyiapan pemberian sanksi kepada penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang masih memberlakukan perda yang telah dibatalkan; 04 UNIT KERJA BIDANG PENGAWASAN
- 7. FUNGSI: 6. penyiapan pemberian sanksi kepada bupati/walikota yang tidak menyebarluaskan perda dan perkada yang telah diundangkan; 7. penyiapan pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada bupati/walikota yang tidak mengumumkan informasi tentang pelayanan publik; 8. penyiapan pemberian sanksi administeratif kepada bupati/walikota yang tidak memberikan pelayanan perizinan; 9. penyiapan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota yang tidak melaksanakan program strategis nasional; dan 10. penyiapan pemberian sanksi administratif kepada bupati/walikota yang tidak mengumumkan informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. 04 UNIT KERJA BIDANG PENGAWASAN
- 8. PRESIDEN GWPP Presiden melimpahkan 46 tugas dan wewenang kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, meliputi: 1. Binwas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota; 2. Binwas Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota; 3. Tugas dan wewenang lainnya yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan Tugas dan wewenang GWPP bersifat Atributif, melekat pada jabatan Gubernur di 34 Provinsi. Pelimpahan Kewenangan memberikan konsekuensi pendanaan melalui APBN melalui mekanisme DEKONSENTRASI. Amanat Pasal 91 (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- 9. DEKON GWPP TAHUN ANGGARAN 2022 Alokasi anggaran kegiatan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di 34 Provinsi sebesar Rp. 76.431.802.000,- (membiayai 9 tugas dan wewenang GWPP) Dilaksanakan oleh 133 Satker: 34 Satker Setda, 33 Satker Bappeda, 33 Satker Inspektorat, 33 Satker DPMPTSP Alokasi anggaran Dekonsentrasi, ditetapkan dengan beberapa kriteria meliputi: 1. Jumlah Kab/Kota dalam satu wilayah provinsi; 2. Pertimbangan provinsi kepulauan, aksesibilitas sulit; 3. Intensitas ruang lingkup tugas dan wewenang yang dilimpahkan; 4. Pertimbangan realisasi anggaran di tahun sebelumnya; dan/atau 5. Jumlah tahapan penyelesaian masing masing tugas dan wewenang yang dilimpahkan.
- 10. LANGKAH SASARAN OUTPUT OUTCOME Monev dan Supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota (Pengawasan capaian SPM ) PEMBINA Terselenggaranya pengawasan terhadap capaian SPM (6 urusan wajib pelayanan dasar) Laporan pengawasan SPM dan Rekomendasi 1. Terselenggaranya urusan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, efektif dan efisien; 2. Terselenggaranya penerapan standar pelayanan minimal urusan pelayanan dasar secara efektif dan efisien; 3. Terselenggaranya sinergitas penyelenggaraan urusan pemerintah di wilayah provinsi; dan 4. Meningkatnya peran pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur. 1. Inventarisasi data pembinaan dan pengawasan dari aspek teknis dan umum; 2. Identifikasi dan analisis; 3. Konfirmasi hasil analisis; dan 4. Penyusunan laporan dan rekomendasi. Inspektorat Jenderal PELAKSANA Inspektorat Provinsi
- 11. Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yg menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kpd gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. DEKONSENTRASI GWPP PUSAT K/L INSTANSI VERTIKAL GUB/BUP/WALKOT PENANGGUNG JAWAB URS PUM Melimpahkan Sebagian Urs. Pemerintahan yg menjadi kewenangan Pusat DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN GWPP KEMENTERIAN/ LEMBAGA (amanat UU 23/2014) BIN WAS Melaksanakan Mempertanggungjawabkan Melaporkan Perangkat GWPP Merencanakan
- 12. DEKONSENTRASI GWPP a.Pelimpahan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang diserahkan melalui mekanisme dekonsentrasi BERBEDA dengan dekonsentrasi yang dilimpahkan oleh K/L karena adanya pelimpahan urusan pusat kepada daerah (konsekuensi NSPK); a.Dekonsentrasi GWPP merupakan pelimpahan Tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melekat pada jabatan gubernur (kepala daerah) di 34 provinsi; a.Permendagri pelimpahan urusan pemerintahan yang disusun setiap tahun perlu direvisi menjadi Permendagri tentang pelimpahan urusan pemerintahan dan pelimpahan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; a.Dekonsentrasi pelimpahan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan Dekonsentrasi K/L kepada Instansi Vertikal (pelimpahan urusan pemerintah pusat) keduanya melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang merupakan integrated perfectoral system.
- 13. LAPORAN Menteri melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur Dalam melakukan evaluasi, Menteri membentuk sekretariat bersama pembinaan Gubernur Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan umum/teknis, sekretariat bersama dapat melibatkan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian
- 14. SEKRETARIAT BERSAMA • Seluruh komponen pembina tugas dan wewenang GWPP akan tergabung dalam Sekretariat Pembinaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. • DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN sebagai Pembina umum pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat; • Pembina Teknis Masing-masing tugas dan wewenang GWPP akan dibina oleh Komponen lingkup Kemendagri yang memiliki tusi bersesuaian;
- 15. • Target realisasi dan Rencana Penarikan Dana (RDP) dapat disinkronkan antara target realisasi Kementerian Dalam Negeri, target realisasi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan; • Target realisasi yang ditetapkan untuk Dekonsentrasi GWPP sebesar 98% 0 0 0 20% 40% 50% 55% 60% 70% 80% 90% 98% TARGET REALISASI DEKON 2022
- 16. SUSUN PENJADWALAN KEGIATAN DEKONSENTRASI YANG DIKOORDINASIKAN DENGAN SEKBER GWPP PERSIAPKAN VIRTUAL ACCOUNT PETAKAN KEGIATAN PRIORITAS TRIWULAN II UNTUK LANGKAH PERCEPATAN CERMATI DIPA LAKUKAN PERBAIKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN OPTIMALISASI REALISASI DAN KINERJA SESUAI DENGAN KETENTUAN SEGERA SUSUN SK PENGGELOLA KEUANGAN : SK KPA, SK PPK, PPSPM, BENDAHARA DAN STAF PENGELOLA PEDOMANI PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN DEKONSENTRASI GWPP TA. 2022 PERSIAPKAN PERJANJIAN KINERJA SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN JUKNIS KOORDINASI DENGAN KPPN SETEMPAT TERKAIT DENGAN ALOKASI ANGGARAN DEKON GWPP 2022 DEKON GWPP TA. 2022 STRATEGI PERCEPATAN DEKONSENTRASI GWPP TA.2022
- 17. TERIMA KASIH