1. Dokumen ini membahas peran kecamatan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di desa, khususnya dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat. 2. Kecamatan berperan sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten/kota dengan desa dalam menyelenggarakan sejumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa. 3. Program penguatan p

1. FRONTLINE SERVICES
Peran Kecamatan Dalam P3PD
DR. Prabawa Eka Soesanta, M.Si
Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam Negeri
KEMENTERIAN
DALAM NEGERI

2. Sumber : PMDN No. 72 Tahun 2019
34 PROVINSI
416 KABUPATEN
98 KOTA
7.230 KECAMATAN
8.488 KELURAHAN
74.953 DESA

3. Kecamatan sebagai perangkat
daerah kabupaten/kota, dipimpin
oleh camat, merupakan
satu-satunya OPD yang memiliki
wilayah
3
Kecamatan
sebagai OPD
Kab/Kota
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
DPRD
Inspektorat Dinas
Badan Kecamatan
Perangkat Daerah Kab/Kota

4. KECAMATAN
Camat menjalankan Urusan
Pemerintahan Umum di wilayah
kecamatan
FUNGSI
WILAYAH
Kecamatan merupakan unsur
pembantu bupati/wali kota dan
DPRD kab/kota dalam
penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah kab/kota
PERANGKAT
DAERAH
Pemimpin kecamatan yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada
bupati/wali kota melalui sekretaris daerah
kab/kota
CAMAT
KECAMATAN

5. Regulasi/Kebijakan terkait Tugas2 Camat
PP No. 18 Th. 2016
ttg Perangkat Daerah
PP No. 38 Th. 2017
tentang Inovasi
Daerah
Psl 226 UU 23 /2014 dan
psl 11 PP 17/2018
PERMENDAGRI
PELIMPAHAN
KEWENANGAN
UU No. 30 Th. 2014
tentang ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN
PP No. 43 Th. 2014 ttg Peraturan
Pelaksanaan UU 6/2014
UU NO 23 TH 2014
tentang PEMDA
PP No. 24 Th. 2018
tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik
27 bab
411 psl
UU NO 6 TH 2014
tentang DESA
PP No. 96 Th. 2012
tentang Pelaksanaan
UU No.25/2009 ttg
Pelayanan Publik
UU NO 25 TH 2009 ttg
PELAYANAN PUBLIK
PP No. 17 Th. 2018
tentang Kecamatan

6. 2. Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan
terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan yang
dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik
sesuai karakteristik kecamatan.
3.Kriteria pelayanan perizinan:
a.Proses sederhana;
b.Objek perizinan berskala kecil;
c.Tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
d.Tidak memerlukan teknologi tinggi.
4.Pelayanan perizinan dilaksanakan melalui pelayanan
terpadu.
1. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan
masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan trantibum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan
perda dan perkada;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan
sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah
di kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan
desa dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah kab/kota yang tidak dilaksanakan
oleh unit kerja PD kab/kota yang ada di kec; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.
DELEGATIF (Ps. 11)
ATRIBUTIF (Ps. 10)
1.Camat juga mendapat pelimpahan
wewenang, sebagai berikut :
a.untuk melaksanakan sebagian urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah kabupaten/kota; dan
b.untuk melaksanakan Tugas Pembantuan.
Peran Camat dalam PP No. 17 Th. 2018
Tereduksi oleh OSS
Tereduksi oleh OSS

7. Peran Camat dalam PP 43 Tahun 2014 ttg Peraturan Pelaksanaan
UU No.6 Th. 2014 ttg Desa
(Pasal 154)
Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa
Binwas dilakukan melalui:
1. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala
Desa;
2. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
3. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset
Desa;
4. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;
5. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa;
6. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
7. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan
Permusyawaratan Desa;
8. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat
Desa;
9. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
dengan pembangunan Desa;
10. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
Binwas dilakukan melalui:
11. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum;
12. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban
lembaga kemasyarakatan;
13. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan
partisipatif;
14. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa
dengan pihak ketiga;
15. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan
pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan
penegasan batas Desa;
16. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat Desa;
17. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
18. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan
perdesaan di wilayahnya.

8. PENDAPATAN
INFRASTRUKTUR
KESEHATAN PENDIDIKAN
JEBAKAN KEMISKINAN

9. Kecamatan
Masyarakat
Kabupaten
(OPD Teknis)
Desa
UPTD
Kesehatan,
Pendidikan,
Dukcapil
Pemberi layanan
Kabupaten
• Kebijakan pelaksanaan terfragmentasi
• Perencanaan dan penganggaran belum
mendukung pemenuhan SPM
• Data dan pelaporan kurang optimal
UPTD
• Penyelanggaraan pelayanan dasar,
data dan monitoring SPM
terfragmentasi
Desa
• Program dan anggaran Desa belum
mendukung pemenuhan SPM
Masyarakat
• Pemahaman mengenai SPM dan hak
layanan rendah
• Akuntabilitas sosial belum optimal
Kecamatan
• Data pelayanan belum terintegrasi
• Pelaksanaan tupoksi Camat belum optimal
Pemberi layanan
• Pemenuhan SPM belum optimal
• Akuntabilitas sosial belum optimal
Penyelenggaraan SPM belum terintegrasi, belum optimal

10. Kecamatan
Kabupaten/
Kota
OPD Terkait
Sinkronisasi
Pembinaan &
Pengawasan
Desa
Sistem
Service
Delivery
Sinkronisasi
OPD Teknis
(Dinas)
Desa/Kelurahan
POSISI DAN PERAN KECAMATAN SEBAGAI HUB
Kelembagaan
Pemerintahan
Desa
RPJMDes &
RKPDes
RKPD
RPJMD
RKPD
PP No. 17 Th 2018
PP No. 43 Th 2014
MASYARAKAT
SUPPLY
DEMAND
SERVICE
DELIVERY

11. KONSEPSI FRONTLINE SERVICES
11
Kemendes
KDN
Kemenkeu
Bappenas
& PMK
K1
K2
K3
K4
DESA
Ditjen Bina Pemdes
Ditjen Bina Adwil
PIU 1 (a, b, c)
PIU 1d (new)
OUTCOME
KECAMATAN
1. Penguatan Aparatur
Kecamatan
2. Dashboard Data
Kecamatan
3. Pelayanan Terpadu
di Kecamatan
4. Binwas Desa
PPK-SPM
Perbaikan kualitas kinerja desa
untuk pembangunan dan
pemerintahan
Penguatan Kelembagaan Pemdes
& Lembaga Desa lainnya

12. FRONTLINE
SERVICES
“Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan
Desa – Penguatan Kecamatan” P3PD
PELAYANAN
TERPADU DI
KECAMATAN
DASHBOARD
DATA
KECAMATAN
PENGUATAN
APARATUR
KECAMATAN
BINWAS DESA
Kualifikasi
Peningkatan Kapasitas
Sertifikasi
Standar Kompetensi
Rumah Bersama
Pusat Pelayanan Adm.
Operational Room
Pusat Pelayanan SPM
Pusat Pengembangan
Komunitas
Pembangunan SIM
Kecamatan
Pengumpulan Data
RKTL
Pengolahan/Analisa
Perencanaan
Penganggaran
Pelaksanaan dan
Monev
Kerja Sama Antar Desa
MASTER PLAN
utama
pendukung
utama
pendukung

13. Evaluasi/Monitoring
Manajemen Pusat
Manajemen Regional
Manajemen Provinsi
Manajemen Kab/Kota
Musrenbang Kecamatan
Musrenbang Kel/Desa
Persiapan DIPA
Pelaksanaan
Analisis Kebutuhan
Daftar Urusan
Teknokratis
R a k o r t e k S P M
Evaluasi/Monitoring
Pelaksanaan
PG
Daftar Urusan
SPM
R a k o r t e k S P M
Evaluasi/Monitoring
Pelaksanaan
PG
Daftar Urusan
SPM
R a k o r t e k S P M
SOTK –
KOMPONEN 1d

14. PENDAMPING/
FASILITATOR
RUMAH BERSAMA
PELAYANAN TERPADU
URUSAN DELEGATIF
PENDELEGASIAN
KEWENANGAN
Perpres
Pendamping
Pembangunan
Permendagri
ttg Pelimpahan
Kewenangan
DIPA
PELAYANAN
BARANG
PELAYANAN
JASA
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PELAYANAN PUBLIK SPM

15. 1.Kantor
2.TA
1.Kantor
2.TA
PIU
NMC RMC
PPK
PPTK
Sekretariat Sekretariat
15
Pendamping
Kecamatan
Pendamping
Kecamatan
Sekretariat Provinsi
Sekretariat Kab. Sekretariat Kota Sekretariat Kab.
Pendamping
Kecamatan
Pendamping
Kecamatan
Pendamping
Kecamatan
Pendamping
Kecamatan
Pendamping
Kecamatan
SOTK Pelaksana Daerah
SOTK Pusat
Tusi:
Perencanaan, evaluasi,
pelaporan; Menyusun
modul; Manajemen
pelatihan
Koordinator
Kab/Kota

16. TERIMA KASIH