SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
KEPALA DESA BHUANA JAYA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PERATURAN DESA BHUANA JAYA
NOMOR 2 TAHUN 2018
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BHUANA JAYA
Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggung jawab untuk
sebesar-besarmya kemakmuran masyarakat Desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga
menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang
adil, makmur, dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2019.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor. 16 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2018 Nomor. 16 );
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2019
Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun
2018 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019
Nomor11 );
9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2019
Tentang Pedoman Penyusunan APBDes ( Berita Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 11);
10.Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
RPJMDes 2014-2019 ( Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun
2014 Nomor 2);
11.Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP – Desa ) Tahun 2019
( Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2019 Nomor 1 );
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BHUANA JAYA
dan
KEPALA DESA BHUANA JAYA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BHUANA
JAYA TAHUN ANGGARAN 2019
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan
perincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa
a. Pendapatan Asli Desa Rp. 178.000.000,-
b. Pendapatan Tranfer Rp. 2.722.724.292,-
c. Lain – lain Pendapatan Desa yang sah Rp. 511.493.750,-
Jumlah Pendapatan Rp. 3.411.218.042,-
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp 1.372.027.204 ,-
b. Bidang Pembangunan Rp 1.180.002.487,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 382.909.819,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 562.837.510 ,-
e. BidangPenanggulangan Bencana, Darurat,
dan Mendesak Desa Rp 1.023.297,-
Jumlah Belanja Rp, 3.498.800.317,-
Surplus/Defisit Rp. -86.582.275 ,-
= = = = = = = = = ===
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 103.582.275,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 17.000.000,-
Pembiayaan Netto ( a – b ) Rp. 86.582.275,-
Sisa lebih pembiayaan Tahun berkenaan Rp. 0,-
= = = = = = = = = ===
Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:
Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APB Desa;
b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran sebelumnya,
jika ada.
Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBDesa.
Pasal 5
1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan
anggaran jenis belanja tidak terduga.
3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang
perubahan APB Desa.
4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi kriteria:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau
permasalahan sosial; dan
e. berskala lokal Desa.
Pasal 6
Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada
tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek
belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan
perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan
memberitahukannya kepada BPD.
Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bhuana Jaya.
Ditetapkan di Bhuana Jaya
Pada tanggal 31 Desember 2018
PJ.KEPALA DESA BHUANA JAYA
S U W O N D O
NIP. 19661203200701 1 018
Diundangkan di Bhuana Jaya
Pada Tanggal. Mei 2019
SEKRETARIS DESA BHUANA JAYA
H E R I A N S Y A H
LEMBARAN DESA BHUANA JAYA TAHUN 2018 NO. 2
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2019

More Related Content

What's hot

Apbdes Tegalkuning TH 2012
Apbdes Tegalkuning  TH 2012Apbdes Tegalkuning  TH 2012
Apbdes Tegalkuning TH 2012kang_johny
 
Lppd akhirtahun2021
Lppd akhirtahun2021Lppd akhirtahun2021
Lppd akhirtahun2021udhi purnomo
 
Perdes apbdes ds.cibalung 2015
Perdes apbdes ds.cibalung 2015Perdes apbdes ds.cibalung 2015
Perdes apbdes ds.cibalung 2015zaepul rhmn
 
Draf perdes apb des 2015 mal sel
Draf perdes apb des 2015 mal selDraf perdes apb des 2015 mal sel
Draf perdes apb des 2015 mal selAhmad Aulia Maulana
 
Permendagri no.113 th_2014
Permendagri no.113 th_2014Permendagri no.113 th_2014
Permendagri no.113 th_2014HENDRO
 
Perdes apb des 2014 jadi
Perdes apb des 2014 jadiPerdes apb des 2014 jadi
Perdes apb des 2014 jadiJusa Erza
 
APBDES PERUBAHAN
APBDES PERUBAHANAPBDES PERUBAHAN
APBDES PERUBAHANsanghiang
 
Perdes_APBDes 2022 Revisi
Perdes_APBDes 2022 RevisiPerdes_APBDes 2022 Revisi
Perdes_APBDes 2022 RevisiSuwondo Chan
 
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017Strobillus Found
 
Draff APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018
Draff  APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018Draff  APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018
Draff APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018Suwondo Chan
 
Presentasi dana desa
Presentasi dana desaPresentasi dana desa
Presentasi dana desaProbo Asmara
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAudhi purnomo
 
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018Strobillus Found
 
PERDES NO 1 Tahun 2021
PERDES NO 1 Tahun 2021PERDES NO 1 Tahun 2021
PERDES NO 1 Tahun 2021NoerCholies1
 
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020Strobillus Found
 

What's hot (20)

Apbdes Tegalkuning TH 2012
Apbdes Tegalkuning  TH 2012Apbdes Tegalkuning  TH 2012
Apbdes Tegalkuning TH 2012
 
Lppd akhirtahun2021
Lppd akhirtahun2021Lppd akhirtahun2021
Lppd akhirtahun2021
 
Perdes kemiskinan
Perdes kemiskinanPerdes kemiskinan
Perdes kemiskinan
 
Perdes apbdes ds.cibalung 2015
Perdes apbdes ds.cibalung 2015Perdes apbdes ds.cibalung 2015
Perdes apbdes ds.cibalung 2015
 
Draf perdes apb des 2015 mal sel
Draf perdes apb des 2015 mal selDraf perdes apb des 2015 mal sel
Draf perdes apb des 2015 mal sel
 
Permendagri no.113 th_2014
Permendagri no.113 th_2014Permendagri no.113 th_2014
Permendagri no.113 th_2014
 
Perdes apb des 2014 jadi
Perdes apb des 2014 jadiPerdes apb des 2014 jadi
Perdes apb des 2014 jadi
 
Format perdes tentang apb des
Format perdes tentang apb desFormat perdes tentang apb des
Format perdes tentang apb des
 
Sk no. 14 tahun 2019 bumdes
Sk no. 14  tahun 2019 bumdesSk no. 14  tahun 2019 bumdes
Sk no. 14 tahun 2019 bumdes
 
APBDES PERUBAHAN
APBDES PERUBAHANAPBDES PERUBAHAN
APBDES PERUBAHAN
 
Perdes_APBDes 2022 Revisi
Perdes_APBDes 2022 RevisiPerdes_APBDes 2022 Revisi
Perdes_APBDes 2022 Revisi
 
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
Perdes realisasi APBDES Tahun 2017
 
Draff APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018
Draff  APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018Draff  APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018
Draff APBDes Perubahan Bhuana Jaya 2018
 
Presentasi dana desa
Presentasi dana desaPresentasi dana desa
Presentasi dana desa
 
DANA DESA DAN PERIMBANGAN
DANA DESA DAN PERIMBANGANDANA DESA DAN PERIMBANGAN
DANA DESA DAN PERIMBANGAN
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
 
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
PERMOHONAN PENCAIRAN KETAHANAN MASYARAKAT 2018
 
PERDES NO 1 Tahun 2021
PERDES NO 1 Tahun 2021PERDES NO 1 Tahun 2021
PERDES NO 1 Tahun 2021
 
APBDES P.1 2020
APBDES P.1 2020APBDES P.1 2020
APBDES P.1 2020
 
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020
 

Similar to Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2019

Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018Pemdes Seboro Sadang
 
PERDES NO 2 Tahun 2021
PERDES NO 2 Tahun 2021PERDES NO 2 Tahun 2021
PERDES NO 2 Tahun 2021NoerCholies1
 
SALINAN APERATURAN DESA BHUANA JAYA NO.16 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAP...
SALINAN APERATURAN  DESA BHUANA JAYA NO.16 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAP...SALINAN APERATURAN  DESA BHUANA JAYA NO.16 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAP...
SALINAN APERATURAN DESA BHUANA JAYA NO.16 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAP...Suwondo Chan
 
Perkades No. 1 Tahun 2023
Perkades No. 1 Tahun 2023Perkades No. 1 Tahun 2023
Perkades No. 1 Tahun 2023NoerCholies1
 
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEASK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEADarmin's Naqsyiabdy
 
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2018
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2018Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2018
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2018PuskoMedia Indonesia
 
PERKADES No. 7 Tahun 2021
PERKADES No. 7 Tahun 2021PERKADES No. 7 Tahun 2021
PERKADES No. 7 Tahun 2021NoerCholies1
 
Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023NoerCholies1
 
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana JayaPerdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana JayaSuwondo Chan
 
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019Strobillus Found
 
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017PuskoMedia Indonesia
 
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...pemdessalimbatu
 
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
 
Perkades kurang 9 bulan
Perkades kurang 9 bulanPerkades kurang 9 bulan
Perkades kurang 9 bulanpapaucui
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Formasi Org
 
PERATURAN KEPALA DESA WONOYOSO NOMOR 1 TAHUN 2022
PERATURAN KEPALA DESA WONOYOSO NOMOR 1 TAHUN 2022PERATURAN KEPALA DESA WONOYOSO NOMOR 1 TAHUN 2022
PERATURAN KEPALA DESA WONOYOSO NOMOR 1 TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
 
Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021NoerCholies1
 
Draft Perdes APBDes Bhuana Jaya
Draft Perdes APBDes Bhuana JayaDraft Perdes APBDes Bhuana Jaya
Draft Perdes APBDes Bhuana JayaSuwondo Chan
 
Perstujuan bpd
Perstujuan bpdPerstujuan bpd
Perstujuan bpdIsokuiki
 
Permendagri nomor 38 tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATA...
Permendagri nomor 38 tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATA...Permendagri nomor 38 tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATA...
Permendagri nomor 38 tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATA...hersu12345
 

Similar to Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2019 (20)

Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
 
PERDES NO 2 Tahun 2021
PERDES NO 2 Tahun 2021PERDES NO 2 Tahun 2021
PERDES NO 2 Tahun 2021
 
SALINAN APERATURAN DESA BHUANA JAYA NO.16 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAP...
SALINAN APERATURAN  DESA BHUANA JAYA NO.16 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAP...SALINAN APERATURAN  DESA BHUANA JAYA NO.16 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAP...
SALINAN APERATURAN DESA BHUANA JAYA NO.16 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAP...
 
Perkades No. 1 Tahun 2023
Perkades No. 1 Tahun 2023Perkades No. 1 Tahun 2023
Perkades No. 1 Tahun 2023
 
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEASK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
 
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2018
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2018Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2018
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2018
 
PERKADES No. 7 Tahun 2021
PERKADES No. 7 Tahun 2021PERKADES No. 7 Tahun 2021
PERKADES No. 7 Tahun 2021
 
Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023Perkades No 3 Tahun 2023
Perkades No 3 Tahun 2023
 
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana JayaPerdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
 
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
Perdes no. 5 tahun 2018 apbdes murni 2019
 
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017
 
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
 
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
 
Perkades kurang 9 bulan
Perkades kurang 9 bulanPerkades kurang 9 bulan
Perkades kurang 9 bulan
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
 
PERATURAN KEPALA DESA WONOYOSO NOMOR 1 TAHUN 2022
PERATURAN KEPALA DESA WONOYOSO NOMOR 1 TAHUN 2022PERATURAN KEPALA DESA WONOYOSO NOMOR 1 TAHUN 2022
PERATURAN KEPALA DESA WONOYOSO NOMOR 1 TAHUN 2022
 
Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021
 
Draft Perdes APBDes Bhuana Jaya
Draft Perdes APBDes Bhuana JayaDraft Perdes APBDes Bhuana Jaya
Draft Perdes APBDes Bhuana Jaya
 
Perstujuan bpd
Perstujuan bpdPerstujuan bpd
Perstujuan bpd
 
Permendagri nomor 38 tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATA...
Permendagri nomor 38 tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATA...Permendagri nomor 38 tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATA...
Permendagri nomor 38 tahun 2018 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATA...
 

Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2019

  • 1. KEPALA DESA BHUANA JAYA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PERATURAN DESA BHUANA JAYA NOMOR 2 TAHUN 2018 T E N T A N G ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BHUANA JAYA Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarmya kemakmuran masyarakat Desa; b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014
  • 2. Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor. 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor. 16 ); 8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor11 ); 9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBDes ( Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 11); 10.Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2014 Tentang RPJMDes 2014-2019 ( Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2014 Nomor 2); 11.Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP – Desa ) Tahun 2019 ( Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2019 Nomor 1 );
  • 3. Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BHUANA JAYA dan KEPALA DESA BHUANA JAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BHUANA JAYA TAHUN ANGGARAN 2019 Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan perincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Desa a. Pendapatan Asli Desa Rp. 178.000.000,- b. Pendapatan Tranfer Rp. 2.722.724.292,- c. Lain – lain Pendapatan Desa yang sah Rp. 511.493.750,- Jumlah Pendapatan Rp. 3.411.218.042,- 2. Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp 1.372.027.204 ,- b. Bidang Pembangunan Rp 1.180.002.487,- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 382.909.819,- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 562.837.510 ,- e. BidangPenanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa Rp 1.023.297,- Jumlah Belanja Rp, 3.498.800.317,- Surplus/Defisit Rp. -86.582.275 ,- = = = = = = = = = === 3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 103.582.275,- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 17.000.000,- Pembiayaan Netto ( a – b ) Rp. 86.582.275,- Sisa lebih pembiayaan Tahun berkenaan Rp. 0,- = = = = = = = = = ===
  • 4. Pasal 2 Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini: Pasal 3 Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: a. APB Desa; b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia; c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran sebelumnya, jika ada. Pasal 4 Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa. Pasal 5 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak. 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga. 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa. 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi kriteria: a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa; d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan e. berskala lokal Desa.
  • 5. Pasal 6 Dalam hal terjadi: a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan; b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD. Pasal 7 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bhuana Jaya. Ditetapkan di Bhuana Jaya Pada tanggal 31 Desember 2018 PJ.KEPALA DESA BHUANA JAYA S U W O N D O NIP. 19661203200701 1 018 Diundangkan di Bhuana Jaya Pada Tanggal. Mei 2019 SEKRETARIS DESA BHUANA JAYA H E R I A N S Y A H LEMBARAN DESA BHUANA JAYA TAHUN 2018 NO. 2