SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Hubungan Antar Dasar Negara dan Konstitusi di
          Negara Liberal (Amerika Serikat)
Berbeda dengan UUD 1945 yang memiliki bagian
Pembukaan tersendiri, Konstitusi Amerika Serikat 1787
hanya memiliki bagian awal yang memuat pernyataan
sebagai berikut :
“Kami rakyat Amerika Serikat dalam rangka
membentuk persatuan yang lebih sempurna,
menegakkan keadilan, menjamin keamanan dalam
negeri, menyediakan pertahanan umum, memajukan
kesejahteraan umum, dan mengamankan Anugerah
kemerdekaan bagi diri kiya sendiri dan keturunan
kita, menetapkan dan mengesahkan konstitusi ini
untuk Amerika Serikat”.
Pernyataan tersebut menunjukkan tujuan pembentukkan
konstitusi Amerika Serikat tahun 1789. Memang setiap tujuan
di atas mempunyai makna khusus pada tahun 1789. Namun
demikian tujuan, itu sesungguhnya juga mencerminkan
fungsi-fungsi dasar yang harus dijalankan oleh pemerintah
Amerika Serikat, yaitu
> Menegakkan keadilan,
> Menjamin keamanan dalam negeri,
> Menyediakan pertahanan umum,
> Memajukan kesejahteraan umum, dan
> Mengamankan kemerdekaan rakyat Amerikan yang di
anggap sebagai anugerah dari Sang Pencipta.
Hal itu sesuai dengan keyakinan bangsa Amerika yang
sebelumnya telah di tuangkan dalam Piagam Kemerdekaan
1776 bahwa “We Hold these truths to be self-evident, that all
men are created equal, that they are endowed by their
Creator with certain unalienable Rights, that among these are
Life, Liberty, and the pursuit of Happines. That to secure these
right Goverments are instituted among Men, deriving their
just powers from the consent of the governed”.
        Pernyataan itu menandaskan bahwa bagi bangsa
Amerika, semua manusia itu diciptakan sama, dan dianugerahi
oleh Sang Pencipta dengan hak-hak yang tak dapat dihapuskan
seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak memperoleh
kebahagiaan. Pernyataan itu juga menegaskan kepercayaan
bahwa Amerika kepada system pemerintahan demokrasi, yang
di lukiskan sebagai “pemerintahan atas persetujuan yang
diperintah”.
Oleh karena itulah di dalam Konstitusi Amerika Serikat
diatur system pemerintahan demokrasi yang bertujuan
melindungi dan menjamin kebebasan manusia. Dua hal
pokok tentang demokrasi yang menonjol dari isi
Konstitusi AS adalah (a) pembagian kekuasaan
antarlembaga Negara, dan (b) system check and balances.
       Secara garis besar pengaturan kedua hal itu adalah
sebagai berikut :
a. Pembagian kekuasaan Negara dalam Konstitusi AS
       Sejalan dengan teori Trias Politika, kekuasaan Negara
di AS dibagi menjadi tiga cabang, yaitu:
legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
       Kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres
AS, sebuah lembaga bicameral (bi = dua, cameral = badan)
karena terdiri atas Senat dan House of Representatives
(DPR). Senat adalah lembaga perwakilan Negara
bagian, sedangkan DPR adalah lembaga perwakilan rakyat.
Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden
bersama Wakil Presiden dan para Menteri dalam
sebuah system Presidensial. Selain sebagai
kepala pemerintahan, Presiden AS juga
memegang kuasa untuk (a) mengadakan
hubungan luar negeri, (b) menjadi pemimpin
tertinggi militer, (c) memilih pejabat-pejabat
eksekutif dan para hakim, (d) memberi atau
menolak grasi, dan (e) memveto rancangan
undang-undang yang telah di setujui badan
legislatif.
      Sementara itu kekuasaan yudikatif
dijalankan oleh Supreme Court (MA) dan lembaga-
lembaga peradilan di bawahnya. Lembaga
peradilan dibawahnya meliputi Pengadilan Distrik.
b. Sistem Check and Balances dalam Konstitusi AS
      Untuk mencegah agar tidak terjadi
penonjolan kekuasaan salah stau cabang
kekuasaan, Konstitusi AS menetapkan system
check and balances. Dengan system ini,ketiga
cabang kekuasaan di atas dapat saling mengontrol
dan saling mengimbangi.
      Sejak berlaku hingga saat ini Konstitusi
Amerika Serikat telah mengalami amandemen
sebanyak 26 kali. Isi amandemen itu dapat di bagi
menjadi dua kelompok, yaitu : (a) yang
menyangkut pembagian kekuasaan dan (b) yang
menyangkut jaminan hak asasi manusia.
Hubungan antara Dasar Negara dan
  Konstitusi di NegaraKomunis (Uni Soviet)
      DASAR NEGARA UNI SOVIET (SEBELUMTAHUN
1990-AN) ADALAH KOMUNISME. HAL ITU SECARATEGAS
DI NYATAKAN DI DALAM BAGIAN KAHIR
“PEMBUKAAN” KONSTITUSI UNI SOVIET 1977.
      DUA BELAS ALINEA KONSTITUSI UNI SOVIET
BERISI SEJARAH PANJANG KEBERHASILAN
PERJUANGAN KOMUNIS SELAMA INI. SEDANGKAN PADA
ALINEA KE-13 ATAU TERAKHIR PEMBUKAAN MEMUAT
PERNYATAAN BAHWA “THE SOVIET PEOPLE GUIDED BY
THE IDEAS OF SCIENTIFIC COMMUNISM AND TRUE TO
THEIR REVOLUTIONARY TRADITIONS ……”
PERNYATAAN INI MENEGASKAN BAHWA DASAR
NEGARA UNI SOVIET ADALAH KOMUNISME.
Pokok-pokok ketentuan yang terdapat dalam Konstitusi
Uni Soviet tahun 1977 antara lain adalah, sebagai
berikut
a. Bentuk Negara URSS adalah Negara
persatuan, federal, multinasional, yang di bentuk atas
dasar prinsip federalisme sosialis. Setiap Republik
Uni, tidak pandang luas wilayahnya atau jumlah
penduduknya, mempunyai hak-hak sebagai berikut :
   Turut serta dalam penyelesaian masalah-masalah
yang masuk dalam wewenang URSS;
   Memilih 32 wakil untuk Majelis Bangsa-Bangsa; dan
   Diwakili dalam Presidium Soviet Tertinggi
URSS,Pemerintah URSS, dan Pengadilan Tinggi URSS.
b. Lembaga tertinggi Negara URSS adalah Soviet Tertinggi
URSS yang terdiri dari dua majelis, yaitu Majelis Uni dan
Majelis Bangsa-Bangsa. Kedua majelis ini mempunyai hak
yang sama. Majelis Uni mencerminkan kepentingan bersama
seluruh penduduk URSS, sedangkan Majelis Bangsa-Bangsa
mencerminkan kepentingan bangsa-bangsa dan suku-suku
bangsa yang terdapat di wilayah URSS (semacam Senat di
AS).

c. Kekuasaan Eksekutif di URSS dijalankan oleh Dewan
Menteri, yang merupakan badan eksekutif dan
administrative tertinggi di URSS. Dewan Menteri URSS
wajib memberikan laporan secara teratur mengenai
kegiatannya kepada Soviet Tertinggi di URSS.
Menurut pernyataan Kedubes Uni Soviet di Jakarta
tahun 1983, “Ciri khas KonstitusiURSS adalah bab
khusus mengenai plitik luar negeri URSS. Undang-
UndangDasar URSS berbunyi bahwa Uni Soviet
melaksanakan politik perdamaian,menganjurkan
perkokohan keamanan bangsa-bangsa dan
kerjasama internasional yang khas.Propaganda
perang di Uni Soviet dilarang (pasal 28). Di samping
itu, “Konstitusi URSS sungguh-sungguh merupakan
dokumen rakyat.Dalam pembahasannyaikut serta
140 juta orang, yang telah mengajukan 4000.000
saran, catatan, dan tambahan”.
Pkn

More Related Content

What's hot

Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppkn
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppknKedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppkn
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppknRani Fidiasih
 
Kedaulatan Menurut UUD 1945
Kedaulatan Menurut UUD 1945Kedaulatan Menurut UUD 1945
Kedaulatan Menurut UUD 1945Zufar Asyraf Al
 
Bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan
Bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahanBentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan
Bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahanTihul Aliefany
 
Antalya Avia Ramadhina
Antalya Avia RamadhinaAntalya Avia Ramadhina
Antalya Avia Ramadhinaomcivics
 
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Di Indonesia Eric
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Di Indonesia EricPelaksanaan Sistem Pemerintahan Di Indonesia Eric
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Di Indonesia Ericomcivics
 
Soal tes wawasan kebangsaan (twk) cpns
Soal tes wawasan kebangsaan (twk) cpnsSoal tes wawasan kebangsaan (twk) cpns
Soal tes wawasan kebangsaan (twk) cpnsaswel13
 
Ilmu Negara - Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, Sistem Pemerintahan
Ilmu Negara - Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, Sistem PemerintahanIlmu Negara - Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, Sistem Pemerintahan
Ilmu Negara - Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, Sistem PemerintahanFani Mira Qadrina
 
Sistem Pemerintahan Soleh
Sistem Pemerintahan SolehSistem Pemerintahan Soleh
Sistem Pemerintahan Solehomcivics
 
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan IndonesiaPowerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan IndonesiaDini Audi
 
power poin sistem pemerintahan - Kamah XII IPS 2
power poin sistem pemerintahan - Kamah XII IPS 2power poin sistem pemerintahan - Kamah XII IPS 2
power poin sistem pemerintahan - Kamah XII IPS 2Kamah Rodiah
 
kedaulatan rakyat
kedaulatan rakyatkedaulatan rakyat
kedaulatan rakyataliffa11
 
Pengaruh Sistem Pemrintahan Reza
Pengaruh Sistem Pemrintahan RezaPengaruh Sistem Pemrintahan Reza
Pengaruh Sistem Pemrintahan Rezaomcivics
 
Lembaga-lembaga Negara Indonesia
Lembaga-lembaga Negara IndonesiaLembaga-lembaga Negara Indonesia
Lembaga-lembaga Negara Indonesiabulan purnama
 
8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negara8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negaranurul khaiva
 
Perbandingan sistem pemerintahan antara negara indonesia dengan australia
Perbandingan sistem pemerintahan antara negara indonesia dengan australiaPerbandingan sistem pemerintahan antara negara indonesia dengan australia
Perbandingan sistem pemerintahan antara negara indonesia dengan australiaChaing Saing
 

What's hot (19)

Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppkn
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppknKedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppkn
Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan indonesia ppkn
 
Kedaulatan Menurut UUD 1945
Kedaulatan Menurut UUD 1945Kedaulatan Menurut UUD 1945
Kedaulatan Menurut UUD 1945
 
Bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan
Bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahanBentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan
Bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan
 
Trias politika
Trias politikaTrias politika
Trias politika
 
Antalya Avia Ramadhina
Antalya Avia RamadhinaAntalya Avia Ramadhina
Antalya Avia Ramadhina
 
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Di Indonesia Eric
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Di Indonesia EricPelaksanaan Sistem Pemerintahan Di Indonesia Eric
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Di Indonesia Eric
 
Soal tes wawasan kebangsaan (twk) cpns
Soal tes wawasan kebangsaan (twk) cpnsSoal tes wawasan kebangsaan (twk) cpns
Soal tes wawasan kebangsaan (twk) cpns
 
Ilmu Negara - Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, Sistem Pemerintahan
Ilmu Negara - Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, Sistem PemerintahanIlmu Negara - Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, Sistem Pemerintahan
Ilmu Negara - Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, Sistem Pemerintahan
 
Sistem Pemerintahan Soleh
Sistem Pemerintahan SolehSistem Pemerintahan Soleh
Sistem Pemerintahan Soleh
 
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan IndonesiaPowerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
 
power poin sistem pemerintahan - Kamah XII IPS 2
power poin sistem pemerintahan - Kamah XII IPS 2power poin sistem pemerintahan - Kamah XII IPS 2
power poin sistem pemerintahan - Kamah XII IPS 2
 
Ilmu sosial dasar sap 5
Ilmu sosial dasar sap 5Ilmu sosial dasar sap 5
Ilmu sosial dasar sap 5
 
kedaulatan rakyat
kedaulatan rakyatkedaulatan rakyat
kedaulatan rakyat
 
Pengaruh Sistem Pemrintahan Reza
Pengaruh Sistem Pemrintahan RezaPengaruh Sistem Pemrintahan Reza
Pengaruh Sistem Pemrintahan Reza
 
Lembaga-lembaga Negara Indonesia
Lembaga-lembaga Negara IndonesiaLembaga-lembaga Negara Indonesia
Lembaga-lembaga Negara Indonesia
 
173889925 sistem-pemerintahan
173889925 sistem-pemerintahan173889925 sistem-pemerintahan
173889925 sistem-pemerintahan
 
Pkn brazil (2)
Pkn brazil (2)Pkn brazil (2)
Pkn brazil (2)
 
8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negara8. lembaga lembaga negara
8. lembaga lembaga negara
 
Perbandingan sistem pemerintahan antara negara indonesia dengan australia
Perbandingan sistem pemerintahan antara negara indonesia dengan australiaPerbandingan sistem pemerintahan antara negara indonesia dengan australia
Perbandingan sistem pemerintahan antara negara indonesia dengan australia
 

Similar to Pkn

Konstitusi amerika PKN kelas X
Konstitusi amerika PKN kelas XKonstitusi amerika PKN kelas X
Konstitusi amerika PKN kelas XEltari
 
WARGANEGARA DALAM INDONESIA MERDEKA (6).ppt
WARGANEGARA DALAM INDONESIA MERDEKA (6).pptWARGANEGARA DALAM INDONESIA MERDEKA (6).ppt
WARGANEGARA DALAM INDONESIA MERDEKA (6).pptTegenMaharaja
 
Negara Hukum dan HAM dalam kehidupan beebangsa
Negara Hukum dan HAM dalam kehidupan beebangsaNegara Hukum dan HAM dalam kehidupan beebangsa
Negara Hukum dan HAM dalam kehidupan beebangsadidrikafaluna
 
Sistem parlemen
Sistem parlemenSistem parlemen
Sistem parlemenNuelnuel11
 
6. Nilai dan Norma Konstitusional UUD 1945 (3).pdf
6. Nilai dan Norma Konstitusional UUD 1945 (3).pdf6. Nilai dan Norma Konstitusional UUD 1945 (3).pdf
6. Nilai dan Norma Konstitusional UUD 1945 (3).pdfaldiroza2
 
MAKALAH HAK ASASI MANUSIA
MAKALAH HAK ASASI MANUSIAMAKALAH HAK ASASI MANUSIA
MAKALAH HAK ASASI MANUSIAELFRIDANAZARA55
 
Materi Kewarganegaraan Negara Republik Indonesia.pptx
Materi Kewarganegaraan Negara Republik Indonesia.pptxMateri Kewarganegaraan Negara Republik Indonesia.pptx
Materi Kewarganegaraan Negara Republik Indonesia.pptxAgusSuwondo3
 
Cabang legislatif
Cabang legislatifCabang legislatif
Cabang legislatifVJ Asenk
 
Negara dan konstitusi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
Negara dan konstitusi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA Negara dan konstitusi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
Negara dan konstitusi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA Operator Warnet Vast Raha
 
Negara hukum rule of law.ppt
Negara hukum rule of law.pptNegara hukum rule of law.ppt
Negara hukum rule of law.pptpikipardede1
 
Rule Of Law dan Hak Asasi Manusia
Rule Of Law dan Hak Asasi ManusiaRule Of Law dan Hak Asasi Manusia
Rule Of Law dan Hak Asasi ManusiaRapiika
 
Konsep Negara Hukum 2.ppt
Konsep Negara Hukum 2.pptKonsep Negara Hukum 2.ppt
Konsep Negara Hukum 2.pptRirisMeimondang
 

Similar to Pkn (20)

Konstitusi amerika PKN kelas X
Konstitusi amerika PKN kelas XKonstitusi amerika PKN kelas X
Konstitusi amerika PKN kelas X
 
WARGANEGARA DALAM INDONESIA MERDEKA (6).ppt
WARGANEGARA DALAM INDONESIA MERDEKA (6).pptWARGANEGARA DALAM INDONESIA MERDEKA (6).ppt
WARGANEGARA DALAM INDONESIA MERDEKA (6).ppt
 
Negara Hukum dan HAM dalam kehidupan beebangsa
Negara Hukum dan HAM dalam kehidupan beebangsaNegara Hukum dan HAM dalam kehidupan beebangsa
Negara Hukum dan HAM dalam kehidupan beebangsa
 
Sistem parlemen
Sistem parlemenSistem parlemen
Sistem parlemen
 
6. Nilai dan Norma Konstitusional UUD 1945 (3).pdf
6. Nilai dan Norma Konstitusional UUD 1945 (3).pdf6. Nilai dan Norma Konstitusional UUD 1945 (3).pdf
6. Nilai dan Norma Konstitusional UUD 1945 (3).pdf
 
sistem pemerintahan Negara amerika serikat
sistem pemerintahan Negara amerika serikatsistem pemerintahan Negara amerika serikat
sistem pemerintahan Negara amerika serikat
 
MAKALAH HAK ASASI MANUSIA
MAKALAH HAK ASASI MANUSIAMAKALAH HAK ASASI MANUSIA
MAKALAH HAK ASASI MANUSIA
 
Negara Hukum
Negara HukumNegara Hukum
Negara Hukum
 
Materi Kewarganegaraan Negara Republik Indonesia.pptx
Materi Kewarganegaraan Negara Republik Indonesia.pptxMateri Kewarganegaraan Negara Republik Indonesia.pptx
Materi Kewarganegaraan Negara Republik Indonesia.pptx
 
Cabang legislatif
Cabang legislatifCabang legislatif
Cabang legislatif
 
Negara dan konstitusi
Negara dan konstitusiNegara dan konstitusi
Negara dan konstitusi
 
Negara dan konstitusi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
Negara dan konstitusi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA Negara dan konstitusi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
Negara dan konstitusi AKBID PARAMATA KABUPATEN MUNA
 
Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara.pptx
Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara.pptxIstilah dan Pengertian Hukum Tata Negara.pptx
Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara.pptx
 
Negara hukum rule of law.ppt
Negara hukum rule of law.pptNegara hukum rule of law.ppt
Negara hukum rule of law.ppt
 
Konstitusi
Konstitusi Konstitusi
Konstitusi
 
Konstitusi Negara
Konstitusi NegaraKonstitusi Negara
Konstitusi Negara
 
Politik Luar Negeri
Politik Luar NegeriPolitik Luar Negeri
Politik Luar Negeri
 
Rule Of Law dan Hak Asasi Manusia
Rule Of Law dan Hak Asasi ManusiaRule Of Law dan Hak Asasi Manusia
Rule Of Law dan Hak Asasi Manusia
 
Konsep Negara Hukum 2.ppt
Konsep Negara Hukum 2.pptKonsep Negara Hukum 2.ppt
Konsep Negara Hukum 2.ppt
 
Amerika serikat usa
Amerika serikat usaAmerika serikat usa
Amerika serikat usa
 

Recently uploaded

MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfChananMfd
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk HidupUT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidupfamela161
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfNurulHikmah50658
 
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNSLatsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNSdheaprs
 
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...MetalinaSimanjuntak1
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatanssuser963292
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxdeskaputriani1
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptxHR MUSLIM
 
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptxMateri IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptxmuhammadkausar1201
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...Kanaidi ken
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxPurmiasih
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMIGustiBagusGending
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxPPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxssuser8905b3
 

Recently uploaded (20)

MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk HidupUT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
 
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNSLatsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
 
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
1.3.a.3. Mulai dari Diri - Modul 1.3 Refleksi 1 Imajinasiku tentang Murid di ...
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
 
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptxMateri IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) &...
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxPPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
 

Pkn

  • 1.
  • 2. Hubungan Antar Dasar Negara dan Konstitusi di Negara Liberal (Amerika Serikat) Berbeda dengan UUD 1945 yang memiliki bagian Pembukaan tersendiri, Konstitusi Amerika Serikat 1787 hanya memiliki bagian awal yang memuat pernyataan sebagai berikut : “Kami rakyat Amerika Serikat dalam rangka membentuk persatuan yang lebih sempurna, menegakkan keadilan, menjamin keamanan dalam negeri, menyediakan pertahanan umum, memajukan kesejahteraan umum, dan mengamankan Anugerah kemerdekaan bagi diri kiya sendiri dan keturunan kita, menetapkan dan mengesahkan konstitusi ini untuk Amerika Serikat”.
  • 3. Pernyataan tersebut menunjukkan tujuan pembentukkan konstitusi Amerika Serikat tahun 1789. Memang setiap tujuan di atas mempunyai makna khusus pada tahun 1789. Namun demikian tujuan, itu sesungguhnya juga mencerminkan fungsi-fungsi dasar yang harus dijalankan oleh pemerintah Amerika Serikat, yaitu > Menegakkan keadilan, > Menjamin keamanan dalam negeri, > Menyediakan pertahanan umum, > Memajukan kesejahteraan umum, dan > Mengamankan kemerdekaan rakyat Amerikan yang di anggap sebagai anugerah dari Sang Pencipta.
  • 4. Hal itu sesuai dengan keyakinan bangsa Amerika yang sebelumnya telah di tuangkan dalam Piagam Kemerdekaan 1776 bahwa “We Hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty, and the pursuit of Happines. That to secure these right Goverments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed”. Pernyataan itu menandaskan bahwa bagi bangsa Amerika, semua manusia itu diciptakan sama, dan dianugerahi oleh Sang Pencipta dengan hak-hak yang tak dapat dihapuskan seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak memperoleh kebahagiaan. Pernyataan itu juga menegaskan kepercayaan bahwa Amerika kepada system pemerintahan demokrasi, yang di lukiskan sebagai “pemerintahan atas persetujuan yang diperintah”.
  • 5. Oleh karena itulah di dalam Konstitusi Amerika Serikat diatur system pemerintahan demokrasi yang bertujuan melindungi dan menjamin kebebasan manusia. Dua hal pokok tentang demokrasi yang menonjol dari isi Konstitusi AS adalah (a) pembagian kekuasaan antarlembaga Negara, dan (b) system check and balances. Secara garis besar pengaturan kedua hal itu adalah sebagai berikut : a. Pembagian kekuasaan Negara dalam Konstitusi AS Sejalan dengan teori Trias Politika, kekuasaan Negara di AS dibagi menjadi tiga cabang, yaitu: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres AS, sebuah lembaga bicameral (bi = dua, cameral = badan) karena terdiri atas Senat dan House of Representatives (DPR). Senat adalah lembaga perwakilan Negara bagian, sedangkan DPR adalah lembaga perwakilan rakyat.
  • 6. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden bersama Wakil Presiden dan para Menteri dalam sebuah system Presidensial. Selain sebagai kepala pemerintahan, Presiden AS juga memegang kuasa untuk (a) mengadakan hubungan luar negeri, (b) menjadi pemimpin tertinggi militer, (c) memilih pejabat-pejabat eksekutif dan para hakim, (d) memberi atau menolak grasi, dan (e) memveto rancangan undang-undang yang telah di setujui badan legislatif. Sementara itu kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Supreme Court (MA) dan lembaga- lembaga peradilan di bawahnya. Lembaga peradilan dibawahnya meliputi Pengadilan Distrik.
  • 7. b. Sistem Check and Balances dalam Konstitusi AS Untuk mencegah agar tidak terjadi penonjolan kekuasaan salah stau cabang kekuasaan, Konstitusi AS menetapkan system check and balances. Dengan system ini,ketiga cabang kekuasaan di atas dapat saling mengontrol dan saling mengimbangi. Sejak berlaku hingga saat ini Konstitusi Amerika Serikat telah mengalami amandemen sebanyak 26 kali. Isi amandemen itu dapat di bagi menjadi dua kelompok, yaitu : (a) yang menyangkut pembagian kekuasaan dan (b) yang menyangkut jaminan hak asasi manusia.
  • 8. Hubungan antara Dasar Negara dan Konstitusi di NegaraKomunis (Uni Soviet) DASAR NEGARA UNI SOVIET (SEBELUMTAHUN 1990-AN) ADALAH KOMUNISME. HAL ITU SECARATEGAS DI NYATAKAN DI DALAM BAGIAN KAHIR “PEMBUKAAN” KONSTITUSI UNI SOVIET 1977. DUA BELAS ALINEA KONSTITUSI UNI SOVIET BERISI SEJARAH PANJANG KEBERHASILAN PERJUANGAN KOMUNIS SELAMA INI. SEDANGKAN PADA ALINEA KE-13 ATAU TERAKHIR PEMBUKAAN MEMUAT PERNYATAAN BAHWA “THE SOVIET PEOPLE GUIDED BY THE IDEAS OF SCIENTIFIC COMMUNISM AND TRUE TO THEIR REVOLUTIONARY TRADITIONS ……” PERNYATAAN INI MENEGASKAN BAHWA DASAR NEGARA UNI SOVIET ADALAH KOMUNISME.
  • 9. Pokok-pokok ketentuan yang terdapat dalam Konstitusi Uni Soviet tahun 1977 antara lain adalah, sebagai berikut a. Bentuk Negara URSS adalah Negara persatuan, federal, multinasional, yang di bentuk atas dasar prinsip federalisme sosialis. Setiap Republik Uni, tidak pandang luas wilayahnya atau jumlah penduduknya, mempunyai hak-hak sebagai berikut : Turut serta dalam penyelesaian masalah-masalah yang masuk dalam wewenang URSS; Memilih 32 wakil untuk Majelis Bangsa-Bangsa; dan Diwakili dalam Presidium Soviet Tertinggi URSS,Pemerintah URSS, dan Pengadilan Tinggi URSS.
  • 10. b. Lembaga tertinggi Negara URSS adalah Soviet Tertinggi URSS yang terdiri dari dua majelis, yaitu Majelis Uni dan Majelis Bangsa-Bangsa. Kedua majelis ini mempunyai hak yang sama. Majelis Uni mencerminkan kepentingan bersama seluruh penduduk URSS, sedangkan Majelis Bangsa-Bangsa mencerminkan kepentingan bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa yang terdapat di wilayah URSS (semacam Senat di AS). c. Kekuasaan Eksekutif di URSS dijalankan oleh Dewan Menteri, yang merupakan badan eksekutif dan administrative tertinggi di URSS. Dewan Menteri URSS wajib memberikan laporan secara teratur mengenai kegiatannya kepada Soviet Tertinggi di URSS.
  • 11. Menurut pernyataan Kedubes Uni Soviet di Jakarta tahun 1983, “Ciri khas KonstitusiURSS adalah bab khusus mengenai plitik luar negeri URSS. Undang- UndangDasar URSS berbunyi bahwa Uni Soviet melaksanakan politik perdamaian,menganjurkan perkokohan keamanan bangsa-bangsa dan kerjasama internasional yang khas.Propaganda perang di Uni Soviet dilarang (pasal 28). Di samping itu, “Konstitusi URSS sungguh-sungguh merupakan dokumen rakyat.Dalam pembahasannyaikut serta 140 juta orang, yang telah mengajukan 4000.000 saran, catatan, dan tambahan”.